1. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
Bismilahirohmanirohim
PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN DPRD KAB.PRINGSEWU
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH:
1. Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu
2. Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Pringsewu
3. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu
4. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah
Kabupaten Pringsewu
5. Pembentukan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu
Kepada YTH:
1. Bupati Pringsewu dan Wakil Bupati Pringsewu
2. Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu
3. Sekretaris daerah dan para asisten
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus dan Kab.Pringsewu
5. Kepala Dinas,Inspektur,Kepala Badan,kepala Bagian,Kepala Kantor, Satuan Kerja se-
Kabupaten Pringsewu
6. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu
7. Ketua Darma Wanita /PKK Kabupaten Pringsewu
8. Camat se-Kabupaten Pringsewu
9. Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat,Alim Ulama,Tokoh pemuda, Insan Pers, LSM se-
Kabupaten Pringsewu
10. Dan Seluruh hadirin yang kami hormati

2. Asalamualaikum Wr Wb.
Dan salam sejahtera untuk saudara-saudara yang beragama lain.
Pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan YME
karena atas kuasanya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat
paripurna pada hari ini,serta Shalawat serta salam kepada Rasullulah Muhammad SAW beserta
keluarga,sahabat dan umatnya semoga syafaat diberikan kepada kita di akhirat nanti.Amin.
I. Beberapa hal yang akan kami sampaikan berhubungan dengan Rancangan Peraturan
Daerah mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu:
Abstrak :(Pembukaan)
Organisasi Perangkat Daerah merupakan wahana guna menampung urusan Pemerintah Daerah
agar terselenggara fungsi-fungsi Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien. Kehidupan
organisasi sebagaimana kehidupan manusia, lahir, berkembang, sakit dan akhirnya bisa mati.
Oleh sebab itu organisasi Perangkat Daerah merupakan sesuatu yang harus dilakukan demi
kelangsungan hidup organisasi, sekaligus merupakan tantangan. Terbitnya UU 22/1999 dan UU
25/1999, menjadi tonggak perubahan paradigma Pemerintah di daerah, dan terbitnya PP 84/2000,
menjadi pedoman Pemerintah Daerah untuk melakukan reorganisasi, restrukturisasi dan
refungsioanalisasi terhadap Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah.
Untuk itu, Kabupaten Pringsewu akan melakukan kegiatan reorganisasi, restrukturisasi dan
refungsionalisasi Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah, melalui pengajuan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Perangkat
Daerah, yang nantinya akan menjadi payung hukum Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam
membuat kebijakan yang mempunyai tujuan luas sehingga focusnya jelas, karena kebijakan
adalah produk politik yang mengakomodasi berbagai kepentingan.
Untuk itu dalam proses kebijakan terdapat tidak saja perilaku adminstrasi dan organisasional
melainkan juga perilaku politis, oleh karena itu kebijakan yang bermutu, sangat berguna untuk

3. memperbaiki kinerja. Di dalam penyusunan kebijakan sudah barang tentu akan ada
permasalahan-permasalahan yang timbul, untuk melakukan maka perlu dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
Mengapa penyusunan Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah tidak
sepenuhnya berdasarkan pada prinsip-prinsip organisasi dan faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhinya ?.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penyusunan Struktur Organisasi dan Tata kerja
(SOT) Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip
organisasi, tidak hanya untuk kepentingan agar dapat mengakomodasi pejabat-pejabat yang
pangkatnya sudah tinggi akibatnya terjadi likuidasi dan memperbesar kesenjangan sosial,
sehingga menghasilkan susunan organisasi yang tugasnya overlap, penggabungan lembaga yang
tidak sejenis, pemisahan lembaga yang sejenis dan adanya nomenklatur yang tidak jelas.
Untuk itu hendaknya Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah
Kabupaten Pringsewu nantinya tidak menimbulkan permasalahan seperti diatas, disamping itu
juga terhadap Pemerintah Pusat, agar melakukan peninjauan kembali terhadap pasal 62 UU No.
22/1999 serta Pasal 8 dan Pasal 9 PP 84/2000, karena pengaturan struktur organisasi harus dapat
diwujudkan dalam bagan struktur organisasi, sehingga dapat mewujudkan organisasi yang
efektif, karena organisasi yang efektif sangat ditentukan oleh struktur organisasi yang tepat.
Oleh karena itu kami mohon diperkenankan untuk memberikan beberapa masukan kepada
lembaga-lembaga dibawah ini:
a. Sekretariat Daerah:
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khusus pasal 121
ayat (2) bahwa, Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala
Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah harus menciptakan
Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang diarahkan pada upaya peningkatan
kinerja birokrasi yang mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya
kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan
menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintahan.
Salah satu tujuan reformasi birokrasi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah adalah
terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dengan memberikan pelayanan

4. prima, maka untuk mencapai tujuan tersebut salah satu ruas birokrasi pemerintah harus
mendapat perhatian utama dengan melakukan pembenahan struktur, fungsi kelembagaan
dan sumber daya manusia.
Untuk itu, dalam menjalankan sebagai Sekretaris Daerah hendaknya mampu melakukan
koordinasi dengan semua satuan kerja, bertanggungjawab terhadap asset-asset daerah dan
dokumen daerah serta dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan semua satuan
kerja serta Sekretaris Daerah selaku Pembina Kepegawaian harus mampu melakukan
pembinaan organisasi ke dalam, termasuk melakukan pembinaan sumber daya manusia
dalam hal ini harus lebih dapat memberdayakan setiap personil yang ada termasuk dalam
peningkatan disiplin aparatur pemerintah baik dalam tingkat kehadiran maupun disiplin
dalam melaksanakan pekerjaan.
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan agenda hendaknya
menyesuaikannya dengan tingkat kebutuhan dan kondisi kemampuan keuangan daerah.
Sesuai dengan aturan Undang-Undang lembaga DPRD, dalam menyusun agenda kegiatan
hendaknya melihat tingkat kebutuhan maupun kondisi keuangan daerah.
Sekretariat DPRD memiliki kewajiban untuk membantu tugas-tugas anggota DPRD.
Dengan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 35 orang sangat memerlukan
adanya sekretariat untuk dapat membantu tugas-tugas anggota DPRD.
c. Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu
Bagi kepala-kepala dinas yakni hendaknya Grand Design di seluruh Dinas di Kabupaten
Pringsewu yang telah berjalan dengan baik agar dilanjutkan
d. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu
Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam hal ini daerah
kabupaten Pringsewu selaku lembaga teknis yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui
sekretaris daerah. Oleh karena itu hendaknya melaksanakan tugas/fungsi: merumusan kebijakan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah
agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

5. e. Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah
Dasar utama penyusunan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah hendaknya
mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran
tugas yang harus diwujudkan , jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi
geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang
akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. oleh karena itu kebutuhan akan lembaga
lain sebagai bagian dari perangkat daerah mestinya senantiasa dipertimbangkan dengan
matang.Sehingga meminimalisir
antara lain :
1. adanya kecenderungan masing-masing daerah untuk membentuk perangkat daerah bukan
berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan potensi tapi semata-mata didasarkan kepada
keinginan daerah, yang mengakibatkan pembengkakan organisasi dan tentu saja
berdampak pada pembebanan daerah. Kita mengharapkan agar rasio belanja aparatur
dengan belanja publik adalah rasional, tidak hanya untuk belanja aparatur yang lebih
besar.
2. Agar tidak terjadinya duplikasi tugas dan fungsi serta tarik menarik kewenangann
beberapa unit organisasi sebagai akibat pengembangan terhadap beberapa fungsi
perangkat daerah.
3. Agar visi dan misi dari masing-masing perangkat daerah dapat diperjelas.
4. Diharapkan besaran organisasi berdasarkan analisis beban kerja, seperti pengembangan
organisasi akan tetapi tidak hanya semata-mata untuk mendudukan pejabat eselon tinggi.
5. Hendaknya konsisten dalam menerapkan prinsip organisasi yaitu penataan organisasi
perangkat daerah dengan pemisahan yang tegas fungsi lini, fungsi staf dan fungsi
pendukung, yang berdampak pada keaneka ragaman nomenklatur perangkat daerah.
6. Diharapkan bahwa tata kerja dan uraian tugas yang jelas sehingga tidak menghambat
pelaksanaan tugas-tugas.
oleh karena itu kami menyarankan secara bertahap dalam penataan lembaga Lain Sebagai Bagian
Dari Perangkat Daerah, semestinya menerapkan prinsip-prinsip antara lain :
1. organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas.
2. organisasi flat atau datar.
3. organisasi ramping atau tidak terlalu banyak pembidangan.
4. organisasi bersifat jejaring ( networking)
5. organisasi bersifat fleksibel dan adaptif.
6. organisasi banyak diisi jabatan – jabatan fungsional.
7. organisasi menerapkan strategi “learning organization”.

6. II. Beberapa hal yang akan kami sampaikan berhubungan dengan Rancangan
Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten
Pringsewu
FPAN menilai pemekaran kecamatan dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 19/2008 pada pasal 8 dan 9 yang menyebutkan, daerah perbatasan pedalaman
dapat dimekarkan tidak secara regular seperti pasal 3 dalam aturan tersebut.
Berhubung kondisi alam yang cukup luas dan tempat tinggal penduduk berjauhan, sehingga
pemerintah perlu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka sudah selayaknya
adanya pemekaran kecamatan Pagelaran Utara
Namun kami menyarankan agar Tim pemekaran kecamatan Pagelaran Utara segara
mensosialisasikan tentang Pemekaran Kecamatan Pagelaran Utara ini kepada masyarakat agar
dapat berperan serta lebih aktif lagi sehingga terciptanya pemerataan pembanguna serta
peningkatan sumber daya manusia yang baik di Kecamatan Pagelaran Utara .
Untuk mempercepat Pemekaran Kecamatan Pagelaran Utara ini dan menunggu pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah oleh badan legislasi Tim Pemekaran dapat segera melengkapi
syarat administratif, teknis, fisik kewilayahan.(misalnya:pemasangan patok, juga pembuatan
peta).
Demikian pandangan umum ini semoga dapat dijadikan masukan baik kepada eksekutif dan
badan legislasi DPRD, semoga dalam pembahasannya dapat berjalan lancar dan dapat
mengasilkan Produk hukum atau Peraturan Daerah yang dapat melindungi masyarakat dan
meningkatkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Pringsewu yang kita cintai ini.Amin.
Demikian penyampaian pandangan umum ini, atas waktu dan perhatian Bapak/Ibu dan Hadirin
semua kami ucapkan terimakasih.
Bilahi Taufik Walhidayah.
Wasalamualaikum Wr Wb.

7. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KABUPATEN PRINGSEWU
Pringsewu 6 Januari 2012
Tertanda:
1. Ketua : Mailan Bastari,S.Pd............................................................(...................)
2. Wakil Ketua :Irwan Chaniago.................................................................(....................)
3. Sekretaris :Siswati,S.Sos.......................................................................(...................)
4. Anggota :Stiyono,SH.........................................................................(...................)