Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru pendidikan menengah di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kompetensi guru melalui berbagai aktivitas seperti pelatihan, publikasi ilmiah, karya inovasi, dan penilaian kinerja. Kebijakan ini juga menetapkan jenis kegiatan dan angka kredit yang dibutuhkan guru untuk pengemb

1. KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN
GURU PENDIDIKAN MENENGAH
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Jakarta, 1 April 2016
Dr. Kadarisman
Kasubdit Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan
Guru Pendidikan Menengah
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. PENGERTIAN PKB
(PERMENNEGPAN DAN RB NO. 16 TAHUN 2009 Pasal 1 butir 5)
Pengembangan keprofesian berkelanjutan
adalah pengembangan kompetensi Guru yang
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan,
bertahap dan berkelanjutan untuk
meningkatkan profesionalitasnya.
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

3. TUJUAN UMUM PKB
PKB bagi guru memiliki tujuan umum untuk
meningkatkan kualitas layanan satuan
pendidikan dalam rangka meningkatkan
mutu pendidikan.

4. TUJUAN KHUSUS PKB
1. Memfasiltasi guru untuk mencapai standar
kompetensi profesi yang telah ditetapkan.
2. Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan
kompetensi yang menjadi tuntutan ke depan
berkaitan dengan profesinya.
3. Memotivasi guru agar memiliki komitmen
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sebagai tenaga profesional.
4. Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru,
rasa hormat dan bangga kepada penyandang
profesi guru.

5. MACAM DAN JENIS KEGIATAN PKB
Macam PKB Jenis Kegiatan
1 Pengembangan Diri a) Diklat fungsional
b) Kegiatan kolektif guru
2 Publikasi Ilmiah a) Presentasi pada forum ilmiah
b) Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau
gagasan ilmu di bidang pendidikan formal
c) Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan,
dan pedoman guru
3 Karya Inovatif a) Menemukan teknologi tepat guna
b) Menemukan/menciptakan karya seni
c) Membuat/memodifikasi alat
pelajaran/peraga/praktikum
d) Mengikuti pengembangan penyusunan
standar, pedoman, soal dan sejenisnya
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

6. GURU MADYA
GOL. IVA - IVC,
GURU MUDA
GOL. IIIC - IIID
GURU PERTAMA
GOL. IIIA - IIIB
GURU UTAMA
GOL. IVD - IVE
KHUSUS:
IIIA ke IIIB dipersyaratkan Pengembangan Diri dan tidak
perlu Karya Ilmiah/Karya Innovatif. Karya Ilmiah dimulai
dari IIIB Sedangkan untuk kenaikan Pangkat/Jabatan dari
IVC ke IVD diharuskan Presentasi Ilmiah
ANGKA KREDIT
YANG DIPERLUKAN UNTUK PENGEMBANGAN KARIR
PENGEMBANGAN
DIRI
KARYA ILMIAH
dan/atau INOVATIF
PENILAIAN
KINERJA
Ijazah tidak sesuai,
tanda jasa, dsb
UNSUR UTAMA
(Minimum 90%)
PKB
UNSUR PENUNJANG
(Maximum 10%)
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

7. No Program Sasaran Keterangan
1 Keahlian Ganda Tahap 1 (Lanjutan) 12.827 orang ON-IN-ON-IN, Magang di Industri
2 Keahlian Ganda Tahap 2 15.000 orang Rekrutmen baru
3
Pelatihan Guru (Guru Inti dan
Instruktur)
2.000 orang Dalam Negeri dan Luar Negeri
4 Sarjana Kejuruan Mengajar 500 orang
Kerjasama dengan LPTK, Politeknik, dan
Industri
5
Pendidikan Profesi Guru Produktif (PPG
Kolaboratif)
4.500 orang
Kerjasama dengan Kemristek Dikti, biaya
penuh oleh Kemristek Dikti, Kemdikbud
rekrutmen calon peserta
6
Sertifikasi Keahlian untuk Guru
Produktif
12.827 orang
Oleh 13 LSP-P2 (12 P4TK dan LP3TK KPTK).
Lisensi sedang dalam proses di BNSP, target
Januari 2017 selesai.
7 Sertifikasi Guru (PLPG) 12.827 orang
Khusus bagi guru peserta Program Keahlian
Ganda
8
Pengembangan LSP-P2 untuk Guru
Produktif
50 Kompetensi
Keahlian
Tambahan dari 35 Skema Sertifikasi Keahlian
yang sudah disusun dan masih proses lisensi
di BNSP
9 Sertifikat Lisensi Asesor Kompetensi 250 orang Widyaiswara P4TK dan LP3TK KPTK
10
Peningkatan Kompetensi Guru SMK (4
bidang)
5.000 orang
Revitalisasi MGMP Guru Normatif, Adaptif,
dan Produktif di SMK
PEMENUHAN GURU KEJURUAN (91.861 GURU)

8. 8

9. ETIKA PROFESI
• Berbicara mengenai Kode Etik Guru dan
etika profesi guru dengan segala dimensinya
tidak terlepas dengan dimensi organisasi
atau asosiasi profesi guru dan
kewenangannya, Kode Etik Gutu itu sendiri,
Dewan Kehormatan Guru, pembinaan etika
profesi guru, dan lain-lain.

10. 10

11. 11