Dokumen tersebut membahas analisis politik identitas dalam pemilu nasional dan pilkada di Indonesia sejak 2014 hingga menjelang 2024. Ismail Fahmi menjelaskan bagaimana politik identitas digunakan dalam pilpres 2014, pilkada DKI 2017, dan pilpres 2019 serta peran Muslim Cyber Army dalam berbagai pilkada."
1. POLA DISEMINASI POLITIK
IDENTITAS DI MEDIA SOSIAL:
ANALISIS PILPRES 2014 & 2019, PILKADA DKI
2017, DAN MENJELANG PILPRES 2024
Ismail Fahmi, Ph.D.
Direktur Media Kernels Indonesia (Drone Emprit)
Dosen Universitas Islam Indonesia
Wakil Ketua Komisi Infokom MUI Pusat
Ismail.fahmi@gmail.com
FGD LEMHANNAS
30 Juni 2022
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
2. 2
1992 – 1997 Undergraduate, Electrical Engineering, ITB, Indonesia
2003 – 2004 Master, Information Science, University of Groningen, NL
2004 – 2009 Doctor, Information Science, University of Groningen, NL
2009 – Now Engineer at Weborama (Paris/Amsterdam)
2014 – Now Founder PT. Media Kernels Indonesia, a Drone Emprit Company
2015 – Now Consultant at Perpustakaan Nasional, Inisiator Indonesia OneSearch
2017 – Now Lecturer at the IT Magister Program of the Universitas Islam Indonesia
2021 – Now Wakil Ketua Komisi Infokom, Majelis Ulama Indonesia Pusat
Ismail Fahmi, S.T., M.A., Ph.D.
Ismail.fahmi@gmail.com
3. PERTANYAAN KUNCI
1. Bagaimana evaluasi DroneEmprit terkait penggunaan media
sosial dalam diseminasi politik identitas dalam perkembangan
pemilu nasional dan pilkada?
2. Bagaimana pola-pola politik identitas yang digunakan dalam
perkembangan praktik demokrasi elektoral di Indonesia?
3. Bagaimana identifikasi karakteristik politik identitas dalam
rangka menyusun konstruksi perbuatan atau perilaku politik
identitas dalam pengaturan pembatasan perilaku tersebut di
media sosial?
4. Bagaimana strategi yang harus dibangun dalam mereduksi
politik identitas dalam pemilu 2024? Bagaimana aktor
penyelenggara pemilu dan Kementrian/Lembaga dalam
strategi tersebut?
3
4. DEFINISI POLITIK IDENTITAS
Donald L Morowitz (1998), salah satu pakar politik dari universitas
Duke telah mendefinisikan politik identitas sebagai pemberian garis
yang sangat tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan
dan siapa yang akan ditolak.
Donald L Morowitz.1998. “Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk”. Dalam Larry Diamond dan Mars F
Plattner. Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi Bandung. ITB Pres.
4
7. POLITIK IDENTITAS DALAM PILPRES 2014
“Fenomena terjadinya politisasi Identitas berbasis agama dan etnik semakin menguat menjelang dan
pasca pemilu 2014. Kubu-kubu pendukung calon presiden pada masa itu saling membentuk poros
untuk melawan satu sama lain melalui identitas yang melekat pada karakter personal kandidat yang
kemudian diteruskan pada komponen-komponen pendukungnya. Polarisasi poros kandidat, antara
Prabowo dan Jokowi terlihat menyiratkan kalangan yang dapat dikategorikan berdasarkan identitas
agama. Partai-partai berbasis Islam banyak yang mendukung pendukung Prabowo-Hatta, seperti PKS,
PAN, dan PPP (kubu Djan Faridz). Sementara partai berbasis Islam pendukung JokowiJusuf Kalla
hanya PKB dan PPP (kubu Romahurmuzy). Partai pengusung utama Jokow-Jusuf Kalla, yakni PDIP
yang merepresentasikan nasionalis sekulerkiri memberikan warna tersendiri atas kontestasi pemilu
dengan nuansa aliran (Herdiansah, Putri, Ashari, & Maduratmi, 2017).
“Nuansa identitas-aliran, Islam berhadapan dengan nasionalis sekuler, memenuhi diskursus rivalitas
politik terutama di media sosial. Sepanjang kampanye Pilpres 2014, berbagai kampanye hitam yang
memojokkan lawan politik seringkali menyinggung karakteristik agama dan etnik kandidat. Misalnya,
tuduhan bahwa Jokowi adalah seorang yang lahir dari simpatisan PKI dan keturunan China yang anti-
Islam. Sementara Prabowo diidentikkan dengan sosok militer diktator dan didukung oleh kelompok
Islam radikal serta intoleran.”
*Ari Ganjar Herdiansah. 2017. “POLITISASI IDENTITAS DALAM KOMPETISI PEMILU DI INDONESIA
PASCA 2014”, Jurnal Bawaslu ISSN 2443-2539 Herdiansah, A.G. Vol.3 No. 2 2017, Hal. 169-183.
7
9. JUNI-JULI 2014, ANALISIS JARINGAN SOSIAL “JOKOWI”
MASA KAMPANYE PILPRES 2014
PRO JOKOWI
KONTRA
2014
Jokowi keturunan
simpatisan PKI dan
keturunan China
10. APRIL 2016, ANALISIS JARINGAN SOSIAL “JOKOWI”
PASCA PILPRES 2014
PRO JOKOWI
KONTRA
2016
11. TEMUAN DARI PILPRES 2014
• Pada masa kampanye Pilpres 2014, peta dukungan pro-kontra di
media sosial belum seimbang. Klaster pro Jokowi tampak jauh
lebih besar dibanding klaster kontra.
• Akun @TM2000Back atau Trio Macan merupakan top influencer
klaster kontra Jokowi. Akun ini dikenal paling aktif menyebarkan
tuduhan bahwa Jokowi keturunan simpatisan PKI dan keturunan
China. Ini salah satu contoh politik identitas untuk membangun
citra bahwa Jokowi anti Islam.
• Setelah selesai Pilpres, tahun 2016, peta pro-kontra semakin
imbang. Semakin banyak akun dalam klaster kontra Jokowi. Ini
membuat polarisasi semakin tajam.
11
13. EXECUTIVE SUMMARY
• Setelah sebelumnya Polri melakukan “shock therapy” dengan mengumumkan
penangkapan anggota “Sindikat Saracen”, kali ini Polri lebih berani lagi, yaitu
mengumumkan penangkapan anggota “MCA”, sebuah jaringan yang jauh lebih besar
dari Saracen.
• Landasan penangkapan ini sangat kuat: “pembuatan dan penyebaran hoax yang
sangat meresahkan masyarakat, yaitu tentang maraknya ‘orang gila’ yang meneror
ulama” dan isu PKI oleh anggota MCA.
• Bisa dilihat ada 2 tujuan: (1) meredam hoax khususnya yang menyerang pemerintah,
(2) melemahkan MCA.
• Pertanyaan:
• Siapakan MCA itu?
• Kapan MCA mulai muncul?
• Apakah ada indikasi kekuatan MCA bakal melemah setelah gempuran ini?
• Bagaimana peta pertempuran “War on MCA” di media social?
• Bagaimana strategi MCA dalam melawan tekanan dan deligitimasi terhadap mereka?
• Drone Emprit menampilkan data sejak Mei 2016 hingga 20 Maret 2018.
13
14. JEJAK “MCA” ATAU “MUSLIM CYBER ARMY”
1 Mei 2016 – 4 Maret 2018
Berita penangkapan anggota
MCA menghasilkan volume
percakapan yang sangat
tinggi. Kita akan zoom out
bagian ini, biar data
sebelumnya tampil lebih jelas.
1 Mei 2016 – 25 Februari 2018
Data sebelum penangkapan:
mention keywords ini mulai
muncul sebelum bulan Januari
2017. Dan sejak saat itu,
volume mention semakin
tinggi.
Awal mention “MCA” atau
“Muslim Cyber Army”
15. AWAL KEMUNCULAN “MCA” ATAU “MUSLIM CYBER
ARMY”
1 Mei 2016 – 31 Desember 2016
Sebelum pertengahan Desember 2016,
penyebutan “MCA” semua merefer pada sebuah
partai uni-ras di Malaysia, yaitu Malaysian Chinese
Association.
Mulai pertengahan Desember 2016, kita
akan sering menemukan “MCA” atau
“muslim cyber army” dalam percakapan
Twitter di Indonesia.
20. TAHUN 2017
JEJAK “MCA” SEPANJANG TAHUN 2017
Chat HRS
Seruan HRS terkait GMBI
Saracen
Aksi Bela Palestina
21. SNA: 27 FEB 2018, HARI H PENANGKAPAN ANGGOTA MCA
CLUSTER PRO PEMERINTAH LEBIH BESAR, DIDUKUNG BERITA
MEDIA
Pro Pemerintah
MCA
@MustofaNahra adalah akun awal
salah satu netizen dalam cluster
MCA yang dibajak oleh cluster
lawannya. Gantinya adalah
@NetizenTofa.
22. SNA: 3 MARET 2018 (4 HARI BERIKUTNYA)
“MCA” TETAP KUAT DAN TIDAK BERKURANG
Pro Pemerintah
MCA
23. TEMUAN TENTANG MCA
• Cluster Pro Pemerintah berusaha membangun asosiasi “MCA pembuat Hoax” agar tidak dipercaya
lagi oleh public. Dan sebaliknya, cluster MCA melakukan kontra narasi dengan menyatakan bahwa
“MCA yang asli itu melawan fitnah.”
• Cluster Pro Pemerintah membongkar profile mereka yang ditangkap oleh Polri, melalui jejak digital
yang mereka kumpulkan. Ada beberapa akun khusus yang bertugas untuk membukanya.
Sedangkan cluster MCA melihat titik celah dari tuduhan, serangan dan informasi yang dibuka oleh
lawannya, lalu menggunakan celah yang ditemukan untuk menyerang balik. Misal, pernyataan Polri
bahwa “salah satu anggota yang ditangkap sudah bergabung dengan MCA sejak 5 tahun yang
lalu,” ini dimanfaatkan baik-baik untuk menyerang, dengan kontra narasi bahwa MCA baru ulang
tahun sekali.
• Penangkapan anggota MCA yang dilakukan oleh Polri ini sebuah pertaruhan serius. Jika Polri bisa
membuktikan bahwa MCA adalah sebuah jaringan yang ada penyandang dananya, ada tim inti,
operator di lapangan, dan simpatisan, maka ini bisa mendelegitimasi MCA. MCA bisa diasosiasikan
oleh public sebagai “pabrik hoax” yang tidak lagi dipercaya.
• Namun jika ternyata MCA yang asli itu berbeda (sedikit atau banyak) dari yang dituduhkan oleh
Polri, maka MCA akan bisa mendapatkan momentumnya untuk bangkit kembali dan lebih solid.
• Hal positif yang saya lihat dari kasus ini adalah soal “perang melawan hoax”. Harusnya ini yang
lebih dominan, lebih ditekankan oleh Polri dan semua pihak. Jika ini dilakukan, maka kita bisa
bersama-sama, kedua cluster satu pandangan, untuk menghentikan pembuatan dan penyebaran
hoax. Efek jera bisa menjadi fungsi control, karena hukum akan ditegakkan oleh Polri terhadap
siapapun yang membuat hoax dan fitnah. Siapapun, artinya dari cluster manapun.
23
25. Ahok-Djarot
Anies-Sandi
Agus-Sylvi
MCA
Serangan khusus ke
paslon Anies-Sandi
Serangan khusus ke
paslon Agus-Sylvi
Serangan ke Ahok
FEBRUARI 2017
POSISI “MCA” DALAM ”PILKADA DKI”
MCA membentuk cluster sendiri,
dengan misi tunggal “Asal Bukan
Ahok”. Tidak ikut membela salah satu
paslon lainnya.
27. FEBRUARI-MARET 2018
PETA PILKADA “JAWA BARAT”
Pro Djarot-Sihar
Pro Edy-Musa
Veteran Cybertroop
Pilkada DKI
MCA
Sudrajat-Syaikhu
RK-UU
Tubagus-Anton
Demiz-Demul
28. KESIMPULAN PERAN MCA DALAM PILKADA
• Sejak muncul dan mendeklarasikan diri pada tahun 2016, MCA
menjadi sebuah kekuatan tersendiri dalam media sosial.
• Dalam beberapa pilkada, MCA membela calon yang dianggap
sebagai representasi atau akan membela kepentingan umat Islam
(politik identitas agama).
• Dalam pilkada DKI 2017 mendukung Anies-Sandi (pada putaran
kedua), dalam pilkada Sumatera Utara 2018 mendukung Edy-
Musa, dan dalam pilkada Jawa Barat 2018 mendukung Sudrajat-
Syaikhu.
28
35. PERISTIWA POLITIK IDENTITAS DALAM PILKADA
DKI 2017
• Isu Umat Islam tolak pagelaran Wayang
• Demo Penistaan Agama Al Maidah 51
• Isu Saracen (SARA dijadikan komoditas / bisnis)
• Spanduk penolakan menyolatkan jenazah pendukung Ahok
• Vonis Ahok dan penangkapan Jonru
• Isu Pribumi pada pidato pelantikan ABW
35
40. 40
1 2
3
4
5
1
2
Arrahmahnews.com
*Gara-gara Dukung Ahok,
Jenazah Nenek 78 Tahun
Dilarang Dishalatkan di
Mushala*
3
4
5
ONLINE MEDIA AND SOCIAL MEDIA RESONANCE
10 – 11 MARCH 2017
Kumparan.com
Kesaksian Warga Setiabudi Tentang
Jenazah Nenek Hindun yang
Disalatkan
Tabloidbintang.com
Jenazah Nenek 78 Tahun Ini
Dilarang Dishalatkan di Mushala
Karena Semasa Hidup Mendukung
Ahok
41. 41
1
2
3 4
1 Portal-islam.id
BANTAH HOAX AHOKER,
Kesaksian Warga Tentang Jenazah
Nenek Hindun: Dishalatkan,
Pemandi Mayat Malah dari PKS
2
3
Kumparan.com
Keluarga: Jenazah Nenek
Hindun Tetap Disalatkan
dan Diurus
4 Jawapos.com
Polisi: Tidak Benar Warga Tolak
Salatkan Jenazah Nenek
Hindun karena Dukung Ahok
Tirto.id
Sengkarut Pilkada DKI Pada
Jenazah Nenek Hindun
ONLINE MEDIA AND SOCIAL MEDIA RESONANCE
12-13 MARCH 2017
42. 42
MEDIA IS THE MAIN REFERENCE FOR
MOST CLAIMS
POSITIVE
NEGATIVE
46. KESIMPULAN TENTANG NENEK HINDUN
• Fakta:
• Benar ada spanduk yang mengandung politik identitas: tidak
menyolatkan jenazah pendukung penista agama.
• Tidak benar jenazah Nenek Hindun ditelantarkan, ditolak, dan tidak
disholatkan karena semasa hidupnya memilih Ahok.
• Peran media:
• Media berperan sangat penting dalam menemukan fakta dari dunia
nyata.
• Pembaca dan bahkan Masyarakat Anti Fitnah sangat bergantung pada
pemberitaan media tentang peristiwa di dunia nyata.
• Media bisa menjadi pedang bermata dua.
• Media partisan yang menyebarkan berita palsu atau berita setengah
benar dapat memicu polarisasi dan kebencian.
• Media seharusnya tidak hanya mencakup kedua sisi, tetapi terkadang
'semua' sisi.
46
48. SPANDUK PENOLAKAN PEMUTARAN WAYANG
KULIT
Saat kampanye putaran pertama Pilkada DKI, beredar di media sosial 3 spanduk berisi penolakan
pemutaran wayang kulit (Djarot) yang dituding dilakukan oleh kelompok “Aliansi Masyarakat Muslim
se Jakarta Pusat” dan oleh salah satu cagub.
48
50. PETA SNA AWAL MUNCULNYA ISU
50
PRO AHOK-DJAROT
Mengaitkan isu ‘wayang
kulit’ dengan salah satu
kelompok dan cagub
(AHY)
PUBLIK
Bingung, kaget,
mempertanyakan
siapa yang bikin
spanduk
54. KESIMPULAN ISU WAYANG KULIT
• Spanduk penolakan pemutaran wayang kulit memperlihatkan
penggunaan politik identitas: agama, budaya, suku.
• Siapa yang memasang spanduk tersebut tidak diketahui, namun
di media sosial Twitter awal munculnya foto spanduk terjadi cukup
cepat dan langsung viral (pukul 8 pagi, 22 Jan 2017), diamplifikasi
oleh akun-akun top influencer.
• Dalam peta SNA tampak hanya ada satu klaster besar yang
mengangkat isu ini pada tanggal 22-23 Jan 2017, saat awal isu
muncul. Narasinya langsung menuding salah satu cagub yang
membuat spanduk tersebut serta sebuah kelompok masyarakat
yang baru terdengar namanya.
• Saling tuding terjadi, hingga isu ini viral dan masuk ke media
online. Masyarakat Jakarta dipecah belah oleh isu identitas
melalui spanduk ini.
54
60. KESIMPULAN ISU DALAM PILPRES 2019
• Narasi saling serang antara dua kubu Pro Jokowi dan Pro
Prabowo sama-sama mengandung politik identitas.
• Jokowi diserang dengan isu keturunan China dan keturunan
simpatisan PKI.
• Prabowo diserang dengan isu tidak jelas agamanya dan didukung
khilafah.
• Saat itu pembahasan tentang politik identitas belum massif,
sehingga publik tidak sadar mereka telah mengikuti narasi mesin
kampanye masing-masing kubu yang memanfaatkan politik
identitas.
60
65. TREND – 1 TAHUN TERAKHIR
Dalam setahun terakhir, penyebutan “kadrun” selalu yang paling tinggi dibandingkan penyebutan
lainnya. Ibaratnya, penyebutan “kadrun” itu yang masih paling keras suaranya.
65
Cebong
Kampret
Kadrun
BuzzeRp
66. VOLUME – 1 TAHUN TERAKHIR
Hiruk-pikuk percakapan yang mengandung panggilan nama kelompok ini didominasi oleh panggilan
terhadap “kadrun” 54%, “kampret” 17%, “buzzeRp 12% + buzzerRp 5%” 17%, lalu “cebong” 12%.
66
Cebong
Kampret
Kadrun
BuzzeRp
BuzzerRp
67. SNA CEBONG – 1 TAHUN TERAKHIR
67
Kontra Jokowi
Pro Jokowi
79. KESIMPULAN
• Tradisi penyebutan kelompok netizen dengan nama tertentu ini dimulai
oleh panggilan ”cebong” dari pendukung Prabowo terhadap para
pendukung Jokowi sejak Agustus 2015.
• Pelepasan kodok oleh Jokowi di Istana Bogor (3 Januari 2016) bukanlah
awal atau asal-usul sebutan “cebong”. Saat itu sebutan ini sudah sangat
popular, sehingga Kaesang pun membuat joke tentang ”kecebong” (1
Januari 2016).
• Istilah “kampret” sebagai balasan atas panggilan “cebong” muncul
bulan Oktober 2015. Kalau “cebong” hidup di air, “kampret” hidup di
pepohonan secara terbalik.
• Panggilan “cebong” dan “kampret” mencapai puncaknya pada bulan
April 2019, yaitu saat Pilpres 2019.
• Istilah “kadrun” pertama kali dibuat oleh @kebo_mangkrak dan
@Manuputty1101 (Jan 2018). Baru semakin popular pasca Pilpres setelah
@Dennysiregar7 menyebut “Kadal Gurun” pada Agustus 2019, yang
disingkat ”kadrun” oleh pendukungnya.
79
80. KESIMPULAN /2
• Istilah “buzzeRp” dipopulerkan pertama kali oleh @Dandhy_Laksono dan
@HokGie_ (2 Agustus 2019) ketika menyoroti serangan buzzer terhadap
Sexy Killers. Sejak saat itu istilah ini dan variannya “buzzerRp” digunakan
untuk memanggil buzzer yang dianggap dibayar oleh oligarki.
• Dalam periode 1 tahun terakhir setelah pilpres lewat (sejak Januari 2022
hingga April 2022), tradisi saling menyebut kelompok netizen dengan
panggilan di atas masih terus berlangsung. Polarisasi yang dilabeli
dengan nama2 ini terus berjalan dan seolah dipelihara.
• Pasca pilpres sebutan “kadrun” yang paling sering dilakukan (54%).
Sisanya dibagi untuk sebutan “kampret”, “buzzeRp”, “buzzerRp”, dan
“cebong”.
• Semakin sering panggilan-panggilan ini disebutkan, semakin polarisasi
jadi besar dan terus terjaga. Berdasarkan data 1 tahun terakhir,
penyebutan “kadrun” yang paling besar kontribusinya.
80
88. KESIMPULAN
• Dalam Pilpres 2024 nanti, potensi polarisasi dan politik identitas
paling besar kemungkinan akan terjadi antara pendukung Anies
Baswedan dan Ganjar Pranowo, yang masing-masing memiliki
basis pendukung organik yang cukup besar.
• Meskipun Erick Thohir cukup tinggi volume percakapannya,
namun dari peta SNA tampak bahwa interaksinya tidak natural,
cenderung massif, koordinatif, dengan pola yang rapi.
• Aktor (influencer dan buzzer) yang bermain dalam polarisasi
Anies-Ganjar sangat mirip dengan polarisasi pada Pilkada DKI
2017 dan Pilpres 2019.
• Narasi politik identitas pada Pilkada 2017 dibawa kembali oleh
pendukung Ganjar untuk menyerang Anies melalui tagar
#BapakPolitikIdentitas.
88
91. USULAN STRATEGI MENGHADAPI POLITIK
IDENTITAS PADA PILPRES 2024
• Monitoring teks politik identitas, melalui tahapan berikut:
• Analisis proses produksi teks politik identitas: identifikasi cuitan dari top influencer
dari klaster pendukung Anies dan Ganjar, lihat peta sebarannya (SNA).
• Analisis teks: analisis isi cuitan dan pemaknaannya, lihat apakah mengandung
narasi politik identitas.
• Analisis sosiokultural: analisis konteks sosiokultural saat itu, lihat bagaimana
dinamika relasi isu yang diangkat dengan isu lainnya.
• Edukasi dan inokulasi pada publik:
• Inokulasi: visualisasikan dan publikasikan hasil analisis di atas khususnya yang
mengandung teks politik identitas kepada publik melalui berbagai kanal media
sosial.
• Informasikan setiap ada politik identitas kepada publik: apa narasinya, siapa yang
membuat dan menyebarkan, bagaimana dampak negatif yang bisa diakibatkan.
Sunlight is the best disinfectant.
• Edukasi dan peringatkan publik agar tidak terpengaruh oleh teks politik identitas
dari kedua kubu.
91