Dokumen ini membahas tentang evaluasi kelembagaan BUMDes dalam mendukung kemandirian desa. UU No. 6 Tahun 2014 telah menandai dimulainya era kemandirian desa dalam pemerintahan dan keuangan desa. BUMDes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi dan kend

1. Oleh : Irwantoro
KAJIAN EVALUASI KELEMBAGAAN
BUMDes DALAM MENDUKUNG
KEMANDIRIAN DESA

2. LATAR BELAKANG
 Indonesia adalah negara berbasis desa, sebab 82,3%
wilayah Indonesia merupakan kawasan perdesaan.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun
2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan diketahui bahwa jumlah desa di
Indonesia adalah sebanyak 74.754 (tujuh empat ribu
tujuh ratus lima puluh empat) desa, sedangkan di
Jawa Timur terdapat 7.724 desa pada tahun 2015.
 Kondisi kemiskinan antara kota dan desa di Jawa
Timur menurut data BPS pada September 2014 dapat
digambarkan bahwa jumlah penduduk miskin di
perkotaan mencapai 1,531 juta jiwa, sementara pada
Maret 2015 jumlah tersebut turun 0,11 persen menjadi
1,524 juta jiwa. Sedangkan di pedesaan, jumlah
penduduk miskin pada September 2014 mencapai
3,216 juta jiwa dan pada Maret 2015 melejit menjadi
3,264 juta jiwa.

3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan
produk dari era reformasi telah menandai
dimulainya suatu era menuju kemandirian desa,
baik dalam penyelenggaraan pemerintahan
maupun dalam pengelolaan keuangan desa.
Tujuan pembangunan desa sesuai pasal 78
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan
prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya

4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai
dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam
penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan
keuangan desa. Tujuan pembangunan desa sesuai pasal 78 adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
 Pada Pasal 85 Ayat (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat
daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan
mengikutsertakan masyarakat Desa. Hasil Usaha BUM Desa Pasal
89 yaitu: (1) Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a)
pengembangan usaha; dan; b) Pembangunan Desa, pemberdayaan
masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin
melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

5.  Berkaitan dengan semakin besarnya peran
pemerintah desa dalam pemberdayaan
masyarakat desa sebagai amanat UU Nomor 6
Tahun 2014 maka pemerintah desa dituntut
kesiapannya terutama dalam penguatan
kelembagaan ekonmi pedesaan yang ditujukan
untuk pengentasan kemiskinan.

6. PERMASALAHAN
 Bagaimana kondisi pemerintah desa dalam
penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan sebagai
upaya pengentasan kemiskinan sesuai UU Nomor 6
Tahun 2014
 Kendala-kendala kesiapan pemerintah desa dalam
penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan upaya
pengentasan kemiskinan sesuai UU Nomor 6 Tahun
2014
 Bagaimana upaya maupun strategi yang dilakukan
untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa
dalam penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan
upaya pengentasan kemiskinan sesuai UU Nomor 6
Tahun 2014

7. TUJUAN
 Mengidentifikasi kondisi pemerintah desa dalam
penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan
 Mengidentifikasi kendala kesiapan pemerintah
desa dalam penguatan kelembagaan ekonomi
pedesaan
 Merumuskan strategi peningkatan kapasitas
pemerintah desa dalam penguatan lembaga
ekonomi pedesaan.

8. METODOLOGI
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang
menjadikan manusia sebagai instrumen dan
disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam
kaitannya dengan pengumpulan data yang pada
umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan
Tylor (Moleong, 2009:3) merupakan prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan
perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini disusun
sebagai penelitian induktif yakni mencari dan
mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan
tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur

9.  HASIL YANG DIHARAPKAN
Memperoleh data maupun informasi tentang kondisi pemerintah desa
maupun kendala-kendala kesiapan pemerintah sehingga dapat
dirumuskan strategi maupun upaya dalam penguatan lembaga ekonomi
desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan sesuai UU Nomor 6 Tahun
2014.
 PEMANFAATAN OLEH SKPD/Masyarakat
 Sebagai bahan referensi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal
ini Biro Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten maupun SKPD terkait
dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam penguatan
lembaga ekonomi desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan
 Sebagai referensi bagi lembaga ekonomi pedesaan dalam penguatan
kelembagaan yang meliputi organisasi, permodalan, manajemen
maupun SDM
 Sebagai referensi bagi pemerintah desa dalam hal peningkatan PADes
dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi desa guna
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat maupun
meminimalisir ketimpangan distribusi pendapatan di desa serta
berorientasi pada upaya pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan