1. HUKUM PIDANA
N A M A : S E L V I A N A F R E S T I K A
N I M : 2 2 1 0 1 0 2 0 0 5 4 1
2. DEFINISI HUKUM PIDANA
MENURUT BEBERAPA AHLI
01
02
03
Pompe
Mengatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan
hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan
pidananya.
Apeldoorn
Mengatakan bahwa hukum pidana dibedakan diberikan arti hukum
pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh
sebab perbuatan itu dapat pidana.
D. Hatewinkel Suringa
Membagi hukum pidana dalam arti objektif (ivs poenale).
a) Perintah dan larangan yang pelanggarannya di ancam dengan
sanksi pidana oleh badan yang berhak.
b) Ketentuan-Ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan
apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum panitensier.
Subjektif (ivs puniendi) yaitu : hak Negara menurut hukum untuk
menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta
melaksanakan pidana.
3. TUJUAN HUKUM PIDANA
Mengenai Tujuan hukum pidana dikenal 2 aliran, yaitu :
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan
sampai melakukan perbuatan yang tidak baik
(aliran klasik)
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah
melakukan perbuatan tidak baik dan dapat
diterima kembali dalam kehidupan
lingkungannya (aliran modern)
4. Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran
moder, dalam rancangan KUHP juli tahun 2006.
Tujuan pemidaan bertujuan :
1. Mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan Pembinaan sehingga menjadi orang yang
baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan
mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
5. Kitap undang-undang hukum pidana (KUHP) terdiri atas 569 pasal secara sistematis dibagi dalam :
Buku I : memuat tentang ketentuan-ketentuan umum (al gemene leerstrukken bapalengan) pasal 1-103
Buku II : mengatur tentang kejahatan (misdrijren) pasal 104-488
Buku III: mengatur tentang pelanggaran (overstrdingen) pasal 489-569
6. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA
Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai
asas ruang lingkup berlakunya kitap undang-undang hukum pidana. Asas ruang lingkup
berlakunya aturan hukum pidana itu ada 4, ialah :
1. Asas teritorialitas (territorialitets beginsel)
2. Asas nasional aktif (actief nationaliteits beginsel)
3. Asas nasionalitas pasif (pasif nationaliteits beginsel)
4. Asas universal
7. Sistem Hukuman
Sistem hukuman yang dicantumkan dalam pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat
dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :
1. Hukuman pokok (hoofd straffen)
a. Hukuman mati
b. Hukuman penjara
c. Hukuman kurungan
d. Hukuman denda
2. Hukuman tambahan (bijkomende straffen)
a. Pencabutan beberapa hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim
8. Hukum Pidana Pokok
Jenis hukuman yang dijatuhkan dengan hukuman pidana pokok meliputi kententuan pelanggaran
pasal-pasal berikut :
- Pasal 10 : Tentang pidana pokok dan tambahan
- Pasal 53 : Percobaan kejahatan
- Pasal 104 : Tentang penyerangan atau makar
- Pasal 131 : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wapres
- Pasal 140 : Kejahatan politik
- Pasal 187 : Pembakaran
- Pasal 170 : Pengeroyokan
- Pasal 209 : Memberi suap
- Pasal 241 : Pembunuhan terhadap anak
- Pasal 242 : Sumpah palsu dan keterangan palsu
- Pasal 244 : Pemalsuan mata uang
- Pasal 254 : Pemalsuan materai, surat/ merek
9. SIFAT HUKUM PIDANA SEBAGAI HUKUM PUBLIC
Secara umum hukum dilihat dari sudut sifatnya terdiri dari Hukum public dan Hukum
Privat. Sebagai hukum public maka hukum pidana mengatur hubungan antara individu
dengan masyarakat / Negara.
Lawanya adalah hukum privat yaitu mengatur hubungan individu dengan individu yang
sederajat.
10. ILMU HUKUM PIDANA
Hukum pidana dan pelaksanaan hukum pidana merupakan objek beberapa ilmu
pengetahuan, ditinjau dari segi metodenya maka dikenal pembagian sebagai berikut :
a. Ilmu pengetahuan Hukum pidana yang sistematis :
1. Hukum Pidana : Hukum Pidana Material
2. Hukum Acara Pidana : Hukum Pidana Formal
b. Ilmu Hukum Pidana Empins, antara lain :
1. Kriminologi yaitu ilmu tentang kejahatan dan sifat jahat pembuat kejahatan,
sebab dan akibatnya.
2. Kriminalistik yaitu ilmu penyelidikan dan penyidikan (pengusutan)
3. Sosiologi Hukum pidana yaitu ilmu hukum pidana yang menjelaskan sebagai
gejala kemasyarakatan yang menitik beratkan untuk mempelajari pelaksanaan
hukum pidana dalam arti luas di dalam masyarakat, jadi bukan saja terhadap
orang-orang yang tersangka atau pembuat dilik
