SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Descargar para leer sin conexión
AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
KELOMPOK V
PK. ADMINISTRATOR ANGKATAN-I
PEMERINTAH ACEH – TAHUN 2023
03
09
11
15
28
31
32
KELOMPOK V
Diskopukm Aceh
ASWAR
Perkim Aceh
DINA FERIANA
Dinkes Aceh
IMAN RAHMAN
Disdik Aceh
MUKSALMINA
Dishub Aceh
T. RIZKI FADHIL
Distanbun Aceh
ZULFADLI
The Power of PowerPoint | thepopp.com 2
ZULKIFLI
DPMTSP Aceh
Akuntabilitas kinerja organisasi mengacu pada tanggung
jawab dan kewajiban organisasi dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas hasil kinerjanya.
Ini melibatkan evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi
dengan membandingkan pencapaian aktual dengan tujuan
yang telah ditetapkan
DEFINISI
The Power of PowerPoint | thepopp.com 3
TUJUAN UTAMA
Untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian
tujuan organisasi. Dalam konteks ini, organisasi diharapkan mengembangkan
sistem pengukuran kinerja yang memadai, mengumpulkan data yang relevan,
menganalisis hasil kinerja, dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada
pemangku kepentingan.
01
02
03
04
05
BENTUK AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
The Power of PowerPoint | thepopp.com 5
RENCANA STRATEGIS
PENGUKURAN KINERJA
PENGELOLAAN DATA KINERJA
PELAPORAN KINERJA
REVIU DAN EVALUASI KINERJA
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.
PROSES AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
The Power of PowerPoint | thepopp.com 6
Menggambarkan hasil pencapaian tujuan dan target. berupa laporan
keuangan, laporan keberlanjutan, atau laporan kinerja lainnya
Pelaporan kinerja
Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
organisasi serta peluang perbaikan. Dapat
melibatkan pembandingan antara hasil yang
dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan
Evaluasi dan analisis
Organisasi perlu mengembangkan indikator kinerja
yang sesuai untuk mengukur sejauh mana tujuan dan
target tercapai. (produktivitas, efisiensi, kepuasan
pelanggan, dan dampak social)
Pengukuran Kinerja
Organisasi harus mengambil tindakan
perbaikan untuk meningkatkan kinerja di
masa depan. Ini dapat melibatkan
penyempurnaan proses, pengembangan
keterampilan karyawan, atau perubahan
strategi organisasi.
Tindakan perbaikan
Organisasi harus memiliki tujuan dan
target yang jelas dan terukur yang
relevan dengan misi dan visi
organisasi.
Penetapan tujuan dan target
KENDALA DALAM IMPLEMENTASI
The Power of PowerPoint | thepopp.com 8
Besarnya Pengaruh Eksternal Dalam
Pembentukan Opini Kinerja Dibandingkan
Dengan Opini Akuntabilitas
EKSTERNAL
Perubahan Terhadap Standar Ukur Terhadap
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi.
PERUBAHAN
Kondisi Lapangan Dan Lingkungan Yang Sering
Memaksa Adanya Kebijakan Ataupun Diskresi
Yang Tidak Bisa Di Pertanggungjawabkan Secara
Akuntabel.
DISKRESI
Distorsi Fokus Pencapaian Organisasi Antara
Proses, Out Put Dan Out Come.
DISTORSI
Pemberiaan Reward Dan Punishment Terhadap
Kelalaian Dalam Akuntabilitas Belum Terlaksana
Dengan Baik Sehingga Mengubah Opini
Komponen Penyelenggara Dalam Organisasi.
REWARD - PUNISHMENT
Subjektifitas Pihak Evaluator Dalam Penilaian
Akuntabilitas Kinerja Organisasi.
SUBJEKTIF
Nilai SAKIP Pemerintah Aceh dan
Pemerintah Kab/Kota 2021
No. INSTANSI DAERAH Predikat Interpretasi
1 Pemerintah Aceh B Baik
2 Kabupaten Aceh Barat B Baik
3 Kabupaten Aceh Barat Daya CC Cukup (memadai)
4 Kabupaten Aceh Besar CC Cukup (memadai)
5 Kabupaten Aceh Jaya CC Cukup (memadai)
6 Kabupaten Aceh Selatan CC Cukup (memadai)
7 Kabupaten Aceh Singkil B Baik
8 Kabupaten Aceh Tamiang CC Cukup (memadai)
9 Kabupaten Aceh Tengah CC Cukup (memadai)
10 Kabupaten Aceh Tenggara C Kurang
11 Kabupaten Aceh Timur C Kurang
12 Kabupaten Aceh Utara CC Cukup (memadai)
13 Kabupaten Bener Meriah B Baik
14 Kabupaten Bireuen CC Cukup (memadai)
15 Kabupaten Gayo Lues CC Cukup (memadai)
16 Kabupaten Nagan Raya C Kurang
17 Kabupaten Pidie CC Cukup (memadai)
18 Kabupaten Pidie Jaya B Baik
19 Kabupaten Simeulue C Kurang
20 Kota Banda Aceh B Baik
21 Kota Langsa CC Cukup (memadai)
22 Kota Lhokseumawe CC Cukup (memadai)
23 Kota Sabang CC Cukup (memadai)
24 Kota Subulussalam C Kurang
10
Predikat Nilai Absolut
AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan
Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di
seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien
(Reform) . Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A > 80 - 90 Memuaskan
Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan
dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah
dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB > 70 - 80 Sangat Baik
Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan
dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah
dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
B > 60 - 70 Baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja
utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam
manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit
kerja.
CC > 50 - 60 Cukup (Memadai)
Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan
walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C > 30 - 50 Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem
manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D > 0 - 30 Sangat Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum
terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan
yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
Interprestasi
Keterangan Nilai SAKIP
The Power of PowerPoint | thepopp.com 11
Akuntabilitas kinerja organisasi penting karena membantu organisasi
untuk mengelola sumber daya mereka secara efektif, meningkatkan
kualitas layanan atau produk yang mereka hasilkan, dan memenuhi
harapan pemangku kepentingan. Dengan adanya akuntabilitas kinerja,
organisasi dapat menjadi lebih TRANSPARAN, dapat DIPERCAYA, dan
dapat BERADAPTASI dengan perubahan lingkungan yang terus berubah.
Kesimpulan
TERIMA
KASIH
Any questions?

Más contenido relacionado

Similar a Kel-5. akuntabilitas kinerja organisasi.pdf

Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaKutsiyatinMSi
 
Key performance indicators-Presentasi Perencanaan Strategis
Key performance indicators-Presentasi Perencanaan StrategisKey performance indicators-Presentasi Perencanaan Strategis
Key performance indicators-Presentasi Perencanaan StrategisRahmat Taufiq Sigit
 
Paparan deputi sakip
Paparan deputi sakipPaparan deputi sakip
Paparan deputi sakipSensiaGibsi
 
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptxAgus834172
 
Presentasi3 rescaling bsc
Presentasi3 rescaling bscPresentasi3 rescaling bsc
Presentasi3 rescaling bscmohmahsun
 
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptxandikhaidir6
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaintelnvidia277
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaHazard Queen
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)temanna #LABEDDU
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013
Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013
Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013Harianto Sianturi
 
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.pptTATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.pptSawaluddinTumanggor
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) Massaputro Delly TP
 
1. SKP PP 30 2019 Tahap IV (1).pptx
1. SKP PP 30 2019 Tahap IV (1).pptx1. SKP PP 30 2019 Tahap IV (1).pptx
1. SKP PP 30 2019 Tahap IV (1).pptxAgusWahid7
 
Overview dan konsep dasar SAKIP, misku.pptx
Overview dan konsep dasar SAKIP, misku.pptxOverview dan konsep dasar SAKIP, misku.pptx
Overview dan konsep dasar SAKIP, misku.pptxssuserbe343e1
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfHairi II
 

Similar a Kel-5. akuntabilitas kinerja organisasi.pdf (20)

Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
 
Key performance indicators-Presentasi Perencanaan Strategis
Key performance indicators-Presentasi Perencanaan StrategisKey performance indicators-Presentasi Perencanaan Strategis
Key performance indicators-Presentasi Perencanaan Strategis
 
Paparan deputi sakip
Paparan deputi sakipPaparan deputi sakip
Paparan deputi sakip
 
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
 
Skripsi
SkripsiSkripsi
Skripsi
 
Presentasi3 rescaling bsc
Presentasi3 rescaling bscPresentasi3 rescaling bsc
Presentasi3 rescaling bsc
 
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerja
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerja
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
Penilaian Prestasi Keja PNS
Penilaian Prestasi Keja PNSPenilaian Prestasi Keja PNS
Penilaian Prestasi Keja PNS
 
Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013
Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013
Penilaian prestasi-kerja-pns-pp-46-th-2013
 
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.pptTATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
 
1. SKP PP 30 2019 Tahap IV (1).pptx
1. SKP PP 30 2019 Tahap IV (1).pptx1. SKP PP 30 2019 Tahap IV (1).pptx
1. SKP PP 30 2019 Tahap IV (1).pptx
 
PP_Sektor_Publik.pptx
PP_Sektor_Publik.pptxPP_Sektor_Publik.pptx
PP_Sektor_Publik.pptx
 
Overview dan konsep dasar SAKIP, misku.pptx
Overview dan konsep dasar SAKIP, misku.pptxOverview dan konsep dasar SAKIP, misku.pptx
Overview dan konsep dasar SAKIP, misku.pptx
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
 

Último

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Último (12)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

Kel-5. akuntabilitas kinerja organisasi.pdf

  • 1. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI KELOMPOK V PK. ADMINISTRATOR ANGKATAN-I PEMERINTAH ACEH – TAHUN 2023
  • 2. 03 09 11 15 28 31 32 KELOMPOK V Diskopukm Aceh ASWAR Perkim Aceh DINA FERIANA Dinkes Aceh IMAN RAHMAN Disdik Aceh MUKSALMINA Dishub Aceh T. RIZKI FADHIL Distanbun Aceh ZULFADLI The Power of PowerPoint | thepopp.com 2 ZULKIFLI DPMTSP Aceh
  • 3. Akuntabilitas kinerja organisasi mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas hasil kinerjanya. Ini melibatkan evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi dengan membandingkan pencapaian aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan DEFINISI The Power of PowerPoint | thepopp.com 3
  • 4. TUJUAN UTAMA Untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks ini, organisasi diharapkan mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang memadai, mengumpulkan data yang relevan, menganalisis hasil kinerja, dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pemangku kepentingan.
  • 5. 01 02 03 04 05 BENTUK AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI The Power of PowerPoint | thepopp.com 5 RENCANA STRATEGIS PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN DATA KINERJA PELAPORAN KINERJA REVIU DAN EVALUASI KINERJA Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
  • 6. PROSES AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI The Power of PowerPoint | thepopp.com 6 Menggambarkan hasil pencapaian tujuan dan target. berupa laporan keuangan, laporan keberlanjutan, atau laporan kinerja lainnya Pelaporan kinerja Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang perbaikan. Dapat melibatkan pembandingan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan Evaluasi dan analisis Organisasi perlu mengembangkan indikator kinerja yang sesuai untuk mengukur sejauh mana tujuan dan target tercapai. (produktivitas, efisiensi, kepuasan pelanggan, dan dampak social) Pengukuran Kinerja Organisasi harus mengambil tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Ini dapat melibatkan penyempurnaan proses, pengembangan keterampilan karyawan, atau perubahan strategi organisasi. Tindakan perbaikan Organisasi harus memiliki tujuan dan target yang jelas dan terukur yang relevan dengan misi dan visi organisasi. Penetapan tujuan dan target
  • 7.
  • 8. KENDALA DALAM IMPLEMENTASI The Power of PowerPoint | thepopp.com 8 Besarnya Pengaruh Eksternal Dalam Pembentukan Opini Kinerja Dibandingkan Dengan Opini Akuntabilitas EKSTERNAL Perubahan Terhadap Standar Ukur Terhadap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi. PERUBAHAN Kondisi Lapangan Dan Lingkungan Yang Sering Memaksa Adanya Kebijakan Ataupun Diskresi Yang Tidak Bisa Di Pertanggungjawabkan Secara Akuntabel. DISKRESI Distorsi Fokus Pencapaian Organisasi Antara Proses, Out Put Dan Out Come. DISTORSI Pemberiaan Reward Dan Punishment Terhadap Kelalaian Dalam Akuntabilitas Belum Terlaksana Dengan Baik Sehingga Mengubah Opini Komponen Penyelenggara Dalam Organisasi. REWARD - PUNISHMENT Subjektifitas Pihak Evaluator Dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi. SUBJEKTIF
  • 9. Nilai SAKIP Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota 2021 No. INSTANSI DAERAH Predikat Interpretasi 1 Pemerintah Aceh B Baik 2 Kabupaten Aceh Barat B Baik 3 Kabupaten Aceh Barat Daya CC Cukup (memadai) 4 Kabupaten Aceh Besar CC Cukup (memadai) 5 Kabupaten Aceh Jaya CC Cukup (memadai) 6 Kabupaten Aceh Selatan CC Cukup (memadai) 7 Kabupaten Aceh Singkil B Baik 8 Kabupaten Aceh Tamiang CC Cukup (memadai) 9 Kabupaten Aceh Tengah CC Cukup (memadai) 10 Kabupaten Aceh Tenggara C Kurang 11 Kabupaten Aceh Timur C Kurang 12 Kabupaten Aceh Utara CC Cukup (memadai) 13 Kabupaten Bener Meriah B Baik 14 Kabupaten Bireuen CC Cukup (memadai) 15 Kabupaten Gayo Lues CC Cukup (memadai) 16 Kabupaten Nagan Raya C Kurang 17 Kabupaten Pidie CC Cukup (memadai) 18 Kabupaten Pidie Jaya B Baik 19 Kabupaten Simeulue C Kurang 20 Kota Banda Aceh B Baik 21 Kota Langsa CC Cukup (memadai) 22 Kota Lhokseumawe CC Cukup (memadai) 23 Kota Sabang CC Cukup (memadai) 24 Kota Subulussalam C Kurang
  • 10. 10 Predikat Nilai Absolut AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform) . Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. A > 80 - 90 Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. BB > 70 - 80 Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. B > 60 - 70 Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. CC > 50 - 60 Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. C > 30 - 50 Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. D > 0 - 30 Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. Interprestasi Keterangan Nilai SAKIP
  • 11. The Power of PowerPoint | thepopp.com 11 Akuntabilitas kinerja organisasi penting karena membantu organisasi untuk mengelola sumber daya mereka secara efektif, meningkatkan kualitas layanan atau produk yang mereka hasilkan, dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Dengan adanya akuntabilitas kinerja, organisasi dapat menjadi lebih TRANSPARAN, dapat DIPERCAYA, dan dapat BERADAPTASI dengan perubahan lingkungan yang terus berubah. Kesimpulan