buletin

1. • “Masa Depan Bangsa Indonesia”
• Kader Relawan Sebagai Garda Terdepan
Pembangunan Perdesaan Sehat di
Daerah Tertinggal
Perdesaan Sehat 2014Perdesaan Sehat 2014
PERDESAAN SEHAT
Buletin
Liputan Umum
Liputan Khusus

2. U
paya percepatan pembangunan kesehatan di daerah tertinggal, memerlukan keterlibatan semua komponen
yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Salah satu komponen tersebut adalah Kader
Relawan Perdesaan Sehat yang direkrut oleh Perguruan Tinggi mitra Perdesaan Sehat.
Relawan Perdesaan Sehat akan diperankan sebagai sarjana pendamping/fasilitator masyarakat dalam upaya
percepatan keberdayaan masyarakat untuk peran aktif dalam pembangunan kualitas kesehatan di perdesaan
melalui kelembagaan Poskesdes/Polindes/Poskestren yang kuat.
Relawan Perdesaan Sehat merupakan salah satu ujung tombak dalam pembangunan Perdesaan Sehat di
wilayah perdesaan. Buletin Perdesaan Sehat edisi kedua akan memberikan informasi tentang kegiatan Perdesaan
Sehat, seperti: Pelatihan Kader Relawan Perdesaan Sehat 2014, pelepasan Kader Relawan Perdesaan Sehat Regional
I Sumatera, Kuliah Umum “Perdesaan Sehat Sebagai Upaya Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan” di FKM
Universitas Hassanudin, diskusi UU Desa: “Masa Depan Desa Indonesia” serta beberapa kegiatan lainnya.
Semoga Buletin Perdesaan Sehat ini mampu memberikan informasi yang teraktual mengenai kegiatan
Perdesaan Sehat.
Salam Kejuangan Nusantara
Redaktur
PENANGUNG JAWAB
• dr. HANIBAL HAMIDI,M.Kes
PIMPINAN REDAKSI
• Andik Hardiyanto
Salam Redaksi
DEWAN REDAKSI
• Bambang Waluyanto, Rusdi Tagaroa,
Hartiny, Dahlia, Harry Yulianto, Max,
Edward Yosef, Idhan Januwardana,
Dilla, Iskandar Ramli, Frimadona,
Kresti, Tio, Azis, Heri, Shandy, Rach-
mat, Rai Adinata
DESAIN
• Heriyadi
• Rahman
FOTOGRAFI
• Taufik Azmar

3. Liputan Utama
L
ahirnya Undang-Undang Desa memunculkan
beberapa muatan krusial pada: alokasi dana dari
pemerintah pusat yang masuk ke Desa; penghasilan
tetap setiap bulan Kepala Desa dan perangkat desa yang
bersumber dari dana perimbangan APBN yang diterima
Kabupaten/Kota; adanya kewenangan tambahan
adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang
merupakan pendapatan desa; masa jabatan Kepala
Desa selama 6 tahun dan dapat dapat menjabat paling
banyak 3 kali masa jabatan; penambahan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan
kinerja Kepala Desa; sistem informasi pembangunan
desa dan kawasan perdesaan bagi daerah yang minim
aksesibilitaskomunikasi,teknologi,informasidansumber
daya manusia; serta tingkat partisipatif masyarakat
desa dalam proses perencanaan dan penganggaran di
tingkat Desa.
merDesa Institute dan Sekretariat Perdesaan Sehat
menggelar Diskusi “Masa Depan Desa Indonesia” yang
dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014 dan bertempat
di Gedung Newseum Jl. Veteran I No 27 Jakarta Pusat.
Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Prof. Dr. Drs.
H. Khasan Effendy, M.Pd (Direktur Pasca Sarjana IPDN), dr.
Hanibal Hamidi, M.Kes (Asisten Deputi Urusan Sumber
Daya Kesehatan KPDT), serta Taufik Razen (Budayawan
merDesa). Peserta yang hadir berasal dari kalangan
instansi pemerintahan, dunia akademis, mahasiswa,
organisasi sosial kemasyarakatan, pemerhati masalah
Desa, masyarakat serta jurnalis. Hasil diskusi tersebut
menghasilkan masukan mengenai muatan substansi
dan nomenklatur Desa didalam RPJMN 2015-2019;
memberikanmasukankritisdalammelengkapiperaturan
turunan mengenai Desa (Peraturan Pemerintah maupun
Permendagri) serta pembentukan Kabinet periode 2015-
2019.
Undang-Undang Desa merupakan salah satu
komitmen besar untuk mendorong perluasan
kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan
diharapkan bisa semakin mengurangi disparitas wilayah
yang selama ini menjadi tantangan pembangunan
nasional. Berkaitan dengan disparitas (ketertinggalan)
wilayah merupakan domain Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal, memerlukan fokus afirmatif yang
komprehensif dari berbagai stakeholder dalam upaya
percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Di dalam Undang-Undang Desa mengamanatkan
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang
Masa Depan Desa Indonesia
dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan
melalui pendekatan pembangunan partisipatif, salah
satunya melalui pelayanan yang dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Kondisi faktual kesejahteraan masyarakat perdesaan
yang notabene banyak berada di daerah tertinggal,
masih memprihatinkan. Kesejahteraan masyarakat
yang diindikasikan dari rata-rata pertumbuhan
ekonomi, persentase penduduk miskin serta Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), terutama bagi daerah
tertinggal menunjukkan status perlu kerja keras (hasil
evaluasi paruh waktu RPJMN 2010-2014 Prioritas
Nasional 10 yang dikeluarkan oleh Bappenas pada
tahun 2013). Berkaitan dengan pencapaian IPM yang
salah satu indikatornya adalah kesehatan, memerlukan
dukungan afirmatif nyata dari stakeholder terkait. Kondisi
capaian pembangunan kesehatan (Prioritas Nasional 3)
yang menunjukkan status sangat sulit dicapai tahun
2014, maupun pencapaian target MDGs tahun 2015,
membutuhkan kebijakan yang mampu merekonstruksi
pembangunan kesehatan nasional.
KPDT telah melakukan rekonstruksi pembangunan
kesehatan melalui kebijakan Perdesaan Sehat, yang
termuat dalam Peraturan Menteri Pembangunan
Daerah Tertinggal No,or 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal.
Perdesaan Sehat adalah suatu kebijakan yang disertai
dengan instrumen koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis
perdesaan di daerah tertinggal dalam kerangka
mempercepat keterjangkauan pelayanan kesehatan
dasar yang berkualitas berbasis struktur kependudukan

4. Liputan Utama
serta mempercepat keberdayaan masyarakat dalam
pembangunan kualitas kesehatan di wilayah perdesaan.
Dua misi tersebut memandu arah kebijakan Perdesaan
Sehat untuk “penajaman” prioritas pembangunan
pada peningkatan ketersediaan insfrastruktur dan
kapasitas lembaga kesehatan di perdesaan dengan
memprioritaskan pada keterjangkauan atas fungsi
faktor-faktor utama kualitas kesehatan.
Faktor-faktor utama kualitas kesehatan tersebut
adalah: Dokter Puskesmas dan Bidan Desa sebagai
‘faktor dasar’ kualitas kesehatan, serta air bersih, sanitasi
dan gizi seimbang (bagi Ibu hamil, ibu menyusi, bayi,
dan balita) sebagai ‘faktor penentu dasar’ kualitas
kesehatan. Kelima faktor utama tersebut disosialisasikan
sebagai Lima Pilar Perdesaan Sehat. Diangkatnya lima
faktor utama itu juga menunjukkan bahwa pemenuhan
hak sehat sebagai hak dasar mencakup aspek yang
luas, subyektif dan dipengaruhi
berbagai macam faktor.
Tidak hanya melalui upaya
pelayanan kesehatan semata
dalam menjangkau pentingnya
standard tertinggi kesehatan
fisik dan mental, tetapi juga
mencakup faktor-faktor sosial
dan ekonomi, termasuk faktor
geografis yang berpengaruh
pada penciptaan hak atas sehat.
Desa dalam paradigma
entitas sosial-politik memiliki
karakteristik unik dalam struktur
formal kelembagaan negara,
oleh karena itu desa dipahami
sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki hak dan
kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan.
Pemerintahan Desa sebagai garda terdepan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki peranan
menjadi motor penggerak utama dalam membangun
daerah, juga motivator untuk pembangunan desa
sekaligus pemberdayaan masyarakat. Dengan
membangun desa, berarti mempercepat pembangunan
daerah sekaligus membangun bangsa. Oleh sebab itu,
upaya untuk merekonstruksi dan reposisi penguatan
penyelenggaraan Desa menjadi suatu hal mutlak untuk
dilakukan. Lahirnya Undang-Undang Desa sebagai
starting point dimulainya babak baru dalam tata kelola
pemerintahan dan pembangunan di Desa.

5. K
ementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
(KPDT) melalui Asisten Deputi Urusan Sumber
Daya Kesehatan menggelar kegiatan Pelatihan
Kader Relawan Perdesaan Sehat tahun 2014 di Puncak
Bogor pada tanggal 25 - 28 Maret 2014. Kegiatan
tersebut dihadiri oleh seluruh Kader Relawan Perdesaan
Sehat dari 7 regional beserta Perguruan Tinggi mitra
Perdesaan Sehat.
Tema pelatihan yang diusung adalah “Kerja Keras...,
Kerja Cerdas..., Mewujudkan Pembangunan Perdesaan
Sehat”. Kegiatan Pelatihan Kader Relawan Perdesaan
Sehat tahun 2014 dimaksudkan untuk mempersiapkan
fungsi fasilitator maupun advokasi bagi mewujudkan
tujuan pembangunan kesehatan berbasis perdesaan
terutama di 84 Kabupaten Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar dan Pasca Konflik.
Relawan Perdesaan Sehat akan diperankan sebagai
sarjana pendamping/fasilitator masyarakat dalam upaya
percepatan keberdayaan masyarakat untuk peran aktif
dalam pembangunan kualitas kesehatan di perdesaan
melalui kelembagaan Poskesdes/Polindes/Poskestren
yang kuat. Indikator dampaknya selaku fasilitator adalah
terwujudnya budaya sehat di perdesaan dengan alat
ukurnya pada peningkatan keterjangkauan: 1) air bersih,
2) sanitasi, serta 3) intake gizi seimbang pada ibu hamil,
menyusui, bayi dan balita.
Selain itu, Relawan Perdesaan Sehat juga berperan
untuk melakukan advokasi pada semua pihak yang
terkait untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dalam
melaksanakan 6 kegiatan dasar Puskesmas, yaitu:
promosi kesehatan, gizi, KIA, pencegahan penyakit, BP,
kesehatan lingkungan melalui revitalisasi Puskesmas.
Liputan Khusus
Kader Relawan Sebagai Garda
Terdepan Pembangunan Perdesaan
Sehat Di Daerah Tertinggal
Indikator ukurnya adalah ketersediaan dan berfungsinya:
1) Dokter Puskesmas dalam melaksanakan 6 kegiatan
dasar puskesmas pada setiap hari kerja pada seluruh
wilayah kerja Puskesmas, 2) Bidan Desa pada setiap
Desa untuk melaksanakan 6 kegiatan dasar Puskesmas
di wilayah kerjanya (Desa) pada setiap hari kerja, serta
3) Cakupan pelayanan 6 kegiatan dasar Puskesmas
yang paling maksimal yang dapat dicapai oleh Dokter
Puskesmas dan Bidan Desa di wilayah kerja masing-
masing.
Untuk mememenuhi 5 pilar Perdesaan Sehat pada

7. satu wilayah kerja Puskesmas yang terdiri dari dua faktor
dasar dan tiga faktor penentu dasar tersebut yang
bekorelasi kuat terhadap pencaian misi 1) Percepatan
keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar berbasis
struktur penduduk dan sumber daya wilayah perdesaan,
serta 2) Percepatan keberdayaan masyarakat dalam
pembangunan kesehatan, membutuhkan supra sistem
sistem yang paripurna.
Supra sistem tersebut yang akan direpresentasikan
dalam Sistem Kesehatan Nasional harus mampu
mengakomodasi seluruh amanah Undang-Undang
terkait kualitas kesehatan, antara lain: Undang-
Undang SJSN, Undang-Undang BPJS, Undang-Undang
Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana
dan Undang-Undang Kesehatan, serta merespon seluruh
UU terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan
Undang-Undang Daerah dan Undang-Undang Desa.
SKN yang harus mampu untuk mewujudkan Hak Dasar
Sehat secara berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh
warga NKRI.
Supra sistem tersebut sekaligus untuk merespon
krisis kesehatan yang terjadi saat ini, baik rendahnya
kualitas, status kesehatan dan cakupan pelayanan
Liputan Khusus
kesehatan yang sangat rendah kualitasnya maupun
jumlahnya dibanding negara Vietnam atau negara-
negara di Asia secara umum. Supra sistem ini harus
terjadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,
mengingat masih adanya peluang “bonus demografi”
yang merupakan jalan keluar bagi keterjebakan
Indonesiadalamkelasnegaraekonomiyangberkembang
tanpa kejelasan kapan menjadi negara maju. Hal ini
membutuhkan kebijakan berupa Rekonstruksi Total
SKN melalui Gerakan Revolusi Kesehatan bagi wujud
pembangunan berwawasan kesehatan berbasis
perdesaan.

8. Berdasarkan data World Bank (2012), Angka Kematian
Ibu di Indonesia berada dibawah negara Vietnam mau-
pun Myanmar, sedangkan Angka Kematian Bayi di In-
donesia berada dibawah Vietnam maupun Filipina, de-
mikian diungkapkan dr. Hanibal Hamidi, M.Kes (Asisten
Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan KPDT) dalam
Kuliah Umum di Fakultas Kesehatan Masyarakat Univer-
sitas Hassanudin pada hari Senin (10/4/2014).
Bertema “Perdesaan Sehat Sebagai Upaya Pemba-
ngunan Nasional Berwawasan Kesehatan”, kuliah umum
dibuka oleh Prof. Dr. dr. H. Muh. Syafar, M.S selaku Wakil
Dekan FKM Unhas. Peserta yang hadir dalam kuliah
umum tersebut berasal dari dosen di lingkungan FKM
Unhas, mahasiswa pasca sarjana FKM Unhas, serta Kader
Relawan Perdesaan Sehat Regional V (Regional Sulawe-
si). Kuliah umum tersebut dimaksudkan sebagai sarana
sosialisasi kebijakan pembangunan Perdesaan Sehat ke-
pada dunia akademis, dalam meningkatkan peran serta
dan komitmen untuk mewujudkan peningkatan perce-
patan pembangunan kesehatan di daerah tertinggal.
Pada hari Rabu, 16 April 2014 bertempat di Merdesa In-
stitute, Jalan Veteran Jakarta Pusat, dilaksanakan Diskusi
UU Desa. Kegiatan diskusi UU Desa menurut Bapak DR.
Andik Hardiyanto, selaku Direktur Merdesa Intitute, ke-
giatan diskusi UU Desa ini menghadirkan nara sumber
Prof. Dr. Drs. H. Khasan Efendi, M.Pd sebagai Direktur
Program Pasca Sarjana IPDN, dr. Hanibal Hamidi, M.Kes.,
sebagai Asisten Deputi Sumber Daya kesehatan Kemen-
terian Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Taufik Ra-
jen sebagai Budayawan. Tema diskusi yang diselenggra-
kan oleh Merdesa Institute ini adalah: UU Desa: “Masa
Depan Desa Indonesia”. Kegiatan diskusi ini cukup han-
gat, dengan bahasan yang menarik dihadiri oleh peserta
yang terdiri dari beberapa mitra Merdesa Institute.
KULIAH UMUM DI FKM UNHAS
Diskusi: UU DESA
KPDT EXPO 2014
KPDT EXPO, 17-20 April 2014 bertempat di Lapangan
Merdeka Pasangkayu, Mamuju Utara, Sulawesi Barat.
Dengan tema Tema, “Dari Daerah Ke Daerah Memban-
gun Indonesia” dan Slogan, “Bangkitlah Daerahku Ban-
gkitlah Bangsaku”, Expo ini dibuka oleh Menteri PDT.
KPDT Expo diikuti 33 stand, yang terdiri dari satnd
Humas KPDT, Stand Deputi I, II, III, IV hingga V, SKPD
Kabupaten Mamuju Utara, 10 Kabupaten di Sulawesi
(Kabupaten Gorontalo Utara, Buton, Bondowoso, Tora-
ja Utara, Sigi, Jeneponto, Kolako Utara, Poso, Buol dan
Sangihe), serta kabupaten binaan Deputi V KPDT).
Acara KPDT Expo ini di buka oleh Sesmen mewakili
Menteri PDT. Kegiatan Expo antara lain: Sesmen KPDt
dan rombongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke
Poskesdes Desa Wulai KAT (Bansos KPDT 2013), Kunker
Tambak Udang Paname, Pengembangan Sapi di Keca-
matan Pedongga (Bansos KPDT) dan Pengolahan kelapa
dalam dan turunannya (Bansos KPDT 2013). Selain itu
juga, acara Expo dimeriahkan oleh artis nasional dan lo-
kal, lomba mewarnai untuk anak dan banddari pelajar
setempat.
Berita Keasdepan

9. Pameran Musrenbangnas
2014
PELEPASAN RELAWAN PS
REGIONAL 1 SUMATRA
Berita Keasdepan
Bertempat di Kantor Bappeda Propinsi Sumatera
Barat, Universitas Andalas dan Kementerian Pembangu-
nan Daerah Tertinggal (KPDT) menggelar acara pelepas-
an Kader Relawan Perdesaan Sehat Regional I Sumatera
tahun anggaran 2014 pada 21 April 2014. Acara terse-
but dihadiri oleh Asisten Deputi Urusan Sumber Daya
Kesehatan KPDT, Sekretaris Bappeda Propinsi Sumatera
Barat, Wakil Rektor IV Universitas Andalas, Dekan Fakul-
tas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Dinas
Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan, BPM Propinsi Su-
matera Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman
Barat, Bappeda Kabupaten Solok Selatan, Dinas Keseha-
tan Kabupaten Solok Selatan, Dinas Kesehatan Kabupat-
en Sijunjung, Bappeda Kabupaten Sijunjung, Sekretariat
Perdesaan Sehat, serta Kader Relawan Perdesaan Sehat
Regional I Sumatera.
Dalam sambutan pembukaannya, Hefdi (Sekretaris
Bappeda Propinsi Sumatera Barat) mengatakan apresi-
asinya terhadap kinerja Perdesaan Sehat di wilayah Su-
matera Barat yang sudah memasuki tahun kedua. Lebih
lanjut, Propinsi Sumatera Barat mendapatkan dana de-
konsentrasi dari KPDT untuk menyusun Strategi Daerah
(Strada) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di
wilayah Sumatera Barat.
Dalam kesempatan itu, Asisten Deputi Urusan Sum-
ber Daya Kesehatan, KPDT, dr. Hanibal Hamidi, M.Kes,
membawakan paparan dengan tema: “Penguatan Peran
Stakeholder Kabupaten Dalam Pembangunan Keseha-
tan di Daerah Tertinggal”. Rendahnya capaian kinerja
Prioritas Nasional 3 Kesehatan RPJMN 2010-2014 yang
berkaitan dengan Angka Kematian Ibu melahirkan, An-
gka Kematian Bayi, Angka Kelahiran Total, serta jang-
kauan akses air bersih, dapat berakibat pada penurunan
kualitas pembangunan kesehatan secara nasional, ujar
Hanibal.
Pameran Musrenbangnas 2014 dilaksanakan di Hotel Bi-
dakara, Jakarta pada tanggal 29 sampai 30 April 2014.
Tema pameran tahun ini adalah “Melanjutkan Refor-
masi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang
Berkeadilan”.
Pameran Musrenbangnas 2014 ini didasarkan pada
tema-tema, seperti: Sub tema I: Penyiapan Landasan
Pembangunan Yangm Kokoh; Sub tema II: Pembangu-
nan Ekonomi yang Berkeadilan; Sub tema III: Pening-
katan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan
Rakyat Yang Berkeadilan; Sub tema IV: Pemerataan Pem-
bangunan Wilayah. KPDT yang ikut pada pameran bera-
da di sub tema IV, Pemerataan Pembangunan Wilayah,
dengan Program “Capaian Pembangunan Di Daerah Ter-
tinggal (Perdesaan Sehat)”.
Pembukaan pameran Musrenbangnas 2014 dilaku-
kan oleh Ibu Menteri PPN/Kepala Bapenas pada tang-
gal 29 April 2014. Selain itu, juga dilaksanakan acara
diskusi interaktif dengan narasumber masing-masing
perwakilan peserta pameran. Kegiatan pameran Mus-
renbangnas 2014 dikunjungi oleh Presiden RI pada hari
Rabu tanggal 30 April 2014.

10. Galery Pelatihan Perdesaan Sehat 2014
Agenda Kegiatan
• Akhir bulan Mei 2014, akan dilaksanakan
Sosialisasi Pembangunan Perdesaan
Sehat Bersama POKJA PS
• Awal Bulan Juni 2014 Akan dilaksanakan
Rapat Koordinasi Pokja PS
• Awal Bulan Juni 2014 Akan dilaksanakan
Kegiatan Workshop & Orientasi
Konsultan Manajement Pembangunan
Perdesaan Sehat (KMP)
Sekretariat Perdesaan Sehat :
Jl. Veteran I No.28 Jakarta Pusat. Telp/Fax. 021-34832798
Website : www.perdesaansehat.or.id
e-mail : perdesaansehatppdt@gmail.com