Pembangunan Desa Terpadu, KKN Unila Tahun 2011

1. MODUL 3 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
OLEH : TIM UNIVERSITAS LAMPUNG

3. Masalah Desaku

4. TRANSFORMASI MATA PENCAHARIAN
DESA - KOTA
INDUSTRI/
INFORMAL
KOTA JASA
si
sa
ni
ba
DESA ur INDUSTRI
SUBSISTEN
PERTANIAN
• Skills dan
Pengetahuan
Rendah
• Miskin

5.  1. Wilayah
 2. Lembaga
 3. Sistem
 4. Masyarakat

6.  Kesejahteraan sbg Isu Utama, meliputi:
 Ekonomi
 Politik
 Sosial
 Budaya
 Ideologi
 Pertahanan dan Keamanan
 Agama

7. Mengapa Harus Terpadu?

8. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (IPOLEKSOS-
BUDHANKAN) Melalui:
 Penguatan Pemerintahan Desa (Administrasi, Regulasi dan
Pemberdayaan)
 Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Reformasi Lembaga
Desa)
 Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (Metodologi
dan Delegasi)
 Penataan Lingkungan Desa Berkelanjutan
 Pengembangan Kapasitas Pelaku
 Pengembanngan Kader Pemberdayaan Masyarakat (Hakekat dan
Teknis)
 Pengembangan Instrument Tingkat Perkembangan Desa
 Pengembangan Instrument Tingkat Keberdayaan Masyarakat

9. Kerangka Pikir PDT ?
Penataan
Pemerintahan Desa
Penataan Pengemba-
Lembaga Kemasyarakatan ngan
Desa Peningkatan
Legal Kemandirian
Pengembangan dan
Teori PDT Sistem Pembangunan Kesra
Masy
Praktis Pemberda- Desa
Penataan yaan
Lingkungan Desa Masy
Pengembangan
Kapasitas KPM
Feed Back

10. DESA
DESA KELURAHAN
KELURAHAN
PP No. 72 Th 2005 TTG DESA
PP No. 72 Th 2005 TTG DESA PP No. 73 Th 2005 TTG KELURAHAN
PP No. 73 Th 2005 TTG KELURAHAN
DESA ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
DESA ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
YG MEMILIKI BATAS-BATAS WILAYAH YANG
YG MEMILIKI BATAS-BATAS WILAYAH YANG KELURAHAN ADALAH WILAYAH KERJA LURAH
KELURAHAN ADALAH WILAYAH KERJA LURAH
BERWENANG UTK MENGATUR DAN MENGURUS
BERWENANG UTK MENGATUR DAN MENGURUS SEBAGAI PERANGKAT DAERAH
SEBAGAI PERANGKAT DAERAH
KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT YANG
KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT YANG KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH KERJA
KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH KERJA
DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM
DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM KECAMATAN
KECAMATAN
PEMERINTAHAN NKRI
PEMERINTAHAN NKRI
DESA MERUPAKAN KESATUAN MASYARAKAT
DESA MERUPAKAN KESATUAN MASYARAKAT KELURAHAN MEMILIKI MASYARAKAT LEBIH
KELURAHAN MEMILIKI MASYARAKAT LEBIH
HUKUM SESUAI HAK ASAL-USUL DAN ADAT
HUKUM SESUAI HAK ASAL-USUL DAN ADAT HETEROGEN DAN SANGAT LONGGAR DLM
HETEROGEN DAN SANGAT LONGGAR DLM
ISTIADAT MASYARAKAT SETEMPAT
ISTIADAT MASYARAKAT SETEMPAT NORMA ADAT ISTIADAT
NORMA ADAT ISTIADAT
DESA MEMILIKI “OTONOMI DESA” MELIPUTI : :
DESA MEMILIKI “OTONOMI DESA” MELIPUTI KELURAHAN TDK MEMILIKI OTONOMI KRN
KELURAHAN TDK MEMILIKI OTONOMI KRN
1.KEWENANGAN “MENGATUR” (REGULING)-DLM
1.KEWENANGAN “MENGATUR” (REGULING)-DLM SEBAGAI PERANGKAT DAERAH
SEBAGAI PERANGKAT DAERAH
BENTUK PERATURAN DESA
BENTUK PERATURAN DESA KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA
2.KEWENANGAN “MENGURUS” (BEZIKING)-DLM
2.KEWENANGAN “MENGURUS” (BEZIKING)-DLM HANYA MEMILIKI KEWENANGAN
HANYA MEMILIKI KEWENANGAN
BENTUK PERATURAN KADES
BENTUK PERATURAN KADES “ADMINISTRATIF” DLM BENTUK PENETAPAN
“ADMINISTRATIF” DLM BENTUK PENETAPAN
3.KEWENANGAN “ADMINISTRASIF” (BESTUUR)-
3.KEWENANGAN “ADMINISTRASIF” (BESTUUR)- KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
DLM BENTUK KEPUTUSAN KADES
DLM BENTUK KEPUTUSAN KADES

11. UU NO. 32 THN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PASAL 127 DAN BAB XI
MENGENAI KELURAHAN DAN DESA
PP. NO. 45 THN 2007
PP. NO. 72 PP. NO. 73
Ttg. Persyaratan dan Tata Cara
THN 2005 THN 2005
Pengangkatan Sekdes
Ttg. Desa Ttg. Kelurahan
Menjadi PNS
17 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
P3D/K, Batas Desa, Perubahan Desa jadi
Kelurahan,Peraturan Desa, Penyerahan Urusan
kpd Desa/Lurah, Administrasi Desa/Kel,
Pengelolaan Kekayaan Desa, Administrasi
Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pengelolaan Keuangan Desa, Kerjasama Desa,
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa,

12. PERMENDAGRI NO. 5/2007
Tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
LEMBAGA KEMASYARAKATAN ATAU YG DISEBUT DGN NAMA
LAIN ADALAH LEMBAGA YG DIBENTUK OLEH MASY SESUAI
DGN KEBUTUHAN DAN MERUPAKAN MITRA PEMDES DAN
LURAH DLM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
 PEMBENTUKAN LK DESA DGN PERDES
 PEMBENTUKAN LK KELURAHAN DGN PERDA KAB/KOTA
 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN
ANGGOTA LK DENGAN SK KADES/LURAH

13. Keterpaduan Perencanaan ?
Top Down/
Teknokrasi
OK (Kebijakan)
Program/
Politis
? (Asmara)
TERPADU Proyek
(Terdanai)
? Bottom Up/
Partisipatif
(Kebutuhan)

14. PARTISIPATIF
TEKNOKRASI

15. Keterpaduan Sistem
Perencanaan?
RPJMD
Renja
RKP
Pokok2
Pikiran Perda
DPRD Musrenbang Kb APBD, APBN, Lain-2
APBD
Siklus APBD
Forum SKPD
Jaring Asmara SP
Musrenbang Kc PNPM, Lain-2
Camat
Siklus PNPM
Jaring Asmara Perdes
Musrenbang Ds Swadaya, ADD, BLM,
APBDes
Lain-2
Siklus 3-7-10

16. Pengorganisasian KPM Desa&
Kecamatan
KOOR- KONSULTAN/
DINATOR FASILITATOR DESA
KPM KOOR-
DINATOR
KPM
KONSULTAN/
FASILITATOR KEC. FORUM
KOMUNIKASI
KPM
KECAMATAN
KOOR- KOOR-
DINATOR DINATOR
KPM KPM

17. Pengukuran PDT?
Tingkat Kapasitas
Pemerintahan Desa
Tingkat Kapasitas
Tk. Perkem
Lembaga Kemasyarakatan
bangan
Legal Desa
Efektivitas IPM
Teori PDT Sistem Pembangunan IK
Praktis Tk. Keber
Tingkat Keberlanjutan dayaan
Lingkungan Desa Masy
Tingkat
Kapasitas KPM
Feed Back

18. Barat Timur
Utara Utara Papua
(BU) (TU) Dan
Barat Timur Papua
Selatan Selatan Barat
(BS) (TS)
5
(TS) : Maluku dan Nusa Tenggara
(TU) : Sulawesi
(BU) : Kalimantan dan Sumatera 4
(BS) : Jawa dan Bali
3
2
1
Papua
Barat (TS) (TU) (BU) (BS)

19. BAGAN PEMBERDAYAAN
Community Management
Perbandingan :
n
Agen < Masyarakat
aa
(Mandiri)
ay
rd
be
m
Pe
es
Community Development
os
Perbandingan :
Pr
Agen = masyarakat
(Berkembang)
Community Mobilitation
Perbandingan :
Agen > Masyarakat
(Tergantung)

20. Terima Kasih Atas
Partisipasinya