PP No. 11 Tahun 2017 jo PP 17 Tahun 2020 mengatur tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan bagi PNS. Peraturan ini juga menetapkan peraturan pelaksanaan mana saja yang

1. PP No.11 Thn 2017 jo PP 17 Thn 2020
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2. PP yang dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku (Psl 362)
1. PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
2. PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS
3. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
4. PP Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urutan Kepangkatan PNS
5. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
6. PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS
7. PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap
8. PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS
9. PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS
10. PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
11. PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
12. PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan PNS
13. PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota POLRI Menjadi
PNS Untuk Menduduki Jabatan Struktural
14. PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
PNS
15. PP Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat
Fungsional

3. PERATURAN PELAKSANAAN
DARI PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN YG
MENGATUR MENGENAI:
Penyusunan dan Penetapan
Kebutuhan, Pengadaan,
Pangkat dan Jabatan,
Pengembangan Karier, Pola
Karier, Promosi, Mutasi,
Penilaian Kinerja, Penggajian
dan Tunjangan,
Penghargaan, Disiplin,
Pemberhentian, Jaminan
Pensiun dan Jaminan Hari
Tua, dan Perlindungan
DINYATAKAN MASIH TETAP
BERLAKU SEPANJANG TDK
BERTENTANGAN ATAU
BELUM DIGANTI
BERDASARKAN KETENTUAN
DALAM PP INI

4. NO. Nama Perka/Kepka
BKN
TENTANG KET
1 a. Kepka 26 Th 2004
b. Perka 19 Th 2011
a. Ketentuan Pelaksanaan PP
97/2000 tentang Formasi PNS jo.
PP 54/2003
b. Pedoman Umum Penyusunan
Kebutuhan PNS
Masih berlaku sepanjang belum
ditetapkannya Perka BKN yg mengatur Tata
Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan PNS
2 Perka 9 Th 2012 Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Calon PNS
Masih berlaku sepanjang belum
ditetapkannya Perka BKN yang mengatur
Petunjuk Teknis Pengadaan PNS
3 a. Kepka 12 Th 2002
b. Perka 33 Th 2011
c. Perka 25 Th 2013
a. Ketentuan Pelaksanaan PP
99/2000 tentang Kenaikan
Pangkat PNS jo. PP 12/2002
b. Kenaikan Pangkat bagi PNS yg
memperoleh STTB/Ijazah
c. Pedoman Pemberian Pertek KP
Reguler PNS untuk menjadi
pembina tk I gol ru IV/b ke bawah
Ketentuan mengenai Kenaikan pangkat Masih
berlaku, sepanjang belum ditetapkannya PP
yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan
sebagai pelaksanaan UU 5 Th 2014
Perka/Kepka BKN yg masih berlaku
(berdasarkan Ps 363 PP 11/2017)

5. NO. Nama
Perka/Kepka
BKN
TENTANG KET
4 Kepka 13 Th
2003
a. Ketentuan Pelaksanaan PP 100/2000
tentang Pengangkatan PNS dlm Jab.
Struktural jo. PP 13/2002
Ketentuan mengenai mekanisme
pengangkatan dlm jab sturktural Masih
berlaku, sepanjang bukan ketentuan yang
mengatur persyaratan pengangkatan dlm
jabatan dan belum ditetapkannya PP yang
mengatur mengenai Tim Penilai Kinerja
sebagai pelaksanaan UU 5 Th 2014
5 Perka 13 Th
2003
a. Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP
9/2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemndahan, dan
Pemberhentian PNS jo. PP 63/2009
Masih berlaku sepanjang ketentuan yang
mengatur mengenai Prosedur sebagaimana
dimaksud dalam angka IV
Lampiran Perka dimaksud dan belum
ditetapkannya Perka BKN mengenai Tata Cara
Pelaksanaan Mutasi
6 a. Kepka 14 Th
2003
b. Perka 26 Th
2013
a. Petunjuk Teknis Pemberhentian dan
Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun
Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan
PP 9 Th 2003
b. Pedoman Pemberhentian dan
Pemberian Pensiun PNS yang mencapai
BUP yg akan diberhentiakn dlm
pangkat Pembina Tk I golru IV b ke
bawah
Masih berlaku sepanjang belum
ditetapkannya Perka BKN tentang Tata Cara
Pemberhentian PNS dan Perka tentang Tata
Cara MPP

6. MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ADALAH PENGEGELOLAAN PNS
UTK MENGHASILKAN PNS YG
PROFESIONAL, MEMILIKI NILAI
DASAR, ETIKA PROFESI, BEBAS
DARI INTRVENSI POLITIK,
BERSIH DARI PRAKTIK KKN

7. APARATUR SIPIL NEGARA
ADALAH PROFESI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
PEMERINTAH DGN PERJANJIAN KERJA
YG BEKERJA PADA INSTANSI
PEMERINTAH

8. PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
ADALAH PNS DAN PPPK YG DIANGKAT OLEH
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAN
DISERAHI TUGAS DALAM SUATU JABATAN
PEMERINTAHAN ATAU DISERAHI TUGAS
NEGARA LAINNYA DAN DIGAJI BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

9. JENIS DAN STATUS PEGAWAI ASN
PNS
MERUPAKAN PEGAWAI
ASN YG DIANGKAT SECARA
TETAP OLEH PEJABAT
PEMBINA KEPEGAWAIAN
DAN MEMILIKI NOMOR
INDUK PEGAWAI SECARA
NASIONAL
PEGAWAI
PEMERINTAH DGN
PERJANJIAN KERJA
MERUPAKAN PEGAWAI
ASN YG DIANGKAT
SEBAGAI PEGAWAI DGN
PERJANJIAN KERJA OLEH
PEJABAT PEMBINA
KEPEGAWAIAN SESUAI
DGN KEBUTUHAN
INSTANSI PEMERINTAH

10. KOMPETENSI TEKNIS
ADALAH PENGETAHUAN, KETERAMPILAN
DAN SIKAP/PERILAKU YG DAPAT DIAMATI,
DIUKUR, DIKEMBANGKAN YG SPESIFIK
BERKAITAN DENGAN BIDANG TEKNIS
JABATAN

11. KOMPETENSI MANAJERIAL
ADALAH PENGETAHUAN,
KETERAMPILAN DAN
SIKAP/PERILAKU YG DAPAT
DIAMATI, DIUKUR,
DIKEMBANGKAN UTK MEMIMPIN
DAN/ATAU MENGELOLA UNIT
ORGANISASI

12. KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL
ADALAH PENGETAHUAN, KETERAMPILAN,
DAN SIKAP/PERILAKU YG DAPAT DIAMATI,
DIUKUR DAN DIKEMBANGKAN TERKAIT DGN
PENGALAMAN BERITERAKSI DGN
MASYARAKAT MAJEMUK DALAM HAL
AGAMA, SUKU DAN BUDAYA, PERILAKU,
WAWASAN KEBANGSAAN, ETIKA, NILAI NILAI
MORAL, EMOSI, DAN PRINSIP YG HARUS
DIPENUHI OLEH SETIAP PEMEGANG JABATAN

13. PEJABAT YANG BERWENANG ( PyB )
ADALAH PEJABAT YANG
MEMPUNYAI KEWENANGAN
MELAKSANAKAN PROSES
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
ASN SESUAI DGN KETENTUAN

14. PEJABAT YG BERWENANG
• SEKRETARIS JENDERAL
• SEKRETARIS UTAMA
• SEKRETARIS DAERAH PROIPINSI
• SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

15. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
( PPK )
ADALAH PEJABAT YG MEMPUNYAI
KEWENANGAN MENETAPKAN
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
ASN DAN PEMBINAAN
MANAJEMEN ASN DI INSTANSI
PEMERINTAH SESUAI KETENTUAN

16. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
MENTERI DI KEMENTERIAN
PIMPINAN LEMBAGA DI LPNK
SEKRETARIS JENDERAL DI SEKRETARIAT LEMBAGA
NEGARA DAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
GUBERNUR DI PROPINSI
BUPATI/WALIKOTA DI KABUPATEN/KOTA

17. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TERINTEGRASI ATAU LATIHAN
PRAJABATAN
ADALAH PROSES PELATIHAN UNTUK
MEMBANGUN INTEGRITAS MORAL,
KEJUJURAN, SEMANGAT DAN MOTIVASI
NASIONALISME DAN KEBANGSAAN,
KARAKTER KEPRIBADIAN YG UNGGUL DAN
BERTANGGUNG JAWAB DAN MEMPERKUAT
PROFESIONALISME, SERTA KOMPETENSI
BIDANG BAGI CALON PNS PADA MASA
PERCOBAAN

18. SEKOLAH KADER
ADALAH SISTIM
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
YG BERTUJUAN UNTUK
MENYIAPKAN PEJABAT
ADMINISTRATOR MELALUI JALUR
PERCEPATAN PENINGKATAN
JABATAN

19. KEWENANGAN
PRESIDEN
SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN
TERTINGGI
PEMBINAAN PNS
BERWENANG
MENETAPKAN
PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN
PNS

20. PRESIDEN DAPAT
MENDELEGASIKAN
KEWENANGAN
MENETAPKAN
PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN
KEPADA
1.MENTERI
2.PIMPINAN LPNK
3.SEKJEN DI
LEMBAGA
NEGARA NON
STRUKTURAL
4.GUBERNUR
5.BUPATI/WALIKOTA

21. DIKECUALIKAN
PENDELEGASIAN
WEWENANG UTK
PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN DAN
PEMBERHENTIAN
PEJABAT PIMINAN
TINGGI
UTAMA/MADYA
DAN PEJABAT
FUNGSIONAL
KEAHLIAN UTAMA

22. PENYUSUNAN KEBUTUHAN PNS
DILAKUKA
KAN SESUAI
DGN SIKLUS
ANGGARAN
INSTANSI
WAJIB
MENYUSUN
KEBUTU
HAN
JUMLAH
DAN JENIS
JABATAN
PNS ATAS
DASAR
ANJAB DAN
ABK
DILAKUKAN
UTK
JANGKA
WAKTU 5
TAHUN YG
DIPERINCI
PER 1
TAHUN
SESUAI
PRIORITAS
KEBUTU
HAN
MELIPUTI
KEBUTU
HAN
JUMLAH
DAN JENIS
JABATAN
ADMINIS
TRATOR,
JABATAN
FUNGSIO
NAL DAN
JABATAN
PIMINAN
TINGGI

23. PENYUSUNAN
KEBUTUHAN
DILAKSANAKAN
MENGGUNAKAN
APLIKASI YG
BERSIFAT
ELEKTRONIK YG
DIATUR MENPAN
DAN RB
KETENTUAN LEBIH
LANJUT MENGENAI
TATA CARA
PELAKSANAAN
PENYUSUNAN
KEBUTUHAN PNS
DIATUR DGN PERKA
BKN

24. PENETAPAN KEBUTUHAN
SECARA
NASIONAL
DITETAPKAN
MENPAN DAN
RB DGN
MEMPERHATI
KAN
PENDAPAT
MENKEU DAN
PERTIM
BANGAN
KEPALA BKN
DITETAPKAN
OLEH MENPAN
DAN RB
PALING
LAMBAT
AKHIR MEI
TAHUN
BERJALAN
DILAKUKAN
BERDASAR
KAN USUL
DARI
1.PPK PUSAT
2.PPK
INSTANSI
DAERAH YG
DIKOORDINA
SIKAN OLEH
GUBERNUR

25. PENGADAAN PNS
UTK MENJAMIN KUALITAS
MAKA PENGADAAN PNS
DILAKUKAN SECARA
NASIONAL DGN
PEMBENTUKAN PANSEL
NASIONAL DAN PANSEL
DISETIAP INSTANSI
KEGIATAN UTK MENGISI
1.JABATAN ADMINISTRASI
KHUSUS UTK JABATAN
PELAKSANA
2.JABATAN FUNGSIONAL
KEAHLIAN KHUSUS UTK JF
AHLI PERTAMA DANJF
AHLI MUDA
3.JF KETERAMPILAN KHUSUS
PADA JF PEMULA DAN
TERAMPIL

26. TAHAPAN PENGADAAN
PNS
1.PERENCANAAN
2.PENGUMUMAN
LOWONGAN
3.PELAMARAN
4.SELEKSI
5.PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI
6.PENGANGKATAN
CALON PNS DAN
MASA PERCOBAAN
CALON PNS, DAN
7.PENGANGKATAN
MENJADI PNS

27. PELAMARAN
• Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35
tahun saat melamar
• Tidak pernah dipidana penjara 2 (dua) tahun
atau lebih
• Tidak pernah diberhentikan dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan
hormat sebagai PNS, TNI, POLRI, atau
diberhentikan tidak dgn hormat sebagai
Pegawai Swasta
• Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit
TNI atau Anggota POLRI

28. • Tidak menjadi anggota atau pengurus Parpol
atau terlibat politik praktis
• Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dgn
persyaratan jabatan
• Sehat jasmani rohani sesuai dgn persyaratan
jabatan yg dilamar
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI
atau negara lain yg ditentukan instansi
pemerintah
• Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yg
ditetapkan pejabat pembina kepegawaian

29. BATAS USIA PALING TINGGI 35 TAHUN
SAAT MELAMAR
DAPAT
DIKECUALIKAN
BAGI JABATAN
TERTENTU, YAITU
PALING TINGGI 40
( EMPAT PULUH )
TAHUN
JABATAN
TERTENTU
TERSEBUT
DITETAPKAN OLEH
PRESIDEN

30. PENGANGKATAN CALON PNS
Ditetapkan
sebagai calon
PNS oleh PPK
setelah
mendapat
persetujan
teknis dan
penetapan
nomor induk
pegawai dari
Kepala BKN
CPNS wajib
menjalani masa
percobaan
selama 1 tahun
yg merupakan
masa pra
jabatan yg
dilaksanakan
melalui proses
pendidikan dan
pelatihan yg
hanya dapat
diikuti 1 kali
CPNS yg
mengundur kan
diri saat masa
percobaan
dikenakan
sanksi tdk boleh
mengikuti
seleksi
pengadaan utk
jangka waktu
tertentu
Ketentuannya
akan ditetapkan
LAN

31. CPNS YG DIANGKAT PNS HARUS
MEMENUHI PERSYARATAN
LULUS
PENDIDIKAN
DAN
PELATIHAN
SEHAT
JASMANI
DAN
ROHANI
BAGI CPNS YG
TDK MEMENUHI
SYARAT TSB DI
ATAS, MAKA YBS
DIBERHENTIKAN
SBG CPNS

32. CPNS JUGA DIBERHENTIKAN APABILA
Mengun-
durkan
diri
Mening-
gal dunia
Melaku-
kan
pelang-
garan
tingkat
sedang
atau
berat
Membe-
rikan
keterang-
an atau
bukti yg
tidak
benar
saat
melamar
Dihukum
penjara
berda-
sarkan
putusan
pengadi-
lan yg
telah
mempu-
nyai
kekuat-
an
hukum
tetap
Menjadi
anggota
dan/
atau
pengu-
rus
Parpol
Tidak
bersedia
mengu-
capkan
sumpah
dan janji
saat
diangkat
PNS

33. PANGKAT
MERUPAKAN
KEDUDUKAN YG
MENUNJUKKAN
TINGKATAN JABATAN
BERDASARKAN
TINGKAT KESULITAN ,
TANGGUNG JAWAB,
DAMPAK, DAN
PERSYARATAN
KUALIFIKASI
PEKERJAAN YG
DIGUNAKAN SBG
DASAR PENGGAJIAN
DIATUR DALAM PP YG
MENGATUR TTG GAJI,
TUNJANGAN, DAN
FASILITAS BAGI PNS

34. JABATAN PNS
1.JABATAN
ADMINISTRASI
2.JABATAN
FUNGSIONAL
3.JABATAN
PIMPINAN
TINGGI
NOMENKLATUR
JABATAN DAN
PANGKAT JPT
UTAMA DAN JPT
MADYA
DITETAPKAN
PRESIDEN
NOMENKALA-
TUR JABATAN
DAN PANGKAT
JPT PRATAMA,
JABATAN
ADMINISTRATOR,
DAN JABATAN
FUNGSIONAL
DITETAPKAN
PIMPINAN
INSTANSI DGN
PERSETUJUAN
MENPAN DAN RB

35. PENGISIAN JABATAN
PELAKSANA, JF KEAHLIAN
JENJANG AHLI PERTAMA ,
JF KETERAMPILAN JENJANG
PEMULA, DAN JF
KETERAMPILAN JENJANG
TERAMPIL
DAPAT DILAKUKAN MELALUI
PENGADAAN PNS
PENGISIAN JABATAN
ADMINISTRATOR, JABATAN
PENGAWAS, JF KEAHLIAN
JENJANG AHLI UTAMA,
JENJANG AHLI MADYA, AHLI
MUDA, JF KERAMPILAN
JENJANG PENYELIA, JENJANG
MAHIR DAN/ ATAU JPT
DAPAT DILAKUKAN MELALUI
REKRUTMEN DAN SELEKSI
DARI PNS YG ADA BAIK YG
BERASAL DARI INTERNAL
INSTANSI ATAU DARI
INSTANSI LAIN

36. JABATAN (UU ASN)
UTAM
A
MADYA
PRATAMA
PIMPINAN TINGGI
ADMINSTRATOR
PENGAWAS
PELAKSANA
JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL
 Ahli Utama
 Ahli Madya
 Ahli Muda
 Ahli Pertama
KEAHLIAN
 Penyelia
 Mahir
 Terampil
 Pemula
KETERAMPILAN

37. JABATAN (UU ASN)
ADMINSTRATOR
PENGAWAS
PELAKSANA
JABATAN ADMINISTRASI

38. JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN ESELON III SETARA DGN
JABATAN ADMINISTRATOR
JABATAN ESELON IV SETARA DGN
JABATAN PENGAWAS
JABATAN ESELON V DAN
FUNGSIONAL UMUM SETARA
DGN JABATAN PELAKSANA

39. PERSYARAT
AN
JABATAN
ADMINISTRATOR
JABATAN PENGAWAS JABATAN PELAKSANA
o Berstatus PNS;
o Memiliki kualifikasi dan
tingkat pendidikan min.
S1/A IV;
o Memiliki integritas dan
moral yang baik;
o Memiliki pengalaman
pada jabatan pengawas
min. 3 th atau jabatan
fungsional yang
setingkat sesuai bidang
tugas ygakan diduduki;
o setiap unsur penilaian
prestasi kerja paling
kurang bernilai baik
dalam 2 tahun terakhir;
o Memiliki kompetensi
teknis, manajerial dan
sosial kultural sesuai
standar kompetensi
 Berstatus PNS;
 Memiliki kualifikasi dan
tingkat pendidikan min.
D3 atau yg setara;
 Memiliki integritas dan
moral yang baik;
 Memiliki pengalaman pada
jabatan pelaksana min. 4
th atau jabatan fungsional
yang setingkat sesuai
bidang tugas yg akan
diduduki;
 Setiap unsur penilaian
prestasi kerja paling
kurang bernilai baik dalam
2 tahun terakhir;
 Memiliki kompetensi
teknis, manajerial dan
sosial kultural sesuai
standar kompetensi
dibuktikan berdasarkan
hasil evaluasi oleh Tim
Berstatus PNS;
Memiliki kualifikasi dan
tingkat pendidikan min.
SLTA atau setara;
Memiliki integritas dan
moral yang baik;
Telah mengikuti dan
lulus pelatihan terkait
dengan bidang tugas
dan/atau lulus diklat
terintegrasi;
Memiliki kompetensi
teknis dan sosial
kultural sesuai dengan
standar kompetensi
yang ditetapkan;
sehat jasmani dan
rohani;.

40. PENGECUALIAN
BAGI PNS YG BERASAL
DARI DAERAH
TERTINGGAL, PERBATA
SAN, DAN/ATAU
TEREPENCIL YG AKAN
DIANGKAT DALAM
JABATAN
ADMINISTRATOR PADA
DAERAH TERSEBUT
DIKECUALIKAN DARI
PERSYARATAN
KUALIFIKASI DAN
TINGKAT PENDIDIKAN
PNS TSB WAJIB
MEMENUHI
KUALIFIKASI DAN
TINGKAT PENDIDKAN
TSB PALING LAMA 5
TAHUN SEJAK
DIANGKAT KE DALAM
JABATAN

41. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM
JABAN ADMINISTRASI
TIM PENILAI KIERJA
PNS MELAKUKAN
PERBANDINGAN
OBJEKTIF ANTARA
KOMPETENSI,
KUALIFIKASI,
SYARAT JABATAN,
PENILAI AN
PRESTASI KERJA,
KEPEMIMPINAN,
KERJASAMA,
KREATIFITAS TANPA
MEMBEDAKAN
JENDER, SUKU,
AGAMA, RAS DAN
GOLONGAN
PEJABAT YG
BERWENANG
MENGUSULKAN
KEPADA PPK
PPK MENETAPKAN
KEPUTUSAN
PENGANGKATAN
DALAM JABATAN
ADMINISTRASI

42. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
ADMINISTRASI
Meng-
undur-
kan
Diri
Diber-
henti-
kan
Semen
- tara
dari
PNS
Menja-
lani
Cuti
Diluar
Tang-
gungan
Negara
Menja-
lani
Tugas
Belajar
lebih
dari 6
bulan
Ditu-
gaskan
secara
penuh
di luar
jabat-
an
admi-
nistrasi
Tidak
meme
nuhi
persya-
ratan
jaba-
tan
Nomor
2 s/d 5
dapat
diang-
kat
kemba
-li bila
terse-
dia
lowong
an
Jabat-
an

43. TATA CARA PEMBERHENTIAN
JABATAN ADMINISTRASI
DIUSULKAN
PEJABAT YG
BERWENANG
KEPADA PPK
PPK
MENETAPKAN
KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN
ADMINSTRASI

44. JABATAN (UU ASN)
UTAM
A
MADYA
PRATAMA
PIMPINAN TINGGI

45. JABATAN PIMPINAN TINGGI
JABATAN ESELON I.a yaitu KEPALA
LPNK SETARA DGN JABATAN
PIMPINAN TINGGI UTAMA
JABATAN ESELON I.a dan I.b
SETARA DGN JABATAN PIMPINAN
TINGGI MADYA
JABATAN ESELON II SETARA DGN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA

46. PENGISIAN JABATAN
UTK JABATAN
PIMPINAN TINGGI
UTAMA DAN MADYA
DILAKUKAN SECARA
TERBUKA DAN
KOMPETITIF DI
KALANGAN PNS SESUAI
DGN PERSYARATAN
UTK JABATAN
PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DILAKUKAN
SECARA TERBUKA DAN
KOMPETITIF PADA
TINGKAT NASIONAL
ATAU ANTAR
KABUPATEN/KOTA
DALAM 1 ( SATU )
PRROPINSI SESUAI DGN
PERSYARATAN

47. JPT UTAMA DAN JPT MADYA DAPAT
DIISI DARI NON PNS PADA BIDANG
• RAHASIA NEGARA
• PERTAHANAN KEAMANAN
• PENGELOLAAN APARATUR NEGARA
• KESEKRETARIATAN NEGARA
• PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
• BIDANG LAIN YG DITETAPKAN PRESIDEN

48. PERSYARAT
AN PNS
JPT U TA MA JPT MA D YA JPT PR ATA MA
o kualifikasi pendidikan min.
S1 atau D-IV;
o memiliki kompetensi
manajerial, kompetensi
teknis dan kompetensi sosial
kultural sesuai standar
kompetensi jabatan yang
ditetapkan;
o memiliki pengalaman jabatan
dalam bidang tugas yang
terkait dengan jabatan yang
akan diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama 10 tahun;
o sedang atau pernah
menduduki JPT Madya atau
jabatan fungsional jenjang
ahli utama paling singkat 2
tahun;
o memiliki rekam jejak jabatan,
integritas, dan moralitas
yang baik;
o usia paling tinggi 58 tahun;
o kualifikasi pendidikan min.
S1 atau D-IV;
o memiliki kompetensi
manajerial, kompetensi
teknis dan kompetensi
sosial kultural sesuai
standar kompetensi jabatan
yang ditetapkan;
o memiliki pengalaman
jabatan dalam bidang tugas
yang terkait dengan jabatan
yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama 7 tahun;
o sedang atau pernah
menduduki JPT Pratama
atau jabatan fungsional
jenjang ahli utama paling
singkat 2 tahun;
o memiliki rekam jejak
jabatan, integritas, dan
moralitas yang baik;
o usia paling tinggi 58 tahun;
o kualifikasi pendidikan min.
S1 atau D-IV;
o memiliki kompetensi
manajerial, kompetensi
teknis dan kompetensi
sosial kultural sesuai
standar kompetensi jabatan
yang ditetapkan;
o memiliki pengalaman
jabatan dalam bidang tugas
yang terkait dengan jabatan
yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama 5 tahun;
o Sedang atau pernah
menduduki jabatan
administrator atau jabatan
fungsional jenjang ahli
madya paling singkat 2
tahun;
o memiliki rekam jejak
jabatan, integritas, dan
moralitas yang baik;

49. PERSYARATAN
NON PNS
JPT UTAMA JPT MADYA
o kualifikasi pendidikan min.pasca sarjana;
o memiliki kompetensi manajerial,
kompetensi teknis dan kompetensi sosial
kultural sesuai standar kompetensi jabatan
yang ditetapkan;
o memiliki pengalaman jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan jabatan
yang akan diduduki secara kumulatif
paling kurang selama 15 tahun;
o tidak menjadi anggota/pengurus partai
politik paling singkat 5 tahun sebelum
pendaftaran;
o memiliki rekam jejak jabatan, integritas,
dan moralitas yang baik;
o usia paling tinggi 58 tahun; dan
o sehat jasmani dan rohani;
o tdk pernah diberhentikan tdk dgn hormat
dari PNS,TNI/POLRI dan pegawai swasta.
o kualifikasi pendidikan min. Pasca sarjana;
o memiliki kompetensi manajerial,
kompetensi teknis dan kompetensi sosial
kultural sesuai standar kompetensi jabatan
yang dibutuhkan;
o memiliki pengalaman jabatan dalam bidang
tugas yang terkait dengan jabatan yang
akan diduduki secara kumulatif paling
kurang selama 10 tahun;
o tidak menjadi anggota/pengurus partai
politik paling singkat 5 tahun;
o memiliki rekam jejak jabatan, integritas,
dan moralitas yang baik;
o usia paling tinggi 58 tahun; dan
o sehat jasmani dan rohani;
o tdk pernah diberhentikan tdk dgn hormat
dari TN/POLRI dan egawai swasta.

50. MEKANISME SELEKSI JPT UTAMA DAN MADYA K/L
PUSAT
3
PIMP
K/L/PPK
MEMBENTU
K
PANSE
L
MENYELEKSI JPT SECARA
TERBUKA
MENYAMPAIKA
N 3 CALON
JPT
Laporan PRESIDEN
KEPUTUSAN
PRESIDEN
JPT TERPILIH
PENGAWASAN
PELAKSANAAN SELEKSI
DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PENGAWASAN
PEMBENTUKAN PANSEL
DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
MEMASTIKA
N
SISTEM
MERIT
1
5
6
7
2
KASN
8
MENYAMPAIKAN 3
CALON
4
KOORDINA
SI
Tim Penilai

51. GUBERNUR/ PPK
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
Laporan
PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
1 5
6
8
3
MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH
KASN
9
MENYAMPAIKAN
3 CALON
MENDAGRI
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
2
4
PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
7
KOORDINASI
BKN

52. MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L
PUSAT
PENGAWASAN
PELAKSANAAN SELEKSI
DAN KEPUTUSAN
MEMBENTU
K
PA N SEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIK
AN 3 CALON
JPT
Laporan
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
1 5
6
7
Pembatalan,
Peringatan dan
Teguran
PENGAWASAN
PEMBENTUKAN PANSEL
DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
2
4
3
KOORDINA
SI
MEMILIH &
MENETAPKAN
8
PRESID
EN
KAS
N
P P K
PyB

53. Bupati/Walikota
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
LAPORAN PRESIDEN
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
1
5
8
3
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH
7
Pembatalan,
Peringatan dan
Teguran
MENETAPKAN
JPT
6
KASN
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
2
4
PyB/sekda
KOORDINASI
BKN

54. PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI KARENA PENATAAN
ORGANISASI
BILA TERJADI
PENGURANGAN
JABATAN, MAKA HARUS
DILAKUKAN UJI
KOMPETENSI DARI
PEJABAT YG ADA
DILAKUKAN SELEKSI
TERBUKA BILA TDK
DIDAPAT PEJABAT YG
MEMILIKI KOMPETENSI YG
SESUAI

55. PENGISIAN JPT YG LOWONG
DAPAT
DILAKUKAN
MELALUI MUTASI
DARI JPT KE JPT
YG LAIN MELALUI
UJI KOMPETENSI
DGN SYARAT
SATU KLASIFIKASI
JABATAN,
MEMENUHI
STANDAR
KOMPETENSI
JABATAN,
TELAH
MENDUDUKI
JABATAN
MINIMAL 2
TAHUN DAN
PALING LAMA 5
TAHUN
BILA TDK
DIDAPATKAN
PEJABAT YG
MEMILIKI
KOMPETENSI YG
SESUAI MAKA
DILAKUKAN
SELEKSI TERBUKA

56. PENGISIAN JPT MELALUI MUTASI
DARI JPT KE JPT YG LAIN
DAPAT
DILAKUKAN
MELALUI UJI
KOMPETENSI
DIANTARA
PEJABAT YG
ADA DALAM
SATU
INSTANSI DAN
HARUS
MEMENUHI
SYARAT
SESUAI
STANDAR
KOMPETENSI
JABATAN
TELAH
MENDUDUKI
JABATN
MINIML 2
TAHUN DAN
MAKSIMAL 5
TAHUN

57. LAMANYA JABATAN PIMPINAN
TINGGI
JPT HANYA DAPAT
DIDUDUKI PALING
LAMA 5 TAHUN
DAPAT DIPERPANJANG
BERDASARKAN
PENCAPAIAN KINERJA
KESESUAIAN
KOMPETENSI, DAN
KEBUTUHAN INSTANSI
SETELAH MENDAPAT
PERSETUJUAN KASN

58. PENGECUALIAN PENGISIAN JPT
SECARA TERBUKA
PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI
SECARA TERBUKA DAPAT
DIKECUALIKAN PADA
INSTANSI YG TELAH
MENERAPKAN SISTIM
MERIT DALAM
PEMBINAAN ASN DGN
PERSETUJUAN KASN
INSTANSI YG TELAH
MENERAPKAN SISTIM
MERIT WAJIB
MELAPORKAN SECARA
BERKALA KEPADA KASN
UTK MENDAPAT
PERSETUJUAN BARU

59. KRITERIA INSTANSI YG TELAH
MENERAPKAN SISTIM MERIT
SELURUH
JABATAN SDH
MEMILIKI
STANDAR
KOMPETENSI
JABATAN
PERENCANAAN
KEBUTUHAN
PEGAWAI
SESUAI DGN
BEBAN KERJA
PELAKASANAAN
SELEKSI DAN
PROMOSI
DILAKUKAN
SECARA
TERBUKA
MEMEILIKI
MANAJEMEN
KARIR YG
TERDIRI DARI
PERENCANAAN,
PENGEMBA -
NGAN PADA
POLA KARIR,
DAN
KELOMPOK
RENCANA
SUKSESI YG
DIPEROLEH
DARI
MANAJEMEN
TALENTA

60. MEMBERI-
KAN
PENGHAR-
GAN DAN
MENGENA
-KAN
SANKSI
BERDASAR
KAN PADA
PENILAIAN
KINERJA
YG
OBJEKTIF
DAN
TRANSPA-
RAN
MENERAP
KAN KODE
ETIK DAN
KODE
PERILAKU
PEGAWAI
ASN
MEREN-
CANAKAN
DAN
MEMBERI-
KAN
KESEM-
PATAN
PENGEM-
BANGAN
KOMPE-
TENSI
SESUAI
HASIL
PENILAIAN
KINERJA
MEMBERI-
KAN
PERLIN-
DUNGAN
KEPADA
PEGAWAI
ASN DARI
TINDAKAN
PENYALAH
GUNAAN
WEWE-
NANG
MEMILIKI
SISTIM
INFORMA-
SI
BERBASIS
KOMPE-
TENSI YG
TERITEG-
RASI DAN
DAPAT DI
AKSES
OLEH
SELURUH
PEGAWAI
ASN

61. TARGET KINERJA DAN
UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN
TINGGI
HARUS
MEMENUHI
TARGET
KINERJA
SESUAI
PERJANJIAN
KINERJA
BILA TDK
MEMENUHI
TARGET
KINERJA
DALAM 1
TAHUN,
MAKA
DIBERIKAN
TAMBAHAN
WAKTU
SELAMA 6
BULAN
BILA PEJABAT
TSB TDK JUGA
MENUNJUK-
KAN
PERBAIKAN
KINERJA
MAKA YBS
HARUS
MENGIKUTI
UJI
KOMPETENSI
KEMBALI
BERDASAR
KAN UJI
KOMPETENSI
YBS DAPAT
DIPINDAH-
KAN SESUAI
KOMPETENSI
YG DIMILIKI

62. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
PIMPINAN TINGGI
• MENGUNDURKAN DIRI
• DIBERHENTIKAN SBG PNS
• DIBERHENTIKAN SEMENTARA SBG PNS
• MENJALANI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
• MENJALANI TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN
• DITUGASKAN SECARA PENUH DI LUAR JPT
• TERJADI PENATAAN ORGANISASI
• TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN JABATAN

63. PEMBERHENTIAN DARI JPT
DIUSULKAN OLEH
MENTERI YG
MENGKOR
DINASIKAN
KEPADA
PRESIDEN
BAGI PNS YG
MENDUDUKI
JPT UTAMA
PPK KEPADA
PRESIDEN
BAGI PNS YG
MENDUDUKI
JPT MADYA
PEJABAT LAIN
KEPADA
PRESIDEN
BAGI PEJABAT
PIMPINAN
TINGGI
MADYA
DILINGKU
NGAN
LEMBAGA
NON
STRUKTURAL
PEJABAT YG
BERWENANG
KEPADA PPK
BAGI PNS YG
MENDUDUKI
JPT PRATAMA

64. PENGISIAN JABATAN PNS OLEH
TNI/POLRI
HANYA UTK
JABATAN
TERTENTU PADA
INSTANSI PUSAT
HARUS
MEMENUHI
PRSYARATAN
KUALIFIKASI,
KEPANGKATAN,
DIKLAT, REKAM
JEJAK JABATAN,
KESEHATAN,
INTEGRITAS, DAN
PERSYARATAN
LAIN SESUAI
KETENTUAN
PPK INSTANSI
PUSAT YG
MEMBUTUHKAN
HARUS
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
KEPADA
PANGLIMA
TNI/KAPOLRI DGN
TEMBUSAN
MENPAN DAN
KEPALA BKN

65. PERSYARATAN UTK ANGGOTA
TNI/POLRI YG AKAN MENDUDUKI
JPT UTAMA
• PENDIDIKAN PALING RENDAH PASCA SARJANA
• MEMILIKI KOMPETENSI TEKNIS, MANAJERIAL DAN SOSIAL
KUTURAL
• BERPENGALAMAN PADA BIDANG TUGAS YG AKAN DIDUDUKI
MINIMAL 10 TAHUN
• MEMILIKI MORAL YG BAIK
• USIA PALING TINGGI 55 TAHUN
• SEHAT JASMANI DAN ROHANI

66. PERSYARATAN UTK ANGGOTA
TNI/POLRI YG AKAN MENDUDUKI
JPT MADYA
• PENDIDIKAN PALING RENDAH PASCA SARJANA
• MEMILIKI KOMPETENSI TEKNIS,MANAJERIAL DAN SOSIAL
KUTURAL
• BERPENGALAMAN PADA BIDANG TUGAS YG AKAN DIDUDUKI
MINIMAL 7 TAHUN
• MEMILIKI MORAL YG BAIK
• USIA PALING TINGGI 55 TAHUN
• SEHAT JASMANI DAN ROHANI

67. PERSYARATAN UTK ANGGOTA
TNI/POLRI YG AKAN MENDUDUKI
JPT PRATAMA
• PENDIDIKAN PALING RENDAH SARJANA / AKATA IV
• MEMILIKI KOMPETENSI TEKNIS,MANAJERIAL DAN SOSIAL
KUTURAL
• BERPENGALAMAN PADA BIDANG TUGAS YG AKAN DIDUDUKI
MINIMAL 5 TAHUN
• MEMILIKI MORAL YG BAIK
• USIA PALING TINGGI 53 TAHUN
• SEHAT JASMANI DAN ROHANI

68. JABATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN
TNI/POLRI YG DAPAT DIDUDUKI PNS
PANGKAT ATAU
JABATAN
DISESUAIKAN
DGN PANGKAT
DAN JABATAN
DILINGKUNGAN
TNI/POLRI
DITETAPKAN DGN
KEPUTUSAN
PANGLIMA
TNI/KAPOLRI

69. PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJERIAL
PELATIHAN
STRUKTURAL
TERDIRI
1.KEPEMIMPI NAN
MADYA.
2.KEPEMIMPI NAN
PRATAMA,
3.KEPEMIMPI NAN
ADMINISTRATOR,
4.KEPEMIMPI NAN
PENGAWAS
KEPEMIMPINAN
MADYA
DILAKSANAKAN
OLEH LEMBAGA
ADMINISTRASI
NEGARA
PELATIHAN
STURUKTURAL
YG LAIN
DILAKSANAKAN
OLEH LEMBAGA
PELATIHAN
PEMERINTAH YG
TERAKREDITASI
OLEH LAN

70. JABATAN (UU ASN)
JABATAN FUNGSIONAL
 Ahli Utama
 Ahli Madya
 Ahli Muda
 Ahli Pertama
KEAHLIAN
 Penyelia
 Mahir
 Terampil
 Pemula
KETERAMPILAN

71. JABATAN FUNGSIONAL
•AHLI UTAMA
•AHLI MADYA
•AHLI MUDA
•AHLI PERTAMA
JABATAN
FUNGSIONAL
KEAHLIAN
•PENYELIA
•MAHIR
•TERAMPIL
•PEMULA
JABATAN
FUNGSIONAL
KETERAMPILAN

72. PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
DILAKSANA-
KAN
MENPAN
DAN RB
BERDASAR-
KAN
USULAN
PIMPINAN
INSTANSI
MENGACU
KEPADA
KLASIFIKASI
DAN
KRITERIA
JF TSB
DILAKUKAN
UTK
PENETAPAN
JF PERTAMA,
JF KARENA
PERPINDAH-
AN,
JF KARENA
PENYESU-
AIAN /
INPASSING

73. SYARAT PENGANGKATAN
JF KEAHLIAN PERTAMA
• STATUS PNS
• MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS YG BAIK
• SEHAT JASMANI DAN ROHANI
• IJAZAH MINIMAL S1/A IV SESUAI KUALIFIKASI YG
DITENTUKAN
• LULUS DIKLAT KOMPETENSI
TEKNIS/MANAJERIAL/SOSIAL KULTURAL YG
DITENTUKAN INSTANSI PEMBINA
• PENILAIAN PRESTASI KERJA BERNILAI BAIK DALAM
1 TAHUN TERAKHIR

74. SYARAT PENGANGKATAN
JF KEAHLIAN PERPINDAHAN
• STATUS PNS
• MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS YG BAIK
• SEHAT JASMANI DAN ROHANI
• IJAZAH MINIMAL S1/A IV SESUAI KUALIFIKASI YG DITENTUKAN
• LULUS DIKLAT KOMPETENSI TEKNIS/MANAJERIAL/SOSIAL
KULTURALYG DITENTUKAN INSTANSI PEMBINA
• PENILAIAN PRESTASI KERJA BERNILAI BAIK DALAM 2 TAHUN
TERAKHIR
• PENGALAMAN DALAM BIDAANG JF TSB MINIMAL 2 TAHUN
• USIA MAKSIMAL 53 TAHUN TK JF AHLI PERTAMA DAN AHLI
MUDA,55 TAHUN UTK AHLI MADYA , DAN 60 TAHUN UTK AHLI
UTAMA

75. SYARAT PENGANGKATAN JF KEAHLIAN
MELALUI INPASSING (HANYA SEKALI)
DAN PALING LAMA 2 TH SEJAK
PENETAPAN
• STATUS PNS
• MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS YG BAIK
• SEHAT JASMANI DAN ROHANI
• IJAZAH MINIMAL S1/A IV SESUAI KUALIFIKASI YG DITENTUKAN
• LULUS DIKLAT KOMPETENSI TEKNIS/MANAJERIAL/SOSIAL KULTURALYG
DITENTUKAN INSTANSI PEMBINA
• PENILAIAN PRESTASI KERJA BERNILAI BAIK DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
• PENGALAMAN DALAM BIDAANG JF TSB MINIMAL 2 TAHUN
• USIA MAKSIMAL 53 TAHUN TK JF AHLI PERTAMA DAN AHLI MUDA, 55
TAHUN UTK AHLI MADYA, DAN 60 TAHUN UTK AHLI UTAMA

76. SYARAT UTK PENGANGKATAN
JF KETERAMPILAN
SECARA
UMUM
SAMA DGN
JF KEAHLIAN
PERBEDAAN
NYA HANYA
PADA
PENDIDI
KAN, YAITU
MINIMAL
SLTA
USIA
PALING
TINGGI 53
TAHUN

77. SISTIM INFORMASI MANAJEMEN
KARIER INSTANSI PEMERINTAH
SETIAP
INSTANSI
WAJIB
MEMILIKI
NYA
BERISI
MENGENAI
RENCANA
DAN
PELAKSA
NAAN
MANAJE
MEN
KARIER
MERUPA
KAN
BAGIAN YG
TERINTEGRA
SI DGN
SISTIM
INFORMASI
ASN
PPK WAJIB
MEMUTA
KHIRKAN
DATA DAN
INFORMASI
DALAM
SISTIM
INFORMASI
MANAJE
MEN
KARIER
INSTANSI

78. SISTIM INFORMASI MANAJEMEN
KARIER NASIONAL
DIKELOLA BKN
BERDASARKAN
INFORMASI DAN DATA
PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN KARIER
OLEH SETIAP INSTANSI
BKN WAJIB
MELAKUKAN VERIFIKASI
TERHADAP INFORMASI
DAN DATA
PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN KARIER
PALING LAMBAT
1 BULAN SETELAH
PENYAMPAIAN
INFORMASI OLEH
INSTANSI

79. PENGHARGAAN
PNS YG
MENUNJUKKAN
KESETIAAN,
PENGABDIAN,
KECAKAPAN,
KEJUJURAN,
KEDISIPLINAN, DAN
PRESTASI KERJA
DALAM
MELAKSANAKAN
TUGASNYA
DAPAT DIBERIKAN
PENGHARGAAN

80. PENGHARGAAN BERUPA PEMBERIAN
TANDA KEHORMATAN
KENAIKAN ANGKAT ISTIMEWA
KESEMPATAN PRIORITAS UTK PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
KESEMPATAN MENGHADIRI ACARA RESMI DAN/ATAU
ACARA KENEGARAAN

81. PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN
SENDIRI
PNS YG
MENGAJUKAN
PERMINTAAN
BERHENTI
DIBERHENTIKAN
DGN HORMAT SBG
PNS
DAPAT DITUNDA
1 TAHUN APABILA
PNS YBS MASIH
DIPERLUKAN
UNTUK
KEPENTINGAN
DINAS

82. PEMBERHENTIAN DITOLAK BILA
SEDANG
DALAM
PROSES
PERADI-
LAN
KARENA
MELAKU-
KAN
TNDAK
PIDANA
KEJAHAT-
AN
TERIKAT
KEWAJIB-
AN UTK
BEKERJA
PADA
INSTANSI
PEMERIN-
TAH
DALAM
PEMERIK-
SAAN
KARENA
MELANG-
GAR
DISIPLIN
SEDANG
MENGAJU-
KAN
BANDING
KARENA
DIBERHEN-
TIKAN
DGN
HORMAT
TDK ATAS
PERMINTA
AN
SENDIRI
SEDANG
MEN-
JALANI
HUKUMAN
DISIPLIN

83. PEMBERHENTIAN KRN MENCAPAI
BATAS USIA PENSIUN
DIBERHENTIKAN DGN
HORMAT
58 TAHUN BAGI BAGI
PEJABAT ADMINISTRASI,
PEJABAT FUNGSIONAL AHLI
MUDA, AHLI PERTAMA, DAN
PEJABAT FUNGSIONAL
KETERAMPILAN
60 TAHUN BAGI PEJABAT
PIMPINAN TINGGI DAN
PEJABAT FUNGSIONAL
MADYA
65 TAHUN BAGI PNS YG
MENJABAT FUNGSIONAL
AHLI UTAMA

84. PEMBERHENTIAN KARENA
PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU
KEBIJAKAN PEMERINTAH
BILA TERJADI
KELEBIHAN,
MAKA
DISALURKAN
PADA INSTANSI
PEMERINTAH
PNS YG TELAH
BERUSIA 50
TAHUN DGN
MASA KERJA 10
TAHUN
DIBERHENTI-
KAN DGN
HORMAT
BILA TDAK
DAPAT
DISALURKAN
DAN PNS
BERUSIA
KURANG 50
TAHUN DAN
MASA KERJA
KURANG 10
TAHUN, MAKA
DIBERIKAN
UANG TUNGGU
SELAMA
5 TAHUN
DIBERIKAN HAK
PENSIUN PADA
SAAT BERUSIA
50 TAHUN

85. PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK
CAKAP JASMANI DAN ROHANI
DIBERHENTIKAN DGN
HORMAT BILA MENURUT
TIM PENGUJI KESEHATAN
1. TDK DAPAT LAGI BEKERJA
DALAM SEMUA JABATAN
KRN KESEHATANNYA
2. MENDERITA PENYAKIT
ATAU KELAINAN YG
BERBAHAYA BAGI DIRINYA
ATAU LINGKUNGAN
KERJANYA
3.TDK MAMPU BEKERJA
KEMBALI SETELAH
BERAKIRNYA CUTI SAKIT

86. PEBERHENTIAN KARENA
MENINGGAL DUNIA
PNS YG MENINGGAL
DUNIA DIBERHENTIKAN
DGN HORMAT DAN
MENDAPATKAN HAK
KEPEGAWAIAN DGN
KRITERIA
1. MD TDK DALAM DAN
KARENA
MENJALANKAN
TUGAS,
2. MD KARENA SEDANG
MENJALANI MASA
UANG TUNGGU,
3. MD SAAT MENJALANI
CUTI DILUAR
TANGGUNGAN
NEGARA

87. PEMBERHENTIAAN KARENA
DINYATAKAN TEWAS
APABILA
1.DALAM DAN KARENA
MENJALANKAN TUGAS
KEWAJIBANNYA,
2.DALAM KEADAAN LAIN YG
ADA HUBUNGANNYA
DENGAN DINAS
3.KARENA PERBUATAN
ANASIR YG TDK
BERTANGGUNG JAWAB
ATAU AKIBAT TINDAKAN
TERHADAP ANASIR TSB

88. PEMBERHENTIAN KARENA
DINYATAKAN HILANG
APABILA
TIDAK
DIKETAHUI
KEBERADA
ANNYA,
TIDAK
DIKETAHUI
APAKAH
MASIH
HIDUP ATAU
TELAH
MENINGGAL
DUNIA
DIANGGAP
TELAH
MENINGGAL
DUNIA
PADA AKHIR
BULAN KE
12
DIAKTIFKAN
KEMBALI
BILA
DITEMUKAN
DAN BELUM
MENCAPAI
BATAS USIA
PENSIUN

89. PEMBERHENTIAN KARENA
MELAKUKAN TINDAK
PIDANA/PENYELEWENGAN
PNS DAPAT DIBERHENTIKAN
ATAU TDK DIBERHENTIKAN
KARENA DIHUKUM PENJARA
YG TELAH MEMILIKI
KEKUATAN HUKUM TETAP
PALING SINGKAT 2 TAHUN YG
DILAKUKAN DGN TDK
BERENCANA
PERBUATANNYA TDK
MENURUNKAN HARKAT DAN
MARTABAT PNS,
MEMPUNYAI PRESTASI YG
BAIK, TDK MEMPENGARUHI
LINGKUNGAN KERJA SETELAH
DIAKTIFKAN KEMBALI

90. SELAMA
DIPENJARA
TETAP
BERSTATUS
PNS DGN TDK
MENERIMA
HAK
KEPEGAWAI
ANNYA
SAMPAI
DIAKTIFKAN
KEMBALI
DIAKTIFKAN
KEMBALI BILA
TERSEDIA
LOWONGAN
BILA DALAM 2
TAHUN TDK
TERSEDIA
LOWONGAN,
MAKA YBS
DIBERHENTI
KAN DGN
HORMAT

91. PNS DIBERHENTIKAN TDK
DGN HORMAT
1. MELAKUKAN
PENYELEWENGAN
TERHADAP PANCASILA
DAN UUD 1945,
2. MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KEJAHATAN
JABATAN / ADA
HUBUNGANNYA DGN
JABATAN DAN/ATAU
PIDANA UMUM
3. MENJADI ANGGOTA
DAN/ATAU PENGURUS
PARPOL,
4. DIPIDANA PENJARA
PALING KURANG 2
TAHUN DAN PIDANANYA
DILAKUKAN BERENCANA

92. PNS YG DIPIDANA
PENJARA KURANG
DARI 2 TAHUN
KARENA
MELAKUKAN
TINDAK PIDANA
DGN BERENCANA
DIBERHENTIKAN
DGN HORMAT TDK
ATAS PERMINTAAN
SENDIRI
PEMBERHENTIAN
NYA DILAKUKAN
PADA AKHIR BULAN
SEJAK PUTUSAN
PENGADILAN ATAS
PERKARA YANG
TELAH MEMILIKI
KEKUATAN HUKUM
TETAP

93. PNS DIBERHENTIKAN DGN HORMAT
TDK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
KARENA MELAKUKAN
PELANGGARAN
DISIPLIN PNS TINGKAT
BERAT

94. PEMBERHEHTIAN
KARENA
MENCALONKAN DIRI
ATAU DICALONKAN
MENJADI PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN,
KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DPR,
KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DPD,
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR,
BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL BUPATI/WAKIL
WALIKOTA
PNS WAJIB
MENGUNDURKAN DIRI
PADA SAAT
DITETAPKAN SBG
CALON TETAP OLEH
KPU DAN TDK DAPAT
DITARIK KEMBALI,
YBS DIBERHENTIKAN
DENGAN HORMAT

95. PEMBERHENTIAN KRN MENJADI
ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS
PARPOL
PNS
DILARANG
MENJADI
ANGGOTA/
PENGURUS
PARPOL
DIBERHENTI
KAN DGN
HORMAT
BILA
MENGUN
DURKAN
DIRI DARI
PNS
DIBERHENTI
KAN TDK
DGN
HORMAT
BILA TDK
MENGUN
DURKAN
DIRI DARI
PNS

96. PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK
MENJABAT LAGI SEBAGAI PEJABAT NEGARA
DIBERHENTIKAN
SBG PNS APABILA
DALAM 2 TAHUN
TIDAK TERSEDIA
LOWONGAN
JABATAN
SELAMA
MENUNGGU
LOWONGAN
JABATAN YBS
DIBERIKAN
PENGHASILAN 50 %
DARI PENGHASILAN
TERAKHIR SBG PNS

97. PEMBERHENTIAN KARENA HAL LAIN
PNS YG SETELAH
CUTI DILUAR
TANGGUNGAN
NEGARA SELESAI
TETAPI DALAM 1
BULAN TIDAK
MELAPORKAN
DIRINYA KEMBALI
MAKA YBS
DIBERHENTIKAN
DGN HORMAT
SBG PNS
PNS YG
MELAPORKAN
DIRI TETAPI TDK
DAPAT DIANGKAT
DALAM JABATAN
PADA INSTANSI
INDUKNNYA
DISALURKAN
PADA INSTANSI
LAIN
DIBERHENTIKAN
DGN HORMAT
BILA DALAM 1
TAHUN TDK
DAPAT
DISALURKAN
PADA INSTANSI
LAIN

98. PEMBERHENTIAN KARENA HAL LAIN …
PNS YG
TERBUKTI
MENGGUNA
KAN IJAZAH
PALSU DALAM
PEMBINAAN
KEPEGAWAIAN
DIBERHENTI
KAN DENGAN
HORMAT
TIDAK ATAS
PERMINTAAN
SENDIRI

99. PNS YANG TELAH SELESAI
MENJALANKAN TUGAS BELAJAR
WAJIB MELAPOR
KEPADA PPK DALAM
WAKTU 15 HARI KERJA
SEJAK BERAKHIRNYA
MASA TUGAS BELAJAR
BILA DALAM WAKTU 15
HARI KERJA TIDAK
MELAPOR KEPADA PPK,
MAKA YBS
DIBERHENTIKAN
DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI
DAN DIKENAI SANKSI
SESUAI KETENTUAN

100. PNS DIBERHENTIKAN SEMENTARA
DIANGKAT SBG
PEJABAT NEGARA
MENJADI
KOMISIONER
ATAU AGGOTA
LEMBAGA
NON
STRUKTURAL
DITAHAN
KARENA
MENJADI
TERSANGKA
TINDAK
PIDANA

101. PEMBER-
HENTIAN
SEMENTARA
KARENA
DITAHAN -
MENJADI
TERSANGKA
TIDAK
PIDANA
BERLAKU PADA
AKHIR BULAN
SEJAK DITAHAN,
TDK DIBERIKAN
PENGHASILAN,
HANYA
DIBERIKAN UANG
PEMBERHENTIAN
SEMENTRA
SEBESAR 50%
DARI
PENGHASILAN
TERAKHIR
BERLAKU SEJAK
PENAHANAN
SAMPAI
DIBEBASKAN
SBG
TERSANGKA
ATAU DITETAP
KANNYA
PUTUSAN
PENGADILAN
YG
BERKEKUATAN
HUKUM TETAP

102. PNS YG DIBERHENTIKAN SEMENTARA
SAAT MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
BILA BELUM ADA
PUTUSAN
PENGADILAN YG
BERSIFAT TETAP
DIBERIKAN 75%
DARI HAK
PENSIUN
BILA
DINYATAKAN
BERSALAH DGN
PIDANA PENJARA
PALING SINGKAT
2 TAHUN DGN
TDK BERENCANA,
MAKA
DIBERHENTIKAN
DGN HORMAT
SBG PNS
BILA DIPIDANA
PENJARANYA
PALING SINGKAT
2 TAHUN DAN
BERENCANA,
MAKA
DIBERHENTIKAN
TIDAK DENGAN
HORMAT SBG
PNS

103. PNS YG
DITAHAN DAN
MENINGGAL
DUNIA
SEBELUM ADA
KEPUTUSAN
PENGADILAN
YG
BERKEKUATAN
HUKUM TETAP
DIBERHENTI
KAN DENGAN
HORMAT
SEBAGAI PNS
DENGAN
MENDAPAT
HAK
KEPEGAWAIAN

104. PENGAKTIFAN
KEMBALI PNS YG
DIBERHENTIKAN
SEMENTARA
1.DIHENTIKAN
PENYIDIKAN OLEH
POLISI,
2.DIHENTIKAN
PENUNTUTANNYA
OLEH JAKSA,
3.DINYATAKAN
TIDAK BERSALAH
OLEH
PENGADILAN

105. PENGGAJIAN, TUNJANGAN DAN
FASILITAS
PNS DIBERIKAN
GAJI,
TUNJANGAN
DAN FASILITAS
GAJI,
TUNJANGAN
DAN FASILITAS
DIATUR
DENGAN
PERATURAN
PEMERINTAH

106. JAMINAN
PENSIUN DAN
JAMINAN
HARI TUA
DIBERIKAN
SEBAGAI
PERLINDUN
GAN KESINAM
BUNGAN
PENGHASILAN
HARI TUA SBG
HAK DAN SBG
PENGHAR-
GAAN ATAS
PENGABDIAN
PNS
SUMBER
PEMBIAYAAN
JAMINAN
PENSIUN DAN
JAMINAN
HARI TUA PNS
BERASAL DARI
PEMERINTAH
SELAKU
PEMBERI
KERJA DAN
IURAN PNS
YBS

107. JAMINAN PENSIUN DIBERIKAN
TERHADAP
PNS YG DIBERHENTIKAN DGN HORMAT KARENA MENINGGAL DUNIA
PNS YG DIBERHENTIKAN DGN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI
APABILA TELAH BERUSIA 45 TAHUN DAN MASA KERJA PALING SEDIKIT 20
TAHUN
PNS YG DIBERHENTIKAN DGN HORMAT KARENA PERAMPINGAN
ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH YG MENGAKIBATKAN PENSIUN
DINI APABILA TELAH BERUSIA PALING SEDIKIT 50 TAHUN DAN MASA KERJA
PALING SEDIKIT 10 TAHUN

108. PNS YG DIBERHENTIKAN DGN HORMAT KARENA
MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN APABILA TELAH
MEMILIKI MASA KERJA UNTUK PENSIUN PALING
SEDIKIT 10 TAHUN
PNS YG DIBERHENTIKAN DGN HORMAT KARENA
DINYATAKAN TDK DAPAT BEKERJA LAGI DALAM
JABATAN APAPUN, KARENA KEADAAN JASMANI
DAN/ATAU ROHANI YG DISEBABKAN OLEH DAN
KARENA MENJALANKAN KEWAJIBAN JABATAN TANPA
MEMPERTIMBANGKAN USIA DAN MASA KERJA

109. PNS YG DIBERHENTIKAN DENGAN
HORMAT KARENA DINYATAKAN TDK
DAPAT BEKERJA LAGI DALAM JABATAN
APAPUN KARENA KEADAAN JASMANI
DAN/ ATAU ROHANI YG TIDAK
DISEBABKAN OLEH DAN KARENA
MENJALANKAN KEWAJIBAN JABATAN
APABILA TELAH MEMILIKI MASA KERJA
UTK PENSIUN PALING SINGKAT 4 TAHUN

110. PEMERINTAH WAJIB MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN BERUPA
JAMINAN
KESEHATAN
JAMINAN
KECELAKAAN
KERJA
JAMINAN
KEMATIAN
BANTUAN
HUKUM

111. PERLINDUNGAN BERUPA
1. JAMINAN KESEHATAN,
2. JAMINAN KECELAKAAN
KERJA DAN
3. JAMINAN KEMATIAN YG
MENCAKUP JAMINAN
SOSIAL YG DIBERIKAN
DALAM PROGRAM
JAMINAN SOSIAL
NASIONAL
BANTUAN HUKUM
BERUPA PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM
DALAM PERKARA YG
DIHADAPI DI
PENGADILAN TERKAIT
DGN PELAKSANAAN
TUGASNYA

112. CUTI
JENIS CUTI
1.CUTI TAHUNAN,
2.CUTI BESAR,
3.CUTI SAKIT,
4.CUTI MELAHIRKAN,
5.CUTI KARENA ALASAN
PENTING,
6.CUTI BERSAMA,
7.CUTI DILUAR
TANGGUNGAN
NEGARA

113. CUTI TAHUNAN
PNS DAN CPNS
YG TELAH
BEKERJA
PALING
KURANG 1
TAHUN TERUS
MENERUS
BERHAK ATAS
CUTI
TAHUNAN
LAMANYA
CUTI 12 HARI
KERJA
BILA CUTI
DIGUNAKAN
DITEMPAT YG
SULIT
PERHUBU-
NGANNYA
MAKA JANGKA
WAKTU CUTI
DAPAT
DITAMBAH 12
HARI
KALENDER

114. CUTI YG TDK
DIGUNA
KAN DLAM
TAHUN YBS
DAPAT
DIGUNA
KAN DALAM
TAHUN
BERIKUT
NYA PALING
LAMA 18
HARI KERJA
TERMASUK
CUTI
DALAM
TAHUN
BERJALAN
CUTI
TAHUNAN
YG TDK
DIGUNA
KAN 2
TAHUN
ATAU LEBIH
BERTURUT
TURUT
DAPAT
DIGUNA
KAN TAHUN
BERIKUT
NYA 24 HARI
KERJA
TERMASUK
CUTI TAHUN
BERJALAN
CUTI DAPAT
DITANGGUH
KAN PALING
LAMA 1
TAHUN
CUTI YG
DITANGGUH
KAN DAPAT
DIGUNA
KAN UTK
TAHUN
BERIKUT
NYA
PALING
LAMA 24
HARI KERJA

115. GURU DAN DOSEN
PNS YG MENDUDUKI
JABATAN GURU DAN DOSEN
YG MENDAPAT LIBURAN
SEKOLAH DISAMAKAN DGN
PNS YG MENGGUNAKAN
CUTI TAHUNAN

116. CUTI BESAR
TELAH
BEKERJA
TERUS
MENERUS
PALING
SINGKAT 5
TAHUN
TIDAK
BERHAK
LAGI UTK
CUTI
TAHUNAN
DALAM
TAHUN
YBS
KETENTU-
AN
PALING
SINGKAT 5
TAHUN
TDK
BERLAKU
BAGI PNS
YG MENG-
AMBIL
CUTI
BESAR
UTK
KEPEN-
TINGAN
AGAMA
NYA
CUTI
DAPAT
DITANG-
GUHKAN
PALING
LAMA 1
TAHUN
SELAMA
MENJA
LANKAN
CUTI PNS
YBS
MENE-
RIMA
PENGHA-
SILAN

117. CUTI SAKIT
PNS YG SAKIT 1
S/D 14 HARI
BERHAK ATAS
CUTI SAKIT DGN
MELAMPIR KAN
SURAT
KETERANGAN
DOKTER
PNS YG SAKIT
LEBIH 14 HARI
MENGAJUKAN
CUTI SAKIT DGN
MELAMPIRKAN
SURAT
KETERANGAN
DOKTER
PEMERINTAH
CUTI SAKIT
DIBERIKAN
PALING LAMA 1
TAHUN DAN
DAPAT
DITAMBAH
SELAMA 6 BULAN
OLEH TIM
PENGUJI
KESEHATAN YG
DITETAPKAN
MENTERI
KESEHATAN

118. PNS YG TIDAK
SEMBUH DARI
SAKIT SETELAH 1
TAHUN 6 BULAN
HARUS DIUJI
KEMBALI
KESEHATANNYA
OLEH TIM
PENGUJI
KESEHATAN
BILA
BERDASARKAN
HASIL
PENGUJIAN
KESEHATAN
BELUM SEMBUH
DARI
PENYAKITNYA
MAKA PNS TSB
DIBERHENTIKAN
DGN HORMAT
DARI
JABATANNYA
KARENA SAKIT
DGN MENERIMA
UANG TUNGGU
SELAMA
MENJALANKAN
CUTI SAKIT PNS
YBS MENERIMA
PENGHASILAN

119. PNS YG MENGALAMI GUGUR KANDUNGAN
BERHAK ATAS CUTI SAKIT PALING LAMA 1 ½
BULAN
PNS YG MENGALAMI KECELAKAAN DALAM DAN
OLEH KARENA MENJALANKAN TUGAS
KEWAJIBANNYA SEHINGGA YBS PERLU
MENDAPAT PERAWATAN BERHAK ATAS CUTI
SAKIT SAMPAI YBS SEMBUH DARI PENYAKITNYA

120. CUTI MELAHIRKAN
UTK
ANAK
PERTAMA
S/D ANAK
KETIGA
PADA
SAAT
MENJADI
PNS
UTK
ANAK
KEEMPAT
DAN
SETERUS
NYA
DIBERI-
KAN CUTI
BESAR
LAMANYA
CUTI
MELAHIR
KAN
ADALAH 3
BULAN
SELAMA
MENJA-
LANKAN
CUTI
MELAHIR
KAN PNS
YBS
MENERI-
MA
PENGHA-
SILAN

121. CUTI KARENA ALASAN PENTING
PNS BERHAK CUTI ALASAN
PENTING BILA
1.IBU, BAPAK, ISTRI, SUAMI,
ANAK, ADIK, KAKAK,
MERTUA ATAU MENANTU
SAKIT KERAS ATAU
MENINGGAL DUNIA
2.SALAH SATU ANGGOTA
KELUARGA TSB
MENINGGAL DUNIA DAN
MENURUT PERATURAN
PNS TSB HARUS
MENGURUS HAK-HAK
DARI ANGGOTA KELUARGA
YG MENINGGAL TSB
3.MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN PERTAMA

122. PNS YG
DITEMPATKAN
PADA
PERWAKILAN
REPUBLIK
INDONESIA YG
RAWAN
DAN/ATAU
BERBAHAYA
DAPAT
MENGAJUKAN
CUTI KARENA
ALASAN PENTING
GUNA
MEMULIHKAN
KONDISI
KEJIWAAN PNS
YBS
LAMANYA CUTI
KARENA ALASAN
PENTING
DITENTUKAN
PEJABAT YG
BERWENANG
DENGAN
KETENTUAN
HANYA DAPAT
DIBERIKAN
PALING LAMA 1
BULAN SETIAP
MENJALANKAN
CUTI TSB
SELAMA
MENJALANKAN
CUTI PNS YBS
MENERIMA
PENGHASILAN

123. CUTI BERSAMA
PRESIDEN DAPAT
MENETAPKAN
CUTI BERSAMA
CUTI BERSAMA
TIDAK
MENGURANGI
HAK CUTI
TAHUNAN
PNS YG KARENA
JABATANNYA TDK
DIBERIKAN HAK
CUTI BERSAMA,
MAKA HAK CUTI
TAHUNANNYA
DITAMBAH SESUAI
DGN JUMLAH CUTI
BERSAMA YG TDK
DIBERIKAN TSB

124. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
PNS TELAH
BEKERJA
SECARA TERUS
MENERUS
PALING
SINGKAT 5
TAHUN KRN
ALASAN
PRIBADI DAN
MENDESAK
DAPAT
DIBERIKAN
CLTN UTK
PALING LAMA 3
TAHUN DAN
DAPAT
DIPERPANJANG
SELAMA 1
TAHUN
MENGAKIBAT-
KAN PNS YBS
DIBERHENTI-
KAN DARI
JABATANNYA
HARUS
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
BKN
TIDAK
MENERIMA
PENGHASILAN
DAN SELAMA
CUTI TDK
DIPERHITUNG-
KAN SBG MASA
KERJA PNS

125. MASA PERSIAPAN PENSIUN
PNS YG AKAN
MENCAPAI BATAS
USIA PENSIUN
SESUAI DGN
JABATANNYA DAPAT
MENGAMBIL MASA
PERSIAPAN
PENSIUN UTK
PALING LAMA 1
TAHUN
SELAMA MASA
PERSIAPAN
PENSIUN PNS YBS
MENDAPAT UANG
MASA PERSIAPAN
PENSIUN SETIAP
BULAN SEBESAR 1
KALI PENGHASILAN
TERAKHIR YG
DITERIMA

126. KETENTUAN PERALIHAN
CALON PNS
DENGAN MASA
KERJA LEBIH DARI 1
TAHUN DAN BELUM
MENGIKUTI
LATIHAN
PRAJABATAN
SAMPAI DGN PP INI
DITETAPKAN
WAJIB MENGIKUTI
PELATIHAN
PRAJABATAN
BERDASARKAN PP
INI DALAM JANGKA
WAKTU 1 TAHUN
TMT PP INI
DIUNDANGKAN

127. KETENTUAN PERALIHAN …
PANGKAT DAN
GOLONGAN RUANG
PNS YG SUDAH ADA
PADA SAAT PP INI
BERLAKU
TETAP BERLAKU
SAMPAI DENGAN
DIBERLAKUKANNYA
KETENTUAN
MENGENAI GAJI
DAN TUNJANGAN

128. KETENTUAN PERALIHAN …
PEJABAT
ADMINISTRATOR YG
BELUM MEMENUHI
PERSYARATAN
KUALIFIKASI DAN
TINGKAT PENDIDIKAN
SEBAGAIMANA
DINYATAKAN DALAM
PP INI
WAJIB MEMENUHI
PERSYARATAN
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN DALAM
JANGKA WAKTU
PALING LAMA 5 TAHUN
TMT PP INI
DIUNDANGKAN

129. KETENTUAN PERALIHAN …
PNS YG TELAH
MENDUDUKI
JABATAN PIMPINAN
TINGGI TETAPI
BELUM MEMENUHI
PERSYARATAN
JABATAN
BERDASARKAN PP
INI
WAJIB MEMENUHI
PERSYARATAN
JABATAN DALAM
JANGKA WAKTU
PALING LAMA 2
TAHUN TMT SEJAK
PP INI
DIUNDANGKAN

130. KETENTUAN PERALIHAN …
PADA SAAT PP INI
BERLAKU, PNS YG
SEDANG
MENJALANI
PEMBERHENTIAN
SEMENTARA YG
DITAHAN KRN
MENJADI
TERSANGKA ATAU
TERDAKWA
TETAP MENERIMA
PENGHASILAN PNS
SESUAI DGN
KETENTUAN
SEBELUMNYA
SAMPAI DGN
SELESAINYA
PEMBERHENTIAN
SEMENTARA

131. KETENTUAN PERALIHAN …
PNS YG
SEDANG
MENJALANKAN
CUTI SESUAI
DGN PP 24
TAHUN 76
SISA MASA
CUTINYA
BERLAKU
SESUAI DGN
KETENTUAN
DALAM PP INI

132. No Pasal Nama Perka
1 Pasal 11 Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan PNS
2 Pasal 45 Petunjuk Teknis Pengadaan PNS
3 Pasal 63 Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas
4 Pasal 93 Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji JF
5 Pasal 141 Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan
Pejabat Pimpinan Tinggi
6 Pasal 197 Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
7 Pasal 260 ayat (5) Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian dan Pensiun
8 Pasal 341 Tata Cara Pemberian Cuti
9 Pasal 350 ayat (5) Tata Cara Masa Persiapan Pensiun
10 Kewenangan Atribusi Tata Cara Pemberhentian PNS
11 Kewenangan Atribusi Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi
12 Kewenangan Atribusi Sistem Informasi ASN

133. No Nama Aturan
1 Anjab ABK
2 Tata cara penyusunan kebutuhan secara elektronik
3 Susunan & mekanisme Panselnas
4 Pedoman penyusunan kompetensi
5 Tata cara pemberian kuasa pengangkatan Jabatan Administrator
6 Tata cara pemberian kuasa pemberhentian Jabatan Administrator
7 Klasifikasi Jabatan
8 Tata cara pengusulan dan penetapan JF
9 Tata cara pemberian kuasa pengangkatan Jabatan Fungsional
10 Tata cara pemberhentian JF
11 Penyelenggaraan uji kompetensi JF
12 Syarat & tata cara pembentukan organisasi profesi JF
13 Pedoman penyusunan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultur
14 Seleksi pengisian JPT
15 Tata cara pemberhentian JPT
16 Pembentukan dan mekanisme kerja Tim Penilai Kinerja
17 Kelompok Rencana Suksesi
18 PNS dengan penugasan khusus
19 Kriteria & penetapan kelebihan PNS
Peraturan Menpan

134. Perpres/Kepres
1. Kepres jabatan yang bisa diisi non PNS
2. Perpers Sekolah Leader
3. Perpres JPT Utama & Madya
4. Perpres Mutasi JPT Nasional
5. Perpres Tugas Belajar
6. Perpres Pemberian Penghargaan

135. Perka LAN
1. Peraturan Diklat Prajabatan
2. Peraturan Perencanaan &
Pelaksanaan Evaluasi Pengembangan
Kompetensi

136. NO URAIAN KET
1 Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan Prajurit
Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang akan mengisi jabatan
pimpinan tingi tertentu pada instansi
Oleh
Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di
bidang pertahanan dan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Pasal 160

137. www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
e-mail: kanaidi63@gmail.com atau
kanaidi@yahoo.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
WA. 0877 5871 1905
www.antawijaya.com