Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2011 yang mencakup tantangan utama pembangunan nasional seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan tata kelola yang baik, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta prioritas kebijakan pembangunan nasional seperti reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskin

1. 1

2. DASAR HUKUM PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011
Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)
disusun berdasarkan pedoman APBD yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap
tahun.
2

3. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pengawasan
RPJMD RKP Rancangan
Ranc. Penatausahaan
Anggaran
DPA-SKPD
Kas SKPD
Pendapatan
Renstra Akuntansi
SKPD Pembinaan:
Keuangan Daerah
Bendahara
Renja • Pemberian
SKPD DPA-SKPD Penerimaan
Pedoman
Permendagri
ttg Penyusu- • Bimbingan
RKPD Anggaran Kas Laporan Keuangan
nan APBD
Penatausahaan • Supervisi
Daerah Pemerintah Daerah
Belanja • Konsultasi
KUA PPAS • Laporan Realisasi • Pendidikan
SPD • Pelatihan
(Surat Penyediaan Anggaran
Bendahara • Penelitian dan
Dana) • Neraca
Nota Pengeluaran Pengembangan
• Laporan Arus Kas
Kesepakatan
Pelksnaan Angg. • Catatan atas Laporan
Pendapatan Penatausahaan Keuangan
Pedoman Penysnan Pendanaan Tugas
RKA-SKPD Intensifikasi
Ekstensifikasi
Pembantuan
Pengawasan
RKA-SKPD Pelksnaan Angg. terhadap
Kekayaan dan pelaksanaan Perda
Belanja
Kewajiban daerah tentang APBD
Pmbhasan RAPBD •Pengadaan barang & Jasa,
Rapat2, dll.
• Kas Umum
•Pembayaran Gaji Laporan Keuangan
•. . . (dll) • Piutang
RPAPBD diperiksa oleh BPK
• Investasi
Pelksnaan Angg. • Barang Pengendalian Intern
Evaluasi RAPBD & Pembiayaan • Dana Cadangan
RPAPBD • Utang
Laporan Realisasi Pemeriksaan
APBD Semester Pertama Akuntansi Ranperda tentang Ekstern
Keuangan Daerah Pertanggungjawaban
3
Pnjbaran APBD Perubahan APBD Pelaksnan APBD

4. PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER
Depdagri/
Provinsi
Evaluasi
Musrenbang SE/Pedoman
Mendagri/
Mendagri
Gubernur
Nota Kesepakatan
Pembahasan
KUA, Prioritas dan Raperda
DPRD
Rancangan KUA & Pembahasan
Plafon RAPBD ttg APBD
PPAS
Ra PerKDH Perda
Indikatif Tahunan
Kepala Daerah
Pedoman Penyusunan ttg Penjab ttg
RPJMD/Dokumen Rancangan RAPBD dan APBD APBD
RKASKPD, KUA,
Perencanaan Daerah yg KUA & PPAS Prioritas dan Plafon Lampiran
disepakati
PerKDH ttg
Penjab
APBD
Rancangan Awal Rencana Kerja
SEKDA
SE Prioritas
Kerangka Program & Pemerintah
Pembahasan Pembahasan
Ekonomi Daerah indikasi pagu Daerah Tim Anggaran Tim Anggaran
Pemda Pemda
PPKD
Pemutakhiran Data &
Lampiran RAPBD
Proyeksi Ekonomi & (Himpunan RKA-
Fiskal SKPD)
Pengesahan
RKA
SKPD
RENSTRA
RENJA SKPD Draft
SKPD DPASKPD
SKPD DPASKPD
4

5. PEDOMAN PENYUSUNAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2011
CAKUPAN:
1. Tantangan dan prioritas Pembangunan tahun 2011;
2. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD;
3. Teknis penyusunan APBD; dan
4. Hal-hal khusus.
5. Sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja daerah
dalam APBD Tahun 2011; dan
6. Daftar program kementerian dan lembaga berdasarkan
prioritas nasional tahun 2O11.
5

6. TANTANGAN UTAMA
 Tujuan Nasional: • Visi Pembangunan Nasional
 Melindungi segenap bangsa  tercapainya Indonesia
Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia. yang sejahtera,
 Memajukan kesejahteraan demokratis dan
umum. berkeadilan
 Mencerdaskan kehidupan
bangsa.
 Melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. sinkronisasi program pemerintah Pusat
Diperlukan keterpaduan dan
dan Pemerintah Daerah yang lebih efektif dan akuntabel
SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM MENDORONG PERCEPATAN
PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN YANG DIDUKUNG DENGAN
PEMANTAPAN TATA KELOLA PENYELENGGLARAAN PEMERINTAHAN
6

7. SINKRONISASI KEBIJAKAN
• Program/kegiatan yang pro poor, pro job dan
pro growth
• Millenium Development Goals (MDGs) dan
• Justice for all.
7

8. TANTANGAN UTAMA 1
• TERKAIT DENGAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
MELALUI PERTUMBUHANE KONOMI YANG INKLUSIF DAN
BERKEADILAN,
(a) Upaya Penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang
mampu menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
( b) Upaya pembangunan tata kelola yang baik untuk dapat
meningkatkane fektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah;
dan
(c) Upaya peningkatan sinergai antara pemerintah dan pemerintah
daerah.
8

9. TANTANGAN UTAMA 2
• TERKAIT DENGAN UPAYA PENCIPTAAN PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KETENAGAKERJAAN,
(1) belum berkembangnya iklim usaha yang kondusif di daerah, sehingga belum mampu
menarik investasi dan belum meluasnya budaya usaha di masyarakat yang berakibat
pada belum optimalnya kesempatan usaha ekonomi untuk peningkatan pendapatan
dan daya beli di daerah;
( 2) masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, dan masih
terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia;
(3) masih kurangnya tingkat pemenuhan beberapa kebutuhan dasar;
(4) belum optimalnya pemenuhan hak dasar terutama bagi masyarakat miskin dan
termarjinalkan;
( 5) masih banyaknya rumah tangga yang meskipun sudah meningkak kesejahteraannya
namun masih berada pada kelompok hampir miskin, sehingga rentan terhadap
gejolak ekonomi dan sosial;
(6) permasalahan kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan yang berbeda antara
jawa/Bali dengan daerah lainnya; dan
(7) masih kurang optimalnya pelibatan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam
pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.
9

10. DATA REALISASI & PREDIKSI
2009 2010 (pred) 2011(pred)
Tingkat Kemiskinan 14,15 % 12-13,5 % 11,5-12,5%
Angkatan Kerja 113.83 juta
Bekerja 104,87 juta
Pengangguran 8,96 juta
Pengangguran terbuka 7,87 % 7,6 % 7,3 %
10

11. TANTANGAN UTAMA 3
• TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN TATA KELOLA YANG BAIK
(a) kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan tuntutan kinerja
yang optimal
( b) belums epenuhnytae rwujuds DM aparatur yang profesional netral dan
sejahtera
(c ) pelayanan publik dapat diselenggarakan escara berkualitas sesuai harapan
masyarakat;
(d) banyaknya usulan pembentukan daerah otonom baru merupakan
permasalahan yang masih dihadapi, belum sepenuhnya berdampak pada
peningkatan kualitas penyelenglglaraan pemerintahan dan pelayanan
kepadam asyarakat , belum efektif dan rendahnyaa kuntabilitas
pemanfaatan dana perimbangan;
11

12. (e) masih terdapat kelemahan dalam pendataan penduduk secara
akurat dan valid, terbatasnyap enerapan SIAK on-line untuk
pelayanan publik dan belum tersambungnyaja ringan komunikasi
data (on-lines sytem) dari kabupaten, kota, provinsi dan pusat;
( f) banyak peraturan perundang-undanga yang bermasalah dan
diindikasikan tidak harmonis tumpang tindih, inkonsisten,
multitafsir sulit diterapkan menimbulkan biaya tinggi dan
menciptakan hambatan kegiatan pembangunan (bottleneck),
terutama peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi
daerah
(g) masih adanya tuntutan masyarakat agar penegakan hukum
dilakans secara adil dan tidak diskriminatif serta aparat penegak
hukum dalam menjalankan tugas dan kewenanganny agar tidak
hanya memperhatikan unsur legalitas saja tapi juga harus
memperhatikan rasa keadilan masyarakat
12

13. TANTANGAN UTAMA 4
TERKAIT DENGAN PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH DAERAH
(a) belum efektifnya koordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan
kebi jakan pembangunan antara pusat dan daerah serta antar
daerah;
(b) inkonsistensi dan ketidakjelasan serta adanya perbedaan
persepsi atas pembagian kewenangan dalam implementasi
otonomi daerah;
(c) masih rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan
desentralisas fiskal yang berimplikasi pada kecenderungan
daerah untuk selalu berorientasi meningkatkan sumber
pendapatannya
13

14. PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TAHUN 2011
1) PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN,
– sasaran : meningkatnya tata kelola pemerintahany ang lebih baik, produktivitas birokrasi
dan meningkatnya kualitas pelayananp ublik;
2) MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN,
– sasaran : meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk, menurunnya angka buta aksara dan
menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat;
3) PERBAIKAN AKSES DAN MUTU KESEHATAN,
– sasaran : meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif, meningkatnya
jumlah kota yang memiliki rumah sakit standar kelas dunia meningkatnya jumlah puskesmas yang
melayani penduduk miskin, dan menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular;
4) PENANGGULANGAN KEMISKINAN,
– sasaran : tingkat kemiskinan sebesar 11,5 -12,5 % dari jumlah penduduk pada tahun
5) PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
– sasaran : meningkatnya t ngkat pencapaian swasembada pangan dan menurunnya
jumlah penduduk yang rentan rawan pangan;
14

15. 6) PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR
– sasaran : pembangunan untuk tata ruang, pembangunan jalan dan
perhubungan, pembangunan perumahan dan permukiman, serta
pembangunan komunikasi dan informatika
7) PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA,
– sasaran : pertumbuhan investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap
bruto adalah 10,9 persen dan pertumbuhan ekspor nonmigas dapat mencapai
11-12 persen;
8) PENINGKATAN SUMBER DAYA ENERGI
– sasaran : pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan;
9) PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN
BENCANA,
– sasaran : mengurangi lahan kritis, dan peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem
lahan gambut
10) PENANGANAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK
– sasaran : terpeliharanyal ingkungan hidup di kawasan perbatasan meningkatnya
kesejahteraan masyarakat perbatasan, dan meningkatnya kondisi perekonomian
kawasan perbatasan
11) PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI,
– sasaran : meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan
pendalaman dan pergelaran seni budaya
15

16. PRIORITAS PEMBANGUNAN LAINNYA
1) bidang politik, hukum dan keamanan,
– dengan sasaran : terpantaunya terdeteksinya potensi tindak terorisme dan
meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan
penanggulangan tindak terorisme;
2) bidang perekonomian
– Dengan sasaran difokuskan pada upaya penumbuhan populasi usaha industri
serta melanjutkan upaya perbaikan penyelenggaraan dan penempatan tenaga
kerja Indonesia; dan
3) bidang kesejahteraan rakyat,
– dengan sasaran pembangunan pariwisata dan pembangunan kesejahteraan
rakyat lainnya
16

17. ASUMSI MAKRO APBN 2011
• Pertumbuhan ekonomi 6,3%
• Inflasi 5,7 %
• Pengangguran terbuka 7,3 % dari angkatan
kerja
• Jumlah penduduk miskin turun 11,5-12,5 %
• Defisit APBN 1,7% PDB
17

18. ASUMSI MAKRO APBN 2010
• Pertumbuhan ekonomi 5%
• Inflasi 5 %
• Pengangguran terbuka turun 8 % dari
angkatan kerja
• Jumlah penduduk miskin turun 12-12,5 %
• Defisit APBN 1,3% PDB
18

19. POKOK-POKOK KEBIJAKAN
PENYUSUNAN APBD
19

20. STRUKTUR APBD APBD
PENDAPATAN Daerah BELANJA Daerah PEMBIAYAAN Daerah
PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1. Pajak Daerah 1. Belanja Pegawai 1. Sisa lebih perhitungan anggaran TA
2. Retribusi Daerah sebelumnya (SiLPA)
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 2. Bunga
dipisahkan 2. Pencairan dana cadangan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang 3. Subsidi 3. Hasil penjualan kekayaan daerah
sah
4. Hibah yang dipisahkan
DANA PERIMBANGAN 4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Bantuan Sosial
1. Dana Bagi Hasil
5. Penerimaan kembali pemberian
6. Belanja Bagi Hasil pinjaman
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus 7. Bantuan Keuangan 6. Penerimaan piutang daerah
LAIN-LAIN PENDAPATAN 8. Belanja Tidak Terduga
DAERAH YANG SAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
BELANJA LANGSUNG
1. Hibah tidak mengikat 1. Pembentukan dana cadangan
2. Dana Darurat dari Pemerintah 1. Belanja Pegawai
3. Dana Bagi Hasil Pajak dr Propinsi ke 2. Penyertaan modal (investasi)
Kab / Kota 2. Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah
4. Dana Penyesuaian & Dana Otonomi
khusus 3. Belanja Modal 3. Pembayaran Pokok Utang
5. Bantuan Keu dr Propinsi atau dr 4. Pemberian pinjaman daerah
Pemerintah Daerah lainnya
20

21. STRUKTUR APBD
SKPD + SKPKD
PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
(SKPKD)
PA D
SKPKD SKPD
- Pajak (SKPKD)
- Retribusi (SKPD)
- Laba BUMD (SKPKD)
Belanja
- Lain2 PAD yg Belanja Penerimaa
Belanja Tidak
Sah (SKPKD dan Langsung n
Tidak Langsung Langsung
SKPD)
- Belanja - Fungsi
- Subsidi Pegawai Pengeluaran
- Urusan
- Bunga
- Program
Dana Perimbangan - Hibah
- Kegiatan
(SKPKD) - Transfer
- Bantuan Sosial
- Belanja Tidak
Terduga
Lain-Lain Belanja Belanja Belanja
Pendapatan yang Sah Pegawai Barang dan Modal
(SKPKD) Jasa
RKA-SKPD APBD DPA-SKPD 21

22. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD
PENDAPATAN ASLI DAERAH
• Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah mempertimbangkan kondisi
perekonomian tahun2 sebelumnya, pertumbuhan ekonomi 2011 & realisasi
PAD th yll & peraturan perundangan terkait
• Pemberian insentif & kemudahan berusaha pelaku ekonomi
• Tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha & masyarakat
– dengan penyederhanaan sisdur adm & rasionalisasi pajak/retr,
peningkatan pengendalian pengawasan pemungutan PAD
• Tidak memungut pajak/retribusi yang tidak diamanatkan dalam UU no 28
2009
• penetapan target pendapatan Pajak & Retribusi tahun anggaran 2011 ( untuk
jenis yang sudah sesuai dg amanat Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009
tentang PDR masih mengacu pada Peratura Daerah yang ada. –
• Penerimaan BLUD sebagai Lain-lain PAD yang Sah, ( contoh RSUD => objek
Pendapatan BLUD, rincian objel Pendapatan BLUD Rumaha sakit)
22

23. DANA PERIMBANGAN Lanjutan.........
• Gunakan alokasi Dana Perimbangan TA 2010
dengan perhatikan realisasi thn 2009
• Penetapan target dana bagi hasil pemda dapat <
KMK thn 2010 ( antisipasi tidak stabilnya harga
minyak, gas & tambang lain yang cederung turun di
2011), bila tak sesuai disesuaikan di PAPBD 2011
• DBH Cukai tembakau diarahkan peningkatan
kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan
lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan cukai,
pemberantasan barang kena cukai palsu
23

24. Lanjutan.............
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH
Target Bagi Hasil dari Prop, gunakan pagu
tahun 2010, bagian yang blm direalisasikan
pemprov akibat palampauan target 2010
dimasukkan dalam perubahan APBD 2011
Penerimaan Hibah dari APBN /Sumbangan
Pihak III yang tidak mengikat untuk dana
bergulir, masuk dalam akun Lain-lain
Pendapatan yang Sah ,
24

25. BELANJA DAERAH:
Disusun berdasarkan perkiraan beban
pengeluaran daerah yang dialokasikan secara
ADIL & MERATA, agar relatif dapat dinikmati
oleh masyarakat khususnya pemberian
pelayanan umum
Pemda Agar menenetapkan target capaian :
Daerah ( sasaran daerah)
SKPD ( sasaran SKPD)
Kegiatan ( masukan, keluaran, hasil, capaian program)
25

26. BELANJA TAK LANGSUNG
• Belanja Pegawai
• Subsidi
• Bunga
• Hibah
• Transfer
• Bantuan Sosial
• Belanja Tidak
• Terduga
26

27. Belanja Pegawai:
– “Accres” gaji paling tinggi 2,5% untuk
mengantisipasi adanya kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga, mutasi dan penambahan jumlah
pegawai
– Penganggaran Gaji & Tunjangan PNSD
disesuaikan dg hasil rekonsiliasi jumlah &
belanja pegawai untuk hitung DAU 2011
– Untuk mengantisipasi pengangkatan
CPNSD, Pemda dapat menganggarkan
dalam APBD sesuai dgn jumlah CPNSD
dan formasi pegawai tahun 2011;
27

28. Belanja Bunga & Subsidi
Belanja Bunga
• Dianggarakan pembayaran bunga pinjaman jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam
APBD 2011
Belanja Subsidi
• Hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu
agar harga produk terjangkau masyarakat yang daya
belinya terbatas
• Produk yang disubsidi merupakan kebutuhan dasar dan
menyangkut hajat hidup orang banyak melalui
pengkajian agar tepat sasaran & tidak melanggara
peraturan PerUUan
28

29. Belanja Hibah
• Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan
diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan
rasional dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.
• Untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah (vertikal)
mekanisme pengangaran & pemberiannya mengacu
pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah
• Bagi penerima hibah dalam pelaksanaan serta
pertanggungjawabannya memperhatikan peraturan
Menteri Keuangan
29

30. Ketentuan Hibah dalam Permendagri no 59/2007
Pasal 43
1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar
umum.
4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau
secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
30

31. PENGANGGARAN DANA HIBAH
SE Mendagri No 900/2677/SJ 2007 tentang Hibah dan
31
Bantuan Daerah.

32. PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH
900/2677/SJ 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
32

33. Belanja Bantuan Sosial
• Dalam jalankan fungsi Pemda dalam bidang kemasyarakatan
& guna memelihara kesejahteraan masyarakat, Pemda dapat
memberikan bantuan social kepada kelompok / anggota
masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat
dan jumlahnya dibatasi sejalan dengan Kepres No 80/2003,
(penunjukan langsung)
• Didasrkan pada kriteria yang jelas dengan memperhatikan
asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan
masyarakat luas.
• Untuk meningkatkan akuntabilitas, jumlah anggaran hibah
dan bantuan sosial agar dibatasi dan diperjelas format
pertanggungjawabannya diatur dalamPeraturan Kepala
Daerah. 33

34. PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL
900/2677/SJ 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
34

35. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL
900/2677/SJ 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
35

36. Belanja Bagi Hasil
• Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber
dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten / Kota atau
pendapatan Kabupaten / Kota kepada pemerintah desa
atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada
pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana
pendapatan pada Tahun Anggaran 2011,
• sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2010
yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah
yang menjadi hak Kabupaten / Kota atau pemerintah
desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2011.
36

37. Belanja Bantuan Keuangan
• Pemerintah Provinsi dalam menganggarkan bantuan keuangan kepada
pemerintah Kabupaten / Kota yang bersifat umum didasarkan pada
pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu urusan
Pemkab/kot yang tak tersedia dananya & pertimbangkan karakteistik masing2
daerah
• Pemberian bantuan keuangan bersifat umum digunakan untuk mengatasi
kesenjangan fiskal dapat menggunakan formula dengan variable pendapatan
daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah
• Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian
program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi
kewenangan pemerintah kabupaten/kota seperti pembangunan sarana pendidikan dan
kesehatan.
• Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten / Kota untuk desa
dapat diberikan bantuan keuangan bersifat umum paling sedikit 10% yang
pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional yang merupakan
alokasi dana desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1)
Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.
37

38. Belanja Tidak Terduga
• Dalam penetapan anggaran belanja tidak
terduga agar
– dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran
2009 dan estimasi kegiatan – kegiatan yang :
• sifatnya tidak dapat diprediksi,
• diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta
• tidak biasa / tanggap darurat, yang tidak diharapkan
berulang dan belum tertampung dalam bentuk
program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2011
38

39. BELANJA LANGSUNG
• Agar lebih mengutamakan keberpihakan untuk
kepentingan publik daripada kepentingan
aparatur
• Khususi daerah otonom Baru (DOB) agar lebih
memberikan perhatian pada belanja untuk
kepentingan masyarakat pelayanan umum
daripada belanja untuk membangun sarana
perkantoran.
• Agar mempedomani/mempertimbangkan ASB
dan SSH yang ditetapkan oleh kepala daerah39

40. BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
• Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat
disediakan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang
benar – benar memiliki peranan dan kontribusi serta
yang terkait langsung dengan kelancaran
pelaksanaan kegiatan di masing – masing SKPD
termasuk narasumber / tenaga ahli diluar instansi
pelaksana kegiatan.
40

41. BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
• Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja
barang pakai habis agar disesuaikan dengan
kebutuhan riil dan dengan memperhitungkan sisa
persediaan barang tahun anggaran 2010
– Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dengan
mempertimbangkan jumlah pegawai & volume pekerjaan
• Belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya
kepada pihak III/masyarakat pada tahun yang berkenaan
dialokasikan pada belanja barang dan jasa
41

42. • Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah,
luar negeri maupun dalam negeri agar dilakukan
secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya
dibatasi.
• Perjalanan dinas kunjungan kerja, studi banding
dibatasi frekwensi dan jumlah pesertanya &
dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan
yang sedang dirumuskan, hasilnya dilaporkan
secara transparan dan akuntabel
• Penanggaran untuk penyelenggaraan rapat agar
dilaksanakan kantor, kecuali dengan alsan
tertentu dapat dilaksanakan diluar kantor
42

43. • Untuk antisipasi pengalihan penerimaan PBB
pedesaan & perkotaan menjadi PAD per
1/1/2014, dan BPHTB yang berlaku per
1/1/2011
– Pemda agar menyiapkan dukungan program/
kegiatan pengalihan ( data, system, standar
pengelolaan, ketrampilan dsb) serta sarana &
prasarananya
• Dukungan program & kegiatan terkait
penyusunan Perda sebagai tindak lanjut UU 28
tahun 2009
43

44. BELANJA LANGSUNG
Belanja Modal
• Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah agar dalam
merencanakan Belanja Modal diarahkan untuk pembangunan
infrastruktur yang menunjang investasi daerah
• Pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai
kebutuhan
– Karenanya Sebelum menganggarkan agar terlebih dahulu dilakukan
evaluasi dan pengkajian terhadap barang inventaris yang ada baik
KONDISI maupun UMUR EKONOMISNYA
• Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/
bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja
yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap
tersebut sampai siap digunakan.
44

45. PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN :
SiLPA tahun anggaran yang Lalu
Pencairan dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Penerimaan piutang daerah
Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi)
daerah
PENGELUARAN :
Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal pemerintah daerah
Pembayaran pokok utang
Pemberian pinjaman daerah
SILPA tahun berjalan
45

46. Pembiayaan Daerah
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
• Penganggaran SiLPA(Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya) agar dihitung berdasarkan perkiraan
rasional
• Penganggara Penerimaan Pembiayaan dari Pencairan
dana Cadangan, waktu dan besarnya disesuaikan
dengan Perda pembentukannya
• Akumulasi bunga/deviden dari dana cadangan
dianggarkan sebagai Lain-lain PAD yang sah
46

47. Pinjaman Daerah
• Proses dan prosedurnya mengacu pada PP no 54/2005 ttg Pinjaman
Daerah
• Dilakukan secara selektif dg memperhatikan pelaksanaan dan jangka
waktu pelunasan tidak melebihi sisa masa jabatan KDH ybs
• Suku bunga dinegosiasikan secara seksama dengan memperhatikan
tingkat suku bunga bank yang berlaku di pasar maupun SBI seta
inflasi agar diperoleh tingkat bunga yang memadai, kompetitif dan
tidak berpotensi membebani keuangan daerah
• Penerimaan kembali pokok pinjaman dana bergulir setelah selesai
masa perguliran dianggarkan dalam kelompok penerimaan
pembiayaan jenis penerimaan kembali pemberian pinjaman
daerah, sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan
47

48. Pembiayaan Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
• Pemda dapat menganggarkan investasi jangka panjang non
permanen dalam bentuk dana bergulir dalam akun pembiayaan
jenis pemberian pinjaman daerah
• Penyertaan modal pemda pada BUMN/D dan atau pada badan
usaha lainnya dapat dilakukan pabila jumlah yang akan disertakan
telah ditetapkan dalam Perda Penyertaan Modal
• Agar Pemda menambah modal yang disetor dan/atau melakukan
penambahan penyertaan modal untuk memperkuat struktur
permodalan
• Untuk penganggaran dana cadangan agar menetapkan lebih
dahulu Perda Pembentukan dana cadangan yang mengatur
tentang : tujuan, program & kegiatan yang dibiayai, besaran
rincian tahun dana cadangan yang dianggarkan , sumber dana &
tahun pelaksanaan 48

49. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun
Berjalan (SILPA)
• Bila masih terdapat program & kegiatan yang
dibutuhkan serta target/sasaran yang belum
terpenuhi, Pemda agar menghindari terjadinya
dana menganggur (idle money) dalam bentuk
SILPA tahun anggaran yang berjalan dalam APBD
49

50. TEKNIS PENYUSUNAN APBD
 Pemda agar menyusun dan menetapkan APBD
secara tepat waktu. Paling lambat 31 Desember
2010 ( psl 116 (2) Permendagri 59 2007) - Dalam
rangka optimalisasi pelayanan & peningkatan
kesejahteraan masyarakat
 Pemda agar penuhi jadwal proses penyusunan
APBD sejak penyusunan dan kesepakatan KUA-
PPAS , hingga persetujuan bersama terhadap
Raperda APBD Paling lambat 30 Nopember 2010
 Perlu sinkronosasi materi antara RKP dg RKPD ,
KUA, PPAS, RAPBD yang berasal dari RKA-SKPD
=> APBD merupakan wujud keterpaduan seluruh program Nasional dan
Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan
50
masyarakat di daerah.

51. JADWAL PENYUSUNAN APBD
NO JENIS KEGIATAN WAKTU
1 Penyusunan RKPD s/d Maret
2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD & PPAS Juni
3 Penyampaian KUA & PPAS kpd DPRD & bahas pembicaraan pendahuluan Medio Juni
RAPBD
4 Pembahasan Kebijakan Umum APBD PPAS dgn DPRD Akhir Juni s/d Akhir Juli
Penandatangan Nota Kesepakatan KUA & PPAS Akhir Juli
5 SE Kepala Daerah ttg Ped Penyusunan RKA Awal Agustus
Penyusunan RKA SKPD Minggu II s/d IV Agustus
6 Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah Mg I September
7 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD Mg II - III September
8 Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat Mg IV September
9 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD Minggu I Oktober
Pembahasan Raperda APBD oleh DPRD Sd Akhir Nopember
10 Persetujuan bersama DPRD dg KDH Akhir Nopember
11 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi (3 hari) sejak kesepakatan
12 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD (15 hari) sejak diterima Raperda
13 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari) sejak diterima evaluasi
14 Pengesahan Raperda APBD Minggu IV Desember 51
51

52. JADWAL LAIN
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit.
(pasal 297 ayat (1) Permendagri no 13/06
2. Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD berupa Laporan Keuangan kepada DPRD paling lama 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir. (pasal 301 ayat (1) Permendagri no 13/06
3. Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD adalah
Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pasal 299 Permendagri no 13/06
(1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan, BPK
belum menyampaiakn hasil pemeriksaan, kepala daerah menyampaikan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
(2) Rancangan peraturan kepala daerah, dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama
dengan yang disampaikan kepada BPK.
Pasal 301 Permen 13/06
(2) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan
peraturan daerah diterima 52

53. PENYUSUNAN KUA & PPAS
 Materi KUA mencakup hal-hal yang bersifat Kebijakan Umum tidak
teknis yang memuat
 Gambaran umum kondisi ekonomi makro daerah,
 asumsi penyusunan APBD 2011
 kebijakan pendapatan daerah,
 kebijakan belanja daerah,
 kebijakan pembiayaan daerah, dan
 strategi pencapaiannya.
 Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah
dikaitkan sasaran : yang ingin dicapai termasuk program prioritas
dari SKPD terkait
 PPAS gambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing
SKPD berdasar program & kegiatan
 Pagu sementara menjadi definitif setelah adanya Kesepakatan
antara Kepala Daerah dengan DPRD
 Kepala Daerah Menyampaiakn Rancangan KUA & PPAS bersamaan
yang hasilnya berupa Kesepakatan tentang KUA & PPAS
ditandatangani bersamaan 53

54. ISI KUA – Sesuai Permendagri 59/07
BAB I. PENDAHULUAN
– Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
– Tujuan penyusunan KUA;dan
– Dasar (hukum) penyusunan KUA.
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
• 2.1 Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya;
• 2.2 Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan.
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
– Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN;
– Laju Inflasi;
– Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas);
– Lain-lain asumsi (misal: kebijakan yang berkaitan dengan gaji PNS)
54

55. BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DAERAH.
• Pendapatan Daerah
– Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran
berkenaan;
– Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
– Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.
• Belanja Daerah
– Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah;
– Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
keuangan; dan belanja tidak terduga;
– Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan
daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional yang akan dilaksanakan di daerah.
– Kebijakan belanja berdasarkan :
- urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan)
- satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
• Pembiayaan Daerah
• kebijakan penerimaan pembiayaan;
• kebijakan pengeluaran pembiayaan.
BAB V. PENUTUP
55

56. PPAS – Permendagri 59/07
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan
daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah
BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja
Tidak Terduga
BAB IV. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan
daerah.
BAB IV. PENUTUP
56

57. Bab II Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan
daerah Tahun Anggaran .....
TARGET TAHUN
NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ANGGARAN
BERKENAAN
1 2 3
1 Pendapatan Asli Daerah
1.1 Pajak Daerah
1.2 Retribusi Daerah
1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2 Dana Perimbangan
2.1
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum
2.3 Dana Alokasi Khusus
57

58. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan
daerah Tahun Anggaran ..... lanjutan
TARGET TAHUN
NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ANGGARAN
BERKENAAN
3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
3.1
Hibah
3.2
Dana Darurat
3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
Penerimaan pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
Pencairan dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Penerimaan piutang daerah
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
JUMLAH DANA TERSEDIA
58

59. BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan
dituangkan dalam anggaran belanja daerah.
Matriks Prioritas Pembangunan
Prioritas SKPD yang
NO. Sasaran Nama Program
Pembangunan melaksanakan
1. Contoh : Contoh : Contoh : Contoh :
Penanggulangan Meningkatnya kesejahteraan 1. Dinas Sosial; Pemberdayaan Fakir
Kemiskinan penduduk miskin sehingga 2. Dinas PMD; Miskin
prosentase penduduk miskin dapat 3. Dinas kesehatan;
mencapai 14,4% pada akhir tahun
2007
2.
3.
4.
Dst.
59

60. BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang
dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
60

61. 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan
yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
61

62. 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Terduga
Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang
dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
62

63. BAB IV. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran
pembiayaan daerah.
63

64. SE Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Kepala Daerah Penyusunan dan penyampaian SE KDH
tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada
Seluruh SKPD
• Disampaikan paling lambat awal Agustus TA berjalan
• Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada program dan kegiatan
serta pagu anggaran definitif yang tercantum dalam Nota
Kesepakatan PPA antara KDH dengan Pimpinan DPRD
• Substansi SE KDH mencakup :
a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan
SKPD;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi :
a. KUA & PPAS,
b. analisis standar belanja /ASB
c. standar satuan harga.
64

65. RKA SKPD & RKA PPKD
• RKA SKPD
Memuat rincian anggaran :
– pendapatan,
– belanja tak langsung SKPD (gaji pokok, tunjangan pegawai, tambahan
penghasilan, BPO Pimpinan DPRD),
– belanja langsung menurut program
• RKA PPKD
Memuat rincian :
– Pendapatan yang berasal dari dana perimbagan, hibah
– Belanja tak langsung : bunga, subsidi, hibah, bansos, bagi hasil,
bantuan keuangan, tak terduga
– Pembiayaan : Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
65

66. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD
Berdasarkan RKA-SKPD yang telah dibahas TAPD, PPKD menyusun
Raperda APBD dengan tahapan sebagai berikut :
Penyusunan batang tubuh RAPBD;
Penyusunan Lampiran APBD;
Sosialisasi RAPBD kepada Masyarakat oleh Sekretaris Daerah;
Penyampaian RAPBD kepada DPRD;
Pembahasan RAPBD dengan DPRD;
Persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD;
Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama antara DPRD dan
KDH, disampaikan kepada Mendagri bagi Provinsi, dan kepada Gubernur
bagi kab/kota untuk dievaluasi;
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil
evaluasi, dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD dan
hasilnya dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD;
Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
menjadi Peraturan Daerah;
Keputusan Pimpinan DPRD terhadap hasil penyempurnaan dan penetapan
APBD oleh Kepala Daerah dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
66

67. BILA TERDAPAT KENDALA DALAM PEMBAHASAN & PENETAPAN
APBD
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
B. DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN BERSAMA
TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD
1. Penyampaian Rancangan Paling lama 15 hari
Peraturan Kepala Daerah kepada kerja setelah Raperda
Menteri Dalam Negeri/Gubernur tidak disetujui DPRD
dalam hal DPRD tidak (pertengahan bulan
mengambil keputusan bersama Desember)
terhadap Raperda tentang APBD
sampai dengan batas waktu
yang ditetapkan undang-undang.
2. Pengesahan Menteri Dalam Paling lama 30 hari 1 bulan
Negeri/Gubernur terhadap kerja (pertengahan
Rancangan Peraturan Kepala bulan Januari)
Daerah
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terhadap kondisi stabilitas pemerintah &
politik didaerah, setelah dikaji seksama agar => TIDAK MENGHAMBAT PROSES
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAYANAN YANG BERJALAN
Pasal 104 (3) Permendagri 13/06 67

68. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD
• Pelaksanaan Perubahan APBD 2011 diupayakan
setelah penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 2010 dan persetujuan Pimpinan
DPRD & KaDa atas Raperda PAPBD 2011
• Ditetapkan paling lambat akhir September 2011
• Bila Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2010 terlambat ditetapkan , perubahan dapat dilakukan
sesuai jadwal
• Bila persetujuan melebihi batas waktu, agar pemerintah
daerah tidak menganggarkan kegiatan yang bersifat fisik
konstruksi baik pada belanja langsung maupun belanja tidak
langsung dalam bentuk bantuan keuangan yang bersifat
khusus kepada kabupaten/ kota/ desa.
68

69. IV HAL-HAL KHUSUS
1. Alokasi Angaran Pendidikan minimal 20 %
dari belanja daerah
2. Derah Otonom Baru
a. Pemda induk melakukan pembinaan intensif melalui fasilitasi
penyusunan RAPBD & dukungan pendanaan melalui pemberian
hibah/bantuan keuangan
b. Penyediaan dana bagi daerah otonom baru disediakan setiap tahun
dalam APBD
3. Pembangun lintas daerah =>
– Pemda dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerjasama
antar daerah dengan mempedomani PP No 50 Tahun 2OO7 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah
– Pemda dapat menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja
hibah kepada badan kerjasama 69

70. 4. Penyediaan DANA PENDAMPING atau
sebutan lainnya hanya dimungkinkan untuk
kegiatan yang telah diwajibkan oleh
peraturan perundangan => DAK,
Hibah/bantuan dari Luar Negeri sepanjang
dipersyaratkan – PP 57 2005
5. Penganggaran belanja dari DAK dianggarkan
pada SKPD yang berkenaan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
– Sisa hasil tender digunakan untuk menambah target dan capaian
sasaran kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk
teknis DAK masing-masing bidang
70

71. Belanja mendahului penetapan
Perda PAPBD
• Untuk Program Kegiatan yang dananya bersumber dari transfer untuk
Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang
bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat
dan/atau mendesak lainnya, Bila dana belum tersedia/dianggarkan
Dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda PAPBD dengan cara:
a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran
APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;
c. Ditampung dalam Perda Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran bila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau
tidak melakukan perubahan APBD.
71

72. Perjalanan Dinas
• pada Tahun 2O11 pemda secara bertahap perlu
peningkatkan akuntabilitas penggunaan dana
perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan
pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkanp rinsip
kebutuhan nyata ( at cost) dan dihindari adanya
penganggaran yang bersifat "paket".
• Standar komponen dan satuan harga perjalanan dinas
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
72

73. • Kegiatan multiyears
– untuk menjaga kepastian pendanaan dan kelanjutan
penyelesaian pekerjaan, terlebih dahulu dibahas dan
disetujui bersama antara Pemda dengan DPRD, dan masa
waktu penganggaran dibatasi maksimum sama dengan
tahun anggaran akhir masa jabatan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah yang bersangkutan.
• Diklat
– Daerah hanya diperkenankan untuk Pendidikan dan
pelatihan, Bimbingan Teknis atau sejenisnya yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non
pemerintah yang kompeten dibidangnya
73

74. Belanja Tidak Terduga
• untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana
alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak
lainnya,
• Dilakukan dengan cara :
– KaDa menetapkan kegiatan dengan Keputusan KaDa diberitahukan
kpd DPRD maksimum 1 bulan sejak Keputusan Ditetapkan
– Pimpinan SKPD selaku penanggungjawab kegiatan mengajukan usulan
kebutuhan
– KaDa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja
tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat
• Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak
terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga
ke belanja SKPD berkenaan.
74

75. Sisa belanja Hibah Pemilukada
• KPU/Panwas Provinsi/Kabupaten /Kota wajib
mengemb alikan/menyetorkan ke kas daerah
• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah segera meminta
kepada KPU/Panwas Provinsi/Kabupaten,/Kota
menyetorkan ke kas daerah paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan
penyelenggaraan pemilukada.
• Pengembalian sisa belanja hibah dianggarkan dalam
APBD pada lain-lain pendapataan daerah yang sah
75

76. V. SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN
BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN 2O11
76

77. VI. DAFTAR PROGRAM KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
BERDASARKAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2011.
untuk dijadikan pedoman bagi daerah untuk menyelaraskan
penyusuna APBD Tahun 2011
77