1. Dokumen tersebut membahas peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong perekonomian masyarakat pedesaan. 2. BUMDes diharapkan dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi di desa untuk menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan potensi dan aset desa. 3. Pembentukan BUMDes diatur dalam peraturan perundangan termasuk UU No. 34 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005

1. “ PERAN BUMDes ” KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN PADA BPMPD PROV. JABAR Dra. Hj. NENNY KENCANAWATI, MSi

2. Masalah Strategi Sasaran Strategi Hasil l IPM rendah Pember dayaan Masy. Aparat Kab/ Kec/Desa Kelem bagaan Ekonomi Pedesaan Kelem Bagaan Pemdes/ Kemasy. Sistem Peren canaan/ Kemasy. IPM Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pendataan Pot & Masalah Desa/ Kelurahan Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas BUMDES Lomba Desa 1.Penunjang PRD 2.Penunjang PPK

3. Kerangka Pikir Pembentukan & Peningkatan Kapasitas BUMDES Daya Beli Masy Desa Rendah Pemben tukan & Pening Katan Kapasitas BUMDES BUMDES Berperan Sebagai Lembaga Masy. di Desa Ekonomi Masy. Bertambah Secara Kondusif Daya Beli Masyarakat Meningkat

6. SKEMA / KRONOLOGI MENSEPAKATI PEMBENTUKAN BUMDES B U M D E S NAMA BUMDES DASAR HUKUM BENTUK BUMDES PENGAWAS STRUKTUR ORGANISASI / PENGELOLAAN M O D A L SASARAN

12. Keberadaan BUMDES secara umum akan dapat memacu perkembangan perekonomian pedesaan. Sebagai lembaga sosial ekonomi BUMDES diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi pedesaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

14. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 78 (ayat 1) “Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pasal 79 (ayat 1) “BUMDES sebagaimana di maksud pada pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Pasal 80 (ayat 1) “BUMDES dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 81 (ayat 1) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Pasal 78 - 81

15. BUMDES UU NO 7/1992 jo UU No 10/1998 Tentang perbankan UU No 25/1992 Tentang Perkoperasian Sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa dan dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan Pemerintahan Desa. Bukan Adalah