Dokumen tersebut membahas mengenai kerangka hukum dan regulasi pengelolaan keuangan desa di Indonesia, mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Dokumen ini juga menjelaskan struktur organisasi pengelolaan keuangan desa beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur organisasi serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel

1. Pelaksanaan
Pengawasan di Desa

2. PP 43/2014 tentang
Peraturan
Pelaksanaan UU
6/2014
PP 47/2015 tentang
Perubahan atas PP
43/2014
PP 60/2014 tentang
Dana Desa
Bersumber dari
APBN
PP 22/2015 tentang
Perubahan I atas PP
60/2014
PP 8/2016 tentang
Perubahan II atas PP
60/2014
UU 23/2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
PP 12/2017 tentang
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemda
PP 17/2018 tentang
Kecamatan

3. PERMENDAGRI:
1. Permendagri 111/2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa
2. Permendagri No 112/2014 Jo Permendagri 65/2017
tentang Pemilihan Kades
3. Permendagri No 114/2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa
4. Permendagri No 82/2015 Jo Permendagri No 66/2017
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kades
5. Permendagri No 83/2015 Jo Permendagri No 67/2017
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
6. Permendagri No 84/2015 tentang SOTK Pemerintahan
Desa
7. Permendagri No 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
8. Permendagri 44/2016 tentang Kewenangan Desa
9. Permendagri 46/2016 tentang Laporan Kepala Desa
10. Permendagri 47/2016 tentang Administrasi Pemerintahan
Desa
11. Permendagri 110/2016 tentang BPD
12. Permendagri 1/2017 tentang Penataan Desa
13. Permendagri 2/2017 tentang SPM Desa
14. Permendagri 96/2017 tentang Tatacara Kerjasama Desa
di Bidang Pemerintahan Desa
15. Permendagri 18/2018 tentang LKD dan LAD
PMK
1. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa
2. PMK Nomor 50/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
3. PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua
PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa
4. PMK Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan
Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten /Kota
5. PMK Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana
Desa
Permendes, PDTT :
1. Permendesa, PDTT 16 tahun 2018 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019
2. Permendesa, PDTT 4 tahun 2014 tentang BUMDesa
Lain-Lain :
1. Perka LKPP mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Desa
2. Perpres No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan

4. Desa Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul desa dan atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI
Keuangan Desa Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban desa
Pengelolaan Keuangan
Desa
Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa
Dana Desa Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
masyarakat dan pemerdayaan masyarakat
Alokasi Dana Desa Dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam APBD kabupaten
atau kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

5. WAS KDH KE PERANGKAT DAERAH :
1. PELAKSANAAN URUSAN YANG
MENJADI KEWENANGANNYA
2. PELAKSANAAN TP YANG
BERSUMBER DARI APBD
3. KETAATAN TERHADAP PERUU, NSPK
YG DITETAPKAN PEMERINTAH BAIK
DALAM TAHAP PERENCANAAN
SAMPAI EVALUASI PELAKSANAAN
URUSAN
4. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
-PENGAWASAN KEUANGAN DESA
WAS APIP ATAS AKUNTABILITAS
KEUDES :
1. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUDES
2. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN KEUDES
3. PELAKSANAAN TUGAS LAIN SESUAI
PERUU

6. MANAJEMEN RESIKO
KEUANGAN DESA
Peringatan dini dan
meningkatkan efektivitas
manajemen resiko
SISTEM PENGENDALIAN
KEUANGAN DESA
Memberikan keyakinan
yang memadai atas
ketaatan, kehematan,
efisiensi dan efektivitas
TATA KELOLA
KEUANGAN DESA
Memelihara kualitas tata
kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi
pemerintah

7. Pemerintah Pusat
a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelanggaraan Pemerintahan Desa
b. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota kepada Desa
c. Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada Lembaga masyarakat Desa
d. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
e. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa
f. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Permasyarakatan
g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintah
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
h. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa
i. Melakukan pendidikan dan penelitian tertentu kepada aparatur Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa
j. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu
k. Mendorong percepatan pembangunan perdesaan
l. Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum
adat sebagai Desa; dan
m. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 113

8. Pemerintah Provinsi
a. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang mengatur Desa
b. Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa
c. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan
d. Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa
e. Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan,
bantuan pendampingan, dan bantuan teknis
f. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
g. Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa
h. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa
i. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penetapan wilayah Desa
j. Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa;
dan
k. Membina dan mengawasi penetapan peraturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga kerja
sama antar-Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 114

9. Pemerintah Kabupaten/Kota
a. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh
Desa
b. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
c. Memberikan pedoman penyusunan pembangunan partisipatif
d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
e. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa
f. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa
g. Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa
h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
i. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Adat
j. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaran Pemerintahan
Daerah, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Adat
k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan
l. Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan
pendampingan dan bantuan teknis
m. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar-Desa; dan
n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 115

10. Pemerintah Kabupaten/Kota
a. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa
b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa
c. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
d. Fasilitasi penetapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
e. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa
f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan
k. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan
m. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
n. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan
penegasan batas desa
p. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
q. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya
PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 154

11. 1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan desa dalam masa I (satu) tahun
anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

12. Struktur
Kepala Desa
PKPKD
SekDes
Koord PPKD
KaUr Keu
Bendahara
KaUr
Pel Keg Angg
KaSie
Pel Keg Angg
• Tata usaha &
umum
• Perencanaan
• Pelayanan
• Pemerintahan
• kesejahteraan
Tim yang melaksanakan kegiatan (TPK)

13. Pengelolaan keuangan Desa meliputi :
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungjawaban
Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas
Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening
kas desa
Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola
Kementerian Dalam Negeri

14. Adanya penyimpangan Dana Desa yang ditangani aparat penegak hukum
Indonesia Coruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi pengelolaan dana desa
menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama
tahun 2019, dibandingkan sektor-sektor lainnya.
Sebanyak 46 kasus korupsi disektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama
2019.
Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar.
Sumber : tempo.co

15. Modus Korupsi Dana Desa
o Membuat rancangan anggaran biaya diatas
harga pasar
o Mempertanggungjawabkan pembiayaan
bangunan fisik dengan dana desa padahal
proyek tersebut bersumber dari sumber lain
o Meminjam sementara dana desa untuk
kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan
o Pungutan atau pemotongan dana desa oleh
oknum pejabat kecamatan atau kabupaten
o Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa
dan jajarannya
o Pengelembungan (Mark up) pembayaran
honorarium perangkat desa
o Memungut pajak atau retribusi desa namun
hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau
kantor pajak
o Pengelembungan (Mark up) pembayaran alat
tulis kantor
o Pembelian inventaris kantor dengan dana desa
namun peruntukan secara pribadi
o Pemangkasan anggaran publik kemudian
dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa
o Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam
proyek yang didanai dana desa
o Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang
dananya dibebankan dari dana desa

16.  Dari aspek penggunaan, pemerintah desa belum sepenuhnya mempunyai keleluasaan dalam
menggunakan dana desa
 Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas, tidak mencerminkan kebutuhan desa
 Keterlambatan bagi pagu indikatif besaran dana desa mempengaruhi penetapan Perdes APBDes
 Banyak kabupaten atau kota maupun desa terlambat menyiapkan dokumen persyaratan
penyaluran dana desa
 Rendahnya kapasitas SDM Kepala Desa dan perangkatnya
 Integritas dan mentalitas perangkat daerah dan aparatur desa yang rendah berakibat pada
penyimpangan penggunaan dana desa

17. 1. Masih lemahnya pemahaman kepala desa dalam penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa
2. Masih lemahnya pemahaman kepala desa dalam setiap tahapan pengelolaan APBDesa
3. Secara umum pencatatan nilai aset yang dimiliki desa belum dilakukan
4. Pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) tidak kompeten, tidak memiliki pemahaman
pengelolaan keuangan desa.

18. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa
memberikan kejelasan kepada pemangku kepentingan di Desa melakukan
pengelolaan keuangan Desa;
Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menghadirkan pengaturan pengelolaan
keuangan desa secara rinci, sistematis dan berdasarkan ilmu keuangan atau
akuntansi yang benar, agar tindak lanjut penerbitan aturan secara parsial oleh
pemangku kebijakan dan pengambilan kebijakan secara diskresi oleh pengelolaan
keuangan yang akan menyebabkan permasalahan hukum dapat diminimalisir.