2. INDEKS PEMBAHASAN
Kesiapsiagaan Bencana di
Lingkungan Kerja Instansi
Pemerintah Daerah (Kab/Kota) Jabar
03
Membahas tentang Implementasi
Manajemen Penanggulangan
Bencana untuk Pengurangan
Risiko Bencana
02
Memberi gambaran Indikator dan
parameter pencapaian
Kesiapsiagaan Bencana di
Lingkungan Kerja Instansi
Pemerintah Daerah (Kab/Kota)
Jabar
04
Gambaran Letak Georafis dan
Astronomis Indonesia, Pengertian
Bencana dan Infografis Kejadian
Bencana di Jawa Barat
01
3. • Kondisi Geografis Indonesia
• Pengertian Bencana
• Infografis Kejadian Bencana di
Jawa Barat
01
4. Terdapat 7 Lempeng Benua di bumi ini (Afrika,
Antartika, Indo-Australia, Eurasia, Amerika
Utara, Amerika dan Lempeng Pasifik)
dan 10 Lempeng lebih kecil yang tidak kalah
pentinganya (India, Arab, Karibia, Juan de Fuca,
Cocos, Nazca, Filipina, Scotia, Lempeng laut
banda, Lempeng Timor)
Indonesia berada diantara 3 lempeng
tektonik aktif dunia (Pasifik, Eurasia,
Hindia-Australia) berdampak pada
kerentatan Bencana Geologi (gempa,
tsunami, gungungapi dll)
LEMPENG TEKTONIK AKTIF DUNIA
5. Letak Geografis Indonesia yang
berada di zona subduksi lempeng
Eurasia dan lempeng Indo-Australia,
menyebabkan terbentuknya
rangkaian gunungapi aktif bahkan
paling aktif di wilayahnya
Rangakaia gunungapi terseut masuk
dalam SIRKUM PASIFIK (Cincin Api
Pasifik) yang lebih dikenal dengan
PACIFIC RING OF FIRE
SIRKUM PASIFIK
Dari 452 gunung api aktif di Sirkum Pasifik,
127 diantaranya berada di wilayah Indonesia.
6. Dengan letak Astronomis di garis khatulistiwa menjadikan Indonesia beriklim tropis
dengan curah hujan tinggi serta mendapat sinar matahari sepanjang tahun
LETAK ASTRONOMIS INDONESIA
Hembusan angin Muson dan pergerakan matahari
menjadikan daerah tropis seperti Indonesia meimilik
2 musim (Hujan dan Kemarau)
Letak astronomis menyebabkan Indonesia memiliki
kerentanan pada potensi ancaman bencana
HIDROMETEOROLOGI (siklon tropis, banjir,
kekerigan dll)
7. DEFINISI BENCANA
(UU Nomor 24 Tahun 2007)
“Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan
oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam,
maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis”
8. BENCANA BERDASARKAN PENYEBAB KEJADIAN
• BENCANA ALAM (Gempabumi, Banjir, Longsor, Hidrometeorologi dll)
• BENCANA NON-ALAM (Pandemi, Endemi, Kegagalan Teknologi dll)
• BENCANA SOSIAL (Perang, Konflik antar warga dll)
BENCANA BERDASARKAN FAKTOR KEJADIAN
• SUDDEN ONSET (Terjadi secara tiba-tiba) Tidak ada pertanda
awal, tidak ada waktu bersiap-siap menghadapinya. (Gempa
bumi, tsunami dll)
• SLOW ONSET (Terjadi secara perlahan).Terdapat pertanda awal,
kemudian menjadi situasi darurat, dan terakhir, menjadi bencana.
Misal : kekeringan, banjir, perselihan sosial.
12. MANAJEMEN
PENANGGULANGAN
BENCANA
proses dinamis, berlanjut dan
terpadu untuk meningkatkan
kualitas langkah-langkah yang
berhubungan dengan
observasi dan analisis
bencana serta pencegahan,
mitigasi, kesiapsiagaan,
peringatan dini, penanganan
darurat, rehabilitas dan
rekonstruksi bencana.
UU Nomor 24 tahun 2007
KESIAPSIAGAAN
Mitigasi Kesiapsiagaan
terhadap potensi ancaman
terjadinya bencana
PENAGANAN
KEDARURATAN
Penanganan saat terjadi
bencana
PEMULIHAN
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
untuk pemulihan keadaan
seperti sedia kala sebelum
terjadi bencana
PENCEGAHAN
Membangun kapasitas
pengelolaan untuk
Pengurangan Risiko Bencana PRA
BENCANA
SAAT
BENCANA
PASCA
BENCANA
13. PRINSIP PENGELOLAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bencana adalah titik awal upaya mitigasi bagi bencana serupa berikutnya
Melibatkan banyak pihak, adanya saling ketergantungan dan sangat kompleks
(Pentahelix)
Aktif dan Efektif
Kelompok rentan menjadi Prioritas Utama (Lansia, perempuan, anak-anak,
penyandang difabilitas)
Pemantauan yang terus menerus
14. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENANGGULANGAN BENCANA
ANTISIPATIF
Pergeseran Paradigma
penanggulangan bencana
dari penanganan tanggap
darurat (reactive) menuju ke
manajemen bencana
(antisipatif)
SINERGIS
Melibatkan semua unsur
(Pemerintah, Masyarakat,
Pelaku Usaha, Akademisi,
Pers/Media Massa) karena
bencana adalah
tanggungjawab semua
BERKELANJUTAN
Pencegahan mitigasi dan
kesiapsiagaan merupakan
Rencana penanggulangan
bencana yang masuk dalam
RPJP; RPJM maupun RKP
(BNPB-04/2008)
15. Konsep dan praktik mengurangi risiko-risiko bencana melalui
upaya-upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola
faktor-faktor penyebab bencana, termasuk melalui
pengurangan keterpaparan terhadap ancaman bahaya,
pengurangan kerentanan penduduk dan harta benda,
pengelolaan lahan dan lingkungan secara bijak, dan
peningkatan kesiapsiagaan terhadap peristiwa-peristiwa yang
merugikan
UNISDR, 2009
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
Komponen PRB:
1. Peredaman ancaman
2. Pengurangan kerentanan
3. Peningkatan kapasitas
4. Pengalihan risiko
19. INSTANSI
perusahaan atau badan yang melakukan
kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
INSTANSI PEMERINTAH
badan pemerintah umum atau bagian
dari departemen daerah yang
mengurus dan menyelenggarakan
tugas secara luas di lingkungannya.
Sumber : KBBI
20. Instansi Pemerintah yang memiliki
kemampuan MEGELOLA konsep
PENANGGULANGAN BENCANA secara
TERPADU dan BERKELANJUTAN dengan
melibatkan seluruh warganya untuk
menciptakan LINGKUNGAN KERJA
AMAN dari ancaman bencana serta
berperan aktif dalam upaya
pengurangan risiko bencana di
lingkungan sekitarnya
INSTANSI PEMERINTAH
TANGGUH BENCANA
21. Menjadikan pengelolaan sarana dan prasarana dalam menciptakan Lingkungan Kerja
Aman dan dapat melindungi warganya serta masyarakat yang ada di sekitarnya dari
ancaman bencana secara terpadu dan berkelanjutan sebagai budaya
Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya
dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana baik di
lingkungannya maupun untuk masyarakat sekitar
Meningkatkan peran instansi dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas
masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan
pemulihan bencana
TUJUAN INSTANSI PEMERINTAH TANGGUH BENCANA
22. INDIVIDU warga Instansi Pemerintah Daerah. Wawasan, sikap, perilaku dan
ketermapilannya terkait PRB diharapkan bisa menjadi contoh baik di lingkungan
kampus maupun masyarakat luas
LEMBAGA Instansi Pemerintah Daerah. Pembinaan, bimbingan, pelatihan terkait
PRB menjadi upaya penguatan kapasitas sasaran primer
PEMANGKU KEBIJAKAN di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah. Penyusunan
Kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan PRB akan menjadi landasan
penguatan kapasitas dalam perubahan perilaku PRB
SASARAN PRIMER
SASARAN SEKUNDER
SASARAN TERSIER
SASARAN INSTANSI PEMERINTAH TANGGUH BENCANA
23. Perubahan perilaku komponen SDM Instansi Pemerintah Daerah terhadap isu
Pengurangan Risiko Bencana
Pengurangan Risiko Bencana terintegrasi ke dalam kebijakan Instansi Pemerintah
Daerah
Instansi Pemerintah Daerah menjadi wadah bagi praktisi/pelaku PRB dan menjadi
inisiator bagi instansi lainnya
Instansi Pemerintah Daerah memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam perubahan
perilaku masyarakat dalam kesiapsiagaan, PRB, dan tanggap darurat bencana
KELUARAN INSTANSI PEMERINTAH TANGGUH BENCANA
24. Penguatan Soft Skill
Penguatan wawasan,
sikap & keterampilan
Penguatan Mitigasi
Non-Struktural
Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi SDM
secara optimal dalam melakukan diseminasi, advokasi dan sosialisasi
upaya pengurangan risiko bencana
Peningkatan wawasan, sikap dan keterampilan Instansi Pemerintah
Daerah melalui pendidikan, pelatihan dan simulasi bencana yang
dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
Peningkatan sikap, perilaku dan keterampilan Instansi Pemerintah
Daerah berkaitan dengan pekmbuatan kebijakan-kebijakan yang
berakitan dengan upaya PRB
RUANG LINGKUP INSTANSI PEMERINTAH TANGGUH BENCANA
28. No Parameter Indikator Verifikasi/Eviden
1 KEBIJAKAN
Dokumen kebijakan, kesepakatan
atau peraturan Instansi yang
mendukung upaya PRB
• Surat Keputusan Kepala Instansi
tentang Instansi Pemerintah
Tangguh Bencana
• Surat Edaran PRB
Kegiatan PRB yang diintegrasikan
dalam kegiatan Instansi
• Rencana Kerja
• Laporan Kegiatan
Sistem dan prosedur yang
mendukung upaya PRB
• Dokumen RPB, Rencana Aksi dan
Renkon
• SOP Penanganan darurat bencana,
termasuk peta dan jalur evakuasi,
titik Kumpul
• Dokumen kebijakan kampus
persyaratan konstruksi bangunan
• Adanya sistem peringatan dini
yang telah diuji
• Daftar perlengkapan keamanan
dan Keselamatan
29. No Parameter Indikator Verifikasi/Eviden
2
PENINGKATAN
&
PENGUATAN
KAPASITAS
Satuan Penanggulangan Bencana
yang terlatih
• Surat Keputusan Kepala Instansi
tentang pengurus IPTB
Perubahan Pengetahuan, Sikap, dan
Keterampilan warga Instansi
terhadap PRB
Dokumen hasil survey yang
dilakukan sebelum dan sesudah
pelatihan
Aksi/Kegiatan PRB berdasarkan hasil
analisis risiko
• Simulasi berdasarkan rancangan
dalam rencana aksi dan rencana
kontingensi
• Evaluasi, Laporan dan
dokumentasi Kegiatan
Kajian Risiko bencana di lingkungan
Instansi dan sekitarnya
Dokumen Pengkajian Risiko Bencana
Partisipatif
30. No Parameter Indikator Verifikasi/Eviden
3 MOBILISASI
Wadah penggerak
penyelenggaraan
penanggulangan bencana
• Surat Keputusan Kepala Instansi tentang pengurus
IPTB
Perlengkapan Penanggulangan
Bencana.
• Database perlengkapan pencegahan dan
kesiapsiagaan (rambu jalur evakuasi dan titik
kumpul, peta jalur evakuasi, alarm peringatan dini
dll)
• Database perlengkapan yang dapat diakses warga
Instansi saat situasi darurat seperti: APAR, alat P3K,
tandu dll
Rancangan penggunaan sumber
daya dalam melaksanakan
upaya
PRB di lingkungan Instansi dan
masyarakat
• Rencana Kesiapsiagaan dan tanggap darurat
• Simulasi
• Program pemberdayaan masyarakat
• Dokumentasi dan daftar hadir
Infrastruktur Aman
• Struktur bangunan sesuai dengan standar
bangunan aman bencana
• Tata letak ruangan yang aman untuk
• penempatan sarana dan prasarana
• Kajian tingkat keamanan dan kerentanan
konstruksi bangunan terhadap Bencana
31. N
o
Parameter Indikator Verifikasi/Eviden
4 KEMITRAAN
kerjasama antar instansi,
komponen
masyarakat/komunitas,
Pelaku Usaha, Media
dan akademisi terkait
PRB
• Catatan tertulis jumlah kegiatan
advokasi/sosialisasi Nota
kesepahaman
• Laporan kegiatan
• Notulensi pertemuan
• Evaluasi kerja
32. STRATEGI PERLAKSANAAN
PEMBINAAN SDM KEMTRAAN
SOSIALISASI &
ADVOKASI
PENGARUSUTAMAAN
PRB
memadukan model,
instrumen, metode,
pendekatan, dan
strategi dengan
pengetahuan, sikap
dan keterampilam
menyamakan
pemahaman tentang
Instansi Tangguh
Bencana dan PRB
secara umum untuk
mendapatkan
dukungan, dan
keterlibatan berbagai
pihak.
Kemitraan dengan
penyedia dana,
material, dan tenaga,
Kemitraan dalam hal
keterlibatan aktif
perencanaan,
pelaksanaan,
koordinasi,
penyusunan
kebijakan,
pemantauan, dan
evaluasi terhadap
keberlangsungan
program
peningkatan
kapasitas yang
terorganisasi dan
komprehensif
Pemberdayaan
warga instansi
secara menyeluruh
dan partisipatif
33. STRATEGI BERKELANJUTAN
Menetapkan regulasi yang dapat digunakan sebagai landasan pelaksanaan inisiatif dan strategi Instansi
Tangguh Bencana
Meningkatkan citra Instansi serta mempublikasikan profil dan kinerja Instansi Tangguh Bencana
kepada pihak eksternal (Media dll)
Pembinaan dan pengembangan secara berkesinambungan dan berkelanjutan melalui penetapan
kerjasama dan memasukkan Instansi Tangguh Bencana dalam kegiatan
Menghubungkan Instansi dengan komponen pentahelix penanggulangan bencana
Menjaga hubungan dengan mitra dan jejaring
Memaparkan manfaat mitra dan jejaring bahwa kehidupan di lingkungan instansi menjadi lebih aman,
tangguh dan siap siaga terhadap bencana
34. Tidak ada tentara yang mengharapkan pertempuran
Tetapi seorang tentara harus terus melatih diri
agar siap bila suatu saat terjadi pertempuran
Sama halnya dengan bencana,
Tidak ada seorangpun yang mengharapkan bencana
Tetapi keterampilan dalam penanggulangan bencana harus selalu dilatih
agar siap bila suatu saat terjadi bencana
Makna yang tersirat di balik kata
SIAP UNTUK SELAMAT
Johanes ‘OGENK’