Release

1. REGISTRASI NOMOR SELULER PRABAYAR
Oleh: Ismail Fahmi, PhD
Drone Emprit
Kemkominfo telah mewajibkan pemilik nomor seluler prabayar untuk mendaftarkan NIK +
KK bagi setiap nomor yang dimiliki. Tujuannya agar penggunaan sarana komunikasi mobile
ini bisa lebih bertanggung jawab. Registrasi ini bisa dilakukan sejak 31 Oktober 2017, dan
paling lambat 28 Februari 2018.
Bagaimana reaksi warganet terhadap kebijakan ini?
DATA
Drone Emprit mengumpulkan data sejak 31 Oktober. Kata kunci yang digunakan adalah
'registrasi' dan harus mengadung satu atau lebih dari kata filter ini: 'kartu, sim, card, nomor,
seluler'.
Hingga 2 November pagi ini, telah terkumpul sebanyak 1,8 ribu mention di media online, dan
11,5 ribu di media sosial. Jumlah ini akan terus bertambah khususnya di media sosial.

2. OPINION ANALYSIS
Untuk menangkap opini publik atau reaksi mereka dalam percakapan di media sosial, saya
kelompokkan percakapan ke dalam beberapa kategori. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dari
2,6 ribu percakapan yang mengandung keyword opinion analysis, reaksi warganet:
- Mengaitkan dengan isu hoax (41%)
- Kegagalan registrasi (20%)
- Memberi panduan (20%)
- Khawatir disalahgunakan (15%)
- Curiga kaitan dengan politik (3%)
- Isu penyertaan nama ibu (1%)

3. HOAX
Sempat berkembang adanya pesan viral bahwa kewajiban registrasi ini adalah hoax.
Masyarakat yang belum mendapat sosialiasi sebelumnya dengan mudah akan menjadi bingung,
dan ragu apakah benar kewajiban ini dari Kominfo, jangan-jangan hanya hoax.
Masyarakat yang mulai melek literasi, mereka akan bertanya. Dan kemudahan mendapat
jawaban yang valid adalah kuncinya. Dari siapa jawaban ini didapat?
Response cepat Kemkominfo dengan membuat pengumuman di situs webnya, dan
menyebarkan di berbagai kanal media sosial menjadi sangat penting untuk melawan hoax ini.
Kekominfo adalah sumber informasi yang paling valid yang dibutuhkan oleh publik terkait
registrasi nomor seluler.
Muncul dan penyebaran hoax ini tidak sepenuhnya salah publik. Tapi mungkin sosialisasi
tentang registrasi tersebut belum luas sampai di masyarakat, jauh hari sebelum kebijakan ini
diterapkan.
KEKHAWATIRAN PENYALAHGUNAAN
Selain isu hoax di atas, isu lain yang perlu dijawab dengan gamblang oleh Kemkominfo adalah
kekhawatiran publik terhadap kemungkinan penyalahgunaan data. Tiga opini terakhir di atas
menggambarkan kegalauan ini.
Fraud pernah terjadi di masyarakat misalnya penggunaan NIK+KK dan identitas lain seperti
nama ibu untuk membobol rekening bank, atau dipalsukan untuk mengajukan kredit atas nama
pemilik. Kejadian ini kemudian dihubungkan dengan kemungkinan data NIK+KK yang
diregistrasikan tersebut digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

4. Selain itu, kecurigaan publik bahwa data yang hubungan antara nomor seluler dan identitas
pemiliknya bisa digunakan oleh sebagian pihak untuk pemenangan pilkada dan khususnya
pemilu 2019. Kekhawatiran ini mungkin terlalu jauh, namun publik yang tidak mendapat
penjelasan yang memadai akan mudah dipengaruhi oleh pembuat hoax atau penyebar
kekhawatiran dan kecurigaan.
EFEKTIFITAS REGISTRASI
Salah satu yang menjdi pertanyaan publik adalah apakah registrasi ini efektif untuk mencapai
tujuan, misalnya untuk menanggulangi penyebaran hoax. Mengapa publik ragu?
Mekanisme registrasi dianggap kurang kontrolnya. Misalnya, siapapun yang memiliki nomor
NIK dan KK, bisa menggunakannya untuk registrasi. Kemudian ini dikaitkan dengan
pengumpulan foto kopi KTP dan form isian untuk mendukung paslon tertentu sebelumnya,
dikhawatirkan dengan mudah digunakan untuk mendaftarkan nomor-nomor seluler yang
sengaja diniatkan untuk menyebarkan hoax.
Bagaimana hal ini bisa dihindari, atau bisa dipastikan itu tidak terjadi? Publik yang mulai
melek literasi, tentu akan bertanya soal itu. Dan ini harus dijelaskan oleh Kemkominfo secara
gamblang dan disebarkan secara luas.
PETA SNA DAN HASHTAGS
Dari peta SNA, tampak bahwa akun Kemkominfo menjadi sentral dalam percakapan ini.
Pengumuman, rilis, dan penjelasannya banyak dishare oleh media dan influencers.

5. Tak terlalu tampak adanya polarisasi kuat di sini yg memperlihatkan adanya pro dan kontra.
Jika ada cluster yang aktif, isinya lebih banyak berupa kekhawatiran di atas. Ini masukan
penting yang perlu dijawab oleh Kemkominfo.
Dari SNA yang memuat hastags, tampak bahwa Kemkominfo belum begitu piawai dalam
menggunakan hashtags untuk sosialisasi. Semua twit hastagsnya sama: #BeritaKominfo.
Kominfo perlu lebih kreatif dan imajinatif, misal menggunakan
hashtag #RegistrasiKartuPrabayar seperti yang dilakukan oleh warganet, atau hashtags lain
yang bermakna.
CLOSING
Secara umum saya lihat publik menyambut baik registrasi NIK+KK untuk kartu prabayar
mereka. Publik cenderung patuh dan menerima bahwa ini untuk kebaikan bersama, agar semua
lebih bertanggung jawab.
Adanya hoax dan kekhawatiran yang berkembang, harus disikapi dan dilihat secara positif oleh
Kominfo, sebagai reaksi publik yang sifatnya preventif dan hati-hati. Ini masukan berharga
bagi Kominfo, tentang poin-poin sosialisasi yang mungkin selama ini masih bolong dan perlu
diperjelas. Kominfo perlu menyakinkan dan menjelaskan bahwa hal yang dikhawatirkan publik
tidak terjadi.