SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 25
Profil
Kemiskinan
2020
Outline
1. Tingkat kemiskinan berdasarkan pulau
2. Tingkat kemiskinan berdasarkan provinsi
3. Tingkat kemiskinan berdasarkan lapangan usaha
4. Tingkat kemiskinan berdasarkan jenis pekerjaan
5. Tingkat kemiskinan berdasarkan tingkat pendidikan
Persebaran Penduduk Berdasarkan
Status Kemiskinan
Pada 2020, sebanyak 9,78 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.
Garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan untuk tiap provinsi.
Status Kemiskinan
Berdasarkan Pulau
1
Persebaran Penduduk Berdasarkan Pulau
Sebanyak 57,88 persen penduduk bertempat tinggal di Pulau Jawa-Bali. Pulau ini memiliki persebaran penduduk paling besar, kemudian
diikuti oleh Pulau Sumatera (21,88 persen), Sulawesi (7,35 persen), Kalimantan (6,18 persen), Nusa Tenggara (3,93 persen), Papua (1,63
persen), dan Maluku (1,15 persen) secara berturut-turut.
Pulau Papua, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari
tingkat kemiskinan nasional. Hanya terdapat dua pulau, yakni Pulau Jawa-Bali dan Kalimantan, yang memiliki tingkat
kemiskinan kurang dari tingkat kemiskinan nasional.
Persentase Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Berdasarkan Pulau
Perbandingan antara Pulau untuk Penduduk Miskin
dan Tidak Miskin
Penduduk miskin tersebar paling banyak di Pulau Jawa-Bali, yakni sebesar 54 persen. Sama halnya dengan penduduk miskin, penduduk tidak miskin pun
demikian dengan persentase 58 persen.
Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi menempati urutan yang sama antara persentase sebaran penduduk miskin dan tidak miskin. Sementara itu, urutan
terbanyak selanjutnya untuk sebaran penduduk miskin adalah Pulau Nusa Tenggara, Papua, dan Kalimantan, sedangkan untuk sebaran penduduk tidak
miskin adalah Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Pulau Maluku memiliki sebaran penduduk miskin dan tidak miskin paling sedikit.
Status Kemiskinan
Berdasarkan Provinsi
2
Jawa Barat (18,42 persen)
merupakan provinsi dengan
sebaran penduduk paling
besar, diikuti oleh Jawa Timur
(14,74 persen), Jawa Tengah
(12,91 persen), Sumatera
Utara (5,43 persen), dan
Banten (4,85 persen).
Kemudian, provinsi dengan
sebaran penduduk paling
rendah adalah Kalimantan
Utara (0,28 persen), Papua
Barat (0,36 persen),
Gorontalo (0,45 persen),
Maluku Utara (0,47 persen),
dan Sulawesi Barat (0,52
persen) secara berturut-turut.
Persebaran Penduduk Berdasarkan Provinsi
• Dari 34 provinsi, 16
diantaranya masih memiliki
persentase status kemiskinan
di atas tingkat kemiskinan
nasional.
• Provinsi Papua, Papua Barat,
dan NTT memiliki persentase
status miskin yang paling
tinggi, dengan nilai berturut-
turut 26,64%, 21,37%, dan
20,9%.
• Provinsi Bali, Kalimantan
Selatan, dan DKI Jakarta
memiliki persentase status
miskin terendah, dengan nilai
berturut-turut 3,78%, 4,38%,
dan 4,53%.
Persentase Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Berdasarkan Provinsi
Status Kemiskinan
Berdasarkan Lapangan Usaha
3
Persebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha
Penduduk yang tidak menjawab bagian ini dikategorikan sebagai penduduk yang Sekolah/Mengurus Rumah Tangga/Lainnya
Selain Kegiatan Pribadi, dengan persentase sebesar 53,09% dari seluruh penduduk.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat proporsi penduduk miskin tertinggi, bahkan lebih tinggi dari mereka
yang tidak masuk ke dalam angkatan kerja. Apabila dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan nasional, hanya sektor
tersebut yang memiliki persentase penduduk miskin yang lebih tinggi daripada kemiskinan nasional.
Persentase Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Berdasarkan
Lapangan Usaha
• Dari keseluruhan penduduk miskin, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor yang menyumbang
persentase kemiskinan tertinggi, bahkan hampir separuh dari keseluruhan sektor. Selisih yang sangat tinggi dengan proporsi
penduduk yang tidak miskin (23,04%) mencerminkan bahwa sektor ini memiliki ketimpangan yang cukup parah.
• Berbeda dengan Gambar sebelumnya, dalam Gambar ini Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Penguatan Listrik dan
Gas, serta Sektor Real Estate menempati urutan terendah dalam menyumbang kemiskinan antar sektor.
Perbandingan antara Lapangan Usaha Untuk Penduduk
Miskin dan Tidak Miskin
Status Kemiskinan
Berdasarkan Jenis Pekerjaan
4
Persebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Informal
Formal
53.09
24.52
22.39
0 10 20 30 40 50 60
Tidak/belum bekerja
Informal
Formal
Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan (%)
Sebanyak 53,09 persen penduduk merupakan penduduk yang tidak/belum bekerja.
Angka ini jauh lebih besar dibandingkan penduduk yang berada di sektor informal
sebesar 22.39 persen, dan informal sebesar 24.52 persen.
Individu
Berusaha Sendiri
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / tidak
dibayar
Pekerja Bebas
Pekerja Keluarga atau tidak dibayar
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh
dibayar
Buruh/Karyawan/Pegawai
Individu yang Mengandalkan Pendapatan dari Sektor Informal Menghadapi Tingkat
Kemiskinan yang Lebih Tinggi dari Mereka yang Berada di Sector Formal
89.46%
94.75%
88.67%
10.54%
5.25%
11.33%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Informal
Formal
Tidak/belum bekerja
Tidak Miskin Miskin
24.32%
26.44%
23.51%
12.03%
52.18%
61.53%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Tidak Miskin
Miskin
Informal Formal Tidak/belum bekerja
Persentase Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Gambaran umum sector informal saat ini masih identic dengan aktivitas
ekonomi skala kecil, kurang produktif, dan tidak mempunyai prospek yang
menjanjikan.
Berdasarkan data Susenas, terlihat bahwa 10,54 persen masyarakat miskin
berada di sektor informal, lebih tinggi dibandingkan sector formal.
Sumbangan penting sektor informal dalam merespons kegagalan pemerataan
ekonomi ialah dalam penyerapan tenaga kerja yang luas, baik sebelum dan
sesudah krisis ekonomi.
Besarnya persentase penduduk tidak/belum bekerja yang miskin
menunjukkan masih besarnya tingkat ketergantungan terhadap mereka yang
mencari kerja di dalam keluarga.
Persebaran Penduduk Berdasarkan Daerah Tempat
Tinggal
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
Jabar
Jatim
Jateng
Sumut
Banten
Sulsel
Sumsel
Lampung
Riau
NTT
Sumbar
Aceh
NTB
Kalbar
Bali
Kalsel
DIY
Kaltim
Jambi
Papua
Sulteng
Sultra
Kalteng
Sulut
Kepri
Bengkulu
Maluku
Babel
Sulbar
Malut
Gorontalo
Papua
Barat
Kalut
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
Jabar
Jatim
Jateng
Sumut
Banten
DKI
Sulsel
Sumsel
Lampung
Riau
NTT
Sumbar
Aceh
NTB
Kalbar
Bali
Kalsel
DIY
Kaltim
Jambi
Papua
Sulteng
Kalteng
Sultra
Sulut
Kepri
Bengkulu
Maluku
Babel
Sulbar
Malut
Gorontalo
Papua
Barat
Kalut
Persentase Penduduk berada di daerah Perkotaan Persentase Penduduk berada di daerah Pedesaan
Jawa Barat (18,42 persen) merupakan provinsi dengan penduduk yang berada di daerah
perkotaan paling besar, diikuti oleh Jawa Timur (14,74 persen), Jawa Tengah (12,91 persen),
Sumatera Utara (5,43 persen), dan Banten (4,85 persen).
Jawa Barat (19,17 persen) merupakan provinsi dengan penduduk yang berada di
daerah pedesaan paling besar, diikuti oleh Jawa Timur (15,34 persen), Jawa Tengah
(13,43 persen), Sumatera Utara (5,65 persen), dan Banten (5,05 persen).
Tingkat Kemiskinan di Kawasan Perkotaan pada Negara Berkembang Diperkirakan
Terus Menjadi Tantangan Karena Semakin Banyak Mereka yang Miskin Mencari
Peluang di Perkotaan
42.24%
62.26%
57.76%
37.74%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
Tidak Miskin Miskin
Perdesaan Perkotaan
87.20%
93.89%
12.80%
6.11%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
Perdesaan Perkotaan
Tidak Miskin Miskin
Pertumbuhan kota dan daerah sekitarnya berkaitan dengan perkembangan ekonomi, terutama karena dapat menciptakan peluang untuk pekerjaan yang lebih
produktif yang dapat berkontribusi untuk menarik perdagangan dan investasi luar negeri. Namun, pembuat kebijakan perlu memperhatikan situasi kemiskinan
di wilayah metropolitan. Studi empiris telah menemukan aglomerasi kota besar tidak hanya menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat, tetapi
juga ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi.
Persentase Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Berdasarkan Jenis Daerah Asal
Status Kemiskinan
Berdasarkan Pendidikan
5
Partisipasi Sekolah
6.09%
24.82%
69.09%
Tingkat Partisipasi Sekolah untuk Penduduk
Usia 5 Tahun atau Lebih
Tidak/belum pernah bersekolah Masih bersekolah Tidak bersekolah lagi
83.82%
89.64%
91.50%
16.18%
10.36%
8.50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tidak/belum pernah bersekolah
Masih bersekolah
Tidak bersekolah lagi
Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Partisipasi Sekolah
Tidak miskin Miskin
Sebanyak 24,82 persen penduduk berusia 5 tahun atau lebih masih menempuh pendidikan.
Mayoritas penduduk pada 2020 sudah tidak bersekolah lagi (69,09 persen).
Persentase penduduk berstatus miskin terbesar ada pada penduduk yang tidak/belum pernah
bersekolah (16,18 persen), diikuti oleh masih bersekolah (10,36 persen) dan tidak bersekolah
lagi (8,50 persen).
Perbandingan Partisipasi Pendidikan Antara
Penduduk Miskin dan Tidak Miskin
Baik penduduk miskin maupun tidak miskin, penduduk yang tidak bersekolah lagi memiliki persentase terbesar, diikuti oleh masih bersekolah
dan tidak/belum pernah bersekolah.
Persentase penduduk miskin yang tidak/belum pernah bersekolah dan masih bersekolah lebih besar dibandingkan persentase pada penduduk
tidak miskin.
5.63%
24.57%
69.80%
Tidak Miskin
10.44%
27.28%
62.29%
Miskin
Tidak/belum pernah bersekolah
Masih bersekolah
Tidak bersekolah lagi
Persebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
Mayoritas penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih memiliki tingkat pendidikan SM
sederajat. Sementara itu, 3,56 persen penduduk berusia 15 tahun atau lebih tidak/belum
pernah bersekolah.
SD sederajat
Paket A
SDLB
SD
MI
SMP sederajat
Paket B
SMP LB
SMP
MTs
SM sederajat
Paket C
SMLB
SMA
MA
SMK
MAK
PT sederajat
D1/D2
D3
D4
S1
Profesi
S2
S3
Jenis Tingkat Pendidikan
Tidak/belum pernah
bersekolah Tidak punya ijazah SD
3.56%
24.80%
21.78%
29.10%
9.49%
11.27%
Persentase Tingkat Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun atau Lebih
Tidak/belum pernah bersekolah
SD sederajat
SMP sederajat
SM sederajat
PT sederajat
Tidak punya ijazah SD
Tingkat kemiskinan berdasarkan tingkat
pendidikan yang ditamatkan
Tingkat kemiskinan pada penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah adalah sebesar 19,82 persen. Maka, tingkat
pendidikan tersebut memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, diikuti oleh penduduk yang tidak punya ijazah SD (13,42 persen),
SD sederajat (11,4 persen), SMP sederajat (8,93 persen), SM sederajat (5,40 persen), dan PT sederajat (1,64 persen).
80.18%
88.56%
91.07%
94.60%
98.36%
86.58%
19.82%
11.44%
8.93%
5.40%
1.64%
13.42%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tidak/belum pernah bersekolah
SD sederajat
SMP sederajat
SM sederajat
PT sederajat
Tidak punya ijazah SD
Tidak miskin
Miskin
Perbandingan Tingkat Pendidikan Antara Penduduk
Miskin dan Tidak Miskin
Penduduk miskin berusia 15 tahun atau lebih memiliki tingkat pendidikan tertinggi SD sederajat (32,51 persen) dan terendah pada PT
sederajat (1,78 persen). Sementara itu, penduduk tidak miskin memiliki tingkat pendidikan tertinggi SM sederajat (30,16 persen) dan terendah
tidak/belum pernah bersekolah (3,12 persen).
Sementara itu, mayoritas penduduk tidak miskin yang berusia 15 tahun atau lebih memiliki tingkat pendidikan SM sederajat (30,16 persen).
Tingkat pendidikan dengan persentase paling sedikit bagi penduduk tidak miskin adalah SMP sederajat (2,73 persen).
3.12%
8.08%
24.06%
32.51%
2.73%
22.28%
30.16%
18.02%
10.23%
1.78%
10.69%
17.33%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tidak miskin
Miskin
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Berdasarkan Status
Kemiskinan
Tidak/belum pernah bersekolah SD sederajat SMP sederajat SM sederajat PT sederajat Tidak punya ijazah SD

Más contenido relacionado

Similar a Fix PPT Profil Kemiskinan.pptx

07.1 kemiskinan di indonesia
07.1 kemiskinan di indonesia07.1 kemiskinan di indonesia
07.1 kemiskinan di indonesiasindu_57
 
(6)kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
(6)kemiskinan dan kesenjangan pendapatan(6)kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
(6)kemiskinan dan kesenjangan pendapatanElisabeth Marina
 
Pelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan
Pelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpanganPelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan
Pelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpanganRidho Fitrah Hyzkia
 
Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...
Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...
Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...Vinny Ariva
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani KemiskinanKebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani KemiskinanRandy Chamzah
 
kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
kemiskinan dan kesenjangan pendapatankemiskinan dan kesenjangan pendapatan
kemiskinan dan kesenjangan pendapatanAsgari S
 
Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...
Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...
Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...khoiril anwar
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020.pdf
Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020.pdfStatistik Penduduk Lanjut Usia 2020.pdf
Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020.pdfMichaelPrayogo2
 
Perekonomian kemiskinan dan kesenjangan pendapatan 6juli15
Perekonomian kemiskinan dan kesenjangan pendapatan 6juli15Perekonomian kemiskinan dan kesenjangan pendapatan 6juli15
Perekonomian kemiskinan dan kesenjangan pendapatan 6juli15agustinvidya
 
Pertumbuhan penduduk dan kemiskinan
Pertumbuhan penduduk dan kemiskinanPertumbuhan penduduk dan kemiskinan
Pertumbuhan penduduk dan kemiskinanTaruna Wibowo
 
7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatanfirman sahari
 
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatanKemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatanEnengNs
 
Rostiawati 11140756 (5 v ma) materi 7
Rostiawati 11140756 (5 v ma) materi 7Rostiawati 11140756 (5 v ma) materi 7
Rostiawati 11140756 (5 v ma) materi 7Rostiawati Hasan
 
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7    - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023Week 7    - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023Yusinadia Sekar Sari
 
Bonus Demografi Pertemuan 1GBGDHDHDHDTHTHTH
Bonus Demografi Pertemuan 1GBGDHDHDHDTHTHTHBonus Demografi Pertemuan 1GBGDHDHDHDTHTHTH
Bonus Demografi Pertemuan 1GBGDHDHDHDTHTHTHnelvy2
 
7.2 kemiskinan dan kesenjangan pend
7.2 kemiskinan dan kesenjangan pend7.2 kemiskinan dan kesenjangan pend
7.2 kemiskinan dan kesenjangan pendvia ultuflia
 
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solokUpaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solokPosdaya Solok
 
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solokUpaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solokPosdaya Solok
 

Similar a Fix PPT Profil Kemiskinan.pptx (20)

07.1 kemiskinan di indonesia
07.1 kemiskinan di indonesia07.1 kemiskinan di indonesia
07.1 kemiskinan di indonesia
 
(6)kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
(6)kemiskinan dan kesenjangan pendapatan(6)kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
(6)kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
 
Pelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan
Pelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpanganPelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan
Pelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan
 
Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...
Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...
Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Pro...
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani KemiskinanKebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
 
kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
kemiskinan dan kesenjangan pendapatankemiskinan dan kesenjangan pendapatan
kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
 
Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...
Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...
Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
 
Bab 6
Bab 6Bab 6
Bab 6
 
Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020.pdf
Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020.pdfStatistik Penduduk Lanjut Usia 2020.pdf
Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020.pdf
 
Perekonomian kemiskinan dan kesenjangan pendapatan 6juli15
Perekonomian kemiskinan dan kesenjangan pendapatan 6juli15Perekonomian kemiskinan dan kesenjangan pendapatan 6juli15
Perekonomian kemiskinan dan kesenjangan pendapatan 6juli15
 
Pertumbuhan penduduk dan kemiskinan
Pertumbuhan penduduk dan kemiskinanPertumbuhan penduduk dan kemiskinan
Pertumbuhan penduduk dan kemiskinan
 
7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
7 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
 
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatanKemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
 
Rostiawati 11140756 (5 v ma) materi 7
Rostiawati 11140756 (5 v ma) materi 7Rostiawati 11140756 (5 v ma) materi 7
Rostiawati 11140756 (5 v ma) materi 7
 
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7    - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023Week 7    - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
 
Bonus Demografi Pertemuan 1GBGDHDHDHDTHTHTH
Bonus Demografi Pertemuan 1GBGDHDHDHDTHTHTHBonus Demografi Pertemuan 1GBGDHDHDHDTHTHTH
Bonus Demografi Pertemuan 1GBGDHDHDHDTHTHTH
 
7.2 kemiskinan dan kesenjangan pend
7.2 kemiskinan dan kesenjangan pend7.2 kemiskinan dan kesenjangan pend
7.2 kemiskinan dan kesenjangan pend
 
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solokUpaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
 
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solokUpaya pencapaian mdg’s melalui posdaya  di kabupaten solok
Upaya pencapaian mdg’s melalui posdaya di kabupaten solok
 

Último

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 

Último (12)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 

Fix PPT Profil Kemiskinan.pptx

  • 2. Outline 1. Tingkat kemiskinan berdasarkan pulau 2. Tingkat kemiskinan berdasarkan provinsi 3. Tingkat kemiskinan berdasarkan lapangan usaha 4. Tingkat kemiskinan berdasarkan jenis pekerjaan 5. Tingkat kemiskinan berdasarkan tingkat pendidikan
  • 3. Persebaran Penduduk Berdasarkan Status Kemiskinan Pada 2020, sebanyak 9,78 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan untuk tiap provinsi.
  • 5. Persebaran Penduduk Berdasarkan Pulau Sebanyak 57,88 persen penduduk bertempat tinggal di Pulau Jawa-Bali. Pulau ini memiliki persebaran penduduk paling besar, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera (21,88 persen), Sulawesi (7,35 persen), Kalimantan (6,18 persen), Nusa Tenggara (3,93 persen), Papua (1,63 persen), dan Maluku (1,15 persen) secara berturut-turut.
  • 6. Pulau Papua, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Hanya terdapat dua pulau, yakni Pulau Jawa-Bali dan Kalimantan, yang memiliki tingkat kemiskinan kurang dari tingkat kemiskinan nasional. Persentase Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Berdasarkan Pulau
  • 7. Perbandingan antara Pulau untuk Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Penduduk miskin tersebar paling banyak di Pulau Jawa-Bali, yakni sebesar 54 persen. Sama halnya dengan penduduk miskin, penduduk tidak miskin pun demikian dengan persentase 58 persen. Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi menempati urutan yang sama antara persentase sebaran penduduk miskin dan tidak miskin. Sementara itu, urutan terbanyak selanjutnya untuk sebaran penduduk miskin adalah Pulau Nusa Tenggara, Papua, dan Kalimantan, sedangkan untuk sebaran penduduk tidak miskin adalah Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Pulau Maluku memiliki sebaran penduduk miskin dan tidak miskin paling sedikit.
  • 9. Jawa Barat (18,42 persen) merupakan provinsi dengan sebaran penduduk paling besar, diikuti oleh Jawa Timur (14,74 persen), Jawa Tengah (12,91 persen), Sumatera Utara (5,43 persen), dan Banten (4,85 persen). Kemudian, provinsi dengan sebaran penduduk paling rendah adalah Kalimantan Utara (0,28 persen), Papua Barat (0,36 persen), Gorontalo (0,45 persen), Maluku Utara (0,47 persen), dan Sulawesi Barat (0,52 persen) secara berturut-turut. Persebaran Penduduk Berdasarkan Provinsi
  • 10. • Dari 34 provinsi, 16 diantaranya masih memiliki persentase status kemiskinan di atas tingkat kemiskinan nasional. • Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT memiliki persentase status miskin yang paling tinggi, dengan nilai berturut- turut 26,64%, 21,37%, dan 20,9%. • Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta memiliki persentase status miskin terendah, dengan nilai berturut-turut 3,78%, 4,38%, dan 4,53%. Persentase Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Berdasarkan Provinsi
  • 12. Persebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha Penduduk yang tidak menjawab bagian ini dikategorikan sebagai penduduk yang Sekolah/Mengurus Rumah Tangga/Lainnya Selain Kegiatan Pribadi, dengan persentase sebesar 53,09% dari seluruh penduduk.
  • 13. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat proporsi penduduk miskin tertinggi, bahkan lebih tinggi dari mereka yang tidak masuk ke dalam angkatan kerja. Apabila dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan nasional, hanya sektor tersebut yang memiliki persentase penduduk miskin yang lebih tinggi daripada kemiskinan nasional. Persentase Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Berdasarkan Lapangan Usaha
  • 14. • Dari keseluruhan penduduk miskin, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor yang menyumbang persentase kemiskinan tertinggi, bahkan hampir separuh dari keseluruhan sektor. Selisih yang sangat tinggi dengan proporsi penduduk yang tidak miskin (23,04%) mencerminkan bahwa sektor ini memiliki ketimpangan yang cukup parah. • Berbeda dengan Gambar sebelumnya, dalam Gambar ini Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Penguatan Listrik dan Gas, serta Sektor Real Estate menempati urutan terendah dalam menyumbang kemiskinan antar sektor. Perbandingan antara Lapangan Usaha Untuk Penduduk Miskin dan Tidak Miskin
  • 16. Persebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Informal Formal 53.09 24.52 22.39 0 10 20 30 40 50 60 Tidak/belum bekerja Informal Formal Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan (%) Sebanyak 53,09 persen penduduk merupakan penduduk yang tidak/belum bekerja. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan penduduk yang berada di sektor informal sebesar 22.39 persen, dan informal sebesar 24.52 persen. Individu Berusaha Sendiri Berusaha dibantu buruh tidak tetap / tidak dibayar Pekerja Bebas Pekerja Keluarga atau tidak dibayar Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar Buruh/Karyawan/Pegawai
  • 17. Individu yang Mengandalkan Pendapatan dari Sektor Informal Menghadapi Tingkat Kemiskinan yang Lebih Tinggi dari Mereka yang Berada di Sector Formal 89.46% 94.75% 88.67% 10.54% 5.25% 11.33% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Informal Formal Tidak/belum bekerja Tidak Miskin Miskin 24.32% 26.44% 23.51% 12.03% 52.18% 61.53% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Tidak Miskin Miskin Informal Formal Tidak/belum bekerja Persentase Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Berdasarkan Jenis Pekerjaan Gambaran umum sector informal saat ini masih identic dengan aktivitas ekonomi skala kecil, kurang produktif, dan tidak mempunyai prospek yang menjanjikan. Berdasarkan data Susenas, terlihat bahwa 10,54 persen masyarakat miskin berada di sektor informal, lebih tinggi dibandingkan sector formal. Sumbangan penting sektor informal dalam merespons kegagalan pemerataan ekonomi ialah dalam penyerapan tenaga kerja yang luas, baik sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Besarnya persentase penduduk tidak/belum bekerja yang miskin menunjukkan masih besarnya tingkat ketergantungan terhadap mereka yang mencari kerja di dalam keluarga.
  • 18. Persebaran Penduduk Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% Jabar Jatim Jateng Sumut Banten Sulsel Sumsel Lampung Riau NTT Sumbar Aceh NTB Kalbar Bali Kalsel DIY Kaltim Jambi Papua Sulteng Sultra Kalteng Sulut Kepri Bengkulu Maluku Babel Sulbar Malut Gorontalo Papua Barat Kalut 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% Jabar Jatim Jateng Sumut Banten DKI Sulsel Sumsel Lampung Riau NTT Sumbar Aceh NTB Kalbar Bali Kalsel DIY Kaltim Jambi Papua Sulteng Kalteng Sultra Sulut Kepri Bengkulu Maluku Babel Sulbar Malut Gorontalo Papua Barat Kalut Persentase Penduduk berada di daerah Perkotaan Persentase Penduduk berada di daerah Pedesaan Jawa Barat (18,42 persen) merupakan provinsi dengan penduduk yang berada di daerah perkotaan paling besar, diikuti oleh Jawa Timur (14,74 persen), Jawa Tengah (12,91 persen), Sumatera Utara (5,43 persen), dan Banten (4,85 persen). Jawa Barat (19,17 persen) merupakan provinsi dengan penduduk yang berada di daerah pedesaan paling besar, diikuti oleh Jawa Timur (15,34 persen), Jawa Tengah (13,43 persen), Sumatera Utara (5,65 persen), dan Banten (5,05 persen).
  • 19. Tingkat Kemiskinan di Kawasan Perkotaan pada Negara Berkembang Diperkirakan Terus Menjadi Tantangan Karena Semakin Banyak Mereka yang Miskin Mencari Peluang di Perkotaan 42.24% 62.26% 57.76% 37.74% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Tidak Miskin Miskin Perdesaan Perkotaan 87.20% 93.89% 12.80% 6.11% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Perdesaan Perkotaan Tidak Miskin Miskin Pertumbuhan kota dan daerah sekitarnya berkaitan dengan perkembangan ekonomi, terutama karena dapat menciptakan peluang untuk pekerjaan yang lebih produktif yang dapat berkontribusi untuk menarik perdagangan dan investasi luar negeri. Namun, pembuat kebijakan perlu memperhatikan situasi kemiskinan di wilayah metropolitan. Studi empiris telah menemukan aglomerasi kota besar tidak hanya menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat, tetapi juga ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi. Persentase Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Berdasarkan Jenis Daerah Asal
  • 21. Partisipasi Sekolah 6.09% 24.82% 69.09% Tingkat Partisipasi Sekolah untuk Penduduk Usia 5 Tahun atau Lebih Tidak/belum pernah bersekolah Masih bersekolah Tidak bersekolah lagi 83.82% 89.64% 91.50% 16.18% 10.36% 8.50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tidak/belum pernah bersekolah Masih bersekolah Tidak bersekolah lagi Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Partisipasi Sekolah Tidak miskin Miskin Sebanyak 24,82 persen penduduk berusia 5 tahun atau lebih masih menempuh pendidikan. Mayoritas penduduk pada 2020 sudah tidak bersekolah lagi (69,09 persen). Persentase penduduk berstatus miskin terbesar ada pada penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah (16,18 persen), diikuti oleh masih bersekolah (10,36 persen) dan tidak bersekolah lagi (8,50 persen).
  • 22. Perbandingan Partisipasi Pendidikan Antara Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Baik penduduk miskin maupun tidak miskin, penduduk yang tidak bersekolah lagi memiliki persentase terbesar, diikuti oleh masih bersekolah dan tidak/belum pernah bersekolah. Persentase penduduk miskin yang tidak/belum pernah bersekolah dan masih bersekolah lebih besar dibandingkan persentase pada penduduk tidak miskin. 5.63% 24.57% 69.80% Tidak Miskin 10.44% 27.28% 62.29% Miskin Tidak/belum pernah bersekolah Masih bersekolah Tidak bersekolah lagi
  • 23. Persebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mayoritas penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih memiliki tingkat pendidikan SM sederajat. Sementara itu, 3,56 persen penduduk berusia 15 tahun atau lebih tidak/belum pernah bersekolah. SD sederajat Paket A SDLB SD MI SMP sederajat Paket B SMP LB SMP MTs SM sederajat Paket C SMLB SMA MA SMK MAK PT sederajat D1/D2 D3 D4 S1 Profesi S2 S3 Jenis Tingkat Pendidikan Tidak/belum pernah bersekolah Tidak punya ijazah SD 3.56% 24.80% 21.78% 29.10% 9.49% 11.27% Persentase Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun atau Lebih Tidak/belum pernah bersekolah SD sederajat SMP sederajat SM sederajat PT sederajat Tidak punya ijazah SD
  • 24. Tingkat kemiskinan berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan Tingkat kemiskinan pada penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah adalah sebesar 19,82 persen. Maka, tingkat pendidikan tersebut memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, diikuti oleh penduduk yang tidak punya ijazah SD (13,42 persen), SD sederajat (11,4 persen), SMP sederajat (8,93 persen), SM sederajat (5,40 persen), dan PT sederajat (1,64 persen). 80.18% 88.56% 91.07% 94.60% 98.36% 86.58% 19.82% 11.44% 8.93% 5.40% 1.64% 13.42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tidak/belum pernah bersekolah SD sederajat SMP sederajat SM sederajat PT sederajat Tidak punya ijazah SD Tidak miskin Miskin
  • 25. Perbandingan Tingkat Pendidikan Antara Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Penduduk miskin berusia 15 tahun atau lebih memiliki tingkat pendidikan tertinggi SD sederajat (32,51 persen) dan terendah pada PT sederajat (1,78 persen). Sementara itu, penduduk tidak miskin memiliki tingkat pendidikan tertinggi SM sederajat (30,16 persen) dan terendah tidak/belum pernah bersekolah (3,12 persen). Sementara itu, mayoritas penduduk tidak miskin yang berusia 15 tahun atau lebih memiliki tingkat pendidikan SM sederajat (30,16 persen). Tingkat pendidikan dengan persentase paling sedikit bagi penduduk tidak miskin adalah SMP sederajat (2,73 persen). 3.12% 8.08% 24.06% 32.51% 2.73% 22.28% 30.16% 18.02% 10.23% 1.78% 10.69% 17.33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tidak miskin Miskin Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Berdasarkan Status Kemiskinan Tidak/belum pernah bersekolah SD sederajat SMP sederajat SM sederajat PT sederajat Tidak punya ijazah SD