Kerja sama internasional memiliki berbagai manfaat bagi Indonesia, di antaranya: 1) Membantu pembangunan melalui bantuan teknis dan proyek-proyek dari negara lain seperti Kanada 2) Mendukung sektor pertanian dengan peralatan dan alat pertanian dari Tiongkok 3) Meningkatkan keamanan transportasi melalui kerja sama di ASEAN untuk mencegah ancaman terorisme

1. Kerja sama
internasional

2. • Menganalisis hubungan internasional
dan Organisasi internasional.
Standar Kompetensi :
• Menghargai kerjasama dan perjanjian
internasional yang bermanfaat bagi
indonesia.
Kompetensi Dasar :

3. KERJASAMA INTERNASIONAL
Landasan Kerja Sama Internasional
Prinsip Kerja Sama Internasional
Manfaat Kerja Sama Internasional

4. Pengertian Kerja Sama
Internasional
Pengertian Secara
umum
Pengertian Menurut
Para Ahli

5. Secara Umum Kerjasama Internasional
dapat di artikan sebagai bentuk hubungan yang
dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat
dan untuk kepentingan negara-negara di dunia.
Kerja sama internasional, yang meliputi kerja sama
di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan,
kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada
politik luar negeri masing-masing.
Pengertian Kerja Sama Internasional
Secara Umum
Bentuk-bentuk kerja sama antarnegara dapat
digolongkan sebagai berikut :
Kerja sama Bilateral
Kerja sama Multirateral

6. A. KERJASAMA BILATERAL
• Pengertian Kerja Sama Bilateral
• Kerja sama bilateral merupakan kerja sama antar dua
negara baik pada bidang perekonomian hingga pada
bidang pertahanan negara. Contoh dari kerja sama
ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan Singapura
• Tujuan Kerja Sama Bilateral
• Kerja sama bilateral bertujuan untuk membina
hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerja
sama perdagangan dengan negara mitra.

7. B. KERJASAMA MULTILATERAL
Kerja sama Multilateral adalah Kerja sama yang diadakan oleh lebih
dari dua Negara
Ada beberapa contoh yang dapat disampaikan sebagai gambaran
konkrit dari perjanjian multilateral.
A. Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”.
B. Konvensi Wina, tahun 1961 tentang “Hubungan Diplomatik”.

8. J.C Johari menyatakan bahwa hubungan
internasional merupakan sebuah studi
tentang interaksi yang berlangsung diantara
negara-negara berdaulat disamping itu juga
studi tentang pelaku-pelaku non negara (non
states actors) yang perilakunya memiliki
dampak terhadap tugas-tugas negara.
John Husten menyatakan bahwa hubungan
internasional merupakan sebuah studi yang
membahas tentang interaksi diantara
anggota-anggota dalam komunitas
internasional atau mengenai tingkah laku
aktor-aktor yang beroperasi dalam sistem
politik internasional.
Tygve Nathlessen menyatakan bahwa
hubungan internasional adalah bagian dari
ilmu politik, oleh karena itu komponen
hubungan internasional sendiri tak lepas dari
politik internasional, organisasi dan
administrasi internasional serta hukum
internasional.
Mohtar Mas’oed menyatakan bahwa
hubungan internasional adalah hubungan
yang melibatkan bangsa-bangsa yang
masing-masing berdaulat sehingga
diperlukan mekanisme yang kompleks dan
melibatkan banyak negara.
PENGERRTIAN KERJA SAMA
INTERNASIONAL MENURUT PARA
AHLI
J.C Johari
John Huston
Tygve Nathieessen
Mohtar Mas’oed
I See…..

9. • Landasan yang melandasi kerja sama antar bangsa dan perjanjian
internasional yang di jalin antar bangsa, yaitu sbb :
• PANCASILA, yaitu pancasila ke 2 yang berbunyi “kemanusiaan
yang adil dan beradab” yang berarti sesama manusia memiliki
persamaan harkat, martabat, dan derajat.
• PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, yaitu pada alinea
ke 4 pembukaan uud 1945 yang salah satunya berisi tentang
tujuan nasional, yang berbunyi “ ikut melaksaan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial”.
• BATANG TUBUH UUD 1945, yaitu pada pasal 11 ayat 1 UUD 1945
yang berbunyi “presiden dengan persetujuan DPR menyatakan
peran, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.
• PASAL 13 UUD 1945, yang berbunyi : “A. Presiden mengangkat
duta atau konsul, B. Dalam hal mengangkat duta, presiden
memperhatikan pertimbangan DPR”.
LANDASAN KERJA SAMA INTERNASIONAL
1
2
3
4

10. PRINSIP KERJA SAMA
INTERNASIONAL
Dilandasi Politik Luar Negri Bebas Aktif.
Ditujukan Untuk Kepentingan Nasional.
Tidak Mencampuri Urusan Dalam Pribadi Negara Lain.
Saling Menguntungkan Antara Kedua Belah Pihak Negara.
Mewujudkan Tatanan Dunia Baru Berdasarkan Kemerdekaan,
Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial.

11. POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF
DI INDONESIA
Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia
Ciri Politik Luar Negeri Indonesia
Dampak Politik Luar Negeri Indonesia
?
?
?
?

12. 1. Pengertian Politik Luar Negeri
Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur
hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan
bagian dari kebijakan nasional yang diabdikan bagi kepentingan
nasional dalam lingkup dunia internasional. Setiap negara mempunyai
kebijakan politik luar negeri yang berbedabeda. Mengapa demikian?
Karena politik luar negeri suatu negara tergantung pada tujuan
nasional yang akan dicapai. Kebijakan luar negeri suatu negara
dipengaruhi oleh faktor luar negeri dan faktor dalam negeri.
2. Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Sedangkan politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif sendiri.
berarti bahwa Indonesia tidak akan memihak salah satu blok
kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Aktif, artinya Indonesia
dalam menjalankan politik luar negerinya selalu aktif ikut
menyelesaikan masalahmasalah internasional. Misalnya, aktif
memperjuangkan dan menghapuskan penjajahan serta menciptakan
perdamaian dunia. Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif,
Indonesia mempunyai hak untuk menentukan arah, sikap, dan
keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh
karena itu, Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar
negeri negara lain.

13. • Faktor yang berasal dari Luar negeri, misalnya akibat
globalisasi. Dengan globalisasi seakanakan dunia ini sangat kecil
dan begitu dekat. Maksudnya dunia ini seperti tidak ada
batasnya. Hubungan satu negara dengan negara lainnya sangat
mudah dan cepat. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi
komunikasi seperti sekarang ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi
di negara lain dengan mudah diketahui oleh negara lain.
Faktor Eksternal
• Faktor dalam negeri juga akan mempengaruhi kebijakan
luar negeri suatu negara. Misalnya sering terjadinya pergantian
pemimpin pemerintahan. Setiap pemimpin pemerintahan
mempunyai kebijakan sendiri terhadap politik luar negeri.
Faktor Internal

14. Ciri-ciri Politik Bebas Aktif Republik Indonesia
Dalam dokumen Rencana Strategi Pelaksanaan
Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-
1989) yang telah ditetapkan oleh Menteri Luar
Negeri RI tanggal 19 Mei 1983, dijelaskan bahwa
sifat Politik Luar Negeri adalah
1) Bebas Aktif
2) Anti kolonialisme
3) Mengabdi kepada Kepentingan Nasional
4) Demokratis.

15. Dampak Politik Luar Negeri Indonesia:
Sosial Bidang Ekonomi
(+) Konsumen mendapatkan barang yang lebih baik dengan harga
yang bersaing
(- ) Para industri kecil yang belum siap akan tergusur
Budaya
(+) Makin banyaknya budaya yang masuk ke dalamnegeri
(-) Budaya tradisional sedikit demi sedikit akan makin ditinggalkan
Politik
(+) Pemda berlomba - lomba mencari investor untuk menaikkan
PAD
(-) Intervensi asing dalam pemilihan kepala pemerintahan makin
terbuka

16. Manfaat Kerja Sama Internasional
1) Kerja sama RI-Kanada dalam bidang pembangunan.
Kerja sama pembangunan dengan Pemerintah Kanada
meliputi proyek-proyek bantuan teknik (technical assitance) dan
bukan merupakan proyek-proyek konstruksi atau pengadaan
peralatan. Oleh karena itu, komponen pengiriman tenaga ahli dan
studi kebijaksanaan/seminar cukup besar.
Selain untuk proyek-proyek pembangunan yang
dilaksanakan pada pemerintahan, bantuan Kanada juga diberikan
untuk NGO yang pada umumnya dikelola langsung oleh
CIDA/kedutaan besar Kanada, dan bantuan untuk swasta seperti
proyek-proyek INCODAP (Indonesia Cooperative Development
Assistance Project)dengan DEKOPIN dan Private Enterprise
Participation (PEP) yang melibatkan KADIN.
Pemerintah RI dan Pemerintah RRC yang ditandatangani pada tanggal
28 Desember 1999 di Jakarta, yaitu Pemerintah RRC memberikan
bantuan berupa hibah kepada Pemerintah Indonesia senilai 40 juta
Yuan (US$4,6 juta). Untuk Departemen Pertanian, bantuan hibah
tersebut diwujudkan berupa pengadaan peralatan pertanian
(alsintan)dari RRC yaitu traktor, mesin pengering, mesin bubut, dan
komputer. Peraktan tersebut telah disebarluaskan ke 18 provinsi.
Dalam rangka peningkatan kerjasama bilateral di bidang pertanian,
dalam periode sejak 1999 kedua negara telah melakukan langkah-
langkah berikut.
A. Kerja Sama Bilateral
Realisasi Memorandum of Understanding (MoU)Bilateral Talk yang membicarakan kerja sama di bidang pertanian
kedua negara dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2001 di Kantor
Pusat Departemen Pertanian Jakarta. Pada pertemuan tersebut
delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Sarana
Pertanian. Sedangkan delegasi RRC dipimpin oleh Wakil Menteri
pertanian RRC. Dari pertemuan ini dihasilkan MoU untuk kerja sama
pertanian.
1) Kanada dengan beberapa negara Asia
Dana untuk kerja sama ini tidak dihitung sebagai bagian
pledge CGI dan berbentuk sebagai berikut.
a) Kerja sama multilateral. Bantuan diberikan melalui badan-badan
internasional seperti World Bank, ADB, UNICEF, dan UNHCR.
b) Kerja sama regional. Kerja sama antara Kanada dan negara-negara
yang dikelompokkan dalam beberapa regional. Indonesia termasuk
dalam rangka kerja sama regional Asia Tenggara yang dipusatkan di
Singapura. Dana yang diberikan langsung disalurkan ke Singapura dan
kegiatannya biasanya dalam bentuk seminar, key speakers, dan
sebagainya.
2) RI-ASEAN
ASEAN Regional Forum (ARF) di indonesia tahun 2004 lalu
menyepakati kerja sama di bidang keamanan transportasi barang dan
orang untuk menanggulangi ancaman terorisme internasional.
Kesepakatan tersebut di adobsi dari KAA dalam lingkup kerja sama
yang lebih luas.
Selain itu, kerja sama ini juga mempertimbangkan berbagai
upaya dan kebijakan mengenai penempatan polisi di atas pesawat
terbang dan sistem pengamanan di setiap bandar udara. Pengamanan
angkutan barang juga memerlukan perhatian khusus mengingat dapat
disalahgunakannya saran ini untuk membawa senjata yang dapat
digunakan untuk kegiatan terorisme. Rencana pembentukan badan
seperti Masyarakat Keamanan ASEAN (ASC), dapat diikuti dengan
pembentukan masyarakat keamanan Asia-Afrika.
B. Kerja Sama Multilateral