Makalah ini membahas reformasi birokrasi sebagai strategi nasional. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, partisipatif, akuntabel, dan memiliki kredibilitas. Reformasi birokrasi juga bertujuan merevitalisasi pelaksanaan fungsi manajemen pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional. Reformasi birokrasi merupakan strategi

1. MAKALAH
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI
NASIONAL
TUGAS MAKALAH KEWARGANEGARAAN 4
AHMAD LISCA ABDILLAH ARDIWINATA
2EA21
NPM:10210395
S1 Management Ekonomi
Universitas Gunadarma
2012

2. KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kami
limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam sedunia yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena limpahan
rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah tentang Politik dan
Strategi Nasional, dengan judul “REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI
NASIONAL”.
Adapun tujuan penyusunan makalah ini guna melengkapi nilai mata kuliah
Kewarganegaraan yang didasarkan pada penyusunan makalah dikarenakan kewarganegaraan
merupakan mata kuliah soft skill
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu
dalam proses penyelesaian Makalah ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak.
Semoga makalah ini bermanfaat unuk memberikan kontribusi kepada mahasiswa lain dan
juga pembaca sebagai acuan agar dapat mengetahui tentang pendidikan kewarganegaraan secara
garis besar pada awalnya. makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu segala saran dan
kritik dari pembaca saya harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan makalah ini dimasa
mendatang.
Bekasi,
penulis
Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 2

3. DAFTAR ISI
Kata pengantar .......................................................................................................... 2
Daftar isi ................................................................................................................... 3
Bab I Pendahuluan..................................................................................................... 4
1.1 Latar belakang .................................................................................................. 4
Bab II Pembahasan………………………………………………………………… 6
2.1 Pengertian Umum Reformasi Birokrasi................ ............................................ 6
2.2 Reformasi Birokrasi Dalam Sistem Manajemen Nasional........…………...…. 8
Bab III Penutup......................................................................................................... 10
3.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 10
3.2 Krtitik dan Saran ............................................................................................. 10
Daftar pustaka ......................................................................................................... 11
Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 3

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Abad 21 menghadapkan lingkungan strategis nasional dan internasional yang berbeda dengan
tantangan strategis yang dihadapi pada Abad 20. Di akhir Abad 20 dan dalam dekade-dekade awal
Abad 21, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan berat di segala bidang; krisis multi dimensi,
ancaman desintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikator-indikator pembangunan menunjukan
bahwa posisi Indonesia berada dalam kelompok rendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa-
bangsa, baik dilihat dari indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri,
perkembangan pertanian, sistem hukum dan peradilan, penyelenggaraan clean government, dan
penyelenggaraan good governance baik pada sektor publik mau pun bisnis.
Selain itu Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan resiko tinggi, dengan tingkat korupsi
termasuk tertinggi, demikian pula dari besarnya hutang luar negeri. Dan perkembangan politik di
Indonesia yang ditandai dengan kekasaran politik dan jumlah partai politik terbesar di dunia,
menunjukan kultur politik dan kehidupan demokrasi yang belum mantap, merupakan fenomena
yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari setiap pemimpin bangsa.
Pengertian penataan birokrasi atau penataan ulang sistem birokrasi nasional dalam dokumen dan
kebijakan pemerintah selama ini lebih banyak diartikan secara parsial sebagai "restrukturisasi
organisasi" aparatur pemerintahan (khususnya Kementerian, Departemen/LPND, Perangkat
Organisasi Pemda), tidak meliputi keseluruhan dimensi sistemik secara terpadu. Konsep tersebut
perlu disempurnakan dengan menambahkan "revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen
pemerintahan", dan diamalkannya secara konsisten "dimensi-dimensi spiritual" yang melekat pada
Sistem Administrasi Negara dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Hal ini
menuntut perubahan kompetensi SDM secara menyeluruh yang perlu dijabarkan secara konsisten
dan proporsional. Sejalan dengan itu, konsep "restrukturisasi organisasi" yang dianut selama ini, ke
depan perlu dilandasi pemikiran yang lebih mendasar, yang mengakomodasikan berbagai perubahan
lingkungan stratejik internal dan eksternal, dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang
serta memberikan rumusan yang jelas mengenai "makna, ruang dan kewenangan publik". Dalam arti
dan lingkup demikianlah, "reformasi birokrasi" yang memang perlu dilakukan secara sistemik dan
sistematis. Hal tersebut menjadi semakin terasa penting sebab yang kiranya perlu menjadi pemikiran
dan upaya pembaruan ke depan adalah mewujudkan
Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 4

5. pemerintahan yang baik dan berwibawa.
"SDM di dalam organisasi pemerintahan", baik para birokrat karier mau pun political appointees,
diharapkan menjiwai perannya dalam mengemban "misi perjuangan bangsa", dan mampu
melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bertanggung jawab, bijak,
efektif, efisien, adil, dan santun, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan
dengan itu, setiap warga negara dan masyarakat pun diharapkan lebih menyadari hak, kewajiban,
dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam perjuangan mewujudkan
cita-cita dan tujuan bersama dalam bernegara.
Dengan demikian, reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa harus menyentuh keseluruhan pilar pendukungnya dan secara substansial meliputi unsur
"organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia" yang didasarkan dan terarah pada nilai dan
prinsip good governance. Dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa
Indonesia, semua itu merupakan manifestasi dari dimensi-dimensi sistem manajemen nasional yang
harus diamalkan secara konsisten dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa baik
oleh aparatur negara maupun ¼ warga masyarakat bangsa.
Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 5

6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Umum Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance.
Melihat pengalaman sejumlah Negara menunjukan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah
awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan
terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efesien tapi juga
reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi
birokrasi memang akan diterapkan dijajaran kementerian dan lembaga pemerintah. Mereformasi
birokrasi kementerian dan lembaga memang sudah saatnya dilakukan sesuai dengan tuntutan situasi
dan kondisi saat ini. Dimana birokrasi dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat
dan profesional.
Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu
cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional,
memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta
berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan
pertanggungjawaban public serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa
mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-
aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia
aparatur.
Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan
efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang
seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai
tata kerja formalistic dan pengawasan yang ketat.
Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran
startegis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan
terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan bertanggungjawaban terbuka dan aksessif.
Penyederahanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan
masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada criteria dan mekanisme yang impersonal terarah
Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 6

7. pada penerapan pelayanan prima.
Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negara
yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang professional dalam rangka menunjang
jalannnya pemerintah dan pembangunan nasional.
Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya,
dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentangRoad Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Kemajuan yang
cukup berarti, dalam tahun 2010 ini, sebanyak 9 kementerian/lembaga telah melaksanakan reformasi
birokrasi instansi (RBI). Dengan demikian, saat ini sudah terdapat 13 K/L yang melaksanakan RBI.
Dalam rangka meningkatkan koordinasi, menajamkan dan mengawal pelaksanaan reformasi
birokrasi, telah ditempuh langkah-langkah kebijakan, antara lain; penerbitan Keppres 14 Tahun 2010
tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi
Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menpan dan RB
Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan Keputusan Menpan dan RB
Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa
pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan
pembangunan bidang-bidang lain. Terkait dengan hal itu, Grand Design dan Road Map Reformasi
Birokrasi ditetapkan sebagai rancangan induk dan peta jalan untuk mewujudkan amanat tersebut.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ismail Mohammad Menyatakan
Reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam
mengarungi abad ke-21. Jika pertaruhan dalam melaksanakan reformasi birokrasi berhasil
dilaksanakan dengan baik, dapat dipastikan Indonesia menjadi negara yang memiliki birokrasi
bersih, kompeten, dan melayani. Indonesia pun mampu meningkatkan mutu perumusan dan
pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta mampu mengurangi dan menghilangkan setiap
penyalahgunaan kewenangan publik.
Disebutkan bahwa kebijakan dan program reformasi birokrasi yang tertuang dalam Grand Design
dan Road Map, antara lain, mencakup berbagai langkah perubahan di semua aspek manajemen
pemerintahan dari aspek organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan
perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dengan melakukan perubahan
budaya kerja aparatur (culture-set dan mind-set). Pelaksanaan dari kebijakan dan program reformasi
birokrasi dilakukan melalui proses yang terdesentralisasi, serentak, dan bertahap serta terkoordinasi.
Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 7

8. 2.2 Reformasi Birokrasi dalam Sistem Manajemen Nasional.
Administrasi pemerintahan yang sering juga disebut dengan administrasi pemerintahan negara atau
administrasi negara sebagai terjemahan dari Public Administration, dapat diartikan sebagai
keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam keadaan bergerak menuju tercapainya
tujuan negara dan terlaksananya tugas-tugas bersama negara, pemerintah dan seluruh masyarakat
Indonesia bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, maju dan sejahtera.
Administrasi yang mengandung aspek-aspek kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan
sarana serta fasilitas kerja berlaku juga untuk administrasi pemerintahan. Demikian pula dengan
manajemen yang merupakan proses atau kemampuan mencapai tujuan memanfaatkan umber daya
manusia dan sumber daya bukan manusia dalam suatu organisasi berlaku pula untuk manajemen
pemerintahan NKRI.
Reformasi Birokrasi merupakan faktor terpenting untuk menentukan pemerintahan yang bersih dan
berwibawa dalam setiap organisasi pemerintahan dan dituntut untuk menjadi lebih propesional dan
sebagai pembangun citra pelayanan publik, tetapi juga dituntut sebagai perekat dan pemersatu
bangsa. Dan untuk mengatasi berbagai masalah dalam sistim menejemen nasional, diperlukan upaya
lebih sistimatis agar mampu bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Hal
tersebut mungkin dapat tercapai melalui peningkatan kapasitas birokrasi dalam berbagai aspek, baik
aspek intelektual, manajeral maupun prilaku yang baik bagi para pemimpin dalam menjalankan
strategi organisasi. Sedangkan aktifitas birokrasi dalam sistim menejemen nasional dalam
mengambil suatu kebijaksanaan harus sesuai dengan organisasi dan menyesuaikan diri dengan era
reformasi dengan terus mengembangkan kopetensi dan propesianalisme, komitmen dan integritas
yang tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya secara hukum.
Dalam tantanan Sismennas dikenal adanya Tata Kehidupan Masyarakat (TKM), Tata Politik
Nasional (TPN), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tantanan
Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB), dimana kondisi dewasa ini tantanan Sismennas
tersebut dalam implementasinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan berwibawa dan masih sering terjadi " over-lapping" atau tumpang tindih. Pada dasarnya inti
utama dalam Sismennas adalah Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB). Dalam
proses Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) tersebut meliputi beberapa tahapan
pokok dalam kebijaksanan nasional, yaitu meliputi tahapan perumusan kebijaksanaan, penetapan
kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan dan penilaian kebijaksanaan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Reformasi Birokrasi dalam Sistem Manajemen
Nasional diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan negara dengan meningkatkan kinerja
Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 8

9. fungsi sistem manajemen nasional, efisiensi administrasi, profesionalisme, penegakan hukum dan
menghapuskan kelemahan atau penyakit administrasi pemerintahan, produksivitas, pelayanan, serta
mengefektifkan hubungan kerja.
Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 9

10. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Reformasi birokrasi merupakan strategi utama dalam skala nasional untuk membantu perubahan
dalam negeri indonesia, penerapan nya sudah berjalan cukup lama dengan Grand Design dari tahun
2005 hingga 2025 nantinya.
Reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam
mengarungi abad ke-21, Jika pertaruhan dalam melaksanakan reformasi birokrasi berhasil
dilaksanakan dengan baik, dapat dipastikan Indonesia menjadi negara yang memiliki birokrasi
bersih, kompeten, dan melayani. Indonesia pun mampu meningkatkan mutu perumusan dan
pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta mampu mengurangi dan menghilangkan setiap
penyalahgunaan kewenangan publik.
3.2 Saran dan Kritik
Tidak dapat dipungkiri lagi pentingnya Reformasi Birokrasi pada saat ini untuk kemajuan
indonesia, sehingga penulis berharap selama perjalanan penegakan reformasi birokrasi ini dapat
berjalan dengan baik tanpa ada hambatan sama sekali. Dan dalam pengarahannya terdapat
pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi penyelewengan dan pemanfaatan pihak pihak tidak
bertanggung jawab yang memainkan anggaran untuk Reformasi Birokrasi ini.
Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 10

11. DAFTAR PUSTAKA
1. Draft 4, Sriwaluyo, “Politik dan Strategi Nasional”, Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Good Governance dan Good Corporate Governance, Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU.
3. Karya Tulis, Kombes Pol. Drs. Petrus Hardana, SH, MM “Reformasi Birokrasi dan Ketahanan Nasional”.
4. http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4702
5. http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/
6. http://www.transparansi.or.id/tentang/reformasi-birokrasi/
Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 11