2. PENDIDIKAN PANCASILA
LANDASAN HISTORIS
- dipersamakan dengan lahirnya bangsa Indonesia
yang memiliki wilayah seperti Indonesia merdeka
saat ini adalah masa kerajaan Sriwijaya dan
majapahit
- Pancasila terdapat pada setiap perubahan
undang-undang dasar, secara historis kehidupan
bangsa indonesia tidak dapat dilepaskan dengan
nilai-nilai pancasila.
- TAP MPR No. VIII/MPR/1998 tentang penegasan
Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung
makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan
tujuan negara
3. PENDIDIKAN PANCASILA
LANDASAN KULTURAL
- Pancasila merupakan suatu bentuk kepribadian
dan jati diri bangsa Indonesia, mengandung nilai-
nilai yang terbuka masuknya nilai-nilai baru yang
positif .
- Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila
bukanlah pemikiran satu orang, melainkan pemikira
konseptual dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia
seperti Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr.
Muhammad Yamin, Prof.Mr. Dr. Supomo, dan
tokoh-tokoh lainnya.
4. PENDIDIKAN PANCASILA
LANDASAN YURIDIS
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pasal 39 ayat (2), menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap
jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a)
Pendidikan Pancasila, (b) Pendidikan Agama, (c) Pendidikan
Kewarganegaraan.
- Pendidikan Pancasila dirancang dengan maksud untuk
memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang Pancasila
Sebagai Filsafat /tata nilai bangsa, dasar negara dan ideologi
nasional dengan segala implikasinya.
- Kep.Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi , dan penilaian hasil
belajar mahasiswa telah ditetapkan bahwa Pendidikan
Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah
pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam
kurikulim setiap program studi.
5. PENDIDIKAN PANCASILA
LANDASAN FILOSOFIS
Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan
kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional,
dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan
pertahanan keamanan.
6. PENDIDIKAN PANCASILA
TUJUAN NASIONAL
PEMBUKAAN UUD 1945 alinea keempat:
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
e. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan keerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
7. PENDIDIKAN PANCASILA
VISI
MEMBANTU MAHASISWA AGAR MAMPU
MEWUJUDKAN NILAI DASAR AGAMA DAN
KEBUDAYAAN SERTA KESADARAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM
MENERAPKAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI DAN SENI YANG DIKUASAINYA
DENGAN RASA TANGGUNG JAWAB
KEMANUSIAAN
8. Kompetensi pendidikan Pancasila
Mengantarkan mahasiswa untuk bisa mengambil sikap
yang bertanggung jawab sesuai hati nurani.
Mengantarkan mahasiswa mengenali masalah hidup
dan kesejahteraan, serta cara pemecahannya
Mengantarkan mahasiswa mengenali perubahan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Mengantarkan mahasiswa memaknai peristiwa sejarah
dan nilai budaya bangsa.
9. PENGERTIAN FILASAFAT
BERASAL DARI BAHASA YUNANI PHILOSOPHIA, PHILO
ARTINYA CINTA, SOPHIA KEBIJAKAN/ HAKIKAT
KEBENARAN. JADI FILSAFAT ARTINYA CINTA AKAN
KEBIJAKAN.
PANCASILA DIGOLONGKAN SEBAGAI FILSAFAT DALAM
ARTI PRODUK, SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DAN
FILSAFAT DALAM ARTI PRAKTIS.
10. PENDIDIKAN PANCASILA
AJARAN FILSAFAT MERUPAKAN HASIL
PEMIKIRAN YANG SEDALAM-DALAMNYA
TENTANG KEMESTAAN, SECARA MENDASAR
11. PENDIDIKAN PANCASILA
ALIRAN FILSAFAT TERBENTUK ATAS BEBERAPA
AJARAN FILSAFAT DARI BERBAGAI TOKOH DAN
ZAMAN. PERBEDAAN ALIRAN DITENTUKAN
OLEH WATAK ISI DAN NILAI AJARANNYA.
SISTEM FILSAFAT MENGAJARKAN TENTANG
SUMBER DAN HAKIKAT RELITAS, FILSAFAT
HIDUP, DAN TATA NILAI, TERMASUK TEORI
TERJADINYA PENGETAHUAN MANUSIA DAN
LOGIKA.
12. PENDIDIKAN PANCASILA
ALIRAN FILSAFAT:
ALIRAN MATERIALISME
ALIRAN IDEALISME/SPIRITUALISME
ALIRAN REALISME
13. PENDIDIKAN PANCASILA
HAKIKAT DAN POKOK-POKOK YANG
TERKANDUNG DALAM PANCASILA:
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Pancasila sebagai dasar negara
Filsafat pancasila yang abstrak
Pancasila merupakan suatu kebulatan yang utuh
Jiwa pancasila yang abstrak
Pasal dalam batang tubuh UUD 1945 merupakan
perwujudan jiwa pancasila
Kesatuan tafsir sila Pancasila harus bersumber pada
UUD 1945
14. PENDIDIKAN PANCASILA
Secara filosofis Pancasila adalah Pandangan Hidup
Sebagai ajaran filsafat Pancasila mencerminkan
nilai dan pandangan dasar dan hakiki rakyat
indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan
YME.
Falsafah negara merupakan norma yang paling
mendasar untuk mencek apakah kebijakan legislatif
dan eksekutif sesuai dengan persetujuan dasar
masyarakat.
15. PENDIDIKAN PANCASILA
Filasafat pancasila adalah refleksi kritis dan
rasional tentang Pancasila sebgai dasar negara
dan kenyataan budaya bangsa , dengan tujuan
untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya
secara mendasar dan menyeluruh
16. PENDIDIKAN PANCASILA
Wawasan filsafat meliputi:
a. Aspek ontologi.
Runes; teori tentang ada keberadaan atau
eksistensi.
Aristoteles; ilmu yang menyelidiki hakikat
sesuatu , metafisika.
ontologi adalah bidang yang menyelidiki
makna yang ada, sumber ada, jenis ada dan
hakikat ada, termasuk ada alam, manusia,
metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi.
17. PENDIDIKAN PANCASILA
b. Aspek epistemologi
Runes; bidang atau cabang filsafat yang
menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan
validitas ilmu pengetahuan.
epistemologi meneliti sumber pengetahuan,
proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas
dan validitas ilmu pengetahuan.
epistemologi adalah bidang filasaf yang
menyelidiki makna dan nilai ilmu pengetahuan,
sumbernya, syarat dan proses terjadinya ilmu.
18. PENDIDIKAN PANCASILA
c. Aspek aksiologi
Runes; axios (yunani) yang berarti nilai, manfaat,
pikiran atau teori/ilmu.
Aksiologi merupakan bidang yang menyelidiki
makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkatan nilai, dan
hakikat nilai, termasuk estetika, etika, ketuhanan dan
agama
19. PENDIDIKAN PANCASILA
Keseimbangan antar hak dan kewajiban dalam
nilai-nilai Pancasila:
Hubungan vertikal
Hubungan horizontal
Hubungan alamiah
20. PENDIDIKAN PANCASILA
Pancasila memberikan jawaban mendasar atas
masalah asasi filsafati negara yang terpusat pada lima
masalah keadilan:
- masalah pertama; apa negara itu? Dijawab dengan
prinsip kebangsaan indonesia
- masalah kedua; bagaimana hubungan antar bangsa?
Diijawab dengan prinsip perikemanusiaan
- masalah ketiga; siapa sumber dan pemegang
kekuasaan negara? Dijawab dengan prinsip demokrasi
- masalah kekempat; apa tujuan negara; prinsip negara
kesejahteraan
- masalah kelima; bagaimana hubungan antar agama
dan negara? Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.
21. 3. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
BIDANG ETIKA POLITIK
PENGERTIAN ETIKA POLITIK
TUGAS ETIKA POLITIK MEMBANTU AGAR
MASALAH-MASALAH IDEOLOGIS DAPAT
DIJALANKAN SECARA OBYEKTIF.
HUKUM DAN KEKUASAAN NEGARA
MERUPAKAN PEMBAHASAN UTAMA ETIKA
POLITIK.
PRINSIP ETIKA POLITIK ADANYA CITA-CITA THE
RULE OF LAW, PARTISIPASI DEMOKRASI
MASYARAKAT, JAMINAN HAK-HAK ASASI
MANUSIA DAN KEADILAN SOSIAL
22. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
LEGITIMASI KEKUASAAN
LEGITIMASI ETIS
LEGITIMASI LEGALITAS-TUNTUTAN ETIKA POLITIK
LEGITIMASI MORAL DALAM KEKUASAAN
Merupakan salah satu unsur pokok dalam kesadaran
bermasyarakat. Moralitas kekuasaan lebih banyak
ditentukan oleh nilai-nilai yang diyakini kebenarannya
oleh masyarakat.
23. 3. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
PENGERTIAN NILAI, MORAL DAN NORMA
NILAI; BERPERAN SEBAGAI DASAR PEDOMAN
YANG MENENTUKAN KEHIDUPAN SETIAP
MANUSIA. PROF. NOTONOGORO MEMMAGI NILAI
DALAM 3 KATEGORI YAITU NILAI MATERIAL, NILAI
VITAL, NILAI KEROHANIAN
MORAL; ADALAH AJARAN TENTANG HAL YANG
BAIK DAN YANG BURUK, YANG MENYANGKUT
TINGKAH LAKU DAN PERBUATAN MANUSIA.
NORMA; ADALAH PETUNJUK TINGKAH LAKU YANG
HARUS DIJALANKAN SEHARI-HARI BERDASARKAN
MOTIVASI TERTENTU. NORMA MEMPUNYAI
SANKSI.
24. 3. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
NILAI DASAR
yaitu hakikat, esensi, intisari atau makna yang
dalam dari nilai-nilai tersebut. Bersifat universal
karena menyangkut kenyataan obyektif dari segala
sesuatu.
NILAI INSTRUMENTAL
yaitu nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari
nilai dasar.
NILAI PRAKSIS
yaitu meupakan pelaksanaan secara nyata dari
nilai-nilai dasar dan nilai instrumental.
25. 3. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
NILAI-NILAI KHUSUS DALAM PANCASILA:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa, memuat
pengakuan eksplisit akan eksistensi
Tuhan sebagai sumber dan pencipta
universum.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Manusia mempunyai hak dan kewajiban
untuk meningkatkan harkat dan
martabatnya.
26. 3. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, meminta
perhatian setiap warga negara akan hak dan
kewajiban dan tanggung jawabnya pada negara,
khususnya dalam menjaga eksistensi negara.
4. Sila keempat, demokrasi yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
dan perwakilan, memperlihatkan pengakuan
negara serta perlindugannya terhadap kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan dalam iklim
musyawarah dan mufakat.
27. 3. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
5. Sila kelimaa, kedilan sosial bagi seluruh rakyat
indonesia, secaara istimewa menekankan
keseimbangan antara hak dan kewajiban.
PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD 1945
DINYATAKAN SEBAGAI POKOK-POKOK
KAIDAH NEGARA YANG FUNDAMENTAL.
28. 3. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
MAKNA NILAI-NILAI SILA PANCASILA
1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN
BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
5. KEDAILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA
29. 3. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
KELIMA SILA PANCASILA MERUPAKAN SATU
KESATUAN YANG BERSIFAT ORGANIS:
1. TERDIRI ATAS BAGIAN-BAGIAN YANG TIDAK
TERPISAHKAN.
2. MASING-MASING BAGIAN MEMPUNYAI FUNGSI
DAN KEDUDUKAN SENDIRI
3. MESKIPUN BERBEDA TIDAK SALING
BERTENTANGAN, TETAPI SALING MELENGKAPI
4. BERSATU UNTUK MEWUJUDKANNYA SECARA
KESELURUHANNYA
5. KESELURUHAN MEMBINA BAGIAN-BAGIAN
6. TIDAK BOLEH SATU SILAPUN DITIADAKAN,
MERUPAKAN SATU KESATUAN
30. 3. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
IDE POKOK BANGSA DAN KEBANGSAAN
INDONESIA:
1. KESEIMBANGAN ANTARA GOLONGAN AGAMA
(ISLAM) DAN GOLONGAN NASIONALIS
(NEGARA THEIS DEMOKRASI)
2. KESEIMBANGAN ANTARA SIFAT INDIVIDU DAN
SIFAT SOSIAL (ALIRAN MONODUALISME).
3. KESEIMBANGAN ANTARA IDE-IDE ASLI
INDONESIA (PAHAM DIALEKTIS)
31. 4. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
A. Pengertian Ideologi
Ideologi secara sederhana adalah suatu gagasan yang
berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya dan
merupakan pemikiran filsafat.
Ideologi secara luas adalah segala kelompok cita-cita,
nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yan dijunjung
tinggi sebagai pedoman normatif.
Ideologi secara sempit adalah gagasan atau teori yang
menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang
menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus
hidup dan bertindak.
32. 4. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
Dalam perkembangan ideologi mempunyai
pengertian yang berbeda, yaitu:
Pertama, ideologi sebagai weltanschuung
Kedua, ideologi diartikan sebagai pemikiran yang tidak
memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan
empiris.
Ketiga, ideologi sebagai belief system.
33. 4. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
Berdasarkan BP-7 Pusat, 1991 : 384, terdapat
empat tipe ideologi yaitu:
a. Ideologi konservatif
b. Kontra Ideologi
c. Ideologi reformis
d. Ideologi revolusioner
34. 4. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
Pancasila sebagai ideologi mengandung sifat reformis
dan revolusioner.
Ideologi bangsa Indonesia yang tercermin dan
terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah
ideologi perjuangan.
Pembukaan UUD 1945
Alinea pertama terkandung motivasi, dasar dan pembenaran
perjuangan (kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan
penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan).
Alinea kedua mengandung cita-cita bangsa indonesia
Alinea ketiga memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya
Alinea keempat memuat tugas negara/tujuan nasional
35. 4. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
B. MAKNA IDEOLOGI BAGI NEGARA
Pancasila bersifat integralistik, yaitu paham tentang
hakikat negara yang dilandasi dengan konsep
kehidupan bernegara.
Teori mengenai dasar negara:
1) Teori perseorangan (individualistik)
2) Teori Golongan (Class Theory)
3) Teori kebersamaan (integralistik)
36. 4. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
C. Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Ideologi
Lain.
1. Ideologi liberalisme Inggris
zaman pencerahan (kekuatan
rasio) manusia mahluk bebas
hak asasi mutlak.
2. Ideologi sosialisme (marxisme-
Leninisme) kebendaan
tanpa nasionalisme
masyarakat tanpa kelas.