Ada beberapa temuan utama dari rangkuman dokumen tersebut:
1. Program BLSM mendapat sorotan media lebih besar dibanding program subsidi BBM lainnya karena proses pembagian yang singkat dan permasalahan yang terjadi.
2. Banyak program yang mengalami hambatan karena data penerima yang tidak valid, termasuk BSM, PKH, Raskin, dan BLSM. Pemerintah berupaya memperbaiki data ini.
3. Daerah-daerah di Pulau Jawa
Hasil Riset Media Monitoring Hari Anak Nasional 2012
Data dan Sasaran Program Kompensasi BBM
1. Laporan Online Media Monitoring
Implementasi dan Permasalahan
ProgramProgram-Program Kompensasi BBM
2. Metodologi
• Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling pada 5
media
online,
yakni:
Kompas.com, Viva.co.id, Beritasatu.com, Okezone.com, dan
Metrotvnews.com.
• Data dikumpulkan dari pemberitaan lima media selama periode 22
Juni - 5 September 2013.
• Teknik pengumpulan data menggunakan search engine google.com
dengan pencarian atas kata kunci BLSM, PKH, BSM, dan Raskin
selama periode waktu yang telah ditentukan. Lalu semua berita
yang terkumpul dianalisa dengan pendekatan content analysis.
• IMMC melakukan analisis terhadap frekuensi berita, narasumber
yang dikutip dalam pemberitaan, nada pemberitaan, sebaran
wilayah serta permasalahan pada setiap program kompensasi BBM
dan bagaimana respon pemerintah dari pusat hingga level desa
dalam mengatasi permasalahan tersebut.
4. Coverage Permasalahan Kompensasi
Kenaikan BBM
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
22 Juni - 1 juli
2 Juli - 11 Juli
12 Juli - 21 Juli
22 Juli - 31 Juli 1 Agust - 10 Agust
11 Agust - 20
Agust
21 Agust - 30
Agust
31 agust - 5 sept
• Isu Permasalahan Kompensasi Kenaikan BBM paling
banyak pada saat pembagian BLSM yaitu periode 22
Juni – 01 Juli 2013.
5. Share Media Isu Kompensasi Kenaikan
BBM
Viva.co.id
10%
Kompas.com
21%
Okezone.com
21%
N=933
Beritasatu.com
16%
Metrotvnews.com
32%
• Metrotvnews.com merupakan media yang paling
konsen mengawal isu kompensasi kenaikan BBM.
6. TEMUAN 1 # Share On Media
• Dari semua program pemerintah yang digulirkan sebagai
kompensasi kenaikan BBM, hanya BLSM yang banyak mendapat
sorotan media dalam tiga bulan terakhir ini. Sementara 3 program
lainnya, yaitu Raskin, PKH, dan BSM tidak mendapatkan
pemberitaan yang maksimal. Hal ini disebabkan karena pembagian
BLSM yang bersifat tunai dan hanya dilakukan dalam waktu singkat
sehingga menyita banyak perhatian media. Disamping
itu, banyaknya permasalahan yang terjadi selama proses
pembagian BLSM juga menjadi penyebab besarnya perhatian media
pada program ini.
• Pemberitaan terkait program kompensasi BBM mulai mengalami
peningkatan pada periode Juni-Juli 2013. Pada periode ini
pemerintah mulai membagikan paket kompensasi seperti BLSM.
• Dan Metrotvnews, adalah media yang sangat konsen memberikan
isu soal program kompensasi BBM yang digulirkan pemerintah.
7. Tone Pemerintah Isu Kompensasi
Kenaikan BBM
Positif
16%
Negatif
40%
Netral
44%
N=933
• Tone pemerintah dalam isu ini lebih banyak negatif
daripada positif.
8. TEMUAN 2 # Tone
• Tone pemberitaan seputar program kompensasi BBM
yang digulirkan pemerintah ini sangat minim tone positif.
Meski mayoritas bersifat netral, namun tone negatif juga
cukup signifikan. Ini artinya, masyarakat menilai
pemerintah gagal dalam menjalankan program
kompensasi ini. Tone negatif utamanya disebabkan
karena banyaknya permasalahan yang terjadi selama
proses pembagian kompensasi tersebut, seperti
penerima program yang tidak tepat sasaran, hingga
dugaan adanya pencitraan yang dilakukan oleh
pemerintah melalui berbagai program yang digulirkan.
9. Permasalahan BSM
Disunat Sekolah
Penyelewengan Oknum
Terlambat
Syarat yang rumit (KPS)
Pengawasan Lemah
Serapan Rendah
Sosialisasi kurang
Salah Sasaran
Data tidak valid
0
2
4
6
8
10
12
14
• Data yang tidak valid dan salah sasaran menjadi isu yang
paling banyak. Isu selanjutnya adalah kurangnya
sosialisasi yang berakibat penyerapan BSM yang rendah.
10. Pihak yang Merespon Permasalahan
BSM
14
12
10
8
6
4
2
0
Pusat
Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa
Sekolah
• Pemerintah pusat paling aktif dalam menangani
permasalahan yang terjadi dalam pembagian BSM.
11. Tindakan Permasalahan BSM
7
6
5
4
3
2
1
0
Boleh tanpa KPS
Verifikasi data
Perbaikan data
Ditambah
jumlah
penerima
sosialisasi BSM
Himbauan
mendaftar
Pelaporan ke
Pihak
berwenang
• Tindakan yang dilakukan pemerintah lebih banyak
himbauan mendaftar BSM dan sosialisasi BSM.
12. TEMUAN 3 # Program BSM
• Permasalahan utama yang terjadi dalam program BSM adalah tidak
validnya data penerima BSM. Disamping itu, pemerintah juga
kurang dalam melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan
siswa terkait program ini. Sehingga banyak siswa yang tidak
mengetahui program tersebut. Hal ini menyebabkan rendahnya
penyerapan anggaran yang menandakan bahwa program ini belum
berjalan maksimal.
• Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat
bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berupaya
melakukan perbaikan data dan meningkatkan sosialisasi ke sekolahsekolah dan menghimbau agar siswa mendaftar menjadi penerima
BSM dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan
pemerintah. Pemerintah juga menambah alokasi penerima BSM
untuk meningkatkan serapan anggaran dalam program ini.
13. Permasalahan PKH
Pengawasan Lemah
Koordinasi Yang Kurang
Pencairan Tidak Sesuai Jadwal
Tidak Tepat Sasaran
PKH Komoditas Politik
Dana tidak Sesuai yg dijanjikan
Menolak PKH
Anggaran Minim
Data Tidak Valid
0
1
2
3
4
5
6
7
• Selain isu data tidak valid dan salah sasaran, isu lain yang
juga banyak disorot media adalah koordinasi antar
instansi pemerintah yang kurang.
14. Pihak yang Merespon Permasalahan PKH
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Pusat
Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa
Sekolah
• Pemerintah pusat menjadi pihak yang dominan
merespon permasalahan PKH.
15. Tindakan Permasalahan PKH
7
6
5
4
3
2
1
0
Lain-lain
Koordinasi Pusat dan
Daerah
Anggaran PKH Setiap Tahun
meningkat
PKH Bukan Komoditas
Politik
• Koordinasi pusat dan daerah merupakan langkah yang diambil
pemerintah dalam merespon permasalahan PKH.
• Serta membuka layanan pengaduan yang tercakup dalam lainlain.
16. TEMUAN 4 # PKH
• Permasalahan utama yang terjadi pada Program PKH
adalah tidak tepatnya sasaran penerima PKH. Hal ini
disebabkan oleh tidak validnya data penerima PKH yang
dibuat oleh pemerintah.
• Hal lain yang menyebabkan PKH kurang maksimal adalah
lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
• Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berupaya
memperbaiki koordinasi dengan pemerintah daerah. Selain
itu, pemerintah juga membuka layanan pengaduan bagi
masyarakat yang merasa ada permasalahan dalam proses
pembagian PKH di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk
memperkecil permasalahan yang muncul serta untuk
mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi
pemerintah.
17. Permasalahan Raskin
Tim pemantau distribusi raskin tidak optimal
Penerapan sistem bagi rata yg diterapkan kepala desa/dusun
Dana raskin di tilap kepala desa
Faktor geografis (daerah sulit ditembus)
Beras dicuri oknum aparat
Realisasi penyaluran raskin rendah
Dana raskin menunggak
Raskin dijual lagi ke pasar olh penerima
Penyaluran terlambat/lamban
Minimnya sosialisasi raskin ke rumah-rumah warga
Raskin tidak tepat sasaran
Kualitas beras buruk
Data yang kurang Valid
0
5
10
15
20
25
• Data yang kurang valid masih menjadi permasalahan
yang paling banyak dalam Raskin. Masalah lainnya adalah
kualitas beras yang buruk.
20. TEMUAN 5 # RASKIN
•
•
•
•
Persoalan data, juga menjadi persoalan utama dalam program raskin.
Permasalahan ini menyebabkan tidak tepatnya sasaran penerima raskin.
Masalah lain dalam yang terjadi dalam program raskin adalah soal kualitas
beras yang buruk yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Kualitas beras
raskin dianggap tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat karena kualitas yang
buruk. Bahkan banyak masyarakat menjual kembali beras yang diterimanya ke
pasar.
Pada sisi lain, pemerintah juga dianggap kurang maksimal dalam
mensosialisasikan program raskin ini ke masyarakat, sehingga banyak terjadi
penyelewengan di lapangan terutama yang dilakukan oleh aparat desa.
Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Bulog.
Pemerintah berupaya melakukan penyempurnaan mekanisme penyaluran
raskin dengan
melakukan pengawasan secara menyeluruh untuk
meminimalisir adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum
tertentu, disamping untuk memastikan pembayaran raskin tidak menunggak
dari daerah.
21. Permasalahan BLSM
Lain-lain
Masyarakat Kembalikan BLSM
Penyalahgunaan/Korupsi
Dana BLSM Dibagi Rata
Kekacauan Pembagian BLSM
Ada Pungutan Liar Oleh Aparat Desa
Dana BLSM Terlalu Kecil
Tidak tepat sasaran
Menolak BLSM
Lain-lain
Minimnya Sosialisasi
Menekan Inflasi
Lemahnya Koordinasi
Komoditas Politik/Alat Pencitraan
Data Penerima Tidak Akurat
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
• Data kurang valid dan salah sasaran menjadi isu yang
paling banyak dalam pembagian BLSM.
24. TEMUAN 6 # BLSM
• Persoalan data juga terjadi dalam penyaluran BLSM.
Persoalan data ini tidak saja menyebabkan tidak tepatnya
sasaran penerima BLSM tapi juga menyebabkan
munculnya berbagai permasalahan lain seperti
penolakan dari aparat desa serta kekacauan dalam
proses pembagian di kantor pos.
• Dalam merespon persoalan tersebut pemerintah baik
pusat maupun daerah menyatakan akan memperbaiki
data penerima BLSM melalui forum musyawarah desa.
Selain itu,
pemerintah secara intensif melakukan
sosialisasi ke masyarakat dan aparat desa untuk
mempermudah proses penyaluran BLSM.
26. TEMUAN 7 # SUMBER BERITA
• Pemerintah menjadi sumber utama pemberitaan media
dalam penyaluran program-program subsidi BBM. Hal ini
sangat wajar, mengingat program ini digulirkan oleh
pemerintah.
• Disamping pemerintah, sumber berita lainnya adalah
masyarakat. Masyarakat banyak dijadikan sumber berita
terutama terkait banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi
dalam proses penyaluran program subsidi BBM.
• Pegawai Pos dan Bulog juga banyak dijadikan sumber berita
terutama pada program-program tertentu yang melibatkan
kedua institusi tersebut seperti BLSM yang dibagikan oleh PT
Pos Indonesia atau Raskin yang dikelola oleh Bulog.
28. TEMUAN 8 # Daerah
• Hampir semua daerah mengalami masalah yang
sama dalam menjalankan program-program subsidi
BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah ini.
Namun, daerah-daerah di Pulau Jawa menjadi
daerah yang paling banyak menghadapi masalah.
Jawa Timur adalah provinsi yang paling banyak
menghadapi masalah dalam penyaluran berbagai
program subsidi pemerintah. Begitu juga dengan
Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Di luar
pulau Jawa ada Sulawesi Selatan dan Sumatera
Utara.
29. Pemerintah Pusat Quote
Djoko Suyanto
• Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian
Hatta Rajasa dan
Agung Laksono
menjadi pihak
pemerintah yang
paling konsen dalam
program ini.
Djoko kirmanto
Sri Kusumastuti Rahayu
Jero Wacik
Helmy Faishal Zaini
Syarief Hasan
Firmanzah
Susilo Bambang Yudhoyono
Djan Faridz
Budiono
Bambang Widianto
Dahlan Iskan
Tifatul Sembiring
Armida Alisjahbana
Gamawan Fauzi
Salim Segaf Al Jufri
M Nuh
Agung Laksono
Hatta Rajasa
0
10
20
30
40
50
30. DPR Qoute
Yoris
TB Hasanuddin
Syarifuddin Sudding
Sohibul Iman
Refrizal
Pramono Anung
Nurhayati Ali Assegaf
Marzuki Ali
Hidayat Nur Wahid
Budiman Sudjatmiko
0
1
2
3
4
5
6
7
8
• Pramono Anung paling sering menanggapi
permasalahan kompensasi kenaikan BBM.
32. TEMUAN 8 # QUOTE
•
•
•
Ada banyak pihak yang memberikan pernyataan seputar program subsidi
pemerintah ini. Terutama dari kalangan pemerintah dan DPR.
Dari kalangan pemerintah, dua Menteri Koordinator yang menjadi
penanggungjawab program ini menjadi person yang paling sering memberikan
pernyataan. Keduanya adalah Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dan Agung Laksono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat. Keduanya dibantu oleh menteri-menteri yang terkait langsung dengan
program tersebut seperti Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Menteri Pendidikan
M. Nuh dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.
Dari DPR, politisi PDIP dan PKS serta Demokrat juga banyak memberikan
statement. PDIP dan PKS menjadi pihak yang paling banyak mempertanyakan
program-program yang dijalankan oleh pemerintah, sedangkan Demokrat
mencoba mengcounter kritik yang disampaikan terhadap program yang dijalankan
pemerintah. Tokoh-tokoh di DPR yang paling banyak memberikan statemen adalah
Pramono Anung dan Budiman Sujatmiko dari PDIP serta Refrizal dan Sohibul Iman
dari PKS. Sedangkan dari Demokrat ada Ketua DPR, Mazuki Alie dan Ketua
Fraksi, Nurhayati Ali Assegaf.
33. KESIMPULAN
• Dari semua program yang dijalankan pemerintah, hanya
BLSM yang banyak mendapat perhatian publik.
• Implikasi
Program-program lain yang dijalankan oleh pemerintah
tidak diketahui oleh publik karena kurangnya pemberitaan
terhadap program tersebut.
• Kesimpulan
Pemerintah harus mengintensifkan sosialisasi terutama
terhadap program-program yang dijalankan untuk
menanggulangi angka kemiskinan sehingga diketahui oleh
publik.
34. KESIMPULAN
• Masalah data dan koordinasi menjadi permasalahan utama
dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah.
• Implikasi
Hal ini menyebabkan munculnya permasalahan berikutnya
seperti penolakan masyarakat terhadap program tersebut
atau kekacauan dalam proses penyalurannya.
• Rekomendasi
Pemerintah sebaiknya melibatkan seluruh komponen mulai
dari aparat desa hingga provinsi dalam menjalankan
program tersebut, terutama dalam menyusun data
penerima program.
35. KESIMPULAN
• Masyarakat menganggap pemerintah kurang maksimal
dalam menjalankan program-program tersebut.
• Implikasi
Hal ini terlihat dari banyaknya tone negatif yang
menandakan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam
proses penyaluran program subsidi BBM tersebut.
• Rekomendasi
Pemerintah harus melakukan berbagai langkah dan upaya
untuk menekan berbagai permasalahan yang muncul
sehingga tidak menimbulkan penilaian negatif dari
masyarakat.
36. KESIMPULAN
• Pemerintah tidak optimal melakukan evaluasi dari penyaluran BLSM
tahap pertama yang menuai banyak masalah.
• Implikasi
Hal ini terlihat dari masih banyaknya persoalan yang muncul saat
pemerintah melakukan penyaluran BLSM tahap kedua dengan
persoalan yang sama pada penyaluran tahap pertama lalu.
• Rekomendasi
Seharusnya pemerintah sudah melakukan perbaikan sebelum
memutuskan untuk menyalurkan BLSM tahap kedua, apalagi sudah
ada perencanaan sebelumnya.