pph pasal 25 dan pasal 4

1. PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat
2
1. Anisa Septian Ningrum (20080554006)
2. Nadia Fikrotun Nisa’ (20080554008)
3. Siti Nur Rohmah (20080554020)
4. Hikmatullila (20080554036)
Dosen Pengampu : Mohamad Arief Rafsanjani, S.Pd., M.Pd.
Mata Kuliah : Perpajakan
Kelas Pendidikan Ekonomi 2020B
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya

2. Materi Pembahasan
A. PPh Pasal 25
02
Dasar Hukum
PPh Pasal 25
03
Subjek dan
Objek PPh Pasal
25
01
Pengertian PPh
Pasal 25
04
Cara
Perhitungan
PPh Pasal 25
05
Contoh Kasus
Perhitungan
PPh Pasal 25
06
PPh Pasal 25
Bagi WP Baru,
dsb

3. Pengertian PPh
Pasal 25
01

4. PPh
Pasal 25
PPh Pasal 25 adalah metode
pembayaran pajak atas
penghasilan secara angsuran
setiap bulannya.
Tujuannya untuk meringankan
beban wajib pajak, mengingat
pajak yang terutang harus
dilunasi.

5. Dasar Hukum PPh
Pasal 25
02

6. 1. Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sttdd Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Menteri Keuangan No.255/KMK.04/2000 tentang
perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun
berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, sewa
guna usaha dengan hak opsi, bumn, bumd, wajib pajak masuk bursa
dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan
membuat laporan keuangan berkala ternasuk wajib pajak orang
pribadi pengusaha tertentu.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-537/PJ./2000 tentang
Perhitungan Besarnya Angsuran
Dasar Hukum PPh Pasal 25

7. Subjek & Objek
PPh Pasal 25
03

8. Subjek Pajak PPh Pasal 25
1
Orang Pribadi Wajib Pajak Badan
Objek Pajak PPh Pasal
25
2
Penghasilan Wajib Pajak
Perlu diketahui, pembayaran PPh Pasal
25 dilakukan secara langsung oleh wajib
pajak tanpa diwakilkan

9. Cara Perhitungan
PPh Pasal 25
04

10. Cara Perhitungan PPh Pasal 25
Pajak terutang
sesuai SPT
Kredit pajak
dalam negeri
Kredit pajak
luar negeri
Angsuran PPh
25 / tahun
Angsuran PPh
25 / bulan
Dikurangi
Dikurangi
sama dengan
Dibagi 12
 Kredit PPh 21,22,23 (bagi OP)
 Kredit PPh 22,23 (bagi Badan)
 PPh 24

11. Contoh Kasus
Perhitungan PPh
Pasal 25
05

12. Perhitungan Angsuran PPh 25 Bagi WP OP
Pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan
Raihan berdasarkan SPT pajak penghasilan tahun
2021 sebesar Rp.50.000.000. Pajak yang telah
dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan
yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam
tahun 2021 adalah sebagai berikut:
- Pemotongan PPh pasal 21 melalui pemberi
kerja sebesar Rp.15.000.000
- Pemungutan PPh pasal 22 oleh pihak lain
sebesar Rp.10.000.000
- Pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara
kegiatan sebesar Rp.2.500.000
- Pembayaran pajak diluar negeri sebesar
Rp.7.500.000 (sebagai PPh pasal 24)
Hitunglah berapa angsuran PPh Pasal 25!
Angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2022:
PPh terutang berdasar SPT Rp.50.000.000
Kredit pajak tahun 2021:
PPh 21 Rp.15.000.000
PPh 22 Rp.10.000.000
PPh 23 Rp.2.500.000
PPh 24 Rp.7.500.000
Total Kredit Pajak Rp.35.000.000
Dasar Perhitungan Angsuran Rp.15.000.000
Besar angsuran setiap bulan:
Rp.15.000.000 : 12 bulan Rp. 1.250.000
Jadi, besar angsuran pajak yang harus dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan (PPh Pasal
25) dalam tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.250.000

13. Perhitungan Angsuran PPh 25 Bagi WP Badan
Pajak penghasilan yang terutang untuk PT NARA
Abadi berdasarkan SPT pajak penghasilan tahun 2021
sebesar Rp.125.000.000. Pajak yang telah dipotong
atau dipungut oleh pihak ketiga dan yang terutang atau
dibayar di luar negeri dalam tahun 2021 adalah
sebagai berikut:
- PPh yang dipungut pihak lain (Pasal 22) sebesar
Rp.30.000.000
- PPh yang dipotong pihak lain (Pasal 23) sebesar
Rp.15.000.000
- PPh yang dibayar di luar negeri sebesar
Rp.42.500.000, tetapi berdasarkan ketentuan yang
dapat dikreditkan (Pasal 24) sebesar
Rp.40.000.000
PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak
lain, yang dibayarkan atau terutang di luar negeri
tersebut untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa
8 bulan tahun 2021. Hitunglah berapa angsuran PPh
Pasal 25!
Angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2022:
PPh terutang berdasar SPT Rp.125.000.000
Kredit pajak tahun 2021:
PPh 22 Rp.30.000.000
PPh 23 Rp.15.000.000
PPh 24 Rp.40.000.000
Total Kredit Pajak Rp.85.000.000
Dasar Perhitungan Angsuran Rp.40.000.000
Besar angsuran:
Rp.40.000.000 : 8 bulan Rp.5.000.000
Jadi, besar angsuran pajak yang harus dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak (PPh Pasal 25) dalam tahun 2022
adalah sebesar Rp.5.000.000

14. Angsuran Pajak Bulan-Bulan Sebelum Batas
Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh
Besarnya angsuran pajak untuk
bulan sebelum SPT Tahunan PPh
disampaikan adalah sama dengan
angsuran pajak dari bulan
terakhir pajak tahun yang lalu.
Contoh
Diket: Angsuran pajak bulan Desember
2021 sebesar Rp 1.000.000,-
Ditan: Apabila SPT Tahunan PPh
disampaikan pada bulan Februari 2022,
maka berapa angsuran pajak yang harus
dibayar pada bulan Januari 2022?
Jawab: Besar angsuran pajak yang harus
dibayar pada Januari 2022 adalah Rp
1.000.000,-

15. Angsuran Pajak Apabila dalam Tahun Berjalan
Diterbitkan SKP Untuk Tahun Pajak yang Lalu
Apabila dalam tahun berjalan
diterbitkan SKP untuk tahun
pajak yang lalu, maka besar
angsuran pajak dihitung kembali
berdasarkan SKP yang berlaku
dan berlaku mulai bulan
berikutnya.
Contoh
Diket: Berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun
2021, besar angsuran pajak bulan Februari
2022 sebesar Rp 1.250.000,- Lalu pada
bulan Juni 2022, telah diterbitkan SKP
Tahun Pajak 2021 dengan besar angsuran
pajak setiap bulan Rp 2.000.000,-
Ditan: Berapa besar angsuran pajak mulai
bulan Juli 2022?
Jawab: Besar angsuran pajak mulai bulan
Juli 2022 adalah Rp 2.000.000,-

16. PPh Pasal 25 Bagi WP Baru,
Bank, BUMN, BUMD, WP
Masuk Bursa, & WP OP
Pengusaha Tertentu
06

17. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi ataupun
badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari
usaha atau pekerjaan dalam tahun pajak berjalan.
Besarnya angsuran untuk wajib pajak baru adalah sebesar
PPh yang dihitung berdasarkan tarif penerapan tarif umum
atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi12.
PPh Pasal 25 Bagi WP Baru
Angsuran PPh Pasal 25 sebulan
= Tarif Pasal 17 x (12 x Penghasilan Neto Sebulan) : 12

18. Perhitungan Angsuran PPh 25 Bagi WP Baru
Kantor Notaris NARA dimiliki oleh Nadia (tidak kawin tanpa tanggungan) terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP
Gresik sejak tanggal 1 Maret 2022. Peredaran usaha bruto bulan Maret 2022 sebesar Rp.60.000.000. Ketentuan
perhitungan penghasilan neto untuk Notaris NARA adalah 55%. Berapa angsuran PPh Pasal 25!
Angsuran PPh Pasal 25 bulan Maret 2022:
Rp.48.500.000 : 12 = Rp.4.042.000
Jadi, besar angsuran pajak yang harus dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak setiap bulan (PPh Pasal 25) dalam
tahun 2022 adalah sebesar Rp.4.042.000
Penghasilan netto bulan Maret 2022:
55% x Rp.60.000.000 Rp.33.000.000
Penghasilan netto disetahunkan:
12 x Rp.33.000.000 Rp.396.000.000
PTKP (TK/0) Rp.54.000.000
PKP Rp.342.000.000
PPh yang terutang sebagai dasar perhitungan
PPh Pasal 25:
5% x Rp.60.000.000 Rp.3.000.000
15% x Rp.250.000.000 Rp.37.500.000
25% x Rp.32.000.000 Rp.8.000.000
Total PPh terutang Rp.48.500.000

19. WP Bank dan Sewa Guna Usaha
dengan Hak Opsi
Angsuran PPh Pasal 25 Sebulan
= Tarif Pasal 17 x (Perkiraan laba
triwulan pertama x 4) : 12
WP BUMN dan BUMD Angsuran PPh Pasal 25 Sebulan
= (PPh terutang sesuai SPT – (Kredit
PPh 21,22,23,24) : 12
WP Masuk Bursa dan WP lain
Berdasarkan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
Angsuran PPh Pasal 25 Sebulan
= PPh terutang sesuai SPT – (Kredit
PPh 21,22,23,24) : 12
WP OP Pengusaha Tertentu Angsuran PPh Pasal 25
= 0,75% x Peredaran bruto setiap
bulan

20. Materi Pembahasan
B. PPh Pasal 4 Ayat 2
02
Dasar Hukum
PPh Pasal 4
Ayat 2
03
Subjek & Objek
PPh Pasal 4 Ayat
2
01
Pengertian PPh
Pasal 4 Ayat 2
05
Tarif PPh Pasal
4 Ayat 2
06
Contoh Kasus
PPh Pasal 4
Ayat 2
04
Pengecualian
PPh Pasal 4
Ayat 2

21. Pengertian PPh
Pasal 4 Ayat 2
01

22.  Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau PPh
Pasal 4 ayat (2) adalah pemotongan atau
pemungutan pajak yang bersifat final atas
penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
 Penghasilan tertentu yang dimaksud antara
lain jasa konstruksi, bunga deposito dan
tabungan, sewa tanah/bangunan, pengalihan
hak atas tanah/bangunan, hadiah undian,
dan lainnya.
Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

23. Dasar Hukum PPh
Pasal 4 Ayat 2
02

24. Dasar Hukum
1. Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-
Undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7
tentang Pajak Penghasilan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
3. PP nomor 29 tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah
Dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 5 tahun 2002
4. PP nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah
diubah terakhir dengan PP Nomor 59 tahun 2010
5. PP nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 40 Tahun 2009
6. PP nomor 92 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2000 Tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
7. PP Nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak
Atas Tanah dan/ Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan
atau Bangunan Beserta Perubahannya

25. Dasar Hukum
8. Keputusan Menteri Keuangan nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Kepmenkeu nomor
394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pph atas Penghasilan Dari Persewaan
Tanah dan/ Bangunan
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 153/PMK.03/2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan
nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan Penyetoran Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
10.Peraturan Menteri Keuangan nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan
Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/
Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/ Bangunan beserta Perubahannya
11.Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta
Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
12.Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,
Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pe-
mungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

26. Subjek dan
Objek PPh Pasal
4 Ayat 2
03

27. Wajib pajak, adalah orang
pribadi atau badan dalam
negeri dan luar negeri serta
bentuk usaha tetap yang
menerima penghasilan atas
bunga diskonto dan tabungan
Subjek Pajak
Wajib pajak, adalah orang
pribadi atau badan dari
transaksi penjualan saham di
bursa efek.
Wajib pajak, adalah orang
pribadi atau badan dalam
negeri dan luar negeri yang
menerima bunga obligasi
termasuk diskonto obligasi.

28. Subjek Pajak
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima
hadiah undian
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima
penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan
Wajib pajak adalah penyedia jasa kontruksi, baik sebagai
perencana, pelaksana, dan pengawas konstruksi
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/bangunan dan
perjanjian pengikatan jual beli atas tanah/bangunan

29. Objek Pajak
1
2
3
4 Hadiah Undian
5
6
7
8
9
Bunga deposito/tabungan, diskonto
SBI, dan jasa giro
Transaksi penjualan saham pendiri
dan bukan saham pendiri
Bunga/diskonto obligasi dan surat
berharga negara
Bunga simpanan yang dibayar oleh
anggota koperasi kepada anggota WP
orang pribadi
WP yang usahanya melakukan
pengalihan hak atas tanah/bangunan
Persewaan tanah/bangunan
Hadiah Undian
Jasa Konstruksi
Dividen yang diterima WP orang
pribadi dalam negeri

30. Pengecualian
PPh Pasal 4
Ayat 2
04

31. Pengecualian
01 02 03
Orang yang
berpenghasilan
dibawah PTKP
Orang/badan yang
berpenghasilan dari
pengalihan hak atas
tanah/bangunan kepada
pemerintah
Orang yang melakukan
pengalihan
tanah/bangunan dengan
cara hibah kepada
keluarga

32. 04
05
06
Badan yang melakukan pengalihan tanah/bangunan dengan cara
hibah kepada keagamaan
07
Pengalihan hak atas tanah/bangunan karena warisan
Pengalihan hak atas tanah/bangunan yang dilakukan oleh orang
pribadi/badan yang tidak termasuk subjek pajak
Pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi
yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi
pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak lain
Pengecualian

33. Tarif PPh
Pasal 4 Ayat 2
05

34. Tarif Umum
1. Sewa tanah/Bangunan
 10 % x jumlah bruto (nilai persewaan)
2. Pengalihan tanah/bangunan
 0% atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau
kantor/instansi pemerintah
 1% x jumlah bruto (nilai pengalihan) bagi rumah sederhana atau rusun sederhana
 2,5% x jumlah bruto (nilai pengalihan) untuk lainnya
3. Kontraktor pelaksana
 1,75% x nilai kontrak (tidak termasuk ppn) rekanan memiliki kualifikasi usaha
kecil
 2,65% x nilai kontrak (tidak termasuk ppn) rekanan memiliki kualifikasi usaha
menengah/besar
 4% x nilai kontrak (tidak termasuk ppn) rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha

35. Tarif Umum
1. Kontraktor perencana/pengawas
 3,5% x nilai kontrak (tidak termasuk ppn) rekanan memiliki kualifikasi usaha
 6% x nilai kontrak (tidak termasuk ppn) rekanantidak memiliki kualifikasi usaha
2. Pekerjaan konstruksi terintegrasi
 2,65% x nilai kontrak (tidak termasuk ppn) rekanan memiliki sertifikat badan usaha
 4% x nilai kontrak (tidak termasuk ppn) rekanan tidak memiliki sertifikat badan
usaha

37. Tarif Khusus
No Objek PPh Pasal 4 Ayat 2
Tarif
%
Peraturan yang
berlaku
1.
Bunga deposito/tabungan,
diskonto SBI dan jasa giro
20
Pasal 4 (2) a UU PPh
jo PP 131 Th 2000 jo
KMK
51/KOM.04/2001
2.
Bunga simpanan yang
dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota koperasi
orang pribadi
10
Pasal 4 (2) a & Pasal
17 (7) jo PP No. 15
Th 2009
3.
Bunga obligasi (surat utang &
SUN lebih dari 12 bulan
Pasal 4 (2) a UU PPh
jo PP No.16 Th 2009
3a
Bunga dari obligasi
dengan kupon bagi WP
dalam negeri & BUT
15
UU PPh jo PP No.16
Th 2009
3b
Bunga dari obligasi
dengan kupon bagi WP
luar negeri non BUT
sesuai P3B
20
3c
Diskonto dari obligasi
dengan kupon bagi WP
luar negeri non BUT
sesuai BUT*
15
No Objek PPh Pasal 4 Ayat 2
Tarif
%
Peraturan
yang berlaku
3d
Diskonto dari obligasi dengan
kupon bagi WP luar negeri non
BUT sesuai P3B*
20
UU PPh jo PP
No.16 Th 2009
3e
Diskonto dari obligasi tanpa
bunga bagi WP dalam negeri
dan BUT**
15
3f
Diskonto dari obligasi tanpa
bunga bagi WP luar negeri non
BUT sesuai P3B**
20
3g
Bunga/diskonto dari obligasi
yang diterima /diperoleh WP
reksadana yang terdaftar pada
Bapepam & LK untuk tahun
2009-2010
0
3h
Bunga/diskonto dari obligasi
yang diterima/diperoleh WP
5
3i
Bunga/diskonto dari obligasi
yang diterima /diperoleh WP
reksadana yang terdafar pada
Bapepam & LK untuk tahun
2014,dst
15

38. No
Objek PPh Pasal 4 Ayat
2
Tarif
%
Peraturan yang
berlaku
4.
Deviden yang
diterima/diperoleh WP
orang pribadi dalam negeri
10
Pasal 17 (2c) dan
Pasal 4 (2) UU PPh
5. Hadiah undian 25
Pasal 4 (2) b UU
PPH jo PP No. 132
Th 2000
6.
Transaksi devatif berupa
kontrak berjangka yang
diperdagangkan di bursa**
2,5
Pasal 4 (2) c UU
PPh jo PP No. 17
Th 2009
7. Penjualan saham
7a
Transaksi
penjualan saham
pendiri
0,5
PP Np. 14 Th 1997
jo KMK
282/KMK.04/1997
jo SE-
15/PJ.42/1997 dan
SE 06/PJ.4/1997
7b
Transaksi
penjualan bukan
saham pendiri
0,1
No Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 Tarif %
Peraturan
yang berlaku
8. Jasa konstruksi (JK)
8a
Pelaksana jasakonstruksi
sertifikasi kecil
1,75
Pasal 4 (2) c
UU PPh jo PP
No. 51 Th
2008 jo PP
No.40 TH 2009
8b
Pelaksana jasa konstruksi
tanpa sertifikasi
4
8c
Pelaksana jasa konstruksi
sertifikasi sedang dan
besar
2,65
8d
Perancang atau pengawas
jasa konstruksi oleh
penyedia JK bersertifikasi
usaha
3,5
8e
Perancang/pengawas JK
oleh penyedia JK tanpa
bersertifikasi usaha
6
Tarif Khusus

39. No Objek PPh Pasal 4 Ayat 2
Tarif
%
Peraturan yang
berlaku
8f
Pekerjaan konstruksi
terintegrasi oleh penyedia JK
dengan sertifikat badan usaha
2,65 Pasal 4 (2) c UU PPh
jo PP No. 51 Th 2008
jo PP No.40 TH 2009
8g
Pekerjaan konstruksi
terintegrasi oleh penyedia JK
tanpa sertifikat badan usaha
4
9. Persewaan tanah/bangunan 10
PP No. 29 Th 1996 jo
PP No. 05 Th 2002
10. Pengalihan hak atas tanah/bangunan
10a
WP yang melakukan
pengalihan hak atas tanah/
bangunan
5
Pasal 4 (2) d UU PPh
jo PP No. 71 Th 2008
10b
Pengalihan rumah sederhana &
rumah susun sederhana oleh
WP yang usaha pokoknya
melakukan hak atas
tanah/bangunan
1
No
Objek PPh Pasal 4
Ayat 2
Tarif
%
Peraturan yang
berlaku
11.
Transaksi penjualan
saham atau
pengalihan
penyertaan mosal
pada perusahaan
pasangannya yang
diterima oleh
perusahaan modal
ventura
0,1 PP No. 4 Th 1995
12.
Tarif pajak UMKM,
wiraswasta dan bisnis
online
1 PP Np. 46 Th 2013
Tarif Khusus

40. Contoh Kasus
Perhitungan PPh
Pasal 4 Ayat 2
06

41. Contoh Soal
Pada 30 Maret 2021, Bank Citra membayarkan bunga deposito kepada nasabah. Deposito
berjangka waktu 1 bulan senilai Rp. 600.000.000 dengan bunga 6% setahun. Berapakah besar
potongan PPh final bunga deposito tersebut:
Pajak bunga diskonto = 20% x jumlah bruto bunga deposito
= 20% x 6% x Rp. 600.000.000 x
1
12
= Rp.600.000

42. Inspektorat Kabupaten Tuban telah melakukan pembangunan gedung dengan perencana Pak
Joko, pelaksana PT. Bangun Negeri, dan pengawas konstruksi CV Karya Cipta. Nilai
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruk masing-masing Rp66.000.000,
Rp770.000.000, dan Rp55.000.000. Nilai pembayaran termasuk PPN 10% Atas pembayaran
imbalan jasa tersebut Bendaharawan Inspektoral memotong PPh final sebagai berikut.
Penyedia Jasa Jenis Jasa DPP PPh Dipotong
Pak Joko Perencanaan
Konstruksi
100/110 x Rp66.000.000
= Rp60.000.000
3,5% x Rp60.000.000
= Rp 2.100.000
PT. Bangun
Negeri
Pelaksanaan
Konstruksi
100/110 x
Rp770.000.000
= Rp700.000.000
2,65% x Rp700.000.000
= Rp 18.550.000
CV Karya
Cipta
Pengawas
Konstruksi
100/110 x Rp55.000.000
= Rp50.000.000
3,5% x Rp50.000.000
= Rp 1.750.000
Contoh Soal

43. Sumber Referensi
DJPB. 2021. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-4-ayat-
2.html. Diakses pada 1 November 2022.
Indopajak. 2022. Angsuran Pajak Berdasarkan PPh Pasal 25.
https://indopajak.id/angsuran-pajak-berdasarkan-pph-pasal-25. Diakses pada 1 November
2022.
Mekari. 2019. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Tarif PPh Pasal 25.
https://www.msmconsulting.co.id/news/53/apa-itu-pph-pasal-25-pengertian-tarif-dan-
cara-menghitungnya. Diakses 24 Oktober 2022.
MSM Consulting. 2022. Pengertian, Tarif, dan Cara Menghitungnya.
https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pph-pasal25 25/. Diakses 24 Oktober 2022.
Resmi, Siti. 2019. Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat
Vebry, Lg. 2020. Materi PPh 25. https://www.youtube.com/watch?v=PUIRAKIQHQI.
Diakses pada 28 Oktober 2022.

44. Terima Kasih !