Potput 21

1. KETENTUAN
PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2009
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN RI

2. MEKANISME POTONG/PUNGUT
PEMOTONG
(Witholder)
Pemberi Hasil
MEMBAYAR
YANG DIPOTONG
(Subjek Pajak)
Penerima Penghasilan
OBJEK PEMOTONGAN
Psl 4 (1) & (2) UU PPh
BUKAN OBJEK
Psl 4 (3) UU PPh
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
POTONG/PUNGUT
SETOR
LAPOR
Bukti
Potong
SSP
SPT MASA

3. OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh
PEMOTONGAN
PPh PASAL 21/26
PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
PEMOTONGAN
PPh
PASAL 4 AYAT (2)

4. Dit.P2Humas 4
DASAR HUKUM
PEMOTONGAN PPh PASAL 21
• UU No.6 Tahun 1983 sttd UU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP)
• UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh)UU
PER
MENKEU
PER
DIRJEN
PP
-PP No.45 Tahun 1994 (PPh atas Penghsl PNS dkk)
-PP No. 8 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP)
-PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT)
-PMK No. 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)
-PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)
-PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)
-PMK No.252 Th 2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21)
-PMK No.246 Th 2008 (Bea siwa dikecualikan dari Objek PPh)
-PMK No.250 Th 200 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun)
-PMK No.254 Th 2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan)
-PERDIRJEN No.31/PJ/2009 (Pedoman Tatacara Pemot. PPh Ps.21)
-PERDIRJEN No.32/PJ/2009 (Form.SPT Masa & Bukti Pot PPh Ps.21)
-PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP)

5. PENGERTIAN PPh PASAL 21/26
PAJAK PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN
- PEKERJAAN
- JASA DAN KEGIATAN ,
YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI
PENGHASILAN BERUPA :
-GAJI - UPAH
-UANG PENSIUN - HONORARIUM
-TUNJANGAN, - KOMISI, FEE, UANG HADIR
- BONUS, THR - HADIAH DAN PENGHARGAAN
- PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN
WP DN WP LN
PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

6. PEMOTONG PPh PASAL 21
PEMBERI
KERJA
ORANG PRIBADI
BADAN
(TERMASUK BUT)
BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
(TERMASUK INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA,
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA, KEDUBES RI DI LUAR NEGERI)
PEMOTONG
DANA PENSIUN, PT. TASPEN, PT. ASTEK,
PENYELENGGARA JAMSOSTEK
PENYELENGGARA KEGIATAN TERMASUK BADAN PEMERINTAH,
ORGANISASI YG BERSIFAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL, PERKUMPULAN,
ORANG PRIBADI SERTA LEMBAGA LAINNYA YG MENYELENGGARAKAN
KEGIATAN

7. TIDAK WAJIB MELAKUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21
KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING
ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN
MENTERI KEUANGAN RI SEBAGAI BUKAN SUBJEK PAJAK
PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN BEBAS YG SEMATA-MATA MEMPERKERJAKAN
ORANG PRIBADI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA
ATAU PEKERJAAN BUKAN DALAM RANGKA MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
BUKAN PEMOTONG

8. Dit.P2Humas 8
PENERIMA PENGHASILAN YANG
DIPOTONG PPh PASAL 21/26
PEGAWAI
PENERIMA PESANGON, PENSIUN ATAU UANG MANFAAT
PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
BUKAN PEGAWAI
PESERTA KEGIATAN
PENERIMA PENGHASILAN
PEGAWAI TETAP*
PEGAWAI TIDAK TETAP
TENAGA AHLI, SENIMAN, ARTIS, PEMBAWA ACARA,
OLARAGAWAN, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,
PENGARANG, PENELITI, PENERJEMAH, AGEN IKLAN,
PENGAWAS/PENGELOLA PROYEK, PEMBAWA PESAN,
PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN, PETUGAS
DINAS LUAR ASURANSI, DISTRIBUTOR PERUSAHAAN
MULTILEVEL MARKETING/DIRECT SELLING
*PEGAWAI TETAP : PEGAWAI YG MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DLM JUMLAH TERTENTU SECARA
TERATUR, TERMASUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YG SECARA TERATUR
TERUS MENERUS IKUT MENGELOLA KEGIATAN PERUSAHAAN SECARA LANGSUNG, SERTA PEGAWAI YG
BEKERJA BERDASARKAN KONTRAK UTK SUATU JANGKA WAKTU TERTENTU SEPANJANG PEGAWAI YANG
BERSANGKUTAN BEKERJA PENUH (FULL TIME) DLM PEKERJAAN TERSEBUT.

9. TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26
TIDAK TERMASUK
PENERIMA PENGHASILAN
PEJABAT PERWAKILAN
DIPLOMATIK/KONSULAT ATAU
PEJABAT LAIN DARI NEGARA
ASING TERMASUK ORANG-
ORANG YANG DIPERBANTUKAN
& BERTEMPAT TINGGAL
BERSAMA MEREKA
PEJABAT PERWAKILAN
ORGANISASI INTERNASIONAL YG
DITETAPKAN OLEH MENKEU YAITU
KMK. NO. 574/KMK.04/2000
SBG.MANA TELAH DIUBAH DGN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NO. 215/PMK.03/2008
• BUKAN WNI
• TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH
PENGHASILAN LAIN DI LUAR
JABATANNYA DI INDONESIA
• NEGARA YBS. MEMBERIKAN
PERLAKUAN TIMBAL BALIK
• BUKAN WNI
• TIDAK MENJALANKAN USAHA/
KEGIATAN/PEKERJAAN LAIN
UNTUK MEMPEROLEH
PENGHASILAN DI INDONESIA
WNI YG BEKERJA
SBG OFFICIAL
BADAN
INTERNASIONAL
DARI
PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA
(PBB)
TIDAK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
LAIN DI LUAR
SBG OFFICIAL

10. Dit.P2Humas 10
PENGHASILAN YANG DIPOTONG
PPh PASAL 21/26
DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TERATUR
DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TIDAK TERATUR
BERUPA UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN,UPAH BULANAN,
UPAH SATUAN, DAN UPAH BORONGAN
BERUPA UANG PESANGON , UANG MANFAAT PENSIUN,
JAMINAN/TUNJANGAN HARI TUA, DAN PEMBAYARAN
LAIN SEJENIS
BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, UANG SAKU, UANG SAKU,
UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH ATAU
PENGHARGAAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN,
DAN IMBALAN SEJENIS DENGAN NAMA APAPUN
PENGHASILAN
TERMASUK PEMBERIAN DLM BENTUK NATURA/KENIKMATAN YG DIBERIKAN OLEH BUKAN WAJIB PAJAK
ATAU WAJIB PAJAK YG DIKENAKAN PPH YG BERSIFAT FINAL DAN YG DIKENAKAN PPh BERDASARKAN
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT)

11. Dit.P2Humas 11
TIDAK TERMASUK PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PENGHASILAN
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN
SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,
ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA
PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK
APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG
PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA
ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA
TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/
LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU
SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG
DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI
LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH
BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLM
NEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT
PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA

12. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PENGHASILAN BRUTO
PEGAWAI TETAP DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP*
BUKAN PEGAWAI
PENGHASILAN
NETO
PENGHASILAN KENA PAJAK
(dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)
PENERIMA PENSIUN
TARIF PS.17 UU PPh
DIKURANGI
GAJI, TUNJANGAN
TERKAIT DGN GAJI
UANG PENSIUN
BULANAN,TUNJANGAN
PESERTA
KEGIATAN
D
I
K
U
R
A
N
G
I
DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN, 5% DARI
PENGH. BRUTO MAKS
Rp 6.000.000,-/ THN ATAU
Rp 500.000,-/BLN (HANYA
UTK PEGAWAI TETAP)
- IURAN YG TERIKAT DGN
PENGHASILAN TETAP
DIKURANGI:
BIAYA PENSIUN, 5% DARI
PENGH.BRUTO MAKSIMAL
Rp 2.400.000,00/THN ATAU
Rp 200.000,00
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PTKP
HONORARIUM,
KOMISI DAN FEE DGN
SYARAT PUNYA
NPWP & HANYA
MENERIMA
PENGHASILAN DARI 1
PEMBERI KERJA
*YANG
PENGHASILAN
NYA DIBAYAR
SECARA
BULANAN
UANG SAKU,
UANG
REPRESENTASI,
UANG RAPAT,
HONORARIUM,
HADIAH DAN
PENGHARGAAN

13. PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
PTKP BARU
Mulai 1-1-2009
SETAHUN
(Rp)
SEBULAN
(Rp)
UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) 15.840.000,- 1.320.000,-
UNTUK DIRI PEGAWAI YG
KAWIN/NIKAH (K/-)
17.160.000,- 1.430.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN &
MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)
18.480.000,- 1.540.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN &
MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2)
19.800.000,- 1.650.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN &
MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3) 21.120.000,-
1.760.000,-
•TAMBAHAN PTKP UTK WAJIB PAJAK KAWIN DAN SETIAP TANGGUNGAN SEBESAR Rp
1.320.000
•PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,
•PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN
TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA
PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN

14. PTKP UTK KARYAWATI
HANYA UTK DIRI
SENDIRI, YAITU
RP 15.840.000,00
SETAHUN
STATUS KAWIN
STATUS TIDAK
KAWIN
- UTK DIRI
SENDIRI
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORG
SYARAT:
MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI
TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN
STATUS KAWIN,
SUAMI TDK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
- UTK DIRI
SENDIRI
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORG

15. Dit.P2Humas
TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)
NO Lapisan Penghasilan Tarif
1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%
2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%
3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25%
4. Di atas Rp500.000.000,- 30%

16. DIBAGI 12
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP, PENERIMA PENSIUN BERKALA
& PEGAWAI TIDAK TETAP YG MENERIMA IMBALAN
BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN)
PERHITUNGAN SETIAP MASA
DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN * : 5%
DARI PENGH. BRUTO MAKS
Rp 6.000.000,-/ THN ATAU
Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN
PENGHASILAN TETAP
DIKURANGI:
BIAYA PENSIUN, 5%
DARI PENGH.BRUTO
MAKSIMAL
Rp 2.400.000,00/THN
ATAU
Rp 200.000,00/BULAN
PENGHASILAN NETO
PENGHASILAN KENA PAJAK
DIKURANGI : PTKP
TARIF PS.17 UU PPh
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN
YG DIPEROLEH SELAMA 1 TAHUN
(PENGHASILAN TERATUR + TDK TERATUR)
PPh Ps.21 atas
D
I
K
U
R
A
N
G
I
PERHITUNGAN MASA PAJAK AKHIR
(BULAN DESEMBER)
SELURUH PENGHASILAN KENA PAJAK
SETAHUN ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK
PPh Ps.21 YG TELAH DIPOTONG
PADA MASA-MASA SEBELUMNYA
DLM BAGIAN TAHUN PAJAK YBS
*BIAYA JABATAN
HANYA UTK PEGAWAI TETAP

17. 17
Penghitungan PPh Pasal 21
Tiap Masa/Bulan
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN
YG BERSIFAT TERATUR DALAM
1 BULAN (Contoh Bulan Januari)
- GAJI KEHORMATAN
- GAJI
- TUNJANGAN YG TERKAIT
Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,-
DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO
MAKS Rp 6.000.000,-/THN
ATAU Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP
DIKURANGI:
BIAYA PENSIUN, 5% DARI
PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN)
MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU
Rp 200.000,00
PENGHASILAN NETO
PENGHASILAN KENA PAJAK
(5%xRp42.000.000)+Rp600.000)=
Rp2.100.000+Rp600.000 =
Rp2.700.000
- UANG PENSIUN
- TUNJANGAN YG TERKAIT
PTKP
X TARIF PS.17 UU PPh
12
DIKURANGI
Rp3.500.000,-
DIKALI 12
Rp39.300.000,-
- Rp15.840.000
Rp23.460.000
Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.000
12 12
Rp97.750 = PPh bln Januari
Contoh untuk Gaji + Tunjangan
Bulan Januari

18. Dit.P2Humas
Penghitungan PPh Pasal 21
Masa Pajak Terakhir
PPh Pasal 21
Masa Pajak
Terakhir
PPh Pasal 21
terutang atas
seluruh Penghasilan
Kena Pajak selama 1
Tahun atau bagian
tahun pajak
PPh Pasal 21
Yg telah dipotong
pada masa-masa
sebelumnya
dalam tahun pajak
ybs
Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan
terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000)
Rp169.000
(Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) –
[(5%x (Rp3.500.000 x 11 +
Rp5.000.000)+Rp600.000] –
Rp15.840.000 = Rp43.500.000 –
(Rp2.175.000 +Rp600.000
+Rp15.840.000)=
Rp43.500.000 – Rp18.615.000
=Rp24.885.000
Rp 1.075.250*X
5% = Rp24.885.000 =
Rp1.244.250 *Rp97.750/BULAN X 11

19. Dit.P2Humas
Penghitungan PPh Pasal 21
Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur
PPh Pasal 21
Masa Pajak
Terakhir
PPh Pasal 21
Terutang atas
seluruh Penghasilan
atas jumlah yg
teratur x 12 + jumlah
penghasilan tdk
teratur
PPh Pasal 21
Yg terutang atas
penghasilan
teratur x 12
Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar
Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR
Rp169.000
(Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) –
[(5%x (Rp3.500.000 x 12 +
Rp1.500.000)+Rp600.000] –
Rp15.840.000 = Rp43.500.000 –
(Rp2.175.000 +Rp600.000
+Rp15.840.000)=
Rp43.500.000 – Rp18.615.000
=Rp24.885.000
Rp 1.173.000*
X
5% = Rp24.885.000 =
Rp1.244.250
*lihat contoh penghit.tiap
masa (teratur) hl.17

20. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
PEGAWAI TETAP
WP DALAM NEGERI
SEJAK AWAL
TAHUN
SETELAH PERMULAAN
TAHUN PAJAK
MULAI BEKERJA SETELAH BULAN
JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG
SEBELUMNYA BEKERJA PADA
PEMBERI KERJA LAINNYA
TIDAK
DISETAHUNKAN
MULAI BEKERJA
DALAM TAHUN
BERJALAN
DASAR PENGHITUNGAN
PPh Ps. 21
JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH
DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM
CONTOH :
SI A KERJA MULAI BLN JULI
DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT
MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21
ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN
+IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP
X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN
CONTOH :
SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL
Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh
PSL 21 SELAM 6 BLN :(Rp 10 jt-[(BIAYA
JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x
12) - PTKP X TARIF PSL 17 : 6 BLN
PENGHASILAN KENA PAJAK
YG DISETAHUNKAN

21. Dit.P2Humas
Penghitungan PPh Pasal 21Penghitungan PPh Pasal 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN
UANG SAKU HARIAN
TIDAK LEBIH DARI
Rp 150.000,-
TIDAK DIPOTONG
PPh Ps.21
DIBAYAR HARIAN
LEBIH DARI
Rp 150.000,-
DIKURANGI
Rp 150.000,-
DIPOTONG PPh
TARIF 5%
PADA SAAT TELAH MELEBIHI
Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER
PKP
JIKA PENGHASILAN
KUMULATIF DLM
1 BLN < Rp 6.000.000
DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
YANG TELAH DIPOTONG
JIKA WP
TDK
MEMILIKI
NPWP
MAKA
TARIFNYA
20% LEBIH
TINGGI
Tdk termasuk
Honorarium atau
Komisi yg diterima
Penjaja barang &
Petugas dinas luar
TARIF 5%
JIKA PENGHASILAN
KUMULATIF DLM
1 BLN > Rp 6.000.000
TARIF Psl 17Iuran Jaminan Hari Tua/
Iuran Tunjangan Hari Tua
yg dibayarkan ke Jamsostek,
bila diwajibkan
DIKURANGI
PTKP HARIAN SEBENARNYA +

22. SI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARI
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH :
UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK
Rp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00
PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00
JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH
TINGGI SEHINGGA MENJADI :
5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00
CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN,
TENAGA HARIAN LEPAS
PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

23. Penghitungan PPh Pasal 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,
SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
PKP SEBULAN
PPh SETAHUN
DIBAYAR BULANAN
DIKURANGI PTKP SEBULAN
PKP DISETAHUNKAN
X
TARIF PPh Ps.17
PPh SEBULANPPh SEBULAN
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP
MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

24. Dit.P2Humas 24
Polan (belum menikah) pada bulan Juli 2009 bekerja selama 11 hari kerja
pada sebagai upah harian pada penambahan ruang SD Negeri 007 Jakarta
Utara dengan menerima upah sebesar Rp140.000,00 per hari.
• PPh Pasal 21 terutang:
Penghasilan per hari Rp140.000,00
Batas penghasilan bruto yang tidak
dikenakan PPh atas upah Rp150.000,00
Sehingga tidak terutang PPh Pasal 21
Pada hari ke-10 dalam bulan Juli (bulan yg sama), Polan telah menerima
penghasilan melebihi Rp1.320.000,00, yaitu Rp140.000,00 x 10 =
Rp1.400.000,00. Maka PPh Pasal 21 atas penghasilan Polan dihitung sebagai
berikut:
• PPh Pasal 21 terutang:
Penghasilan 10 hari Rp1.400.000,00
PTKP 10 hari
10 x (Rp15.840.000,00/360) Rp 440.000,00
Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 Rp 960.000,00
PPh Pasal 21 yg harus dipotong pada hari-10
( 5% x Rp960.000,00) Rp 48.000,00
• Apabila Polan juga mendapat upah yg jumlahnya sama pada hari ke-11
maka Pasal 21 yang terutang :
11 x Rp140.000,00 Rp1.540.000,00
PTKP 11 hari
{11 x (Rp15.840.000,00/360)} Rp 484.000,00
Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 Rp1.056.000,00
PPh Pasal 21 (5% x Rp1.056.000,00) Rp52.800,00
PPh Pasal 21 yg sudah dipotong s.d hari ke-10 Rp48.000,00 -
PPh Pasal 21 harus dipotong pada hari ke-11 Rp4.800,00
Apabila Polan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong Bendahara
20% lebih tinggi dari tarif 5% atau menjadi dikenakan tarif 6%
CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS
PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

25. Dit.P2Humas
TENAGA AHLI YG
MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
(BUKAN PEGAWAI)
TERDIRI DARI :
- PENGACARA - KONSULTAN
- AKUNTAN - NOTARIS
- ARSITEK - PENILAI
- DOKTER - AKTUARIS
DIPOTONG PPH PS.21
DENGAN TARIF PASAL 17
DARI DASAR PENGENAAN &
PEMOTONGAN PPh PASAL 21
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA
DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
MENERIMA PENGHASILAN BERUPA
DASAR PENGENAAN &
PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 ADALAH
50% DARI JUMLAH
PENGHASILAN BRUTO
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

26. Dit.P2Humas 26
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21
Contoh 1
dr. Slamet Taramandi (tenaga ahli), menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21
5% x (50% x Rp10.000.000) =
5% x (Rp5.000.000) = Rp250.000
PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh dari Dasar Pengenaan dan Pemotongan
PPh Pasal 21
Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP
5% x (50% x Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,-
5% x (Rp5.000.000) x 120% = Rp300.000,-
Contoh 2
Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP) menerima honorarium sebagai pengacara
sebesar Rp100.000.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21 :
5% x (50% x Rp100.000.000) =
5% x (Rp50.000.000) = Rp2.500.000

27. 27
HONORARIUM, KOMISI, FEE,
DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA DAN
DALAM BENTUK APAPUN APAPUN
DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN
TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO
DITERIMA
JIKA WP TDK MEMILIKI
NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH
TINGGI
• SENIMAN, OLAHRAGAWAN;
• PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,
PENYULUH & MODERATOR,
• PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH;
• PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK
TEKNIK,
KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA
TELEKOMUNIKASI,,
ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL
• AGEN IKLAN;
• PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;
• PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT,
KONFERENSI,
PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA
ATAU
• ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN,
PELATIHAN & MAGANG DLL;
• PEMBAWA PESANAN/PENEMU
LANGGANAN/PERANTARA
• DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL
MARKETING ATAU DIRECT SELLING
• PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI YG TDK
BERSTATUS SBG PEGAWAI;
• PENJAJA BARANG DAGANGAN YG TDK
BERSTATUS PEGAWAI; DAN/ATAU
• PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI
LAINNYA
IMBALAN KEPADA BUKAN PEGAWAI
YANG TIDAK MEMILIKI NPWP ATAU
DIBAYARKAN TIDAK BERKESINAMBUNGAN*
BUKAN PEGAWAI
* JIKA MEMILIKI NPWP ATAU
IMBALAN YG DIBERIKAN
BERKESINAMBUNGAN
MAKA LIHAT KETENTUAN
PADA HALAMAN 12

28. CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21
Contoh 1
Benny adalah penyanyi menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,- atas
Penghitungan PPh Pasal 21
5% x Rp10.000.000) = Rp500.000,-
Jika Benny tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 :
(5% x 120%) x Rp10.000.000,- = Rp600.000
Contoh 2
Polan adalah pelawak menerima honorarium sebesar Rp50.000.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21 :
5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000,-
Jika Polam tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 :
(5% x 120) x Rp50.000.000 = Rp3.000.000

29. KETENTUAN LAIN UNTUK BUKAN PEGAWAI
BUKAN PEGAWAI
SELAIN TENAGA AHLI,
YG MEMPERKERJAKAN
ORANG LAIN SBG PEGAWAINYA
DOKTER (BUKAN PEGAWAI)
YG MELAKUKAN PRAKTIK
DI RUMAH SAKIT/KLINIK
MENERIMA
HONORARIUM,
KOMISI DAN FEE
JUMLAH BRUTO PEMBAYARAN
DIKURANGI BAGIAN GAJI/UPAH
PEGAWAI YG DIPERKERJAKAN
PENGHASILAN BRUTO =
DI DALAM
KONTRAK
DIPISAHKAN
BIAYA
BAGIAN GAJI/
UPAH TSB
MENERIMA
HONORARIUM,
KOMISI DAN FEE
JUMLAH BRUTO JASA DOKTER
YG DIBAYARKAN PASIEN MELALUI
RUMAH SAKIT / KLINIK
SEBELUM DIPOTONG
BIAYA-BIAYA ATAU BAGI HASIL
PENGHASILAN BRUTO =

30. KETENTUAN LAIN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
PEJABAT NEGARA, PNS,
ANGGOTA TNI, ANGGOTA
POLRI, & PENSIUNANNYA
PEGAWAI
MENERIMA
PENGHASILAN YG
BERSUMBER APBN/APBD
MENERIMA
UANG PESANGON, UANG
MANFAAT PENSIUN,
TUNJANGAN HARI TUA,
JAMINAN HARI TUA,
YG DIBAYARKAN SEKALIGUS
DIATUR
DALAM
KETENTUAN
KHUSUS

31. Dit.P2Humas 31
KETENTUAN TARIF DAN KREDIT PAJAK
PENGHASILAN
DITERIMADITERIMA
PEGAWAI TETAP/
PENERIMA PENSIUNAN
YG TIDAK MEMILIKI NPWP
BUKAN PEGAWAI
YG TIDAK MEMILIKI NPWP
TERUTANG PPh PASAL 21
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PEGAWAI TETAP/
PENERIMA PENSIUNAN
MENDAFTARKAN DIRI SEBELUM
MASA DESEMBER DLM TAHUN
KALENDER YBS
TERUTANG PPh PASAL 21
TARIFNYA NORMAL
TERUTANG PPh PASAL 21
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
SELISIH PENGENAAN
TARIF 20% LEBIH TINGGI
DIPERHITUNGKAN DGN
PPh PSL.21 UTK BLN
SELANJUTNYA
DAPAT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK
YBS, TIDAK TERMASUK SELISIH PENGENAAN
TARIF 20% LEBH TINGGI YG TELAH DIPERHITUNGKAN
PADA BULAN SELANJUTNYA
DAPAT DIKREDITKAN
DALAM SPT TAHUNAN UNTUK
TAHUN PAJAK YBS
BUKAN PEGAWAI YG TIDAK
MEMILIKI NPWP DAFTARKAN
DIRI DLM TAHUN KALENDER YBS
KETENTUAN TARIF 20% LEBIH
TINGGI TIDAK BERLAKU
ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 YG BERSIFAT FINAL
KETENTUAN TARIF 20% LEBIH
TINGGI TIDAK BERLAKU
ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 YG BERSIFAT FINAL

32. ORANG PRIBADI
STATUS WP LUAR NEGERI
DIPOTONG PPh PSL 26
TARIF : 20% atau Berdasarkan P3B
DARI PENGHASILAN BRUTO
BERSIFAT FINAL
JIKA BERUBAH STATUS
MENJADI WP DLM NEGERI
TIDAK FINAL
PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH
DARI PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN

33. PENGHASILAN YANG DITERIMA
DALAM MATA UANG ASING
BERDASARKAN KURS YG DITETAPKAN
MENTERI KEUANGAN
SECARA BERKALA (TIAP MINGGU)
PENGHITUNGAN PPh PSL 21/26

34. MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK
MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN
PEMOTONGAN PAJAK
DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG
TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN
PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA
MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26
MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2
PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU
PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN
CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP
MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG
SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL
KEWAJIBAN
PEMOTONG PPh PASAL 21

35. MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN
KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI
MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA
SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN
KEWAJIBAN PENERIMA
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,
PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA
KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU
MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA

36. TATA CARA PENYETORANTATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 21/26PPh PASAL 21/26
TIDAK
DITANGGUNG PEMERINTAH
DITANGGUNG PEMERINTAH
DGN SSP KE :
- BANK PERSEPSI, ATAU
- KANTOR POS GIRO
PALING LAMA
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA*
BILA JATUH PADA
HARI LIBUR PENYETORAN
PADA HARI
KERJA BERIKUTNYA
TDK ADA
PENYETORAN
*Ketentuan ini juga berlaku bagi
Wajib Pajak dengan Kriteria
Tertentu yg diijinkanmelaporkan
beberapa masa pajak dalam satu
SPT Masa

37. TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 21/26
MELAPORKAN PENGHITUNGAN
PPh PSL 21
DLM DAFTAR TERSENDIRI
KPP/KP2KP
PALING LAMA 20 HARI
SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR*
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
PD HARI KERJA
BERIKUTNYA
TIDAK
DITANGGUNG PEMERINTAH
DITANGGUNG
PEMERINTAH
DGN SPT MASA PPh
PASAL 21
KE KPP/KP2KP
*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan
beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu
pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa
pajak terakhir.

38. Dit.P2Humas
PALING LAMA20 HARI
SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR*
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
PADA HARI KERJA
SEBELUMNYA
KE KPP DI TEMPAT KEDUDUKAN
ATAU USAHA DILAKUKAN (LOKASI)
PELAPORAN
DENGAN SPT MASA
PPh PASAL 21/26
TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 21/26 BAGI WP BADAN
YG MEMPUNYAI BEBERAPA CABANG
*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan
beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu
pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa
pajak terakhir.

39. Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan
ke KPP mulai Masa Juli 2009 (Perdirjen Nomor : 32/PJ/2009)
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : - - - - - (3)
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
Imbalan Distributor MLM
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
tidak bersifat berkesinambungan
Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Jumlah
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Perhatian : …………………., ……………………. 20 ……. (4)
1.
N P W P : - - - - -
N a m a :
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila
diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.01
7.
8.
9.
10.
11.
1.
3.
6.
2.
4.
5.
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
(1)
No. Jenis Penghasilan
(2)
Tarif
(5)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
NOMOR : ……………………………………… (2)
(6)
PPh yang Terutang
(Rp)
Tarif
lebih
tinggi
20%
(Tidak
Ber-
NPWP)
(4)
Jumlah Penghasilan Bruto
(Rp)
(3)
......................................................... (6)
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas merupakan Angsuran atas
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun
pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti
pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan
sebagai kredit pajak dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang
Pribadi.
Pemotong Pajak (5)
Tanda tangan, nama dan cap
12.
…………………………………………………………………………………………………………………
Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: PER-32/PJ/2009
Tanggal: 25 Mei 2009
Perubahan

40. Dit.P2Humas 40
4040
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : - - - - - (3)
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Pemotong Pajak (5)
N P W P : - - - - -
N a m a :
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
(4)
(FINAL)
NOMOR : ……………………………………… (2)
(1)
No. PPh yang dipotong
(5)(2)
Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif
(3)
……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
1.
2.
......................................................... (6)
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
…………………………………………………………………………………………………………………
JUMLAH
Perubahan

41. Dit.P2Humas 41
4141
No NPWP Nama Wajib Pajak
Bukti Pemotongan Jumlah Objek
PPh Pasal 21
dan/atau
Pasal 26
PPh Pasal 21
dan/atau
Pasal 26 yang
Dipotong
Nomor Tanggal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Jumlah
Halaman ke dari halaman
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (TIDAK FINAL)
Masa Pajak
(Bulan/Tahun)
/ 2 0
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Perubahan

42. Dit.P2Humas 42Direktorat Penyuluhan PelayananDirektorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humasdan Humas 4242
No NPWP Nama Wajib Pajak
Bukti Pemotongan Jumlah Objek
PPh Pasal 21
dan/atau
Pasal 26
PPh Pasal
21dan/atau
Pasal 26 yang
Dipotong
Nomor Tanggal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Jumlah
Halaman ke dari halaman
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (FINAL)
Masa Pajak
(Bulan/Tahun)
/ 2 0
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Perubahan

43. Dit.P2Humas 43
SPT Normal
SPT Pembetulan Ke-____
Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari:
Jika SP T P embetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27
Tahun
1
Masa Pajak
SPT Masa
Pajak Penghasilan
Pasal 21 dan/atau Pasal 26
Tahun KalenderForm ulir ini digunakan untuk m elaporkan
kew ajiban Pem otongan Pajak Penghasilan Pasal
21 dan/atau Pasal 26 20
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
0
Formulir
1721
2
(Bulan/Tahun)
/
20
J umla h
Pe ne ri ma
P e ng ha s ila n
G o lo ng a n Pe ne r ima
Pe ng ha s ila n
Distributor MLM
15
Petugas Dinas Luar Asuransi
Penjaja Barang Dagangan
2
Jumlah Bagian B
(Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)
21
22
4
3
(1) (2)
8
Tenaga Ahli
Anggota Dew an Komisaris atau Dew an Pengaw as yang
tidak Merangkap sebagai Pegaw ai Tetap
Mantan Pegaw ai yang Menerima Jasa Produksi,
Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain
10
9
11
Pegaw ai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
Pegaw ai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun
Peserta Kegiatan
Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yang
Bersifat Berkesinambungan
Pegaw ai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar
Negeri
Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yang Tidak
Bersifat Berkesinambungan
12
13
14
27
16
17
18
19
Masa Pajak23
1 97 8
25
25b. Penyetoran dengan SSP
25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)
24
26
28 Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)
STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)
Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)
62 3 4 5
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November
(Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)
5
(3)
No mo r
Telepon
-NPWP
Nama WP
Alamat
6 Pegaw ai Tetap
Penerima Pensiun Berkala7
N o
J umla h
Pa ja k T e rut a ng
( R p )
(4) (5)
A lamat
Email
J uml a h
Pe ng ha s i la n B ruto
(R p )
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan
(merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)
10 11 12
Tahun Kalender
Bagian B – Objek Pajak
Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak
x
Perubahan

44. Dit.P2Humas 44
PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) Kuasa Wajib Pajak
Tanda Tangan Tanggal (dd/mm/yyyy)
____/_____/____
TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh
Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:
1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak
dibayarkan secara bulanan.
5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau
imbalan yang bersifat tidak teratur.
9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.
(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)
PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI
BIAYA JABATAN
Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.
Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.
(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)
BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21
PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP
(1)
Bagian C – Objek Pajak – Final
N o
J uml a h
Pe ne ri ma
P e ng ha s il a n
(3)
J uml a h
Pa ja k T e r ut a ng
( R p )
(5)
J uml a h
Pe ng ha s i la n B r ut o
( R p )
(4)
G o l o ng a n Pe ne ri ma
Pe ng ha s i l a n
Formulir 1721 – I
(Disampaikan ha nya pada M asa
Pajak Desember)
Daftar Bukti Pemotongan Pajak
Penghasilan Final
29
___/___/_____
Surat Setoran Pajak ____ lembar
Daftar Bukti Pemotongan Pajak
Penghasilan Tidak Final
Surat Kuasa Khusus/Surat
Keterangan Kematian
c)
Bagian D – Lampiran
Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21
DTP
30
Jumlah Bagian C
(Penjumlahan Angka 29 s.d 30)
31
Nama
i)
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahw a apa yang telah saya beritahukan di atas beserta
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
-
Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak
dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebih
Melalui Pos
Tanda TanganTanggal (dd/mm/yyyy)
Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi
20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya
Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus
memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPW
PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang
dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima pengh
NPWP
SPT Masa Diterima:
Langsung dari WP
Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan
Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang
Tidak Wajib Menyampaikan SPT
Tahunan PPh Badan (Disampaikan
hanya pada M asa Pajak
Formulir 1721 – II
(D is am paik an hanya pada M as a P ajak
te rjadi pe rubahan P e gawai T e tap)
d)
b)a)
(2)
Penerima Uang Pesangon, Uang M anfaat Pensiun, Tunjangan
Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain
Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggo ta TNI/POLRI
dan Pensiunan yang M enerima Hono rarium dan Imbalan Lain
yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah
Diisi oleh Petugas
f)
g)
e)
h)
Perubahan

45. Dit.P2Humas 45
2 0
A.
No
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C.
(5)
Nama Wajib Pajak
(3)
Penghasilan Bruto
(Rupiah)
(4)
1721 - I
Tahun Kalender
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA
MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
UNTUK PEGAWAI TETAP DAN
PENERIMA PENSIUN BERKALA
(2)
NPWP
PPh Pasal 21
dan/atau Pasal 26
Terutang
(Rupiah)
Jumlah (A1 + B)
Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang
Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang
Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)
Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP ……. Orang
A1.
B.
Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember

46. Dit.P2Humas 46
/ 2 0
A. Pegawai Tetap yang Keluar
No
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
B. Pegawai Tetap yang Masuk
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP
No
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
halaman
(4) (5)
Penghasilan
Bruto
(Rupiah)
DAFTAR PERUBAHAN
PEGAWAI TETAP
NPWP Nama Wajib Pajak
(3)
No NPWP
1721 - II
MASA PAJAK
(Bulan/Tahun )
PPh Pasal 21
Dan/Atau Pasal
26 Terutang
(Rupiah)
(2)
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
Nama Wajib Pajak
Status Karyawan
(TK, K,
K/I, PH,
HB)
Jumlah
Tanggungan
(2) (3) (4) (5)
NPWP
Tanggal
Terdaftar
Nama Wajib Pajak
(2) (3) (4)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke dari
Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember

47. Dit.P2Humas 47
/ 2 0
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
* Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan
No NPWP* Nama Wajib Pajak
(3)
Status Karyawan
(TK, K, K/I,
PH, HB)
(4)
Jumlah
Tanggungan
(5)
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
DAFTAR PEGAWAI
TETAP/PENERIMA PENSIUN
BERKALA
1721 - T
MASA PAJAK
(Bulan/Tahun )
(2)
Contoh Formulir Yang Wajib Dilampirkan Untuk Laporan Pertama
Atau Hanya Pada Masa Juli 2009 untuk Yang Sudah Pernah Melapor

48. LEMBAR
Untuk Arsip Wajib Pajak
:
:
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran :
Terbilang :
…………………………………………… , Tanggal……………...………….
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : …………………………………………..
F.2.0.32.01
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Tanggal
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
Wajib Pajak/Penyetor
………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
Cap dan tanda tangan
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Masa Pajak
ALAMAT WP
/
ALAMAT OP
NOP
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...……………………………….
:
NAMA WP :
:
1
OktSep Nov Des
Tahun Pajak
/
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
:
Jan Feb Mar Apr Ags
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
……………………………………………...…………………..…………………………………………………….
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan
Diisi dengan rupiah penuh
……………………………………………...…………………..……………………………………………………
……………………………………………...…………………..……………………………………………………
………………………………….……………………………………………...…………………………...……………………………………………………………………
/
…………………………………………………………………………….…………………………………….
/
Mei Jun Jul
Contoh Surat Setoran Pajak (SSP) yang Baru
Perubahan
Hanya diisi
Dlm transaksi
Pengalihan hak
Atas tanah dan
Atau bangunan
Dan Kegiatan
Membangun
sendiri