SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 1
Descargar para leer sin conexión
232
BAB VI
P E N U T U P
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 diharapkan
dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun
mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sibolga sebagai wujud
transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi
kewenangan dan ketugasan.
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2014
secara administratif dapat berjalan lancar, namun dalam pelaksanaannya masih
terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang belum dapat dilaksanakan atau
belum optimal. Penerapan prinsip-prinsip anggaran belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan dengan maksimal karena adanya berbagai hambatan baik yang
menyangkut kualitas sumber daya manusia maupun sistem dan prosedur
penganggaran yang relatif sering berubah. Oleh karena itu, masih diperlukan kerja
keras semua pihak untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada
sehingga pelaksanaan tahun-tahun yang akan datang akan lebih baik.
Kiranya dimasa mendatang faktor-faktor penghambat penyelenggaraan
pemerintahan dapat ditekan ke kondisi yang lebih menguntungkan agar pelayanan
prima dapat diberikan kepada masyarakat Kota Sibolga dan sehubungan dengan itu
Pemerintah Kota Sibolga mengharapkan bimbingan, petunjuk dan bantuan
Pemerintah Atasan dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan dimasa yang akan datang.
Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sibolga
ini kami perbuat, menjadi bahan informasi dan sebagai gambaran tentang
pelaksanan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Sibolga selama Tahun 2014.
Sibolga, Maret 2015
WALIKOTA SIBOLGA,
Drs. H. M. SYARFI HUTAURUK

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (12)

Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RB
 
Makalah organisasi pemerintah
Makalah organisasi pemerintahMakalah organisasi pemerintah
Makalah organisasi pemerintah
 
Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Kepegawaian - Reformasi Birokrasi (Idik Saeful Bahri)
 
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
 
Pandangan umum ranperda tata organisasi
Pandangan umum ranperda tata organisasiPandangan umum ranperda tata organisasi
Pandangan umum ranperda tata organisasi
 
Pandangan umum fraksi pan tt ranperda rpjmd
Pandangan umum fraksi pan tt ranperda rpjmdPandangan umum fraksi pan tt ranperda rpjmd
Pandangan umum fraksi pan tt ranperda rpjmd
 
Proposal kegiatan pelangkuta
Proposal kegiatan pelangkutaProposal kegiatan pelangkuta
Proposal kegiatan pelangkuta
 
Birokrasi Sebagai Penggerak Perubahan
Birokrasi Sebagai Penggerak PerubahanBirokrasi Sebagai Penggerak Perubahan
Birokrasi Sebagai Penggerak Perubahan
 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 
Pelayanan publik
Pelayanan publikPelayanan publik
Pelayanan publik
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Reformasi birokrasi 1
Reformasi birokrasi 1Reformasi birokrasi 1
Reformasi birokrasi 1
 

Similar a BAB VI

Standar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__DataStandar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
Ai Risa
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
redaksi-humaspemkosbg2014
 
Panduan lakip agustus 2011 final
Panduan lakip agustus 2011 finalPanduan lakip agustus 2011 final
Panduan lakip agustus 2011 final
Uswatan Niswati
 

Similar a BAB VI (20)

Standar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__DataStandar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
Standar_Operasional_Prosedur__SOP__Data
 
2 proposal lapor kinerja perumahan bsps 2019
2 proposal lapor kinerja perumahan bsps  20192 proposal lapor kinerja perumahan bsps  2019
2 proposal lapor kinerja perumahan bsps 2019
 
Lkj kota kediri 2015
Lkj kota kediri 2015Lkj kota kediri 2015
Lkj kota kediri 2015
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
 
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016   v2Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016   v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Penyusunan Probis Prov Bengkulu - 24 Maret 2022.pptx
Penyusunan Probis Prov Bengkulu - 24 Maret 2022.pptxPenyusunan Probis Prov Bengkulu - 24 Maret 2022.pptx
Penyusunan Probis Prov Bengkulu - 24 Maret 2022.pptx
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
 
Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014
 
Memperkuat Kerangka Regulasi RB Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan
Memperkuat Kerangka Regulasi RB Dalam Rangka Peningkatan Kualitas PelayananMemperkuat Kerangka Regulasi RB Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan
Memperkuat Kerangka Regulasi RB Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan
 
Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014
 
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah DaerahPPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah
 
MATERI_PAK_IBA.pptx
MATERI_PAK_IBA.pptxMATERI_PAK_IBA.pptx
MATERI_PAK_IBA.pptx
 
Penguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internalPenguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internal
 
Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)
 
Panduan lakip agustus 2011 final
Panduan lakip agustus 2011 finalPanduan lakip agustus 2011 final
Panduan lakip agustus 2011 final
 
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)
Policy brief sejauhmana pelaksanaan (pusat kajian manajemen kebijakan 2013)
 
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
 
Lakip kab pakpak bharat
Lakip kab pakpak bharatLakip kab pakpak bharat
Lakip kab pakpak bharat
 

Más de Hendra Sirait

Más de Hendra Sirait (20)

Larangan PNS di Lingkungan KPU Merangkap Jabatan
Larangan PNS di Lingkungan KPU Merangkap JabatanLarangan PNS di Lingkungan KPU Merangkap Jabatan
Larangan PNS di Lingkungan KPU Merangkap Jabatan
 
Himbauan Pembentukan desk pilkada pemerintah kota
Himbauan Pembentukan desk pilkada  pemerintah kotaHimbauan Pembentukan desk pilkada  pemerintah kota
Himbauan Pembentukan desk pilkada pemerintah kota
 
Himbauan Netralitas PNS, anggota Polri, TNI, pegawai BUMN, BUMD
Himbauan Netralitas PNS, anggota Polri, TNI, pegawai BUMN, BUMDHimbauan Netralitas PNS, anggota Polri, TNI, pegawai BUMN, BUMD
Himbauan Netralitas PNS, anggota Polri, TNI, pegawai BUMN, BUMD
 
LPPD 2014
LPPD 2014LPPD 2014
LPPD 2014
 
KATA PENGANTAR LPPD
KATA PENGANTAR LPPD KATA PENGANTAR LPPD
KATA PENGANTAR LPPD
 
DAFTAR ISI LPPD 2014
DAFTAR ISI LPPD 2014DAFTAR ISI LPPD 2014
DAFTAR ISI LPPD 2014
 
COVER LPPD 2014
COVER LPPD 2014COVER LPPD 2014
COVER LPPD 2014
 
BAB V
BAB VBAB V
BAB V
 
BAB IV
BAB IV BAB IV
BAB IV
 
BAB III C
BAB III CBAB III C
BAB III C
 
BAB III B
BAB III BBAB III B
BAB III B
 
BAB III A
BAB III ABAB III A
BAB III A
 
BAB II
BAB IIBAB II
BAB II
 
BAB I
BAB IBAB I
BAB I
 
Majalah electro
Majalah electroMajalah electro
Majalah electro
 
Keputusan kpu no 1
Keputusan kpu no 1Keputusan kpu no 1
Keputusan kpu no 1
 
Keputusan kpu no 1
Keputusan kpu no 1Keputusan kpu no 1
Keputusan kpu no 1
 
Jadwal
JadwalJadwal
Jadwal
 
Surat wali kota sibolga
Surat wali kota sibolgaSurat wali kota sibolga
Surat wali kota sibolga
 
Cpns daerah kota sibolga ta 2014
Cpns daerah kota sibolga ta 2014Cpns daerah kota sibolga ta 2014
Cpns daerah kota sibolga ta 2014
 

BAB VI

  • 1. 232 BAB VI P E N U T U P Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sibolga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2014 secara administratif dapat berjalan lancar, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang belum dapat dilaksanakan atau belum optimal. Penerapan prinsip-prinsip anggaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan maksimal karena adanya berbagai hambatan baik yang menyangkut kualitas sumber daya manusia maupun sistem dan prosedur penganggaran yang relatif sering berubah. Oleh karena itu, masih diperlukan kerja keras semua pihak untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada sehingga pelaksanaan tahun-tahun yang akan datang akan lebih baik. Kiranya dimasa mendatang faktor-faktor penghambat penyelenggaraan pemerintahan dapat ditekan ke kondisi yang lebih menguntungkan agar pelayanan prima dapat diberikan kepada masyarakat Kota Sibolga dan sehubungan dengan itu Pemerintah Kota Sibolga mengharapkan bimbingan, petunjuk dan bantuan Pemerintah Atasan dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dimasa yang akan datang. Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sibolga ini kami perbuat, menjadi bahan informasi dan sebagai gambaran tentang pelaksanan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Sibolga selama Tahun 2014. Sibolga, Maret 2015 WALIKOTA SIBOLGA, Drs. H. M. SYARFI HUTAURUK