SlideShare una empresa de Scribd logo

RPLP Kelurahan Mangasa

•
•
I
Ilham Hidayatullah

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mangasa

Datos y análisis
1 de 91
Descargar para leer sin conexión
RPLP KEL. MANGASA Tahun Anggaran 2018 Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Kota Makassa
LEMBAR PENGESAHAN PENYEPAKATAN DOKUMEN RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RPLP) KELURAHAN MANGASA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR Pada hari ini, senin, tanggal sebelas bulan juni tahun dua ribu delapan belas, telah diadakan penyepakatan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) sebagai hasil perencanaan partisipatif masyarakat melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) ini, akan menjadi acuan penataan lingkungan permukiman baik pencegahan kumuh maupun peningkatan kualitas permukiman pada kawasan prioritas Kelurahan Mangasa, yang direncanakan untuk masa 5 (lima) tahun (2018 – 2022). Demikian penyepakatan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) ini dibuat dan ditandatangani secara bersama untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat Kelurahan Mangasa. Makassar, 2018 Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri Kel. Mangasa Muntu, ST Koordinator BKM Lurah Kel. Mangasa ( ) NIP:……………………………………………………………………………. Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) Kel. Mangasa Firdaus, ST Ketua TIPP
Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil, yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) sehingga dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Mangasa dapat terselasaikan. Disadari sepenuhnya, apa yang tersaji dalam dokumen RPLP ini masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, namun kami berupaya untuk sebisa mungkin menyajikan gambaran permasalahan, analisa, konsep, strategi pengembangan dan rencana program dari kondisi real Kelurahan Mangasa yang ada dilapangan. Substansi dari isi dokumen RPLP ini, adalah harapan dan cita-cita dari seluruh masyarakat Kelurahan Mangasa yang mendambakan sebuah lingkungan yang tertata dengan baik sesuai Visi Pembangunan Permukimannya ““Mewujudkan Masyarakat yang memiliki kepedulian dalam program kawasan kumuh permukiman sesuai kondisi lingkungan sekitarnya.“ ” Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), kembali membawa semangat dan spirit baru bagi kami selaku warga Kota Makassar pada umumnya dan Kelurahan Mangasa pada khususnya, dimana melalui program Kotaku, tergambar dengan jelas arah pembangunan yang akan dituju dimana Rencana pembangunan yang tertuang dalam rencana investasi program adalah merupakan kebutuhan yang akan menyelesaikan seluruh persoalan permukiman di Kelurahan Mangasa. Akhirnya, ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan Dokumen RPLP, mulai dari proses pendataan sampai pada penyusunan dokumen. Semoga Allah Rabbul jalil memberikan limpahan rahmatnya bagi kita semua, Amin Makassar, 2018 Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri Kel. Mangasa Muntu, ST Koordinator BKM
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN C. CAKUPAN WILAYAH PERENCANAAN D. METODE PELAKSANAAN E. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN KAJIAN KEBIJAKAN A. KAJIAN PENATAAN RUANG B. KAJIAN RENCANA PEMBANGUNAN C. KAJIAN RENCANA SEKTORAL KONDISI EKSISTING A. GAMBARAN UMUM KELURAHAN B. PROFIL PERMUKIMAN KELURAHAN MANGASA C. DELENIASI KUMUH KELURAHAN MANGASA D. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN MANGASA E. SEBARAN LOKASI BERPOTENSI KUMUH F. IDENTIFIKASI PRIORITAS PENANGANAN KELURAHAN MANGASA KONSEP DAN STRATEGI A. KONSEP PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH B. KONSEP PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH RENCANA AKSI PROGRAM A. RUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH B. SKENARIO PENTAHAPAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH C. RENCANA INVESTASI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH D. MEMORANDUM PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH E. CAPAIAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH F. PENAPISAN SAVEGUARD RENCANA AKSI PROGRAM A. SITEPLAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH B. RENCANA TEKNIS PENATAAN PERMUKIMAN C. RENCANA PENANGANAN RTLH D. RENCANA PENANGANAN JALAN LINGKUNGAN E. RENCANA PENANGANAN DRAINASE LINGKUNGAN F. RENCANA PENANGANAN AIR MINUM G. RENCANA PENANGANAN AIR LIMBAH H. RENCANA PENANGANAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN I. RENCANA TAMAN BACA MASYARAKAT J. RENCANA KAWASAN EKONOMI RENCANA TINDAK LANJUT A. RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN B. ATURAN BERSAMA
Kota adalah masa depan. Definisi sederhana inilah yang kemudian mendasari fenomena urbanisasi terus berlangsung hingga saat ini. Fenomena urbanisasi sudah mejadi hal yang lumrah terjadi di kawasan perkotaan, dimana orang berduyun-duyun pergi ke kota untuk mencari peluang ekonomi dengan memanfaatkan pemusatan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Urbanisasi mendorong Kota untuk segera beradaptasi baik secara alamiah maupun terencana dengan baik. Kecenderungan perkembangan pembangunan di kawasan perkotaan, dalam jangka panjang tentu akan memiliki implikasi terhadap kehidupan penduduk dengan adanya isu keterbatasan sumber daya alam serta isu keberlanjutan lingkungan. Dewasa ini, kota Makassar terus berkembang dengan pesat baik dari segi pembangunan fisik, aktifitas ekonomi serta kehidupan sosial penduduk. Hal tersebut berkaitan erat dengan upaya Pemerintah Kota untuk memperbaiki standar kehidupan masyarakat melalui penyediaan sarana hunian yang didukung dengan infrastruktur memadai dengan harga murah . Namun dalam realitanya saat ini, Kota Makassar dinilai belum mampu mengakomodir hal tersebut, sehingga berdampak pada tumbuhnya kawasan permukiman kumuh didaerah-daerah tepian, yang cenderung mengarah ke kawasan lindung, salahsatu diantaranya pertumbuhan kawasan permukiman kumuh disepanjang Sempadan Sungai Je’neberang. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Makassar melalui SK Walikota No. 050.05/1341/kep/IX/2014 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Makassar. menetapkan deleniasi kumuh yang tersebar di 103 kawasan dengan total luasan 740,10 Ha. Dengan adanya deleniasi tersebut Pemerintah Kota Makassar memiliki target yang nyata dalam menuntaskan permukiman kumuh. Dalam penanganannya pemerintah Kota Makassar tidak berjalan sendiri, pemerintah tingkat pusat hingga kelurahan serta masyarakat bersama-sama menuntaskan permukiman kumuh. Upaya kolaborasi akan terus digalakkan untuk mengakselerasi penuntasan permukiman kumuh sesuai dengan target Nasional “ 0 Ha Kumuh di Tahun 2019”. Sebagai satu kesatuan wilayah, pemerintah Kelurahan Mangasa bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri perlu melakukan hal yang sama secara sinergi dan berkolaborasi untuk merumuskan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya. Program tersebut tentunya harus terintegrasi dengan dokumen diatasnya mulai dari tingkat Kecamatan hingga Kota. Melalui Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) kelurahan Mangasa, perencanaan akan terkoneksi dengan sistem perencanaan penanganan permukiman kumuh kota Makassar, selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Kota Makassar A. LATARBELAKANG HAL . I.1
HAL . I.2 b. maksud, Tujuan dan sasaran Maksud penyusunan RPLP adalah untuk memberikan landasan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Mangasa yang terintegrasi dengan Penanganan permukiman kumuh Kota Makassar. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk merumuskan justifikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Mangasa, berikut dengan rumusan konsep dan rencana aksi penangan an permukiman kumuh. Sasaran untuk mencapai tujuan :  Tersusunnya pemutakhiran profil permukiman kumuh Kelurahan Mangasa (penajaman dan updating);  Tersusunnya grand design dan strategi penanganan kumuh dengan mempertimbangkan karateristik dan tipologi permukiman Kelurahan  Tersusunnya rencana tidak lanjut dalam pengelolaan kawasan permukiman  Terintegrasinya program dan kegiatan penanganan kumuh oleh berbagai pihak dalam bentuk rencana investasi;  Tercapainya kemandirian (konsep self-help) kapasitas pemerintah kelurahan dan BKM untuk lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Mangasa  Terlaksananya upaya penanganan yang komprensif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;  Terjalinnya kerja sama dan korodinasi yang sinergis antara masyarakat dan pemerintahan bersama-sama pihak yang terkait didalam upaya penanganan kumuh yang berkelanjutan; c. Cakupan wilayahperencanaan Kel. Mangasa Wilayah perencanaan berada di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar merupakan salah satu wilayah di sisi Selatan wilayah Kota Makassar yang berjarak sekitar 8 Km. Secara Geografis, Kelurahan Mangasa terletak antara 119º 43’ 72,42” BT dan 5º 18’ 21,86” LS
HAL . I.3 d. Metode pelaksanaan e. Output/keluaran kegiatan Persiapan Gambar I.1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Tertanganinya kawasan permukiman kumuh, secara komprehensif dan tuntas sesuai target 0 Ha di Tahun 2019. 1 2 3 Meningkatkan kapasitas masyarakat (BKM, KSM, dan kelompok masyarakat) dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh Terpadunya program/kegiatan lintas pemangku kebijakan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Tersusunnya rencana dan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan komitmen bersama, terkait tugas dan wewenang pemangku kepentingan dalam upaya penanganan kawasan permukiman. 4 5 Gambar I.2. Output Kegiatan
Gambar II.1. Diagram Kajian Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Mangasa Kajian kebijakan dilakukan bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh ditinjau dari masing-masing dokumen perencanaan yang ada di Kota Makassar. Kemudian kebijakan tersebut didudukkan pada deleniasi kawasan permukiman kumuh Kelurahan Mangasa. Kajian ini menggunakan content analysis HAL . iI.1
HAL. iI.2 K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N P E R M U K I M A N P E R K O T A A N A. Kajianrencana penataanruang Berdasarkan hirarki pusat pelayanan yang tertuang di dalam Struktur Ruang Kota Makassar, Kelurahan Mangasa menjadi bagian dalam Sub PPK IX. Yang diarahkan untuk pengembangan kawasan permukiman kepadatan tinggi. 2. Struktur Ruang Gambar II.3. Peta Pola Ruang Permukiman Perdagangan & Jasa Pendidikan Perkantoran Legenda: Merujuk pada arahan rencana pola ruang Kota Makassar, Kelurahan Mangasa diarahkan untuk mengembangkan fungsi, Permukiman (khususnya Permukiman Kepadatan Tinggi), Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Perkantoran. Selain di peruntukkan sebagai Kawasan Budididaya, Kel.. Mangasa juga di tetatpkan sebagai Kawasan Lindung, Khususnya 1. Pola Ruang Gambar II.2. Peta Struktur Ruang Aspek Arah Kebijakan Bangunan Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah. Drainase Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sistem saluran drainase primer AREA III (wilayah timur kota) Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan rawan banjir Air Bersih Pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi unit distribusi air minum Persampahan Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Persampahan Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sistem pengangkutan persampahan Proteksi Kebakaran Pembangunan hidran air RTH Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi RTH publik pada kawasan kota yang sudah terbangun. Arah Kebijakan Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam RTRW Kota Makassar 2015-2035 Sempadan Sungai RTH HAL . iI.2
b. KajianRencana pembangunan K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N P E R M U K I M A N P E R K O T A A N 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar ” Makassar Sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa Yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat” 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Dokumen Visi dan Misi Arah Kebijakan RPJM Makassar 2014- 2019 Visi: Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal Misi: • Mewujudkan warga kota yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan bermartabat • Mewujudkan ruang kota yang ramah lingkungan • Mewujudkan kehidupan warga kota yang harmonis, dinamis, demokratis dan taat hukum Mewujudkan permukiman sehat bagi masyarakat  Peningkatan kualitas dan kelayakan huni perumahan rakyat  Peningkatan akses air bersih Pemenuhan sistem drainase berbasis jaringan dalam penanganan banjir Inspeksi, pembangunan dan pemeliharaan jalan-jembatan Peningkatan luas dan sebaran RTH Pengendalian pencemaran Pembangunan perumahan korban bencana Pengembangan sistem, jaringan perpipaan terpadu dalam pelayanan air bersih Fasilitasi sertifikasi tanah dan penyelesaian sengketa tanah negara HAL . iI.3
c. KajianRencana sektoral K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N P E R M U K I M A N P E R K O T A A N “Permukiman dan Infrastruktur Ramah Lingkungan berlandas Kearifan Lokal” 1. Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Makassar 1. Pengembangan Kawasan Permukiman 2. Penataan Bangunan dan Lingkungan Serta Penyiapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3. Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas 4. Penanganan dan Pengelolaan Prasarana Persampahan Kawasan Permukiman Prioritas 5. Peningkatan Pelayanan Prasarana Air Minum Kawasan Permukiman Prioritas 6. Peningkatan dan Pembangunan Serta Normalisasi Prasarana Jaringan Drainase Kawasan Permukiman Prioritas 7. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Prasarana Air Limbah Buangan 8. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas 9. Peningkatan Pola Kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Pengembangan Permukiman Prioritas 10. Keterpaduan Pembiayaan Dalam Pembiayaan Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas 11. Pengembangan Kegiatan Usaha dan Dukungan Modal Usaha Dan Bantuan Perbaikan Hunian Masyarakat 12. Pelibatan masyarakat dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman Prioritas Hasil kajian Dokumen SPPIP, menunjukkan bahwa Kelurahan Mangasa tidak masuk dalam deliniasi Kawasan Prioritas. Namun keberadaannya tak dapat dipisahkan dalam upaya penanganan permukiman kumuh di Kota Makassar. Maka dari itu, berdasarkan Visi dan Misi pengembangan perumahan dan permukiman Kota Makassar, arah kebijakan pengembangannya sebagai berikut: 2. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Makassar “Terwujudnya image/karakter kawasan permukiman melalui pengembangan kawasan permukiman yang terpadu, berimbang, aman, nyaman, dan berkelanjutan” 1. Prioritas penanganan kawasan kumuh akan dilihat dari tingkat kekumuhan kawasan tersebut. 2. Pendekatan penanganan dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan atau peremajaan permukiman kumuh yang memadukan konsep TRIDAYA dalam pelaksanaannya. Pendekatan TRIDAYA mencakup: a. Pemberdayaan sosial kemasyarakatan yaitu suatu proses untuk menyiapkan masyarakat (individu maupun kelompok) dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengelola serta memelihara program. b. Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi yang berbasiskan ekonomi keluarga dan kelompok usaha bersama. c. Pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan yang dilakukan yang secara optimal agar dapat mendukung pilihan yang dikehendaki oleh masyarakat. Kebijakan terkait dengan penanganan kawasan permukiman padat dan kumuh, sebagai berikut: HAL . iI.4
Deleniasi Kumuh SK Walikota K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N P E R M U K I M A N P E R K O T A A N Alur Penetapan Deleniasi Kumuh Kelurahan Mangasa 3. Slum Improvement Action Plan (SIAP) SK Walikota No. 050.05/1341/kep/IX/2014 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Makassar, tersebar di 103 kawasan dengan total luasan 740,10 Ha. Salah satu diantaranya berada di Kelurahan Mangasa, yang mencakup 3 RW/9 RT dengan luas 17.6 Ha. - RW 001/RT002 dan 003; - RW002/RT001,006 dan 007 - RW04/RT001,002,003 dan0 04 Pada Tahun 2016 dilakukan verifikasi pada deleniasi kawasan kumuh se-Kota Makassar sebagai rankaian dalam penyusunan Dokumen Siap. Luasan kawasan kumuh Kelurahan Mangasa tidak mengalami perubahan luasan. Diakhir tahun 2017 oleh Kementerian PU melakukan validasi terhadap target pengurangan kumuh tahun 2019, ditetapkan luas deleniasi kumuh Kelurahan Mangasa sebesar 22.71 Ha. Berdasarkan hasil kajian dokumen SIAP, Kelurahan Mangasa masuk dalam Konstalasi Kawasan Mangasa-Parangtambung. Dengan kategori Kumuh Sedang, dengan tipologi Permukiman Kumuh Dataran Rendah, yang berada pada sub urban dengan rencana kawasan permukiman kepadatan tinggi HAL . iI.5
K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N P E R M U K I M A N P E R K O T A A N Sektor Air Limbah 4. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Makassar 2017-2021 Kelurahan Mangasa masuk dalam kategori Area Beresiko Sedang. Dalam penanganannya Kel. Mangasa masuk dalam Zona 2, yang pengelolaan air limbahnya diarahkan untuk mengembangkan SPAL Terpusat Skala Kawasan Kelurahan Mangasa masuk dalam kategori Area Beresiko Rendah. Dalam penanganannya Kel. Mangasa masuk dalam Prioritas 2, yang merupakan area pusat pelayanan dan kawasan permukiman padat yang harus ditangani secara jangka pendek dengan opsi pengembangan pelayanan persampahan hingga 100% dengan metode pengumpulan langsung (RT-TPS-TPA) Gambar II.5. SSK Kelurahan Mangasa Tujuan Sasaran Data Dasar Terpenuhinya akses sarana air limbah yang layak tersedianya sarana dan prasarana bagi RT yang belum memiliki akses air limbah dari 1,3% menjadi 0 % sampai tahun 2019 Masih sekitar 1,3% rumah tangga di Makassar belum memiliki sarana dan prasarana air limbah. menurunkan tingkat pencemaran air tanah yang disebabkan oleh septictank yang tidak kedap tersedianya sistem pengelolaan air imbah yang aman bagi lingkungan Masih sekitar 65% tangki septik rumah tangga di Kota Makassar yang tidak kedap (septik). Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Sektor Pesampahan Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Kelurahan Mangasa masuk dalam kategori Area Beresiko Sedang. Sektor Drainase Tujuan dan Sasaran Pengembangan Drainase Tujuan Sasaran Data Dasar Meningkatkan pengelolaan drainase kawasan permukiman dalam rangka meminimalisir banjir/genangan Tertanganinya kawasan permukiman yang bebas banjir/genangan pada tahun 2021 Berdasarkan Master Plan drainase masih sekitar 835,31 Ha terjadi genangan Tujuan Sasaran Data Dasar meningkatkan pengelolaan persampahan dalam rangka pengurangan timbulan sampah di TPA dan pemanfaatan sampah menjadi bernilai ekonomis Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan dan pengolahan sampah pada tahun 2019 Hanya 11 % Rumah tangga di Makassar yang melakukan pemilahan sampah. Deleniasi Kumuh SK Walikota HAL . iI.6
K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N P E R M U K I M A N P E R K O T A A N Kondisi Saluran dan Outlet Drainase 5. Masterplan Drainase Kota Makassar Kelurahan Mangasa masuk dalam wilayah pelayanan Area III. Dalam wilayah ini dapat dikatakan hampir semua ruas jalan sudah memiliki sistem drainase dengan lebar 50 cm sampai 60 cm, tinggi antar 50 cm sampai 100 cm. Namun sebagian saluran masih ada yang berupa saluran tanah, tidak lagi berfungsi optimal disebabkan pendangkalan oleh endapan sedimen/ sampah. Gambar II.6. Masterplan Kelurahan Mangasa Daerah Genangan Wilayah ini dilintasi Kanal Jongaya sebagai saluran drainase utama. Yang pembuangan akhirnya bermuara ke Sungai Jeneberang Dalam dokumen Masterplan Drainase Kota Makassar, daerah genangan di Kelurahan Mangasa tidak disebutkan secara spesifik. Tapi Kelurahan Mangasa diidentifikasi menjadi salah satu penyumbang luas genangan di Kecamatan Tamalate dengan total luasan 28.24 Ha. Tamalate masuk dalam zona genangan sedang Penanganan Penanganan dilakukan disesuaikan dengan tingkat kerawananannya. Secara umum penanganan yang dilakukan pada wilayah yang masuk dalam zona genangan sedang sebagai berikut: • Normalisasi Saluran. • Pembangunan saluran interkoneksi • Peningkatan kapasitas saluran dan rekonstruksi serta pembersihan saluran dari sampah, sedimen, rumput dan tanaman pada saluran. • Pembangunan Resapan berpori. • Pembangunan Pintu air dan Pompa Deleniasi Kumuh SK Walikota HAL . iI.7
K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N P E R M U K I M A N P E R K O T A A N Tingkat Kerawanan: 6. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota Makassar 2016 Gambar II.7. Tingkat Kerawanan Kebakaran Kelurahan Mangasa Sangat Rawan Rawan Kurang Rawan Tidak Rawan Secara umum Kelurahan Mangasa rentan terjadinya bahaya kebakaran. Sebahagian wilayah Kelurahan masuk dalam kategori Rawan dan Sangat Rawan. Hampir secara keluruhan area yang masuk dalam kategori sangat rawan merupakan permukiman masyarakat dengan kepadatan tinggi. Hal tersebut semakin diperparah dengan belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran. Pelayanan Posko Kebakaran: Kelurahan Mangasa berada dalam area pelayanan Posko Utama yang berada di Jl. Ratulangi. Jarak antara Posko Kebakaran dengan Kelurahan Mangasa melebihi standar 2.5 km sehingga berdampak pada rentan waktu yang panjang dalam penanganan bencana kebakaran nantinya. Penanganan: • Pembangunan Posko Kebakaran untuk melayani Kecamatan Tamalate dan sekitarnya; • Penyediaan sarana proteksi kebakaran; • Pembentukan organisasi yang tanggap terhadap bencana kebakaran dilevel masyarakat.; BALAKAR (Barisan Laskar Pemadam Kebakaran). Merupakan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar yang lahir dari partisipasi masyarakat. Persyaratan Teknis Pembentukan BALAKAR • Pos Balakar, luas bangunan minimal 30 m², yang terdiri dari ruang alat, ruang istirahat. • Alat Pemadam Api Ringan (APAR); • Pompa Jinjing; • Slang Kebakaran 1,5 m”, panjang minimal 200 m; dan • Tandon Air, minimal 40 m³. HAL . iI.8
Kelurahan Mangasa adalah salah satu dari 10 kelurahan yang berada di Kecamatan Tamalate, dengan kondisi topografi yang relatif datar yang berbatasan dengan: • Sebelah Utara : Kelurahan Gunung Sari • Sebelah Barat : Kelurahan Gunung Sari • Sebelah Timur : Kelurahan Mannuruki dan Parang Tambung • Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa Luas wilayah Kelurahan Mangasa adalah 154.38 Ha yang terbagi menjadi 13 RW dan 57 RT. Adapun luas wilayah masing-masing RW dapat dilihat pada tabel berikut: A. GambaranUmum Kelurahan 1. Kondisi Geografis Dan Administrasi Wilayah No RW Jumlah RT Luas (Ha) % 1 ORW 1 3 13.11 8.49 2 ORW 2 7 23.20 15.03 3 ORW 3 4 19.44 12.60 4 ORW 4 4 6.07 3.93 5 ORW 5 5 15.08 9.77 6 ORW 6 6 14.15 9.17 7 ORW 7 4 9.24 5.99 8 ORW 8 4 8.52 5.52 9 ORW 9 3 19.54 12.66 10 ORW 10 6 11.86 7.68 11 ORW 11 3 3.17 2.05 12 ORW 12 4 5.44 3.52 13 ORW 13 4 5.55 3.60 Jumlah 57 154.38 100 Tabel 3.1 Pembagian Administrasi Kelurahan Mangasa Sumber: Baseline 100-0-100 HAL . iiI.1 Gambar III.1. Tingkat Kerawanan Kebakaran Kelurahan Mangasa
Kondisi Topografi 2. Kondisi Fisik Dasar Kondisi topografi wilayah Kelurahan Mangasa pada umumnya memiliki permukaan yang datar dan berada di tepi Pantai, sedang Kondisi umum untuk kelerengan di Kelurahan Mangasa berada pada ketinggian < 500 meter dari permukaan laut Karakter lahan pada umumnya berbentuk permukaan datar dan lahan yang sebagian pemukiman warga, kondisi tersebut dapat dilihat dari kemiringan lereng yang berada pada kisaran antara 0 – 2 % Kawasan kumuh berdekatan dengan kawasan pendidikan. Kondisi Geologi Secara geologi, Kelurahan Mangasa tersusun oleh endapan eluvial (pantai) berumur HOLOSEN, daya dukung rendah, morfologi pedataran dan bergelombang lemah, sebagian mengandung ‘minmirolinite’ sebagai Rawan Abrasi, Erosi dan Genangan Air, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan, perdagangan, pariwisata. Kondisi Hidrologi Kelurahan Mangasa dilintasi Sungai Jeneberang. Keberadaannya sangat mempengaruhi kondisi hidrologi di Kelurahan Mangasa, khususnya diwilayah sebelah selatan. Untuk kebutuhan air masyarakat banyak memanfaatkan air tanah dangkal dan air tanah dalam berupa sumur artesis. Umumnya hanya digunakan untuk mandi, cuci dan kakus. Sedangkan sumber air bersih untuk minum bersumber dari PDAM. Selain itu Di Kelurahan Mangasa masih ditemukan daerah-daerah yang mengalami genangan periodic sehingga sangat rentan banjir. 3. Kondisi Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kelurahan Mangasa cukup bervariasi. Ditinjau dari luas dari masing-masing fungsi, fungsi permukiman sangat dominan, persebarannya hamper diseluruh wilayah kelurahan.. Fungsi perdagangan dan jasa berada di posisi kedua, sebarannya, berada disepanjang koridor Jl. Sultan Alauddin dan Jl. Mallengkeri. Fungsi lainya tersebar dititik-titik strategis Kelurahan Mangasa. Gambar III.2. Peta Penggunaan Lahan HAL . iiI.2
4. Kondisi Demografi dan Kependudukan Keberadaan Kelurahan Mangasa yang merupakan Pintu Gerbang Kota Makassar, tentunya sangat dipengaruhi oleh arus pergerakan urbanisasi. Keberadaan fungsi-fungsi strategis perkotaan juga ikut menyumbang semakin tingginya aktifitas penduduk di Kelurahan Mangasa. Sehingga memicu pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Tahun 2018 jumlah penduduk di Kelurahan Mangasa sebesar 17163 jiwa, yang tersebar di 13 RW. Dari jumlah tersebut, 7987 jiwa penduduk laki-laki dan 9176 jiwa penduduk perempuan. Saat ini, kepadatan penduduk di Kelurahan Mangasa telah mencapai 102 jiwa/ha. Adapun jumlah kk Kelurahan Mangasa sebesar 3917 kk. Berarti bila dirata-ratakan, 1 kk terdiri dari 4-5 jiwa. 1452 kepala rumah tangga (KRT) diantaranya merupakan MBR. 26,1% atau 379 KRT berada dalam deleniasi kumuh. Alamat RT/RW Jumlah Kepala Rumah Tangga Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR Jumlah Penduduk Laki- Laki Jumlah Penduduk Perempuan Jumlah Penduduk RT001-RW001 59 62 6 53 123 147 270 RT002-RW001 43 46 16 27 100 111 211 RT003-RW001 119 119 50 69 290 304 594 RT001-RW010 60 60 55 5 138 119 257 RT002-RW010 55 55 38 17 109 72 181 RT003-RW010 66 66 60 6 90 112 202 RT004-RW010 53 106 0 53 241 223 464 RT005-RW010 61 111 0 61 267 290 557 RT006-RW010 66 66 30 36 184 141 325 RT001-RW011 66 66 0 66 109 135 244 RT002-RW011 52 52 0 52 66 86 152 RT003-RW011 39 39 0 39 53 55 108 RT001-RW012 7 7 0 7 10 10 20 RT002-RW012 154 159 0 154 211 274 485 RT003-RW012 10 10 0 10 27 19 46 RT004-RW012 8 8 0 8 18 15 33 RT001-RW013 37 39 0 37 93 81 174 RT002-RW013 23 28 0 23 51 60 111 RT003-RW013 41 41 0 41 81 101 182 RT004-RW013 40 42 1 39 89 99 188 RT001-RW002 129 142 75 54 242 342 584 RT002-RW002 66 66 59 7 135 186 321 RT003-RW002 66 67 23 43 108 185 293 RT004-RW002 30 30 6 24 48 84 132 RT005-RW002 132 132 58 74 215 367 582 RT006-RW002 92 109 33 59 162 254 416 RT007-RW002 174 175 141 33 403 432 835 RT001-RW003 59 73 1 58 157 173 330 RT002-RW003 65 72 1 64 147 197 344 RT003-RW003 74 87 0 74 188 287 475 RT004-RW003 43 46 0 43 81 170 251 RT001-RW004 33 37 5 28 74 74 148 RT002-RW004 87 87 29 58 215 228 443 RT003-RW004 66 78 36 30 183 189 372 RT004-RW004 52 54 10 42 130 111 241 RT001-RW005 100 101 93 7 192 198 390 RT002-RW005 130 136 102 28 286 287 573 RT003-RW005 33 33 20 13 71 63 134 RT004-RW005 32 32 21 11 67 67 134 RT005-RW005 85 86 46 39 167 181 348 RT001-RW006 23 23 18 5 38 62 100 RT002-RW006 12 16 2 10 34 31 65 RT003-RW006 24 24 9 15 72 71 143 RT004-RW006 34 47 15 19 98 94 192 RT005-RW006 10 11 2 8 23 29 52 RT006-RW006 13 14 2 11 23 26 49 RT001-RW007 54 68 39 15 124 145 269 RT002-RW007 74 94 23 51 204 207 411 RT003-RW007 55 70 29 26 148 131 279 RT004-RW007 45 45 32 13 115 104 219 RT001-RW008 67 73 21 46 159 181 340 RT002-RW008 63 69 12 51 149 169 318 RT003-RW008 68 80 5 63 148 137 285 RT004-RW008 77 83 19 58 188 206 394 RT001-RW009 66 66 16 50 169 206 375 RT002-RW009 201 202 109 92 473 528 1001 RT003-RW009 114 124 84 30 280 308 588 3607 3934 1452 2155 8066 9164 17230 Tabel 3.2 Kondisi Demografi dan Kependudukan Kelurahan Mangasa Sumber: Baseline 100-0-100 1075 3163 1400 1204 1579 601 1178 1337 1964 1986 504 584 655 RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Jumlah Penduduk (Jiwa) Grafik Jumlah Penduduk Kelurahan Mangasa HAL . iiI.3
5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Mata pencaharian masyrakat diidentifikasi, sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi ruang yang berkembang di Kelurahan Mangasa. Sebagian besar dari mereka melakukan aktifitas ekonominya di kawasan-kawasan fungsional strategis yang berada di Kelurahan Mangasa dan sekitarnya. Fungsi-fungsi tersebut antara lain, Terminal Mallengkeri, Kawasan Pendidikan Tinggi (UIN Alauddin, UNM, UNISMUH, dan Kampus-Kampus Keperawata lainnya) Kawasan perdagangan disepanjang koridor Jl. Alauddin, Jl. Mallengkeri dan Jl. Dg Tata. Aktifitas ekonomi masyarakat domiman di sector perdagangan jasa. Dalam mengembangkan aktifitas ekonomi, umumnya masyarakat cenderung akan mengandalkan berbagai asset yang dimilikinya untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya. Berdasarkan hasil survey, masyarakat Kelurahan Mangasa cenderung banyak bergantung pada asset kendaraan dan tanah yang mereka miliki. Sehingga tidak heran di Kelurahan Mangasa banyak masyarakat, bermata pencaharian sebagai supir baik itu pete-pete, ojek, bentor dan becak yang beraktifitas di sekitar Terminal dan Kampus-kampus. Selain itu banyak juga menjalankan usaha Kost-kostan, makanan dll untuk mengakomodir kebutuhan mahasiswa dan para pekerja. Di beberapa RW dijumpai usaha kost-kostan, sebagaian besar dihuni oleh mahasiswa dan pekerja lainnya Buruh bangunan banyak digeluti oleh masyarakat yang tidak memiliki asset untuk dimanfaatkan. Juga menjadi alternative bagi tukan becak Buruh terminal, merupakan alternative lain bagi masyrakat yang tidak memiliki asset. Banyak tukang becak yang nyambi sebagai buruh terminal selagi menunggu penumpang Industri rumah tangga mulai dilirik oleh masyarakat, umumnya ibu-ibu rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Industri pembuatan roti, kerajinan tangan dan pembuatan oven Umumnya merupakan usah pertokoan, warung kelontong, bengkel, warung makan, penjahit dll. Keberadaan terminal dan kampus-kampu membuat usaha transportasi cukup menjanjikan bagi masyarakat Usaha Kost-kostan Buruh Bangunan Buruh Terminal Industri Rumah Tangga Perdagangan dan Penyedia Jasa Usaha Transportasi Kegiatan ekonomi Masyarakat HAL . iiI.4
b. Profilpermukiman kelurahanmangasa BANGUNAN HUNIAN Bangunan hunian merupakan kebutuhan dasar seluruh masyarakat dimana berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. Berdasar pada ketentuan, penyediaan bangunan hunian tidak hanya sebatas pembangunannya saja tapi juga ditinjau dari segi kelayakan hunian dan kualitas lingkungan permukiman. DATA BASELINE 100-0-100 Keteraturan Bangunan Hunian (Unit) 2685 Kepadatan Bangunan Hunian (Unit/Ha) 31 Kelayakan Bangunan Hunian (Unit) 3162 PROFIL PERMUKIMAN Keteraturan Bangunan Hunian 79% Kesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 90% POTENSI PERMASALAHAN Secara umum hunian masyarakat telah memiliki akses jalan lingkungan Kondisi bangunan hunian tidak layak huni Kepadatan permukiman masih tergolong rendah Dominasi MBR mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam rehab bangunan hunian secara mandiri DIAGRAM 86.0% 92.0% 99.6% 75.0% 94.3% 85.0% 87.0% 89.0% 90.0% 95.0% 100.0%100.0% 99.0% RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Kesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan KONDISI AKSESIBILITAS LINGKUNGAN Ketersediaan akses cukup penting dalam rangka mendukung aktivitas pencapaian menuju suatu kawasan maupun mendukung kegiatan pergerakan dalam kawasan. Berdasar ketentuan, aksesibilitas lingkungan dikatakan dapat memenuhi syarat apabila jalan lingkungan memiliki lebar dimensi lebih dari 1,5 meter, jalan lingkungan yang ada permukaannya diperkeras, kemudian tidak mengalami kerusakan serta dilengkapi dengan saluran samping jalan (saluran drainase) DATA BASELINE 100-0-100 Pnjg. Total Jar. Jalan Lingk. (Mtr) 42495 Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar > 1,5 m (Mtr) 35190 Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar > 1.5 m yang Permuk. Diperkeras (Mtr) 33182 Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar >1,5 meter yang Permuk. Diperkeras dan Tidak Rusak (Mtr) 35040 Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar >1,5 meter dengan Saluran Samping Jalan (Mtr) 31168.5 PROFIL PERMUKIMAN Kawasan permukiman terlayani jaringan jalan lingkungan 100% Kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas minimum memadai 75% POTENSI PERMASALAHAN Ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan baru Jalan rusak akibat genangan dibadan jalan Jaringan jalan tidak terpola dengan baik DIAGRAM 63.8% 65.9% 80.1% 98.3% 63.9% 62.5% 68.5% 65.1% 57.1% 69.6% 100% 100% 100% RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11RW 12RW 13 Jalan Sesuai Persyaratan Teknis HAL . iiI.5
KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Jaringan drainase diperlukan untuk mengalirkan limpasan air hujan pada lingkungan permukiman menuju saluran utama agar tidak terjadi genangan ataupun banjir yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan di lingkungan tersebut. Penyediaan jaringan drainase yang memadai diperlukan pada tiap lingkungan bahkan juga lingkungan permukiman kumuh. Berdasar pada ketentuan, penyediaan drainase tidak hanya sebatas pembangunan saluran saja namun terdapat kualitas minimum yang perlu dipenuhi agar fungsi saluran dapat bekerja secara optimal. DATA BASELINE 100-0-100 Luas area permuk. Bebas genangan air/ banjir (ha)) 120.16 Panjang total drainase (meter)pnjg. 53307 Pnjg. Jar. Drainase dgn kualitas minimum memadai (meter) 35107 PROFIL PERMUKIMAN Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir 78% Kondisi jaringan drainase di lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai 64% POTENSI PERMASALAHAN Masih memungkinkan untuk pelebaran saluran drainase Sedimentasi disaluran drainase sekunder Memungkinkan pelibatan para pelaku usaha dalam pembiayaan infrastruktur Penyumbatan saluran pada gorong-gorong Tumpukan Sampah banyak yang menyumbat saluran air Penutupan saluran tidak dilengkapi dengan grill menyulitkan dalam pemeliharaan, khususnya pada aktifitas perdagangan Dimensi saluran tidak sebanding dengan debit air Penangan banjir belum terintegrasi dengan kelurahan disekitarnya Hirarki saluran drainase tidak jelas DIAGRAM 52.5% 66.4% 71.4% 64.4% 66.0% 70.6% 72.0% 63.8% 64.6% 65.7% 100% 25.1% 54.5% RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Air merupakan salah satu kebutuhan penting yang menunjang kehidupan manusia, baik berupa air minum atau air bersih. Ketersediaan air tidak hanya diperlukan untuk minum, tetapi juga untuk memasak, mandi, mencuci dan aktivitas rumah tangga lainnya. Berdasar pada ketentuan, kebutuhan air minum minimal untuk mendukung aktivitas minum, mandi, cuci tiap orang per hari adalah sebanyak 60 liter. Sarana air minum yang yang digunakan untuk melayani kebutuhan air minum dapat berupa jaringan perpipaan maupun jaringan non perpipaan (sumur dan lainnya) yang terlindungi dengan layak dan dapat diakses oleh masyarakat secara sehari-hari. DATA BASELINE 100-0-100 ∑ Masy. Terlayani Sarana Air Minum untuk Minum & MCK yang Layak (Unt 3402 ∑ Masy. Terpenuhi Keb. Air Minum & MCK (Min. 60 liter/org/hari) (Unit rumah tangga) 3419 PROFIL PERMUKIMAN Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) 97% Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) 94% POTENSI PERMASALAHAN Telah terlayani oleh PDAM Pembangunan septik tank yang tidak sesuai standar mengakibatkan pencemaran air tanah Tingginya pemakaian air tanah tidak diimbangi dengan penyerapan air tanah karena semakin berkurangnya area resapan air Masih Terdapat rumah tangga yang masih menggunakan sumber air yang tidak layak dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan sehari- hari DIAGRAM 93.3% 97.2% 99.6% 97.4% 100% 98.1% 100% 99.3% 99.2% 97.2% 100% 97.5% 100% RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Persentase Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (%) HAL . iiI.6
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA Upaya pengelolaan limbah terutama limbah cair perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman. Pengelolaan air limbah pada lingkungan permukiman dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap jamban, kualitas jamban sesuai dengan persyaratan teknis serta saluran pembuangan air limbah rumah tangga yang terpisah dengan saluran drainase lingkungan. DATA BASELINE 100-0-100 ∑ Masy. dgn. Akses Jamban Kel./ Jamban Bersama (5 KK/Jmbn) (Unt) 3566 ∑ Jamban Kel./Jamban Bersama sesuai Persy. Teknis (Unt) 3487 PROFIL PERMUKIMAN Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) 99% Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) 97% Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan 0% POTENSI PERMASALAHAN Umumnya masyarakat telah miliki WC dan septik tank Buangan air limbah masih bergabung dengan air hujan Sebagian besar septik tank yang dimiliki masyarakat belum kedap air belum sesuai dengan standart teknis Beberapa MCK yang telah dibangun tidak terpelihara Dibeberapa lokasi tidak memungkinkan untuk pembangunan IPAL, elevasi yang kurang memadai serta masih banyak lokasi yang tergenang Masih ada warga yang belum memiliki jamban pribadi Ada jamban umum tapi bermasalah dengan tidak adanya air atau sumur sehingga MCK Umum tak difungsikan oleh warga DIAGRAM 100% 86.4% 86.3% 95.1% 100% 100% 98.6% 100% 97.7% 100% 100% 100% 100% RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Keberadaan sampah dapat menjadi sumber permasalahan pada lingkungan permukiman, mulai dari kondisi kebersihan, estetika lingkungan dan lainnya. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sampah harus dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga dan dilakukan secara menyeluruh sampai dengan tingkat pengolahan akhir. Tinjauan terhadap pengelolaan persampahan pada kawasan permukiman ini dapat didasarkan pada data jumlah rumah tangga yang sampah-nya terangkut ke TPS/TPA paling tidak 2 (dua) kali dalam seminggu. Indikasi tersebut juga dapat menggambarkan kondisi sistem pengelolaan persampahan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat maupun oleh instansi pemerintah daerah DATA BASELINE 100-0-100 ∑ Sampah Domestik RT Terangkut ke TPS/TPA min. 2 X seminggu (Unit)∑ Masy. Terpenuhi Keb. Air Minum & MCK (Min. 60 liter/org/hari) (Unit rumah tangga) 1824 PROFIL PERMUKIMAN Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA 2 kali seminggu 79% POTENSI PERMASALAHAN Telah dilayani oleh TPS Kapasitas pelayanan TPS yang dimiliki saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan Telah dilayani oleh motor sampah Di Banyak RT, belum dilayani oleh TPS Jumlah armada motor sampah tidak mampu mengangkut sampah secara keseluruhan Kondisi bak motor sampah sudah tidak memadai Masih banyak rumah tangga yg tidak memiliki tempat sampah pribadi Masih banyak sampah yang berserakan dijalan dan drainase Belum terdapat pemilahan sampah organik dan anorganik DIAGRAM 93.3% 57.1% 100% 85.6% 100% 83.3% 100% 100% 95.1% 83.3% 100% 100% 75.0% RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Persentase Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu HAL . iiI.7
PROTEKSI KEBAKARAN Proteksi kebakaran merupakan salahsatu infrastruktur dasar lingkungan permukiman. Infrastruktur ini bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama bencana kebakaran. Berdasarkan pada ketentuan, proteksi kebakaran dinilai dalam 2 parameter, yaitu penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran. DATA BASELINE 100-0-100 ∑ Bangunan Hunian Memiliki Prasarana Proteksi Kebakaran (Unit ) 1898 ∑ Bangunan Hunian Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran (Unit) 0 PROFIL PERMUKIMAN Kawasan Permukiman Memiliki Prasarana Proteksi Kebakaran 65% Kawasan Permukiman Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran 0% POTENSI PERMASALAHAN Ketersedian sumber air Berada diluar radius 2.5 km pelayanan posko kebakaran Jalan utama kawasan permukiman memadai dilalui mobil damkar Material bangunan hunian yang rawan kebakaran DIAGRAM 33.3% 57.2% 100% 75% 40% 66.7% 25% 25% 0% 100% 100% 100% 100% RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Persentase Kawasan permukiman memiliki prasarana proteksi kebakaran HAL . iiI.8
geografi Luas Kelurahan: 154.38 Ha Koordinat: 119º 43’ 72,42” BT 5º 18’ 21,86” LS Pertimbangan Lain Fungsi strategis Kota: • Terminal Mallengkeri • Pendidikan Tinggi (UIN) • Perdagangan dan jasa disepanjang koridor Jl. Sultan Alauddin, Jl. Mallengkeri, dan Jl. Dg Tata Potensi Sosial Ekonomi: • Perahu penyeberangan sungai (Kab. Gowa- Kota Makassar) • Industri rumah tangga (Pembuatan roti, pembuatan oven Bangunanhunian Air limbah Jalan lingkungan persampahan Drainase lingkungan Proteksi kebakaran Air minum Ruangterbuka hijau Legalitas dan status lahan Status lahan: 92% SHM/HGB 8% ilegal Status bangunan: 61% IMB 39% Non-IMB KONDISIFAKTUAL DAN ISUSTRATEGIS • Perkembangan Kawasan permukiman kumuh liar (squatter) disepanjang sempadan sungai Je’neberang • Perkembangan Kawasan permukiman mengarah pada daerah resapan air. • Tingginya sedimentasi disaluran drainase sekunder • Banjir • Belum memiliki system proteksi kebakaran sehingga sangat rentan terhadap kebakaran • Dominasi MBR Administrasi dan demografi Jumlah ORW: 13 ORW Jumlah ORT: 57 ORT • Jumlah Penduduk: 17230 Jiwa • Kepadatan Penduduk: 102 Jiwa/Ha • Jumlah Kepala Keluarga: 3934 KK • Jumlah Kepala Rumah Tangga: 3607 KRT Cakupan Pelayanan: • ∑ KK Tidak Terakses Jamban: 338 kk • ∑ KK dengan sapras tidak sesuai persy. Teknis: 333 kk Cakupan Pelayanan Sarana Persampahan: • ∑ KK dengan sampah terangkut ≥ 2x seminggu: 952 kk • Ketersediaan lahan yang sangat terbatas • Pertumbuhan kawasan permukiman mengarah ke Kawasan lingdung (sempadan sungai jeneberang • Minim RTH privat ∑ Bangunan: 154 Unit • ∑ RTLH: 445 Unit • ∑ Bangunan Tidak Teratur: 922 Unit • Kepadatan: 31 Unit/Ha • ∑ Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi: 1709 Unit • ∑ Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi: 3607 unit Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan • Total Pajang Jalan: 42495 m • Panjang Jalan Rusak: 10650 m Cakupan Pelayanan: • ∑ KK Tidak Terakses: 532 kk • ∑ KK Tidak Tercukupi: 515 kk Luas Area Genangan: Ha • Drainase Eksisting: 51675 m • Drainase Tdk Terpelihara: 48820 m • Drainase Rusak: 15408 m Profil permukimankelurahan mangasa HAL . iiI.9
c. DELENIASIKUMUH KELURAHANMANGASA Secara administrasi deleniasi kumuh Kelurahan Mangasa mencakup 3 RW dan 9 RT yaitu RW001 (RT002 dan RT003), RW002 (RT001, 006 dan 007) dan RW004 (RT001,002,003 dan 004). Total luas kawasan mencapai 22.71 Ha yang membentang dari barat ke timur di sisi sebelah selatan Kelurahan Mangasa. Kota Makassar Kel. MangasaKec Tamalate Deleniasi Kumuh 1. Karakteristik Fisik Lingkungan Penciri utama deleniasi kumuh Kelurahan Mangasa adalah keberadaan sungai Jeneberang. Secara tipologi deleniasi kumuh kelurahan Mangasa masuk dalam Kategori Kumuh dibantaran sungai. Topografi yang landai, menjadi permasalahan dalam mengatur arah aliran air, sehingga kawasan ini sangat rentan terhadap banjir . Gambar III.3 Peta Orientasi Lokasi Deleniasi Kumuh HAL . iiI.10
3. Karakteristik Sosial Masyarakat Masuknya mereka tidak disertai dengan kemampuan finansial untuk mengakomodir kebutuhan akan sarana hunian pada kawasan-kawasan permukiman yang tersedia. Sehingga pilihan untuk bermukim mengarah pada kawasan pinggiran disepanjang bantaran sungai Jeneberang. Bantaran Sungai Jeneberang sendiri merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap bencana banjir. Sehingga dalam RTRW Kota Makassar, kawasan disepanjang sempadan sungai Jeneberang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Dalam implementasinya RTRW belum disosialisasikan secara massif, akibatnya permukiman illegal yang ada saat ini akan terus berkembang. 2. Karakteristik Lingkungan Permukiman Pada umumnya kondisi fisik lingkungan permukiman mencerminkan kehidupan social masyarakat setempat. Secara visual kondisi lingkungan deleniasi kumuh Kelurahan Mangasa, dibeberapa titik nampak buruk dan tidak teratur. Diruas-ruas jalan dan drainase sampah berserakan. Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standart teknis, mengakibatkan bau yang tidak sedap serta rawan terhadap penyakit. Terkhusus masyarakat yang berada disempadan sungai Jeneberang, dengan minimnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman serta ancaman bencana banjir, tentunya akan berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat. Meski begitu, masyarakat masih memilih untuk bertahan dan beradaptasi dengan dilingkungan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, secara umum masyarakat memilih untuk bertahan dilokasi saat ini, namun masyarakat tidak menutup dialog apabila pemerintah menawarkan penanganan dengan model relokasi. Asalkan alternative lokasi yang baru tidak menjauhakn masyarakat dengan mata pencahariannya, menyediakan biaya pindah dan hunian yang baru. Kelurahan Mangasa sebagai Pintu Gerbang Kota Makassar terus berkembang dari tahun ke tahun. Keberadaan fungsi-fungsi strategis perkotaan seperti Terminal Mallengkeri, Kawasan Pendidikan Tinggi (UIN Alauddin, UNM, UNISMUH, dan Kampus-Kampus Keperawatan lainnya) Kawasan perdagangan disepanjang koridor Jl. Alauddin, Jl. Mallengkeri dan Jl. Dg Tata menjadi magnet masuknya kaum urban untuk mengejar peluang ekonomi. Gambar III.4 Peta Karakteristik Lingkungan Permukiman HAL . iiI.11
4. Karakteristik Ekonomi Masyarakat Sebagai Pintu Gerbang Kota Makassar, aktivitas ekonomi dikelurahan Mangasa cukup tinggi. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang pesat disepanjang koridor Jl. Mallengkeri dan Jl. Dg Tata menjadi satu kesatuan, dimana Terminal Mallengkeri dan Kawasan Pendidikan Tinggi UNM sebagai pusatnya. Keberadaan fungsi-fungsi tersebut menjadi pusat kegiatan perdagangan bagi masyarakat setempat. Mata Pencaharian Masyarakat Seperti yang disebutkan diawal, proses migrasi yang dilakukan oleh kaum urban bertujuan untu mengejar peluang ekonomi yang ada di Kota Makassar. Namun sayangnya mayoritas dari mereka merupakan masyarakat yang berpendidikan rendah, skill terbatas dan minimnya pengalaman. Sehingga pilihan matapencaharian untuk mereka menjadi sangat terbatas, pilihan tersebut antara lain buruh terminal, buruh bangunan, penjaga toko, penyedia jasa transportasi (sopir pete-pete, ojek, bentor, becak) dll. Terdapat pembagian profesi yang menunjukkan bahwa perempuan terserap pada kegiatan wiraswasta dan buruh meski dengan jumlah yang masih sangat kecil. Peran perempuan masih sangat minim, namun bila melihat jumlah ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu merupakan potensi apabila kita mampu menyerap mereka ke sector usaha, sehingga dengan sendirinya mereka mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Proporsi pendapatan MBR di deleniasi kumuh berada dikisaran <Rp 3.500.000,- (99%) selebihnya pada kisaran Rp 3.500.000,- sd Rp5.500.000,- (1%). Pada tingkat pengeluaran baik harian maupun bulanan dominan untuk konsumsi harian (makan/minum) dan uang saku sekolah bagi yang masih memiliki tanggungan pendidikan. Dalam mengembangkan kegiatan ekonominya, masyarakat mengandalkan asset yang dimilikinya untuk menjalankan usaha mereka sehari- hari. Berdasarkan hasil survey masyarakat banyak bergantung pada asset kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi dalam menjalankan usahanya. Jumlah masyarakat yang tidak memiliki asset banyak ditemukan di RT003-RW001, RT007-RW002 dan, RT003- RW004. Artinya hamper secara keseluruhan masyarakat yang berada di kawasan permukiman liar memiliki kerentanan ekonomi. Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang cenderung masih lemah, kesediaan masyarakat dalam membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan masih sangat sulit untuk diterapkan. Untuk saat ini, infrastruktur yang memiliki iuran hanya Persampahan, itupun hanya diperuntukkan sebagai biaya pengangkutan sampah sebesar Rp 25.000,-/bulan. . Digram Mata Pencaharian Masyarakat HAL . iiI.12
 Sebaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tingkat pendapatan masyarakat di Kelurahan Mangasa dapat diklasifikasikan dalam 3 tingkatan yakni kategori tinggi (> Rp 5.500.000 /bulan), kategori sedang (Rp 3.500.000 – Rp 5.500.000 /bulan), dan kategori MBR (Rp ,Rp 3.500.000/bulan). Sebagian besar yang menempati kawasan kumuh merupakan masyarakat yang tergolong di dalam MBR. Rendahnya tingkatan pendidikan serta skill yang terbatas merupakan faktor utama yang mempengaruhi kondisi ekonomi di dalam kawasan tersebut. Tabel 3.2 Sebaran Jumlah MBR No RW RT Jumlah MBR 1 RW001 RT002 16 2 RT003 50 3 RW002 RT001 75 4 RT006 33 5 RT007 141 6 RW004 RT001 5 7 RT002 29 8 RT003 36 9 RT004 10 Jumlah 395 Sumber: Baseline 100-0-100 Gambar III.5 Peta Sebaran MBR HAL . iiI.13
Keberadaan kawasan fungsional strategis perkotaan disekitar deleniasi kumuh mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang pesat disepanjang koridor Jl. Mallengkeri dan Jl. Dg Tata menjadi satu kesatuan, dimana Terminal Mallengkeri dan Kawasan Pendidikan Tinggi UNM sebagai pusatnya. Keberadaan fungsi-fungsi tersebut menjadi pusat kegiatan perdagangan bagi masyarakat setempat. Gambar III.6 Peta Sebaran Potensi Ekonomi  Sebaran Potensi Ekonomi Kawasan No Industri Rumah Tangga Jumlah Tenaga Kerja Kriteria Status Lokasi 1 Usaha Produksi Roti 2 org Usaha Kecil Aktif RW002-RT007 2 Usaha produksi Oven 3 org Usaha Kecil Aktif RW004-RT003 3 Usaha Menjahit 2 org Usaha Mikro Aktif RW004-RT003 4 Usaha Pembungkusan Jok Mobil 4 org Usaha Mikro Aktif RW002-RT006 Tabel 3.3 Sebaran Jumlah MBR Sumber: Pemetaan Swadaya HAL . iiI.14
d. Profilpermukiman kumuh kelurahanmangasa 1. Kondisi Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh HAL . iiI.15 No Indikator Uraian Masalah (Kondisi Saat Ini) 1 Bangunan Rumah tidak teratur Kondisi bangunan sudah tua Kepadatan bangunan cukup tinggi Rumah tidak layak 2 Jalanan Ada jalan, tapi tidak ada selokan Jalan sempit Kondisi jalan rusak Beberapa ruas jalan buntu Permukaan jalan masih tanah, sehingga becek dimusim hujan 3 Drainase Terdapat ruas jalan yang belum memiliki saluran Tergenang, saluran air tidak lancar Banyaknya tumpukan sampah Sedimen pada saluran drainase Drainase lingkungan lebih rendahdari drainase sekunder sehingga air biasa tidak mengalir Saluran buntu Sebagian besar plat penutup saluran sangat berat sehingga susah untuk di bersihkan 4 Sampah Waktu pengangkutan sampah dari mobil angkutan tidak teratur Sampah digantung di tiang listrik Lokasi tempat pembuangan sementara jauh dari lingkungan RT Bantaran sungai dijadikan salah satu tempat pembuangan sampah tidak ada tempat pembuangan sampah skala lingkungan sampah bertumpuk di sudut jalan 5 Kebakaran Letak Posko kebakaran melebihi 2.5 km Belum tersedia sarana proteksi kebakaran Beberapa ruas jalan lingkungan sangat sempit sehingga sulit diakses mobil kebakaran 6 Air Minum Air sumur masih bau, keruh Sumber air berdekatan dengan septictank Jarak rumah dengan pipa distribusi PDAM lebih dari 20 m, sehingga sulit menjadi pelanggan 7 Sanitasi Masih ada rumah tangga yang belum memiliki jamban sendiri masih ada rumah tangga yang belum memiliki septictank Saluran limbah rumah tangga bercampur dengan drainase lingkungan
2. Peta Kondisi Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh HAL . iiI.16 Gambar III.7 Peta Keteraturan Bangunan
HAL . iiI.17 Gambar III.8 Peta Kelayakan Bangunan
HAL . iiI.18 Gambar III.9 Peta Kondisi Jaringan Jalan
HAL . iiI.19 Gambar III.10 Peta Kondisi Jaringan Drainase
HAL . iiI.20 Gambar III.11 Peta Akses Pelayanan Air Minum
HAL . iiI.21 Gambar III.12 Peta Sumber Air Minum
HAL . iiI.22 Gambar III.13 Peta Akses Air Limbah
HAL . iiI.23 Gambar III.14 Peta Pengangkutan Sampah
HAL . iiI.24 Gambar III.15 Peta Layanan Prasarana Proteksi Kebakaran
HAL . iiI.25 Gambar III.16 Peta Layanan Sarana Proteksi Kebakaran
Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 1.68 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 1.68 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 43 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 211 Jiwa RT-RW : RT002-RW001 Jumlah Bangunan : 46 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 0 Unit 0.00% 0 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 9 Unit 20.93% 0 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 0.00% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 167.40 Meter 26.62% 1 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 13.31% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 1.68 Ha 100.00% 5 b. Ketidaktersediaan Drainase 179.6 Meter 24.08% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 404.60 Meter 54.26% 3 e. Kualitas Konstruksi Drainase 0.1 Meter 0.01% 0 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 30.85% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 46 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 46 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 43 Unit 100.00% 5 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 43 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00% TOTAL NILAI 29 TINGKAT KEKUMUHAN KUMUH RINGAN RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 30.12% Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.93 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.93 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 119 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 594 Jiwa RT-RW : RT003-RW001 Jumlah Bangunan : 119 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 54 Unit 45.38% 1 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 27 Unit 22.69% 0 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 15.13% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 66.90 Meter 6.61% 0 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 24 KK 20.17% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 2.93 Ha 100.00% 5 b. Ketidaktersediaan Drainase 100.3 Meter 7.74% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 1,105.20 Meter 85.25% 5 e. Kualitas Konstruksi Drainase 91.7 Meter 7.07% 0 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 37.05% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 119 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 24 KK 20.17% 0 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 119 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 119 Unit 100.00% 5 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 119 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00% TOTAL NILAI 31 TINGKAT KEKUMUHAN KUMUH RINGAN RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 31.26%  Profil Permukiman Kumuh RW001 HAL . iiI.26 3. Profil Permukiman Kumuh Per-RT
Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.42 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.42 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 129 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 584 Jiwa RT-RW : RT001-RW002 Jumlah Bangunan : 142 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 40 Unit 31.01% 1 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 6 Unit 4.65% 0 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 10.34% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 552.00 Meter 66.99% 3 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 33.50% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 544.00 Meter 100.00% 5 e. Kualitas Konstruksi Drainase 304 Meter 55.88% 3 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 31.18% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 142 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 142 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 129 Unit 100.00% 5 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 129 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00% TOTAL NILAI 32 TINGKAT KEKUMUHAN KUMUH RINGAN RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 34.52% Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.59 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.59 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 92 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 416 Jiwa RT-RW : RT006-RW002 Jumlah Bangunan : 109 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 45 Unit 48.91% 1 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 7 Unit 7.61% 0 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 16.30% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.10 Meter 0.01% 0 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 663.70 Meter 47.41% 1 e. Kualitas Konstruksi Drainase 208.8 Meter 14.91% 0 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 9.48% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 109 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 109 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 0 Unit 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 92 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 50.00% TOTAL NILAI 17 TINGKAT KEKUMUHAN TIDAK KUMUH RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 20.35%  Profil Permukiman Kumuh RW002 HAL . iiI.27
Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.56 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.56 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 174 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 835 Jiwa RT-RW : RT007-RW002 Jumlah Bangunan : 175 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 174 Unit 100.00% 5 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 165 Unit 94.83% 5 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 64.94% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 751.90 Meter 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 50.00% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 175 KK 100.00% 5 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 50.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 1.3 Ha 50.78% 1 b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter - 5 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter - 5 d. Tidak terpeliharanya Drainase 0.00 Meter - 5 e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter - 5 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 10.16% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 171 KK 97.71% 5 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 48.86% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 175 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 175 KK 100.00% 5 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 175 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 100.00% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 174 Unit 100.00% 5 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 174 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00% TOTAL NILAI 71 TINGKAT KEKUMUHAN KUMUH BERAT RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 60.57% HAL . iiI.28
Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.9 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.9 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 33 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 148 Jiwa RT-RW : RT001-RW004 Jumlah Bangunan : 37 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 0 Unit 0.00% 0 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 0 Unit 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 0.00% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.00 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 71.60 Meter 11.12% 0 e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 0.00% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 37 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 37 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 0 Unit 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 33 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 50.00% TOTAL NILAI 15 TINGKAT KEKUMUHAN TIDAK KUMUH RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 16.67% Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.25 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.25 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 87 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 443 Jiwa RT-RW : RT002-RW004 Jumlah Bangunan : 87 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 10 Unit 11.49% 0 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 0 Unit 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 0.00% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 30.8 Meter 5.40% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.00 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 0.00 Meter 0.00% 0 e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 0.00% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 87 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 87 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 87 Unit 100.00% 5 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 87 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00% TOTAL NILAI 20 TINGKAT KEKUMUHAN KUMUH RINGAN RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 23.81%  Profil Permukiman Kumuh RW004 HAL . iiI.29
Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 1.42 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 1.42 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 78 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 372 Jiwa RT-RW : RT003-RW004 Jumlah Bangunan : 78 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 78 Unit 100.00% 5 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 69 Unit 88.46% 5 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 62.82% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.00 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 8 KK 10.26% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0.7 Ha 49.30% 1 b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 136.60 Meter 100.00% 5 e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 29.86% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 13 KK 16.67% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 36 KK 46.15% 1 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 23.08% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 78 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 50 KK 64.10% 3 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 78 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 88.03% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 0 Unit 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 78 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 50.00% TOTAL NILAI 35 TINGKAT KEKUMUHAN KUMUH RINGAN RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 36.26% Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 3.96 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 3.96 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 52 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 241 Jiwa RT-RW : RT004-RW004 Jumlah Bangunan : 54 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 0 Unit 0.00% 0 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 0 Unit 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 0.00% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.00 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 111.30 Meter 15.14% 0 e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 0.00% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 54 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 54 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 0 Unit 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 52 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 50.00% TOTAL NILAI 15 TINGKAT KEKUMUHAN TIDAK KUMUH RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 16.67% HAL . iiI.30
E. SEBARANLOKASIBERPOTENSIKUMUH Lokasi berpotensi kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan swadaya masyarakat yang dikombinasi dengan hasil identifikasi tingkat kekumuhan. Selain tingkat kekumuhan, proses deleniasi harus memperhatikan kesamaan karakteristik permukiman serta keterhubungan didalam penanganan nantinya. Kota Makassar Kel. MangasaKec Tamalate Lingkungan Tipologi Karakteristik Luas Kondisi Faktual dan Isu Strategis RW010 (RT001, 002, 003, 006) Dataran Rendah Kawasan Pusat Kota (Peruntukan Permukiman) 5.45 Ha  Rawan Banjir  Sedimentasi pada saluran drainase  Infrastruktur drainase mengalami penurunan kualitas  Sistem pengelolaan air limbah belum optimal  Sistem pengelolaan persampahan belum optimal  Rawan kebakaran RW005 (RT001, 003) Dataran Rendah Kawasan Pusat Kota (Peruntukan Permukiman) 3.99 Ha  Bangunan tIdak teratur  Rawan Banjir  Sedimentasi pada saluran drainase  Infrastruktur drainase mengalami penurunan kualitas  Sistem pengelolaan air limbah belum optimal  Sistem pengelolaan persampahan belum optimal  Rawan kebakaran Tabel 3.2 Sebaran Lokasi Berpotensi Kumuh Kelurahan Mangasa Sumber: Pemetaan Swadaya HAL . iiI.31
f. iDENTIFIKASIprioritaspenangananKELURAHANMANGASA Proses identifikasi tingkat kekumuhan bertujuan untuk menilai tingkat kekumuhan Kelurahan Mangasa dengan ketelitian hingga tingkat. RT. Proses identifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat N0. 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tingkat kekumuhan dinilai berdasarkan kondisi kekumuhan, legalitas lahan, dan pertimbangan lain, dengan menggunakan formula penilaian yang telah diatur. No RT/RW Jumlah Nilai Penilaian Kriteria dan Indikator Kekumuhan Tingkat Kekumuhan Jumlah Nilai Aspek Pertimbangan Lain Tingkat Pertimbangan Lain Legalitas Lahan Klasifikasi Skala Prioritas Prioritas Penanganan 1 RT001-RW005 31 KUMUH RINGAN 5 RENDAH + C5 9 2 2 RT003-RW005 28 KUMUH RINGAN 3 RENDAH + C5 9 2 3 RT001-RW010 23 KUMUH RINGAN 5 RENDAH + C5 9 3 4 RT002-RW010 29 KUMUH RINGAN 3 RENDAH + C5 9 3 5 RT003-RW010 32 KUMUH RINGAN 3 RENDAH + C5 9 3 6 RT006-RW010 27 KUMUH RINGAN 5 RENDAH + C5 9 3 Tabel 3.3 Analisa Tingkat Kekumuhan Mangasa Sumber: Analisa 2018 HAL . iiI.32
Konsep penanganan kawasan merupakan konsep makro yang menjadi rambu utama didalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Mangasa. Rumusan konsep ini disusun berdasarkan Arah Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Potensi dan Permasalahan Kawasan, serta Isu-isu Permukiman Yang Berkembang HAL . iv.1
A. KONSEP PENINGKATANKUALITASPERMUKIMAN KUMUH Keberadaan permukiman di sepanjang sungai Jeneberang diidentifikasi merupakan permukiman kumuh liar, yang memiliki karakteristik bangunan hunian yang tidak layak huni, minim area hijau, dan beberapa bangunan hampir mencapai badan sungai sehingga rawan banjir bila sungai meluap sewaktu-waktu. Permukiman yang padat penduduk dengan akses jalan berupa gang-gang sempit yang menjadikan aksesibilitas di lingkungan ini menjadi sulit. Disisi lain, kemampuan finansial masyarakat yang sangat terbatas mengakibatkan bantaran sungai Jeneberang menjadi alternative yang paling mudah untuk dijadikan tempat bermukim. 1. Penataan Permukiman Secara Administrasi, Permukiman Liar yang berada dalam deleniasi kumuh sebanyak 4 RT, yaitu RW001-RT003, RW002-RT007, RW004-RT002 dan RW004- RT003. Jumlah penduduk yang mendiami lokasi tersebut sebanyak 1.313 jiwa, dengan komposisi 634 jiwa penduduk laki-laki dan 679 jiwa penduduk perempuan. Jumlah tersebut terbagi kedalam 276 KRT, 277 KK dan 183 diantaranya merupakan MBR. Data Faktual Kawasan Permukiman Liar HAL . iv.2
Dengan semakin menjamurnya permukiman kumuh di sepanjang sungai Jeneberang menjadi alasan terpenting sehingga kawasan ini perlu untuk ditata. Adapun pola penanganannya yaitu Permukiman Kembali, yang mana seluruh permukiman yang berada di sepadan sungai di relokasi kemudian penyediaan permukiman diarahkan untuk pengembangan permukiman vertical. Potensi dan Permasalahan Konsep Penataan HAL . iv.3
 Konsep Rusunawa Dermaga Penyeberangan Dermaga apung dengan desain sederhana disesuaikan dengan kebutuhan. Sempadan Sungai sebagai RTH Publik Selain sebagai Kawasan Pengamanan Bencana, sempadan sungai Jeneberang juga direncanakan sebagai RTH Publik, yang dapat dikembangkan menjadi ruang-ruang rekreatif dan ruang komunitas. Ruang rekreatif dapat berupa ruang-ruang atraksi atau area bermain anak yang dapat menambah keramaian dan aktivitas outdoor warga bantaran sungai. Ruang komunitas berperan dalam mewadahi kegiatan-kegiatan komunitas atau kelompok berupa ruang-ruang diskusi, ruang pertunjukan atau stage, ataupun sekedar ruang berkumpul. Sempadan Sungai sebagai Kawasan Pengamanan Bencana Sempadan Sungai Jeneberang secara bertahap akan dikembalikan fungsinya. Sempadan sungai Jeneberang akan dikembangkan sebagai Kawasan Pengamanan Bencana,, Kriteria rumah susun harus memenuhi perencanaan bangunan yang memperhatikan persyaratan efisen, terjangkau dan sederhana serta dapat mendukung peningkatan kualitas lingkungan sekitar. Selain itu rumah susun harus memiliki desain kreatif dan berkearifan local. Selain penyediaan sarana hunian, fasilitas lainnya juga akan diintegrasikan dalam 1 area, sehingga dapat mengkonsentrasikan kegiatan dan aktivitas masyarakat. Dengan begitu mobilisasi dan kepadatan lingkungan dapat lebih terkontrol. Desain rusun, mengadopsi filosofi sulapa’ eppa’ . Desain Rusun diibaratkan huruf > (sa) dalam aksara lontara, yang melambangkan “empat sisi tubuh manusia”. Paling atas adalah kepala, sisi kiri dan kanan adalah kedua tangan, dan paling bawah adalah kaki. Orang bugis-makassar mengidealisasikan manusia sulapa appa’, manusia yang menjaga prinisip keseimbangan atas-bawah (keadilan) dan kiri-kanan (kesetaraan). Berangkat dari prinsip tersebut Rusun ini dibuat agar masyarakat yang berada dibantaran sungai dapat memperoleh keadilan serta kesetaraan dalam mengakses sarana dan prasarana permukiman. HAL . iv.4
3. Jalan Lingkungan2. Bangunan Hunian Pemanasan global merupakan isu sentral saat ini. Gerakan untuk menghemat energi selalu gencar dilakukan, salah satunya Konsep Rumah ramah lingkungan. Rumah ramah lingkungan yaitu dengan efisiensi pencahayaan, efisiensi ruang, merencanakan bahan untuk bangunan dan penempatan ventilasi, merancang atap yang tepat agar memberikan kesan dingin, material yang ramah lingkungan, pemanfaatan lahan hijau, dan yang terakhir adalah gaya hidup hemat Detail Konsep: • Rumah ramah lingkungan selalu memanfaatkan pencahayaan alami sinar matahari • Desain rumah dapat dibuat lebih terbuka, kurangi penggunaan sekat, dan menggabungkan fungsi ruang • Bangunan ramah lingkungan dirancang dengan massa ruang, keterbukaan ruang, dan hubungan ruang bagian dalam dan luar • Menggunakan material atap yang memiliki pengantar panas yang kuat dan bisa memantulkan panas dengan baik Sejalan dengan tema kawasan, seluruh infrasrtuktur sebisa mungkin berorientasi pada lingkungan. Seperti halnya jaringan jalan lingkungan permukiman, diarahkan pada konsep Jalan Ramah Lingkungan (ecoroad). Jalan dilengkapi jalur hijau dan penerangan. Jalan ramah lingkungan dimaknai dengan penggunaan teknologi dan material yang mampu menyerap air dan mengalirkan air yang ada di permukaannya langsung ke tanah. Beton Perveious Paving Blok Pilihan Teknologi: • Ramah Lingkungan. • Ekonomis • Pelaksanaannya mudah • Diproduksi secara masal • Pemeliharaannya mudah • Dapat digunakan kembali Ilustrasi Jalan Ramah Lingkungan Biopori HAL . iv.5
Perubahan iklim (climate change) menyebabkan kondisi cuaca dan musim menjadi tidak menentu. Dimusim hujan debit air berlebih mengakibatkan banjir, sedangkan dimusim kemarau mengakibatkan kekeringan yang luar biasa. Eko-Drainase (Ecodrain) dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk di terapkan, terkhusus di lingkungan permukiman. Saluran drainase berfungsi sebagai pengelola/pengendali air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir, dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Konsep ekodrainase ini harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan penanganan indikator lainya, bangunan huian, jalan lingkungan, persampahan dan air limbah yang bertujuan memulihkan dan meningkatkan kualitas air tanah. Konsep ini akan diterapkan dengan opsi penanganan jangka panjang. 4. Drainase Eko-Drainase yaitu konsep pengelolaan saluran drainase secara terpadu dan berwawasan lingkungan yang bertujuan menahan dan meresapkan air sebanyak mungkin ke tanah melalui sumur resapan, kolam retensi, ataupun yang lainnya. Titik Genangan Titik Genangan Di kawasan kumuh kelurahan Mangasa terdapat 2 titik genangan, yang berada di RW001 dan RW004-RT004 . Hal tersebut diakibatkan oleh tidak berfungsinya saluran drainase sekunder yang berada di tepi Jl. Mallengkeri Didalam menangani genangan yang berada di Deleniasi Kumuh, Kelurahan Mangasa harus terintegrasi dengan Kelurahan Parang Tambung. Mengingat drainase sekunder yang berada di Kelurahan Mangasa terkoneksi dengan drainase primer yang berada di Kelurahan Parang Tambung Sedimentasi Saluran Sedimentasi didrainase sekunder, mengakibatkatkan air terjebak di permukiman masyarakat. Saluran Drainase Sekunder menuju Kanal Jongaya Konektifitas penanganan drainase Membutuhkan penanganan Rehab dan Normalisasi Saluran yang Terintegrasi dengan penangnan di Kel. Mangasa Sedimentasi Saluran HAL . iv.6
6. Air Limbah Berdasarkan arahan Dokumen SSK, pengelolaan air limbah Kel. Mangasa diarahkan menerapkan penggabungan Sistem Terpusat (off-site system) dan setempat (on-site system). Konsep ini sejalan dengan tema kawasan yaitu pengembangan kawasan berwawasan lingkungan. Hal tersebut bertujuan untuk tujuan konservasi air. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kel. Mangasa Septik Tank Individu MCK Septik Tank Bersama IPAL Komunal Sumber air untuk pelayanan air bersih di Kelurahan Mangasa diarahkan untuk meminimalisir penggunaan air tanah. Mengingat kecenderungan beberapa tahun terakhir kondisi air tanah mengalami penurunan air tanah dan semakin tingginya kadar salinitas air tanah. Sehingga diharapkan masyarakat dalam beberapa tahun kedepan dapat didorong untuk menjadi pelanggan PDAM. 5. Air Bersih Pelaksanaan sistem pasokan air komunal Master Meter didukung oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Adapun tugas KSM adalah sebagai berikut: • melakukan pemeliharaan sistem Master Meter; • mengawasi tingkat pemakaian air tiap rumah tangga; • melakukan penagihan biaya berdasarkan jumlah pemakaian air masing-masing rumah tangga; dan • membayarkan tagihan air bulanan. Master Meter Sebagai Solusi Akses Air Minum Untuk MBR. Master Meter adalah sistem pasokan air komunal. Dalam sistem ini, PDAM bertanggung jawab mengalirkan air bersih dari sambungan pipa utama milik PDAM hingga ke alat Master Meter. Kemudian masyarakat setempat bertanggung jawab menyalurkan air dari alat Master Meter itu ke rumah masing – masing. Sistem ini mampu melayani 80 hingga 100 rumah tangga sekaligus. Berdasarkan perekaman pemakaian air oleh alat Master Meter, masyarakat akan membayar tagihan air secara kolektif ke PDAM HAL . iv.7
. 9. Mitigasi Bencana Mitigasi bencana di Kelurahan Mangasa berfokus pada tanggap bencana banjir dan kebakaran. Sehingga yang menjadi tawaran konsep adalah penetapan jalur evakuasi dan titik kumpul. 10. RTH Bila mengacu dalam RTRW, penyediaan RTH sebanyakr 30% dari total luasan, sangat sulit rasanya untuk dapat dipenuhi di Kel. Mangasa. Maka dari itu sebagai alternatif, beberapa konsep akan coba diterapkan. Optimalisasi Lahan Untuk Ruang Publik Taman Vertical Pada Permuiman Padat Satu Rumah Satu Pohon Jalur Hijau 8. Proteksi Kebakaran Konsep untuk proteksi kebakaran disesuaikan dengan arahan RISPK. Masyarakat didorong agar lebih aktif untuk tanggap terhadap bencana kebakaran. BALAKAR (Barisan Laskar Pemadam Kebakaran). Merupakan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar yang lahir dari partisipasi masyarakat. Persyaratan Teknis Pembentukan BALAKAR • Pos Balakar, luas bangunan minimal 30 m², yang terdiri dari ruang alat, ruang istirahat. • Alat Pemadam Api Ringan (APAR); • Pompa Jinjing; • Slang Kebakaran 1,5 m”, panjang minimal 200 m; dan • Tandon Air, minimal 40 m³. 7. Persampahan Konsep pengelolaan persampahan yang akan diterapkan di Kelurahan Mangasa mengadopsi Konsep 3R. Konsep ini bukan hal baru, kedepan diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menerapkan secara maksimal. Diagram Penanganan Sampah 3R HAL . iv.8
Pencegahan Permukiman Kumuh Pengendalian dan Pengawasan (Aspek Lingkungan) Penyuluhan Livelihood Aspek Sosial Aspek Ekonomi Diagram Pencegahan Permukiman Kumuh 1. Pengendalian dan Pengawasan 2. Penyuluhan Berembuk dalam menyusun aturan bersama Aturan bersama berisi : Norma, standar, prosedur dan kriteria dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur Pengawasan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur Saksi diberikan untuk memberikan efek jera. Reward diberikan untuk memberikan apresiasi . Kegiatan Penyuluhan, ditekankan pada kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan aspek Pengendalian dan Pengawasan. b. KONSEP pencegahanPERMUKIMAN KUMUH HAL . iv.9
3. Konsep Livelihood Sasaran Aspek Sosial: • Membangun kesadaran masyarakat terkait pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) • Membangun kesadaran kepada masyarakat terkait pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman • Mendorong minat baca dan literasi masyarakat • Mendorong penggunaan teknologi tepat guna dan aplikatif Sasaran Aspek Ekonomi • Menata ruang dengan memperhatikan aktivitas ekonomi mikro. • Membangun SDM, melalui peningkatan SDM/keterampilan masyarakat • Meningkatkan peran UMKM dan koperasi • Memperbanyak inovasi produk turunan dari home industry sehingga lebih menarik • Penguatan kegiatan promosi dan pemasaran serta merk dagang • Menjalin link dengan event-event besar yang menyajikan produksi ekonomi lokal berbagai daerah. Sebagai Pintu Gerbang Kota Makassar, aktivitas ekonomi dikelurahan Mangasa cukup tinggi. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang pesat disepanjang koridor Jl. Mallengkeri dan Jl. Dg Tata menjadi satu kesatuan, dimana Terminal Mallengkeri dan Kawasan Pendidikan Tinggi UNM sebagai pusatnya. Keberadaan fungsi-fungsi tersebut menjadi pusat kegiatan perdagangan bagi masyarakat setempat. Seperti yang disebutkan diawal, proses migrasi yang dilakukan oleh kaum urban bertujuan untu mengejar peluang ekonomi yang ada di Kota Makassar. Namun sayangnya mayoritas dari mereka merupakan masyarakat yang berpendidikan rendah, skill terbatas dan minimnya pengalaman. Sehingga pilihan matapencaharian untuk mereka menjadi sangat terbatas, pilihan tersebut antara lain buruh terminal, buruh bangunan, penjaga toko, penyedia jasa transportasi (sopir pete-pete, ojek, bentor, becak) dll. Terdapat pembagian profesi yang menunjukkan bahwa perempuan terserap pada kegiatan wiraswasta dan buruh meski dengan jumlah yang masih sangat kecil. Peran perempuan masih sangat minim, namun bila melihat jumlah ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu merupakan potensi apabila kita mampu menyerap mereka ke sector usaha, sehingga dengan sendirinya mereka mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan kondisi yang seperti itu, maka pendidikan menjadi focus utama didalam memperbaiki kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keberlanjutan. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep yang mampu mendorong masyarakat didalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Disisi lain akan terus diupayakan penciptaan potensi-potensi ekonomi baru agar dapat segera menyerap tenaga kerja yang banyak. Sebagai gambaran awal akan dilakukan kajian pentagonal asset, terkait sejauhmana kondisi Kel. Mangasa ditinjau dari 5 aspek pentagonal asset. Adapun kajiannya ada dihalaman berikut: HAL . iv.10
No Pentagonal Aset Jabawan Tiap Hasil Sub Aspek Pentagonal Kajian dan Analisis Potensi Masalah Kebutuhan Kegiatan 1 Sumber Daya Manusia (SDM)  Pendidikan MBR : - Tidak sekolah 2 %(3 org) - SD 30% (44 org) - SMP 27% (40 org) - SMA 32% ( 47 org) - Sarjana 9% (14 org)  Mata pencaharian : - 54% (80 org) bekerja di bidang jasa - 18% (27 org) bekerja di bidang konstruksi - 14% (20 org) di bidang perdagangan - 8% (12 org) sebagai pegawai di pemerintahan - 3% (5 org) di bidang pertanian - 2% (3 org) di indsutri olahan  Pendapatan rata-rata MBR berkisar di bawah Rp. 3.500.000  Pengeluaran MBR sebesar 2.000.000 – Rp. 3.000.000  Jumlah tanggungan MBR terbanyak di > 5 orang tanggungan yaitu sebanyak 86 orang MBR, 4-5 tanggungan sebanyak 28 orang dan tanggungan 2-3 sebanyak 30 orang  Jenis penyakit yang di derita oleh MBR rata-rata mengalami penyakit ringan seperti sakit kepala, masuk angin dll sebanyak 145 orang. dan MBR yang mempunyai penyakit berat seperti kanker, tumor dll sebanyak 3 orang.  Cara pengobatan MBR (55 orang) sudah menggunakan pengobatan secara medis karena akses puskesmas dan rumah sakit sudah bisa dijangkau, namun ada juga yang masih berobat mengandalkan obat warungan sebanyak 3 orang  Sumber dana biaya pengobatan sebanyak 145 orang sudah menggunakan BPJS/KIS, 3 orang menggunakan biaya sendiri.  Anggota MBR yang pernah mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 35 orang dan selebihnya belum mendapatkan peningkatan kapasitas yaitu 113 orang.  Sebagian besar MBR sudah melek angka dan huruf  Mayoritas MBR bekerja di bidang jasa  Terdapat usaha produksi roti dan oven  Dominan masyarakat berpenghasilan rendah  Kemampuan pengelolaan bisnis belum optimal  Kurangnya masyarakat yang memiliki keterampilan menjahit, membuat olahan barang bekas, dan sebagainya.  Mayoritas MBR (77%) belum pernah mendapatkan peningkatan kapasitas seperti pelatihan keterampilan  Keberadaan usaha pabrik roti di lahan negara yang memungkinkan setiap saat akan direlokasi  Keberadaan usaha pabrik roti belum menyerap tenaga kerja lokal  Peningkatan kapasitas masyarakat yang bisa membuat MBR lebih inovatif, kreatif dan bersaing  Penyediaan media warga yang efektif memberi informasi  Penyediaan alternative lokasi baru bagi pabrik roti  Pembuatan media warga secara rutin dan menyeluruh  Penyampaian infromasi ke masyarakat khususnya MBR tentang adanya berita atau kegiatan-kegiatan penting  Pelatihan keterampilan tentang pembuatan roti dan oven  Pentagonal Aset Tabel 4.1 Analisa Pentagonal Aset Kelurahan Mangasa HAL . iv.11
No Pentagonal Aset Jabawan Tiap Hasil Sub Aspek Pentagonal Kajian dan Analisis Potensi Masalah Kebutuhan Kegiatan 2 Sosial  MBR yang masuk sebagai anggota KSM ada yang mengadakan Pertemuan rutin sebulan 1x sebanyak 24 orang, dan 2 minggu 1x sebanyak 1 orang.  Telah dilakukan pertemuan utk membahasa permasalahan pada anggota MBR. 12 orang telah membahas permasalahan dalam KSM tapi tidak ditindaklanjuti. 1 orang membahas permasalahan dalam KSM dan ditindaklanjuti. Dan 13 orang sama sekali tidak pernah melakukan pembahasan masalah kritis.  Frekuensi menabung di kelompok/MBR ada yaitu 17 orang dgn frekuensi 2 minggu sekali  Besaran tabungan < Rp. 50.000 – Rp. 100.000 sebanyak 28 orang dan >Rp. 100. 000 sebanyak 2 orang  Rekening tabungan MBR yang masuk anggota KSM sebanyak 21 orang tidak memiliki rek. Tabungan. 4 orang sudah memiliki rek. Tabungan.  Pencatatan kelompok minimal 1x sebulan sebanyak 24 orang  Aturan Kelompok tertulis tapi tidak dilakukan sebanyak 8 orang anggota KSM, tidak tertulis 16 orang, dan tertulis & dilakukan sebanyak 1 orang  MBR yang melakukan pinjaman dengan besaran maksimal Rp. 3Jt sebanyak 25 orang dengan angsuran pembiayaan 1 bulan sekali.  143 MBR (orang) tidak pernah bermitra dengan pihak lain dalam usahanya  MBR lebih banyak pada sektor usaha informal dengan omzet usaha yang minim tanpa memiliki perencanaan pemasaran yang baik  MBR memiliki usaha skala kecil dan menengah  Pemanfaatan dana bergulir dari UPK tidak maksimal sehingga akses keuangan pada UPK tertutup  Sosialisasi yang kurang kepada MBR tentang pentingnya berkelompok dan berdiskusi  Semua MBR yang sudah memiliki usaha belum mampu mengembangkan usahanya  Penyediaan kawasan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat MBR sangat cocok diterapkan melihat kondisi pasar didaerah mangasa  Sosialisasi tentang pentingnya dan keuntungan dalam berkelompok usaha  Pelatihan peningkatan kapasitas utamanya dalam pengelolaan usaha kecil menengah  Sosialisasi tentang pentingnya mengakses lembaga keuangan dalam rangka menambah kapasitas usaha 3 Infrastuktur  Mayoritas MBR sebanyak 84 orang memanfaatkan rumahnya sebagai tempat usaha seperti jual barang campuran, jual makanan jadi, dll. sebanyak 61 tidak memiliki bangunan utk menjalankan usahanya (berkelililng). 1 orang memiliki usaha di lokasi pasar musiman.  134 MBR yang melakukan usaha masih menggunakan alat produksi tradisional. 8 orang melakukan kombinasi menggunakan alat produksi tradisional dan modern serta 1 orang menggunakan alat modern  Kel. Mangasa adalah kelurahan padat penduduk yang ditempati berbagai elemen masyarakat dan berbagai sektor usaha serta beberapa lembaga pendidikan  Pasar tradisional, dengan kondisi tidak permanen berada disisi jalan.  Mayoritas Masih menggunakan alat tradisional sehingga kuantitas produksi masih kurang  Pasar perlu direlokasi kemudian ditata dengan baik  Diperlukan modernisasi peralatan sehingga mampu memproduksi lebih banyak dengan waktu singkat  Penyediaan bangunan pasar yang permanen dan tertata rapi  Penyediaan sarana dan prasarana yang modern bagi usaha pabrik roti dan produksi oven HAL . iv.12
No Pentagonal Aset Jabawan Tiap Hasil Sub Aspek Pentagonal Kajian dan Analisis Potensi Masalah Kebutuhan Kegiatan 4 Keuangan  Mayoritas MBR mempunyai aset kurang dari Rp.10.000.000  MBR dengan mata pencaharian pada sektor perdagangan (145 orang) omzet perbulannya dibawah Rp.5.000.000/bulan  Keuntungan usaha perbulan MBR dibawah <10%  Sebanyak 2 MBR mempunyai tenaga kerja dalam usahanya antara 1 s/d 2 orang  Terdapat Pembukuan/kas harian MBR dengan system sederhana sebanyak 13 orang dan selebih nya tidak memiliki pencatatan harian.  Beberapa usaha dari MBR mulai berkembang   Masyarakat MBR tidak sepenuhnya mengetahui tentang peran dan fungsi UPK  Masih minimnya pendapatan MBR yang memiliki usaha  Di dalam melaksanakan dan melakukan kegiatan usahanya MBR yang memiliki pembukuan dalam usahanya masih minim  Kurangnya modal usaha sehingga usaha MBR tidak berkembang dengan positif  Sosialisasi dan penguatan terhadap masyarakat tentang keuntungan dan pentingnya beriwirausaha  Penambahan modal dalam usaha MBR   Pelatihan manajemen/pengelol aan keuangan  Pelatihan kewirausahaan yang spesifik disertai dengan pengadaan alat-alat yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha 5 Sumber Daya Alam  Pola usaha yang dilakukan MBR sebanyak 137 orang sangat bergantung kepada alam, 4 orang tergantung alam dan menggunakan teknologi, dan 1 orang MBR memiliki pola usaha modern  Sumber bahan baku MBR sebanyak 10 orang didapatkan dari bahan baku lokal atau sekitar 7% dari total MBR  Terdapat usaha pabrik roti dan produksi usaha oven yang menggunakan bahan baku local  Terdapat potensi ecenggondok di sepanjang sungai jeneberang  Bahan baku local kurang berkulitas  Eceng gondok merupakan gulma untuk habitat sugai, serta mengganggu jalur transportasi sungai Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola eceng gondok  Pelatihan pembuatan produk turunan eceng gondok HAL . iv.13
Dari tahun ketahun jumlah MBR terus meningkat, hal ini menjadi ancaman didalam penanganan kumuh dikelurahan Mangasa. Bukannya menjadi sejahtera, justru bisa menjadi masyarakat terbelakang, jika mayoritas sumber daya manusianya tidak memiliki keahlian dan berpendidikan rendah. Pendidikan menjadi bidang prioritas utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM), agar semua sumber daya dapat ditata dan dimanfaatkan dengan baik. Peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan tidak bisa dilepaskan dari minat baca yang dimiliki. Untuk mendorong hal tersebut, dibutuhkan suatu model pembelajaran keaksaraan bersifat komprehensif, yang bukan hanya sekedar belajar menulis, berhitung dan membaca, akan tetapi mampu menyediakan layanan pendidikan non formal yang mampu menjadi solusi untuk mengatasi masalah rendahnya kreativitas, sulitnya akses informasi oleh masyarakat serta rendahnya pengetahuan akibat kurangnya minat membaca. Selain dari pada itu, kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan harus mengarah pada peningkatan tata kelola penyelengaraan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat umumnya.  Kampung Literasi Konsep kampung literasi mampu menjadi sebuah solusi dari kondisi dan permasalahan tersebut. Kampung literasi sendiri merupakan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan maju, mandiri serta melek aksara. Pemerintah bekerjasama dengan organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat harus membangun sebuah kampung yang diharapkan mampu menyediakan layanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, budaya, seni, ekonomi (meliputi pertanian, perikanan dan perdagangan), kesehatan, teknologi dan informasi. Konsep kampung literasi ini, diharapkan mampu menjadi sarana pendidikan non formal bagi masyarakat dan menjadikan masyarakat yang memiliki kemampuan individu untuk merancang dan mempersiapkan masa depan menjadi lebih baik dengan tersedianya taman baca masyarakat (TBM), pojok baca, gardu baca serta warung baca yang didukung fasilitas penunjang lainnya seperti wifi gratis untuk masyarakat. Prinsip dasar dari kampung literasi adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Hal ini berarti pembangunan kampung literasi bertujuan memberikan layanan didasarkan atas prakarsa berbagai pihak yakni, pemerintah, lembaga/ organisasi, masyarakat serta tokoh – tokoh masyarakat. Pembangunan kampung literasi diawali dengan pembanguan Taman Bacaan, Perpustakaan kampong, Pojok Baca, yang kemudian dilengkapi dengan jaringan internet dan sumber informasi pendukung lainnya untuk masyarakat, didalamnya terdapat berbagai pengetahuan termasuk informasi mengenai potensi SDM, SDA, ekonomi dan budaya daerah setempat. Tahapan selanjutnya adalah mensosisalisasikan kampung literasi kepada masyarakat, dilakukan melalui publikasi di media masa maupun media cetak lainnya, termasuk seminar, spanduk, brosur dan bentuk publikasi lainnya. Pembangunan kampung Literasi harus disertai ruang – ruang pendukung seperti Mushala & Taman Bermain Anak, yang bukan hanya menekankan pada pembentukan kecerdasan intelektual semata, tapi diikuti dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Setelah terbentuknya kampung literasi yang dikelola oleh masyarakat dan organisasi kepemudaan, maka perlu disusun program – program dan kegiatan yang menekankan pada peningkatan kualitas masyarakat setempat berbasis kearifan lokal. Di antara program yang mesti ada di kampung literasi adalah pembelajaran digital, pembelajaran budaya dan sastra, pembelajaran budaya baca pada media cetak dan elektronik serta diskusi atau dialog. Semua program dan kegiatan tersebut pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat sekitar supaya bisa membangun kualitas hidup dan lingkungan yang lebih baik. HAL . iv.14
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa
RPLP Kelurahan Mangasa

Recomendados

Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Joy Irman
 
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungaiPedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungaisidaltaru
 
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) SampahStasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) SampahJoy Irman
 
Opsi Teknologi Pengelolaan Persampahan
Opsi Teknologi Pengelolaan PersampahanOpsi Teknologi Pengelolaan Persampahan
Opsi Teknologi Pengelolaan Persampahaninfosanitasi
 
Propil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassarPropil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassarArham Bahar
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatSugeng Budiharsono
 
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatTPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatJoy Irman
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Fitri Indra Wardhono
 

Recomendados

Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Joy Irman
 
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungaiPedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungaisidaltaru
 
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) SampahStasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) SampahJoy Irman
 
Opsi Teknologi Pengelolaan Persampahan
Opsi Teknologi Pengelolaan PersampahanOpsi Teknologi Pengelolaan Persampahan
Opsi Teknologi Pengelolaan Persampahaninfosanitasi
 
Propil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassarPropil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassarArham Bahar
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatSugeng Budiharsono
 
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatTPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatJoy Irman
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Fitri Indra Wardhono
 
Bappenas ksppn
Bappenas ksppnBappenas ksppn
Bappenas ksppnMellianae Merkusi
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerahhenny ferniza
 
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESA
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESAMetodologi dan Pengukuran SDGs DESA
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESATV Desa
 
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...Joy Irman
 
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)Oswar Mungkasa
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanKebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanJoy Irman
 
Definisi dan Istilah dalam Penanganan Sampah
Definisi dan Istilah dalam Penanganan SampahDefinisi dan Istilah dalam Penanganan Sampah
Definisi dan Istilah dalam Penanganan SampahJoy Irman
 
Rumah Layak Huni
Rumah Layak HuniRumah Layak Huni
Rumah Layak HuniNurul Angreliany
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)Joy Irman
 
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan PersampahanJoy Irman
 
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbah
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbahKriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbah
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbahJoy Irman
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
 
Kebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaan
Kebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaanKebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaan
Kebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaanJoy Irman
 
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGRENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGAnton Riyanto
 
Presentation for CSR Proposal P&G Indonesia
Presentation for CSR Proposal P&G Indonesia Presentation for CSR Proposal P&G Indonesia
Presentation for CSR Proposal P&G Indonesia Iman Tauffany
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanianushfia
 
110724 laporan pendahuluan
110724 laporan pendahuluan110724 laporan pendahuluan
110724 laporan pendahuluanYudi Arimbawa
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 
Rpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensariRpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensariraflydirgantara2
 
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRProgram KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRAdvisory Specialist for P2KP
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerahhenny ferniza
 
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESA
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESAMetodologi dan Pengukuran SDGs DESA
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESATV Desa
 
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...Joy Irman
 
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)Oswar Mungkasa
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanKebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanJoy Irman
 
Definisi dan Istilah dalam Penanganan Sampah
Definisi dan Istilah dalam Penanganan SampahDefinisi dan Istilah dalam Penanganan Sampah
Definisi dan Istilah dalam Penanganan SampahJoy Irman
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)Joy Irman
 
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan PersampahanJoy Irman
 
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbah
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbahKriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbah
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbahJoy Irman
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
 
Kebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaan
Kebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaanKebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaan
Kebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaanJoy Irman
 
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGRENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGAnton Riyanto
 
Presentation for CSR Proposal P&G Indonesia
Presentation for CSR Proposal P&G Indonesia Presentation for CSR Proposal P&G Indonesia
Presentation for CSR Proposal P&G Indonesia Iman Tauffany
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanianushfia
 
110724 laporan pendahuluan
110724 laporan pendahuluan110724 laporan pendahuluan
110724 laporan pendahuluanYudi Arimbawa
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 

La actualidad más candente (20)

Bappenas ksppn
Bappenas ksppnBappenas ksppn
Bappenas ksppn
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
 
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESA
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESAMetodologi dan Pengukuran SDGs DESA
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESA
 
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...
 
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanKebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
 
Definisi dan Istilah dalam Penanganan Sampah
Definisi dan Istilah dalam Penanganan SampahDefinisi dan Istilah dalam Penanganan Sampah
Definisi dan Istilah dalam Penanganan Sampah
 
Rumah Layak Huni
Rumah Layak HuniRumah Layak Huni
Rumah Layak Huni
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
 
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
 
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbah
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbahKriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbah
Kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur air limbah
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
 
Kebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaan
Kebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaanKebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaan
Kebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaan
 
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGRENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG
 
Presentation for CSR Proposal P&G Indonesia
Presentation for CSR Proposal P&G Indonesia Presentation for CSR Proposal P&G Indonesia
Presentation for CSR Proposal P&G Indonesia
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
 
110724 laporan pendahuluan
110724 laporan pendahuluan110724 laporan pendahuluan
110724 laporan pendahuluan
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 

Similar a RPLP Kelurahan Mangasa

Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRProgram KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRAdvisory Specialist for P2KP
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabarAdvisory Specialist for P2KP
 
BUKU PANDUAN DAK PPKT TA. 2024.pdf
BUKU PANDUAN DAK PPKT TA. 2024.pdfBUKU PANDUAN DAK PPKT TA. 2024.pdf
BUKU PANDUAN DAK PPKT TA. 2024.pdfBernarddefretes1
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Adelfios Andyka Fatra
 
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
 
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanCIFOR-ICRAF
 
Konsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEM
Konsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEMKonsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEM
Konsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEMFitri Indra Wardhono
 
Kenapa apa bagaimana p2kp
Kenapa apa bagaimana p2kpKenapa apa bagaimana p2kp
Kenapa apa bagaimana p2kpMass Broo
 
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayaRkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayahasanadjo
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanAulia Arif
 
Kebijakan penyelenggaraan grlk
Kebijakan penyelenggaraan grlkKebijakan penyelenggaraan grlk
Kebijakan penyelenggaraan grlkPEMPROP JABAR
 
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUSurat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUAdvisory Specialist for P2KP
 
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)Se djck pedoman_umum_kotaku (1)
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)Andy Safa
 
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di IndonesiaCIFOR-ICRAF
 

Similar a RPLP Kelurahan Mangasa (20)

Rpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensariRpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensari
 
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRProgram KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
 
BUKU PANDUAN DAK PPKT TA. 2024.pdf
BUKU PANDUAN DAK PPKT TA. 2024.pdfBUKU PANDUAN DAK PPKT TA. 2024.pdf
BUKU PANDUAN DAK PPKT TA. 2024.pdf
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
 
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
 
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
 
ppt 123.pptx
ppt 123.pptxppt 123.pptx
ppt 123.pptx
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
 
Konsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEM
Konsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEMKonsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEM
Konsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEM
 
Kenapa apa bagaimana p2kp
Kenapa apa bagaimana p2kpKenapa apa bagaimana p2kp
Kenapa apa bagaimana p2kp
 
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayaRkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
Kabar jkpp 21
Kabar jkpp 21Kabar jkpp 21
Kabar jkpp 21
 
Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21
 
Kebijakan penyelenggaraan grlk
Kebijakan penyelenggaraan grlkKebijakan penyelenggaraan grlk
Kebijakan penyelenggaraan grlk
 
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUSurat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
 
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)Se djck pedoman_umum_kotaku (1)
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)
 
20160610 perubahan paradigma program KOTAKU rev
20160610 perubahan paradigma program KOTAKU rev20160610 perubahan paradigma program KOTAKU rev
20160610 perubahan paradigma program KOTAKU rev
 
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
 

Último

DATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.ppt
DATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.pptDATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.ppt
DATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.pptmuhammadarsyad77
 
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdfTaufikTito
 
Hasil wawancara usaha lumpia basah tugas PKWU
Hasil wawancara usaha lumpia basah tugas PKWUHasil wawancara usaha lumpia basah tugas PKWU
Hasil wawancara usaha lumpia basah tugas PKWUDina396887
 
PERTEMUAN 4 himpunan dan fungsi logika fuzzy.ppT
PERTEMUAN 4 himpunan dan fungsi logika fuzzy.ppTPERTEMUAN 4 himpunan dan fungsi logika fuzzy.ppT
PERTEMUAN 4 himpunan dan fungsi logika fuzzy.ppTYudaPerwira5
 
materi konsep dan Model TRIASE Bencana.pptx
materi konsep dan Model TRIASE Bencana.pptxmateri konsep dan Model TRIASE Bencana.pptx
materi konsep dan Model TRIASE Bencana.pptxZullaiqahNurhali2
 
Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptx
Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptxBimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptx
Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptxjannenapitupulu18
 
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).pptSIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).pptEndangNingsih7
 
RESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptx
RESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptxRESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptx
RESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptxmirzagozali2
 
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.pptKeracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.pptDIGGIVIO2
 
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptxAbidinMaulana
 
Diac & Triac untuk memenuhi tugas komponen
Diac & Triac untuk memenuhi tugas komponenDiac & Triac untuk memenuhi tugas komponen
Diac & Triac untuk memenuhi tugas komponenBangMahar
 
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerjaContoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerjaIniiiHeru
 
contoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjana
contoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjanacontoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjana
contoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjanaNhasrul
 
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIF
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIFPPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIF
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIFFPMJ604FIKRIRIANDRA
 
Alur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdf
Alur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdfAlur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdf
Alur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdfPemdes Wonoyoso
 
PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC
PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCCPERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC
PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCCabairfan24
 
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdshKISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdshDosenBernard
 
undang undang penataan ruang daerah kabupaten bogor
undang undang penataan ruang daerah kabupaten bogorundang undang penataan ruang daerah kabupaten bogor
undang undang penataan ruang daerah kabupaten bogorritch4
 

Último (20)

DATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.ppt
DATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.pptDATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.ppt
DATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.ppt
 
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
 
Hasil wawancara usaha lumpia basah tugas PKWU
Hasil wawancara usaha lumpia basah tugas PKWUHasil wawancara usaha lumpia basah tugas PKWU
Hasil wawancara usaha lumpia basah tugas PKWU
 
PERTEMUAN 4 himpunan dan fungsi logika fuzzy.ppT
PERTEMUAN 4 himpunan dan fungsi logika fuzzy.ppTPERTEMUAN 4 himpunan dan fungsi logika fuzzy.ppT
PERTEMUAN 4 himpunan dan fungsi logika fuzzy.ppT
 
materi konsep dan Model TRIASE Bencana.pptx
materi konsep dan Model TRIASE Bencana.pptxmateri konsep dan Model TRIASE Bencana.pptx
materi konsep dan Model TRIASE Bencana.pptx
 
Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptx
Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptxBimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptx
Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptx
 
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).pptSIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
 
RESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptx
RESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptxRESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptx
RESUME KEWARGANEGARAAN_7 DAN 9._tugas ke 2pptx
 
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.pptKeracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
 
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
 
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotecAbortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
 
Diac & Triac untuk memenuhi tugas komponen
Diac & Triac untuk memenuhi tugas komponenDiac & Triac untuk memenuhi tugas komponen
Diac & Triac untuk memenuhi tugas komponen
 
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerjaContoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
 
contoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjana
contoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjanacontoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjana
contoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjana
 
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIF
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIFPPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIF
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIF
 
Alur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdf
Alur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdfAlur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdf
Alur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdf
 
PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC
PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCCPERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC
PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC_PERMEN518_HSNCC
 
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdshKISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
 
undang undang penataan ruang daerah kabupaten bogor
undang undang penataan ruang daerah kabupaten bogorundang undang penataan ruang daerah kabupaten bogor
undang undang penataan ruang daerah kabupaten bogor
 
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
 

RPLP Kelurahan Mangasa

  • 1. RPLP KEL. MANGASA Tahun Anggaran 2018 Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Kota Makassa
  • 2. LEMBAR PENGESAHAN PENYEPAKATAN DOKUMEN RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RPLP) KELURAHAN MANGASA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR Pada hari ini, senin, tanggal sebelas bulan juni tahun dua ribu delapan belas, telah diadakan penyepakatan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) sebagai hasil perencanaan partisipatif masyarakat melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) ini, akan menjadi acuan penataan lingkungan permukiman baik pencegahan kumuh maupun peningkatan kualitas permukiman pada kawasan prioritas Kelurahan Mangasa, yang direncanakan untuk masa 5 (lima) tahun (2018 – 2022). Demikian penyepakatan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) ini dibuat dan ditandatangani secara bersama untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat Kelurahan Mangasa. Makassar, 2018 Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri Kel. Mangasa Muntu, ST Koordinator BKM Lurah Kel. Mangasa ( ) NIP:……………………………………………………………………………. Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) Kel. Mangasa Firdaus, ST Ketua TIPP
  • 3. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil, yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) sehingga dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Mangasa dapat terselasaikan. Disadari sepenuhnya, apa yang tersaji dalam dokumen RPLP ini masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, namun kami berupaya untuk sebisa mungkin menyajikan gambaran permasalahan, analisa, konsep, strategi pengembangan dan rencana program dari kondisi real Kelurahan Mangasa yang ada dilapangan. Substansi dari isi dokumen RPLP ini, adalah harapan dan cita-cita dari seluruh masyarakat Kelurahan Mangasa yang mendambakan sebuah lingkungan yang tertata dengan baik sesuai Visi Pembangunan Permukimannya ““Mewujudkan Masyarakat yang memiliki kepedulian dalam program kawasan kumuh permukiman sesuai kondisi lingkungan sekitarnya.“ ” Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), kembali membawa semangat dan spirit baru bagi kami selaku warga Kota Makassar pada umumnya dan Kelurahan Mangasa pada khususnya, dimana melalui program Kotaku, tergambar dengan jelas arah pembangunan yang akan dituju dimana Rencana pembangunan yang tertuang dalam rencana investasi program adalah merupakan kebutuhan yang akan menyelesaikan seluruh persoalan permukiman di Kelurahan Mangasa. Akhirnya, ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan Dokumen RPLP, mulai dari proses pendataan sampai pada penyusunan dokumen. Semoga Allah Rabbul jalil memberikan limpahan rahmatnya bagi kita semua, Amin Makassar, 2018 Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri Kel. Mangasa Muntu, ST Koordinator BKM
  • 4. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN C. CAKUPAN WILAYAH PERENCANAAN D. METODE PELAKSANAAN E. OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN KAJIAN KEBIJAKAN A. KAJIAN PENATAAN RUANG B. KAJIAN RENCANA PEMBANGUNAN C. KAJIAN RENCANA SEKTORAL KONDISI EKSISTING A. GAMBARAN UMUM KELURAHAN B. PROFIL PERMUKIMAN KELURAHAN MANGASA C. DELENIASI KUMUH KELURAHAN MANGASA D. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN MANGASA E. SEBARAN LOKASI BERPOTENSI KUMUH F. IDENTIFIKASI PRIORITAS PENANGANAN KELURAHAN MANGASA KONSEP DAN STRATEGI A. KONSEP PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH B. KONSEP PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH RENCANA AKSI PROGRAM A. RUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH B. SKENARIO PENTAHAPAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH C. RENCANA INVESTASI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH D. MEMORANDUM PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH E. CAPAIAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH F. PENAPISAN SAVEGUARD RENCANA AKSI PROGRAM A. SITEPLAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH B. RENCANA TEKNIS PENATAAN PERMUKIMAN C. RENCANA PENANGANAN RTLH D. RENCANA PENANGANAN JALAN LINGKUNGAN E. RENCANA PENANGANAN DRAINASE LINGKUNGAN F. RENCANA PENANGANAN AIR MINUM G. RENCANA PENANGANAN AIR LIMBAH H. RENCANA PENANGANAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN I. RENCANA TAMAN BACA MASYARAKAT J. RENCANA KAWASAN EKONOMI RENCANA TINDAK LANJUT A. RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN B. ATURAN BERSAMA
  • 5. Kota adalah masa depan. Definisi sederhana inilah yang kemudian mendasari fenomena urbanisasi terus berlangsung hingga saat ini. Fenomena urbanisasi sudah mejadi hal yang lumrah terjadi di kawasan perkotaan, dimana orang berduyun-duyun pergi ke kota untuk mencari peluang ekonomi dengan memanfaatkan pemusatan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Urbanisasi mendorong Kota untuk segera beradaptasi baik secara alamiah maupun terencana dengan baik. Kecenderungan perkembangan pembangunan di kawasan perkotaan, dalam jangka panjang tentu akan memiliki implikasi terhadap kehidupan penduduk dengan adanya isu keterbatasan sumber daya alam serta isu keberlanjutan lingkungan. Dewasa ini, kota Makassar terus berkembang dengan pesat baik dari segi pembangunan fisik, aktifitas ekonomi serta kehidupan sosial penduduk. Hal tersebut berkaitan erat dengan upaya Pemerintah Kota untuk memperbaiki standar kehidupan masyarakat melalui penyediaan sarana hunian yang didukung dengan infrastruktur memadai dengan harga murah . Namun dalam realitanya saat ini, Kota Makassar dinilai belum mampu mengakomodir hal tersebut, sehingga berdampak pada tumbuhnya kawasan permukiman kumuh didaerah-daerah tepian, yang cenderung mengarah ke kawasan lindung, salahsatu diantaranya pertumbuhan kawasan permukiman kumuh disepanjang Sempadan Sungai Je’neberang. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Makassar melalui SK Walikota No. 050.05/1341/kep/IX/2014 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Makassar. menetapkan deleniasi kumuh yang tersebar di 103 kawasan dengan total luasan 740,10 Ha. Dengan adanya deleniasi tersebut Pemerintah Kota Makassar memiliki target yang nyata dalam menuntaskan permukiman kumuh. Dalam penanganannya pemerintah Kota Makassar tidak berjalan sendiri, pemerintah tingkat pusat hingga kelurahan serta masyarakat bersama-sama menuntaskan permukiman kumuh. Upaya kolaborasi akan terus digalakkan untuk mengakselerasi penuntasan permukiman kumuh sesuai dengan target Nasional “ 0 Ha Kumuh di Tahun 2019”. Sebagai satu kesatuan wilayah, pemerintah Kelurahan Mangasa bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri perlu melakukan hal yang sama secara sinergi dan berkolaborasi untuk merumuskan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya. Program tersebut tentunya harus terintegrasi dengan dokumen diatasnya mulai dari tingkat Kecamatan hingga Kota. Melalui Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) kelurahan Mangasa, perencanaan akan terkoneksi dengan sistem perencanaan penanganan permukiman kumuh kota Makassar, selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Kota Makassar A. LATARBELAKANG HAL . I.1
  • 6. HAL . I.2 b. maksud, Tujuan dan sasaran Maksud penyusunan RPLP adalah untuk memberikan landasan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Mangasa yang terintegrasi dengan Penanganan permukiman kumuh Kota Makassar. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk merumuskan justifikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Mangasa, berikut dengan rumusan konsep dan rencana aksi penangan an permukiman kumuh. Sasaran untuk mencapai tujuan :  Tersusunnya pemutakhiran profil permukiman kumuh Kelurahan Mangasa (penajaman dan updating);  Tersusunnya grand design dan strategi penanganan kumuh dengan mempertimbangkan karateristik dan tipologi permukiman Kelurahan  Tersusunnya rencana tidak lanjut dalam pengelolaan kawasan permukiman  Terintegrasinya program dan kegiatan penanganan kumuh oleh berbagai pihak dalam bentuk rencana investasi;  Tercapainya kemandirian (konsep self-help) kapasitas pemerintah kelurahan dan BKM untuk lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Mangasa  Terlaksananya upaya penanganan yang komprensif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;  Terjalinnya kerja sama dan korodinasi yang sinergis antara masyarakat dan pemerintahan bersama-sama pihak yang terkait didalam upaya penanganan kumuh yang berkelanjutan; c. Cakupan wilayahperencanaan Kel. Mangasa Wilayah perencanaan berada di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar merupakan salah satu wilayah di sisi Selatan wilayah Kota Makassar yang berjarak sekitar 8 Km. Secara Geografis, Kelurahan Mangasa terletak antara 119º 43’ 72,42” BT dan 5º 18’ 21,86” LS
  • 7. HAL . I.3 d. Metode pelaksanaan e. Output/keluaran kegiatan Persiapan Gambar I.1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Tertanganinya kawasan permukiman kumuh, secara komprehensif dan tuntas sesuai target 0 Ha di Tahun 2019. 1 2 3 Meningkatkan kapasitas masyarakat (BKM, KSM, dan kelompok masyarakat) dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh Terpadunya program/kegiatan lintas pemangku kebijakan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Tersusunnya rencana dan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan komitmen bersama, terkait tugas dan wewenang pemangku kepentingan dalam upaya penanganan kawasan permukiman. 4 5 Gambar I.2. Output Kegiatan
  • 8. Gambar II.1. Diagram Kajian Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Mangasa Kajian kebijakan dilakukan bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh ditinjau dari masing-masing dokumen perencanaan yang ada di Kota Makassar. Kemudian kebijakan tersebut didudukkan pada deleniasi kawasan permukiman kumuh Kelurahan Mangasa. Kajian ini menggunakan content analysis HAL . iI.1
  • 9. HAL. iI.2 K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N P E R M U K I M A N P E R K O T A A N A. Kajianrencana penataanruang Berdasarkan hirarki pusat pelayanan yang tertuang di dalam Struktur Ruang Kota Makassar, Kelurahan Mangasa menjadi bagian dalam Sub PPK IX. Yang diarahkan untuk pengembangan kawasan permukiman kepadatan tinggi. 2. Struktur Ruang Gambar II.3. Peta Pola Ruang Permukiman Perdagangan & Jasa Pendidikan Perkantoran Legenda: Merujuk pada arahan rencana pola ruang Kota Makassar, Kelurahan Mangasa diarahkan untuk mengembangkan fungsi, Permukiman (khususnya Permukiman Kepadatan Tinggi), Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Perkantoran. Selain di peruntukkan sebagai Kawasan Budididaya, Kel.. Mangasa juga di tetatpkan sebagai Kawasan Lindung, Khususnya 1. Pola Ruang Gambar II.2. Peta Struktur Ruang Aspek Arah Kebijakan Bangunan Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah. Drainase Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sistem saluran drainase primer AREA III (wilayah timur kota) Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan rawan banjir Air Bersih Pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi unit distribusi air minum Persampahan Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Persampahan Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sistem pengangkutan persampahan Proteksi Kebakaran Pembangunan hidran air RTH Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi RTH publik pada kawasan kota yang sudah terbangun. Arah Kebijakan Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam RTRW Kota Makassar 2015-2035 Sempadan Sungai RTH HAL . iI.2
  • 10. b. KajianRencana pembangunan K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N P E R M U K I M A N P E R K O T A A N 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar ” Makassar Sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa Yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat” 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Dokumen Visi dan Misi Arah Kebijakan RPJM Makassar 2014- 2019 Visi: Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal Misi: • Mewujudkan warga kota yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan bermartabat • Mewujudkan ruang kota yang ramah lingkungan • Mewujudkan kehidupan warga kota yang harmonis, dinamis, demokratis dan taat hukum Mewujudkan permukiman sehat bagi masyarakat  Peningkatan kualitas dan kelayakan huni perumahan rakyat  Peningkatan akses air bersih Pemenuhan sistem drainase berbasis jaringan dalam penanganan banjir Inspeksi, pembangunan dan pemeliharaan jalan-jembatan Peningkatan luas dan sebaran RTH Pengendalian pencemaran Pembangunan perumahan korban bencana Pengembangan sistem, jaringan perpipaan terpadu dalam pelayanan air bersih Fasilitasi sertifikasi tanah dan penyelesaian sengketa tanah negara HAL . iI.3
  • 11. c. KajianRencana sektoral K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N P E R M U K I M A N P E R K O T A A N “Permukiman dan Infrastruktur Ramah Lingkungan berlandas Kearifan Lokal” 1. Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Makassar 1. Pengembangan Kawasan Permukiman 2. Penataan Bangunan dan Lingkungan Serta Penyiapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3. Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Prioritas 4. Penanganan dan Pengelolaan Prasarana Persampahan Kawasan Permukiman Prioritas 5. Peningkatan Pelayanan Prasarana Air Minum Kawasan Permukiman Prioritas 6. Peningkatan dan Pembangunan Serta Normalisasi Prasarana Jaringan Drainase Kawasan Permukiman Prioritas 7. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Prasarana Air Limbah Buangan 8. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas 9. Peningkatan Pola Kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Pengembangan Permukiman Prioritas 10. Keterpaduan Pembiayaan Dalam Pembiayaan Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas 11. Pengembangan Kegiatan Usaha dan Dukungan Modal Usaha Dan Bantuan Perbaikan Hunian Masyarakat 12. Pelibatan masyarakat dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman Prioritas Hasil kajian Dokumen SPPIP, menunjukkan bahwa Kelurahan Mangasa tidak masuk dalam deliniasi Kawasan Prioritas. Namun keberadaannya tak dapat dipisahkan dalam upaya penanganan permukiman kumuh di Kota Makassar. Maka dari itu, berdasarkan Visi dan Misi pengembangan perumahan dan permukiman Kota Makassar, arah kebijakan pengembangannya sebagai berikut: 2. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Makassar “Terwujudnya image/karakter kawasan permukiman melalui pengembangan kawasan permukiman yang terpadu, berimbang, aman, nyaman, dan berkelanjutan” 1. Prioritas penanganan kawasan kumuh akan dilihat dari tingkat kekumuhan kawasan tersebut. 2. Pendekatan penanganan dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan atau peremajaan permukiman kumuh yang memadukan konsep TRIDAYA dalam pelaksanaannya. Pendekatan TRIDAYA mencakup: a. Pemberdayaan sosial kemasyarakatan yaitu suatu proses untuk menyiapkan masyarakat (individu maupun kelompok) dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengelola serta memelihara program. b. Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi yang berbasiskan ekonomi keluarga dan kelompok usaha bersama. c. Pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan yang dilakukan yang secara optimal agar dapat mendukung pilihan yang dikehendaki oleh masyarakat. Kebijakan terkait dengan penanganan kawasan permukiman padat dan kumuh, sebagai berikut: HAL . iI.4
  • 12. Deleniasi Kumuh SK Walikota K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N P E R M U K I M A N P E R K O T A A N Alur Penetapan Deleniasi Kumuh Kelurahan Mangasa 3. Slum Improvement Action Plan (SIAP) SK Walikota No. 050.05/1341/kep/IX/2014 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Makassar, tersebar di 103 kawasan dengan total luasan 740,10 Ha. Salah satu diantaranya berada di Kelurahan Mangasa, yang mencakup 3 RW/9 RT dengan luas 17.6 Ha. - RW 001/RT002 dan 003; - RW002/RT001,006 dan 007 - RW04/RT001,002,003 dan0 04 Pada Tahun 2016 dilakukan verifikasi pada deleniasi kawasan kumuh se-Kota Makassar sebagai rankaian dalam penyusunan Dokumen Siap. Luasan kawasan kumuh Kelurahan Mangasa tidak mengalami perubahan luasan. Diakhir tahun 2017 oleh Kementerian PU melakukan validasi terhadap target pengurangan kumuh tahun 2019, ditetapkan luas deleniasi kumuh Kelurahan Mangasa sebesar 22.71 Ha. Berdasarkan hasil kajian dokumen SIAP, Kelurahan Mangasa masuk dalam Konstalasi Kawasan Mangasa-Parangtambung. Dengan kategori Kumuh Sedang, dengan tipologi Permukiman Kumuh Dataran Rendah, yang berada pada sub urban dengan rencana kawasan permukiman kepadatan tinggi HAL . iI.5
  • 13. K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N P E R M U K I M A N P E R K O T A A N Sektor Air Limbah 4. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Makassar 2017-2021 Kelurahan Mangasa masuk dalam kategori Area Beresiko Sedang. Dalam penanganannya Kel. Mangasa masuk dalam Zona 2, yang pengelolaan air limbahnya diarahkan untuk mengembangkan SPAL Terpusat Skala Kawasan Kelurahan Mangasa masuk dalam kategori Area Beresiko Rendah. Dalam penanganannya Kel. Mangasa masuk dalam Prioritas 2, yang merupakan area pusat pelayanan dan kawasan permukiman padat yang harus ditangani secara jangka pendek dengan opsi pengembangan pelayanan persampahan hingga 100% dengan metode pengumpulan langsung (RT-TPS-TPA) Gambar II.5. SSK Kelurahan Mangasa Tujuan Sasaran Data Dasar Terpenuhinya akses sarana air limbah yang layak tersedianya sarana dan prasarana bagi RT yang belum memiliki akses air limbah dari 1,3% menjadi 0 % sampai tahun 2019 Masih sekitar 1,3% rumah tangga di Makassar belum memiliki sarana dan prasarana air limbah. menurunkan tingkat pencemaran air tanah yang disebabkan oleh septictank yang tidak kedap tersedianya sistem pengelolaan air imbah yang aman bagi lingkungan Masih sekitar 65% tangki septik rumah tangga di Kota Makassar yang tidak kedap (septik). Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Sektor Pesampahan Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Kelurahan Mangasa masuk dalam kategori Area Beresiko Sedang. Sektor Drainase Tujuan dan Sasaran Pengembangan Drainase Tujuan Sasaran Data Dasar Meningkatkan pengelolaan drainase kawasan permukiman dalam rangka meminimalisir banjir/genangan Tertanganinya kawasan permukiman yang bebas banjir/genangan pada tahun 2021 Berdasarkan Master Plan drainase masih sekitar 835,31 Ha terjadi genangan Tujuan Sasaran Data Dasar meningkatkan pengelolaan persampahan dalam rangka pengurangan timbulan sampah di TPA dan pemanfaatan sampah menjadi bernilai ekonomis Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan dan pengolahan sampah pada tahun 2019 Hanya 11 % Rumah tangga di Makassar yang melakukan pemilahan sampah. Deleniasi Kumuh SK Walikota HAL . iI.6
  • 14. K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N P E R M U K I M A N P E R K O T A A N Kondisi Saluran dan Outlet Drainase 5. Masterplan Drainase Kota Makassar Kelurahan Mangasa masuk dalam wilayah pelayanan Area III. Dalam wilayah ini dapat dikatakan hampir semua ruas jalan sudah memiliki sistem drainase dengan lebar 50 cm sampai 60 cm, tinggi antar 50 cm sampai 100 cm. Namun sebagian saluran masih ada yang berupa saluran tanah, tidak lagi berfungsi optimal disebabkan pendangkalan oleh endapan sedimen/ sampah. Gambar II.6. Masterplan Kelurahan Mangasa Daerah Genangan Wilayah ini dilintasi Kanal Jongaya sebagai saluran drainase utama. Yang pembuangan akhirnya bermuara ke Sungai Jeneberang Dalam dokumen Masterplan Drainase Kota Makassar, daerah genangan di Kelurahan Mangasa tidak disebutkan secara spesifik. Tapi Kelurahan Mangasa diidentifikasi menjadi salah satu penyumbang luas genangan di Kecamatan Tamalate dengan total luasan 28.24 Ha. Tamalate masuk dalam zona genangan sedang Penanganan Penanganan dilakukan disesuaikan dengan tingkat kerawananannya. Secara umum penanganan yang dilakukan pada wilayah yang masuk dalam zona genangan sedang sebagai berikut: • Normalisasi Saluran. • Pembangunan saluran interkoneksi • Peningkatan kapasitas saluran dan rekonstruksi serta pembersihan saluran dari sampah, sedimen, rumput dan tanaman pada saluran. • Pembangunan Resapan berpori. • Pembangunan Pintu air dan Pompa Deleniasi Kumuh SK Walikota HAL . iI.7
  • 15. K A J I A N K E B I J A K A N P E M B A N G U N A N P E R M U K I M A N P E R K O T A A N Tingkat Kerawanan: 6. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota Makassar 2016 Gambar II.7. Tingkat Kerawanan Kebakaran Kelurahan Mangasa Sangat Rawan Rawan Kurang Rawan Tidak Rawan Secara umum Kelurahan Mangasa rentan terjadinya bahaya kebakaran. Sebahagian wilayah Kelurahan masuk dalam kategori Rawan dan Sangat Rawan. Hampir secara keluruhan area yang masuk dalam kategori sangat rawan merupakan permukiman masyarakat dengan kepadatan tinggi. Hal tersebut semakin diperparah dengan belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran. Pelayanan Posko Kebakaran: Kelurahan Mangasa berada dalam area pelayanan Posko Utama yang berada di Jl. Ratulangi. Jarak antara Posko Kebakaran dengan Kelurahan Mangasa melebihi standar 2.5 km sehingga berdampak pada rentan waktu yang panjang dalam penanganan bencana kebakaran nantinya. Penanganan: • Pembangunan Posko Kebakaran untuk melayani Kecamatan Tamalate dan sekitarnya; • Penyediaan sarana proteksi kebakaran; • Pembentukan organisasi yang tanggap terhadap bencana kebakaran dilevel masyarakat.; BALAKAR (Barisan Laskar Pemadam Kebakaran). Merupakan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar yang lahir dari partisipasi masyarakat. Persyaratan Teknis Pembentukan BALAKAR • Pos Balakar, luas bangunan minimal 30 m², yang terdiri dari ruang alat, ruang istirahat. • Alat Pemadam Api Ringan (APAR); • Pompa Jinjing; • Slang Kebakaran 1,5 m”, panjang minimal 200 m; dan • Tandon Air, minimal 40 m³. HAL . iI.8
  • 16. Kelurahan Mangasa adalah salah satu dari 10 kelurahan yang berada di Kecamatan Tamalate, dengan kondisi topografi yang relatif datar yang berbatasan dengan: • Sebelah Utara : Kelurahan Gunung Sari • Sebelah Barat : Kelurahan Gunung Sari • Sebelah Timur : Kelurahan Mannuruki dan Parang Tambung • Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa Luas wilayah Kelurahan Mangasa adalah 154.38 Ha yang terbagi menjadi 13 RW dan 57 RT. Adapun luas wilayah masing-masing RW dapat dilihat pada tabel berikut: A. GambaranUmum Kelurahan 1. Kondisi Geografis Dan Administrasi Wilayah No RW Jumlah RT Luas (Ha) % 1 ORW 1 3 13.11 8.49 2 ORW 2 7 23.20 15.03 3 ORW 3 4 19.44 12.60 4 ORW 4 4 6.07 3.93 5 ORW 5 5 15.08 9.77 6 ORW 6 6 14.15 9.17 7 ORW 7 4 9.24 5.99 8 ORW 8 4 8.52 5.52 9 ORW 9 3 19.54 12.66 10 ORW 10 6 11.86 7.68 11 ORW 11 3 3.17 2.05 12 ORW 12 4 5.44 3.52 13 ORW 13 4 5.55 3.60 Jumlah 57 154.38 100 Tabel 3.1 Pembagian Administrasi Kelurahan Mangasa Sumber: Baseline 100-0-100 HAL . iiI.1 Gambar III.1. Tingkat Kerawanan Kebakaran Kelurahan Mangasa
  • 17. Kondisi Topografi 2. Kondisi Fisik Dasar Kondisi topografi wilayah Kelurahan Mangasa pada umumnya memiliki permukaan yang datar dan berada di tepi Pantai, sedang Kondisi umum untuk kelerengan di Kelurahan Mangasa berada pada ketinggian < 500 meter dari permukaan laut Karakter lahan pada umumnya berbentuk permukaan datar dan lahan yang sebagian pemukiman warga, kondisi tersebut dapat dilihat dari kemiringan lereng yang berada pada kisaran antara 0 – 2 % Kawasan kumuh berdekatan dengan kawasan pendidikan. Kondisi Geologi Secara geologi, Kelurahan Mangasa tersusun oleh endapan eluvial (pantai) berumur HOLOSEN, daya dukung rendah, morfologi pedataran dan bergelombang lemah, sebagian mengandung ‘minmirolinite’ sebagai Rawan Abrasi, Erosi dan Genangan Air, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan, perdagangan, pariwisata. Kondisi Hidrologi Kelurahan Mangasa dilintasi Sungai Jeneberang. Keberadaannya sangat mempengaruhi kondisi hidrologi di Kelurahan Mangasa, khususnya diwilayah sebelah selatan. Untuk kebutuhan air masyarakat banyak memanfaatkan air tanah dangkal dan air tanah dalam berupa sumur artesis. Umumnya hanya digunakan untuk mandi, cuci dan kakus. Sedangkan sumber air bersih untuk minum bersumber dari PDAM. Selain itu Di Kelurahan Mangasa masih ditemukan daerah-daerah yang mengalami genangan periodic sehingga sangat rentan banjir. 3. Kondisi Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kelurahan Mangasa cukup bervariasi. Ditinjau dari luas dari masing-masing fungsi, fungsi permukiman sangat dominan, persebarannya hamper diseluruh wilayah kelurahan.. Fungsi perdagangan dan jasa berada di posisi kedua, sebarannya, berada disepanjang koridor Jl. Sultan Alauddin dan Jl. Mallengkeri. Fungsi lainya tersebar dititik-titik strategis Kelurahan Mangasa. Gambar III.2. Peta Penggunaan Lahan HAL . iiI.2
  • 18. 4. Kondisi Demografi dan Kependudukan Keberadaan Kelurahan Mangasa yang merupakan Pintu Gerbang Kota Makassar, tentunya sangat dipengaruhi oleh arus pergerakan urbanisasi. Keberadaan fungsi-fungsi strategis perkotaan juga ikut menyumbang semakin tingginya aktifitas penduduk di Kelurahan Mangasa. Sehingga memicu pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Tahun 2018 jumlah penduduk di Kelurahan Mangasa sebesar 17163 jiwa, yang tersebar di 13 RW. Dari jumlah tersebut, 7987 jiwa penduduk laki-laki dan 9176 jiwa penduduk perempuan. Saat ini, kepadatan penduduk di Kelurahan Mangasa telah mencapai 102 jiwa/ha. Adapun jumlah kk Kelurahan Mangasa sebesar 3917 kk. Berarti bila dirata-ratakan, 1 kk terdiri dari 4-5 jiwa. 1452 kepala rumah tangga (KRT) diantaranya merupakan MBR. 26,1% atau 379 KRT berada dalam deleniasi kumuh. Alamat RT/RW Jumlah Kepala Rumah Tangga Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR Jumlah Penduduk Laki- Laki Jumlah Penduduk Perempuan Jumlah Penduduk RT001-RW001 59 62 6 53 123 147 270 RT002-RW001 43 46 16 27 100 111 211 RT003-RW001 119 119 50 69 290 304 594 RT001-RW010 60 60 55 5 138 119 257 RT002-RW010 55 55 38 17 109 72 181 RT003-RW010 66 66 60 6 90 112 202 RT004-RW010 53 106 0 53 241 223 464 RT005-RW010 61 111 0 61 267 290 557 RT006-RW010 66 66 30 36 184 141 325 RT001-RW011 66 66 0 66 109 135 244 RT002-RW011 52 52 0 52 66 86 152 RT003-RW011 39 39 0 39 53 55 108 RT001-RW012 7 7 0 7 10 10 20 RT002-RW012 154 159 0 154 211 274 485 RT003-RW012 10 10 0 10 27 19 46 RT004-RW012 8 8 0 8 18 15 33 RT001-RW013 37 39 0 37 93 81 174 RT002-RW013 23 28 0 23 51 60 111 RT003-RW013 41 41 0 41 81 101 182 RT004-RW013 40 42 1 39 89 99 188 RT001-RW002 129 142 75 54 242 342 584 RT002-RW002 66 66 59 7 135 186 321 RT003-RW002 66 67 23 43 108 185 293 RT004-RW002 30 30 6 24 48 84 132 RT005-RW002 132 132 58 74 215 367 582 RT006-RW002 92 109 33 59 162 254 416 RT007-RW002 174 175 141 33 403 432 835 RT001-RW003 59 73 1 58 157 173 330 RT002-RW003 65 72 1 64 147 197 344 RT003-RW003 74 87 0 74 188 287 475 RT004-RW003 43 46 0 43 81 170 251 RT001-RW004 33 37 5 28 74 74 148 RT002-RW004 87 87 29 58 215 228 443 RT003-RW004 66 78 36 30 183 189 372 RT004-RW004 52 54 10 42 130 111 241 RT001-RW005 100 101 93 7 192 198 390 RT002-RW005 130 136 102 28 286 287 573 RT003-RW005 33 33 20 13 71 63 134 RT004-RW005 32 32 21 11 67 67 134 RT005-RW005 85 86 46 39 167 181 348 RT001-RW006 23 23 18 5 38 62 100 RT002-RW006 12 16 2 10 34 31 65 RT003-RW006 24 24 9 15 72 71 143 RT004-RW006 34 47 15 19 98 94 192 RT005-RW006 10 11 2 8 23 29 52 RT006-RW006 13 14 2 11 23 26 49 RT001-RW007 54 68 39 15 124 145 269 RT002-RW007 74 94 23 51 204 207 411 RT003-RW007 55 70 29 26 148 131 279 RT004-RW007 45 45 32 13 115 104 219 RT001-RW008 67 73 21 46 159 181 340 RT002-RW008 63 69 12 51 149 169 318 RT003-RW008 68 80 5 63 148 137 285 RT004-RW008 77 83 19 58 188 206 394 RT001-RW009 66 66 16 50 169 206 375 RT002-RW009 201 202 109 92 473 528 1001 RT003-RW009 114 124 84 30 280 308 588 3607 3934 1452 2155 8066 9164 17230 Tabel 3.2 Kondisi Demografi dan Kependudukan Kelurahan Mangasa Sumber: Baseline 100-0-100 1075 3163 1400 1204 1579 601 1178 1337 1964 1986 504 584 655 RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Jumlah Penduduk (Jiwa) Grafik Jumlah Penduduk Kelurahan Mangasa HAL . iiI.3
  • 19. 5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Mata pencaharian masyrakat diidentifikasi, sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi ruang yang berkembang di Kelurahan Mangasa. Sebagian besar dari mereka melakukan aktifitas ekonominya di kawasan-kawasan fungsional strategis yang berada di Kelurahan Mangasa dan sekitarnya. Fungsi-fungsi tersebut antara lain, Terminal Mallengkeri, Kawasan Pendidikan Tinggi (UIN Alauddin, UNM, UNISMUH, dan Kampus-Kampus Keperawata lainnya) Kawasan perdagangan disepanjang koridor Jl. Alauddin, Jl. Mallengkeri dan Jl. Dg Tata. Aktifitas ekonomi masyarakat domiman di sector perdagangan jasa. Dalam mengembangkan aktifitas ekonomi, umumnya masyarakat cenderung akan mengandalkan berbagai asset yang dimilikinya untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya. Berdasarkan hasil survey, masyarakat Kelurahan Mangasa cenderung banyak bergantung pada asset kendaraan dan tanah yang mereka miliki. Sehingga tidak heran di Kelurahan Mangasa banyak masyarakat, bermata pencaharian sebagai supir baik itu pete-pete, ojek, bentor dan becak yang beraktifitas di sekitar Terminal dan Kampus-kampus. Selain itu banyak juga menjalankan usaha Kost-kostan, makanan dll untuk mengakomodir kebutuhan mahasiswa dan para pekerja. Di beberapa RW dijumpai usaha kost-kostan, sebagaian besar dihuni oleh mahasiswa dan pekerja lainnya Buruh bangunan banyak digeluti oleh masyarakat yang tidak memiliki asset untuk dimanfaatkan. Juga menjadi alternative bagi tukan becak Buruh terminal, merupakan alternative lain bagi masyrakat yang tidak memiliki asset. Banyak tukang becak yang nyambi sebagai buruh terminal selagi menunggu penumpang Industri rumah tangga mulai dilirik oleh masyarakat, umumnya ibu-ibu rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Industri pembuatan roti, kerajinan tangan dan pembuatan oven Umumnya merupakan usah pertokoan, warung kelontong, bengkel, warung makan, penjahit dll. Keberadaan terminal dan kampus-kampu membuat usaha transportasi cukup menjanjikan bagi masyarakat Usaha Kost-kostan Buruh Bangunan Buruh Terminal Industri Rumah Tangga Perdagangan dan Penyedia Jasa Usaha Transportasi Kegiatan ekonomi Masyarakat HAL . iiI.4
  • 20. b. Profilpermukiman kelurahanmangasa BANGUNAN HUNIAN Bangunan hunian merupakan kebutuhan dasar seluruh masyarakat dimana berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. Berdasar pada ketentuan, penyediaan bangunan hunian tidak hanya sebatas pembangunannya saja tapi juga ditinjau dari segi kelayakan hunian dan kualitas lingkungan permukiman. DATA BASELINE 100-0-100 Keteraturan Bangunan Hunian (Unit) 2685 Kepadatan Bangunan Hunian (Unit/Ha) 31 Kelayakan Bangunan Hunian (Unit) 3162 PROFIL PERMUKIMAN Keteraturan Bangunan Hunian 79% Kesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 90% POTENSI PERMASALAHAN Secara umum hunian masyarakat telah memiliki akses jalan lingkungan Kondisi bangunan hunian tidak layak huni Kepadatan permukiman masih tergolong rendah Dominasi MBR mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam rehab bangunan hunian secara mandiri DIAGRAM 86.0% 92.0% 99.6% 75.0% 94.3% 85.0% 87.0% 89.0% 90.0% 95.0% 100.0%100.0% 99.0% RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Kesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan KONDISI AKSESIBILITAS LINGKUNGAN Ketersediaan akses cukup penting dalam rangka mendukung aktivitas pencapaian menuju suatu kawasan maupun mendukung kegiatan pergerakan dalam kawasan. Berdasar ketentuan, aksesibilitas lingkungan dikatakan dapat memenuhi syarat apabila jalan lingkungan memiliki lebar dimensi lebih dari 1,5 meter, jalan lingkungan yang ada permukaannya diperkeras, kemudian tidak mengalami kerusakan serta dilengkapi dengan saluran samping jalan (saluran drainase) DATA BASELINE 100-0-100 Pnjg. Total Jar. Jalan Lingk. (Mtr) 42495 Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar > 1,5 m (Mtr) 35190 Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar > 1.5 m yang Permuk. Diperkeras (Mtr) 33182 Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar >1,5 meter yang Permuk. Diperkeras dan Tidak Rusak (Mtr) 35040 Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar >1,5 meter dengan Saluran Samping Jalan (Mtr) 31168.5 PROFIL PERMUKIMAN Kawasan permukiman terlayani jaringan jalan lingkungan 100% Kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas minimum memadai 75% POTENSI PERMASALAHAN Ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan baru Jalan rusak akibat genangan dibadan jalan Jaringan jalan tidak terpola dengan baik DIAGRAM 63.8% 65.9% 80.1% 98.3% 63.9% 62.5% 68.5% 65.1% 57.1% 69.6% 100% 100% 100% RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11RW 12RW 13 Jalan Sesuai Persyaratan Teknis HAL . iiI.5
  • 21. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Jaringan drainase diperlukan untuk mengalirkan limpasan air hujan pada lingkungan permukiman menuju saluran utama agar tidak terjadi genangan ataupun banjir yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan di lingkungan tersebut. Penyediaan jaringan drainase yang memadai diperlukan pada tiap lingkungan bahkan juga lingkungan permukiman kumuh. Berdasar pada ketentuan, penyediaan drainase tidak hanya sebatas pembangunan saluran saja namun terdapat kualitas minimum yang perlu dipenuhi agar fungsi saluran dapat bekerja secara optimal. DATA BASELINE 100-0-100 Luas area permuk. Bebas genangan air/ banjir (ha)) 120.16 Panjang total drainase (meter)pnjg. 53307 Pnjg. Jar. Drainase dgn kualitas minimum memadai (meter) 35107 PROFIL PERMUKIMAN Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir 78% Kondisi jaringan drainase di lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai 64% POTENSI PERMASALAHAN Masih memungkinkan untuk pelebaran saluran drainase Sedimentasi disaluran drainase sekunder Memungkinkan pelibatan para pelaku usaha dalam pembiayaan infrastruktur Penyumbatan saluran pada gorong-gorong Tumpukan Sampah banyak yang menyumbat saluran air Penutupan saluran tidak dilengkapi dengan grill menyulitkan dalam pemeliharaan, khususnya pada aktifitas perdagangan Dimensi saluran tidak sebanding dengan debit air Penangan banjir belum terintegrasi dengan kelurahan disekitarnya Hirarki saluran drainase tidak jelas DIAGRAM 52.5% 66.4% 71.4% 64.4% 66.0% 70.6% 72.0% 63.8% 64.6% 65.7% 100% 25.1% 54.5% RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Air merupakan salah satu kebutuhan penting yang menunjang kehidupan manusia, baik berupa air minum atau air bersih. Ketersediaan air tidak hanya diperlukan untuk minum, tetapi juga untuk memasak, mandi, mencuci dan aktivitas rumah tangga lainnya. Berdasar pada ketentuan, kebutuhan air minum minimal untuk mendukung aktivitas minum, mandi, cuci tiap orang per hari adalah sebanyak 60 liter. Sarana air minum yang yang digunakan untuk melayani kebutuhan air minum dapat berupa jaringan perpipaan maupun jaringan non perpipaan (sumur dan lainnya) yang terlindungi dengan layak dan dapat diakses oleh masyarakat secara sehari-hari. DATA BASELINE 100-0-100 ∑ Masy. Terlayani Sarana Air Minum untuk Minum & MCK yang Layak (Unt 3402 ∑ Masy. Terpenuhi Keb. Air Minum & MCK (Min. 60 liter/org/hari) (Unit rumah tangga) 3419 PROFIL PERMUKIMAN Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) 97% Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) 94% POTENSI PERMASALAHAN Telah terlayani oleh PDAM Pembangunan septik tank yang tidak sesuai standar mengakibatkan pencemaran air tanah Tingginya pemakaian air tanah tidak diimbangi dengan penyerapan air tanah karena semakin berkurangnya area resapan air Masih Terdapat rumah tangga yang masih menggunakan sumber air yang tidak layak dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan sehari- hari DIAGRAM 93.3% 97.2% 99.6% 97.4% 100% 98.1% 100% 99.3% 99.2% 97.2% 100% 97.5% 100% RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Persentase Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (%) HAL . iiI.6
  • 22. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA Upaya pengelolaan limbah terutama limbah cair perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman. Pengelolaan air limbah pada lingkungan permukiman dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap jamban, kualitas jamban sesuai dengan persyaratan teknis serta saluran pembuangan air limbah rumah tangga yang terpisah dengan saluran drainase lingkungan. DATA BASELINE 100-0-100 ∑ Masy. dgn. Akses Jamban Kel./ Jamban Bersama (5 KK/Jmbn) (Unt) 3566 ∑ Jamban Kel./Jamban Bersama sesuai Persy. Teknis (Unt) 3487 PROFIL PERMUKIMAN Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) 99% Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) 97% Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan 0% POTENSI PERMASALAHAN Umumnya masyarakat telah miliki WC dan septik tank Buangan air limbah masih bergabung dengan air hujan Sebagian besar septik tank yang dimiliki masyarakat belum kedap air belum sesuai dengan standart teknis Beberapa MCK yang telah dibangun tidak terpelihara Dibeberapa lokasi tidak memungkinkan untuk pembangunan IPAL, elevasi yang kurang memadai serta masih banyak lokasi yang tergenang Masih ada warga yang belum memiliki jamban pribadi Ada jamban umum tapi bermasalah dengan tidak adanya air atau sumur sehingga MCK Umum tak difungsikan oleh warga DIAGRAM 100% 86.4% 86.3% 95.1% 100% 100% 98.6% 100% 97.7% 100% 100% 100% 100% RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Keberadaan sampah dapat menjadi sumber permasalahan pada lingkungan permukiman, mulai dari kondisi kebersihan, estetika lingkungan dan lainnya. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sampah harus dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga dan dilakukan secara menyeluruh sampai dengan tingkat pengolahan akhir. Tinjauan terhadap pengelolaan persampahan pada kawasan permukiman ini dapat didasarkan pada data jumlah rumah tangga yang sampah-nya terangkut ke TPS/TPA paling tidak 2 (dua) kali dalam seminggu. Indikasi tersebut juga dapat menggambarkan kondisi sistem pengelolaan persampahan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat maupun oleh instansi pemerintah daerah DATA BASELINE 100-0-100 ∑ Sampah Domestik RT Terangkut ke TPS/TPA min. 2 X seminggu (Unit)∑ Masy. Terpenuhi Keb. Air Minum & MCK (Min. 60 liter/org/hari) (Unit rumah tangga) 1824 PROFIL PERMUKIMAN Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA 2 kali seminggu 79% POTENSI PERMASALAHAN Telah dilayani oleh TPS Kapasitas pelayanan TPS yang dimiliki saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan Telah dilayani oleh motor sampah Di Banyak RT, belum dilayani oleh TPS Jumlah armada motor sampah tidak mampu mengangkut sampah secara keseluruhan Kondisi bak motor sampah sudah tidak memadai Masih banyak rumah tangga yg tidak memiliki tempat sampah pribadi Masih banyak sampah yang berserakan dijalan dan drainase Belum terdapat pemilahan sampah organik dan anorganik DIAGRAM 93.3% 57.1% 100% 85.6% 100% 83.3% 100% 100% 95.1% 83.3% 100% 100% 75.0% RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Persentase Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu HAL . iiI.7
  • 23. PROTEKSI KEBAKARAN Proteksi kebakaran merupakan salahsatu infrastruktur dasar lingkungan permukiman. Infrastruktur ini bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama bencana kebakaran. Berdasarkan pada ketentuan, proteksi kebakaran dinilai dalam 2 parameter, yaitu penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran. DATA BASELINE 100-0-100 ∑ Bangunan Hunian Memiliki Prasarana Proteksi Kebakaran (Unit ) 1898 ∑ Bangunan Hunian Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran (Unit) 0 PROFIL PERMUKIMAN Kawasan Permukiman Memiliki Prasarana Proteksi Kebakaran 65% Kawasan Permukiman Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran 0% POTENSI PERMASALAHAN Ketersedian sumber air Berada diluar radius 2.5 km pelayanan posko kebakaran Jalan utama kawasan permukiman memadai dilalui mobil damkar Material bangunan hunian yang rawan kebakaran DIAGRAM 33.3% 57.2% 100% 75% 40% 66.7% 25% 25% 0% 100% 100% 100% 100% RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9 RW 10 RW 11 RW 12 RW 13 Persentase Kawasan permukiman memiliki prasarana proteksi kebakaran HAL . iiI.8
  • 24. geografi Luas Kelurahan: 154.38 Ha Koordinat: 119º 43’ 72,42” BT 5º 18’ 21,86” LS Pertimbangan Lain Fungsi strategis Kota: • Terminal Mallengkeri • Pendidikan Tinggi (UIN) • Perdagangan dan jasa disepanjang koridor Jl. Sultan Alauddin, Jl. Mallengkeri, dan Jl. Dg Tata Potensi Sosial Ekonomi: • Perahu penyeberangan sungai (Kab. Gowa- Kota Makassar) • Industri rumah tangga (Pembuatan roti, pembuatan oven Bangunanhunian Air limbah Jalan lingkungan persampahan Drainase lingkungan Proteksi kebakaran Air minum Ruangterbuka hijau Legalitas dan status lahan Status lahan: 92% SHM/HGB 8% ilegal Status bangunan: 61% IMB 39% Non-IMB KONDISIFAKTUAL DAN ISUSTRATEGIS • Perkembangan Kawasan permukiman kumuh liar (squatter) disepanjang sempadan sungai Je’neberang • Perkembangan Kawasan permukiman mengarah pada daerah resapan air. • Tingginya sedimentasi disaluran drainase sekunder • Banjir • Belum memiliki system proteksi kebakaran sehingga sangat rentan terhadap kebakaran • Dominasi MBR Administrasi dan demografi Jumlah ORW: 13 ORW Jumlah ORT: 57 ORT • Jumlah Penduduk: 17230 Jiwa • Kepadatan Penduduk: 102 Jiwa/Ha • Jumlah Kepala Keluarga: 3934 KK • Jumlah Kepala Rumah Tangga: 3607 KRT Cakupan Pelayanan: • ∑ KK Tidak Terakses Jamban: 338 kk • ∑ KK dengan sapras tidak sesuai persy. Teknis: 333 kk Cakupan Pelayanan Sarana Persampahan: • ∑ KK dengan sampah terangkut ≥ 2x seminggu: 952 kk • Ketersediaan lahan yang sangat terbatas • Pertumbuhan kawasan permukiman mengarah ke Kawasan lingdung (sempadan sungai jeneberang • Minim RTH privat ∑ Bangunan: 154 Unit • ∑ RTLH: 445 Unit • ∑ Bangunan Tidak Teratur: 922 Unit • Kepadatan: 31 Unit/Ha • ∑ Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi: 1709 Unit • ∑ Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi: 3607 unit Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan • Total Pajang Jalan: 42495 m • Panjang Jalan Rusak: 10650 m Cakupan Pelayanan: • ∑ KK Tidak Terakses: 532 kk • ∑ KK Tidak Tercukupi: 515 kk Luas Area Genangan: Ha • Drainase Eksisting: 51675 m • Drainase Tdk Terpelihara: 48820 m • Drainase Rusak: 15408 m Profil permukimankelurahan mangasa HAL . iiI.9
  • 25. c. DELENIASIKUMUH KELURAHANMANGASA Secara administrasi deleniasi kumuh Kelurahan Mangasa mencakup 3 RW dan 9 RT yaitu RW001 (RT002 dan RT003), RW002 (RT001, 006 dan 007) dan RW004 (RT001,002,003 dan 004). Total luas kawasan mencapai 22.71 Ha yang membentang dari barat ke timur di sisi sebelah selatan Kelurahan Mangasa. Kota Makassar Kel. MangasaKec Tamalate Deleniasi Kumuh 1. Karakteristik Fisik Lingkungan Penciri utama deleniasi kumuh Kelurahan Mangasa adalah keberadaan sungai Jeneberang. Secara tipologi deleniasi kumuh kelurahan Mangasa masuk dalam Kategori Kumuh dibantaran sungai. Topografi yang landai, menjadi permasalahan dalam mengatur arah aliran air, sehingga kawasan ini sangat rentan terhadap banjir . Gambar III.3 Peta Orientasi Lokasi Deleniasi Kumuh HAL . iiI.10
  • 26. 3. Karakteristik Sosial Masyarakat Masuknya mereka tidak disertai dengan kemampuan finansial untuk mengakomodir kebutuhan akan sarana hunian pada kawasan-kawasan permukiman yang tersedia. Sehingga pilihan untuk bermukim mengarah pada kawasan pinggiran disepanjang bantaran sungai Jeneberang. Bantaran Sungai Jeneberang sendiri merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap bencana banjir. Sehingga dalam RTRW Kota Makassar, kawasan disepanjang sempadan sungai Jeneberang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Dalam implementasinya RTRW belum disosialisasikan secara massif, akibatnya permukiman illegal yang ada saat ini akan terus berkembang. 2. Karakteristik Lingkungan Permukiman Pada umumnya kondisi fisik lingkungan permukiman mencerminkan kehidupan social masyarakat setempat. Secara visual kondisi lingkungan deleniasi kumuh Kelurahan Mangasa, dibeberapa titik nampak buruk dan tidak teratur. Diruas-ruas jalan dan drainase sampah berserakan. Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standart teknis, mengakibatkan bau yang tidak sedap serta rawan terhadap penyakit. Terkhusus masyarakat yang berada disempadan sungai Jeneberang, dengan minimnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman serta ancaman bencana banjir, tentunya akan berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat. Meski begitu, masyarakat masih memilih untuk bertahan dan beradaptasi dengan dilingkungan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, secara umum masyarakat memilih untuk bertahan dilokasi saat ini, namun masyarakat tidak menutup dialog apabila pemerintah menawarkan penanganan dengan model relokasi. Asalkan alternative lokasi yang baru tidak menjauhakn masyarakat dengan mata pencahariannya, menyediakan biaya pindah dan hunian yang baru. Kelurahan Mangasa sebagai Pintu Gerbang Kota Makassar terus berkembang dari tahun ke tahun. Keberadaan fungsi-fungsi strategis perkotaan seperti Terminal Mallengkeri, Kawasan Pendidikan Tinggi (UIN Alauddin, UNM, UNISMUH, dan Kampus-Kampus Keperawatan lainnya) Kawasan perdagangan disepanjang koridor Jl. Alauddin, Jl. Mallengkeri dan Jl. Dg Tata menjadi magnet masuknya kaum urban untuk mengejar peluang ekonomi. Gambar III.4 Peta Karakteristik Lingkungan Permukiman HAL . iiI.11
  • 27. 4. Karakteristik Ekonomi Masyarakat Sebagai Pintu Gerbang Kota Makassar, aktivitas ekonomi dikelurahan Mangasa cukup tinggi. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang pesat disepanjang koridor Jl. Mallengkeri dan Jl. Dg Tata menjadi satu kesatuan, dimana Terminal Mallengkeri dan Kawasan Pendidikan Tinggi UNM sebagai pusatnya. Keberadaan fungsi-fungsi tersebut menjadi pusat kegiatan perdagangan bagi masyarakat setempat. Mata Pencaharian Masyarakat Seperti yang disebutkan diawal, proses migrasi yang dilakukan oleh kaum urban bertujuan untu mengejar peluang ekonomi yang ada di Kota Makassar. Namun sayangnya mayoritas dari mereka merupakan masyarakat yang berpendidikan rendah, skill terbatas dan minimnya pengalaman. Sehingga pilihan matapencaharian untuk mereka menjadi sangat terbatas, pilihan tersebut antara lain buruh terminal, buruh bangunan, penjaga toko, penyedia jasa transportasi (sopir pete-pete, ojek, bentor, becak) dll. Terdapat pembagian profesi yang menunjukkan bahwa perempuan terserap pada kegiatan wiraswasta dan buruh meski dengan jumlah yang masih sangat kecil. Peran perempuan masih sangat minim, namun bila melihat jumlah ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu merupakan potensi apabila kita mampu menyerap mereka ke sector usaha, sehingga dengan sendirinya mereka mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Proporsi pendapatan MBR di deleniasi kumuh berada dikisaran <Rp 3.500.000,- (99%) selebihnya pada kisaran Rp 3.500.000,- sd Rp5.500.000,- (1%). Pada tingkat pengeluaran baik harian maupun bulanan dominan untuk konsumsi harian (makan/minum) dan uang saku sekolah bagi yang masih memiliki tanggungan pendidikan. Dalam mengembangkan kegiatan ekonominya, masyarakat mengandalkan asset yang dimilikinya untuk menjalankan usaha mereka sehari- hari. Berdasarkan hasil survey masyarakat banyak bergantung pada asset kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi dalam menjalankan usahanya. Jumlah masyarakat yang tidak memiliki asset banyak ditemukan di RT003-RW001, RT007-RW002 dan, RT003- RW004. Artinya hamper secara keseluruhan masyarakat yang berada di kawasan permukiman liar memiliki kerentanan ekonomi. Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang cenderung masih lemah, kesediaan masyarakat dalam membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan masih sangat sulit untuk diterapkan. Untuk saat ini, infrastruktur yang memiliki iuran hanya Persampahan, itupun hanya diperuntukkan sebagai biaya pengangkutan sampah sebesar Rp 25.000,-/bulan. . Digram Mata Pencaharian Masyarakat HAL . iiI.12
  • 28.  Sebaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tingkat pendapatan masyarakat di Kelurahan Mangasa dapat diklasifikasikan dalam 3 tingkatan yakni kategori tinggi (> Rp 5.500.000 /bulan), kategori sedang (Rp 3.500.000 – Rp 5.500.000 /bulan), dan kategori MBR (Rp ,Rp 3.500.000/bulan). Sebagian besar yang menempati kawasan kumuh merupakan masyarakat yang tergolong di dalam MBR. Rendahnya tingkatan pendidikan serta skill yang terbatas merupakan faktor utama yang mempengaruhi kondisi ekonomi di dalam kawasan tersebut. Tabel 3.2 Sebaran Jumlah MBR No RW RT Jumlah MBR 1 RW001 RT002 16 2 RT003 50 3 RW002 RT001 75 4 RT006 33 5 RT007 141 6 RW004 RT001 5 7 RT002 29 8 RT003 36 9 RT004 10 Jumlah 395 Sumber: Baseline 100-0-100 Gambar III.5 Peta Sebaran MBR HAL . iiI.13
  • 29. Keberadaan kawasan fungsional strategis perkotaan disekitar deleniasi kumuh mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang pesat disepanjang koridor Jl. Mallengkeri dan Jl. Dg Tata menjadi satu kesatuan, dimana Terminal Mallengkeri dan Kawasan Pendidikan Tinggi UNM sebagai pusatnya. Keberadaan fungsi-fungsi tersebut menjadi pusat kegiatan perdagangan bagi masyarakat setempat. Gambar III.6 Peta Sebaran Potensi Ekonomi  Sebaran Potensi Ekonomi Kawasan No Industri Rumah Tangga Jumlah Tenaga Kerja Kriteria Status Lokasi 1 Usaha Produksi Roti 2 org Usaha Kecil Aktif RW002-RT007 2 Usaha produksi Oven 3 org Usaha Kecil Aktif RW004-RT003 3 Usaha Menjahit 2 org Usaha Mikro Aktif RW004-RT003 4 Usaha Pembungkusan Jok Mobil 4 org Usaha Mikro Aktif RW002-RT006 Tabel 3.3 Sebaran Jumlah MBR Sumber: Pemetaan Swadaya HAL . iiI.14
  • 30. d. Profilpermukiman kumuh kelurahanmangasa 1. Kondisi Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh HAL . iiI.15 No Indikator Uraian Masalah (Kondisi Saat Ini) 1 Bangunan Rumah tidak teratur Kondisi bangunan sudah tua Kepadatan bangunan cukup tinggi Rumah tidak layak 2 Jalanan Ada jalan, tapi tidak ada selokan Jalan sempit Kondisi jalan rusak Beberapa ruas jalan buntu Permukaan jalan masih tanah, sehingga becek dimusim hujan 3 Drainase Terdapat ruas jalan yang belum memiliki saluran Tergenang, saluran air tidak lancar Banyaknya tumpukan sampah Sedimen pada saluran drainase Drainase lingkungan lebih rendahdari drainase sekunder sehingga air biasa tidak mengalir Saluran buntu Sebagian besar plat penutup saluran sangat berat sehingga susah untuk di bersihkan 4 Sampah Waktu pengangkutan sampah dari mobil angkutan tidak teratur Sampah digantung di tiang listrik Lokasi tempat pembuangan sementara jauh dari lingkungan RT Bantaran sungai dijadikan salah satu tempat pembuangan sampah tidak ada tempat pembuangan sampah skala lingkungan sampah bertumpuk di sudut jalan 5 Kebakaran Letak Posko kebakaran melebihi 2.5 km Belum tersedia sarana proteksi kebakaran Beberapa ruas jalan lingkungan sangat sempit sehingga sulit diakses mobil kebakaran 6 Air Minum Air sumur masih bau, keruh Sumber air berdekatan dengan septictank Jarak rumah dengan pipa distribusi PDAM lebih dari 20 m, sehingga sulit menjadi pelanggan 7 Sanitasi Masih ada rumah tangga yang belum memiliki jamban sendiri masih ada rumah tangga yang belum memiliki septictank Saluran limbah rumah tangga bercampur dengan drainase lingkungan
  • 31. 2. Peta Kondisi Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh HAL . iiI.16 Gambar III.7 Peta Keteraturan Bangunan
  • 32. HAL . iiI.17 Gambar III.8 Peta Kelayakan Bangunan
  • 33. HAL . iiI.18 Gambar III.9 Peta Kondisi Jaringan Jalan
  • 34. HAL . iiI.19 Gambar III.10 Peta Kondisi Jaringan Drainase
  • 35. HAL . iiI.20 Gambar III.11 Peta Akses Pelayanan Air Minum
  • 36. HAL . iiI.21 Gambar III.12 Peta Sumber Air Minum
  • 37. HAL . iiI.22 Gambar III.13 Peta Akses Air Limbah
  • 38. HAL . iiI.23 Gambar III.14 Peta Pengangkutan Sampah
  • 39. HAL . iiI.24 Gambar III.15 Peta Layanan Prasarana Proteksi Kebakaran
  • 40. HAL . iiI.25 Gambar III.16 Peta Layanan Sarana Proteksi Kebakaran
  • 41. Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 1.68 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 1.68 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 43 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 211 Jiwa RT-RW : RT002-RW001 Jumlah Bangunan : 46 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 0 Unit 0.00% 0 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 9 Unit 20.93% 0 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 0.00% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 167.40 Meter 26.62% 1 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 13.31% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 1.68 Ha 100.00% 5 b. Ketidaktersediaan Drainase 179.6 Meter 24.08% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 404.60 Meter 54.26% 3 e. Kualitas Konstruksi Drainase 0.1 Meter 0.01% 0 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 30.85% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 46 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 46 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 43 Unit 100.00% 5 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 43 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00% TOTAL NILAI 29 TINGKAT KEKUMUHAN KUMUH RINGAN RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 30.12% Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.93 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.93 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 119 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 594 Jiwa RT-RW : RT003-RW001 Jumlah Bangunan : 119 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 54 Unit 45.38% 1 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 27 Unit 22.69% 0 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 15.13% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 66.90 Meter 6.61% 0 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 24 KK 20.17% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 2.93 Ha 100.00% 5 b. Ketidaktersediaan Drainase 100.3 Meter 7.74% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 1,105.20 Meter 85.25% 5 e. Kualitas Konstruksi Drainase 91.7 Meter 7.07% 0 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 37.05% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 119 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 24 KK 20.17% 0 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 119 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 119 Unit 100.00% 5 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 119 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00% TOTAL NILAI 31 TINGKAT KEKUMUHAN KUMUH RINGAN RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 31.26%  Profil Permukiman Kumuh RW001 HAL . iiI.26 3. Profil Permukiman Kumuh Per-RT
  • 42. Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.42 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.42 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 129 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 584 Jiwa RT-RW : RT001-RW002 Jumlah Bangunan : 142 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 40 Unit 31.01% 1 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 6 Unit 4.65% 0 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 10.34% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 552.00 Meter 66.99% 3 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 33.50% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 544.00 Meter 100.00% 5 e. Kualitas Konstruksi Drainase 304 Meter 55.88% 3 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 31.18% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 142 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 142 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 129 Unit 100.00% 5 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 129 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00% TOTAL NILAI 32 TINGKAT KEKUMUHAN KUMUH RINGAN RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 34.52% Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.59 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.59 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 92 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 416 Jiwa RT-RW : RT006-RW002 Jumlah Bangunan : 109 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 45 Unit 48.91% 1 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 7 Unit 7.61% 0 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 16.30% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.10 Meter 0.01% 0 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 663.70 Meter 47.41% 1 e. Kualitas Konstruksi Drainase 208.8 Meter 14.91% 0 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 9.48% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 109 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 109 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 0 Unit 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 92 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 50.00% TOTAL NILAI 17 TINGKAT KEKUMUHAN TIDAK KUMUH RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 20.35%  Profil Permukiman Kumuh RW002 HAL . iiI.27
  • 43. Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.56 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.56 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 174 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 835 Jiwa RT-RW : RT007-RW002 Jumlah Bangunan : 175 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 174 Unit 100.00% 5 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 165 Unit 94.83% 5 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 64.94% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 751.90 Meter 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 50.00% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 175 KK 100.00% 5 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 50.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 1.3 Ha 50.78% 1 b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter - 5 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter - 5 d. Tidak terpeliharanya Drainase 0.00 Meter - 5 e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter - 5 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 10.16% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 171 KK 97.71% 5 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 48.86% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 175 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 175 KK 100.00% 5 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 175 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 100.00% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 174 Unit 100.00% 5 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 174 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00% TOTAL NILAI 71 TINGKAT KEKUMUHAN KUMUH BERAT RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 60.57% HAL . iiI.28
  • 44. Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.9 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.9 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 33 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 148 Jiwa RT-RW : RT001-RW004 Jumlah Bangunan : 37 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 0 Unit 0.00% 0 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 0 Unit 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 0.00% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.00 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 71.60 Meter 11.12% 0 e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 0.00% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 37 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 37 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 0 Unit 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 33 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 50.00% TOTAL NILAI 15 TINGKAT KEKUMUHAN TIDAK KUMUH RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 16.67% Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 2.25 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 2.25 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 87 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 443 Jiwa RT-RW : RT002-RW004 Jumlah Bangunan : 87 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 10 Unit 11.49% 0 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 0 Unit 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 0.00% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 30.8 Meter 5.40% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.00 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 0.00 Meter 0.00% 0 e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 0.00% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 87 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 87 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 87 Unit 100.00% 5 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 87 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 100.00% TOTAL NILAI 20 TINGKAT KEKUMUHAN KUMUH RINGAN RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 23.81%  Profil Permukiman Kumuh RW004 HAL . iiI.29
  • 45. Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 1.42 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 1.42 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 78 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 372 Jiwa RT-RW : RT003-RW004 Jumlah Bangunan : 78 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 78 Unit 100.00% 5 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 69 Unit 88.46% 5 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 62.82% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.00 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 8 KK 10.26% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0.7 Ha 49.30% 1 b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 136.60 Meter 100.00% 5 e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 29.86% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 13 KK 16.67% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 36 KK 46.15% 1 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 23.08% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 78 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 50 KK 64.10% 3 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 78 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 88.03% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 0 Unit 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 78 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 50.00% TOTAL NILAI 35 TINGKAT KEKUMUHAN KUMUH RINGAN RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 36.26% Provinsi : SULAWESI SELATAN Luas SK : 3.96 Ha Kab/Kota : MAKASSAR Luas Verifikasi : 3.96 Ha Kecamatan : TAMALATE Jumlah Bangunan : 52 Unit Kelurahan : MANGASA Jumlah Penduduk : 241 Jiwa RT-RW : RT004-RW004 Jumlah Bangunan : 54 KK ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PROSEN (%) NILAI 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. Ketidakteraturan Bangunan 0 Unit 0.00% 0 b. Kepadatan Bangunan 0 Ha 0.00% 0 c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan 0 Unit 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung 0.00% 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan 0.00 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan 0.00% 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 0 KK 0.00% 0 b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum 0.00% 4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 0 Ha 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Drainase 0 Meter 0.00% 0 c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya Drainase 111.30 Meter 15.14% 0 e. Kualitas Konstruksi Drainase 0 Meter 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan 0.00% 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 0 KK 0.00% 0 Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah 0.00% 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis 54 KK 100.00% 5 b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 0 KK 0.00% 0 c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 54 KK 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan 66.67% 7. Kondisi Proteksi Kebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 0 Unit 0.00% 0 b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 52 Unit 100.00% 5 Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran 50.00% TOTAL NILAI 15 TINGKAT KEKUMUHAN TIDAK KUMUH RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 16.67% HAL . iiI.30
  • 46. E. SEBARANLOKASIBERPOTENSIKUMUH Lokasi berpotensi kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan swadaya masyarakat yang dikombinasi dengan hasil identifikasi tingkat kekumuhan. Selain tingkat kekumuhan, proses deleniasi harus memperhatikan kesamaan karakteristik permukiman serta keterhubungan didalam penanganan nantinya. Kota Makassar Kel. MangasaKec Tamalate Lingkungan Tipologi Karakteristik Luas Kondisi Faktual dan Isu Strategis RW010 (RT001, 002, 003, 006) Dataran Rendah Kawasan Pusat Kota (Peruntukan Permukiman) 5.45 Ha  Rawan Banjir  Sedimentasi pada saluran drainase  Infrastruktur drainase mengalami penurunan kualitas  Sistem pengelolaan air limbah belum optimal  Sistem pengelolaan persampahan belum optimal  Rawan kebakaran RW005 (RT001, 003) Dataran Rendah Kawasan Pusat Kota (Peruntukan Permukiman) 3.99 Ha  Bangunan tIdak teratur  Rawan Banjir  Sedimentasi pada saluran drainase  Infrastruktur drainase mengalami penurunan kualitas  Sistem pengelolaan air limbah belum optimal  Sistem pengelolaan persampahan belum optimal  Rawan kebakaran Tabel 3.2 Sebaran Lokasi Berpotensi Kumuh Kelurahan Mangasa Sumber: Pemetaan Swadaya HAL . iiI.31
  • 47. f. iDENTIFIKASIprioritaspenangananKELURAHANMANGASA Proses identifikasi tingkat kekumuhan bertujuan untuk menilai tingkat kekumuhan Kelurahan Mangasa dengan ketelitian hingga tingkat. RT. Proses identifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat N0. 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tingkat kekumuhan dinilai berdasarkan kondisi kekumuhan, legalitas lahan, dan pertimbangan lain, dengan menggunakan formula penilaian yang telah diatur. No RT/RW Jumlah Nilai Penilaian Kriteria dan Indikator Kekumuhan Tingkat Kekumuhan Jumlah Nilai Aspek Pertimbangan Lain Tingkat Pertimbangan Lain Legalitas Lahan Klasifikasi Skala Prioritas Prioritas Penanganan 1 RT001-RW005 31 KUMUH RINGAN 5 RENDAH + C5 9 2 2 RT003-RW005 28 KUMUH RINGAN 3 RENDAH + C5 9 2 3 RT001-RW010 23 KUMUH RINGAN 5 RENDAH + C5 9 3 4 RT002-RW010 29 KUMUH RINGAN 3 RENDAH + C5 9 3 5 RT003-RW010 32 KUMUH RINGAN 3 RENDAH + C5 9 3 6 RT006-RW010 27 KUMUH RINGAN 5 RENDAH + C5 9 3 Tabel 3.3 Analisa Tingkat Kekumuhan Mangasa Sumber: Analisa 2018 HAL . iiI.32
  • 48. Konsep penanganan kawasan merupakan konsep makro yang menjadi rambu utama didalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Mangasa. Rumusan konsep ini disusun berdasarkan Arah Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Potensi dan Permasalahan Kawasan, serta Isu-isu Permukiman Yang Berkembang HAL . iv.1
  • 49. A. KONSEP PENINGKATANKUALITASPERMUKIMAN KUMUH Keberadaan permukiman di sepanjang sungai Jeneberang diidentifikasi merupakan permukiman kumuh liar, yang memiliki karakteristik bangunan hunian yang tidak layak huni, minim area hijau, dan beberapa bangunan hampir mencapai badan sungai sehingga rawan banjir bila sungai meluap sewaktu-waktu. Permukiman yang padat penduduk dengan akses jalan berupa gang-gang sempit yang menjadikan aksesibilitas di lingkungan ini menjadi sulit. Disisi lain, kemampuan finansial masyarakat yang sangat terbatas mengakibatkan bantaran sungai Jeneberang menjadi alternative yang paling mudah untuk dijadikan tempat bermukim. 1. Penataan Permukiman Secara Administrasi, Permukiman Liar yang berada dalam deleniasi kumuh sebanyak 4 RT, yaitu RW001-RT003, RW002-RT007, RW004-RT002 dan RW004- RT003. Jumlah penduduk yang mendiami lokasi tersebut sebanyak 1.313 jiwa, dengan komposisi 634 jiwa penduduk laki-laki dan 679 jiwa penduduk perempuan. Jumlah tersebut terbagi kedalam 276 KRT, 277 KK dan 183 diantaranya merupakan MBR. Data Faktual Kawasan Permukiman Liar HAL . iv.2
  • 50. Dengan semakin menjamurnya permukiman kumuh di sepanjang sungai Jeneberang menjadi alasan terpenting sehingga kawasan ini perlu untuk ditata. Adapun pola penanganannya yaitu Permukiman Kembali, yang mana seluruh permukiman yang berada di sepadan sungai di relokasi kemudian penyediaan permukiman diarahkan untuk pengembangan permukiman vertical. Potensi dan Permasalahan Konsep Penataan HAL . iv.3
  • 51.  Konsep Rusunawa Dermaga Penyeberangan Dermaga apung dengan desain sederhana disesuaikan dengan kebutuhan. Sempadan Sungai sebagai RTH Publik Selain sebagai Kawasan Pengamanan Bencana, sempadan sungai Jeneberang juga direncanakan sebagai RTH Publik, yang dapat dikembangkan menjadi ruang-ruang rekreatif dan ruang komunitas. Ruang rekreatif dapat berupa ruang-ruang atraksi atau area bermain anak yang dapat menambah keramaian dan aktivitas outdoor warga bantaran sungai. Ruang komunitas berperan dalam mewadahi kegiatan-kegiatan komunitas atau kelompok berupa ruang-ruang diskusi, ruang pertunjukan atau stage, ataupun sekedar ruang berkumpul. Sempadan Sungai sebagai Kawasan Pengamanan Bencana Sempadan Sungai Jeneberang secara bertahap akan dikembalikan fungsinya. Sempadan sungai Jeneberang akan dikembangkan sebagai Kawasan Pengamanan Bencana,, Kriteria rumah susun harus memenuhi perencanaan bangunan yang memperhatikan persyaratan efisen, terjangkau dan sederhana serta dapat mendukung peningkatan kualitas lingkungan sekitar. Selain itu rumah susun harus memiliki desain kreatif dan berkearifan local. Selain penyediaan sarana hunian, fasilitas lainnya juga akan diintegrasikan dalam 1 area, sehingga dapat mengkonsentrasikan kegiatan dan aktivitas masyarakat. Dengan begitu mobilisasi dan kepadatan lingkungan dapat lebih terkontrol. Desain rusun, mengadopsi filosofi sulapa’ eppa’ . Desain Rusun diibaratkan huruf > (sa) dalam aksara lontara, yang melambangkan “empat sisi tubuh manusia”. Paling atas adalah kepala, sisi kiri dan kanan adalah kedua tangan, dan paling bawah adalah kaki. Orang bugis-makassar mengidealisasikan manusia sulapa appa’, manusia yang menjaga prinisip keseimbangan atas-bawah (keadilan) dan kiri-kanan (kesetaraan). Berangkat dari prinsip tersebut Rusun ini dibuat agar masyarakat yang berada dibantaran sungai dapat memperoleh keadilan serta kesetaraan dalam mengakses sarana dan prasarana permukiman. HAL . iv.4
  • 52. 3. Jalan Lingkungan2. Bangunan Hunian Pemanasan global merupakan isu sentral saat ini. Gerakan untuk menghemat energi selalu gencar dilakukan, salah satunya Konsep Rumah ramah lingkungan. Rumah ramah lingkungan yaitu dengan efisiensi pencahayaan, efisiensi ruang, merencanakan bahan untuk bangunan dan penempatan ventilasi, merancang atap yang tepat agar memberikan kesan dingin, material yang ramah lingkungan, pemanfaatan lahan hijau, dan yang terakhir adalah gaya hidup hemat Detail Konsep: • Rumah ramah lingkungan selalu memanfaatkan pencahayaan alami sinar matahari • Desain rumah dapat dibuat lebih terbuka, kurangi penggunaan sekat, dan menggabungkan fungsi ruang • Bangunan ramah lingkungan dirancang dengan massa ruang, keterbukaan ruang, dan hubungan ruang bagian dalam dan luar • Menggunakan material atap yang memiliki pengantar panas yang kuat dan bisa memantulkan panas dengan baik Sejalan dengan tema kawasan, seluruh infrasrtuktur sebisa mungkin berorientasi pada lingkungan. Seperti halnya jaringan jalan lingkungan permukiman, diarahkan pada konsep Jalan Ramah Lingkungan (ecoroad). Jalan dilengkapi jalur hijau dan penerangan. Jalan ramah lingkungan dimaknai dengan penggunaan teknologi dan material yang mampu menyerap air dan mengalirkan air yang ada di permukaannya langsung ke tanah. Beton Perveious Paving Blok Pilihan Teknologi: • Ramah Lingkungan. • Ekonomis • Pelaksanaannya mudah • Diproduksi secara masal • Pemeliharaannya mudah • Dapat digunakan kembali Ilustrasi Jalan Ramah Lingkungan Biopori HAL . iv.5
  • 53. Perubahan iklim (climate change) menyebabkan kondisi cuaca dan musim menjadi tidak menentu. Dimusim hujan debit air berlebih mengakibatkan banjir, sedangkan dimusim kemarau mengakibatkan kekeringan yang luar biasa. Eko-Drainase (Ecodrain) dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk di terapkan, terkhusus di lingkungan permukiman. Saluran drainase berfungsi sebagai pengelola/pengendali air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir, dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Konsep ekodrainase ini harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan penanganan indikator lainya, bangunan huian, jalan lingkungan, persampahan dan air limbah yang bertujuan memulihkan dan meningkatkan kualitas air tanah. Konsep ini akan diterapkan dengan opsi penanganan jangka panjang. 4. Drainase Eko-Drainase yaitu konsep pengelolaan saluran drainase secara terpadu dan berwawasan lingkungan yang bertujuan menahan dan meresapkan air sebanyak mungkin ke tanah melalui sumur resapan, kolam retensi, ataupun yang lainnya. Titik Genangan Titik Genangan Di kawasan kumuh kelurahan Mangasa terdapat 2 titik genangan, yang berada di RW001 dan RW004-RT004 . Hal tersebut diakibatkan oleh tidak berfungsinya saluran drainase sekunder yang berada di tepi Jl. Mallengkeri Didalam menangani genangan yang berada di Deleniasi Kumuh, Kelurahan Mangasa harus terintegrasi dengan Kelurahan Parang Tambung. Mengingat drainase sekunder yang berada di Kelurahan Mangasa terkoneksi dengan drainase primer yang berada di Kelurahan Parang Tambung Sedimentasi Saluran Sedimentasi didrainase sekunder, mengakibatkatkan air terjebak di permukiman masyarakat. Saluran Drainase Sekunder menuju Kanal Jongaya Konektifitas penanganan drainase Membutuhkan penanganan Rehab dan Normalisasi Saluran yang Terintegrasi dengan penangnan di Kel. Mangasa Sedimentasi Saluran HAL . iv.6
  • 54. 6. Air Limbah Berdasarkan arahan Dokumen SSK, pengelolaan air limbah Kel. Mangasa diarahkan menerapkan penggabungan Sistem Terpusat (off-site system) dan setempat (on-site system). Konsep ini sejalan dengan tema kawasan yaitu pengembangan kawasan berwawasan lingkungan. Hal tersebut bertujuan untuk tujuan konservasi air. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kel. Mangasa Septik Tank Individu MCK Septik Tank Bersama IPAL Komunal Sumber air untuk pelayanan air bersih di Kelurahan Mangasa diarahkan untuk meminimalisir penggunaan air tanah. Mengingat kecenderungan beberapa tahun terakhir kondisi air tanah mengalami penurunan air tanah dan semakin tingginya kadar salinitas air tanah. Sehingga diharapkan masyarakat dalam beberapa tahun kedepan dapat didorong untuk menjadi pelanggan PDAM. 5. Air Bersih Pelaksanaan sistem pasokan air komunal Master Meter didukung oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Adapun tugas KSM adalah sebagai berikut: • melakukan pemeliharaan sistem Master Meter; • mengawasi tingkat pemakaian air tiap rumah tangga; • melakukan penagihan biaya berdasarkan jumlah pemakaian air masing-masing rumah tangga; dan • membayarkan tagihan air bulanan. Master Meter Sebagai Solusi Akses Air Minum Untuk MBR. Master Meter adalah sistem pasokan air komunal. Dalam sistem ini, PDAM bertanggung jawab mengalirkan air bersih dari sambungan pipa utama milik PDAM hingga ke alat Master Meter. Kemudian masyarakat setempat bertanggung jawab menyalurkan air dari alat Master Meter itu ke rumah masing – masing. Sistem ini mampu melayani 80 hingga 100 rumah tangga sekaligus. Berdasarkan perekaman pemakaian air oleh alat Master Meter, masyarakat akan membayar tagihan air secara kolektif ke PDAM HAL . iv.7
  • 55. . 9. Mitigasi Bencana Mitigasi bencana di Kelurahan Mangasa berfokus pada tanggap bencana banjir dan kebakaran. Sehingga yang menjadi tawaran konsep adalah penetapan jalur evakuasi dan titik kumpul. 10. RTH Bila mengacu dalam RTRW, penyediaan RTH sebanyakr 30% dari total luasan, sangat sulit rasanya untuk dapat dipenuhi di Kel. Mangasa. Maka dari itu sebagai alternatif, beberapa konsep akan coba diterapkan. Optimalisasi Lahan Untuk Ruang Publik Taman Vertical Pada Permuiman Padat Satu Rumah Satu Pohon Jalur Hijau 8. Proteksi Kebakaran Konsep untuk proteksi kebakaran disesuaikan dengan arahan RISPK. Masyarakat didorong agar lebih aktif untuk tanggap terhadap bencana kebakaran. BALAKAR (Barisan Laskar Pemadam Kebakaran). Merupakan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar yang lahir dari partisipasi masyarakat. Persyaratan Teknis Pembentukan BALAKAR • Pos Balakar, luas bangunan minimal 30 m², yang terdiri dari ruang alat, ruang istirahat. • Alat Pemadam Api Ringan (APAR); • Pompa Jinjing; • Slang Kebakaran 1,5 m”, panjang minimal 200 m; dan • Tandon Air, minimal 40 m³. 7. Persampahan Konsep pengelolaan persampahan yang akan diterapkan di Kelurahan Mangasa mengadopsi Konsep 3R. Konsep ini bukan hal baru, kedepan diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menerapkan secara maksimal. Diagram Penanganan Sampah 3R HAL . iv.8
  • 56. Pencegahan Permukiman Kumuh Pengendalian dan Pengawasan (Aspek Lingkungan) Penyuluhan Livelihood Aspek Sosial Aspek Ekonomi Diagram Pencegahan Permukiman Kumuh 1. Pengendalian dan Pengawasan 2. Penyuluhan Berembuk dalam menyusun aturan bersama Aturan bersama berisi : Norma, standar, prosedur dan kriteria dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur Pengawasan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur Saksi diberikan untuk memberikan efek jera. Reward diberikan untuk memberikan apresiasi . Kegiatan Penyuluhan, ditekankan pada kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan aspek Pengendalian dan Pengawasan. b. KONSEP pencegahanPERMUKIMAN KUMUH HAL . iv.9
  • 57. 3. Konsep Livelihood Sasaran Aspek Sosial: • Membangun kesadaran masyarakat terkait pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) • Membangun kesadaran kepada masyarakat terkait pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman • Mendorong minat baca dan literasi masyarakat • Mendorong penggunaan teknologi tepat guna dan aplikatif Sasaran Aspek Ekonomi • Menata ruang dengan memperhatikan aktivitas ekonomi mikro. • Membangun SDM, melalui peningkatan SDM/keterampilan masyarakat • Meningkatkan peran UMKM dan koperasi • Memperbanyak inovasi produk turunan dari home industry sehingga lebih menarik • Penguatan kegiatan promosi dan pemasaran serta merk dagang • Menjalin link dengan event-event besar yang menyajikan produksi ekonomi lokal berbagai daerah. Sebagai Pintu Gerbang Kota Makassar, aktivitas ekonomi dikelurahan Mangasa cukup tinggi. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang pesat disepanjang koridor Jl. Mallengkeri dan Jl. Dg Tata menjadi satu kesatuan, dimana Terminal Mallengkeri dan Kawasan Pendidikan Tinggi UNM sebagai pusatnya. Keberadaan fungsi-fungsi tersebut menjadi pusat kegiatan perdagangan bagi masyarakat setempat. Seperti yang disebutkan diawal, proses migrasi yang dilakukan oleh kaum urban bertujuan untu mengejar peluang ekonomi yang ada di Kota Makassar. Namun sayangnya mayoritas dari mereka merupakan masyarakat yang berpendidikan rendah, skill terbatas dan minimnya pengalaman. Sehingga pilihan matapencaharian untuk mereka menjadi sangat terbatas, pilihan tersebut antara lain buruh terminal, buruh bangunan, penjaga toko, penyedia jasa transportasi (sopir pete-pete, ojek, bentor, becak) dll. Terdapat pembagian profesi yang menunjukkan bahwa perempuan terserap pada kegiatan wiraswasta dan buruh meski dengan jumlah yang masih sangat kecil. Peran perempuan masih sangat minim, namun bila melihat jumlah ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu merupakan potensi apabila kita mampu menyerap mereka ke sector usaha, sehingga dengan sendirinya mereka mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan kondisi yang seperti itu, maka pendidikan menjadi focus utama didalam memperbaiki kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keberlanjutan. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep yang mampu mendorong masyarakat didalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Disisi lain akan terus diupayakan penciptaan potensi-potensi ekonomi baru agar dapat segera menyerap tenaga kerja yang banyak. Sebagai gambaran awal akan dilakukan kajian pentagonal asset, terkait sejauhmana kondisi Kel. Mangasa ditinjau dari 5 aspek pentagonal asset. Adapun kajiannya ada dihalaman berikut: HAL . iv.10
  • 58. No Pentagonal Aset Jabawan Tiap Hasil Sub Aspek Pentagonal Kajian dan Analisis Potensi Masalah Kebutuhan Kegiatan 1 Sumber Daya Manusia (SDM)  Pendidikan MBR : - Tidak sekolah 2 %(3 org) - SD 30% (44 org) - SMP 27% (40 org) - SMA 32% ( 47 org) - Sarjana 9% (14 org)  Mata pencaharian : - 54% (80 org) bekerja di bidang jasa - 18% (27 org) bekerja di bidang konstruksi - 14% (20 org) di bidang perdagangan - 8% (12 org) sebagai pegawai di pemerintahan - 3% (5 org) di bidang pertanian - 2% (3 org) di indsutri olahan  Pendapatan rata-rata MBR berkisar di bawah Rp. 3.500.000  Pengeluaran MBR sebesar 2.000.000 – Rp. 3.000.000  Jumlah tanggungan MBR terbanyak di > 5 orang tanggungan yaitu sebanyak 86 orang MBR, 4-5 tanggungan sebanyak 28 orang dan tanggungan 2-3 sebanyak 30 orang  Jenis penyakit yang di derita oleh MBR rata-rata mengalami penyakit ringan seperti sakit kepala, masuk angin dll sebanyak 145 orang. dan MBR yang mempunyai penyakit berat seperti kanker, tumor dll sebanyak 3 orang.  Cara pengobatan MBR (55 orang) sudah menggunakan pengobatan secara medis karena akses puskesmas dan rumah sakit sudah bisa dijangkau, namun ada juga yang masih berobat mengandalkan obat warungan sebanyak 3 orang  Sumber dana biaya pengobatan sebanyak 145 orang sudah menggunakan BPJS/KIS, 3 orang menggunakan biaya sendiri.  Anggota MBR yang pernah mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 35 orang dan selebihnya belum mendapatkan peningkatan kapasitas yaitu 113 orang.  Sebagian besar MBR sudah melek angka dan huruf  Mayoritas MBR bekerja di bidang jasa  Terdapat usaha produksi roti dan oven  Dominan masyarakat berpenghasilan rendah  Kemampuan pengelolaan bisnis belum optimal  Kurangnya masyarakat yang memiliki keterampilan menjahit, membuat olahan barang bekas, dan sebagainya.  Mayoritas MBR (77%) belum pernah mendapatkan peningkatan kapasitas seperti pelatihan keterampilan  Keberadaan usaha pabrik roti di lahan negara yang memungkinkan setiap saat akan direlokasi  Keberadaan usaha pabrik roti belum menyerap tenaga kerja lokal  Peningkatan kapasitas masyarakat yang bisa membuat MBR lebih inovatif, kreatif dan bersaing  Penyediaan media warga yang efektif memberi informasi  Penyediaan alternative lokasi baru bagi pabrik roti  Pembuatan media warga secara rutin dan menyeluruh  Penyampaian infromasi ke masyarakat khususnya MBR tentang adanya berita atau kegiatan-kegiatan penting  Pelatihan keterampilan tentang pembuatan roti dan oven  Pentagonal Aset Tabel 4.1 Analisa Pentagonal Aset Kelurahan Mangasa HAL . iv.11
  • 59. No Pentagonal Aset Jabawan Tiap Hasil Sub Aspek Pentagonal Kajian dan Analisis Potensi Masalah Kebutuhan Kegiatan 2 Sosial  MBR yang masuk sebagai anggota KSM ada yang mengadakan Pertemuan rutin sebulan 1x sebanyak 24 orang, dan 2 minggu 1x sebanyak 1 orang.  Telah dilakukan pertemuan utk membahasa permasalahan pada anggota MBR. 12 orang telah membahas permasalahan dalam KSM tapi tidak ditindaklanjuti. 1 orang membahas permasalahan dalam KSM dan ditindaklanjuti. Dan 13 orang sama sekali tidak pernah melakukan pembahasan masalah kritis.  Frekuensi menabung di kelompok/MBR ada yaitu 17 orang dgn frekuensi 2 minggu sekali  Besaran tabungan < Rp. 50.000 – Rp. 100.000 sebanyak 28 orang dan >Rp. 100. 000 sebanyak 2 orang  Rekening tabungan MBR yang masuk anggota KSM sebanyak 21 orang tidak memiliki rek. Tabungan. 4 orang sudah memiliki rek. Tabungan.  Pencatatan kelompok minimal 1x sebulan sebanyak 24 orang  Aturan Kelompok tertulis tapi tidak dilakukan sebanyak 8 orang anggota KSM, tidak tertulis 16 orang, dan tertulis & dilakukan sebanyak 1 orang  MBR yang melakukan pinjaman dengan besaran maksimal Rp. 3Jt sebanyak 25 orang dengan angsuran pembiayaan 1 bulan sekali.  143 MBR (orang) tidak pernah bermitra dengan pihak lain dalam usahanya  MBR lebih banyak pada sektor usaha informal dengan omzet usaha yang minim tanpa memiliki perencanaan pemasaran yang baik  MBR memiliki usaha skala kecil dan menengah  Pemanfaatan dana bergulir dari UPK tidak maksimal sehingga akses keuangan pada UPK tertutup  Sosialisasi yang kurang kepada MBR tentang pentingnya berkelompok dan berdiskusi  Semua MBR yang sudah memiliki usaha belum mampu mengembangkan usahanya  Penyediaan kawasan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat MBR sangat cocok diterapkan melihat kondisi pasar didaerah mangasa  Sosialisasi tentang pentingnya dan keuntungan dalam berkelompok usaha  Pelatihan peningkatan kapasitas utamanya dalam pengelolaan usaha kecil menengah  Sosialisasi tentang pentingnya mengakses lembaga keuangan dalam rangka menambah kapasitas usaha 3 Infrastuktur  Mayoritas MBR sebanyak 84 orang memanfaatkan rumahnya sebagai tempat usaha seperti jual barang campuran, jual makanan jadi, dll. sebanyak 61 tidak memiliki bangunan utk menjalankan usahanya (berkelililng). 1 orang memiliki usaha di lokasi pasar musiman.  134 MBR yang melakukan usaha masih menggunakan alat produksi tradisional. 8 orang melakukan kombinasi menggunakan alat produksi tradisional dan modern serta 1 orang menggunakan alat modern  Kel. Mangasa adalah kelurahan padat penduduk yang ditempati berbagai elemen masyarakat dan berbagai sektor usaha serta beberapa lembaga pendidikan  Pasar tradisional, dengan kondisi tidak permanen berada disisi jalan.  Mayoritas Masih menggunakan alat tradisional sehingga kuantitas produksi masih kurang  Pasar perlu direlokasi kemudian ditata dengan baik  Diperlukan modernisasi peralatan sehingga mampu memproduksi lebih banyak dengan waktu singkat  Penyediaan bangunan pasar yang permanen dan tertata rapi  Penyediaan sarana dan prasarana yang modern bagi usaha pabrik roti dan produksi oven HAL . iv.12
  • 60. No Pentagonal Aset Jabawan Tiap Hasil Sub Aspek Pentagonal Kajian dan Analisis Potensi Masalah Kebutuhan Kegiatan 4 Keuangan  Mayoritas MBR mempunyai aset kurang dari Rp.10.000.000  MBR dengan mata pencaharian pada sektor perdagangan (145 orang) omzet perbulannya dibawah Rp.5.000.000/bulan  Keuntungan usaha perbulan MBR dibawah <10%  Sebanyak 2 MBR mempunyai tenaga kerja dalam usahanya antara 1 s/d 2 orang  Terdapat Pembukuan/kas harian MBR dengan system sederhana sebanyak 13 orang dan selebih nya tidak memiliki pencatatan harian.  Beberapa usaha dari MBR mulai berkembang   Masyarakat MBR tidak sepenuhnya mengetahui tentang peran dan fungsi UPK  Masih minimnya pendapatan MBR yang memiliki usaha  Di dalam melaksanakan dan melakukan kegiatan usahanya MBR yang memiliki pembukuan dalam usahanya masih minim  Kurangnya modal usaha sehingga usaha MBR tidak berkembang dengan positif  Sosialisasi dan penguatan terhadap masyarakat tentang keuntungan dan pentingnya beriwirausaha  Penambahan modal dalam usaha MBR   Pelatihan manajemen/pengelol aan keuangan  Pelatihan kewirausahaan yang spesifik disertai dengan pengadaan alat-alat yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha 5 Sumber Daya Alam  Pola usaha yang dilakukan MBR sebanyak 137 orang sangat bergantung kepada alam, 4 orang tergantung alam dan menggunakan teknologi, dan 1 orang MBR memiliki pola usaha modern  Sumber bahan baku MBR sebanyak 10 orang didapatkan dari bahan baku lokal atau sekitar 7% dari total MBR  Terdapat usaha pabrik roti dan produksi usaha oven yang menggunakan bahan baku local  Terdapat potensi ecenggondok di sepanjang sungai jeneberang  Bahan baku local kurang berkulitas  Eceng gondok merupakan gulma untuk habitat sugai, serta mengganggu jalur transportasi sungai Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola eceng gondok  Pelatihan pembuatan produk turunan eceng gondok HAL . iv.13
  • 61. Dari tahun ketahun jumlah MBR terus meningkat, hal ini menjadi ancaman didalam penanganan kumuh dikelurahan Mangasa. Bukannya menjadi sejahtera, justru bisa menjadi masyarakat terbelakang, jika mayoritas sumber daya manusianya tidak memiliki keahlian dan berpendidikan rendah. Pendidikan menjadi bidang prioritas utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM), agar semua sumber daya dapat ditata dan dimanfaatkan dengan baik. Peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan tidak bisa dilepaskan dari minat baca yang dimiliki. Untuk mendorong hal tersebut, dibutuhkan suatu model pembelajaran keaksaraan bersifat komprehensif, yang bukan hanya sekedar belajar menulis, berhitung dan membaca, akan tetapi mampu menyediakan layanan pendidikan non formal yang mampu menjadi solusi untuk mengatasi masalah rendahnya kreativitas, sulitnya akses informasi oleh masyarakat serta rendahnya pengetahuan akibat kurangnya minat membaca. Selain dari pada itu, kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan harus mengarah pada peningkatan tata kelola penyelengaraan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat umumnya.  Kampung Literasi Konsep kampung literasi mampu menjadi sebuah solusi dari kondisi dan permasalahan tersebut. Kampung literasi sendiri merupakan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan maju, mandiri serta melek aksara. Pemerintah bekerjasama dengan organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat harus membangun sebuah kampung yang diharapkan mampu menyediakan layanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, budaya, seni, ekonomi (meliputi pertanian, perikanan dan perdagangan), kesehatan, teknologi dan informasi. Konsep kampung literasi ini, diharapkan mampu menjadi sarana pendidikan non formal bagi masyarakat dan menjadikan masyarakat yang memiliki kemampuan individu untuk merancang dan mempersiapkan masa depan menjadi lebih baik dengan tersedianya taman baca masyarakat (TBM), pojok baca, gardu baca serta warung baca yang didukung fasilitas penunjang lainnya seperti wifi gratis untuk masyarakat. Prinsip dasar dari kampung literasi adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Hal ini berarti pembangunan kampung literasi bertujuan memberikan layanan didasarkan atas prakarsa berbagai pihak yakni, pemerintah, lembaga/ organisasi, masyarakat serta tokoh – tokoh masyarakat. Pembangunan kampung literasi diawali dengan pembanguan Taman Bacaan, Perpustakaan kampong, Pojok Baca, yang kemudian dilengkapi dengan jaringan internet dan sumber informasi pendukung lainnya untuk masyarakat, didalamnya terdapat berbagai pengetahuan termasuk informasi mengenai potensi SDM, SDA, ekonomi dan budaya daerah setempat. Tahapan selanjutnya adalah mensosisalisasikan kampung literasi kepada masyarakat, dilakukan melalui publikasi di media masa maupun media cetak lainnya, termasuk seminar, spanduk, brosur dan bentuk publikasi lainnya. Pembangunan kampung Literasi harus disertai ruang – ruang pendukung seperti Mushala & Taman Bermain Anak, yang bukan hanya menekankan pada pembentukan kecerdasan intelektual semata, tapi diikuti dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Setelah terbentuknya kampung literasi yang dikelola oleh masyarakat dan organisasi kepemudaan, maka perlu disusun program – program dan kegiatan yang menekankan pada peningkatan kualitas masyarakat setempat berbasis kearifan lokal. Di antara program yang mesti ada di kampung literasi adalah pembelajaran digital, pembelajaran budaya dan sastra, pembelajaran budaya baca pada media cetak dan elektronik serta diskusi atau dialog. Semua program dan kegiatan tersebut pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat sekitar supaya bisa membangun kualitas hidup dan lingkungan yang lebih baik. HAL . iv.14