Dokumen tersebut merangkum peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip dasar pengadaan meliputi efisien, transparan, dan adil. Dokumen menjelaskan organisasi pengadaan, tugas pejabat terkait, dan prosedur pengadaan.

1. PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
berdasarkan
PERATURAN PRESIDEN RI
NO. 54 TAHUN 2010
Pengganti
KEPPRES NO.80 TAHUN 2003
1

2. • BENTUK PRODUK HUKUM (Perpres No.54 Tahun 2010)
Terdiri dari:
 Batang Tubuh: 19 Bab, 136 Pasal (termasuk pasal
peralihan), dan Penjelasan;
 Lampiran I: Perencanaan Umum Pengadaan
Barang/Jasa;
 Lampiran-Lampiran Tata Cara Pemilhan Penyedia:
• Barang, Lampiran II;
• Pekerjaan Konstruksi, Lampiran III;
• Jasa Konsultansi Badan Usaha, Lampiran IVa;
• Jasa Konsultansi Perorangan, Lampiran IVb;
• Jasa Lainnya, Lampiran V;
 Lampiran VI: Tata Cara Swakelola. 2

3. • PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA
(Psl.5)
• Efisien
• Efektif
• Transparan
• Terbuka
• Bersaing
• Adil/tidak diskriminatif, dan
• Akuntabel
3

4. • RUANG LINGKUP (Psl. 2)
• Seluruh pengadaan barang/jasa yang sebagian atau
seluruhnya dibiayai dari dana APBN/APBD dan/atau
Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)
• Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden
ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pemberi
Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat
menyepakati tata cara pengadaan yang akan
dipergunakan.
• JENIS PENGADAAN (Psl.4)
a. Barang
b. Pekerjaan Konstruksi
c. Jasa Konsultansi
d. Jasa Lainnya 4

5. • KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN B/J (Penjelasan)
a. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
b. Kemandirian industri pertahanan, Alutsista, Almatsus
dalam negeri;
c. Peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil,
Koperasi kecil, dan Kelompok masyarakat;
d. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan SDA dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menjamin
terlaksananya pembangunan berkelanjutan;
e. Peningkatan penggunaan TI dan transaksi elektronik;
f. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara pengadaan b/j;
g. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung
jawab para pihak dalam perencanaan dan proses
pengadaan barang/jasa; 5

6. a. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor
perpajakan;
b. Penumbuhkembangan peran usaha nasional;
c. Penumbuhkembangan industri kreatif inovatif, budaya,
dan hasil penelitian laboratorium atau institusi
pendidikan dalam negeri;
d. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan
pengembangan dalam negeri;
e. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di dalam wilayah
NKRI; dan
f. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
6

7. • ETIKA PENGADAAN (Psl.6)
a. Tertib dan tanggung jawab
b. Profesional dan Mandiri atas dasar kejujuran
c. Tidak saling mempengaruhi
d. Menerima dan bertanggung jawab atas keputusan sesuai
kesepakatan
e. Menghindari dan mencegah conflict of interest
f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran
uang negara
g. Menghindari dan mencegah KKN
h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,
imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau
kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga
berkaitan dengan pengadaan barang/jasa 7

8. • PELAKSANAAN PENGADAAN (Psl.3)
a. Melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
• Dengan cara Swakelola
• ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA: (Psl.7)
• Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa
1. Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan;
dan
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
• Pengadaan dengan Cara Swakelola
1. PA/KPA
2. PPK; dan 8
3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

9. • Unit Layanan Pengadaan (ULP)
1. Kepala
2. Sekretariat
3. Staf pendukung
4. Kelompok kerja
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dapat dibantu oleh tim pendukung
• TUGAS DAN KEWENANGAN PA (PSL.8)
a. Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum
Pengadaan
b. Menetapkan PPK; Pejabat Pengadaan; Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan
c. Menetapkan: pemenang lelang atau penyedia b/j (PL)
untuk Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/
Jasa lainnya dengan nilai > Rp. 100 M; Pemenang
Seleksi/PL Jasa Konsultansi dengan nilai > Rp. 10 M 9

10. a. Mengawasi pelaksanaan anggaran
b. Menyampaikan laporan keuangan
c. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/
Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan
pendapat
d. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh
dokumen pengadaan barang/jasa
Dalam hal diperlukan, dapat:
f. Menetapkan tim teknis dan/atau
g. Menetapkan Tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan
pengadaan melalui Sayembara/Kontes
10

11. • KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) (Psl. 10)
• Ditetapkan oleh PA (K/L/I)
• Ditetapkan oleh Kepala Daerah (D)
• KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
diangkat oleh PA atas usul Kepala Daerah
• Dapat diangkat lebih dari 1 (satu) orang KPA
• KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA
11

12. • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) (Psl.11)
Tugas Pokok dan kewenangan PPK
a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/
jasa:
1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) Rancangan Kontrak
b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. Menandatangani, melaksanakan, dan mengendalikan
pelaksanaan kontrak;
d. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan
barang/jasa kepada PA/KPA;
12

13. a. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa
kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
b. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwulan; dan
c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Dalam hal diperlukan, PPK dapat:
e. Mengusulkan kepada PA/KPA:
1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
f. Menetapkan tim pendukung; tim/ tenaga ahli untuk
membantu pelaksanaan tugas ULP; dan 13
g. Menetapkan besaran Uang Muka

14. • ULP/PEJABAT PENGADAAN (Psl. 14 & 16)
• K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP, yang dibentuk oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi
• Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal minimal 3 (tiga)
orang, dapat ditambah, dapat dibantu aanwijzer
• ULP wajib dibentuk untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai > Rp. 100 Juta;
Jasa Konsultansi dengan nilai > Rp. 50 Juta.
• Paket Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai s.d. Rp. 100 Juta; Jasa Konsultansi
dengan nilai s.d. Rp.50 Juta, dapat dilaksanakan oleh ULP
atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
• Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang
Pejabat Pengadaan. 14

15. Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/Pejabat
Pengadaan (Psl.17)
a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
e. Melakukan penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
f. Melakukan evaluasi penawaran;
g. Khusus untuk ULP:
1) Menjawab sanggahan
2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a) Pelelangan atau PL untuk Paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp. 100 M; atau
b) Seleksi atau PL untuk Paket Pengadaan Jasa 15
Konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp. 10 M

16. 1) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK
2) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia
barang/jasa
a. Khusus Pejabat Pengadaan:
1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a) PL atau Pengadaan Langsung untuk Paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai paling tinggi Rp. 100 Juta;
dan/atau
b) PL atau Pengadaan Langsung untuk Paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling
tinggi Rp. 50 Juta;
2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia
barang/jasa kepada PA/KPA; 16

17. a. Membuat laporan mengenai proses dan hasil
pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi; dan
b. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
Dalam hal diperlukan, ULP/Pejabat Pengadaan dapat
mengusulkan kepada PPK:
a. Perubahan HPS; dan/atau
b. Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan.
17

18. • PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
(Psl.18)
• Ditetapkan oleh PA/KPA
• PNS instansi sendiri atau instansi pemerintah lain
• Dapat dibantu oleh tim/Tenaga Ahli yang ditetapkan
PA/KPA
Tugas Pokok
e. Memeriksa hasil pekerjaan
f. Menerima hasil pekerjaan
g. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan
18

19. • KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT KEAHLIAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Psl.127)
a. PPK pada K/L/I harus bersertifikat sejak Perpres ini
dinyatakan berlaku.
b. PPK pada K/L/I yang ditugaskan pada Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Pusat/Kab/Kota paling lambat 1 Januari
2012.
c. PPK pada pemerintah Prop/Kab/Kota paling lambat 1
Januari 2012.
19

20. 1. SEGMENTASI PASAR
• Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
s/d Rp 2.5 milyar diperuntukkan bagi usaha
mikro dan usaha kecil, kecuali untuk paket
pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis
yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro
dan usaha kecil serta koperasi kecil (Psl.100)
• Tidak ada segmentasi untuk pengadaan jasa
konsultansi
20

21. • RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
(Psl.22)
• Disusun oleh PA, meliputi kegiatan-kegiatan:
a. Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang
diperlukan K/L/D/I;
b. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran
untuk pengadaan barang/jasa
c. Menetapkan kebijakan umum tentang:
1) Pemaketan pekerjaan;
2) Cara pengadaan barang/jasa; dan
3) Pengorganisasian pengadaan barang/jasa;
d. Menyusun KAK
21

22. • K/L/D/I menyediakan biaya untuk Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, meliputi: (Psl.23)
a. Honorarium personil organisasi pengadaan
barang/ jasa termasuk tim teknis, tim pendukung,
dan staf proyek;
b. Biaya pengumuman pengadaan barang/jasa
termasuk biaya pengumuman ulang;
c. Biaya penggandaan dokumen pengadaan
barang/jasa; dan
d. Biaya lain yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
• K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan
pemilihan penyedia barang/jasa yang pengadaannya
akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. 22

23. • PA menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa
mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan
sistem dan kualitas kemampuan teknis, dengan
memperhatikan ketentuan dilarang untuk:
a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang
tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat
pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan
di beberapa lokasi/daerah masing-masing; dan/atau
yang jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau
besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha Mikro
dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
b. Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa
paket dengan maksud menghindari lelang; dan atau
menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur
pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan
23
pertimbangan yang tidak obyektif.

24. • PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN CARA
SWAKELOLA (Psl.26)
Merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi
sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran,
instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
a. Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan
cara swakelola meliputi:
1) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan
teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan
tugas pokok K/L/D/I;
2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya
memerlukan partisipasi langsung masyarakat
setempat; 24

25. • Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
• Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/
ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan
oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan
ketidakpastian dan resiko yang besar;
• Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,
lokakarya atau penyuluhan;
• Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan
survei yang bersifat khusus untuk pengembangan
teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan
oleh penyedia barang/jasa;
• Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan
pemerintah, pengujian di laboratorium dan
pengembangan sistem tertentu; 25

26. 1) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang
bersangkutan
2) Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam
negeri;
3) Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
4) Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri
alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
a. Prosedur swakelola meliputi:
1) Perencanaan
2) Pelaksanaan
3) Pengawasan
4) Penyerahan
5) Pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan. 26

27. • Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara
Swakelola oleh K/L/D/I Selaku Penanggung Jawab
Anggaran: (Psl.29)
• Pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku
cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat
Pengadaan dan berpedoman pada Perpres ini;
• Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan
dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir
pekerja atau dengan cara upah borongan;
• Pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan
berdasarkan kontrak;
• Penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan
dicatat setiap hari dalam laporan harian;
27

28. • Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menggunakan
Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain
yang disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah
Pelaksana Swakelola;
• UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan,
dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara
bulanan;
• Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap
minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;
• Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan
dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan
penyerapan dana; dan
• Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh
pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana
yang telah ditetapkan. 28

29. • Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Cara
Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain (Psl.30)
a. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan kontrak antara PPK
pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan
pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah Lain
Pelaksana Swakelola.
b. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang
dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/
Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah Lain
Pelaksana Swakelola dan berpedoman pada Perpres ini;
c. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan
dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir
pekerja atau dengan cara upah borongan;
d. Pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan
dilakukan berdasarkan kontrak; 29

30. a. Penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau
peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
b. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap
minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana
oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola;
c. Kemajuan non fisik , atau perangkat lunak dicatat dan
dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan
penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah Lain
Pelaksana Swakelola
d. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan
oleh pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I
Penanggung Jawab Anggaran berdasarkan rencana
yang telah ditetapkan.
30

31. • Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola (Psl.31)
a. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola (disingkat KMPS) dilakukan
berdasarkan kontrak antara PPK pada K/L/D/I
Penanggung Jawab Anggaran dengan KMPS;
b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan
kepada KMPS yang mampu melaksanakan pekerjaan;
c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk
rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana;
d. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana,
dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran
untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok
Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- 31
undangan;

32. a. Pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku
cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh
KMPS dengan memperhatikan prinsi-prinsip pengadaan
dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam
Perpres ini;
b. Penyaluran dana kepada KMPS dilakukan secara
bertahap dengan ketentuan:
1) 40% dari keseluruhan dana swakelola, apabila
KMPS telah siap melaksanakan Swakelola;
2) 30% dari keseluruhan dana swakelola, apabila
pekerjaan telah mencapai 30%; dan
3) 30% dari keseluruhan dana swakelola, apabila
pekerjaan telah mencapai 60%
32

33. a. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana swakelola
yang dikeluarkan, dilaporkan oleh KMPS secara berkala
kepada PPK;
b. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh
KMPS; dan
c. Pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan pengadaan
disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana swakelola
sesuai ketentuan perundang-undangan
33

34. • Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban
Swakelola (Psl.32)
1. Pelaksanaan swakelola diawasi oleh Penanggung
Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola.
2. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan
keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/
Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala.
3. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan
dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh
Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.
4. APIP pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran
melakukan audit terhadap pelaksanaan swakelola.
34

35. 1. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
BARANG/JASA
• PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA (Psl.19)
1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjalankan kegiatan/usaha
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan
manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai
Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali
Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3
(tiga) tahun;
4. Memiliki SDM, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang
35
diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

36. • Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan
kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai
perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili
kemitraan tsb;
• Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai
untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta
kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk
usaha non-kecil;
• Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil,
kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
• Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket
(SKP) sbb.:
36

37. SKP = KP – P
KP = nilai Kemampuan Paket
KP = 5 untuk Usaha Kecil
KP = 6 atau 1.2 N utk Usaha Non-Kecil
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang
dapat ditangani pada saat bersamaan
selama kurun waktu 5 (lima) tahun
terakhir
1. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau
direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang
dibuktikan dengan surat pernyataan yang
ditandatangani penyedia barang/jasa; 37

38. 1. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan tahun terakhir (SPT tahunan) serta memiliki
laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada
transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi
Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan
terakhir dalam tahun berjalan;
2. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk
mengikatkan diri pada kontrak;
3. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
4. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau
dengan jasa pengiriman; dan
5. Menandatangani Pakta Integritas;
38

39. Catatan:
• KD pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk
usaha non-kecil. (Psl.20)
KD = 3 NPt (Untuk Pekerjaan Konstruksi)
KD = 5 NPt (Untuk Pengadaan Jasa Lainnya)
NPt= Nilai Pengalaman Tetinggi dalam kurun
waktu 10 tahun teakhir
• KD > Nilai total HPS pekerjaan yang akan dilelangkan
• Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD
dari perusahaan yang mewakili kemitraan.
39

40. • METODA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
(Psl.35)
1. Pengadaan Barang/Jasa Lain
a. Pelelangan Umum
b. Pelelangan Sederhana
c. Penunjukan Langsung
d. Pengadaan Langsung
e. Kontes/Sayembara
2. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
a. Pelelangan Umum
b. Pelelangan Terbatas
c. Pemilihan Langsung
d. Penunjukan Langsung
40
e. Pengadaan Langsung

41. • Pengadaan Jasa Konsultansi (Psl.41)
a. Seleksi Umum
b. Seleksi Sederhana
c. Penunjukan Langsung
d. Pengadaan Langsung
e. Sayembara
41

42. PENETAPAN METODA PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/ JASA
2. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya
• Pada prinsipnya Pelelangan Umum
• Untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan
penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas
dapat digunakan Metoda Pelelangan Terbatas
• Untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang sederhana
dengan nilai sampai dengan Rp. 200 juta, dapat
digunakan Metoda Pelelangan Sederhana
• Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang sederhana
dengan nilai sampai dengan Rp. 200 juta, dapat
digunakan Metoda Pemilihan Langsung 42

43. • Metoda Pengadaan Langsung dapat digunakan
untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi
sederhana/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan
Rp. 100 juta dengan ketentuan:
1) Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
2) Teknologi sederhana;
3) Resiko kecil; dan/atau
4) Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa
perorangan dan/atau badan usaha kecil serta
koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang
menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat
dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Koperasi Kecil
• Metoda Penunjukan Langsung untuk keadaan
tertentu dan keadaan khusus.
43

44. • Keadaan Tertentu:
1) Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan
sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya
harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
a) Pertahanan negara;
b) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
c) Keselamatan/perlindungan masyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/
harus dilakukan segera, termasuk:
i. Akibat bencana alam dan/atau non-alam
dan/atau bencana sosial;
ii. Dalam rangka pencegahan bencana;
dan/atau
iii. Akibat kerusakan sarana/prasarana yang
dapat menghentikan kegiatan pelayanan 44
publik

45. 1) Pekerjaan penyelenggaran penyiapan konferensi
yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen
internasional dan dihadiri oleh Presiden/wapres;
2) Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang
ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan
yang menyangkut keamanan dan ketertiban
masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, atau
3) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu)
Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu)
pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak
yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten,
atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan
untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
45

46. • Keadaan Khusus
1) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang
ditetapkan pemerintah;
2) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu
kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung
jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara
keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan
sebelumnya (unforeseen condition)
3) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat
kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan
penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu)
Penyedia yang mampu;
4) Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat dan alat
kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin
ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan
pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan
harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang 46
bertanggung jawab di bidang kesehatan;

47. 1) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus
untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara
luas kepada masyarakat;
2) Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya
terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
3) Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa
ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan
dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga
yang dapat dipertanggungjawabkan
47

48. • Kontes dan Sayembara
• Kontes (Psl.40) untuk Pengadaan Barang yang
memiliki karakteristik: tidak mempunyai harga
pasar; dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan
Harga Satuan.
• Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa
Lainnya (Psl.40) dan Jasa Konsultansi (Psl.46) yang
memiliki karakteristik: merupakan proses dan hasil
dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya, dan
metoda pelaksanaan tertentu; dan tidak dapat
ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
48

49. 2. Pengadaan Jasa Konsultansi
• Pada prinsipnya dengan Metoda Seleksi Umum
• Untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bersifat
sederhana dengan nilai paling tinggi Rp. 200 juta,
dapat digunakan Metoda Seleksi Sederhana
• Metoda Penunjukan Langsung dapat digunakan
dalam keadaan tertentu yang meliputi:
1) Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan
sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya
harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
49

50. a) Pertahanan negara;
b) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
c) Keselamatan/perlindungan masyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/
harus dilakukan segera, termasuk:
i. Akibat bencana alam dan/atau bencana non-
alam dan/atau bencana sosial;
ii. Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
iii. Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat
menghentikan kegiatan pelayanan publik;
1) Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang
ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan
yang menyangkut keamanan dan ketertiban
masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
50

51. 1) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu)
Penyedia Jasa Konsultansi; dan
2) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu)
pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak
yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.
• Metoda Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk
pengadaan jasa konsultansi yang memiliki karakteristik:
• Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau
• Bernilai paling tinggi Rp. 50 Juta
• Sayembara digunakan untuk pengadaan jasa
konsultansi yang memiliki karakteristik:
1. Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas,
inovasi dan metoda pelaksanaan tertentu; dan
2. Tidak dapat ditetapkan berdasarlan Harga Satuan.
51

52. • PELELANGAN UMUM/SELEKSI UMUM
• Pada prinsipnya semua pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya melalui Pelelangan Umum
dengan pasca-kualifikasi, kecuali untuk pekerjaan
kompleks dapat dengan prakualifikasi
• Pada prinsipnya semua pengadaan jasa konsultansi
harus dilakukan melalui Seleksi Umum dengan
prakualifikasi
• Pengumuman dilakukan secara luas melalui website K/
L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional
melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak
dan/atau elektronik sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari
52
kerja

53. • PELELANGAN TERBATAS
a. Dilakukan untuk pekerjaan kompleks dan jumlah
penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini
terbatas
c. Pemilihan penyedia jasa dilakukan dengan proses
prakualifikasi
e. Diumumkan sebagaimana pada Pelelangan Umum
dengan menyebutkan nama penyedia barang/jasa yang
diyakini mampu
g. Tetap memberi kesempatan kepada penyedia
barang/jasa yang memenuhi kualifikasi (di luar
penyedia jasa yang namanya tercantum dalam
pengumuman)
53

54. • PELELANGAN/SELEKSI SEDERHANA
• Untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang bersifat
sederhana dengan nilai sd. Rp.200 juta melalui
pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi
• Dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi yang
bersifat sederhana dengan nilai sd. Rp.200 Juta melalui
seleksi sederhana dengan prakualifikasi
• Pengumuman dilakukan secara luas melalui website K/
L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional
melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak
dan/atau elektronik sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari
kerja 54

55. • PEMILIHAN LANGSUNG
• Dilakukan hanya pada pengadaan jasa konstruksi
• Pemilihan Langsung dilakukan untuk pekerjaan
konstruksi yang tidak kompleks dengan nilai paling
tinggi Rp 200 juta
• Penilaian kualifikasi penyedia jasa dengan
pascakualifikasi
• KD tidak diberlakukan
• Pengumuman dilakukan secara luas melalui website K/
L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional
melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak
dan/atau elektronik sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari
kerja 55

56. • PENGADAAN LANGSUNG
• Dilakukan untuk pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi sederhana/jasa lainnya yang bernilai s/d Rp
100 juta
• Dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi sederhana
dengan nilai s/d Rp.50 juta
f. Melakukan survei harga pasar dengan mem
bandingkan sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan/atau
membandingkan biaya dan kualitas paling sedikit 2
(dua) sumber informasi yang berbeda untuk
pengadaan jasa konsultansi.
h. Dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi
56

57. • KONTES/SAYEMBARA
• Kontes dilakukan untuk pengadaan barang yang tidak
mempunyai harga pasar, dan tidak ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan.
• Peserta dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu)
barang yang akan dikonteskan
• Sayembara dilakukan untuk pengadaan jasa
konsultansi/jasa lainnya yang merupakan proses dan
hasil gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metoda
pelaksanaan tertentu; dan tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan
• Pengumuman dilakukan secara luas melalui website K/
L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional
melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak
dan/atau elektronik 57

58. • PENUNJUKAN LANGSUNG (PL)
• Dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang
memenuhi kriteria Penunjukan Langsung (keadaan
tertentu dan atau keadan khusus)
• ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan
penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan
dimaksud di website K/L/D/I masing-masing dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat
• Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada
APIP K/L/D/I yang bersangkutan apabila menemukan
bukti penyimpangan prosedur dan/atau KKN dalam
proses penunjukan langsung
• Dalam rangka penanganan darurat, berdasarkan
pernyataan darurat dari pejabat yang berwenang,
PA/KPA mengusulkan anggaran kepada pejabat yang
berwenang dan memerintahkan PPK untuk memproses
penunjukan langsung pengadaan barang/jasa. ULP…. 58

59. ULP/Pejabat Pengadaan menunjuk penyedia yang
dinilai mampu untuk melaksanakan pekerjaan
darurat yang dibutuhkan.
• Dalam hal bukan penanganan darurat, ULP/Pejabat
Pengadaan mengundang penyedia untuk terlebih
dahulu memasukkan Dokumen Kualifikasi guna
dilakukan evaluasi kualifikasi
59

60. • PEKERJAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
(Psl.90)
• PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan
dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari
pihak ybw
• Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama
antara PPK dan penyedia, sementara proses dan
administrasi pengadaan dapat dilakukan secara
simultan
• Bila lokasi tercakup dalam suatu kontrak yang sedang
berjalan, diatur Contract Change Order dan dapat
melebihi 10 % dari kontrak awal
• Bila tidak masuk dalam cakupan areal suatu kontrak,
pengadaan dapat dilakukan dengan Penunjukan
Langsung kepada penyedia barang/jasa yg dinilai
mampu 60

61. • METODA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
(Psl.47)
2. Metoda Satu Sampul
Digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana
dan memiliki karakteristik:
a. Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah
ditetapkan pemerintah;
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK sederhana;
atau
c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat
dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.
d. Digunakan juga dalam Penunjukan Langsung/
Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara
61

62. 1. Metoda Dua Sampul
Digunakan untuk:
• Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang
menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya
selama umur ekonomis.
• Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki
karakteristik:
1) Dibutuhkan penilaian yang terpisah antara
persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar
penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian
teknis; atau
2) Pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan
evaluasi teknis yang lebih mendalam.
62

63. 1. Metoda Dua Tahap
Digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik:
a. Pekerjaan bersifat kompleks;
b. Memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan
sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau
efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan
peralatannya; dan/atau
c. Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan
desain penerapan teknologi yang berbeda.
Metoda Dua Tahap tidak digunakan untuk Pengadaan Jasa
Konsultansi.
63

64. • METODA EVALUASI PENAWARAN (Psl.48)
2. Pada Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lainnya
a. Sistem Gugur
b. Sistem Nilai
c. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
3. Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
a. Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas
b. Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas dan Biaya
c. Metoda Evaluasi Berdasarkan Pagu Anggaran
d. Metoda Evaluasi Berdasarkan Biaya Terendah
64

65. PENETAPAN METODA EVALUASI PENAWARAN
2. Pada Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya
a. Pada prinsipnya digunakan sistem gugur
b. Metoda Evaluasi Sistem Nilai atau Penilaian Biaya Selama
Umur Ekonomis dapat digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat
kompleks. Bobot Biaya (70-90%)
3. Pada Pengadaan Jasa Konsultansi
• Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas digunakan
untuk pekerjaan yang:
• Mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai
faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat
(outcome) secara keseluruhan; dan/atau
65
• Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK

66. • Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas dan Biaya
digunakan untuk pekerjaan yang:
• Lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan
hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam
KAK. Bobot Teknis (60-80%); dan/atau
• Besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah,
jelas dan tepat. Bobot Biaya (20-40%)
• Metoda Evaluasi Berdasarkan Pagu Anggaran
digunakan untuk pekerjaan yang:
1) Sudah ada aturan yang mengatur (standar);
2) Dapat dirinci dengan tepat; atau
3) Anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.
• Metoda Evaluasi Berdasarkan Biaya Terendah
digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana
66
dan standar

67. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
BERDASARKAN JENIS PENGADAANNYA:
2. PENGADAAN BARANG
a. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metoda Satu
Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur
b. Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metoda Dua
Sampul dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian
Biaya Selama Umur Ekonomis
c. Pelelangan Umum Prakualifikasi Metoda Dua Tahap
dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya
Selama Umur Ekonomis
d. Pelelangan Sederhana Secara Pascakualifikasi Metoda
Satu Sampul dan Evaluasi Sistem gugur
67
e. …..

68. a. Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan
Langsung dan Pengadaan Langsung
b. Kontes
1. PEKERJAAN KONSTRUKSI
a. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metoda
Satu Sampul Evaluasi Sistem Gugur
b. Pemilihan Langsung Secara Pascakualifikasi Metoda
Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur
c. Pelelangan Umum Prakuallifikasi Metoda Dua Tahap
dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya
Selama Umur Ekonomis
d. Pelelangan Terbatas
e. …. 68

69. a. Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui
Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung
1. JASA LAINNYA
a. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metoda
Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur
b. Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metoda Dua
Sampul dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem
Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
c. Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metoda Dua
Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian
Biaya Selama Umur Ekonomis
d. Pelelangan Sederhana Secara Pascakualifikasi
Metoda Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur
69
e. …..

70. a. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui
Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung
b. Sayembara
1. JASA KONSULTANSI
• Berbentuk Badan Usaha
a. Seleksi Umum Metoda Evaluasi Kualitas Dua Sampul
b. Seleksi Umum Metoda Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua
Sampul
c. Seleksi Umum Metoda Evaluasi Biaya Terendah Satu
Sampul
d. Seleksi Sederhana Metoda Evaluasi Biaya Terendah/
Pagu Anggaran Satu Sampul
e. … 70

71. a. Penunjukan Langsung Satu Sampul
b. Sayembara
• Perorangan
a. Seleksi Umum Metoda Evaluasi Kualitas Satu Sampul
b. Seleksi Sederhana Metoda Evaluasi Kualitas Satu
Sampul
c. Penunjukan Langsung Satu Sampul
d. Pengadaan Langsung
e. Sayembara
71

72. • JENIS KONTRAK (Psl.50)
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dikelompokkan
berdasarkan: Cara Pembayaran; Pembebanan Tahun
Anggaran; Sumber Pendanaan; Jenis Pekerjaan
1. Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran:
• Kontrak Lump Sum;
• Kontrak Harga Satuan;
• Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
• Kontrak Persentase;
• Kontrak Terima Jadi (Turnkey).
2. Kontrak Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran
a. Kontrak Tahun Tunggal;
b. Kontrak Tahun Jamak. 72

73. 1. Kontrak Berdasarkan Sumber Pendanaan
• Kontrak Pengadaan Tunggal;
• Kontrak Pengadaan Bersama;
• Kontrak Payung (Framework Contract)
2. Kontrak Berdasarkan Jenis Pekerjaan
a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal;
b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
73

74. 1. PENETAPAN SISTEM PENGADAAN
b. Sistem Pengadaan mencakup metoda pemilihan
penyedia barang/jasa, metoda penyampaian
penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis
kontrak
• Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan
menyusun dan menetapkan metoda pemilihan penyedia
barang/jasa, metoda penyampaian penawaran, metoda
evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan
digunakan untuk setiap paket pengadaan.
• ULP/Pejabat Pengadaan wajib mengumumkan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I
masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk
diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional 74

75. • JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA (Pas.59)
a. Batas keseluruhan proses pelelangan tidak dibatasi,
tetapi ULP/Pejabat Pengadaan dalam menyusun jadwal
pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi
waktu yang cukup untuk pengumuman, pendaftaran
dan penyampaian dokumen, pemberian penjelasan,
pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran,
penetapan pemenang, sanggah dan sanggah banding.
b. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja
setelah pengumuman penetapan pemenang
lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah
sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan
banding.
c. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 75

76. 1. BIAYA PENGADAAN
• PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran
pengadaan barang/jasa yang meliputi: biaya barang/jasa,
biaya pendukung, dan biaya administrasi yang diperlukan
untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
• Biaya pendukung meliputi: biaya pemasangan, biaya
pengangkutan, biaya pelatihan, dll.
• Biaya administrasi terdiri dari biaya: pengumuman pengadaan;
honorarium PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat pengadaan,
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain
yang diperlukan; survei lapangan/pasar; penggandaan
dokumen pengadaan; biaya lain yang diperlukan, a.l: biaya
pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba.
• Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan
dilaksanakan pada TA yad yang pengadaannya dilaksanakan
76
pada TA berjalan.

77. • KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA
a. Kemampuan Dasar (KD) pada NPt 10 tahun terakhir
1) Pekerjaan Konstruksi : 3 NPt
2) Jasa Lainnya : 5 NPt
3) KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari
pekerjaan yang akan dilelangkan
b. ULP/Pejabat Pengadaan tidak meminta seluruh dokumen
yang dipersyaratkan, cukup dengan formulir isian
kualifikasi kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi
c. ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang,
menghambat, dan membatasi calon peserta pengadaan
dari luar provinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan
77

78. • PEMASUKAN/ EVALUASI PENAWARAN
• Nilai total HPS diumumkan sejak pengumuman lelang
• Tidak menggugurkan pada pembukaan penawaran,
kecuali yang terlambat memasukkan penawaran
• Pada tahap awal dapat dilakukan koreksi aritmatik
terhadap semua penawaran yang masuk dan evaluasi
terhadap minimal 3 penawar terendah terkoreksi
• Nilai total penawaran > nilai total HPS penawaran
dinyatakan gugur
• Harga satuan timpang > 110 % HPS
• Pemenang: terendah dari yg memenuhi syarat
• TIDAK SEPENDAPAT
Bila Pengguna Anggaran pada K/L/I atau Kepala Daerah
tidak sependapat dengan usulan ULP, maka PA pada K/
L/I atau Kepala Daerah memerintahkan evaluasi ulang
atau menyatakan lelang gagal. 78

79. • MASA PEMELIHARAAN (Psl.95)
• Masa Pemeliharaan :
1) Untuk pekerjaan Permanen minimal 6 bulan
2) Untuk pekerjaan Semi permanen minimal 3 bln
• Uang retensi dpt diganti dengan jaminan pemeliharaan
• Masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran
• TANDA BUKTI PERJANJIAN (Psl 55 & 70)
a. Bukti Pembelian s/d Rp.5 Juta
b. Kuitansi s/d Rp.10 Juta
c. SPK s/d Rp.100 Juta utk pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lain; s/d Rp.50 Juta utk pengadaan
Jasa Konsultansi
d. Surat Perjanjian > Rp.100 Juta utk pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi, dengan Jaminan Pelaksanaan;
utk Jasa Lainnya, dapat dengan jaminan pelaksanaan);79
> Rp. 50 Juta utk pengadaan Jasa Konsultansi

80. • PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN (Psl.64)
a. ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen
Pengadaan Barang/jasa yang terdiri atas:
1) Dokumen Kualifikasi; dan
2) Dokumen Pemilihan
b. PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen
Pengadaan yang terdiri atas:
1) Rancangan SPK; atau
2) Rancangan surat perjanjian termasuk:
a) Syarat-syarat Umum Kontrak
b) Syarat-syarat Khusus Kontrak
c) Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar
d) Daftar Kuantitas dan Harga
e) Dokumen lainnya
80
3) HPS

81. • HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) (Psl.66)
b. PPK menetapkan HPS barang/jasa kecuali untuk Kontes/
Sayembara
c. ULP/Pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS
berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK
d. HPS digunakan sebagai:
1) Alat untuk menlai kewajaran penawaran termasuk
rinciannya
2) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang
sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa
lainnya dan pengadaan jasa konsultansi yg menggunakan
metoda pagu anggaran
3) Dasar untuk menetapkan besaran jaminan pelaksanaan
bagi penawaran < 80% HPS 81

82. • JAMINAN DAN SERTIFIKAT GARANSI (Psl. 67)
• Jaminan atas pengadan barang/jasa terdiri atas:
jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan
uang muka, jaminan pemeliharaan, dan jaminan
sanggah banding
• Jaminan dari bank umum, perusahaan penjamin atau
perusahaan asuransi dapat digunakan untuk semua
jenis jaminan
• Jaminan penawaran tidak diperlukan dalam hal
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
dengan penunjukan langsung, pengadaan langsung,
atau kontes/sayembara
• Jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak
sampai serah terima barang/jasa lainnya atau serah
terima pertama pekerjaan konstruksi 82

83. a. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
1) Penyerahan barang/jasa lainnya dan sertifikat
garansi atau
2) Penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% NK
khusus bagi penyedia pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya
• Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat
memilih untuk memberikan jaminan pemeliharaan atau
memberikan retensi
• Dalam pengadaan barang modal, penyedia barang
menyerahkan sertifikat garansi (Psl.72)
• Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan
penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu
sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
• Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak
83
yang ditunjuk secara sah oleh produsen

84. • KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA (Psl.104)
a. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai di
atas Rp.100 M
b. Untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di
atas Rp.20 M
c. Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas
Rp.10 M
d. Perusahaan asing dimaksud harus melakukan kerja
sama usaha dengan perusahaan nasional dalam
bentuk kemitraan, sub-kontrak dan lain-lain, dalam hal
ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di
bidang ybs.
84

85. 1. PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK
b. Penandatanganan Kontrak
1. Paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan
setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan.
2. PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah
substansi dokumen pengadaan sampai dengan
penandatanganan kontrak, kecuali perubahan waktu
pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun
anggaran setelah mendapat persetujuan kontrak tahun
jamak
3. Penandatangan kontrak yang kompleks dan/atau bernilai
di atas Rp.100 M dilakukan setelah memperoleh
pendapat ahli hukum kontrak
85

86. a. PELAKSANAAN KONTRAK
Saat paling lambat mulai waktu pelaksanaan
kontrak dicantumkan dalam SPMK
Masa Pelaksanaan Keterlambatan
Td tangan Kontrak Denda keterlambatan
(1 0/00 x NK)/hari jika bagian pekerjaan yg
sdh dilaksanakan belum berfungsi
SPMK
Retensi/
Jaminan Pemeliharan
Uang muka
Jaminan Pelaksanaan
Masa berlaku
Penawaran
< 14 hk 14 hr Masa Pemeliharan 14 hr
30 hr > 6 bl pek. permanen
Mobilisasi > 3 bl pek. semi permanen
Srt Penunjukan Penyedia BJ
Program Mutu
PHO FHO
Pemerikasan Bersama
Penyerahan Lapangan
Jaminan Pelaksanaan
Pre Constr Meeting
Perlindungan Kegagalan
Asuransi Bangunan 10 Th
86

87. 1. KETENTUAN PERALIHAN
• ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat pada TA 2014.
selama masa peralihan, PA/KPA dapat mengangkat panitia
pengadaan, dengan syarat memiliki persyaratan dan tugas
pokok kelompok kerja ULP. (Psl.130)
• K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara
elektronik untuk sebagian/seluruh paket-peket pekerjaan
pada TA 2012. (Psl.131)
• Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebelum tgl 1
Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keppres
80/2003 dan perubahannya.
• Keppres 80/2003 dan perubahannya dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. (Psl. 135)
• Perpres 54/2010 mulai berlaku sejak tgl ditetapkan. 87

88. INGAT…..!
Sanggah/sanggah
banding yang
disampaikan salah
alamat atau di luar
masa sanggah
dianggap sebagai
pengaduan
pada setiap tahapan
pbj dapat terjadi
penyimpangan, dan
masyarakat dapat
mengirimkan
pengaduan
88

89. kristyanto@ymail.com
89