Menuju Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Jawa Tengah yang Aman dan Damai

1. “Menuju Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg)
dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Jawa
Tengah yang Aman dan Damai”
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
Semarang, 17 Oktober 2018

2. PENDAHULUAN
PEMILU SERENTAK 2019 YANG TERDIRI DARI PEMILIHAN LEGISLATIF
(KAB/KOTA, PROVINSI, PUSAT), PEMILIHAN DPD DAN PILPRES /
WAPRES MERUPAKAN SALAH SATU SARANA DALAM PEMBANGUNAN
SISTEM POLITIK DEMOKRASI YANG BERTUJUAN UNTUK MEMILIH
WAKIL-WAKIL RAKYAT & PIMPINAN NASIONAL BAIK DITINGKAT PUSAT
MAUPUN DAERAH SESUAI DENGAN AZAS PEMILU MELIPUTI
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL.
PENYELENGGARAAN PEMILU SECARA SERENTAK DI INDONESIA
MENDAPATKAN APRESIASI & PENGAKUAN DARI DUNIA
INTERNASIONAL SEHINGGA PERLU DI JAGA & DI KAWAL AGAR BISA
BERJALAN SESUAI DENGAN ARAH PADA PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN NASIONAL . DINAMIKA POLITIK SANGAT
BERPENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN SITUASI KAMTIBMAS
YANG DIPREDIKSI AKAN SEMAKIN MENINGKAT ESKALASINYA,
SEHINGGA PERLU DILAKUKAN ANTISIPASI OLEH SELURUH
PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CIPTA STABILITAS POLITIK
DAN KEAMANAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019.
2

3. DINAMIKA REGULASI PEMILU 2019
3
REGULASI
PEMILU 2014
UU NO 15/2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PEMILU
UU NO 42/2008
TENTANG
PEMILU PRESIDEN/WAKIL
PRESIDEN
UU NO 8/2012
TENTANG PEMILU
DPR, DPD & DPRD
UU NO 15/2011
TENTANG
MPR, DPR, DPD DAN DPRD
UU NO 2/2011
TENTANG
PARTAI POLITIK
SESUAI KEPUTUSAN MK N0. 14/PUU –XI/2013
PEMILU LEGISLATIF & PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
DILAKSANAKAN BERSAMAAN
UU NO 42/2008
TENTANG
PEMILU PRESIDEN/WAKIL
PRESIDEN
UU NO 15/2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PEMILU
UU NO 8/2012
TENTANG PEMILU
DPR, DPD & DPRD
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM

4. Tahapan Pemilu 2019
PKPUNOMOR7TAHUN2017
17 Agustus 2017 – 14 April 2019
Sosialisasi
3 Oktober 2017-17 Februari 2018
Pendaftaran &
Verifikasi
Peserta Pemilu
9 Januari 2018 – 8 Maret 2018
Pembentukan
PPK, PPS dan
PPLN
17 Desember 2017 – 18 Maret 2019
Pemutakhiran
Data Pemilih dan
Penyusunan
Daftar Pemilih

5. 17 Desember 2017 – 6 April 2018
Penataan dan
Penetapan Daerah
Pemilihan (Dapil)
DPRD Kab/Kota
26 Maret 2018 – 23 September 2018
Pencalonan
Anggota DPR,
DPD, DPRD Prov &
DPRD KAB/KOTA
4 Agustus 2018 - 21 September 2018
Pencalonan
Presiden dan
Wakil Presiden
20 September 2018 – 16 November 2018
Penyelesaian
Sengketa
Pencalonan
KAMPANYE
23 September 2018 – 13 April 2018
14 April 2019 – 16 April 2019
Masa
Tenang
RABU,
Pemungutan
dan
Perhitungan
Surat Suara di
TPS
18 April 2019 – 22 Mei 2019
Rekapitulasi
Hasil
Perhitungan
Suara

6. Penyelesaian
Sengketa
Hasil Pemilu
DPR, DPD,
DPRD PROV
& DPRD
KAB/KOTA
Mengikuti jadwal Mahkamah Konstitusi
(MK)
22 Mei 2019 - 15 Juni 2019
Penyelesaian
Sengketa Hasil
Pemilu Presiden
dan Wakil
Presiden
Peresmian
Anggota DPR,
DPD, DPRD
KAB/KOTA
Pengucapan
Sumpah Janji
Anggota DPR, DPD,
DPRD Prov & DPRD
Kab/Kota
Penetapan
Perolehan Kursi
dan Calon
Terpilih Pasca
Putsan MK
Penetapan
Perolehan Kursi &
Calon Terpilih tanpa
Permohonan
Perselisihan Hasil
Pemilu
Sumpah Janji
Pelantikan
Presiden & Wakil
Presiden
Paling Lama 3 Hari Setelah MK
Mencantumkan Permohonan Perselisihan
Paling lama 3 Hari Setelah Putusan MK
Agustus – Oktober 2019 Juli – September 2019
20 Oktober 2019

7. Kabupaten/Kota Jml. TPS
Jumlah Pemilih
L P Total
1. CILACAP 5.839 729.527 729.041 1.458.568
2. BANYUMAS 5.437 663.608 666.782 1.330.390
3. PURBALINGGA 2.898 373.038 369.716 742.754
4. BANJARNEGARA 3.167 392.541 384.949 777.490
5. KEBUMEN 4.538 534.860 524.903 1.059.763
6. PURWOREJO 3.032 303.064 307.250 610.314
7. WONOSOBO 2.935 341.455 329.993 671.448
8. MAGELANG 4.318 487.484 489.930 977.414
9. BOYOLALI 3.189 389.761 394.316 784.077
10. KLATEN 4.313 487.724 501.379 989.103
11. SUKOHARJO 2.395 328.230 334.000 662.230
12. WONOGIRI 3.913 426.163 434.815 860.978
13. KARANGANYAR 3.149 340.105 347.717 687.822
14. SRAGEN 3.360 380.967 390.096 771.063
15. GROBOGAN 4.629 547.633 553.946 1.101.579
16. BLORA 2.948 345.074 354.233 699.307
17. REMBANG 2.171 239.784 241.904 481.688
18. PATI 4.369 503.896 521.343 1.025.239 7
REKAPITULASI JUMLAH TPS & DAFTAR PEMILIH TETAP

8. 8
Kabupaten/Kota Jml. TPS
Jumlah Pemilih
L P Total
19. KUDUS 3.049 306.326 314.758 621.084
20. JEPARA 3.268 428.419 428.926 857.345
21. DEMAK 3.615 430.845 430.100 860.945
22. SEMARANG 3.182 377.751 388.572 766.323
23. TEMANGGUNG 2.461 299.240 302.430 601.670
24. KENDAL 3.445 382.835 385.354 768.189
25. BATANG 2.522 297.247 298.244 595.491
26. PEKALONGAN 2.879 361.086 355.554 716.640
27. PEMALANG 4.679 549.988 540.585 1.090.573
28. TEGAL 4.530 596.135 583.416 1.179.551
29. BREBES 6.097 739.331 729.683 1.469.014
30. KOTA MAGELANG 407 43.284 46.957 90.241
31. KOTA SURAKARTA 1.732 198.882 209.905 408.787
32. KOTA SALATIGA 608 64.427 68.482 132.909
33. KOTA SEMARANG 4.507 549.927 582.880 1.132.807
34. KOTA PEKALONGAN 853 109.004 109.059 218.063
35. KOTA TEGAL 752 96.709 97.847 194.556
TOTAL 115.186 13.646.350 13.749.065 27.395.415

9. POTRET DINAMIKA PEMILU INDONESIA
30an parpol &
100 daftar
kumpulan dan
calon
perseorangan
1955= 30
parpol
1977, 1982,
1987,1992, 1997
3 partai
1999 = 48 Parpol
2009 = 44 parpol
termasuk 6 parpol lokal
Aceh
1971 = 10 Parpol
2014 = 15 Parpol
2004 terdapat 24 Parpol
peserta Pemilu
9
2019 = 20 Parpol
(4 Parpol Lokal Aceh)

10. JUMLAH CALON LEGISLATIF PROVINSI JAWA TENGAH
No. Urut
Partai
Partai Politik Jumlah
Dapil
Jumlah Calon Total Keterwakilan
Perempuan
Laki- laki Perempuan
1. PKB 13 68 52 120 43,33%
2. GERINDRA 13 76 44 120 36,67%
3. PDI PERJUANGAN 13 79 41 120 34,17%
4. GOLKAR 13 74 45 119 37,82%
5. NASDEM 13 73 46 119 38,66%
6. GARUDA 10 9 10 19 52,63%
7. BERKARYA 13 38 26 64 40,63%
8. PKS 13 63 46 109 42,20%
9. PERINDO 13 42 24 66 36,36%
10. PPP 13 71 45 116 38,79%
11. PSI 8 13 11 24 45,83%
12. PAN 13 67 53 120 44,17%
13. HANURA 10 22 15 37 40,54%
14. DEMOKRAT 13 71 48 119 40,34%
15. PBB 13 22 24 46 52,17%
16. PKPI INDONESIA 1 0 1 1 100%
Jumlah Total 788 531 1319 40,26%

11. CALON ANGGOTA DPD (DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH)
NO NAMA
JENIS
KELAMIN (L/P)
TEMPAT TINGGAL
CALON
1 ABDUL KHOLIK, SH, M.Si LAKI-LAKI KOTA DEPOK
2 AGUS MUJAYANTO LAKI-LAKI KAB. DEMAK
3 Dr. BAMBANG SADONO, SH, MH LAKI-LAKI KOTA SEMARANG
4 Ir. H. BAMBANG SUTRISNO, MM LAKI-LAKI KOTA SURAKARTA
5 BUDI YUWONO, SH LAKI-LAKI KAB. SUKOHARJO
6 CASYTHA A. KATHMANDU, SE PEREMPUAN KAB. BANTUL
7 Dr. H. DARWITO, SE, MM LAKI-LAKI KOTA SEMARANG
8 DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE, MH PEREMPUAN KAB. TEMANGGUNG
9 G.K.R. AYU KOES INDRIYAH PEREMPUAN JAKARTA SELATAN
10 ISNAN AHMAD JUHARDANI, S.P LAKI-LAKI KAB. SEMARANG
11 Drs. H. JAMUN, M.Pd.I LAKI-LAKI KAB. CILACAP
12 Drs. JOKO J. PRIHATMOKO, M.SI LAKI-LAKI KOTA SEMARANG
13 KHOLISON, SH LAKI-LAKI KOTA SEMARANG
14 Drs. M. ABDUL ROHIM LAKI-LAKI KAB. SEMARANG
15 H. MUH MAHSUN, S.IP LAKI-LAKI KOTA SEMARANG
16 Drs. H. MUHTAR LUTFI, MM LAKI-LAKI KAB. DEMAK
17 MUJIBURROHMAN, S.S LAKI-LAKI JAKARTA PUSAT
18 Dr. KH. MOQODDAM CHOLIL, MA LAKI-LAKI JAKARTA SELATAN
19 H. NAIBUL UMAM EKO SAKTI, S.Ag, M.Si LAKI-LAKI KAB. BANYUMAS
20 SOLEHIN, S.Pd, MM LAKI-LAKI KAB. BREBES

12. CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019
12
Ir. JOKO WIDODO – KH. MA'RUF AMIN PRABOWO SUBIANTO – SANDIAGA S UNO

13. KEKUATAN POLITIK DI JAWA TENGAH
13
Ir. JOKO WIDODO – KH. MA'RUF AMIN PRABOWO SUBIANTO – SANDIAGA S UNO
PARPOL KURSI SUARA
27 4.675.91
13 2.259.365
8 1.181.532
10 1.786.311
4 762.984
- 602.505
PARPOL KURSI SUARA
11 1.962.641
10 1.147.546
8 1.166.885
9 1.278.619
Kursi : 62 % Suara : 66.26 % Kursi : 38 % Suara : 32,67 %

14. PARTISIPASI PEMILIH PROVINSI JAWA TENGAH
PEMILU/PILKADA TERTINGGI TERENDAH RATA-RATA
PILGUB 2013 KAB. TEMANGGUNG
(82,89%)
KAB. PATI
(44,52%)
55,73%
PILEG 2014 KAB. TEMANGGUNG
(84,54%)
KAB. CILACAP
(65,34%)
73,24%
PILPRES 2014 KAB. TEMANGGUNG
(83,37%)
KAB. BREBES
(61,59%)
71,25%
PILKADA 2015 KAB. BOYOLALI
(78,65%)
KAB. PEMALANG
(59,38%)
68,54%
PILKADA 2017 KOTA SALATIGA
(83%)
KAB. BREBES
(55%)
78,78%
PILGUB 2018 KAB. TEMANGGUNG
(90,90%)
KAB. DEMAK
(59,42%)
73,19%

15. PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA
15
PASAL 434 UU NO. 7 TAHUN 2017
UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMILU,
PEMERINTAH DAN PEMIRINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BANTUAN
DAN FASILITAS
a. penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu
Kecamatan, dan PPS;
b. penyediaan sarana ruang sekretariat PPK, Panwaslu'
Kecamatan dan PPS;
c. Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan
perundang-undangan Pemilu;
d. pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu;
e. kelancaran transportasi pengiriman logistik;
f. pemantauan kelancaran Penyelenggaraan pemilu; dan
g. kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan Pemilu.

16. FASILITASI PEMPROV JATENG UNTUK
MENDUKUNG PEMILU 2019
16
1. Koordinasi dan Komunikasi dengan Kab/Kot dalam rangka dukungan
penyelenggaraan Pemilu 2019;
2. Koordinasi dan Komunikasi dengan Instansi terkait (TNI/Polri) dalam
rangka dukungan keamanan proses Pemilu 2019;
3. Penciptaan kondusifitas daerah selama pelaksanaan Pemilu 2019
(pra, saat, dan pasca);
4. Monitoring/pemantauan pelaksanaan Pemilu 2019 (pra, saat, dan
pasca);
5. Fasilitasi kepada Badan Penyelenggara (KPU dan Bawaslu);
6. Sosialisasi dalam rangka membantu Badan Penyelenggara Pemilu
(KPU);
7. Sosialisasi melalui SKPD;

17. PERAN KEPALA DAERAH BESERTA FORKOPIMDA
DALAM HAL ANTISIPASI DAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
17
Unsur Forkopimda Provinsi Jawa Tengah
berkoordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda
Kab/Kota, TNI/Polri serta menggandeng unsur terkait
penyelenggara Pemilu 2019 guna mengantisipasi
konflik dan gangguan keamanan. Selain itu, juga
menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat,
tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda

18. PERAN BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 :
1) Melaksanakan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat
(Toga/Toma, LSM, Ormas dan pemilih pemula).
2) Melaksanakan Penguatan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen
masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas dan pemilih pemula).
3) Melaksanakan FGD Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat
kepada Pelajar, Mahasiswa, dan Ormas.
4) Melaksanakan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik kepada
Partai Politik dan Ormas Parpol.
5) Melaksanakan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pilkada
kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Unsur
Penyelenggara Pilkada, Ormas dan pemilih pemula).
6) Melaksanakan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada
kepada aparatur pemerintah yang menangani Pemilu.
7) Melaksanakan Monitoring/Pemantauan dampak politik Pemilu/Pilkada
di Jawa Tengah.

19. ANTISIPASI KERAWANAN DALAM PEMILU 2019
• TINGGINYA TINGKAT PERSAINGAN CALEG DALAM PEREBUTAN
SUARA DI INTERNAL PARTAI MAUPUN ANTAR PARTAI.
• FAKTOR RESIKO KESALAHAN BAGI PENYELENGGARA CUKUP TINGGI
DALAM PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES, KEMUNGKINAN
TIMBULNYA KEKELIRUAN DALAM PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
ANTAR DAPIL.
• BANYAKNYA ORMAS YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PILEG
DAN PILPRES KARENA BANYAK CALEG YANG BERASAL DARI ORMAS
TERSEBUT SEPERTI ORMAS BERBASIS AGAMA : NU,
MUHAMMADIYAH DLL.
• PENGERAHAN MASSA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE TERBUKA
KHUSUSNYA DALAM PELAKSANAAN PILPRES.
• PENYEBARAN PROVOKASI / KAMPANYE HITAM MELALUI MEDSOS.
19

20. LANJUTAN...
• GERAK PARPOL AKAN DIPENGARUHI OLEH KOALISI PARPOL DALAM
MENDUKUNG PASLON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.
• MUNCULNYA CALEG KUTU LONCAT / PINDAH DARI SATU PARTAI KE
PARTAI LAIN YANG DAPAT BERPOTENSI TIMBULNYA KONFLIK
INTERNAL ANTAR PARTAI.
• MENINGKATNYA PROSENTASI GIAT TINDAK PIDANA MONEY POLITIK.
• PENGGUNAAN ISU SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN
(SARA) DALAM MATERI KAMPANYE. PERSAINGAN ANTAR KANDIDAT
DAPAT MEMICU PENGGUNAAN ISU SARA DALAM AKTIVITAS
SOSIALISASI DIRI KEPADA PEMILIH. HAL INI MESTI MENJADI
PERHATIAN, KARENA ISU KEDEKATAN IDENTITAS ATAS DASAR
SUKU DAN AGAMA AKAN DIANGGAP RELATIF MUDAH DIGUNAKAN
UNTUK MENARIK SIMPATI PEMILIH KETIMBANG PENDEKATAN VISI
DAN PROGRAM.
20

21. REKOMENDASI
21
1. Untuk mencegah semakin memanasnya suhu politik
menjelang Pilpres, perlu membangun komunikasi antara
Pemerintah, Parpol, Paslon, Tim Sukses, Tokoh
Masyarakat, dan Tokoh Agama serta komponen
masyarakat lainnya;
2. Sosialisasikan Pemilu Damai Tanpa Kerusuhan & Tindakan
Anarkhis Melalui Pemasangan Sepanduk & Ikrar Bersama.
3. Peningkatan integritas Pemerintah dalam menjaga
kondusifitas wilayah;
4. Peningkatan kewaspadaan nasional dengan melibatkan
seluruh elemen masyarakat, agar melaporkan setiap
perkembangan situasi yang berpotensi menghambat
pelaksanaan Pemilu 2019.

22. LANJUTAN...
22
5. Siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
6. Mendukung sepenuhnya Pemilu tahun 2019 yang
aman, demokratis, sejuk dan damai
7. Siap mentaati semua peraturan perUndang-undangan
yang berlaku.
8. Menolak dan melawan segala bentuk politik uang,
black campaign, fitnah, politisasi sara, berita hoax
dan pelanggaran hukum lainnya demi mewujudkan
Pemilu tahun 2019 yang berkualitas.

23. HOAX
23

24. 24

27. 27