Dokumen tersebut membahas prosedur pelaksanaan ekspor impor di Indonesia. Prosedur ekspor meliputi pemberitahuan ekspor, pemeriksaan barang, pengajuan pemberitahuan ekspor, pemasukan barang ke kawasan pabean, dan pengangkutan barang keluar negeri. Sedangkan prosedur impor meliputi pengajuan pemberitahuan impor dan pemeriksaan barang impor. Dokumen ini juga membahas sanksi bagi pelanggaran prosedur

1. PROSEDUR PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR
Di susun untuk memenuhi tugas mata kuliah:
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DISUSUN OLEH :
IRWAN NURDIYANTO K7409083
PENDIDIKAN EKONOMI BKK PTN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Era perdagangan bebas internasional sudah menjadi kegiatan yang lazim bagi
setiap negara. Perdagangan bebas internasional memberikan kemudahaan bagi para
pelaku bisnis dan perdagangan internasional antar negara untuk dapat berdagang secara
lebih luas dan flexibel. Pada perdagangan bebas internasional, sekat sekat peraturan antar
bangsa dipermudah, sebagai konsekwensinya banyak negara memperbaharui peraturan
ekspor impor atau bahkan beberapa peraturan ditetapkan secara bersama. Dilain pihak
perdagangan bebas internasional dapat menjadi pemicu persaingan yang sangat ketat bagi
pekerja, karena peraturan bersama perdagangan bebas internasional memungkinkan
masuk ke Indonesia para pelaku bisnis dan tenaga kerja dari luar negeri, yang banyak
diantaranya mempunyai kwalitasnya rata – rata lebih baik.
Kemampuan kita sebagai para pelaku perdagangan internasional Indonesia pelaku
ekspor impor Indonesia dan bisnis internasional Indonesia dituntut untuk menjadikan
berbagai informasi tentang kemudahaan perdagangan bebas internasional dapat
memberikan keuntungan yang maksimal terhadap aktifitas perdagangan bebas
internasional. Beberapa peraturan baru yang sudah atau akan ditetapkan dan diberlakukan
di Indonesia atau negara lainnya, menuntut kita untuk selalu mengikuti perkembangan
dan perubahan - perubahan peraturan dibidang perdagangan ekspor impor Indonesia dan
bisnis dalam perdagangan bebas internasional.
Pengetahuan mengenai prosedur ekspor impor Indonesia atau tata cara
pelaksanaan perdagangan bebas internasional maupun berbagai peraturan yang
ditetapkan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang membawahi Direktorat
Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, dan atau Departemen Perdagangan
menjadi hal yang sangat penting, oleh karena instansi pemerintah tersebut berurusan
langsung dengan ketentuan maupun prosedur ekspor impor Indonesia.
Dengan mengetahui prosedur perdagangan bebas internasional yang baru dan
aktual dapat membuat perbedaan signifikan dalam cara berdagang . Semua kemudahan
dari pembuatan dokumen ekspor impor, kemudahan dalam proses pengiriman/trasportasi
barang dagangan , bekerja sama dengan asuransi untuk melindungi aset perdagangan

3. sampai peran serta lembaga perbankan dalam dukungannya terhadap kegiatan ekspor
impor Indonesia menjadi hal yang sangat penting.
Dalam perdagangan bebas internasional, pengetahuan dibidang bisnis ekspor
impor dan perdagangan bebas internasional sangat menentukan daya saing kita . Dengan
menggunakan kemudahan atau fasilitas yang ada peraturan perdangan ekspor impor,
konsep, cara atau prosedur ekspor impor dapat meningkatkan kepercayaan dan
kemampuan aktivitas ekspor impor Indonesia, serta menghapus keraguan untuk
melakukan bisnis internasional dalam kerangka perdagangan bebas internasional.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana prosedur ekspor itu?
2. Bagaimana prosedur impr itu?
3. Apa sajakah kendala-kendala kegiatan ekspor-impor itu?
C. Tujuan Masalah
1. Mengetahui prosedur ekspor yang benar.
2. Mengetahui prosedur impor yang benar.
3. Mengetahui kendala-kendala kegiatan ekspor-impor.

4. BAB II
PEMBAHASAN
PROSEDUR PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR
 PROSEDUR EKSPOR
a) PEMBERITAHUAN EKSPOR
a. Ekspor barang wajib PEB
Bahwa setiap barang ekspor menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang
dapat dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim melalui media elektronik.
b. Tidak diperlukan PEB/ Dikecualikan dari Pembuatan PEB
Dikecualikan dari pembuatan PEB, ekspor barang tersebut di bawah ini :
Barang penumpang dan barang awak sarana pengangkut dengan menggunakan Deklarasi
Pabean;
Barang pelintas batas yang menggunakan Pemberitahuan Pabean sesuai ketentuan perjanjian
perdagangan pelintas batas;
Barang dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen
yang diatur dalam ketentuan Kepabeanan Internasional (ATA CARNET, TRIPTIEK ATAU CPD
CARNET) .
Barang kiriman melalui PT.( Persero ) Pos Indonesia dengan menggunakan Declaration En
Douane (CN 23).
b) PROSEDUR PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR
Terhadap barang ekspor hanya dilakukan penelitian dokumen,Dalam hal tertentu
diadakan pemeriksaan fisik, dan dilaksanakan oleh :
a. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Terhadap barang ekspor yang :
Berdasarkan petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran
ketentuan di bidang ekspor. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak terdapat
petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang
perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPn BM atau Akan dimasukkan kembali
ke dalam Daerah Pabean (re-impor) Pemeriksaan dapat dilaksanakan di :
Kawasan Pabean, Gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk
menyimpan barang ekspor.

5. b. SURVEYOR
Terhadap barang ekspor yang:
Seluruhnya atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapatkan fasilitas
pembebasan Bea Masuk, penangguhan pembayaran PPN / PPn BM, dan pengembalian Bea
Masuk serta pembayaran pendahuluan PPN/PPn BM. Pemeriksaan dilaksanakan di tempat
yang ditunjuk oleh eksportir di luar Kawasan Pabean.
c) PENGAJUAN PEB
Eksportir atau kuasanya mengisi PEB dengan lengkap dan benar dan mengajukannya kepada
Kantor Pabean dengan dilampiri : LPS-E dalam hal barang ekspor wajib diperiksa oleh Surveyor;
Copy Surat Tanda Bukti Setor (STBS) atau copy Surat Sanggup Bayar (SSB) dalam hal barang
ekspor dikenakan pungutan ekspor; Copy invoice dan copy packing list; Copy dokumen
pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di
bidang ekspor. Pelunasan Pungutan Negara Dalam Rangka Ekspor (PNDRE). PEB untuk barang
yang terutang PNDRE terlebih dahulu diajukan ke Bank Devisa untuk pelunasannya.
d) PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN
Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean atau ke Tempat Penimbunan Sementara
dilakukan dengan menggunakan PEB atau dokumen pelengkap pabean dalam hal pelaksanaan
ekspor dilakukan dengan PEB Berkala. Atas barang ekspor yang diperiksa Surveyor, selain
disertai dengan PEB juga harus dilampiri CTPS; Dalam hal pengangkutan barang ekspor
dilakukan dengan menggunakan peti kemas Less Container Load (LCL), seluruh PEB dari barang
ekspor dalam peti kemas yang bersangkutan harus diajukan secara bersamaan dan
diberitahukan oleh konsolidator dalam dokumen konsolidasi ekspor.
e) PENDAFTARAN PEB
Pejabat Bea dan Cukai membukukan PEB ke dalam Buku Catatan Pabean dan memberi nomor
dan tanggal pendaftaran.
f) PENELITIAN DOKUMEN
Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dokumen terhadap PEB bersangkutan, yang
meliputi : Kelengkapan dokumen pelengkap pabeannya, berupa dokumen seperti tersebut pada
butir 1 di atas. Kebenaran pengisian PEB Kebenaran penghitungan pungutan negara yang
tercantum dalam bukti pelunasan PNDRE.

6. g) PERSETUJUAN MUAT
Dalam hal penelitian dokumen kedapatan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai memberikan
persetujuan muat pada PEB tersebut dengan mencantumkan nama tempat, tanggal, tanda
tangan, nama terang, NIP serta cap dinas pada PEB yang bersangkutan.
h) PEMBETULAN/PERUBAHAN
Dalam hal penelitian dokumen tidak sesuai, PEB dikembalikan kepada eksportir untuk diadakan
pembetulan/perubahan. Pembetulan atau perubahan isi PEB dapat dilakukan sebelum atau
sesudah persetujuan muat diberikan oleh Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor tempat PEB
didaftarkan.
i) PEMUATAN
Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan muat dari Pejabat Bea dan Cukai.
j) PENGANGKUTAN
Pengangkut yang sarana pengangkutnya meninggalkan Kawasan Pabean dengan tujuan ke luar
Daerah Pabean, wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan menggunakan
pemberitahuan berupa manifes (outward manifest) barang ekspor yang diangkutnya kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
keberangkatan Sarana Pengangkut. Barang ekspor yang diangkut lanjut ke tempat lain dalam
Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor tempat transit dengan menggunakan copy PEB barang ekspor yang bersangkutan dan
daftar Rekapitulasi PEB yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di tempat
pemuatan.
k) TATACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG OLEH SURVEYOR
Pemeriksaan barang dilakukan oleh Surveyor setelah adanya Permintaan Pemeriksaan Barang
Ekspor (PPBE) dari eksportir. PPBE diajukan oleh eksportir paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum
pemeriksaan.
l) FASILITAS PEB BERKALA
PEB berkala adalah PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu
tertentu
Eksportir dapat memberitahukan ekspor barang yang dilaksanakan dalam periode waktu yang
ditetapkan dengan menggunakan PEB Berkala. Penggunaan PEB Berkala, dilakukan setelah
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya.

7. m) SANKSI ADMINISTRASI
Dalam hal pembetulan atau perubahan isi PEB sebagai akibat salah memberitahukan jenis
dan/atau jumlah barang, eksportir dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya dikenakan sanksi administrasi berupa
denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Eksportir yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan surat-menyurat yang
bertalian dengan ekspor dan perbuatan tersebut tidak menyebabkan kerugian keuangan negara
dikenai sanksi administrasi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pengangkut yang tidak
mengajukan pemberitahuan barang yang diangkut dikenai sanksi administrasi sebesar
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
n) LAIN-LAIN
Di luar hari dan jam kerja Bank Devisa, pelunasan pungutan negara dalam rangka ekspor dapat
dilakukan di Kantor Pabean; Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara
menunggu pemuatannya dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara. Pemuatan barang
ekspor dilakukan : Di Kawasan Pabean atau Di tempat lain yang dipersamakan dengan Kawasan
Pabean berdasarkan izin dari Kepala Kantor yang mengawasi tempat yang bersangkutan.
Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, jika dibatalkan ekspornya, wajib dilaporkan
kepada Pejabat Bea dan Cukai tempat PEB didaftarkan. Eksportir diwajibkan menyelenggarakan
pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan ekspor.
 PROSEDUR IMPOR
Pesatnya perkembangan industri & perdagangan menimbulkan tuntutaan pelaku
industri agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha,khususnya
Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berfungsi sebagai
fasilitasi perdagangan international harus mempunyai kerangka hukum kepabeanan yang
dapat mengantisipasi perkembangan industri dalam rangka memberikan pelayanan dan
pengawasan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.
Kita sudah mempunyai kerangka hukum kepabeanan yaitu UU No.10/1995
diperbaharui dengan UU No.17 tahun 2006 dan Beberapa Peraturan Menteri Keuangan,
yang kemudian tata laksananya pelaksanaanya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal,

8. tetapi dalam pelaksanaan dan penerapannya tetap saja ada kendala sehingga menghambat
percepatan arus keluar barang .
Dalam importasi, khususnya impor untuk dipakai, dikenal dua penetapan jalur
pengeluaran barang yaitu Jalur Hijau dan Jalur Merah, sebagaimana tertuang pada pasal
17 Kep Dirjen BC No.07/2003 tgl 31 Januari 2003 tentang Petunjuk Pelaksanan
Tatalaksana Impor yang diperbaharui dengan Kep Dirjen BC No.68 /2003 tgl 31 Maret
2003.
Pada Pasal 52 ayat 1 Keputusan DJBC tersebut, dikatakan bahwa “Kepastian
Jangka Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk dipakai” :
A. Pelayanan PIB sampai dengan penetapan jalur pengeluaran barang impor untuk dipakai
dalam waktu paling lama 4 jam kerja sejak penerimaan PIB.
B. Dalam hal ditetapkan Jalur Merah,pelaksanaan pemeriksaan harus sudah dimulai dalam
waktu paling lama 12 jam kerja sejak penetapan jalur, dan SPPB harus diterbitkan
paling lama dalam waktu 24 jam kerja sejak LHP diterima,dalam hal jumlah dan jenis
barang yang diberitahukan kedapatan sesuai serta nilai transaksi yang diberitahukan dapat
diterima sebagai nilai pabean
C. Penetapan Klasifikasi barang, pembebanan dan nilai pabean harus dilakukan paling lama
dalam waktu 29 hari terhitung sejak pendaftaran PIB
Praktek dilapangan yang terjadi untuk penetapan Jalur Merah, sering tidak sesuai
dengan bunyi peraturan tersebut.
Untuk kita dapat menemukan pemeriksanya saja, kadang lama dan baru sehari
kemudian didapat nama pemeriksa, lalu dibuatkan LHP untuk kemudian direkam dan
diverifikasi lagi oleh Pejabat BC, dan kadang 2 hari baru selesai dan terbit SPPB, kalau
nasib baik. Tetapi jika tidak, yang ada akan keluar Notul karena nilai pabean atau
klasifikasi barang.

9. BAB III
PENUTUP
A. SIMPULAN
Dengan adanya berbagai macam peraturan yang telah di tetapkan pemerintah
dalam kegiatan ekspor impor tersebut, maka kegiatan ekspor impor akan dapat berjalan
dengan lancer dan terkendali. Lain halnya jika kegiatan tersebut tidak di dasari dengan
peraturan-peraturan atau tata laksana sebagai syarat utama pengendali kegiatan tersebut,
maka akan banyak terjadi berbagai macam penyalahgunaan atau
penyelewengan,penyelundupan barangf-barang dari luar negeri.
B. SARAN
Sebagai penutup dari makjalh ini maka saya akan memberikan beberapa saran atau
komentar tentang kegiatan ekspor impor tersebut. Sebaiknya dalam melakukan
kegiatan ekspor impor, kita harus lebih jeli dan waspada terhadap barang-barang yang
akan kita kirimkan ataupun barang-barang yang akan kita terima, terutama pada
barang-barang yang akan kita terima dari luar negeri, karena bias saja terjadi
pemalsuan barang atau penipuan dengan barng yang tidak orisinil/tidak asli. Jangan
sampai kita tertipu dengan hal seperti itu, jadi kita harus waspada.

10. DAFTAR PUSTAKA
 http://pendidikanexim.blogspot.com/2009/05/tata-laksana-ekspor.html
 http://pendidikanexim.blogspot.com Tatalaksana Impor , Peraturan
Pelaksanaan & Praktek Pelayanannya « ASAKINDO JAKARTA.htm