Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen di Indonesia menurut undang-undang dan mencakup hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha, penegakan hukum konsumen, bentuk-bentuk badan usaha milik negara seperti persero dan perum, serta pengertian dan pengelolaan badan layanan umum.

1. KELOMPOK
III
1. Raymon Simanjuntak (211010201374)
2. Rendy
3. Syifa Naditya Putri (211010201532)
4. Wahyu dwi hantoro ( 211010201420 )

2. Pertemuan 12
PERLINDUNGA
N
Konsumen

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Menurut Pasal 1 angka 1
Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan konsumen
adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.

4. 1
Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagi usaha bersama
berdasarkan 4 (Empat) asas yang relevan dalam pembangunan
nasional, yaitu:
ASAS MANFAAT
2
ASAS KEADILAN
Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3ASAS KESEIMBANGAN
Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan
pemerintah dalam arti materiil dan spritual.
4 ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN
KONSUMEN
Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,
pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual.

5. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DAN
PELAKU USAHA
1. Hak
Konsumen
Menurut Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:
a) Hak atas kenyaman, keamanan dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa
b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/
atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang dijanjikan
c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau
jasa
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas
barang dan/ atau jasa yang digunakan;
e) Hak untuk memdapatkan
advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara
patut
f) Hak untuk memdapat pembinaan
dan pendidikan konsumen
g) Hak untuk diperlakukan atau
dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

6. 2. Kewajiban Konsumen
Menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:
a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi
keamanan dan keselamatan
b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut

7. 3. Hak Pelaku Usaha
Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku
usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi

8. 4. Kewajiban Pelaku Usaha
Menurut Ahmadi Miru bahwa: “Yang dimaksud Pasal 7 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban
pelaku usaha adalah:
1) Beritikad baik;
yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-
aturan, serta dengan penuh tanggung jawab.
2) Memberi informasi;
memberi informasi kepada masyarakat konsumen atas produk dan segala hal
sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi itu adalah
infornasi yang benar, jelas, dan jujur.
3) Memberi kompensasi;
Kewajiban memberi kompensasi berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi
konpensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang
bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan
karena tidak sesuainya produk yang diterima dengan yang diperjanjikan.

9. Penegakan Hukum konsumen
Selain lembaga pemerintah yang menangani
perlindungan konsumen, terdapat juga lembaga
perlindungan konsumen nonpemerintah, yaitu Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana
tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang
Lembaga Perlindunga Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi kegiatan:
1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas
hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan
perlindungan konsumen.

10. BENTUK-BENTUK BADAN USAHA MILIK
NEGARA
A. Pengertian Persero
Pengertian Persero dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 UU BUMN sebagai
berikut: Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan
terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 %
(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang
tujuan utamanya mengejar keuntungan.
B. Maksud dan Tujuan Persero
Berdasarkan UU BUMN pasal 12 disebutkan bahwa maksud dan
tujuan
persero adalah sebagai berikut:
1) Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan
berdaya saing kuat
2) Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan

11. C. Karakteristik Perusahaan Perseroan
1. Tujuan usahanya memupuk keuntungan
2. Status usahanya badan hukum perdata
3. Hubungan hukum usahanya diatur oleh hukum perdata
4. Modal dipisahkan dari kekayaan negara
5. Tidak memiliki fasilitas negara
6. Dipimpin oleh suatu direksi
7. Peranan negara sebagai pemegang saham
8. Status karyawan sebagai karyawan perusahaan BUMN.
D. Organ Perusahaan Perseroan
Sebagaimana tercantum dalam pasal 13 UU No. 19
tahun 2003 tentang
BUMN disebutkan bahwa Organ persero adalah rapat
umum pemegang saham,
direksi, dan komisaris.

12. 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Berdasarkan pasal 1 angka 13 UU No. 19 tahun 2003 tentang
BUMN disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya
disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan
kepada Direksi atau Komisaris.
Penjabaran lebih lanjut, apa saja tugas dan wewenang RUPS
dijelaskan dalam pasal 14 UU BUMN, sebagaiberikut:
1. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero
dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada
Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya
dimiliki oleh negara.
2. Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada
perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS
3. Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2),
wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil
keputusan dalam RUPS

13. 2. Direksi
Salah satu organ yang cukup penting dalam BUMN adalah Direksi.
Disebutkan demikian karena direksilah yang menjalankan kegiatan sehari-
hari persero. Untuk itu, maju atau mundurnya suatu perusahaan perseroan,
peran direksi sangat penting, Didalam pasal 1 angka 9 UU BUMN dijelaskan:
Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan
BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di
dalam maupun di luar pengadilan.
3. Komisaris
Organ yang tidak kalah pentingnya dalam perusahaan perseroan
adalah komisiris. Didalam pasal 1 angka UU BUMN dijelaskan Pengertian
Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan
Persero. Seperti halnya Direksi, komisaris diangkat diberhentikan oleh
RUPS. Tepatnya dalampasal 7 UU BUMN menyebutkan:
1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2) Dalam hal Menteri BUMN bertindak selaku RUPS, pengangkatan
dan memberhentikan Komisaris ditetapkan oleh Menteri BUMN.

14. PERUSAHAAN UMUM
Pengertian Perusahaan Umum (Perum), menurut pasal 1
angka 4 UU No. 19
tahun 2003 tentang BUMN adalah BUMN yang seluruh
modalnya dimiliki negara
dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk
kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan
sekaligus mengejar
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Dari pengertian perum
diatas, tampak bahwa perum sebagai BUMN modal
seluruhnya dimiliki negara serta modal tersebut tidak terbagi-
bagi atas saham.

15. Maksud dan Tujuan Perum
Berdasarkan UU BUMN pasal 36 disebutkan bahwa maksud dan tujuan
didirikan perum adalah sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan
untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan
prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
2. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum
dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.
Karakteristik Perusahaan Perseroan
Jika dicermati secara seksama pengertian persero, kiranya tidak
berkelebihan jika dikemukakan, perusahaan perseroan mempunyai karakteristik
sebagai berikut:
1. Makna usahanya memupuk keuntungan
2. Status usahanya badan hukum perdata
3. Hubungan hukum usahanya diatur oleh hukum perdata
4. Modal dipisahkan dari kekayaan negara
5. Tidak memiliki fasilitas negara
6. Dipimpin oleh suatu direksi
7. Peranan negara sebagai pemegang saham
8. Status karyawan sebagai karyawan perusahaan BUMN.

16. A. Istilah dan dasar hukum Badan layanan Umum
Sejak diterbitkan UU BUMN tahun 2003 tidak dikenal lagi istilah
Perusahan Jawatan
(Perjan) yang fungsinya adalah sebagai pelayanan untuk kepentingan
publik,
merupakan bagian BUMN. Selanjutnya digantikan suatu lembaga yang
bernaama
Badan Layanan Umum (BLU).
B. Tujuan Dibentuknya Badan Layanan Umum
Berdasarkan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Negara (PBN)
pasal 68 tujuan dibentuknya BLU adalah sebagai berikut:
1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakatdalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
2) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang
tidakdipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk
menyelenggarakankegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
3) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh
MenteriKeuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang
bertanggung jawab atasbidang pemerintahan yang bersangkutan.

17. C. Pengelolaan Badan Layanan Umum
Berdasarkan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Negara (PBN)
pasal 69 disebutkan:
1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran
tahunan.
2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan
Layanan Umumdisusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari rencana kerja dananggaran serta laporan keuangan dan kinerja
Kementerian Negara/Lembaga/pemerintahdaerah.
3) Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan
anggarantahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dikonsolidasikan dalamrencana kerja dan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga/pemerintah daerah yangbersangkutan.
4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa
layananyang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah.
5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari
masyarakat ataubadan lain.
6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat
digunakanlangsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang
bersangkutan.
7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum diatur dalamperaturan pemerintah.

18. D. Karakteristik Perusahaan Perseroan
Jika dicermati secara seksama bahwa landasan hukum BLU mempunyai
karakteristik sebagai berikut:
1) Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari
kekayaan negara
2) Menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3) Tidak bertujuan untuk mencari laba.
4) Dikelola secara otonom dengan prinsipefesiensi dan produktivitas ala
korporasi.
5) Rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikoordinasikan pada
instansi induk.
6) Penerimaan, baik pendapatan maupun sumbangan dapat dipergunakan secara
langsung.
7) Pegawai dapat terdiri PNS maupun bukan PNS.
8) BLU bukan subjek pajak.

19. E. Dewan Pengawas BLU
Lembaga Dewan Pengawas BLU sesuai Peraturan Menteri Keuangan
RI
No. 09/PMK.02/2006 tentang pembentukan dewan pengawas BLU,
sebagaimana
disebutkan pada pasal 3, tugas dan kewajiban Dewan Pengawas BLU
adalah sebagai
berikut: 1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengurusan BLU
yang dilakukan oieh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan
Rencana
Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang, dan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat
berkewajiban;Memberikan pendapat dan saran kepada
Menteri/Pimpinan Lembagadan Menteri Keuangan mengenai
Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola
BLU

20. 3) Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Daerah
berkewajiban:Memberikan pendapat dan saran kepada
gubernur/bupati/ walikotamengenai Rencana Bisnis dan Anggaran
yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU. Mengikuti perkembangan
kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada
gubernur/bupati/walikota mengenai setiap masalah yang dianggap
penting bagi pengurusan BLU.
4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan
Menteri Keuangan untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat dan
kepada gubernur/bupati/walikota untuk BLU di
lingkungan Pemerintah Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu)
kali dalam satu semester dan sewaktu-sewaktu apabila diperlukan.

22. CREDITS: This presentation template was created
by Slidesgo, including icon by Flaticon, and
infographics & images from Freepik
KESEPIAN TANPA
KEKASIH
CUKUP SEKIAN TERIMAKASI
Do you have any questions?
Please keep this slide for attribution