Pedoman reviu kelas rumah sakit memberikan panduan mengenai penyelenggaraan reviu kelas rumah sakit secara nasional dan berdasarkan laporan BPJS Kesehatan untuk memastikan klasifikasi rumah sakit sesuai peraturan. Proses reviu meliputi persiapan, validasi data, analisis, penetapan hasil, serta pembinaan dan pengawasan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan kesehatan.

1. DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
KEBIJAKAN REVIU KELAS
RUMAH SAKIT

2. LATAR BELAKANG
Surat BPJS Kesehatan Tindak Lanjut
Hasil kredensialing Kesesuaian Kelas RS
12 September 2018 17 Oktober 2018
Surat Edaran Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan
Tentang review Kelas RS No
HK.02.02/III/4776/2018

3. OUTLINE
KMK NO 373 TAHUN 2019
PEDOMAN REVIU KELAS RS
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Ruang Lingkup
PENYELENGGARAAN
A. Pengorganisasian
B. Waktu pelaksanaan
C. Tata cara reviu kelas
1. Persiapan
2. Pemutakhiran data pada aplikasi RS online (versi-2)
dan ASPAK
3. Validasi dan verifikasi
4. Analisis
5. Kriteria, penilaian, dan penetapan hasil
6. Rekomendasi
D. Pembinaan dan Pengawasan
PENUTUP

4. TUJUAN
Tujuan : Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi oleh Menteri dalam rangka
kesesuaian klasifikasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Selain dalam rangka kesesuaian klasifikasi rumah sakit, reviu kelas rumah sakit tersebut
dilaksanakan untuk:
a. Menata ulang klasifikasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-
undangan.
b. Memperoleh gambaran secara riil klasifikasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam rangka optimalisasi mutu pelayanan kesehatan.
c. Menata road map pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai tingkat klasifikasi rumah sakit.
d. Memperoleh gambaran sebaran dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan
dokter sub spesialis, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan.
e. Memperoleh gambaran tingkat pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan di
rumah sakit.
f. Memberikan kemudahan dalam pemetaan sistem rujukan nasional.
g. Sebagai dasar pembayaran dan penyusunan kontrak/perjanjian kerja sama (PKS) antara
rumah sakit dan BPJS Kesehatan.

5. RUANG LINGKUP
1. Reviu kelas rumah sakit yang dilakukan secara nasional
• Untuk seluruh RS (milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta)
• Dilakukan secara berkala.
• Hasil sebagai dasar Kemkes menyusun kebijakan pelayanan kesehatan,
SDM kesehatan, dan penyediaan SPA.
2. Reviu kelas rumah sakit berdasarkan laporan BPJS Kesehatan
• Untuk RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
• berdasarkan kredensial atau re-kredensial
• dijadikan dasar penyesuaian kontrak oleh BPJS Kesehatan dengan RS.

6. PENGORGANISASIAN: TIM REVIU KELAS
Reviu kelas rumah sakit yang
dilakukan secara nasional
– Sesditjen Yankes;
– Direktorat Yankes Rujukan
– Direktorat Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan
– Direktorat Fasyankes
Reviu kelas rumah sakit berdasarkan
laporan BPJS Kesehatan
– Kementerian Kesehatan;
– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan; dan
– Asosiasi rumah sakit.
Dapat melibatkan Dinkes provinsi, Dinkes kabupaten/kota, BPRS Indonesia, dan BPRS
Provinsi

7. INSTRUMEN REVIU KELAS
KELAS RS HASIL REVIU
ASPAK
RS ONLINE
(Versi 2)
SDM
(Jenis dan Jumlah)
• SARANA
• PRASARANA
• ALAT
PMK 56 Tahun 2014
PMK 340 Tahun 2010
PMK 31 Tahun 2018

8. • Berdasarkan laporan BPJS
Kesehatan
• Hasil Kredensial/ Rekredensial
 RS Tidak Sesuai Klasifikasi
• Paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak laporan BPJS Kesehatan
diterima oleh Kementerian
Kesehatan
• setiap 2 (dua) tahun sekali
• Secara berkala
WAKTU PELAKSANAAN
Reviu Kelas RS Yang
Dilakukan Secara Nasional
Reviu kelas RS berdasarkan
laporan BPJS Kesehatan
KEMENKES
DAN TIM

9. TATA CARA REVIU KELAS
Surat Edaran Reviu Kelas
& Surat Edaran Validasi
PERSIAPAN
RS online dan ASPAK
PEMUTAKHIRAN DATA
Dinkes Kab/ Kota  RS Kelas C dan D
Dinkes Provinsi  RS Kelas B dan A
VALIDASI DATA
• Kriteria SDM Mayor dan
Minor untuk setiap jenis dan
kelas RS dan
• Penilaian SPA S (50%), P
(30%), A (20%)
Penilaian Kesesuaian
• SDM : kesesuaian ≥ 75% dari
standar (kesesuaian jenis
mempunyai bobot 70% dan
kesesuaian jumlah
mempunyai bobot 30% )
• SPA : kesesuaian ≥ 60% dari
standar
ANALISIS
KRITERIA HIJAU
• SDM ≥ 75% dan ASPAK ≥ 60%
• Kelas sesuai saat ini
KRITERIA MERAH
• SDM < 75% dan/ atau ASPAK <
60%.
• Turun 1 kelas RS
KRITERIA ABU-ABU
• tidak melakukan pengisian
pada SDM dan ASPAK.
• Kelas RS Belum dapat
ditetapkan
HASIL ANALISIS
Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan
kepada pejabat yang
berwenang
menetapkan kelas
REKOMENDASI
PENETAPAN KELAS RS OLEH
PEJABAT YANG BERWENANG
KEBERATAN TERHADAP
REKOMENDASI HASIL
PENETAPAN KELAS
(Penilaian Ulang)
 REKOMENDASI HASIL PENILAIAN ULANG
 Penetapan hasil reviu klas RS utk dasar
kontrak dengan BPJS

10. TIME LINE REVIU KELAS
Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Surat
Edaran
Pemutahiran
/ update
Data
Validasi
Pengolahan
Data dan
Analisis
Surat
REKOM
Keberatan RS
Penilaian Ulang
Pengolahan
Data dan
Analisis
Surat
REKOM
Kementerian
Kesehatan
Dinas Kesehatan dan
Kemkes
RS
Kemkes dan Tim
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3
Keterangan :
sejak surat rekomendasi diterima
RS melalui media
Informasi/pengumuman
Kemenkes/ Dinkes Prov/Kab Kota
Izin Operasional
Baru (RS Tidak
Keberatan)
Izin
Operasional
Baru
7 hari
7 hari
(Masa Sanggah/
Keberatan 28 Hari)

11. KRITERIA SDM RS UMUM
RS KELAS A RS KELAS B
MAYOR MINOR MAYOR MINOR
1. Dokter
Subspesialis/
Dokter
spesialis
dengan
kualifikasi
tambahan
(dasar, lain dan
penunjang)
1. Dokter dan dokter gigi
2. Dokter Spesialis Dasar
3. Dokter Spesialis Lain
4. Dokter Spesialis
Penunjang
5. Dokter Gigi Spesialis
6. Apoteker
1. Dokter Spesialis Dasar
2. Dokter Spesialis
Anestesi
3. Dokter Spesialis
Patologi Klinik
4. Dokter Spesialis
Radiologi
5. Dokter Subspesialis
dasar/ dokter spesialis
dasar dengan kualifikasi
tambahan
1. Dokter dan dokter
gigi
2. Dokter Spesialis Lain
3. Dokter Spesialis
Penunjang
4. Dokter spesialis gigi
5. Apoteker
RS KELAS C RS KELAS D
MAYOR MINOR MAYOR MINOR
1. Dokter Spesialis
Dasar
2. Dokter Spesialis
Anestesi
1. Dokter dan dokter gigi
2. Dokter Spesialis Lain
3. Dokter Spesialis
Penunjang
4. Dokter spesialis gigi
5. Apoteker
1. Dokter Spesialis dasar 1. Dokter dan dokter gigi
2. Apoteker

12. CONTOH : KRITERIA SDM RS KHUSUS IBU ANAK
RS KELAS A RS KELAS B
MAYOR MINOR MAYOR MINOR
1. Dokter
Subspesialis
(Obsgyn Dan
Anak)
1. Dokter Spesialis Dasar
(obsgyn dan Anak)
2. Dokter Spesialis Dokter
Spesialis Lain
3. Dokter Spesialis
Penunjang
4. Dokter Spesialis
Anestesi
5. Apoteker
1. Dokter Subspesialis
(Anak atau Obsgyn ,
minimal 1 jenis)
2. Dokter Spesialis
Dasar (obsgyn dan
Anak)
1. Dokter Spesialis
Lain (min 3)
2. Dokter Spesialis
Anestesi
3. Apoteker
RS KELAS C
MAYOR MINOR
1. Dokter Spesialis
Dasar (obsgyn
dan Anak)
1. Dokter Spesialis
Anestesi
2. Apoteker

13. PENILAIAN SDM = % Jenis + % Jumlah SDM
JENIS
Jumlah Jenis SDM Medis dan Farmasi di RS*
Total Jenis SDM Medis dan Farmasi sesuai Kelas
*= Jenis SDM untuk masing-masing dihitung
berdasarkan Standar Minimal PMK 56 Thn
2014
*= SDM Mayor dikalikan 3
*= SDM Minor dikalikan 1
JUMLAH SDM
x 70%=% Jenis Jumlah SDM (medis dan Farmasi) RS*
Total SDM (medis dan Farmasi) di Kelas RS
*= Jumlah Maksimal SDM untuk masing-masing jenis
dihitung berdasarkan Standar Minimal (PMK 56 Thn
2014)
*= SDM Mayor dikalikan 3
*= SDM Minor dikalikan 1
x 30% =% JML SDM
PENILAIAN SDM

14. Contoh Cara Perhitungan SDM (RS Kelas B)
NO JENIS SDM STANDAR JUMLAH SAAT INI Nilai Jenis (70%) Nilai Jumlah* (30%)
A. Pelayanan Medik Dasar (Minor) - dikali 1
1 Dokter Umum 12 15 1 15/12 = 1,25  1
2 Dokter Gigi 3 2 1 2/3 = 0,67
B. Pelayanan Medik Spesialis Dasar (Mayor)  dikali 3
1 Penyakit dalam 3 3 3 (3/3)*3 = 3
2 Kesehatan anak 3 1 3 (1/3)*3 = 1
3 Bedah 3 6 3 (6/3)*3 = 6  3
4 Obstetri & ginekologi 3 0 0 (0/3)*3 = 0
C. Pelayanan Medik Supspesialistik (Mayor)  dikali 3
1 Penyakit dalam
2
1 3 (1/1)*3 = 3
2 Kesehatan anak 1 3 (1/1)*3 = 3
3 Bedah 0
4 Obstetri & ginekologi 0
NILAI
(17/20) x 70% =
59,5%
(14,67/20) x 30% = 22%
NILAI AKHIR (% Jenis + % Jumlah = 59,5%+ 22% = 81,5%
* = Nilai maksimal untuk SDM Minor (1) dan SDM mayor (3)

15. KRITERIA SARANA PRASARANA & ALAT (ASPAK)
SARANA
50%
PRASARANA
20%
ALKES
30%
1. Ruang 1. Ambulans
2. Instalasi Air bersih
3. Mekanikal Elektrikal
4. Pengelolaan Limbah
5. Sistem Informasi &
Komunikasi
6. Tata Udara
7. Gas Medik
8. Pencegahan-
penanggulangan
kebakaran
1. Kelas A
2. Kelas B
3. Kelas C
4. Kelas D
Penilaian alat mengacu lampiran Permenkes 56/2014
Sumber data : Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK), Permenkes 31/2018
Perhitungan ASPAK
Sesuai Kelas : ≥ 60%
Tidak Sesuai Kelas : < 60%

16. KRITERIA KESESUAIAN REVIU KELAS RS
NO
STATUS
(FLAG)
KRITERIA I KRITERIA II HASIL REVIU
1 Hijau
SDM (lebih dari atau sama
dengan 80%) dan ASPAK (lebih
dari atau sama dengan 60%)
SDM (lebih dari atau sama dengan
75%) dan ASPAK (lebih dari atau
sama dengan 60%)
Sesuai kelas
2 Merah
SDM (kurang dari 80%)
dan/atau ASPAK kurang dari
60%)
SDM (kurang dari 75%) dan/atau
ASPAK kurang dari 60%)
Turun Kelas
Tidak mengisi salah satu dari
SDM dan ASPAK
Tidak mengisi salah satu dari SDM
dan ASPAK
3 Abu-abu Tidak mengisi SDM dan ASPAK Tidak mengisi SDM dan ASPAK
Belum bisa ditetapkan kelasnya :
- dibayar tarif RS kelas D untuk
RS Umum
- dibayar tarif RS kelas C untuk RS
Khusus
Untuk pelayanan umum di RS khusus dilakukan Assesment RS Umum sesuai kelas B, C dan D
maka penetapannya sesuai hasil assesmen RS umum.

17. RS MELAKUKAN
UPDATE RS ONLINE &
ASPAK
Penetapan dan
Penerbitan SK
Hasil Reviu
RS Kelas A, B, C atau D
Kemenkes :
Skrining Data
Dinas Kesehatan
Prov/Kab/Kota:
VERIFIKASI &
VALIDASI
Kemenkes :
ANALISIS
(Penilaian
SDM ≥ 80,
ASPAK ≥ 60)
Komplain hasil reviu
(2 minggu) ke Kemenkes
• Penyiapan
regulasi panduan
teknis reviu kelas
RS (Kepmenkes)
• Pembentukan tim
reviu kelas

18. PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Kementerian Kesehatan :
1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Tim reviu kelas RS
Peran dan Tugas
a. Menerima Hasil kredensialing/ Rekredensialing RS dari Direktur Utama BPJS Kesehatan
b. Menerima hasil evaluasi dari pemerintah daerah
c. Membuat panduan reviu kelas RS (Kepmenkes)
d. Membentuk tim reviu
e. Membuat Surat edaran terkait reviu kelas rs dan validasi
f. Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh dinas
kesehatan kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi.
g. Melakukan analisis kesesuaian klasifikasi dan perizinan RS berdasarkan isian RS Online
dan ASPAK
h. Membuat penatapan hasil reviu kelas RS
i. Membuat rekomendasi hasil reviu kelas RS
j. Menerima keberatan RS atas hasil reviu kelas
k. Melakukan peninjauan dan penilaian ulang terhadap keberatan RS

19. Peran dan Tugas
a. Melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bahan
penyediaan SDM Kesehatan dan Infrastruktur sesuai
klasifikasi RS milik pemerintah daerah.
b. Menerima rekomendasi hasil reviu kelas RS dari
Kementerian Kesehatan
c. Melanjutkan rekomendasi hasil reviu kelas RS dari
Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Daerah
d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rekomendasi hasil reviu kelas RS dari
Kementerian Kesehatan
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

20. Pemerintah daerah
1. Dinas Kesehatan provinsi.
2. Dinas kesehatan Kabupaten/ Kota,
3. Pejabat berwenang yang memberikan izin operasional
Peran dan Tugas:
a. Menerima Surat edaran terkait reviu kelas rs dan validasi
b. Melakukan sosialisasi tentang reviu kelas rs
c. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian RS Online dan ASPAK
d. Membuat laporan hasil verifikasi dan validasi terhadap isian RS Online dan
ASPAK
e. Menerima rekomendasi hasil reviu kelas RS dari Kementerian Kesehatan
f. Menindaklanjuti rekomendasi dengan penetapan izin operasional yang baru
PERAN PEMERINTAH DAERAH

21. Peran dan Tugas:
1. Menerima Surat edaran terkait reviu kelas rs
2. Melakukan pemuktahiran data pada aplikasi RS Online dan
ASPAK
3. Mengirimkan data dukung kepada Dinkes Provinsi/
Kabupaten/ Kota dan Kementerian Kesehatan
4. Menerima rekomendasi hasil reviu kelas RS dari Kementerian
Kesehatan
5. Menyampaikan keberatan terhadap rekomendasi hasil reviu
kelas RS yang disertai alasan kepada Kementerian Kesehatan
6. Memperbarui kontrak antara BPJS Kesehatan dengan RS
PERAN RUMAH SAKIT

22. Stakeholder
1. Asosiasi Rumah Sakit
2. BPRS
Peran dan Tugas:
• Menerima rekomendasi hasil reviu kelas RS dari Kementerian
Kesehatan
• Melakukan peninjauan dan penilaian ulang terhadap keberatan
RS
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
rekomendasi hasil reviu kelas RS dari Kementerian Kesehatan
PERAN ASOSIASI RUMAH SAKIT DAN BPRS

23. Peran dan Tugas:
1. Melaporkan Hasil kredensialing/
Rekredensialing RS kepada Menteri Kesehatan
2. Menerima rekomendasi hasil reviu kelas RS dari
Kementerian Kesehatan
3. Memperbarui kontrak antara BPJS Kesehatan
dengan RS
PERAN BPJS KESEHATAN

24. • RS mengajukan keberatan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari
sejak penetapan hasil reviu kelas diterima oleh rumah sakit
• Tim reviu kelas rumah sakit akan melakukan penilaian ulang dan
atau visitasi
• Hasil penilaian ulang paling lama 14 (empat belas) hari sejak
penilaian ulang
• Penetapan izin operasional & klasifikasi rumah sakit yang baru
sesuai hasil reviu kelas paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil
penilaian ulang diterima
• Rumah sakit dapat mengajukan kembali penetapan ulang kelas
rumah sakit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penerbitan
SK penetapan kelas dan izin operasional rumah sakit
MEKANISME KEBERATAN TERHADAP
SURAT REKOMENDASI

25. PEMBIAYAAN
Pembiayaan pelaksanaan reviu kelas rumah sakit
dibebankan pada:
1. APBN
2. APBD
3. Sumber pendanaan lain yang tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

26. PEMILIK
RS UMUM RS KHUSUS
TOTAL
SESUAI
TOTAL
TIDAK
SESUAI
Grand
Total
A B C D A B C
Sesuai
Tidak
Sesuai
Sesuai
Tidak
Sesuai
Sesuai
Tidak
Sesuai
Sesuai
Tidak
Sesuai
Sesuai
Tidak
Sesuai
Sesuai
Tidak
Sesuai
Sesuai
Tidak
Sesuai
BUMN 2 1 13 7 6 2 1 1 2 23 12 35
Kementerian Lain 2 2 6 3 1 9 5 14
Kemkes 13 1 1 1 1 12 2 2 29 4 33
Organisasi Hindu 3 3 0 3
Organisasi Islam 8 1 26 7 32 11 3 2 69 21 90
Org. Katholik 3 2 6 9 8 7 1 1 18 19 37
Org. Protestan 3 2 10 5 1 2 14 9 23
Organisasi Sosial 23 7 84 30 58 35 2 2 15 16 182 90 272
Pemkab 67 19 203 75 56 37 1 1 327 132 459
Pemkot 35 5 25 7 4 5 1 1 1 65 19 84
Pemprop 5 31 8 11 6 24 3 10 7 6 15 4 3 91 42 133
Perorangan 9 2 8 6 8 4 25 12 37
Perusahaan 21 7 110 27 48 17 1 1 2 48 13 229 66 295
POLRI 1 4 16 13 4 2 25 15 40
SWASTA/ LAINNYA 1 44 9 152 44 119 48 2 52 31 370 132 502
TNI AD 1 5 5 24 7 18 3 1 1 49 16 65
TNI AL 1 3 1 3 3 4 1 1 9 8 17
TNI AU 1 1 3 3 4 3 1 9 7 16
Grand Total 22 253 70 703 249 393 185 24 9 16 20 135 76 1546 609 2155
HASIL REVIU KELAS RS BERDASARKAN PEMILIK
(STANDAR : SDM ≥ 75%, SPA ≥ 60%)

27. TERIMA KASIH
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4- Jakarta Selatan

28. KODE_RS RUMAH_SAKIT PENYELENGGARA KABUPATEN VALUE_SDM VALUE_ASPAK
7401024RS Umum Daerah Kabupaten Buton Utara Pemkab Buton Utara 33 76
7401039RS Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan Pemkab Buton Selatan 71 28
7402011RS Umum Daerah Kabupaten Muna Barat Pemkab Muna Barat 71 55
7403033 RS Tk.IV Dr. R Ismoyo Kendari TNI AD Kota Kendari 74 80
7403126RS Umum Setia Bunda SWASTA/ LAINNYA Konawe 83 33
7404034 RS Umum Daerah H.M.Djafar Harun Pemkab Kolaka Utara 48 64
7408013 RS Umum Daerah Kab.Konawe Utara Pemkab Konawe Utara 72 75
7471004RS Umum Dewi Sartika SWASTA/ LAINNYA Kota Kendari 100 39
7471005RS Aliyah SWASTA/ LAINNYA Kota Kendari 100 56
7471007RS Umum Aliyah II Perusahaan Kota Kendari 83 48
7471066 RS Jiwa Kendari Pemprop Kota Kendari 30 66
7471070RS Bhayangkara Kendari POLRI Kota Kendari 74 69
HASIL REVIU KELAS RS DI PROP SULTRA