2. 03
09
11
15
28
31
32
KELOMPOK V
Diskopukm Aceh
ASWAR
Perkim Aceh
DINA FERIANA
Dinkes Aceh
IMAN RAHMAN
Disdik Aceh
MUKSALMINA
Dishub Aceh
T. RIZKI FADHIL
Distanbun Aceh
ZULFADLI
The Power of PowerPoint | thepopp.com 2
ZULKIFLI
DPMTSP Aceh
3. Akuntabilitas kinerja organisasi mengacu pada tanggung
jawab dan kewajiban organisasi dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas hasil kinerjanya.
Ini melibatkan evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi
dengan membandingkan pencapaian aktual dengan tujuan
yang telah ditetapkan
DEFINISI
The Power of PowerPoint | thepopp.com 3
4. TUJUAN UTAMA
Untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian
tujuan organisasi. Dalam konteks ini, organisasi diharapkan mengembangkan
sistem pengukuran kinerja yang memadai, mengumpulkan data yang relevan,
menganalisis hasil kinerja, dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada
pemangku kepentingan.
5. 01
02
03
04
05
BENTUK AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
The Power of PowerPoint | thepopp.com 5
RENCANA STRATEGIS
PENGUKURAN KINERJA
PENGELOLAAN DATA KINERJA
PELAPORAN KINERJA
REVIU DAN EVALUASI KINERJA
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. PROSES AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
The Power of PowerPoint | thepopp.com 6
Menggambarkan hasil pencapaian tujuan dan target. berupa laporan
keuangan, laporan keberlanjutan, atau laporan kinerja lainnya
Pelaporan kinerja
Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
organisasi serta peluang perbaikan. Dapat
melibatkan pembandingan antara hasil yang
dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan
Evaluasi dan analisis
Organisasi perlu mengembangkan indikator kinerja
yang sesuai untuk mengukur sejauh mana tujuan dan
target tercapai. (produktivitas, efisiensi, kepuasan
pelanggan, dan dampak social)
Pengukuran Kinerja
Organisasi harus mengambil tindakan
perbaikan untuk meningkatkan kinerja di
masa depan. Ini dapat melibatkan
penyempurnaan proses, pengembangan
keterampilan karyawan, atau perubahan
strategi organisasi.
Tindakan perbaikan
Organisasi harus memiliki tujuan dan
target yang jelas dan terukur yang
relevan dengan misi dan visi
organisasi.
Penetapan tujuan dan target
7.
8. KENDALA DALAM IMPLEMENTASI
The Power of PowerPoint | thepopp.com 8
Besarnya Pengaruh Eksternal Dalam
Pembentukan Opini Kinerja Dibandingkan
Dengan Opini Akuntabilitas
EKSTERNAL
Perubahan Terhadap Standar Ukur Terhadap
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi.
PERUBAHAN
Kondisi Lapangan Dan Lingkungan Yang Sering
Memaksa Adanya Kebijakan Ataupun Diskresi
Yang Tidak Bisa Di Pertanggungjawabkan Secara
Akuntabel.
DISKRESI
Distorsi Fokus Pencapaian Organisasi Antara
Proses, Out Put Dan Out Come.
DISTORSI
Pemberiaan Reward Dan Punishment Terhadap
Kelalaian Dalam Akuntabilitas Belum Terlaksana
Dengan Baik Sehingga Mengubah Opini
Komponen Penyelenggara Dalam Organisasi.
REWARD - PUNISHMENT
Subjektifitas Pihak Evaluator Dalam Penilaian
Akuntabilitas Kinerja Organisasi.
SUBJEKTIF
9. Nilai SAKIP Pemerintah Aceh dan
Pemerintah Kab/Kota 2021
No. INSTANSI DAERAH Predikat Interpretasi
1 Pemerintah Aceh B Baik
2 Kabupaten Aceh Barat B Baik
3 Kabupaten Aceh Barat Daya CC Cukup (memadai)
4 Kabupaten Aceh Besar CC Cukup (memadai)
5 Kabupaten Aceh Jaya CC Cukup (memadai)
6 Kabupaten Aceh Selatan CC Cukup (memadai)
7 Kabupaten Aceh Singkil B Baik
8 Kabupaten Aceh Tamiang CC Cukup (memadai)
9 Kabupaten Aceh Tengah CC Cukup (memadai)
10 Kabupaten Aceh Tenggara C Kurang
11 Kabupaten Aceh Timur C Kurang
12 Kabupaten Aceh Utara CC Cukup (memadai)
13 Kabupaten Bener Meriah B Baik
14 Kabupaten Bireuen CC Cukup (memadai)
15 Kabupaten Gayo Lues CC Cukup (memadai)
16 Kabupaten Nagan Raya C Kurang
17 Kabupaten Pidie CC Cukup (memadai)
18 Kabupaten Pidie Jaya B Baik
19 Kabupaten Simeulue C Kurang
20 Kota Banda Aceh B Baik
21 Kota Langsa CC Cukup (memadai)
22 Kota Lhokseumawe CC Cukup (memadai)
23 Kota Sabang CC Cukup (memadai)
24 Kota Subulussalam C Kurang
10. 10
Predikat Nilai Absolut
AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan
Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di
seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien
(Reform) . Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A > 80 - 90 Memuaskan
Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan
dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah
dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB > 70 - 80 Sangat Baik
Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan
dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah
dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
B > 60 - 70 Baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja
utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam
manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit
kerja.
CC > 50 - 60 Cukup (Memadai)
Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan
walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C > 30 - 50 Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem
manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D > 0 - 30 Sangat Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum
terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan
yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
Interprestasi
Keterangan Nilai SAKIP
11. The Power of PowerPoint | thepopp.com 11
Akuntabilitas kinerja organisasi penting karena membantu organisasi
untuk mengelola sumber daya mereka secara efektif, meningkatkan
kualitas layanan atau produk yang mereka hasilkan, dan memenuhi
harapan pemangku kepentingan. Dengan adanya akuntabilitas kinerja,
organisasi dapat menjadi lebih TRANSPARAN, dapat DIPERCAYA, dan
dapat BERADAPTASI dengan perubahan lingkungan yang terus berubah.
Kesimpulan