SlideShare una empresa de Scribd logo

Percepat Serapan Anggaran

•
•
M
Majalah Keuangan Negara

Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015

Economía y finanzas
1 de 60
Descargar para leer sin conexión
media keuangan negara | edisi juli 2015 1
media keuangan negara | edisi juli 2015 3 n Pembina/Pengarah: Achmad Djazuli-Achmad Kemal Hidayat-Krishna Amier Hamzah n Pemimpin Redaksi: Prasetyo n Redaksi: Fahri Haidar-Habibie Mahabbah-Megel Jekson n Fotografer: Aprilia Hariani-Abdullah Hilmi n Keuangan: Azmi Faiqoh n Distribusi: Fathurrahman n Layout: Boedy S. Pasoepati n Diterbitkan oleh: Pusat Kajian Keuangan Negara n Alamat Redaksi/Sirkulasi/ Iklan: Jl. Kayu Manis IV No. 1 Matraman Jakarta, Telp (021) 8561952, Phone: 081517181984, e-mail: keuangan.negara@gmail.com n REKENING PEMBAYARAN: GIRO BANK BRI KCP BPKP No Acc: 1148.01.000117.307 Atas Nama Pusat Kajian Keuangan Negara. Redaksi menerima kontribusi tulisan yang sesuai dengan misi penerbitan.Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Korespondensi melalui email:keuangan.negara@gmail.com & twitter @pusaka_negara-www.keuangan.co 17 Percepat Serapan Anggaran Penyerapan anggaran akan menjadi nyawa pertumbuhan ekonomi,di saat mesin pertumbuhan yang lain sulit diandalkan. 34 Karena Akuntabilitas Menjadi Prioritas Di samping mengejar target penyerapan anggaran,akuntabilitas mekanisme pengadaan barang dan jasa harus menjadi prioritas. 12 Mengawal Akuntabilitas Dana Desa BPK RI memastikan akan mengawasi dengan serius penyaluran dan pelaksanaan dana desa. 20 Agar Belanja Anggaran Lebih Akuntabel Dan Transparan Tren kenaikan belanja memang nyata. 58 Bahrullah Akbar Tak Kenal Lelah Keliling Daerah Turun langsung ke lapangan untuk memahami lebih dekat persoalan- persoalan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. sumber:pelitaonline.com 4Pemerintah Tetapkan Prioritas Proyek Infrastruktur Tahun 2015 28
media keuangan negara | edisi juli 2015 4 Banyak faktor yang memengaruhi lesunya perekonomian nasional.Pertama,faktor perekonomian global yang masih mengalami kelesuan,khususnya pengaruh perlambatan ekonomi Tiongkok dan Singapura,yang selama ini menjadi mitra dagang utama Indonesia, baik ekspor maupun impor.Akibatnya,ekspor kita pada kuartal I 2015 menurun 11,02%.Kedua, melambatnya investasi atau ekspansi swasta yang tertahan karena fluktuasi nilai tukar rupiah. Ambil contoh misalnya,ekspansi kredit pada kuartal I hanya 11%,jauh di bawah target semula yaitu 15-17%. Ketiga,menurunnya konsumsi rumah tangga.Kendati menyumbang pertumbuhan yang paling besar,namun sektor ini mengalami tren perlambatan karena pengaruh naik-turun harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Di sisi lain,perlambatan ekonomi kita juga disumbang oleh beberapa hal, misalnya menurunnya penerimaan pajak,melemahnya Nilai Tukar Petani (NTP),serta lambatnya Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP). Nah,di saat mesin pertumbuhan ekonomi yang lain yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi,banyak kalangan berharap pemerintah segera mempercepat belanja modal dan infrastrukturnya sebagai“jamu”untuk memulihkan ekonomi nasional.Apalagi jumlah belanja infrastruktur pemerintah sangat besar,mencapai Rp298,3 triliun dari alokasi belanja pemerintah pusat senilai Rp1.319,5 triliun. Di luar itu semua,kita berharap tim ekonomi Kabinet Kerja dapat meyakinkan publik dengan kebijakan dan terobosan yang benar-benar sesuai dengan Visi Trisakti dan Nawacita. Salam Redaksi MENGANDALKAN BELANJA MODAL M edia Keuangan Negara hadir di tengah pembaca dengan menyajikan informasi dan kajian terkini mengenai perkembangan tata kelola keuangan negara di Indonesia.Media ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) sebagai media untuk mentransformasikan data,berita,kajian dan kebijakan seputar keuangan negara,yang sering luput dari perhatian umum. Sebagaimana diketahui,berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa keuangan negara adalah“Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Adapun ruang lingkup keuangan negara meliputi pengelolaan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah,Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum (BLU),kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum,dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam edisi kali ini,redaksi mengetengahkan tema“Percepatan Serapan Anggaran”.Tema ini hadir di tengah fakta melemahnya berbagai indikator perekonomian nasional.Lesunya perekonomian kita yang telah terasa sejak akhir tahun 2014 silam,masih terus berlanjut selama enam bulan pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.Hingga pada puncaknya, pada 5 Mei kemarin Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 4,7%,meleset dari target dalam APBN-P 2015 yaitu 5,7%. 4 Editorial Prasetyo media keuangan negara | edisi juli 2015
media keuangan negara | edisi juli 2015 5 kilas 5 MENGAWAL AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN NEGARA dalam menjalankan tugasnya. Pertama,nilai dasar independensi yakni,BPK sebagai lembaga negara yang independen di bidang organisasi,legislasi dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya. Selain itu,adalah nilai dasar dalam integritas.BPK menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kesejahteraan Rakyat Di tempat dan waktu yang berbeda,Bahrullah Akbar juga menyampaikan pentingnya mengawal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jum’at (29/5/2015),Bahrullah menyempatkan mengunjungi kampus Universitas Mataram (Unram). “Pada hakikatnya,pengawasan yang dilakukan oleh BPK adalah demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,”ujarnya. Ia menjelaskan bahwa tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan memiliki efek terhadap kualitas program dan pembangunan yang dijalankan pemerintah.Sementara itu,program dan kebijakan yang berkualitas akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat,baik secara langsung ataupun tidak langsung. “Pembangunan yang baik akan meningkatkan kemampuan konsumsi dan investasi masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan,”tambahnya. Bahrullah Akbar berharap kalangan civitas akademika di perguruan tinggi dapat menyumbangkan saran dan pandangannya yang konstruktif bagi pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.[] Jakarta,MKN (21/5/2015)-Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI,Prof.Dr.Bahrullah Akbar mengunjungi Kampus Universitas Jayabaya pada acara BPK Goes to Campus yang berlangsung Kamis (21/5/2015). Di hadapan ratusan mahasiswa, Bahrullah Akbar mengingatkan pentingnya memahami tata kelola keuangan negara dengan baik,serta mengetahui tugas dan kewenangan BPK RI dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. “Sepuluh atau lima belas tahun mendatang ketika adik-adik menjadi pemimpin bangsa,InsyaAllah akan mengingat pertemuan kita siang hari ini.Di tengah tantangan global yang semakin sengit,kita dituntut untuk mempergunakan keuangan negara dengan baik demi sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat,” jelas Bahrullah yang juga Guru Besar IPDN. Ia juga menjelaskan bahwa BPK memiliki tiga nilai dasar pedoman Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI,Prof.Dr.Bahrullah Akb
media keuangan negara | edisi juli 2015 6 dukungan agar Pertamina dapat mengelola Blok Mahakam 100%.‎ “Serikat pekerja sudah bertemu dengan dirut dan mereka mendukung Pertamina.Mereka ingin berkontribusi.Kami pada intinya siap mengerjakan sendiri.Tapi,kita ingin ada timeline yang jelas,”tandasnya.[] kilas Jakarta,MKN (24/6/2015)-PT Pertamina (Persero) menegaskan kesiapannya untuk mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur tanpa bantuan dari operator existing,yaitu Total E&P Indonesie dan Inpex. Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro menyatakan, hingga saat ini Total dan Inpex belum memberikan sikapnya atas keputusan pemerintah memberi saham 30%. “Kita sih siap ya.Mungkin belum ada tanggapan dari Total. Dari kita menunggu secepatnya proses ini.Karena nanti akan ada tim yang mengkaji dan dibantu PERTAMINA SIAP KELOLA 100% BLOK MAHAKAM SKK Migas untuk alih kelola.Karena apabila persiapan ini tidak berjalan sesuai rencana,kalau Pertamina harus mengelola sendiri,kita siap,” tegasnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta,Selasa (23/6/2015). Saat ini,Pertamina masih menghormati keputusan pemerintah.Namun,Wianda menegaskan perseroan siap mengelola blok kaya migas itu secara mandiri.‎“Dari dulu kami siap. Itu keputusan pemerintah,ya harus dijalankan,”imbuhnya. Wianda menuturkan,serikat pekerja Pertamina telah menemui Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto untuk menyampaikan LKPP 2014 MENDAPAT OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN triliun sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat; (4) pemerintah belum memiliki mekanisme pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum. Ketua BPK RI Harry Azhar Azis menyatakan,empat permasalahan tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan agar ke depan tidak menjadi temuan berulang. “Kami berharap langkah Pemerintah mengenai penetapan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual mulai 1 Januari 2015 dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah,” ungkap Harry pada Penyerahan LHP LKPP Tahun 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR RI di Jakarta (4/6/2015).[] Blok Mahakam Jakarta,MKN (4/6/2015)-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP Tahun 2013. Ada empat permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2014 yang menjadi pengecualian diantaranya:(1) pencatatan mutasi Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp2,78 triliun tidak dapat dijelaskan; (2) permasalahan Utang kepada Pihak Ketiga di tiga KL sebesar Rp1,21 triliun tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai; (3) permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL senilai Rp5,14
media keuangan negara | edisi juli 2015 7 kilas Jakarta,MKN (24/6/2015)-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengungkapkan,Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat.Presiden beranggapan bahwa dana aspirasi itu akan berbenturan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. “Presiden nggak setuju,”kata Andrinof di Istana Kepresidenan,Jakarta,Rabu (24/6/2015). Dia memaparkan,Jokowi beranggapan bahwa program pembangunan didasarkan pada visi dan misi Presiden.Selain itu,pemerintah juga menggunakan uang negara berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Sementara itu,dana aspirasi DPR berpeluang bertabrakan dengan visi misi yang sudah ditetapkan itu. Karena itu,Andrinof meminta DPR bisa memahaminya. Dia juga meminta agar para wakil rakyat bisa menjalankan tugasnya di bidang legislasi,pengawasan, dan anggaran sehingga tidak berbenturan dengan fungsi eksekutif yang dijalankan pemerintah. “Bersinggungan fungsi,tetapi kalau kembali pada fungsi masing-masing,tak akan bersinggungan. DPR kembali pada fungsi pengawasan,pembicaraan anggaran,dan legislasi,”ucap dia. Selain itu,Andrinof juga melihat jumlah dana aspirasi Rp 20 miliar untuk setiap anggota Dewan setiap tahunnya sangat besar karena totalnya bisa mencapai Rp11,2 triliun.Jumlah itu sangat signifikan untuk membiayai program-program pembangunan. Saat ditanyakan apakah pemerintah nantinya tak akan memasukkan dana aspirasi dalam alokasi RAPBN 2016,Andrinof tidak menjawab tegas. “Itu akan dibicarakan,akan disampaikan juga nanti,” ujar dia. Tiga Fraksi Menolak Dalam rapat paripurna yang dihadiri 315 dari 560 anggota DPR,Selasa (23/6/2015),ada tiga fraksi yang menolak pengesahan peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan di dapil.Tiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Nasdem,Fraksi Partai Hanura,dan Fraksi PDI-P. Dengan disahkannya rancangan peraturan tentang usulan program pembangunan dapil,anggota DPR diharapkan segera menyusun proposal program pembangunan.Rapat paripurna untuk membahas usulan program dari setiap anggota dijadwalkan 1 Juli mendatang. Usulan akan disampaikan ke Presiden oleh pimpinan DPR.Presiden dengan kementerian terkait akan membahas usulan tersebut.Kalau ada usulan yang tumpang tindih dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2016 atau rencana kerja pemerintah 2016,hal itu dapat dicoret.[] DANA ASPIRASI BERBENTURAN DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN Demonstrasi Menolak Dana Aspirasi
media keuangan negara | edisi juli 2015 8 P erkembangan dunia usaha mikro/kecil di Sulawesi Utara dan Gorontalo dalam 5-10 tahun terakhir ini berkembang cukup cepat. Hal ini dipengaruhi iklim usaha dan ekonomi daerah yang cukup stabil dengan persaingan beragam usaha yang cukup ketat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa potensi pengusaha mikro/kecil masih banyak mengalami kesulitan modal dan belum disentuh oleh pihak perbankan karena dinilai belum bankable, sehingga terjebak oleh pembiayaan oleh rentenir atau tengkulak dengan bunga yang sangat besar yaitu lebih dari 10% per harian atau mingguan. Bank Sulut Go berusaha melakukan pendekatan pada pengusaha mikro kecil melalui program financial inclusion dalam membangun hubungan kemitraan dengan lembaga agama dan untuk memutuskan mata rantai rentenir dan tengkulak dari kelompok usaha mikro/kecil. Harapannya kelompok usaha mikro kecil menjadi binaan lembaga agama yang akhirnya dapat disentuh atau difasilitasi dengan modal usaha dengan bunga yang ringan dan proses pengurusan yang lebih mudah karena di-link langsung ke Bank dan dibantu oleh pendamping dari pihak lembaga agama. Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Lembaga Agama dengan model pendampingan dan penjaminan sifatnya mendidik karena selain adanya agunan tambahan, juga wajib memberikan jaminan cash collateral 15% atau dengan garing ratio ± 6 kali yang wajib disediakan oleh Lembaga Agama. Pihak Bank Indonesia Kantor Perwakilan Manado memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan peran dan kinerja Bank Sulut Go dalam pembiayaan ini sehingga dalam berbagai kesempatan acara sosialisasi Menjalin Hubungan Kemitraan Perbankan dengan LembagaAgama Direktur Utama Bank Sulut Go Bpk. Johannis Ch. Salibana didampingi Direktur Pemasaran Bpk. Novi VB. Kaligis saat menyambut kedatangan Gubernur Bank Indonesia Bpk. Agus Martowardoyo yang didampingi oleh Koordinator Bank Indonesia Wilayah Indonesia Timur Bpk. Suhaedi di Universitas De La Salle ketika pelaksanaan Sosialisasi Finansial Inclusion beberapa waktu lalu. Gubernur Bank Indonesia Bpk. Agus Martowardoyo, didampingi Pemuka Agama dan Wakil Gubernur Sulut Bpk. Djouhari Kansil ketika mengunjungi Stand Debitur Pengrajin Keramik yang dibiayai Bank SulutGo.
KREDIT USAHA RAKYAT LEMBAGA AGAMA Telah bekerjasama dengan beberapa Lembaga Agama: 1. Keuskupan Manado/Gereja Katolik 2. Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) 3. Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) 4. Muhammadiyah Manado 5. Permusi Manado 6. Hindu Darma Bolaang Mongondow SOSIALISASI KUR Lembaga Agama yang Telah Dilakukan 1. Di Kantor Bank Indonesia Makassar. Atas inisiatif Bapak Suhaedi Pinwil BI Makassar (Maantan Pemimpin Bank Indonesia Manado) 2. Di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. 3. Kepada pengusaha kecil Sulut dan Gorontalo di Jakarta. 4. BPD Papua yang datang Study Banding di Bank Sulut Kantor Pusat dan melihat langsung pengusaha kecil yang telah berhasil dibiayai di Minahasa yaitu peternak bebek dan usaha hendikraf/Pengrajin dari kayu. KUR LEMBAGA AGAMA Tujuan Penggunaan: 1. Untuk Penambahan Kredit Modal Kerja dan Investasi Kepada Pengusaha Mikro 2. Untuk Penambahan Kredit Modal Kerja dan Investasi Kepada Pengusaha Ritel TARGET MARKET Usaha Produktif Binaan Lembaga Agama Anggota Jemaat / anggota Jemaah dari Lembaga Agama yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang anggotanya memiliki kegiatan usaha produktif binaan lembaga agama dengan sistim pendampingan dan penjaminan dari pihak lembaga agama (Dengan Garing Ratio 6 kali/atau15% dari plafond kredit yang diberikan). KRITERIA CALON DEBITUR 1. Warga Negara Indonesia berusia 21 tahun sampai dengan 65 tahun atau sudah menikah dan sehat jasmani rohani. 2. Jatuh tempo angsuran sebelum ulang tahun ke 65 3. Usaha perseorangan dengan jenis usaha antara lain: usaha dagang, usaha perkebunan, usaha pertanian, usaha perikanan, usaha peternakan, industri kecil (home industri) . 4. Telah menjalankan usaha minimal 1 (satu) tahun buku dan terhadap usaha yang baru berjalan atau start up tidak dapat dibiayai oleh bank. PLAFON KREDIT Plafon: Besarnya plafon kredit yang dapat diberikan kepada setiap Calon Debitur disesuaikan dengan kondisi usaha saat ini dana atau berdasarkan kemampuan pengembalian/kemampuanangsuran (replayment capacity) bulanan yang tercermin dari besarnya arus kas (cash flow bulanan) dari calon debitur dengan ketentuan Pinjaman: 1. KUR MIKRO maksimal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 2. KUR RITEL maksilam Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Adapun realisasi Kredit Usaha Rakyat kerjasama Lembaga Agama sebesar Rp2,4 milyard dengan NPL 0 JANGKA WAKTU 1. Kredit Modal Kerja, jangka waktu mulai dari 12 bulan s/d 36 bulan. 2. Kredit Investasi, jangka waktu 12 s/d 36 bulan. SUKU BUNGA KREDIT 12 % Flat, dengan ketentan: Angsuran (pokok+bunga) ditetapkan secara bulanan, baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi. BIAYA-BIAYA Disetorkan terlebih dahulu kerekening tabungan atas nama debitur sebelum pencairan kredit dilakukan dan tidak dipotong dari kredit yang diterima. 1. Materai : Ditanggung DEBITUR 2. Administrasi : Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) 3. Provisi : Sesuai ketentuan 4. Asuransi Kredit : Beban debitur 5. Asuransi Agunan : a. Asuransi Kebakaran : Sesuai tarif, beban debitur. b. Asuransi Kendaraan : Sesuai tarif, beban debitur. 6. Biaya Notaris : Jika ada, beban debitur JENIS AGUNAN AGUNAN Untuk Kur Mikro & Ritel : 1. Barang Elektronik, Meubel dll 2. Tanah 3. Tanah dan bangunan 4. Kendaraan Bermotor (mobil dan motor) dilaksanakan secara bersama-sama. Sektor usaha produktif yang dibiayaiantaralainsektorperdagangan, perkebunan, pertanian, perikanan (pedagang pasar), industri rumah tangga, industri kecil, kerajinan, usaha konveksi, usaha kost kosan, warung makan, kios-kios jualan lainnya. Bank Sulut Go juga pernah diundang oleh Kantor Koordinator Bank Indonesia Wilayah Indonesia Timur Makassar guna menyosialisasikan skim kredit KUR Lembaga Agama di Makassar, serta melayani rombongan studi banding BPD Papua yang didampingi Pemerintah Provinsi Papua, Tokoh Agama Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan beberapa pelaku usaha dari Papua. Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus Martowardoyo datang khusus ke Sulawesi Utara untuk menyaksikan kegiatan usaha binaan lembaga agama dan sangat mengapresiasi peran Bank Sulut Go dalam program financial inclusion untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Lembaga Agama khususnya dalam membangun ekonomi umat . Peluang pembiayaan kepada pelaku usaha mikro/kecil melalui kerjasama dengan lembaga agama yang telah berjalan sejak tahun 2010 berdampak positif dalam peningkatan usaha melalui pendekatan keagamaan, sehingga dengan sentuhan keagamaan yang bersifat rohani dapat memotivasi anggota jemaat/jemaah untuk berusaha secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga/rumah tangga dan proses pendidikan/studi anak-anak dapat terpenuhi sampai selesai. Hal ini karena melakukan kegiatan usaha dengan jujur dan halal melalui binaan dan pendampingan oleh lembaga agama.[advertorial]
media keuangan negara | edisi juli 2015 10 makro Jakarta,MKN (05/06/2015)- Kemenkeu-Selain pertumbuhan pada pajak non migas,yang merupakan salah satu instrumen untuk mengetahui pertumbuhan kesejahteraan dan sisi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak,beberapa pajak lainnya juga mengalami kenaikan yang signifikan disbanding tahun lalu.Dari data yang dilansir melalui laman DJP,pertumbuhan double digit dicatatkan oleh PPh pasal 26,PPh final,dan PPh pasal 25/29. PPh Pasal 26,yang merupakan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak Luar Negeri,mengalami pertumbuhan 23,14 persen atau sebesar Rp15,058 triliun, jika dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp12,229 triliun.Ini berarti kepatuhan wajib pajak Luar Negeri dalam membayar pajak meningkat,dan ke depannya diharapkan dapat diikuti oleh wajib pajak Dalam Negeri. Selanjutnya,PPh Final mengalami kenaikan 21,48 persen atau sebesar Rp38,252 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp31,488 triliun.Pencapaian ini merupakan buah keberhasilan dari kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima,atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pertumbuhan sebesar 15,68 persen dicatatkan oleh PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi.Angka ini tercatat sebesar Rp3,074 triliun dan naik dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 yang sebesar Rp2,658 triliun. Selanjutnya,PPh Pasal 25/29 Badan mencatatkan pertumbuhan 11,17 persen,atau sebesar Rp82,772 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp74,454 triliun. Dari data ini dapat dcermati bahwa kepatuhan wajib pajak Dalam Negeri,berupa orang pribadi maupun badan,dalam membayar pajak mulai meningkat seiring dengan diberlakukannya kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015. [Kemenkeu] Gedung Ditjen Pajak sumber:Ditjen Pajak Kepatuhan wajib pajak mulai meningkat seiring dengan diberlakukannya kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 PENERIMAAN PAJAK ALAMI KENAIKAN
media keuangan negara | edisi juli 2015 11 makro Jakarta,MKN (24/6/2015)-Lesunya ekonomi dunia membuat pemerintah berpikir dua kali untuk memasang target tinggi pertumbuhan ekonomi.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan pemerintah telah merevisi target pertumbuhan ekonomi yang diusulkan dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016‎. ‎”Kalau misalkan target pertama itu sampai 6,2 itu terlalu ambisius.Kami lihat lebih realistis 5,6 persen itu. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang masih seperti ini dan lemah,dan diperkirakan belum akan tumbuh untuk beberapa waktu,dengan kondisi ekonomi seperti itu maka kita akan lihat mendekati angka yang paling realistis,”kata Sofyan Seperti dikutip pada Rabu, (23/6/2015). Sofyan menjelaskan prediksi tahun depan,dunia masih akan mengalami gejolak ekonomi.Pemerintah tak mau ambil risiko dengan memasang target yang tinggi. ‎Target pertumbuhan ekonomi 5,6 persen dianggap paling realistis menghadapi situasi terkini. “Walau pun nanti mungkin dalam prosesnya kalau ekonomi dunia membaik,program infrastruktur kami cepat,kami bisa tumbuh lebih dari itu tetapi untuk save-nya,kami tetapkan 5,5 hingga 6,itu hasil diskusi pemerintah,”jelas dia. Oleh karena itu,Sofyan menegaskan pemerintah saat ini sedang mempercepat pembangunan infrastruktur yang dijanjikan demi menggenjot pertumbuhan ekonomi.“Kalau itu bisa kita lakukan,realisasi investasi seperti kita harapkan,Rp 5.600 triliun sekitar lima tahun PEMERINTAH REVISI TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI yang akan datang,itu akan menciptakan pertumbuhan,” tutur Sofyan. Mantan Menteri BUMN itu menerangkan juga asumsi makro di Indonesia bisa saja sewaktu-waktu mengalami perubahan.”Saya pikir semua diganti,sedikit berbeda misalnya mata uang rupiah kalo enggak salah, perkiraannya Rp 13.000,ada beberapa,saya belum lihat,” tandas Sofyan. Sebelumnya,Menteri Keuangan (Menkeu),Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Lanjutan Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2016,menyatakan,International Moneter Fund (IMF) masih meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3,8 persen atau naik dari proyeksi tahun ini 3,3 persen. “Memang ada optimisme dari global,tapi dalam menetapkan asumsi kami berpegang pada kondisi domestik,yakni realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2015 sebesar 4,7 persen meski kita akan memacu pertumbuhan ekonomi pada tiga kuartal ke depan,”terang dia. Atas dasar itu,kata Bambang,pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,5 persen sampai 6 persen di tahun depan.Level tersebut turun dari asumsi sebelumnya yang dipatok 5,8 persen sampai 6,2 persen. “Kami mengusulkan pertumbuhan ekonomi dari 5,8 persen-6,2 persen menjadi 5,5 persen-6 persen.Itu terjadi karena tahun ini dan tahun depan adalah periode ketidakpastian yang sangat mudah berubah kondisinya,” ujar Bambang.[Kemenkeu] Ilustrasi
media keuangan negara | edisi juli 2015 12 Pinjaman lainnya,yakni pinjaman komersial Rp46,35 triliun (2%), pinjaman suplier Rp0,20 triliun (0%), serta pinjaman dalam negeri Rp3,35 triliun (0%). Kemudian untuk realisasi SBN sampai dengan bulan kelima ini menembus Rp2.151,58 triliun atau 76% dari target.Meliputi,SBN dalam denominasi valuta asing (valas) sebesar Rp54,77 triliun (19%) dan dalam bentuk rupiah Rp1.602,81 triliun (56%). “Paling utama di sini adalah, kita jaga utang dalam batas aman. Jangan sampai banyak jatuh tempo yang sifatnya mendadak.Untuk porsi pinjaman jangan banyak mata uang asing karena kalau ada pelemahan kurs bisa membengkak.Jadi,mesti tambah porsi domestik,”tandas Robert.[] PER MEI,UTANG INDONESIA TEMBUS Rp2.845 TRILIUN “Terhadap PDB Indonesia sebesar Rp11.000 triliun,rasio utangnya masih 24,7%.Rasio ini masih terbilang cukup aman, ini karena ambang batas rasio utang yang susah dimanej atau kurang aman sebesar 60%,”ujar Robert dalam Rapat Panja Defisit, Pembiayaan di Gedung Banggar DPR,Jakarta,Rabu (24/6/2015). Dia kembali merinci bahwa total utang pemerintah pusat yang sebesar Rp2.843,25 triliun ini terdiri dari total pinjaman Rp691,66 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp2.151,58 triliun sepanjang Januari- Mei 2015. Masing-masing,terdiri dari pinjaman luar negeri Rp688,31 triliun (24%),pinjaman bilateral Rp338,21 triliun (12%),pinjaman multilateral Rp303,66 triliun (11%). Jakarta,MKN (25/5/2015)- Posisi utang Indonesia pada periode Januari 2010-Mei 2015 tembus di angka Rp2.845,25 triliun atau dalam presentasi 24,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).Total utang pemerintah naik lebih dari Rp64 triliun dibandingkan realisasi hingga April lalu. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan dan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengungkapkan, angka ini mengalami kenaikan Rp64,28 triliun dari posisi total utang periode Januari-April 2015 yang mencapai Rp2.780,97 triliun. Dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS),utang pemerintah pusat hingga Mei 2015 ini setara dengan USD215,22 miliar. Ilustrasi makro
media keuangan negara | edisi juli 2015 13 Rp16,5 triliun,dengan jumlah nominal dimenangkan sebesar Rp4,9 triliun. Seri FR0071 yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2029 menawarkan tingkat kupon sebesar 9 persen.Total penawaran masuk untuk seri ini mencapai Rp9,44 triliun,dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp2,25 triliun. Terakhir,untuk seri FR0068 yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2034,tingkat kupon yang ditawarkan adalah sebesar 8,375 persen.Total penawaran yang masuk untuk seri ini sebesar Rp3,2 triliun,dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp1,55 triliun.[wa] LELANG SUN, PEMERINTAH SERAP RP18 TRILIUN yang akan jatuh tempo pada 1 April 2016 menawarkan imbalan berupa diskonto.Total penawaran yang masuk untuk seri ini sebesar Rp2,65 triliun,dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp1,9 triliun. Seri FR0053 yang akan jatuh tempo pada 15 Juli 2021 menawarkan tingkat kupon sebesar 8,25 persen.Total penawaran yang masuk untuk seri ini sebesar Rp8,22 triliun,dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp7,4 triliun. Seri FR0056 akan jatuh tempo pada 15 September 2026, menawarkan tingkat kupon sebesar 8,375 persen.Total penawaran masuk untuk seri ini mencapai Jakarta,24/06/2015 Kemenkeu-Pemerintah melakukan lelang penjualan lima seri Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (23/6/2015).Kelima seri SUN yang dilelang yakni seri SPN12160401,seri FR0053,seri FR0056,seri FR0071,dan seri FR0068. Dari lelang tersebut,pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar Rp18 triliun,dari total penawaran masuk yang mencapai lebih dari Rp40 triliun.Hasil lelang penjualan ini nantinya akan digunakan untuk memenuhi target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Secara rinci,seri SPN12160401 Ilustrasi makro
media keuangan negara | edisi juli 2015 14 rubrikkhususdanadesa desa,Menteri Marwan mengatakan, yang menjadi tantangan saat ini adalah kesiapan untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara tepat, terukur,dan transparan sesuai dengan potensi dan prioritas kebutuhan desa. “Juga kesiapan untuk mengelola keuangan desa secara berhati- hati,transparan,dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa,” ujarnya. Agar penyaluran dana desa tahap awal tahun 2015 ini lancar, Menteri Marwan menyampaikan, Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,Marwan Jafar memberikan pengarahan bahwa besarnya pengalokasian Dana Desa bagi setiap desa harus dikelola secara baik dan dapat dipertanggung-jawabkan secara benar MENGAWAL AKUNTABILITAS DANA DESA 14 jawab pengelolaan keuangan desa tersebut,maka diperlukan peningkatan kapasitas atau kemampuan para kepala desa atau perangkat desa tentang pengelolaan keuangan,”ujar Menteri Marwan. Ia mengingatkan,UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberikan dasar konstitusi bahwa masyarakat desa saat ini menjadi sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan Desa.Sedangkan pemerintahan Desa berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagi para kepala desa dan aparat Jakarta,MKN (25/5/2015)- Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap Pertama 2015 yang berlangsung di Jakarta,Senin (25/5/2015). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,Marwan Jafar memberikan pengarahan bahwa besarnya pengalokasian Dana Desa bagi setiap desa harus dikelola secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar. “Dengan besarnya tanggung
media keuangan negara | edisi juli 2015 15 ada beberapa hal pokok yang diharapkan menjadi masukan bagi para Gubernur serta Bupati atau Walikota.Yakni,melaksanakan sosialisasi dan pelatihan,kepada aparat pemerintah daerah maupun aparat desa agar mempunyai pemahaman yang tepat dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan Undang-Undang Desa. Tahap I telah disalurkan Hingga 20 Mei 2015,pemerintah telah berhasil menyalurkan Rp3,8 triliun dana desa,atau sekitar 18,3 persen dari pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Seperti diketahui,total pagu dana desa dalam APBN-P 2015 adalah sekitar Rp20,7 triliun,yang akan disalurkan dalam tiga tahap. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menerangkan, penyaluran dana desa tahap I akan dilakukan pada Bulan April 2015, sebesar 40 persen dari pagu APBN-P 2015 tersebut. Penyaluran tahap kedua akan dilakukan pada Bulan Agustus 2015, dan tahap ketiga pada Oktober 2015. Jumlah yang disalurkan pada tahap kedua dan ketiga masing-masing sebesar 40 persen dan 20 persen dari pagunya. Namun demikian,agar dana desa tersebut dapat dicairkan, pemerintah daerah harus dapat memenuhi persyaratan terlebih dahulu.“Kalau mau dapat yang tahap pertama,ada syaratnya, harus ada peraturan kepala daerah mengenai alokasi dan pemanfaatan dana desanya,”jelas Menkeu dalam konferensi pers mengenai Perkembangan Ekonomi dan Realisasi APBN-P 2015 di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (21/5/2015). Menkeu menambahkan,sampai saat ini,baru ada 186 kabupaten/ kota yang berhasil memenuhi persyaratan tersebut.Dengan demikian,baru 186 daerah tingkat II tersebut yang telah memperoleh penyaluran dana desa. Pengawasan BPK Badan Pemeriksa Keuangan RI mengingatkan pemerintah agar berhati-hati mengucurkan dana desa.Menurut Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar,Dana desa rawan diselewengkan,“Terang rawan,”kata Bahrullah. Bahrullah mengatakan kerawanan dalam penggelontoran dana desa ini bisa terjadi sejak proses perencanaan, pengelolaan,hingga pelaporan pertanggungjawabannya.Ia mencontohkan,risiko kerawanan itu mirip kisruh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini jadi sorotan.“Jangan sampai dana desa juga begitu,”ujarnya.Begitu juga dalam pengelolaan dana dan pelaporan. Potensi penyelewengan dana desa itu sangat nyata,kata Bahrullah,karena sampai saat ini Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi belum menyusun pedoman dalam penggunaan dan pelaporan dana desa.Aparat desa yang kesulitan menyusun pertanggungjawaban yang benar nantinya akan mudah dikriminalkan.“Ketidakmampuan bisa berakibat penjara.” Dalam kesempatan berbeda, Anggota II BPK Agus Joko Pramono mengungkapkan saat ini pihaknya dan pemerintah masih membicarakan mengenai prinsip- prinsip dana ini,yang notabene baru diluncurkan pertama kalinya dalam sejarah pada April 2015. “Yang pasti,pemeriksaan tidak akan menggunakan standar-standar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),karena standar pelaporannya pasti lebih sederhana,”terang Agus di sela penyampaian audit BUMN di hadapan DPR,Kamis (28/5/2015). Meski demikian,Agus mengakui tidak sanggup melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada lebih dari 70.000 desa se- Indonesia.Untuk itu,pihaknya akan menggunakan metode sampling. “Nanti BPK perwakilan yang akan melakukan pemeriksaan, yang risiko besar seperti wilayah timur sampelnya lebih banyak.Pasti disampling berdasarkan risiko-risiko yang kemungkinan akan timbul,” tuturnya. Dalam pelaporannya, kemungkinan besar dana desa nantinya tidak akan masuk ke dalam LKPP,melainkan dalam dikonsolidasikan laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).[] rubrikkhususdanadesa Agus Joko Pramono,Anggota II BPK RIMarwan Jafar,Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Jakarta, MKN (21/5/2015)-Mendampingi Anggota VI BPK RI, Prof. Bahrullah Akbar, MBA dalam kegiatan BPK Goes to Campus di Universitas Jayabaya, Jakarta, Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar mengatakan pihaknya konsisten membantu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) melalui berbagai jenis penjaminan kredit, salah satunya Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ini merupakan sumbangan penting Jamkrindo selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana berdasarkan tujuannya, BUMN berperan membantu golongan ekonomi lemah dan kecil sesuai dengan amanat UU BUMN. “Jamkrindo adalah satu-satunya BUMN yang ditugasi pemerintah untuk memberikan penjaminan kredit kepada KUMKM, agar mereka memiliki kekuatan finansial untuk bersaing di era global ini,” terang Dirut Jamkrindo. Ia menjelaskan, bahwa proses penjaminan kredit/ pembiayaan melibatkan sekurang-kurangnya tiga pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit/pembiayaan, yang di dalam hal ini disebut Penerima Jaminan, debitur kredit/ pembiayaan yang dalam hal ini disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit/pembiayaan yang dalam hal ini disebut Penjamin. “Penjaminan kredit/pembiayaan diperlukan oleh penerima jaminan pada saat permohonan kredit/ pembiayaan dari terjamin dinyatakan layak oleh penerima jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan Melalui Penjaminan Kredit Usaha Rakyat JAMKRINDO Konsisten Membantu Pemerintah Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat kecukupan agunan,” katanya. Salah satu jenis produk usaha penjaminan Jamkrindo ialah Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada KUMKM di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable dengan plafond kredit/ pembiayaan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. “Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif demi kesejahteraan rakyat,” jelas Dirut Jamkrindo. Perum Jamkrindo telah melakukan hal nyata, salah satunya melakukan kerja sama dengan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) dalam Penjaminan Pinjaman/ Pembiayaan bagi KUMKM. Kemitraan strategis ini dilakukan untuk mendorong jangkauan akses dan layanan keuangan lebih luas bagi sektor KUMKM. Dalam acara Perjanjian Kerja Sama antara Perum Jamkrindo dan LPDB yang berlangsung pada Rabu (6/5/2015), Direktur Utama Jamkrindo Diding S. Anwar menjelaskan bahwa kerja sama kemitraan ini sangat strategis dan bertujuan lebih meningkatkan kinerja masing-masing pemangku kepentingan baik peningkatan realisasi Kredit/ Pembiayaan oleh LPDB sekaligus meningkatkan volume Penjaminan oleh Perum Jamkrindo. Di samping itu, Perum Jamkrindo yang meraih predikat Sangat Bagus dalam BUMN Infobank Award 2014 juga memiliki produk penjaminan kredit yang lain, misalnya
Penjaminan Kredit/Pembiayaan Umum, Penjaminan Kredit/Pembiayaan Mikro, Penjaminan Kredit/Pembiayaan Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa, Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Multiguna, Penjaminan Distribusi Barang, Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi, Surety Bond, Penjaminan Kredit BPR/BPRS, Penjaminan KPR Sejahtera FLPP, Custom Bond, Penjaminan Keagenan Kargo, serta Penjaminan Invoice Financing.[] Direktur Utama Perum Jamkrindo,Dr.Diding S.Anwar,SE.,MM Kegiatan dan Program Perum Jamkrindo JAMKRINDO Masuk Kategori Sehat Tingkat kesehatan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) masuk dalam kategori sehat atau AA.Keterangan ini diperoleh usai audit kinerja Perum Jamkrindo yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik HMR (Husni Muharram Rasidi). “Kategori sehat tersebut dinilai berdasarkan parameter keuangan,operasional dan adminsitrasi,” ujar Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo Braman Setyo,usai Seminar Nasional Penjaminan Kredit untuk MUKMK Indonesia Hebat di Hotel Le Meridian Jakarta,Selasa (12/5). Momentum menggembirakan ini juga disampaikannya dalam pengesahan laporan tahunan Perum Jamkrindo.“Dengan hasil ini kami berharap Perum Jamkrindo mampu menjadikan momentum agar lebih maju dan meningkatkan kinerjanya,” pungkas Braman Setyo.[]
media keuangan negara | edisi juli 2015 18 media keuangan negara | edisi juli 2015
media keuangan negara | edisi juli 2015 19 T arget pertumbuhan ekonomi domestik,sebagaimana asumsi makro APBN-P 2015 dipatok 5,7 persen.Namun perekonomian Indonesia pada triwulan I-2015 hanya tumbuh sebesar 4,7 persen.Realisasi tersebut melambat dibanding pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2014 yang mencapai 5,14 persen. Sekadar menengok ke belakang,kurun lima tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami trend perlambatan.Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan triwulan I-2010 sebesar 5,7 persen lalu naik menjadi 6,5 persen pada triwulan I-2011 dan sedikit melambat sebesar 6,02 persen pada periode yang sama tahun 2012. Kemudian pada triwulan I-2013 mulai menurun menjadi 5,78 persen dan 5,21 persen pada triwulan I-2014. Kepala BPS Suryamin dalam keterangan persnya menjelaskan, perlambatan ekonomi terjadi dari sisi produksi maupun sisi konsumsi.Dari sisi produksi,ada empat penyebab utama perlambatan ekonomi kuartal I-2015.Pertama,produksi pangan menurun akibat mundurnya periode tanam. Kedua,produksi minyak mentah dan batu bara mengalami kontraksi sehingga industri kilang minyak juga tumbuh negatif. Ketiga,distribusi perdagangan melambat karena menurunnya pasokan barang impor.“Terjadi penurunan impor baik untuk barang modal,bahan baku/penolong,serta barang konsumsi,jelas Suryamin di Kantor BPS,Selasa (5/5/2015).BPS mencatat impor pada kuartal I-2015 turun 2,2 persen (YoY), dan turun 9,98 persen (QtQ).Keempat,kinerja konstruksi terkait dengan terlambatnya realisasi belanja infrastruktur. Sementara itu dari sisi pengeluaran,BPS mencatat penyebab utama perlambatan ekonomi kuartal I-2015.Pertama,semua komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) melambat.Konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2015 hanya mampu menyumbang 2,75 persen,lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun 2014 sebesar 3,08 persen. Kedua,pengeluaran konsumsi pemerintah yang melambat.Kedua, sumber pertumbuhan yang berasal dari belanja pemerintah juga sedikit mengalami perlambatan,menyumbang 0,14 persen di triwulan I-2015.Jika dibandingkan dengan triwulan IV-2014,konsumsi pemerintah pada triwulan I-2015 melambat 48,68 persen. Ketiga,ekspor barang terkontraksi karena turunnya harga komoditas. Ekspor barang dan jasa juga melambat 0,53 persen dalam setahun.Padahal, tahun lalu masih tumbuh 3,65 persen.Keempat,melambatnya perekonomian negara mitra dagang utama Indonesia.“Ekonomi Tiongkok turun dari 7,4 persen pada kuartal III 2014 menjadi 7,0 persen.Sedangkan ekonomi Singapura dari 4,9 persen menjadi 2,1 persen,”terang Suryamin. PERCEPAT SERAPAN ANGGARAN Penyerapan anggaran akan menjadi nyawa pertumbuhan ekonomi,di saat mesin pertumbuhan yang lain sulit diandalkan. 19 media keuangan negara | edisi juli 2015
media keuangan negara | edisi juli 2015 20 Sementara,ekspansi kredit pada kuartal pertama hanya terealisasi 11 persen,jauh di bawah target semula yaitu 15-17 persen.Dan,penerimaan pajak juga menurun per Maret hanya mencapai Rp198,226 triliun lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp210,057 triliun. Menurut pandangan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Hendri Saparini, persoalan utama merosotnya target tersebut adalah pertumbuhan konsumsi yang melambat.“Dorongan dari ekspansi swasta bagi pertumbuhan ekonomi juga tertahan karena fluktuasi nilai tukar rupiah sepanjang triwulan I,”jelas Hendri Saparini ketika dihubungi Media Keuangan Negara,Rabu,(20/5/2015). Hal senada dikatakan Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tony Prasetiantono.Menurutnya, macetnya perekonomian Indonesia triwulan I-2015 disebabkan oleh lambatnya belanja pemerintah ditambah perubahan nomenklatur kementerian yang menyebabkan penyerapan anggaran terlambat. “Kemudian konsumen juga mengurangi belanja di luar makanan.Investor menunda investasi karena menunggu kondisi membaik.Tidak mengejutkan kalau pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 sangat rendah,”kata Tony. Merosotnya perekonomian di triwulan I-2015 ini perlu menjadi refleksi bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.Pemerintah perlu segera mencari jalan keluar, sebab pada saat bersamaan tingkat pengangguran mengalami kenaikan.Berdasarkan data BPS, per Februari 2015 pengangguran terbuka bertambah sebesar 300.000 orang menjadi 7,45 juta atau 5,81persen dari total angkatan kerja. Sebelumnya,pengangguran masih 5,7 persen atau 7,15 juta orang. Padahal,APBN-P 2015 menargetkan tingkat pengangguran sebesar 5,6 persen. Salah satu terobosan yang perlu digiatkan antara lain mempercepat belanja modal dan infrastruktur, sebagai stimulus ekonomi. Belanja modal dan infrastruktur pemerintah akan menjadi“nyawa” yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi di saat mesin pertumbuhan ekonomi yang lain sulit diandalkan. “Apalagi jumlah belanja infrastruktur pemerintah sangat besar,mencapai Rp298,3 triliun dari alokasi belanja pemerintah pusat senilai Rp1.319,5 triliun,”terang Megel Jekson,peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) di Jakarta (22/5/2015). Merangkak naik Berdasarkan data Kementerian Keuangan,terhitung sejak 31 Maret 2015 realisasi belanja pemerintah dari APBN-P 2015 baru terserap 18,5 persen dari total belanja Rp1.984,1 triliun.Itu pun lebih banyak yang terserap untuk belanja rutin dan transfer dana ke daerah. Hasilnya,belanja pemerintah hanya berkontribusi 6,55% terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun ini. Begitu pula tingkat penyerapan belanja infrastruktur tercatat lebih rendah lagi.Dari total belanja infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp94,57 triliun,ternyata yang terserap baru Rp4,8 triliun (5,1%) per April 2015.Alasannya,penyerapan belanja infrastruktur itu terhambat oleh masalah pembebasan lahan, atau terlambat melakukan proses lelangnya. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui,saat ini penyerapan belanja modal masih tergolong rendah.Namun,ia meyakini,ke depan penyerapan belanja modal masih akan meningkat,antara lain karena telah selesainya proses pelelangan pada K/L yang memiliki belanja modal besar,seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani merinci penyebab lambatnya realisasi belanja pemerintah. Menurut dia,penyebab utamanya karena pengajuan APBN-P 2015 yang dipercepat yaitu di bulan Sumber:BPS
media keuangan negara | edisi juli 2015 21 Februari.Padahal,lazimnya setelah Juni atau Juli. “Tahun ini dipercepat untuk menampung program baru dari pemerintah baru.Maka itu juga sedikit memperlambat kegiatan, karena selama satu bulan penuh kita harus melakukan pembahasan dengan DPR,dengan mendesain kembali program-program update pemerintah di tahun 2015,”jelas Askolani kepada Media Keuangan Negara,di ruang kerjanya,Senin (18/5/2015). Bersamaan dengan itu, restrukturisasi organisasi Kementerian/Lembaga (K/L) turut memengaruhi serapan anggaran. Dengan adanya perubahan nomenklatur,K/L terkait harus mendesain ulang program dan melengkapi dokumen-dokumen penting.“Ini juga memerlukan pembahasan selama satu bulan.Jadi,bulan Maret baru selesai dan kemudian juga harus menyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) rinciannya,” tambah Askolani. Kementerian Keuangan optimis mulai Mei akan terjadi percepatan serapan belanja pemerintah karena polanya sudah nyata. Pihaknya akan melakukan perbaikan penyerapan,karena dokumen DIPA-nya sudah 95 persen selesai. Menurut catatan Askolani, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menunjukkan kinerja nyata bahwa belanja infrastruktur di bulan Mei sudah jauh melonjak dibanding bulan April.“Trennya mulai naik,tinggal tingkat kecepatannya saja,”kata Askolani. Data terbaru Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja negara sampai dengan 20 Mei 2015 yang telah mencapai Rp548,7 triliun,atau sekitar 27,7 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015,sebesar Rp1.984,1 triliun.Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Secara rinci,realisasi belanja pemerintah pusat hingga 15 Mei 2015 telah mencapai Rp302,8 triliun,atau 22,9 persen dari pagu APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.319,5 triliun. Capaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyerapan belanja kementerian negara/ lembaga (K/L) yang sampai dengan 15 Mei 2015 telah mencapai Rp129,5 triliun,atau 16,3 persen dari pagu APBN-P 2015.[] Dirjen Anggaran Kemenkeu,Askolani,SE,MA 21 Belanja modal dan infrastruktur pemerintah akan menjadi“nyawa”yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi media keuangan negara | edisi juli 2015
media keuangan negara | edisi juli 2015 22 ASKOLANI,SE.MA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN (KEMENKEU) AGAR BELANJA ANGGARAN LEBIH AKUNTABEL DAN TRANSPARAN D irektorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui bahwa realisasi belanja pemerintah pusat pada triwulan I-2015 cenderung melambat.Banyak faktor memengaruhi perlambatan penyerapan anggaran.Dua hal utama adalah percepatan pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dan perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga. Bagaimana langkah dan strategi pemerintah untuk mempercepat serapan anggaran? Berikut petikan wawancara Media Keuangan Negara dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan,Askolani, SE.,MA di ruang kerjanya pada Senin (18/5/2015). 22 media keuangan negara | edisi juli 2015
media keuangan negara | edisi juli 2015 23 Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia padaTriwulan I tahun 2015 sebesar 4,7 persen,meleset dari yang ditargetkan pemerintah. Pada saat bersamaan,realisasi penyerapan anggaran pemerintah juga melambat.Bagaimana Anda melihat korelasi ini? Faktanya memang demikian. Pertumbuhan ekonomi kita melambat.Penyerapan anggaran juga melambat.Namun menurut saya,kedua hal tersebut tidak terlalu berkaitan.Karena perlambatan pertumbuhan ekonomi kita tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor domestik.Saya melihat bahwa faktor global sangat menentukan,di mana kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi dunia juga mengalami perlambatan.Ini berimbas ke Indonesia.Kita lihat ekspor kita turun dan kegiatan ekonomi nasional juga menurun.Di sisi lain,konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi andalan juga belum optimal.Ini masih triwulan I,jadi masih rendah. Itulah yang menyebabkan ekonomi kita melambat. Faktor apa saja yang menyebabkan lambatnya penyerapan tersebut? Saya melihat paling tidak ada dua hal yang menyebabkan perlambatan penyerapan anggaran ini.Pertama,oleh karena kita mengajukan APBN-P 2015 yang dipercepat yaitu di bulan Februari. Padahal,lazimnya setelah Juni atau Juli.Pada tahun ini kemudian dipercepat untuk menambung program baru dari pemerintah baru. Maka itu juga sedikit memperlambat kegiatan karena selama satu bulan penuh kita harus melakukan pembahasan dengan DPR,dengan mendesain kembali program- program update pemerintah di tahun 2015. Bersamaan dengan itu, kemudian dikombinasi dengan perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga.Sehingga Kementerian/Lembaga terkait harus mendesain ulang programnya yang baru,kemudian juga harus mendesain ulang dokumen- dokumen penting.Sebab mengubah nomenklatur tidak hanya mengubah begitu saja.Ini memerlukan pembahasan selama satu bulan. Jadi,bulan Maret baru selesai dan kemudian juga harus menyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) rinciannya. Dokumen-dokumen penting seperti apa? Iya,Kementerian/Lembaga terkait harus menyelesaikan dokumen-dokumen pendukung untuk bisa full mengimplementasikan program baru.Kementerian/Lembaga baru harus di-support oleh lima dokumen.Pertama,pagu di APBN-P harus dengan pagu nomenklatur yang baru.Pembahasannya bisa menyita waktu satu bulan.Misalnya dengan memotong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, atau menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat,itu mengubah semua dokumen-dokumen dan harus dengan Undang-undang. Kedua,Kementerian PPN/ Bappenas kita minta merevisi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015.Karena RKP ini menjadi pedoman rencana kerja pemerintah dan sudah barang tentu harus berbasis pada nomenklatur yang baru.Itu penting,karena kalau tidak ada,Kementerian/Lembaga tidak ada pedoman ke mana dia akan membelanjakan anggarannya. Ketiga,Kementerian/Lembaga harus mengubah organisasi mereka. Dan itu butuh waktu karena harus ada persetujuan dari Kemeterian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan).Keempat,Kementerian/ Lembaga yang baru harus mengisi SDMnya.Ini juga butuh waktu. Apalagi pejabat Eselon 1 dan ada juga yang open bidding.Dan kelima, Kementerian/Lembaga harus membuat Rencana dan Stratagi (Renstra) dengan pagu yang sudah dengan nomenklatur yang baru dan mengacu pada RKP.Termasuk harus membuat programnya. Jadi,di tahun 2015 berbeda tantangannya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Faktanya demikian.Tahun 2015 memang beda dengan tahun-tahun yang lalu.Pada tahun sebelumnya, kita hanya menetapkan APBN-P dan sudah langsung go.Sekarang harus melewati beberapa proses di atas. Bagaimana perkembangan penyelesaian dokumen-dokumen pendukung sejauh ini? Alhamdulillah hampir sepenuhnya selesai di bulan April. Dan pada posisi Mei ini mungkin tinggal enam Kementerian/ Lembaga dengan nomenklatur yang baru yang belum.Kami terus mendorong agar mereka segera melengkapi penyelesaian dokumen, sehingga di bulan Mei ini semua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan organisasi yang baru,dengan SDM yang baru,dan kemudian renstra yang baru itu selesai semua.Jadi memang ini fakta yang harus dihadapi di tahun 2015 yang memang beda dengan tahun-tahun sebelumnya.Dengan selesainya tahapan tersebut,kita berharap tahun 2016 mendatang tidak ada masalah lagi.Ini menjadi pijakan bagi Kementerian/Lembaga untuk melakukan di tahun 2016. Mohon bisa dijelaskan data penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2015. Rinciannya masih kami kumpulkan.Triwulan I ini memang masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I tahun lalu.Itu fakta oleh karena kondisi yang kita hadapi.Kami lihat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan wawancara
media keuangan negara | edisi juli 2015 24 Rakyat (PU-Pera),Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,masih lebih lambat. Tetapi ada Kementerian/Lembaga yang sebenarnya sudah cepat dibanding tahun lalu.Catatan kami misalnya Kepolisian,Kementerian Perhubungan,Kementerian Kesehatan,Kementerian Sosial,dan Kementerian Keuangan.Belanja mereka sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu. Sejauhmana optimisme Anda bahwa penyerapan anggaran tahun ini akan berjalan maksimal? Ya,tentu harus optimis.Setelah triwulan I selesai dan masuk triwulan II kita melihat adanya percepatan belanja,mulai di bulan Mei ini.Kementerian PU-Pera sudah siap dengan tambahan belanja. Transfer sudah siap.Maka di triwulan II harapan kita akan mulai normal dan akan ada kenaikan dibandingkan Triwulan lalu.Kalau belanja ada kenaikan di triwulan II maka harapannya ini yang akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di triwulan II,dengan didukung oleh belanja pemerintah.Jumlah belanja pemerintah memang meningkat signifikan di 2015 ini dibanding dengan 2014. Terkait dengan belanja modal, bagaimana Anda melihat kenyataan bahwa realisasi belanja modal selalu lebih rendah dibandingkan belanja yang lain? Tantangan belanja modal lebih tidak mudah dibanding belanja yang lain.Ada beberapa tantangan yang pada umumnya dihadapi dalam belanja modal,misalnya tantangan yang berhubungan dengan tanah. Kemudian belanja modal juga bisa terhambat proses lelang oleh karena jumlahnya yang signifikan. Dan ketiga,belanja modal juga bisa terkendala karena kadang-kadang komponennya berasal dari pinjaman luar negeri.Dalam hal ini,jika Kementerian/Lembaga tidak dapat memenuhi persyaratan maka ini bisa menghambat penyerapannya. Apakah polanya memang selalu lebih rendah? Saya melihat memang belanja modal selama ini realisasinya di bawah 90 persen setiap tahun. Saya tidak tau apakah tahun ini akan lebih tinggi,tapi tentunya kita berharap ke sana.Namun yang sebenarnya kita arahkan bukan hanya belanja modal, tetapi belanja infrastruktur. Sebab modal ini hanya salah satu part saja daripada belanja infrastruktur.Belanja modal hanya direalisasi pemerintah pusat,tapi ada dari transfer ke daerah untuk belanja infrastruktur.Nah,hal inilah yang kita akan lihat secara komprehensif,di mana bahwa belanja infrastruktur tahun 2015 jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian terkait dengan kualitas belanja pemerintah,apa yang telah dilakukan Kementerian Keuangan agar belanja pemerintah yang berkualitas? Kita telah mendorong pemangkasan belanja,dari belanja subsidi ke belanja non subsidi.Itu sudah nyata,kita bisa menghemat subsidi energi sekitar Rp250 triliun yang kita arahkan ke belanja yang produktif.Ini tentunya sangat positif menuju kualitas anggaran.Sebab kita tahu dengan memangkas belanja subsidi ke sektor produktif itu,maka tujuan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan bisa dicapai. Tapi jika kita masih memakai pola yang lama,maka pencapaian tiga target ini tidak optimal. Kemudian yang kedua,perihal kualitas anggaran ini kita sudah mengarahkan belanja ke basis output.Kalau dulu hanya input.Kita sekarang sudah mengarahkan ke basis output.Jadi setiap uang,setiap program,outputnya apa? Termasuk kalau bisa kita ingin tau apa outcomenya.Kita tentu tidak mau wawancara
media keuangan negara | edisi juli 2015 25 hanya belanja-belanja saja tanpa terlihat hasilnya. Dua hal ini yang coba kita lakukan yang memang nyata secara nasional.Ini kita arahkan agar belanja Kementerian/Lembaga lebih akuntabel dan lebih transparan. Lalu,strategi seperti apa yang telah disiapkan Kementerian Keuangan agar terjadi percepatan serapan anggaran? Tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan kondisi itu aktual bahwa hampir semua DIPA sudah diselesaikan,maka Kementerian/ Lembaga sudah dipastikan segera merealisasikan belanjanya.Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah membuat TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran).Tim ini diketuai oleh Wakil Menkeu dengan didukung oleh Kepala BPKP,Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pengadaan barang dan jasanya,beberapa Eselon I di Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Staf Kepresidenan. Tujuannya? Paling tidak ada tiga hal yang harus dilakukan oleh TEPRA,antara lain:(1) mereka melihat kondisi aktual,yaitu bagaimana kondisi aktual penyerapan anggaran,(2) tim ini akan melihat estimasi ke depan, bagaimana realisasinya,(3) melihat adakah kendala penyerapan realisasi anggaran,baik kendala saat ini maupun ke depan. Kendala-kendala inilah yang nanti akan di-follow up oleh tim untuk kemudian ditindaklanjuti. Misalnya masalah DIPA,maka apa yang harus kita bantu.Kemudian masalah pengadaan apa yang harus dibantu LKPP,masalah audit apa yang harus dibantu BPKP.Sehingga tim ini akan efektif untuk memantau kemudian mengantisipasi jika harus ada yang diselesaikan oleh masing- masing stakeholder. Apa fokus dan target tim ini? Menteri Keuangan sudah mengarahkan tim Tepra bisa fokus ke Kementerian dan Lembaga yang besar anggarannya.Jadi,tim ini difokuskan untuk lebih meyakinkan realisasi belanja di Kementerian PU-Pera,Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan lainnya. Sebab kita tahu bahwa ini memiliki dampak ekonomi yang luas. Sehingga tim ini akan lebih efektif dan efisien. Selain membentukTepra,apakah terdapat langkah lain? Kita akan terus melakukan monitoring.Hal ini sudah kami lakukan sejak tahun lalu, yaitu monitoring dan evaluasi tiga bulanan.Di sini pun kita bisa mengingatkan kalau ada hambatan-hambatan bisa langsung dikomunikasikan dengan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.Apa yang harus dibantu dan apa yang harus dikerjakan oleh stakeholder. Apa harapan Anda harapan terkait realisasi anggaran pada tahun 2015 ini? Harapan kita mudah-mudahan mulai bulan Mei ini belanja akan lebih cepat.Dan memang kami lihat polanya sudah nyata.Tren kenaikan belanja memang nyata sampai dengan bulan Maret belanja Kementerian/Lembaga masih sekitar Rp30 triliun tapi di bulan April sudah sekitar Rp39 triliun.Dan di bulan Mei ini perkiraan kita sudah di atas Rp40 triliun.Memang trennya naik,tinggal tingkat kecepatannya saja. Saya mencatat Kementerian PU- Pera sudah tunjukkan nyata bahwa belanja infrastrukturnya di bulan Mei sudah jauh melonjak dibanding bulan April.Inilah yang terus kita dorong,dan mudah-mudahan mulai Mei ini belanja mulai aktif sehingga akan membantu pertumbuhan ekonomi kita di triwulan II dan berikutnya.Dan mudah-mudahan apa yang telah dilakukan di 2015 ini menjadi basis pijakan kita di 2016.[] DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama Lengkap : Askolani,SE.MA Jabatan : Direktur Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran,Kementerian Keuangan Tempat/Tanggal Lahir : Palembang,11 Juni 1966 Agama : Islam Status/Jumlah Anak : Kawin/2 Alamat email : askolani@depkeu.go.id dan askolan@hotmail.com RIWAYAT PENDIDIKAN A. Pendidikan Formal : 1. Strata I Ekonomi-Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan-Univ.Sriwijaya Palembang (1990) 2. Strata II Master of Art-Economics-Univ.of Colorado at Denver,USA (1999) B. Pendidikan Lainnya (Pelatihan/Lokakarya/Seminar) : 1. Dalam Negeri a. Interest Rate Markets & Risk Management-AUSAID-2003 b. Introduction to Financial Markets in Indonesia-AUSAID-Jakarta-2002 c. Indonesia’s Fiscal Sustainability and its Implication on Monetary-JICA-BI-2001 d. Balance of Payments-CIDA-Bappenas-2000 2. Luar Negeri a. The Oxford High Performance Leadership Programme-Said Business School, University of Oxford,London-2012 b. Developing Cluster & National Competitiveness-Lee Kwan Yew School of Public Policy,Singapore-2008 c. Health Sector Reform & Sustainable Financing-World Bank,USA-2007 d. Macroeconomic Management & Fiscal Issues-IMF,Singapore-2004 e. Course on Public Finance-IMF,USA-2001 f. Economics Institute Short Course-Economic Institute,USA-1998 wawancara
media keuangan negara | edisi juli 2015 26 D alam laporannya yang berjudul Indonesia:Avoiding TheTrap (2014),ekonom Bank Dunia Ndiame Diop menyebutkan Indonesia kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi hampir 1 persen setiap tahun selama satu dekade terakhir.Hal tersebut dikarenakan alokasi belanja infrastruktur yang kurang memadai (infrastructure gap). Kenyataannya memang demikian.Rata-rata anggaran infrastruktur yang telah dialokasikan MENGUKUR BELANJA INFRASTRUKTUR APBN/APBD selama ini masih kurang dari 4 persen PDB.Padahal,standar minimal alokasi yang mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi suatu negara berkisar di angka 5 persen PDB. Mari kita tengok alokasi belanja infrastruktur selama empat tahun terakhir.Pada tahun 2011 misalnya, anggaran infrastruktur sebesar Rp114,2 triliun,lebih rendah dibanding belanja subsidi energi yang mencapai Rp255,6 triliun. Demikian untuk tahun 2012,belanja subsidi mencapai Rp306,5 triliun, sementara belanja infrastruktur hanya Rp145,5 triliun.Sementara itu,untuk tahun 2013 belanja infrastruktur sedikit mengalami kenaikan yaitu sebesar Ro155,9 triliun,namun belanja subsidi lebih membengkak sebesar Rp310 triliun. Untuk tahun 2014,proporsi belanja infrastruktur dan belanja subsidi masih timpang; belanja infrastruktur sebesar Rp177,9 triliun dan belanja subsidi mencapai Rp350,3 triliun. Memasuki pemerintahan baru,
media keuangan negara | edisi juli 2015 27 dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur,yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Maret 2015. Terbitnya Perpres tersebut menjadi angin segar bagi badan usaha,baik itu BUMN,BUMD, maupun swasta,untuk melakukan kemitraan atau kerjasama dalam penyediaan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sesuai dengan isi Perpres yang dimaksud. Bahkan,pemerintah saat ini sedang menyiapkan aturan baru melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk perlindungan kepada pejabat negara bidang infrastruktur dari tindakan kriminalisasi.“Agar para pejabat di kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan bidang infrastruktur merasa aman untuk mengambil kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” jelas Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Dedy S.Priatna,di Jakarta,Jum’at (29/5/2015). Berbekal itu,kementerian/ lembaga yang melaksanakan anggaran infrastruktur sebenarnya tidak perlu was-was,sehingga diharapkan dapat fokus mempercepat rencana dan program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah. Mulai bekerja Anggaran infrastruktur sebesar Rp298,3 triliun sebagian besar dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum Presiden Joko Widodo merangkum visi dan misinya“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong,” mulai memikirkan cara untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur.Alhasil,anggaran infrastruktur dalam APBN-P 2015 melonjak tajam menjadi Rp298,3 triliun atau naik sekitar 63,2 persen.Mengingat besarnya belanja infrastruktur tersebut,dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Desember 2014,Presiden Jokowi menegaskan pemerintah di tahun 2015 akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pangan. Percepatan infrastruktur ini makin urgent mengingat laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 menyebutkan 5 provinsi yang menjadi penyumbang PDB nasional terbesar yaitu Provinsi DKI Jakarta (16,72%),Jawa Timur (15,06%),Jawa Barat (14,23%),Jawa Tengah (8,42%) serta Provinsi Riau 6,87%,ternyata membutuhkan perbaikan kondisi infrastruktur yang cukup masif di masing-masing daerah,demi menjaga kualitas dari pertumbuhan ekonomi nasional. Tak Perlu Khawatir Dalam perkembangannya, keseriusan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ditandai Bali Mandara Toll Road,Proyek PT.Waskita Karya (Persero) Tbk. Sumber:Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
media keuangan negara | edisi juli 2015 28 dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan.Total anggaran kontraktual Kementerian PU-Pera 2015 untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp94,57 triliun.Dari jumlah tersebut,sekitar Rp9 triliun dimanfaatkan untuk kontrak multiyears dan selebihnya untuk membiayai 14.500 paket pekerjaan sepanjang tahun ini. “Sampai saat ini dana yang telah terkontrak sebanyak Rp50,6 triliun, yang sedang dalam proses lelang Rp20 triliun dan persiapan untuk pengumuman lelang selanjutnya Rp15 triliun.Akhir Juni diprediksi (belanja modal) bisa 15 persen terserap,”ujar Menteri PUPR,Basuki Hadimuljono,di Jakarta (22/5/2015). Tercatat hingga 18 Mei 2015, Kementerian PUPR mengklaim telah menyerap anggaran sebesar Rp6,9 triliun atau 5,85 persen dari total pagu Kementerian yang senilai Rp118,5 triliun.Berbagai program prioritas yang didanai oleh Kementerian PUPR adalah pembangunan jalan dan jembatan, waduk dan irigasi,penyediaan kebutuhan air minum dan sanitasi, perumahan untuk MBR,pengentasan pemukiman kumuh,penyediaan bibit dan pupuk. Kementerian PUPR menargetkan penyerapan anggaran belanja 2015 dapat tercapai 94%,atau Rp110 triliun dari total anggaran Rp118,5 triliun.Target tersebut dapat direalisasikan melalui sejumlah langkah percepatan pengadaan proyek.“Akhir tahun kami optimistis 94 persen,atau sekitar Rp110 triliun.Tidak mungkin terserap semua 100 persen,karena ada sisa tender maupun administrasi,” katanya dalam rilis yang diterima Media Keuangan Negara,Jumat (22/5/2015). Sementara itu,Kementerian Perhubungan yang mendapatkan anggaran sebesar Rp52,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur optimis tengah tahun 2015 ini akan terjadi percepatan serapan, kira-kira 30 persen dari total pagu. Seperti diketahui,serapan anggaran di Kementerian Perhubungan terhitung sejak akhir Maret 2015 baru mencapai sekitar 10 persen. “Biasa terjadi di awal tahun,”kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan,Kamis (23/4/2015). Menurut mantan Direktur Utama PT KAI tersebut,rencana induk untuk pembangunan itu wajib ada,misalnya bangun bandara, kereta api,ataupun pelabuhan laut. “Pembangunan juga perlu membuat amdal (analisis dampak lingkungan) karena kalau tidak kedua hal itu bisa berdampak pada hukum,”ucap Jonan. Karena itu,untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun ini, Kemenhub sudah menyiapkan sejumlah strategi khusus.Jonan menyebutkan,sembari menuntaskan sejumlah rencana induk dan amdal pembangunan infrastruktur, pihaknya juga tetap melakukan pengadaan barang maupun jasa, baik melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) maupun melalui mekanisme tender. Sebelumnya,Kementerian Perhubungan merinci ada 10 proyek terkait transportasi laut, delapan proyek transportasi darat, enam proyek transportasi udara, dan lima proyek perkeretaapian. Keseluruhan proyek ini dikerjakan dengan menggunakan anggaran kementerian tahun ini. Di sektor transportasi laut,kata Jonan,kementerian akan menambah armada kapal dan membangun pelabuhan.“Dari 170 pelabuhan yang kami rombak,ada 8 dan 10 merupakan pelabuhan baru yang akan kami bangun tahun ini,”jelas Jonan,Senin (21/4/2015). Untuk pembenahan sektor transportasi darat,Jonan akan melakukan perbaikan menyeluruh pada infrastruktur terminal bus dan juga penyeberangan antar pulau.Standar pelayanan minimal transportasi darat akan dibuat lebih baik,mencontoh stasiun-stasiun kereta di Jakarta saat ini. Pembenahan transportasi udara akan dilakukan dengan membangun bandar udara di daerah-daerah yang sulit diakses dan rawan bencana. Landasan pacu di beberapa bandar udara juga akan diperpanjang,agar bisa disinggahi pesawat besar. Sedangkan untuk sektor transportasi kereta api,Jonan berjanji untuk tetap melanjutkan pembangunan rel di pulau selain Jawa seperti jalur kereta api Makassar Pare-Pare sebagai bagian
media keuangan negara | edisi juli 2015 29 dari jaringan kereta api Sulawesi. Tekad pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur patut didukung, ditambah dua kementerian dengan pagu terbesar telah menyatakan komitmen dan kesiapannya. Namun yang membuat gundah ialah,pembiayaan proyek-proyek infrastruktur tersebut direncanakan berasal dari penerimaan pajak yang dipatok sedemikian tinggi. Sementara,sejauh ini pemerintah- Direktorat Jenderal pajak-nampak tergopoh-gopoh mengejar target penerimaan pajak. Dua Skema Faktanya memang demikian. Pada kuartal I-2015,realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp198,88 triliun.Penerimaan pajak tersebut lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang sanggup mencapai Rp210,05 triliun.Dalam APBN-P 2015,target pendapatan pajak dipatok Rp1.489,3 triliun,melonjak 19,5 persen dibandingkan di APBN-P 2014. Dari lonjakan penerimaan pajak inilah belanja negara yang terlanjur dipatok tinggi semula akan dibiayai. “Pendapatan pajak otomatis juga harus didongkrak,”jelas Peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara, Megel Jekson,Jum’at (29/5/2015). Walaupun dana subsidi energi telah berkurang drastis, namun anggaran negara tidak cukup membiayai proyek- proyek infrastruktur yang direncanakan, termasuk kebutuhan adanya tambahan dana untuk menyuntik tambahan modal ke sejumlah BUMN.Nilai PMN untuk BUMN yang terkait langsung dengan sektor infrastruktur mencapai Rp64 triliun. Menyikapi rendahnya penerimaan pajak ini,Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak beralibi rendahnya penerimaan negara sudah merupakan siklus tahunan.Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui belum sesuai ekspektasi. Rendahnya realisasi penerimaan pajak karena faktor kepatuhan masyarakat yang juga rendah. Untuk mengejar target pendapatan negara,sejauh ini pemerintah sedang mempertimbangkan dua skema. Skema pertama ialah menerima tawaran utang dari Bank Dunia. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada 20 Mei lalu,Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menawarkan dukungan berupa pinjaman hingga US11 miliar atau setara dengan Rp144,85 triliun untuk pendanaan baru selama tiga sampai empat tahun ke depan bagi Indonesia. Untuk skema utang ini,sejauh ini Presiden Joko Widodo belum mengambil sikap.Namun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memberi isyarat Indonesia akan menerima tawaran tersebut. “Pinjaman tersebut memiliki bunga yang relatif rendah dan hanya akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan,”tegas Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (21/5/2015). Pada kesempatan berbeda, Bambang mengakui pemerintah sedang mengalami defisit anggaran, dan mempertimbangkan tawaran utang.“Kalau tidak mau nambah beban maka defisit anggaran harus dikurangi dan penerimaan pajak harus ditambah.Tapi,kondisinya belum memungkinkan.Kita masih harus utang kalau untuk pembangunan infrastruktur yang besar,”jelas Bambang,Minggu (24/5/2015). Sedangkan opsi kedua ialah memberlakukan program tax amnesty atau pengampunan perpajakan.Untuk skema ini,Direktorat Jenderal Pajak menghitung tambahan pemasukan negara sebesar Rp100 triliun jika program ini bisa diberlakukan selama tiga bulan.Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito menyatakan potensi Rp100 triliun tersebut didapat dari orang-orang kaya yang selama ini diketahui menyimpan uangnya di luar negeri. Sigit menambahkan,kebijakan tax amnesty yang dijalankan pemerintah meliputi penghapusan tunggakan pokok pajak,sanksi administrasi,dan atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh wajib pajak di masa lalu.“Tujuan akhirnya adalah demi peningkatan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang,” tegas Sigit di kantor Kementerian Keuangan,Kamis (21/5/2015). Pembangunan infrastruktur yang berkualitas memang menjadi dambaan bersama.Sebab, infrastruktur dapat menopang perikehidupan perekonomian yang berkelanjutan,guna mewujudkan kesejahteraan.Kendati demikian, sangat bijak bila pemerintah juga memperhatikan sisi penerimaan agar tidak terjadi defisit berkelanjutan yang membuka peluang terhadap jebakan utang.[] Menteri Keuangan,Bambang Brodjonegoro
media keuangan negara | edisi juli 2015 30 P emerintah telah menetapkan 10 proyek infrastruktur quickwins atau prioritas yang pembangunannya harus dimulai tahun ini. Berdasarkan data resmi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas),secara kumulatif nilai investasi dari 10 proyek ini lebih dari Rp220 triliun. Mayoritas dari 10 proyek ini juga menggunakan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). PEMERINTAH TETAPKAN PRIORITAS PROYEK INFRASTRUKTUR TAHUN 2015 Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S.Priatna mengatakan pencapaian proses dari pembangunan 10 proyek infrastruktur ini akan dirapatkan setiap dua pekan sekali, dan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Kenapa disebut quickwins, karena 10 proyek ini adalah proyek prioritas yang hasil dan manfaatnya nya akan cepat,kita estimasikan paling lama pembangunan 10 proyek ini lima tahun,artinya semua selesai dalam periode pemerintahan ini,”kata Dedy dalam keterangan persnya,Minggu (31/5/2015). Pemerintah juga telah membentuk fokus grup,yang anggotanya berasal dari berbagai instansi seperti Kementerian PPN/ Bappenas,Kantor Staf Kepresidenan, Badan Pengawasan Keuangan,dan Pembangunan serta Sekretariat Kabinet. Dedy mengatakan 10 proyek ini merupakan sarana dan prasarana penting untuk menumbuhkan berbagai sektor perekonomian. Mayoritas dari 10 proyek ini adalah proyek infrastruktur untuk menjamin ketersediaaan energi,konektivitas, Gedung Kementerian Keuangan RI /Aprilia
media keuangan negara | edisi juli 2015 31 Berikut rincian 10 proyek quickwins tersebut: 1. Proyek pertama adalah pembangunan Kilang Minyak Bontang dengan kapasitas minimum 235 ribu per hari senilai Rp60 triliun. Status lahan untuk proyek ini telah dinyatakan siap. Pendanaan proyek ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Lelang untuk penunjukkan KPBU ditargetkan selesai pada Desember 2015. 2. Proyek kedua adalah Pengelolaan Air Minum Semarang Barat dengan nilai investasi Rp765 miliar. Lelang proyek ini akan dilakukan Pemkot Semarang dengan target waktu pekan ketiga Juni 2015. 3. Proyek ketiga adalah Jalan Tol Balikpapan- Samarinda dengan investasi Rp11,4 triliun. Pembebasan lahan untuk proyek ini sudah 86 persen. Lelang untuk skema KPBU proyek ini ditargetkan September 2015. 4. Proyek keempat adalah revitalisasi tiga bandara berskala kecil dan menengah. Tiga bandara ini merupakan proyek percontohan dari rencana pengembangan 10 bandara. Revitalisasi tiga bandara ini berlokasi di Bandara Raden Inten II, Lampung, Bandara Mutiara, Palu dan Bandara Labuan Bajo, Komodo. Pemerintah pada awal Juni akan memastikan tiga proyek ini akan menggunakan skema KPBU atau membentuk Badan Layanan Umum. 5. Proyek kelima adalah transmisi listrik ‘High Voltage Direct Current’(HVDC) Interkoneksi Sumatera Jawa (ISJ) dengan nilai investasi Rp20 triliun. Finalisasi pengadaan lahan ditargetkan pada kuartal III 2015. 6. Proyek keenam adalah Empat ruas jalan tol Sumatera yakni Medan-Binjai, Palembang- Indralaya, Pekanbaru-Dumai, dan Bekauheni- Tebanggi Besar. Nilai investasi empat ruas ini mencapai Rp30 triliun.Pemerintah telah menyusun Perpres Nomor 100/2014 untuk pengerjaan empat ruas tambahan yakni Tebanggi Besar-Pematan Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang-Tanjung Api-Api dan Kisaran-Tebing Tinggi oleh PT Hutama Karya. Total pelaksanaan proyek delapan ruas ditargetkan Juni 2015. 7. Proyek ketujuh adalah pembangunan Proyek Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah senilai Rp40 triliun dengan kapasitas 2.000 MW. Pembebasan lahan untuk proyek ini belum 100 persen. Segala hambatan dalam proyek ini, seperti pembebasan lahan dan penetapan revisi izin lingkungan ditargetkan selesai awal Juni 2015. 8. Proyek kedelapan adalah kereta api ekspress Bandara Soekarno Hatta dengan nilai investasi Rp24 triliun. Pemerintah menargetkan pada awal Juni sudah melakukan penetapan teknologi dan peralihan tanah BMN pengadaan lahan publik. 9. Proyek kesembilan adalah moda Kereta Api Kalimantan Timur untuk pengangkutan barang. Proyek ini sudah diminati serius oleh investor Rusia. Nilai investasi untuk proyek ini diperkirakan mencapai USD3,5 miliar atau sekitar Rp4,5 triliun. Namun, saat ini masih terjadi perundingan antara investor tersebut dengan Kementerian Perhubungan mengenai status kereta api tersebut apakah kereta api khusus atau kereta api umum. Penentuan status kereta api ini beserta payung hukumnya ditargetkan pada awal Juni 2015. 10. Proyek kesepuluh adalah transmisi listrik di Sumatera sebesar 500 kv senilai Rp35 triliun. Transmisi ini dibutuhkan untuk mengalirkan listrik dari PLTU Sumatera Selatan ke wilayah utara Sumatera. Awalnya proyek ini akan dikerjakan melalui penunjukkan langsung kepada lima BUMN. Namun, karena belum adanya landasan hukum mengenai penunjukkan langsung itu, akhirnya diputuskan menggunakan lelang dengan target Agustus 2015.[] dan juga kesehatan. Lebih lagi,enam dari 10 proyek ini berlokasi di luar Pulau Jawa. Dia mengatakan pemerintah mengupayakan desentralisasi pertumbuhan ekonomi,dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. “Hingga 2019 kita targetkan, kontribusi luar Jawa bisa 45 persen terhadap terhadap Produk Bruto Nasional dari sekarang yang 42 persen.Jawa sekarang 58 persen, menjadi 55 persen,”ucap dia. Proyek listrik dan konektivitas dari proyek quickwins ini diharapkan dapat membantu pengembangan kawasan industri pengolahan di luar Jawa dan menambah produktivitas dengan membuka ratusan ribu lapangan kerja baru. Di kesempatan terpisah,Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan fokus grup percepatan infrastruktur ini juga akan memberikan fleksibilitas dalam perubahan regulasi. “Seperti proyek kereta barang di Kalimantan Timur,bisa saja ada perubahan Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan kereta umum dan kereta khusus.Hal penting yang ditekankan adalah realisasi pembangunan infrastruktur itu,” ujarnya.[]
media keuangan negara | edisi juli 2015 32 Demi mendorong investor menanamkan modal di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif fiscal berupa keringanan pajak (tax allowance). Untuk itu,Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan. Aturan yang ditandatangani Menteri Keuangan pada 4 Mei lalu ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 tentang Penanaman Modal.Selanjutnya,sejak aturan ini berlaku efektif pada 6 Mei 2015,otomatis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/ PMK.011/2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerahdaerah Tertentu,sudah tidak berlaku. Pengurangan PPh sampai Kompensasi Kerugian Insentif fiskal diberikan kepada perusahaan yang melakukan penanaman modal,baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang usaha tertentu.Bidang usaha tersebut antara lain pengusahaan hutan jati dan pengusahaan panas bumi, serta bidang usaha dan daerah tertentu (bidang usaha pertanian tanaman jagung dengan cakupan produk benih dan budi daya jagung di daerah Gorontalo dan Lampung). Adapun jenis fasilitas yang diberikan kepada investor meliputi empat hal. Pertama,pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah investasi selama 6 tahun,masing-masing sebesar 5 persen per tahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial. Kedua,penyusutan atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud dalam penanaman modal baru dan atau perluasan usaha. Ketiga,pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar Review PMK Nomor 89/ PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah- Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan. regulasi KERINGANAN PAJAK UNTUK INVESTOR foto Ilustrasi
media keuangan negara | edisi juli 2015 33 negeri sebesar 10 persen.Keempat, kompensasi kerugian antara 5 sampai 10 tahun. Tambahan kompensasi kerugian selama 1 sampai 2 tahun diberikan antara lain apabila penanaman modal baru dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat, mengeluarkan biaya infrastruktur ekonomi atau social di lokasi usaha minimal Rp10 miliar. Tambahan kompensasi juga diberikan bila menyerap tenaga kerja yang besar atau memiliki kandungan lokal yang tinggi, mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri untuk pengembangan atau efisiensi produk,serta penjualan produk di ekspor minimal sebesar 30 persen. PROSES PENGAJUAN TIDAK BERBELIT Untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) tax allowance,Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun pajak produksi secara komersial. Setelah itu,proses selanjutnya yakni pemeriksaan lapangan dan verifikasi untuk memastikan investasi sesuai dengan pengajuan fasilitas termasuk terhadap pencatatan aset,Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), cakupan produk,dan persyaratan lainnya. Kemudian,Dirjen Pajak beserta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),dan Staf Ahli Menteri Keuangan yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah di bidang penerimaan negara dan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembahasan trilateral. Barulah sesudah pembahasan itu,keputusan pemberian atau penolakan fasilitas ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan. SALAH GUNAKAN FASILITAS, DIKENAKAN SANKSI Pengenaan sanksi diberikan berdasarkan hasil audit oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan keringanan perpajakan.Sebelumnya,Ditjen Pajak akan melakukan pemeriksaan pada data yang dilaporkan wajib pajak berupa jumlah realisasi penanaman modal,jumlah realisasi produksi,dan rincian aktiva tetap. Selanjutnya,fokus audit Ditjen Pajak menyasar pada waktu penjualan perdana hasil produksi serta memastikan kesesuaian jumlah modal yang ditanam dengan rencana investasi yang tertulis dalam surat permohonan. Apabila dalam hasil pemeriksaan lapangan ditemukan ketidaksesuaian antara penjualan hasil produksi di pasaran dengan bidang usaha,KBLI,cakupan produk,serta persyaratan lainnya maka akan diberikan tindakan. Tindakan tersebut berupa penolakan permohonan penetapan saat mulai berproduksi secara komersial, pencabutan keputusan persetujuan pemberian fasilitas,atau pengenaan sanksi perpajakan pada Wajib Pajak.Sanksi yang diberikan dapat berupa pencabutan pemberian dan tidak dapat lagi diberikan fasilitas PPh. PENUTUP Selain sebagai sumber pendapatan negara (fungsi budgetair),pajak juga memiliki fungsi mengatur (regulerend), yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.Pemberian fasilitas pajak merupakan salah satu cara agar investor bersedia menanamkan modalnya di Indonesia.Semakin banyak fasilitas fiskal yang diberikan, semakin menarik suatu negara sebagai tujuan investasi. Pemberian fasilitas fiskal ini juga sejalan dengan program pemerintah yang menjadikan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan pajak sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh pengusaha.Terakhir, bagi perusahaan yang ingin mendapatkan tax allowance,harus mempersiapkan persyaratannya secara lengkap,termasuk secara proaktif melakukan pendataan dan penertiban para pekerjanya. Hal tersebut juga diatur dalam PMK ini,bahwa perusahaan harus memastikan tenaga kerjanya terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai syarat memperoleh fasilitas tersebut.[Sumber:Kementerian Keuangan,Budi Sulistyo] regulasi
media keuangan negara | edisi juli 2015 34 ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan.Jonan menyebutkan 10 hingga 20 persen pembangunan infrastruktur transportasi Kementerian Perhubungan sulit terlaksana karena ketidaksiapan dari sisi amdal. “Master plan itu wajib,misalnya untuk bandara,jalur kereta api, pelabuhan laut,penyeberangan, proses pengadaannya jalan.Pada saat harus mulai harus selesai,” katanya. Untuk amdal sendiri,menurut Jonan risikonya terlalu tinggi jika dipaksakan membangun suatu proyek tanpa amdal,karena akan berdampak hukum di kemudian hari. Strategi lain yang dijalankan Kementerian Perhubungan ialah melalui pembenahan di sektor prosedur internal.Misalnya pemberlakuan review proyek tidak lagi dilakukan pihak eksternal,tetapi dengan memanfaatkan sumber daya di lingkup internal. “Review dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhub.Dan sejauh ini belum ada rencana proyek yang dibatalkan Kemenhub,”ujar Jonan menjelaskan.[] A nggaran infrastruktur dalam APBN-P 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu sebesar Rp298,3 triliun atau naik 63,2 persen dari anggaran tahun sebelumnya.Dua kementerian yang mendapatkan alokasi terbesar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp118 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp64,9 triliun. Sampai triwulan I-2015,realiasi penyerapan anggaran infrastruktur di dua kementerian tersebut masih tergolong rendah.Khusus di Kementerian Perhubungan,realisasi penyerapan pada triwulan I-2015 sebesar 2,81 persen atau sekitar Rp1,2 triliun. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan,salah satu penyebabnya ialah dipercepatnya pengesahan APBN-P 2015.“DIPA APBN 2015 baru turun Februari dan DIPA APBN-P 2015 baru turun April. Nanti kalau sudah setengah tahun, penyerapannya kira-kira 30 persen,” jelas Menteri Jonan di Jakarta,Kamis (23/4/2015). Dikonfirmasi secara terpisah, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi membenarkan rendahnya serapan anggaran terjadi di hampir semua kementerian/lembaga,tak terkecuali di Kementerian Perhubungan. Menurut Kuntadi,pada triwulan I-2015 pengelola anggaran sangat disibukkan dengan perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya. Pada saat bersamaan ditambah dengan pengesahan APBN-P yang dilakukan bulan April.“Yang APBN belum terserap ditambah APBN-P. Kalau dulu pembandingnya APBN, sekarang pembandingnya APBN-P. Jadi wajar jika triwulan I-2015 STRATEGI KHUSUS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN serapannya masih rendah,”ungkap Kuntadi di ruang kerjanya,Senin (8/6/2015). Secara prosentase, penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan memang mengalami penurunan, yaitu sebesar 5,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kementerian mendapat alokasi tambahan sebesar Rp20 triliun pada bulan April.Patut dicatat,jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,anggaran kementerian mengalami kenaikan sebanyak Rp33,5 triliun (107 persen).Dan jika dilihat dari segi serapan anggaran justru mengalami kenaikan sebesar Rp225,8 miliar. DUA TANTANGAN Memasuki triwulan II, Kementerian Perhubungan optimis serapan anggarannya akan mengalami peningkatan. Tren peningkatan sebenarnya sudah terlihat,misalnya pada April 2015 realisasi penyerapan sebesar 3,61 persen dan naik menjadi 5,36 persen pada Mei 2015.Untuk melakukan percepatan penyerapan, kementerian juga telah menyiapkan sejumlah strategi khusus. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjelaskan,saat ini pihaknya masih tetap melakukan proses lelang,sembari menyelesaikan sejumlah rencana induk (master plan) dan analisis dampak lingkungan (amdal) pembangunan infrastruktur. Rencana induk dan amdal Menteri Perhubungan Ignasius Jonan
media keuangan negara | edisi juli 2015 35 Bagaimana Anda memandang kenaikan anggaran infrastuktur yang alokasinya cukup signifikan dalam APBN tahun 2015 ini? Saya pikir pemerintah saat ini sedang berusaha menyusun strategy plan yang bagus. Artinya apa yang akan dilakukan benar-benar direncanakan dengan baik.Tujuannya tentu adalah mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat secara nyata (riil).Salah satunya ialah dengan kenaikan belanja infrastuktur yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.Anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi besar karena di sisi lain pemerintah mengurangi belanja subsidi, yang dipandang selama ini salah sasaran.Sehingga pemerintah ingin memindahkan subsidi yang salah sasaran tadi kepada program pembangunan yang bisa melayani masyarakat lebih banyak dan dapat dinikmati secara luas. Apakah ini menjadi fenomena yang baru? Ini sejarah.Bahwa kita ada perubahan APBN pada waktu yang awal-awal,sekitar bulan Maret atau April. Ini sesuatu yang positif.Kita sudah bisa merencanakan Wawancara: Dr. Cris Kuntadi, SE., MM., CPA., QIA., AK Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan KARENA AKUNTABILITAS MENJADI PRIORITAS Cris Kuntadi, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan D i samping mengejar target penyerapan anggaran, akuntabilitas mekanisme pengadaan barang dan jasa harus menjadi prioritas.Hal ini menjadi perhatian khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan,yang nota bene menjalankan fungsi pengawasan internal di kementerian. Berikut ini petikan wawancara Media Keuangan Negara dengan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Dr.Cris Kuntadi,SE.,MM.,CPA.,QIA.,AK mengenai realisasi penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan,serta langkah dan strategi yang dilakukan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan anggaran di Kementerian Perhubungan.
media keuangan negara | edisi juli 2015 36 anggaran yang harus kita kelola. Atau kinerja yang harus dicapai berdasarkan anggaran yang di awal sudah ditetapkan besarannya. Bisa menjadi tolok ukur untuk tahun- tahun berikutnya? Mestinya iya.Kalau awal-awal ini,katakanlah kita sedang belajar bagaimana mengelola uang yang besar di awal.Karena selama ini namanya perubahan APBN dilaksanakan di semester II bahkan sudah menjelang akhir tahun. Sehingga mau diubah berapa pun serapannya akan sangat rendah. Bahkan bisa jadi menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Maksudnya? Karena proyek yang semestinya diselesaikan berbulan-bulan,tetapi karena anggarannya baru keluar misalnya September,sementara masih harus lelang dan sebagainya, sehingga waktu untuk mengerjakan proyek tidak cukup.Karena waktu tidak cukup maka otomatis dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah bisa terserap,dengan meninggalkan masalah-masalah. Apakah polanya memang demikian di tahun-tahun sebelumnya? Iya,memang demikian sebelumnya.Kalau kita lihat temuan BPK misalnya perihal pekerjaan terlambat atau tertunda,kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktunya tapi tidak di cut-off, dan sebagainya.Dan mayoritas pekerjaan yang berasal dari APBNP yang perubahannya dilakukan menjelang akhir tahun.Nah, sekarang mestinya positif secara konsep di mana di awal kita sudah bisa menganggarkan berapa uang yang akan dikelola. Bagaimana efek atau dampaknya bagi pengelola anggaran? Karena kita sudah terbiasa melaksanakan pekerjaan yang sudah direncanakan di awal bahkan sebelum tahun berjalan,dengan demikian kita sudah membayangkan apa yang akan dikerjakan dengan pagu APBN (murni).Ketika kita sedang merencanakan itu (APBN murni) di tengah jalan kita dikasih dana yang cukup besar.Satu kementerian bisa mencapai 50 persen lebih,termasuk Kementerian Perhubungan.Persoalannya,ini akan digabungkan sekalian atau mengerjakan yang APBN (murni) dulu,baru kemudian APBN-P. Di samping itu,kita pemerintahan baru sehingga masih perlu menyesuaikan.Belum lagi masih banyak pejabat-pejabat yang kosong harus diisi dulu.Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi serapan anggaran kita. Untuk Kementerian Perhubungan sendiri,bagaimana pola penyerapan anggarannya? Soal masih rendahnya penyerapan anggaran bukan hanya Kementerian Perhubungan.Tetapi rata-rata kementerian serapannya juga rendah.Karena itu tadi,yang APBN (murni) belum terserap, ditambah lagi APBN-P.Kalau dulu pembandingnya APBN,sekarang pembandingnya APBN-P.Apalagi nambahnya cukup signifikan.Yang sebelumnya serapannya sudah ada (dengan perbandingan APBN murni) lalu kemudian diperbandingkan dengan APBN-P yang cukup tinggi, menjadi otomatis serapannya turun. Kementerian Perhubungan sendiri ditambah alokasinya Rp20 triliun pada bulan April. Untuk Kemenhub di triwulan I-2015 terserap 2,81 persen dari pagu APBN (murni) sebesar Rp44,9 triliun.Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu penyerapannya 2,66 persen.Jadi kita lebih tinggi (year on year).Kalau sampai Mei, serapan kami 3,61 persen lebih rendah dari tahun lalu sebesar 4,94 persen.Ini karena mulai April,kita mendapatkan alokasi tambahan. Pekerjaan apa yang telah dilakukan selama ini? Kita untuk awal-awal ini ada yang masih sedang proses tender,ada yang masih evaluasi kemanfaatan,ada yang proyek yang sudah mulai berjalan.Jadi paling tinggi memang serapan untuk belanja pegawai dan barang karena sifatnya rutin. Kemudian berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal sendiri.Dalam hal ini,strategi seperti apa yang akan dilakukan Bapak dalam melakukan pengawasan? Sekarang Inspektorat Jenderal berusaha untuk mengubah paradigma,dari selama ini fungsi Itjen hanya sebagai auditor an sich (watch dog).Mulai tahun ini, setelah saya masuk,kami berusaha menambahkan fungsi yang namanya consulting dan katalis (quality assurance).Jadi untuk katalis, misalnya ada Peraturan Menteri tentang pendampingan bahwa proyek-proyek yang nilainya di atas Rp20 miliar itu didampingi oleh Itjen. Kenapa kita melakukan pendampingan itu? Tujuannya supaya apa yang dikerjakan oleh Satker itu bisa dijaga dari awal.Jadi kita bukan bagaimana mencari temuan sebanyak mungkin, justru bagaimana meminimalkan permasalahan yang muncul di Kementerian Perhubungan ini. Pendampingan ini dilakukan sejak awal sampai akhir? Iya.Didampingi mulai dari pemaketannya,bagaimana masalah rancangan kontraknya,syarat-syarat RKS,sampai HPS pun kita dampingi. Sehingga harapannya,dengan adanya pendampingan ini akan semakin kecil permasalahan yang muncul.Nanti di pelaksanaannya pun akan didampingi.Bagaimana kalau ada permasalahan segera kita disampaikan.Begitu pun di akhir,misalnya serah terima barang dari rekanan kepada UPK kita akan
media keuangan negara | edisi juli 2015 37 mendampingi.Apakah sudah sesuai prosedur atau belum,yang terlambat sudah dikenakan denda apa belum.Kalau misalnya ternyata rekanan wanprestasi,sanksi seperti apa yang diberikan.Kita akan terus mendampingi. Untuk fungsi konsultasi? Dalam perjalanan kita juga membuka konsultasi.Jadi fungsi Itjen menjadi konsultannya para pelaksana.Misalnya ketika mau menetapkan pemenang.Kalau ada sanggahan,biasanya yang jawab dari Pokja ULP.Tetapi sekarang mereka bisa konsultasi dengan kami.Sehingga nanti tidak double pekerjaan.Mereka sudah menyanggah ke ULP dan mereka juga mengadu ke Itjen.Padahal Itjen sudah masuk di dalam itu. Demikian juga misalnya di lapangan, jika ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi karena memang tidak mungkin dilaksanakan spesifikasinya,maka kita akan memberikan masukan bagaimana caranya agar tidak salah. Harapannya? Ini sebenarnya perubahan paradigma yang tadinya Itjen hanya berfungsi sebagai auditor an sich kemudian ditambah sebagai fungsi konsultasi dan katalis.Karena kalau auditor itu kesalahan terjadi. Perbaikan memang memerlukan waktu.Tapi kalau dijaga sejak awal, harapannya tidak salah.Namun tetap kita audit karena tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan- kesalahan walaupun sudah kita jaga dan dampingi di lapangan. Kemudian kami juga berusaha untuk memonitor secara lebih ketat masalah tindak lanjut hasil audit.Hasil audit yang ada tindak lanjutnya sekitar 80 persen.Kita targetnya tindak lanjut itu ya harus 100 persen.Karena efektifitas hasil audit bukan dari banyaknya temuan,tetapi seberapa banyak perbaikan yang kita lakukan.Ini terlihat dari rekomendasi yang kita sampaikan kemudian ditindaklanjuti oleh si auditee.Dan bahkan kita buat ranking,sehingga Dirjen atau badan bisa berlomba-lomba.Ini kita umumkan dan sampaikan ke menteri.Sehingga orang akan terapresiasi. Persiapan seperti apa yang telah dilakukan dalam kerangka perubahan paradigma fungsi internal auditor tadi? Tentunya untuk menyiapkan diri menjadi konsultan atau katalis butuh kuantitas dan kualitas.Saat ini kita dengan fungsi auditor saja sudah banyak bebannya,apalagi dengan menambah fungsi katalis dan konsultan.Secara kuantitas kita berusaha untuk menambah sumber daya manusia.Pada saat saya masuk kita punya 262 pegawai yang terdiri dari 114 auditor (47 persen) dan 148 pegawai penunjang (53 persen).Jadi jumlah penunjangnya jauh lebih banyak.Ini menjadi tanda tanya kok yang menunjang lebih banyak dari yang ditunjang? Target kami di 2016 nanti 70 persen auditor 30 persen penunjang. Caranya pegawai penunjang tadi kita diklatkan dan sekarang masih proses diklat,sehingga setelah diklat nanti kita akan mendapatkan sekitar 185 pegawai dengan kemampuan audit. Bagaimana secara kualitas? Kita juga diklatkan.Karena kami mempunyai kebijakan setiap auditor harus diklat minimal 50 jam. Kalau sampai akhir tahun belum bisa tercapai,ya kita grounded dulu sampai tercapai 50 jam.Kemudian sertifikasi atau kualifikasi.Sejak saya masuk sini tidak ada satupun yang punya kualifikasi internal auditor. Kami sedang kerja sama dengan YPIA kita mensertifikasi untuk Qualified Internal Auditor (QIA). Untuk ke depan lagi kita juga akan mensertifikasi misalnya Information Systems Audit and Control Association (CISA),supaya mereka bisa mengaudit secara elektronik.Selain itu kita juga mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal mereka,untuk yang D3 ke S1 yang S1 ke S2,pun demikian yang S2 kita dorong untuk ke S3. Bagaimana dengan metodologi auditnya? Apakah telah dipersiapkan, misalnya tentang audit berbasis teknologi informasi? Iya dari metodologi,sekarang di Kemenhub banyak mengerjakan pekerjaan secara elektronik (online). Jika auditornya masih manual maka akan ketinggalan.Kita sudah melakukan diklat Teknik Akuntansi Berbasis Komputer (TABK).Dan rencana kita akan membeli alat bantu audit.Harapannya ini akan mempersingkat waktu dan orangnya lebih sedikit.Sehingga ke depan, porsi fungsi auditnya lebih sedikit dan akan memperbesar fungsi consulting dan katalisnya. Apa harapan dan target bapak ke depan? Tentu kita akan berusaha terus melakukan perbaikan.Sebagai catatan,di tahun 2014 terdapat sekitar 4.000 temuan dan tahun 2015 ini temuan itu bisa berkurang sampai 40 persen.Ini bukan kita tidak mengaudit,tetapi karena kita sudah mulai menjalankan kedua fungsi tersebut sehingga diyakini akan memperkecil masalah-masalah di lapangan. Tetapi untuk efek jera,kami menegaskan bahwa hasil audit kita bukan hanya untuk kepentingan internal saja.Kalau ada perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara,kita tetap akan memproses secara perdata dan pidana.Tentu ini atas persetujuan menteri.[]
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran
Percepat Serapan Anggaran

Recomendados

Percepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPercepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPusat Kajian Keuangan Negara
 
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPotret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPusat Kajian Keuangan Negara
 
Jejak-Jejak Nawacita
Jejak-Jejak NawacitaJejak-Jejak Nawacita
Jejak-Jejak NawacitaPusat Kajian Keuangan Negara
 
21 Inspirator Pembangunan Daerah
21 Inspirator Pembangunan Daerah21 Inspirator Pembangunan Daerah
21 Inspirator Pembangunan DaerahPusat Kajian Keuangan Negara
 
Coba-Coba Dana Desa
Coba-Coba Dana DesaCoba-Coba Dana Desa
Coba-Coba Dana DesaPusat Kajian Keuangan Negara
 
Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)Perdana Wahyu Santosa
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Tony Hidayat
 
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbnTransparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbnwandranatuna
 

Recomendados

Percepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPercepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPusat Kajian Keuangan Negara
 
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPotret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPusat Kajian Keuangan Negara
 
Jejak-Jejak Nawacita
Jejak-Jejak NawacitaJejak-Jejak Nawacita
Jejak-Jejak NawacitaPusat Kajian Keuangan Negara
 
21 Inspirator Pembangunan Daerah
21 Inspirator Pembangunan Daerah21 Inspirator Pembangunan Daerah
21 Inspirator Pembangunan DaerahPusat Kajian Keuangan Negara
 
Coba-Coba Dana Desa
Coba-Coba Dana DesaCoba-Coba Dana Desa
Coba-Coba Dana DesaPusat Kajian Keuangan Negara
 
Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)Perdana Wahyu Santosa
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Tony Hidayat
 
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbnTransparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbn
Transparansi dalam pengelolaan dan pengendalian apbnwandranatuna
 
Membaca arah kebijakan ekonomi dan moneter 2016
Membaca arah kebijakan ekonomi dan moneter 2016Membaca arah kebijakan ekonomi dan moneter 2016
Membaca arah kebijakan ekonomi dan moneter 2016iqbal haqiqi94
 
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanBuku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanAnggit T A W
 
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikMengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikUmi Hanik
 
Bagian 4
Bagian 4Bagian 4
Bagian 4neni teh
 
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskalFaktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskalBazari Azhar Azizi
 
Tujuan kebijakan moneter bank indonesia
Tujuan kebijakan moneter bank indonesiaTujuan kebijakan moneter bank indonesia
Tujuan kebijakan moneter bank indonesiaoher
 
IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014
IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014
IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014Rosa Kristiadi
 
Bagian 3
Bagian 3Bagian 3
Bagian 3neni teh
 
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanik
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanikCatatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanik
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanikUmi Hanik
 
Sambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakdSambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakdShintaDevi11
 
Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1DR Irene
 
Bagian 5
Bagian 5Bagian 5
Bagian 5neni teh
 
Latihan soal uas fiskal
Latihan soal uas fiskalLatihan soal uas fiskal
Latihan soal uas fiskalRiyan Hidayat
 
Bagian 1
Bagian 1Bagian 1
Bagian 1neni teh
 
Keuangan Negara & Daerah.docx
Keuangan Negara & Daerah.docxKeuangan Negara & Daerah.docx
Keuangan Negara & Daerah.docxDienAmalina
 
Ekonomi 123
Ekonomi 123Ekonomi 123
Ekonomi 123Noti Setiani
 
BLUD Sarana Mensejahterahkan Rakyar
BLUD Sarana Mensejahterahkan RakyarBLUD Sarana Mensejahterahkan Rakyar
BLUD Sarana Mensejahterahkan RakyarSuyuti Syamsul
 
Final informasi apbn 2018
Final informasi apbn 2018 Final informasi apbn 2018
Final informasi apbn 2018 Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahmreyrasa
 
Menuju puskesmas blud
Menuju puskesmas bludMenuju puskesmas blud
Menuju puskesmas bludBhelhenkJhe
 
REVIEW EKONOMI PUBLIK DAN KEUANGAN NEGARA
REVIEW EKONOMI PUBLIK DAN KEUANGAN NEGARAREVIEW EKONOMI PUBLIK DAN KEUANGAN NEGARA
REVIEW EKONOMI PUBLIK DAN KEUANGAN NEGARAMas CR
 
6. standar pengelolaan keuangan (pelaporan)
6. standar pengelolaan keuangan (pelaporan)6. standar pengelolaan keuangan (pelaporan)
6. standar pengelolaan keuangan (pelaporan)Ahmad Sultan
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Membaca arah kebijakan ekonomi dan moneter 2016
Membaca arah kebijakan ekonomi dan moneter 2016Membaca arah kebijakan ekonomi dan moneter 2016
Membaca arah kebijakan ekonomi dan moneter 2016iqbal haqiqi94
 
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanBuku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanAnggit T A W
 
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikMengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikUmi Hanik
 
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskalFaktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskalBazari Azhar Azizi
 
Tujuan kebijakan moneter bank indonesia
Tujuan kebijakan moneter bank indonesiaTujuan kebijakan moneter bank indonesia
Tujuan kebijakan moneter bank indonesiaoher
 
IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014
IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014
IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014Rosa Kristiadi
 
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanik
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanikCatatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanik
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanikUmi Hanik
 
Sambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakdSambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakdShintaDevi11
 
Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1DR Irene
 
Latihan soal uas fiskal
Latihan soal uas fiskalLatihan soal uas fiskal
Latihan soal uas fiskalRiyan Hidayat
 
Keuangan Negara & Daerah.docx
Keuangan Negara & Daerah.docxKeuangan Negara & Daerah.docx
Keuangan Negara & Daerah.docxDienAmalina
 
BLUD Sarana Mensejahterahkan Rakyar
BLUD Sarana Mensejahterahkan RakyarBLUD Sarana Mensejahterahkan Rakyar
BLUD Sarana Mensejahterahkan RakyarSuyuti Syamsul
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahmreyrasa
 
Menuju puskesmas blud
Menuju puskesmas bludMenuju puskesmas blud
Menuju puskesmas bludBhelhenkJhe
 

La actualidad más candente (20)

Membaca arah kebijakan ekonomi dan moneter 2016
Membaca arah kebijakan ekonomi dan moneter 2016Membaca arah kebijakan ekonomi dan moneter 2016
Membaca arah kebijakan ekonomi dan moneter 2016
 
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanBuku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
 
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikMengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
 
Bagian 4
Bagian 4Bagian 4
Bagian 4
 
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskalFaktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal
 
Tujuan kebijakan moneter bank indonesia
Tujuan kebijakan moneter bank indonesiaTujuan kebijakan moneter bank indonesia
Tujuan kebijakan moneter bank indonesia
 
IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014
IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014
IERO NO 1/TAHUN III/MARET 2014
 
Bagian 3
Bagian 3Bagian 3
Bagian 3
 
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanik
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanikCatatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanik
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanik
 
Sambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakdSambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakd
 
Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1
 
Bagian 5
Bagian 5Bagian 5
Bagian 5
 
Latihan soal uas fiskal
Latihan soal uas fiskalLatihan soal uas fiskal
Latihan soal uas fiskal
 
Bagian 1
Bagian 1Bagian 1
Bagian 1
 
Keuangan Negara & Daerah.docx
Keuangan Negara & Daerah.docxKeuangan Negara & Daerah.docx
Keuangan Negara & Daerah.docx
 
Ekonomi 123
Ekonomi 123Ekonomi 123
Ekonomi 123
 
BLUD Sarana Mensejahterahkan Rakyar
BLUD Sarana Mensejahterahkan RakyarBLUD Sarana Mensejahterahkan Rakyar
BLUD Sarana Mensejahterahkan Rakyar
 
Final informasi apbn 2018
Final informasi apbn 2018 Final informasi apbn 2018
Final informasi apbn 2018
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
 
Menuju puskesmas blud
Menuju puskesmas bludMenuju puskesmas blud
Menuju puskesmas blud
 

Similar a Percepat Serapan Anggaran

REVIEW EKONOMI PUBLIK DAN KEUANGAN NEGARA
REVIEW EKONOMI PUBLIK DAN KEUANGAN NEGARAREVIEW EKONOMI PUBLIK DAN KEUANGAN NEGARA
REVIEW EKONOMI PUBLIK DAN KEUANGAN NEGARAMas CR
 
6. standar pengelolaan keuangan (pelaporan)
6. standar pengelolaan keuangan (pelaporan)6. standar pengelolaan keuangan (pelaporan)
6. standar pengelolaan keuangan (pelaporan)Ahmad Sultan
 
Kelompok 7 Bahasa Indonesia - Praktik & Latihan.pptx
Kelompok 7 Bahasa Indonesia - Praktik & Latihan.pptxKelompok 7 Bahasa Indonesia - Praktik & Latihan.pptx
Kelompok 7 Bahasa Indonesia - Praktik & Latihan.pptxNandaSulisti
 
Keuangan-Negara-bphn.pdf
Keuangan-Negara-bphn.pdfKeuangan-Negara-bphn.pdf
Keuangan-Negara-bphn.pdfredlily6
 
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020MajalahBRAFOPMK
 
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2Magazine Cooperative Agustus 2020_v2
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2kemenkop
 
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020MajalahBRAFOPMK
 
Bab 2 perencanaan
Bab 2 perencanaanBab 2 perencanaan
Bab 2 perencanaanCUTNURUL3
 
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfLKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
 
Kebijakan anggaran
Kebijakan anggaranKebijakan anggaran
Kebijakan anggaranDevyzein
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalJoseph Sitepu
 
Nailatur fitria.docx
Nailatur fitria.docxNailatur fitria.docx
Nailatur fitria.docxNandaTika
 
Teknis pembentukan rsud blud
Teknis pembentukan rsud bludTeknis pembentukan rsud blud
Teknis pembentukan rsud bludapotek agam farma
 

Similar a Percepat Serapan Anggaran (20)

REVIEW EKONOMI PUBLIK DAN KEUANGAN NEGARA
REVIEW EKONOMI PUBLIK DAN KEUANGAN NEGARAREVIEW EKONOMI PUBLIK DAN KEUANGAN NEGARA
REVIEW EKONOMI PUBLIK DAN KEUANGAN NEGARA
 
6. standar pengelolaan keuangan (pelaporan)
6. standar pengelolaan keuangan (pelaporan)6. standar pengelolaan keuangan (pelaporan)
6. standar pengelolaan keuangan (pelaporan)
 
Artikel keuangan negara
Artikel keuangan negaraArtikel keuangan negara
Artikel keuangan negara
 
Kelompok 7 Bahasa Indonesia - Praktik & Latihan.pptx
Kelompok 7 Bahasa Indonesia - Praktik & Latihan.pptxKelompok 7 Bahasa Indonesia - Praktik & Latihan.pptx
Kelompok 7 Bahasa Indonesia - Praktik & Latihan.pptx
 
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
 
Keuangan-Negara-bphn.pdf
Keuangan-Negara-bphn.pdfKeuangan-Negara-bphn.pdf
Keuangan-Negara-bphn.pdf
 
273-649-1-SM.pdf
273-649-1-SM.pdf273-649-1-SM.pdf
273-649-1-SM.pdf
 
Modul 2 KB 2
Modul 2 KB 2Modul 2 KB 2
Modul 2 KB 2
 
Informasi APBN 2018
Informasi APBN 2018Informasi APBN 2018
Informasi APBN 2018
 
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
 
Buletin itjen vol 1 2017
Buletin itjen vol 1 2017Buletin itjen vol 1 2017
Buletin itjen vol 1 2017
 
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2Magazine Cooperative Agustus 2020_v2
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2
 
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020
BRAFOPMK Edisi 04 Oktober 2020
 
Bab 2 perencanaan
Bab 2 perencanaanBab 2 perencanaan
Bab 2 perencanaan
 
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfLKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
 
Kebijakan anggaran
Kebijakan anggaranKebijakan anggaran
Kebijakan anggaran
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasional
 
Nailatur fitria.docx
Nailatur fitria.docxNailatur fitria.docx
Nailatur fitria.docx
 
SOSIALISASI BPJS.ppt
SOSIALISASI BPJS.pptSOSIALISASI BPJS.ppt
SOSIALISASI BPJS.ppt
 
Teknis pembentukan rsud blud
Teknis pembentukan rsud bludTeknis pembentukan rsud blud
Teknis pembentukan rsud blud
 

Último

Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaUkuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 

Último (19)

Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaUkuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 

Percepat Serapan Anggaran

  • 1. media keuangan negara | edisi juli 2015 1
  • 2.
  • 3. media keuangan negara | edisi juli 2015 3 n Pembina/Pengarah: Achmad Djazuli-Achmad Kemal Hidayat-Krishna Amier Hamzah n Pemimpin Redaksi: Prasetyo n Redaksi: Fahri Haidar-Habibie Mahabbah-Megel Jekson n Fotografer: Aprilia Hariani-Abdullah Hilmi n Keuangan: Azmi Faiqoh n Distribusi: Fathurrahman n Layout: Boedy S. Pasoepati n Diterbitkan oleh: Pusat Kajian Keuangan Negara n Alamat Redaksi/Sirkulasi/ Iklan: Jl. Kayu Manis IV No. 1 Matraman Jakarta, Telp (021) 8561952, Phone: 081517181984, e-mail: keuangan.negara@gmail.com n REKENING PEMBAYARAN: GIRO BANK BRI KCP BPKP No Acc: 1148.01.000117.307 Atas Nama Pusat Kajian Keuangan Negara. Redaksi menerima kontribusi tulisan yang sesuai dengan misi penerbitan.Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Korespondensi melalui email:keuangan.negara@gmail.com & twitter @pusaka_negara-www.keuangan.co 17 Percepat Serapan Anggaran Penyerapan anggaran akan menjadi nyawa pertumbuhan ekonomi,di saat mesin pertumbuhan yang lain sulit diandalkan. 34 Karena Akuntabilitas Menjadi Prioritas Di samping mengejar target penyerapan anggaran,akuntabilitas mekanisme pengadaan barang dan jasa harus menjadi prioritas. 12 Mengawal Akuntabilitas Dana Desa BPK RI memastikan akan mengawasi dengan serius penyaluran dan pelaksanaan dana desa. 20 Agar Belanja Anggaran Lebih Akuntabel Dan Transparan Tren kenaikan belanja memang nyata. 58 Bahrullah Akbar Tak Kenal Lelah Keliling Daerah Turun langsung ke lapangan untuk memahami lebih dekat persoalan- persoalan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. sumber:pelitaonline.com 4Pemerintah Tetapkan Prioritas Proyek Infrastruktur Tahun 2015 28
  • 4. media keuangan negara | edisi juli 2015 4 Banyak faktor yang memengaruhi lesunya perekonomian nasional.Pertama,faktor perekonomian global yang masih mengalami kelesuan,khususnya pengaruh perlambatan ekonomi Tiongkok dan Singapura,yang selama ini menjadi mitra dagang utama Indonesia, baik ekspor maupun impor.Akibatnya,ekspor kita pada kuartal I 2015 menurun 11,02%.Kedua, melambatnya investasi atau ekspansi swasta yang tertahan karena fluktuasi nilai tukar rupiah. Ambil contoh misalnya,ekspansi kredit pada kuartal I hanya 11%,jauh di bawah target semula yaitu 15-17%. Ketiga,menurunnya konsumsi rumah tangga.Kendati menyumbang pertumbuhan yang paling besar,namun sektor ini mengalami tren perlambatan karena pengaruh naik-turun harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Di sisi lain,perlambatan ekonomi kita juga disumbang oleh beberapa hal, misalnya menurunnya penerimaan pajak,melemahnya Nilai Tukar Petani (NTP),serta lambatnya Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP). Nah,di saat mesin pertumbuhan ekonomi yang lain yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi,banyak kalangan berharap pemerintah segera mempercepat belanja modal dan infrastrukturnya sebagai“jamu”untuk memulihkan ekonomi nasional.Apalagi jumlah belanja infrastruktur pemerintah sangat besar,mencapai Rp298,3 triliun dari alokasi belanja pemerintah pusat senilai Rp1.319,5 triliun. Di luar itu semua,kita berharap tim ekonomi Kabinet Kerja dapat meyakinkan publik dengan kebijakan dan terobosan yang benar-benar sesuai dengan Visi Trisakti dan Nawacita. Salam Redaksi MENGANDALKAN BELANJA MODAL M edia Keuangan Negara hadir di tengah pembaca dengan menyajikan informasi dan kajian terkini mengenai perkembangan tata kelola keuangan negara di Indonesia.Media ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) sebagai media untuk mentransformasikan data,berita,kajian dan kebijakan seputar keuangan negara,yang sering luput dari perhatian umum. Sebagaimana diketahui,berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa keuangan negara adalah“Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Adapun ruang lingkup keuangan negara meliputi pengelolaan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah,Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum (BLU),kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum,dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam edisi kali ini,redaksi mengetengahkan tema“Percepatan Serapan Anggaran”.Tema ini hadir di tengah fakta melemahnya berbagai indikator perekonomian nasional.Lesunya perekonomian kita yang telah terasa sejak akhir tahun 2014 silam,masih terus berlanjut selama enam bulan pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.Hingga pada puncaknya, pada 5 Mei kemarin Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 4,7%,meleset dari target dalam APBN-P 2015 yaitu 5,7%. 4 Editorial Prasetyo media keuangan negara | edisi juli 2015
  • 5. media keuangan negara | edisi juli 2015 5 kilas 5 MENGAWAL AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN NEGARA dalam menjalankan tugasnya. Pertama,nilai dasar independensi yakni,BPK sebagai lembaga negara yang independen di bidang organisasi,legislasi dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya. Selain itu,adalah nilai dasar dalam integritas.BPK menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kesejahteraan Rakyat Di tempat dan waktu yang berbeda,Bahrullah Akbar juga menyampaikan pentingnya mengawal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jum’at (29/5/2015),Bahrullah menyempatkan mengunjungi kampus Universitas Mataram (Unram). “Pada hakikatnya,pengawasan yang dilakukan oleh BPK adalah demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,”ujarnya. Ia menjelaskan bahwa tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan memiliki efek terhadap kualitas program dan pembangunan yang dijalankan pemerintah.Sementara itu,program dan kebijakan yang berkualitas akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat,baik secara langsung ataupun tidak langsung. “Pembangunan yang baik akan meningkatkan kemampuan konsumsi dan investasi masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan,”tambahnya. Bahrullah Akbar berharap kalangan civitas akademika di perguruan tinggi dapat menyumbangkan saran dan pandangannya yang konstruktif bagi pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.[] Jakarta,MKN (21/5/2015)-Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI,Prof.Dr.Bahrullah Akbar mengunjungi Kampus Universitas Jayabaya pada acara BPK Goes to Campus yang berlangsung Kamis (21/5/2015). Di hadapan ratusan mahasiswa, Bahrullah Akbar mengingatkan pentingnya memahami tata kelola keuangan negara dengan baik,serta mengetahui tugas dan kewenangan BPK RI dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. “Sepuluh atau lima belas tahun mendatang ketika adik-adik menjadi pemimpin bangsa,InsyaAllah akan mengingat pertemuan kita siang hari ini.Di tengah tantangan global yang semakin sengit,kita dituntut untuk mempergunakan keuangan negara dengan baik demi sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat,” jelas Bahrullah yang juga Guru Besar IPDN. Ia juga menjelaskan bahwa BPK memiliki tiga nilai dasar pedoman Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI,Prof.Dr.Bahrullah Akb
  • 6. media keuangan negara | edisi juli 2015 6 dukungan agar Pertamina dapat mengelola Blok Mahakam 100%.‎ “Serikat pekerja sudah bertemu dengan dirut dan mereka mendukung Pertamina.Mereka ingin berkontribusi.Kami pada intinya siap mengerjakan sendiri.Tapi,kita ingin ada timeline yang jelas,”tandasnya.[] kilas Jakarta,MKN (24/6/2015)-PT Pertamina (Persero) menegaskan kesiapannya untuk mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur tanpa bantuan dari operator existing,yaitu Total E&P Indonesie dan Inpex. Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro menyatakan, hingga saat ini Total dan Inpex belum memberikan sikapnya atas keputusan pemerintah memberi saham 30%. “Kita sih siap ya.Mungkin belum ada tanggapan dari Total. Dari kita menunggu secepatnya proses ini.Karena nanti akan ada tim yang mengkaji dan dibantu PERTAMINA SIAP KELOLA 100% BLOK MAHAKAM SKK Migas untuk alih kelola.Karena apabila persiapan ini tidak berjalan sesuai rencana,kalau Pertamina harus mengelola sendiri,kita siap,” tegasnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta,Selasa (23/6/2015). Saat ini,Pertamina masih menghormati keputusan pemerintah.Namun,Wianda menegaskan perseroan siap mengelola blok kaya migas itu secara mandiri.‎“Dari dulu kami siap. Itu keputusan pemerintah,ya harus dijalankan,”imbuhnya. Wianda menuturkan,serikat pekerja Pertamina telah menemui Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto untuk menyampaikan LKPP 2014 MENDAPAT OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN triliun sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat; (4) pemerintah belum memiliki mekanisme pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum. Ketua BPK RI Harry Azhar Azis menyatakan,empat permasalahan tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan agar ke depan tidak menjadi temuan berulang. “Kami berharap langkah Pemerintah mengenai penetapan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual mulai 1 Januari 2015 dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah,” ungkap Harry pada Penyerahan LHP LKPP Tahun 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR RI di Jakarta (4/6/2015).[] Blok Mahakam Jakarta,MKN (4/6/2015)-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP Tahun 2013. Ada empat permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2014 yang menjadi pengecualian diantaranya:(1) pencatatan mutasi Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp2,78 triliun tidak dapat dijelaskan; (2) permasalahan Utang kepada Pihak Ketiga di tiga KL sebesar Rp1,21 triliun tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai; (3) permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL senilai Rp5,14
  • 7. media keuangan negara | edisi juli 2015 7 kilas Jakarta,MKN (24/6/2015)-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengungkapkan,Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat.Presiden beranggapan bahwa dana aspirasi itu akan berbenturan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. “Presiden nggak setuju,”kata Andrinof di Istana Kepresidenan,Jakarta,Rabu (24/6/2015). Dia memaparkan,Jokowi beranggapan bahwa program pembangunan didasarkan pada visi dan misi Presiden.Selain itu,pemerintah juga menggunakan uang negara berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Sementara itu,dana aspirasi DPR berpeluang bertabrakan dengan visi misi yang sudah ditetapkan itu. Karena itu,Andrinof meminta DPR bisa memahaminya. Dia juga meminta agar para wakil rakyat bisa menjalankan tugasnya di bidang legislasi,pengawasan, dan anggaran sehingga tidak berbenturan dengan fungsi eksekutif yang dijalankan pemerintah. “Bersinggungan fungsi,tetapi kalau kembali pada fungsi masing-masing,tak akan bersinggungan. DPR kembali pada fungsi pengawasan,pembicaraan anggaran,dan legislasi,”ucap dia. Selain itu,Andrinof juga melihat jumlah dana aspirasi Rp 20 miliar untuk setiap anggota Dewan setiap tahunnya sangat besar karena totalnya bisa mencapai Rp11,2 triliun.Jumlah itu sangat signifikan untuk membiayai program-program pembangunan. Saat ditanyakan apakah pemerintah nantinya tak akan memasukkan dana aspirasi dalam alokasi RAPBN 2016,Andrinof tidak menjawab tegas. “Itu akan dibicarakan,akan disampaikan juga nanti,” ujar dia. Tiga Fraksi Menolak Dalam rapat paripurna yang dihadiri 315 dari 560 anggota DPR,Selasa (23/6/2015),ada tiga fraksi yang menolak pengesahan peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan di dapil.Tiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Nasdem,Fraksi Partai Hanura,dan Fraksi PDI-P. Dengan disahkannya rancangan peraturan tentang usulan program pembangunan dapil,anggota DPR diharapkan segera menyusun proposal program pembangunan.Rapat paripurna untuk membahas usulan program dari setiap anggota dijadwalkan 1 Juli mendatang. Usulan akan disampaikan ke Presiden oleh pimpinan DPR.Presiden dengan kementerian terkait akan membahas usulan tersebut.Kalau ada usulan yang tumpang tindih dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2016 atau rencana kerja pemerintah 2016,hal itu dapat dicoret.[] DANA ASPIRASI BERBENTURAN DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN Demonstrasi Menolak Dana Aspirasi
  • 8. media keuangan negara | edisi juli 2015 8 P erkembangan dunia usaha mikro/kecil di Sulawesi Utara dan Gorontalo dalam 5-10 tahun terakhir ini berkembang cukup cepat. Hal ini dipengaruhi iklim usaha dan ekonomi daerah yang cukup stabil dengan persaingan beragam usaha yang cukup ketat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa potensi pengusaha mikro/kecil masih banyak mengalami kesulitan modal dan belum disentuh oleh pihak perbankan karena dinilai belum bankable, sehingga terjebak oleh pembiayaan oleh rentenir atau tengkulak dengan bunga yang sangat besar yaitu lebih dari 10% per harian atau mingguan. Bank Sulut Go berusaha melakukan pendekatan pada pengusaha mikro kecil melalui program financial inclusion dalam membangun hubungan kemitraan dengan lembaga agama dan untuk memutuskan mata rantai rentenir dan tengkulak dari kelompok usaha mikro/kecil. Harapannya kelompok usaha mikro kecil menjadi binaan lembaga agama yang akhirnya dapat disentuh atau difasilitasi dengan modal usaha dengan bunga yang ringan dan proses pengurusan yang lebih mudah karena di-link langsung ke Bank dan dibantu oleh pendamping dari pihak lembaga agama. Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Lembaga Agama dengan model pendampingan dan penjaminan sifatnya mendidik karena selain adanya agunan tambahan, juga wajib memberikan jaminan cash collateral 15% atau dengan garing ratio ± 6 kali yang wajib disediakan oleh Lembaga Agama. Pihak Bank Indonesia Kantor Perwakilan Manado memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan peran dan kinerja Bank Sulut Go dalam pembiayaan ini sehingga dalam berbagai kesempatan acara sosialisasi Menjalin Hubungan Kemitraan Perbankan dengan LembagaAgama Direktur Utama Bank Sulut Go Bpk. Johannis Ch. Salibana didampingi Direktur Pemasaran Bpk. Novi VB. Kaligis saat menyambut kedatangan Gubernur Bank Indonesia Bpk. Agus Martowardoyo yang didampingi oleh Koordinator Bank Indonesia Wilayah Indonesia Timur Bpk. Suhaedi di Universitas De La Salle ketika pelaksanaan Sosialisasi Finansial Inclusion beberapa waktu lalu. Gubernur Bank Indonesia Bpk. Agus Martowardoyo, didampingi Pemuka Agama dan Wakil Gubernur Sulut Bpk. Djouhari Kansil ketika mengunjungi Stand Debitur Pengrajin Keramik yang dibiayai Bank SulutGo.
  • 9. KREDIT USAHA RAKYAT LEMBAGA AGAMA Telah bekerjasama dengan beberapa Lembaga Agama: 1. Keuskupan Manado/Gereja Katolik 2. Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) 3. Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) 4. Muhammadiyah Manado 5. Permusi Manado 6. Hindu Darma Bolaang Mongondow SOSIALISASI KUR Lembaga Agama yang Telah Dilakukan 1. Di Kantor Bank Indonesia Makassar. Atas inisiatif Bapak Suhaedi Pinwil BI Makassar (Maantan Pemimpin Bank Indonesia Manado) 2. Di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. 3. Kepada pengusaha kecil Sulut dan Gorontalo di Jakarta. 4. BPD Papua yang datang Study Banding di Bank Sulut Kantor Pusat dan melihat langsung pengusaha kecil yang telah berhasil dibiayai di Minahasa yaitu peternak bebek dan usaha hendikraf/Pengrajin dari kayu. KUR LEMBAGA AGAMA Tujuan Penggunaan: 1. Untuk Penambahan Kredit Modal Kerja dan Investasi Kepada Pengusaha Mikro 2. Untuk Penambahan Kredit Modal Kerja dan Investasi Kepada Pengusaha Ritel TARGET MARKET Usaha Produktif Binaan Lembaga Agama Anggota Jemaat / anggota Jemaah dari Lembaga Agama yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang anggotanya memiliki kegiatan usaha produktif binaan lembaga agama dengan sistim pendampingan dan penjaminan dari pihak lembaga agama (Dengan Garing Ratio 6 kali/atau15% dari plafond kredit yang diberikan). KRITERIA CALON DEBITUR 1. Warga Negara Indonesia berusia 21 tahun sampai dengan 65 tahun atau sudah menikah dan sehat jasmani rohani. 2. Jatuh tempo angsuran sebelum ulang tahun ke 65 3. Usaha perseorangan dengan jenis usaha antara lain: usaha dagang, usaha perkebunan, usaha pertanian, usaha perikanan, usaha peternakan, industri kecil (home industri) . 4. Telah menjalankan usaha minimal 1 (satu) tahun buku dan terhadap usaha yang baru berjalan atau start up tidak dapat dibiayai oleh bank. PLAFON KREDIT Plafon: Besarnya plafon kredit yang dapat diberikan kepada setiap Calon Debitur disesuaikan dengan kondisi usaha saat ini dana atau berdasarkan kemampuan pengembalian/kemampuanangsuran (replayment capacity) bulanan yang tercermin dari besarnya arus kas (cash flow bulanan) dari calon debitur dengan ketentuan Pinjaman: 1. KUR MIKRO maksimal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 2. KUR RITEL maksilam Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Adapun realisasi Kredit Usaha Rakyat kerjasama Lembaga Agama sebesar Rp2,4 milyard dengan NPL 0 JANGKA WAKTU 1. Kredit Modal Kerja, jangka waktu mulai dari 12 bulan s/d 36 bulan. 2. Kredit Investasi, jangka waktu 12 s/d 36 bulan. SUKU BUNGA KREDIT 12 % Flat, dengan ketentan: Angsuran (pokok+bunga) ditetapkan secara bulanan, baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi. BIAYA-BIAYA Disetorkan terlebih dahulu kerekening tabungan atas nama debitur sebelum pencairan kredit dilakukan dan tidak dipotong dari kredit yang diterima. 1. Materai : Ditanggung DEBITUR 2. Administrasi : Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) 3. Provisi : Sesuai ketentuan 4. Asuransi Kredit : Beban debitur 5. Asuransi Agunan : a. Asuransi Kebakaran : Sesuai tarif, beban debitur. b. Asuransi Kendaraan : Sesuai tarif, beban debitur. 6. Biaya Notaris : Jika ada, beban debitur JENIS AGUNAN AGUNAN Untuk Kur Mikro & Ritel : 1. Barang Elektronik, Meubel dll 2. Tanah 3. Tanah dan bangunan 4. Kendaraan Bermotor (mobil dan motor) dilaksanakan secara bersama-sama. Sektor usaha produktif yang dibiayaiantaralainsektorperdagangan, perkebunan, pertanian, perikanan (pedagang pasar), industri rumah tangga, industri kecil, kerajinan, usaha konveksi, usaha kost kosan, warung makan, kios-kios jualan lainnya. Bank Sulut Go juga pernah diundang oleh Kantor Koordinator Bank Indonesia Wilayah Indonesia Timur Makassar guna menyosialisasikan skim kredit KUR Lembaga Agama di Makassar, serta melayani rombongan studi banding BPD Papua yang didampingi Pemerintah Provinsi Papua, Tokoh Agama Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan beberapa pelaku usaha dari Papua. Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus Martowardoyo datang khusus ke Sulawesi Utara untuk menyaksikan kegiatan usaha binaan lembaga agama dan sangat mengapresiasi peran Bank Sulut Go dalam program financial inclusion untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Lembaga Agama khususnya dalam membangun ekonomi umat . Peluang pembiayaan kepada pelaku usaha mikro/kecil melalui kerjasama dengan lembaga agama yang telah berjalan sejak tahun 2010 berdampak positif dalam peningkatan usaha melalui pendekatan keagamaan, sehingga dengan sentuhan keagamaan yang bersifat rohani dapat memotivasi anggota jemaat/jemaah untuk berusaha secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga/rumah tangga dan proses pendidikan/studi anak-anak dapat terpenuhi sampai selesai. Hal ini karena melakukan kegiatan usaha dengan jujur dan halal melalui binaan dan pendampingan oleh lembaga agama.[advertorial]
  • 10. media keuangan negara | edisi juli 2015 10 makro Jakarta,MKN (05/06/2015)- Kemenkeu-Selain pertumbuhan pada pajak non migas,yang merupakan salah satu instrumen untuk mengetahui pertumbuhan kesejahteraan dan sisi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak,beberapa pajak lainnya juga mengalami kenaikan yang signifikan disbanding tahun lalu.Dari data yang dilansir melalui laman DJP,pertumbuhan double digit dicatatkan oleh PPh pasal 26,PPh final,dan PPh pasal 25/29. PPh Pasal 26,yang merupakan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak Luar Negeri,mengalami pertumbuhan 23,14 persen atau sebesar Rp15,058 triliun, jika dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp12,229 triliun.Ini berarti kepatuhan wajib pajak Luar Negeri dalam membayar pajak meningkat,dan ke depannya diharapkan dapat diikuti oleh wajib pajak Dalam Negeri. Selanjutnya,PPh Final mengalami kenaikan 21,48 persen atau sebesar Rp38,252 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp31,488 triliun.Pencapaian ini merupakan buah keberhasilan dari kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima,atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pertumbuhan sebesar 15,68 persen dicatatkan oleh PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi.Angka ini tercatat sebesar Rp3,074 triliun dan naik dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 yang sebesar Rp2,658 triliun. Selanjutnya,PPh Pasal 25/29 Badan mencatatkan pertumbuhan 11,17 persen,atau sebesar Rp82,772 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp74,454 triliun. Dari data ini dapat dcermati bahwa kepatuhan wajib pajak Dalam Negeri,berupa orang pribadi maupun badan,dalam membayar pajak mulai meningkat seiring dengan diberlakukannya kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015. [Kemenkeu] Gedung Ditjen Pajak sumber:Ditjen Pajak Kepatuhan wajib pajak mulai meningkat seiring dengan diberlakukannya kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 PENERIMAAN PAJAK ALAMI KENAIKAN
  • 11. media keuangan negara | edisi juli 2015 11 makro Jakarta,MKN (24/6/2015)-Lesunya ekonomi dunia membuat pemerintah berpikir dua kali untuk memasang target tinggi pertumbuhan ekonomi.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan pemerintah telah merevisi target pertumbuhan ekonomi yang diusulkan dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016‎. ‎”Kalau misalkan target pertama itu sampai 6,2 itu terlalu ambisius.Kami lihat lebih realistis 5,6 persen itu. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang masih seperti ini dan lemah,dan diperkirakan belum akan tumbuh untuk beberapa waktu,dengan kondisi ekonomi seperti itu maka kita akan lihat mendekati angka yang paling realistis,”kata Sofyan Seperti dikutip pada Rabu, (23/6/2015). Sofyan menjelaskan prediksi tahun depan,dunia masih akan mengalami gejolak ekonomi.Pemerintah tak mau ambil risiko dengan memasang target yang tinggi. ‎Target pertumbuhan ekonomi 5,6 persen dianggap paling realistis menghadapi situasi terkini. “Walau pun nanti mungkin dalam prosesnya kalau ekonomi dunia membaik,program infrastruktur kami cepat,kami bisa tumbuh lebih dari itu tetapi untuk save-nya,kami tetapkan 5,5 hingga 6,itu hasil diskusi pemerintah,”jelas dia. Oleh karena itu,Sofyan menegaskan pemerintah saat ini sedang mempercepat pembangunan infrastruktur yang dijanjikan demi menggenjot pertumbuhan ekonomi.“Kalau itu bisa kita lakukan,realisasi investasi seperti kita harapkan,Rp 5.600 triliun sekitar lima tahun PEMERINTAH REVISI TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI yang akan datang,itu akan menciptakan pertumbuhan,” tutur Sofyan. Mantan Menteri BUMN itu menerangkan juga asumsi makro di Indonesia bisa saja sewaktu-waktu mengalami perubahan.”Saya pikir semua diganti,sedikit berbeda misalnya mata uang rupiah kalo enggak salah, perkiraannya Rp 13.000,ada beberapa,saya belum lihat,” tandas Sofyan. Sebelumnya,Menteri Keuangan (Menkeu),Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Lanjutan Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2016,menyatakan,International Moneter Fund (IMF) masih meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3,8 persen atau naik dari proyeksi tahun ini 3,3 persen. “Memang ada optimisme dari global,tapi dalam menetapkan asumsi kami berpegang pada kondisi domestik,yakni realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2015 sebesar 4,7 persen meski kita akan memacu pertumbuhan ekonomi pada tiga kuartal ke depan,”terang dia. Atas dasar itu,kata Bambang,pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,5 persen sampai 6 persen di tahun depan.Level tersebut turun dari asumsi sebelumnya yang dipatok 5,8 persen sampai 6,2 persen. “Kami mengusulkan pertumbuhan ekonomi dari 5,8 persen-6,2 persen menjadi 5,5 persen-6 persen.Itu terjadi karena tahun ini dan tahun depan adalah periode ketidakpastian yang sangat mudah berubah kondisinya,” ujar Bambang.[Kemenkeu] Ilustrasi
  • 12. media keuangan negara | edisi juli 2015 12 Pinjaman lainnya,yakni pinjaman komersial Rp46,35 triliun (2%), pinjaman suplier Rp0,20 triliun (0%), serta pinjaman dalam negeri Rp3,35 triliun (0%). Kemudian untuk realisasi SBN sampai dengan bulan kelima ini menembus Rp2.151,58 triliun atau 76% dari target.Meliputi,SBN dalam denominasi valuta asing (valas) sebesar Rp54,77 triliun (19%) dan dalam bentuk rupiah Rp1.602,81 triliun (56%). “Paling utama di sini adalah, kita jaga utang dalam batas aman. Jangan sampai banyak jatuh tempo yang sifatnya mendadak.Untuk porsi pinjaman jangan banyak mata uang asing karena kalau ada pelemahan kurs bisa membengkak.Jadi,mesti tambah porsi domestik,”tandas Robert.[] PER MEI,UTANG INDONESIA TEMBUS Rp2.845 TRILIUN “Terhadap PDB Indonesia sebesar Rp11.000 triliun,rasio utangnya masih 24,7%.Rasio ini masih terbilang cukup aman, ini karena ambang batas rasio utang yang susah dimanej atau kurang aman sebesar 60%,”ujar Robert dalam Rapat Panja Defisit, Pembiayaan di Gedung Banggar DPR,Jakarta,Rabu (24/6/2015). Dia kembali merinci bahwa total utang pemerintah pusat yang sebesar Rp2.843,25 triliun ini terdiri dari total pinjaman Rp691,66 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp2.151,58 triliun sepanjang Januari- Mei 2015. Masing-masing,terdiri dari pinjaman luar negeri Rp688,31 triliun (24%),pinjaman bilateral Rp338,21 triliun (12%),pinjaman multilateral Rp303,66 triliun (11%). Jakarta,MKN (25/5/2015)- Posisi utang Indonesia pada periode Januari 2010-Mei 2015 tembus di angka Rp2.845,25 triliun atau dalam presentasi 24,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).Total utang pemerintah naik lebih dari Rp64 triliun dibandingkan realisasi hingga April lalu. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan dan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengungkapkan, angka ini mengalami kenaikan Rp64,28 triliun dari posisi total utang periode Januari-April 2015 yang mencapai Rp2.780,97 triliun. Dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS),utang pemerintah pusat hingga Mei 2015 ini setara dengan USD215,22 miliar. Ilustrasi makro
  • 13. media keuangan negara | edisi juli 2015 13 Rp16,5 triliun,dengan jumlah nominal dimenangkan sebesar Rp4,9 triliun. Seri FR0071 yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2029 menawarkan tingkat kupon sebesar 9 persen.Total penawaran masuk untuk seri ini mencapai Rp9,44 triliun,dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp2,25 triliun. Terakhir,untuk seri FR0068 yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2034,tingkat kupon yang ditawarkan adalah sebesar 8,375 persen.Total penawaran yang masuk untuk seri ini sebesar Rp3,2 triliun,dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp1,55 triliun.[wa] LELANG SUN, PEMERINTAH SERAP RP18 TRILIUN yang akan jatuh tempo pada 1 April 2016 menawarkan imbalan berupa diskonto.Total penawaran yang masuk untuk seri ini sebesar Rp2,65 triliun,dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp1,9 triliun. Seri FR0053 yang akan jatuh tempo pada 15 Juli 2021 menawarkan tingkat kupon sebesar 8,25 persen.Total penawaran yang masuk untuk seri ini sebesar Rp8,22 triliun,dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp7,4 triliun. Seri FR0056 akan jatuh tempo pada 15 September 2026, menawarkan tingkat kupon sebesar 8,375 persen.Total penawaran masuk untuk seri ini mencapai Jakarta,24/06/2015 Kemenkeu-Pemerintah melakukan lelang penjualan lima seri Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (23/6/2015).Kelima seri SUN yang dilelang yakni seri SPN12160401,seri FR0053,seri FR0056,seri FR0071,dan seri FR0068. Dari lelang tersebut,pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar Rp18 triliun,dari total penawaran masuk yang mencapai lebih dari Rp40 triliun.Hasil lelang penjualan ini nantinya akan digunakan untuk memenuhi target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Secara rinci,seri SPN12160401 Ilustrasi makro
  • 14. media keuangan negara | edisi juli 2015 14 rubrikkhususdanadesa desa,Menteri Marwan mengatakan, yang menjadi tantangan saat ini adalah kesiapan untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara tepat, terukur,dan transparan sesuai dengan potensi dan prioritas kebutuhan desa. “Juga kesiapan untuk mengelola keuangan desa secara berhati- hati,transparan,dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa,” ujarnya. Agar penyaluran dana desa tahap awal tahun 2015 ini lancar, Menteri Marwan menyampaikan, Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,Marwan Jafar memberikan pengarahan bahwa besarnya pengalokasian Dana Desa bagi setiap desa harus dikelola secara baik dan dapat dipertanggung-jawabkan secara benar MENGAWAL AKUNTABILITAS DANA DESA 14 jawab pengelolaan keuangan desa tersebut,maka diperlukan peningkatan kapasitas atau kemampuan para kepala desa atau perangkat desa tentang pengelolaan keuangan,”ujar Menteri Marwan. Ia mengingatkan,UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberikan dasar konstitusi bahwa masyarakat desa saat ini menjadi sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan Desa.Sedangkan pemerintahan Desa berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagi para kepala desa dan aparat Jakarta,MKN (25/5/2015)- Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap Pertama 2015 yang berlangsung di Jakarta,Senin (25/5/2015). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,Marwan Jafar memberikan pengarahan bahwa besarnya pengalokasian Dana Desa bagi setiap desa harus dikelola secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar. “Dengan besarnya tanggung
  • 15. media keuangan negara | edisi juli 2015 15 ada beberapa hal pokok yang diharapkan menjadi masukan bagi para Gubernur serta Bupati atau Walikota.Yakni,melaksanakan sosialisasi dan pelatihan,kepada aparat pemerintah daerah maupun aparat desa agar mempunyai pemahaman yang tepat dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan Undang-Undang Desa. Tahap I telah disalurkan Hingga 20 Mei 2015,pemerintah telah berhasil menyalurkan Rp3,8 triliun dana desa,atau sekitar 18,3 persen dari pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Seperti diketahui,total pagu dana desa dalam APBN-P 2015 adalah sekitar Rp20,7 triliun,yang akan disalurkan dalam tiga tahap. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menerangkan, penyaluran dana desa tahap I akan dilakukan pada Bulan April 2015, sebesar 40 persen dari pagu APBN-P 2015 tersebut. Penyaluran tahap kedua akan dilakukan pada Bulan Agustus 2015, dan tahap ketiga pada Oktober 2015. Jumlah yang disalurkan pada tahap kedua dan ketiga masing-masing sebesar 40 persen dan 20 persen dari pagunya. Namun demikian,agar dana desa tersebut dapat dicairkan, pemerintah daerah harus dapat memenuhi persyaratan terlebih dahulu.“Kalau mau dapat yang tahap pertama,ada syaratnya, harus ada peraturan kepala daerah mengenai alokasi dan pemanfaatan dana desanya,”jelas Menkeu dalam konferensi pers mengenai Perkembangan Ekonomi dan Realisasi APBN-P 2015 di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (21/5/2015). Menkeu menambahkan,sampai saat ini,baru ada 186 kabupaten/ kota yang berhasil memenuhi persyaratan tersebut.Dengan demikian,baru 186 daerah tingkat II tersebut yang telah memperoleh penyaluran dana desa. Pengawasan BPK Badan Pemeriksa Keuangan RI mengingatkan pemerintah agar berhati-hati mengucurkan dana desa.Menurut Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar,Dana desa rawan diselewengkan,“Terang rawan,”kata Bahrullah. Bahrullah mengatakan kerawanan dalam penggelontoran dana desa ini bisa terjadi sejak proses perencanaan, pengelolaan,hingga pelaporan pertanggungjawabannya.Ia mencontohkan,risiko kerawanan itu mirip kisruh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini jadi sorotan.“Jangan sampai dana desa juga begitu,”ujarnya.Begitu juga dalam pengelolaan dana dan pelaporan. Potensi penyelewengan dana desa itu sangat nyata,kata Bahrullah,karena sampai saat ini Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi belum menyusun pedoman dalam penggunaan dan pelaporan dana desa.Aparat desa yang kesulitan menyusun pertanggungjawaban yang benar nantinya akan mudah dikriminalkan.“Ketidakmampuan bisa berakibat penjara.” Dalam kesempatan berbeda, Anggota II BPK Agus Joko Pramono mengungkapkan saat ini pihaknya dan pemerintah masih membicarakan mengenai prinsip- prinsip dana ini,yang notabene baru diluncurkan pertama kalinya dalam sejarah pada April 2015. “Yang pasti,pemeriksaan tidak akan menggunakan standar-standar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),karena standar pelaporannya pasti lebih sederhana,”terang Agus di sela penyampaian audit BUMN di hadapan DPR,Kamis (28/5/2015). Meski demikian,Agus mengakui tidak sanggup melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada lebih dari 70.000 desa se- Indonesia.Untuk itu,pihaknya akan menggunakan metode sampling. “Nanti BPK perwakilan yang akan melakukan pemeriksaan, yang risiko besar seperti wilayah timur sampelnya lebih banyak.Pasti disampling berdasarkan risiko-risiko yang kemungkinan akan timbul,” tuturnya. Dalam pelaporannya, kemungkinan besar dana desa nantinya tidak akan masuk ke dalam LKPP,melainkan dalam dikonsolidasikan laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).[] rubrikkhususdanadesa Agus Joko Pramono,Anggota II BPK RIMarwan Jafar,Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  • 16. Jakarta, MKN (21/5/2015)-Mendampingi Anggota VI BPK RI, Prof. Bahrullah Akbar, MBA dalam kegiatan BPK Goes to Campus di Universitas Jayabaya, Jakarta, Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar mengatakan pihaknya konsisten membantu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) melalui berbagai jenis penjaminan kredit, salah satunya Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ini merupakan sumbangan penting Jamkrindo selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana berdasarkan tujuannya, BUMN berperan membantu golongan ekonomi lemah dan kecil sesuai dengan amanat UU BUMN. “Jamkrindo adalah satu-satunya BUMN yang ditugasi pemerintah untuk memberikan penjaminan kredit kepada KUMKM, agar mereka memiliki kekuatan finansial untuk bersaing di era global ini,” terang Dirut Jamkrindo. Ia menjelaskan, bahwa proses penjaminan kredit/ pembiayaan melibatkan sekurang-kurangnya tiga pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit/pembiayaan, yang di dalam hal ini disebut Penerima Jaminan, debitur kredit/ pembiayaan yang dalam hal ini disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit/pembiayaan yang dalam hal ini disebut Penjamin. “Penjaminan kredit/pembiayaan diperlukan oleh penerima jaminan pada saat permohonan kredit/ pembiayaan dari terjamin dinyatakan layak oleh penerima jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan Melalui Penjaminan Kredit Usaha Rakyat JAMKRINDO Konsisten Membantu Pemerintah Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat kecukupan agunan,” katanya. Salah satu jenis produk usaha penjaminan Jamkrindo ialah Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada KUMKM di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable dengan plafond kredit/ pembiayaan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. “Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif demi kesejahteraan rakyat,” jelas Dirut Jamkrindo. Perum Jamkrindo telah melakukan hal nyata, salah satunya melakukan kerja sama dengan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) dalam Penjaminan Pinjaman/ Pembiayaan bagi KUMKM. Kemitraan strategis ini dilakukan untuk mendorong jangkauan akses dan layanan keuangan lebih luas bagi sektor KUMKM. Dalam acara Perjanjian Kerja Sama antara Perum Jamkrindo dan LPDB yang berlangsung pada Rabu (6/5/2015), Direktur Utama Jamkrindo Diding S. Anwar menjelaskan bahwa kerja sama kemitraan ini sangat strategis dan bertujuan lebih meningkatkan kinerja masing-masing pemangku kepentingan baik peningkatan realisasi Kredit/ Pembiayaan oleh LPDB sekaligus meningkatkan volume Penjaminan oleh Perum Jamkrindo. Di samping itu, Perum Jamkrindo yang meraih predikat Sangat Bagus dalam BUMN Infobank Award 2014 juga memiliki produk penjaminan kredit yang lain, misalnya
  • 17. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Umum, Penjaminan Kredit/Pembiayaan Mikro, Penjaminan Kredit/Pembiayaan Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa, Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Multiguna, Penjaminan Distribusi Barang, Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi, Surety Bond, Penjaminan Kredit BPR/BPRS, Penjaminan KPR Sejahtera FLPP, Custom Bond, Penjaminan Keagenan Kargo, serta Penjaminan Invoice Financing.[] Direktur Utama Perum Jamkrindo,Dr.Diding S.Anwar,SE.,MM Kegiatan dan Program Perum Jamkrindo JAMKRINDO Masuk Kategori Sehat Tingkat kesehatan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) masuk dalam kategori sehat atau AA.Keterangan ini diperoleh usai audit kinerja Perum Jamkrindo yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik HMR (Husni Muharram Rasidi). “Kategori sehat tersebut dinilai berdasarkan parameter keuangan,operasional dan adminsitrasi,” ujar Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo Braman Setyo,usai Seminar Nasional Penjaminan Kredit untuk MUKMK Indonesia Hebat di Hotel Le Meridian Jakarta,Selasa (12/5). Momentum menggembirakan ini juga disampaikannya dalam pengesahan laporan tahunan Perum Jamkrindo.“Dengan hasil ini kami berharap Perum Jamkrindo mampu menjadikan momentum agar lebih maju dan meningkatkan kinerjanya,” pungkas Braman Setyo.[]
  • 18. media keuangan negara | edisi juli 2015 18 media keuangan negara | edisi juli 2015
  • 19. media keuangan negara | edisi juli 2015 19 T arget pertumbuhan ekonomi domestik,sebagaimana asumsi makro APBN-P 2015 dipatok 5,7 persen.Namun perekonomian Indonesia pada triwulan I-2015 hanya tumbuh sebesar 4,7 persen.Realisasi tersebut melambat dibanding pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2014 yang mencapai 5,14 persen. Sekadar menengok ke belakang,kurun lima tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami trend perlambatan.Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan triwulan I-2010 sebesar 5,7 persen lalu naik menjadi 6,5 persen pada triwulan I-2011 dan sedikit melambat sebesar 6,02 persen pada periode yang sama tahun 2012. Kemudian pada triwulan I-2013 mulai menurun menjadi 5,78 persen dan 5,21 persen pada triwulan I-2014. Kepala BPS Suryamin dalam keterangan persnya menjelaskan, perlambatan ekonomi terjadi dari sisi produksi maupun sisi konsumsi.Dari sisi produksi,ada empat penyebab utama perlambatan ekonomi kuartal I-2015.Pertama,produksi pangan menurun akibat mundurnya periode tanam. Kedua,produksi minyak mentah dan batu bara mengalami kontraksi sehingga industri kilang minyak juga tumbuh negatif. Ketiga,distribusi perdagangan melambat karena menurunnya pasokan barang impor.“Terjadi penurunan impor baik untuk barang modal,bahan baku/penolong,serta barang konsumsi,jelas Suryamin di Kantor BPS,Selasa (5/5/2015).BPS mencatat impor pada kuartal I-2015 turun 2,2 persen (YoY), dan turun 9,98 persen (QtQ).Keempat,kinerja konstruksi terkait dengan terlambatnya realisasi belanja infrastruktur. Sementara itu dari sisi pengeluaran,BPS mencatat penyebab utama perlambatan ekonomi kuartal I-2015.Pertama,semua komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) melambat.Konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2015 hanya mampu menyumbang 2,75 persen,lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun 2014 sebesar 3,08 persen. Kedua,pengeluaran konsumsi pemerintah yang melambat.Kedua, sumber pertumbuhan yang berasal dari belanja pemerintah juga sedikit mengalami perlambatan,menyumbang 0,14 persen di triwulan I-2015.Jika dibandingkan dengan triwulan IV-2014,konsumsi pemerintah pada triwulan I-2015 melambat 48,68 persen. Ketiga,ekspor barang terkontraksi karena turunnya harga komoditas. Ekspor barang dan jasa juga melambat 0,53 persen dalam setahun.Padahal, tahun lalu masih tumbuh 3,65 persen.Keempat,melambatnya perekonomian negara mitra dagang utama Indonesia.“Ekonomi Tiongkok turun dari 7,4 persen pada kuartal III 2014 menjadi 7,0 persen.Sedangkan ekonomi Singapura dari 4,9 persen menjadi 2,1 persen,”terang Suryamin. PERCEPAT SERAPAN ANGGARAN Penyerapan anggaran akan menjadi nyawa pertumbuhan ekonomi,di saat mesin pertumbuhan yang lain sulit diandalkan. 19 media keuangan negara | edisi juli 2015
  • 20. media keuangan negara | edisi juli 2015 20 Sementara,ekspansi kredit pada kuartal pertama hanya terealisasi 11 persen,jauh di bawah target semula yaitu 15-17 persen.Dan,penerimaan pajak juga menurun per Maret hanya mencapai Rp198,226 triliun lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp210,057 triliun. Menurut pandangan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Hendri Saparini, persoalan utama merosotnya target tersebut adalah pertumbuhan konsumsi yang melambat.“Dorongan dari ekspansi swasta bagi pertumbuhan ekonomi juga tertahan karena fluktuasi nilai tukar rupiah sepanjang triwulan I,”jelas Hendri Saparini ketika dihubungi Media Keuangan Negara,Rabu,(20/5/2015). Hal senada dikatakan Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tony Prasetiantono.Menurutnya, macetnya perekonomian Indonesia triwulan I-2015 disebabkan oleh lambatnya belanja pemerintah ditambah perubahan nomenklatur kementerian yang menyebabkan penyerapan anggaran terlambat. “Kemudian konsumen juga mengurangi belanja di luar makanan.Investor menunda investasi karena menunggu kondisi membaik.Tidak mengejutkan kalau pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 sangat rendah,”kata Tony. Merosotnya perekonomian di triwulan I-2015 ini perlu menjadi refleksi bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.Pemerintah perlu segera mencari jalan keluar, sebab pada saat bersamaan tingkat pengangguran mengalami kenaikan.Berdasarkan data BPS, per Februari 2015 pengangguran terbuka bertambah sebesar 300.000 orang menjadi 7,45 juta atau 5,81persen dari total angkatan kerja. Sebelumnya,pengangguran masih 5,7 persen atau 7,15 juta orang. Padahal,APBN-P 2015 menargetkan tingkat pengangguran sebesar 5,6 persen. Salah satu terobosan yang perlu digiatkan antara lain mempercepat belanja modal dan infrastruktur, sebagai stimulus ekonomi. Belanja modal dan infrastruktur pemerintah akan menjadi“nyawa” yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi di saat mesin pertumbuhan ekonomi yang lain sulit diandalkan. “Apalagi jumlah belanja infrastruktur pemerintah sangat besar,mencapai Rp298,3 triliun dari alokasi belanja pemerintah pusat senilai Rp1.319,5 triliun,”terang Megel Jekson,peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) di Jakarta (22/5/2015). Merangkak naik Berdasarkan data Kementerian Keuangan,terhitung sejak 31 Maret 2015 realisasi belanja pemerintah dari APBN-P 2015 baru terserap 18,5 persen dari total belanja Rp1.984,1 triliun.Itu pun lebih banyak yang terserap untuk belanja rutin dan transfer dana ke daerah. Hasilnya,belanja pemerintah hanya berkontribusi 6,55% terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun ini. Begitu pula tingkat penyerapan belanja infrastruktur tercatat lebih rendah lagi.Dari total belanja infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp94,57 triliun,ternyata yang terserap baru Rp4,8 triliun (5,1%) per April 2015.Alasannya,penyerapan belanja infrastruktur itu terhambat oleh masalah pembebasan lahan, atau terlambat melakukan proses lelangnya. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui,saat ini penyerapan belanja modal masih tergolong rendah.Namun,ia meyakini,ke depan penyerapan belanja modal masih akan meningkat,antara lain karena telah selesainya proses pelelangan pada K/L yang memiliki belanja modal besar,seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani merinci penyebab lambatnya realisasi belanja pemerintah. Menurut dia,penyebab utamanya karena pengajuan APBN-P 2015 yang dipercepat yaitu di bulan Sumber:BPS
  • 21. media keuangan negara | edisi juli 2015 21 Februari.Padahal,lazimnya setelah Juni atau Juli. “Tahun ini dipercepat untuk menampung program baru dari pemerintah baru.Maka itu juga sedikit memperlambat kegiatan, karena selama satu bulan penuh kita harus melakukan pembahasan dengan DPR,dengan mendesain kembali program-program update pemerintah di tahun 2015,”jelas Askolani kepada Media Keuangan Negara,di ruang kerjanya,Senin (18/5/2015). Bersamaan dengan itu, restrukturisasi organisasi Kementerian/Lembaga (K/L) turut memengaruhi serapan anggaran. Dengan adanya perubahan nomenklatur,K/L terkait harus mendesain ulang program dan melengkapi dokumen-dokumen penting.“Ini juga memerlukan pembahasan selama satu bulan.Jadi,bulan Maret baru selesai dan kemudian juga harus menyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) rinciannya,” tambah Askolani. Kementerian Keuangan optimis mulai Mei akan terjadi percepatan serapan belanja pemerintah karena polanya sudah nyata. Pihaknya akan melakukan perbaikan penyerapan,karena dokumen DIPA-nya sudah 95 persen selesai. Menurut catatan Askolani, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menunjukkan kinerja nyata bahwa belanja infrastruktur di bulan Mei sudah jauh melonjak dibanding bulan April.“Trennya mulai naik,tinggal tingkat kecepatannya saja,”kata Askolani. Data terbaru Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja negara sampai dengan 20 Mei 2015 yang telah mencapai Rp548,7 triliun,atau sekitar 27,7 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015,sebesar Rp1.984,1 triliun.Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Secara rinci,realisasi belanja pemerintah pusat hingga 15 Mei 2015 telah mencapai Rp302,8 triliun,atau 22,9 persen dari pagu APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.319,5 triliun. Capaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyerapan belanja kementerian negara/ lembaga (K/L) yang sampai dengan 15 Mei 2015 telah mencapai Rp129,5 triliun,atau 16,3 persen dari pagu APBN-P 2015.[] Dirjen Anggaran Kemenkeu,Askolani,SE,MA 21 Belanja modal dan infrastruktur pemerintah akan menjadi“nyawa”yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi media keuangan negara | edisi juli 2015
  • 22. media keuangan negara | edisi juli 2015 22 ASKOLANI,SE.MA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN (KEMENKEU) AGAR BELANJA ANGGARAN LEBIH AKUNTABEL DAN TRANSPARAN D irektorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui bahwa realisasi belanja pemerintah pusat pada triwulan I-2015 cenderung melambat.Banyak faktor memengaruhi perlambatan penyerapan anggaran.Dua hal utama adalah percepatan pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dan perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga. Bagaimana langkah dan strategi pemerintah untuk mempercepat serapan anggaran? Berikut petikan wawancara Media Keuangan Negara dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan,Askolani, SE.,MA di ruang kerjanya pada Senin (18/5/2015). 22 media keuangan negara | edisi juli 2015
  • 23. media keuangan negara | edisi juli 2015 23 Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia padaTriwulan I tahun 2015 sebesar 4,7 persen,meleset dari yang ditargetkan pemerintah. Pada saat bersamaan,realisasi penyerapan anggaran pemerintah juga melambat.Bagaimana Anda melihat korelasi ini? Faktanya memang demikian. Pertumbuhan ekonomi kita melambat.Penyerapan anggaran juga melambat.Namun menurut saya,kedua hal tersebut tidak terlalu berkaitan.Karena perlambatan pertumbuhan ekonomi kita tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor domestik.Saya melihat bahwa faktor global sangat menentukan,di mana kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi dunia juga mengalami perlambatan.Ini berimbas ke Indonesia.Kita lihat ekspor kita turun dan kegiatan ekonomi nasional juga menurun.Di sisi lain,konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi andalan juga belum optimal.Ini masih triwulan I,jadi masih rendah. Itulah yang menyebabkan ekonomi kita melambat. Faktor apa saja yang menyebabkan lambatnya penyerapan tersebut? Saya melihat paling tidak ada dua hal yang menyebabkan perlambatan penyerapan anggaran ini.Pertama,oleh karena kita mengajukan APBN-P 2015 yang dipercepat yaitu di bulan Februari. Padahal,lazimnya setelah Juni atau Juli.Pada tahun ini kemudian dipercepat untuk menambung program baru dari pemerintah baru. Maka itu juga sedikit memperlambat kegiatan karena selama satu bulan penuh kita harus melakukan pembahasan dengan DPR,dengan mendesain kembali program- program update pemerintah di tahun 2015. Bersamaan dengan itu, kemudian dikombinasi dengan perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga.Sehingga Kementerian/Lembaga terkait harus mendesain ulang programnya yang baru,kemudian juga harus mendesain ulang dokumen- dokumen penting.Sebab mengubah nomenklatur tidak hanya mengubah begitu saja.Ini memerlukan pembahasan selama satu bulan. Jadi,bulan Maret baru selesai dan kemudian juga harus menyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) rinciannya. Dokumen-dokumen penting seperti apa? Iya,Kementerian/Lembaga terkait harus menyelesaikan dokumen-dokumen pendukung untuk bisa full mengimplementasikan program baru.Kementerian/Lembaga baru harus di-support oleh lima dokumen.Pertama,pagu di APBN-P harus dengan pagu nomenklatur yang baru.Pembahasannya bisa menyita waktu satu bulan.Misalnya dengan memotong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, atau menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat,itu mengubah semua dokumen-dokumen dan harus dengan Undang-undang. Kedua,Kementerian PPN/ Bappenas kita minta merevisi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015.Karena RKP ini menjadi pedoman rencana kerja pemerintah dan sudah barang tentu harus berbasis pada nomenklatur yang baru.Itu penting,karena kalau tidak ada,Kementerian/Lembaga tidak ada pedoman ke mana dia akan membelanjakan anggarannya. Ketiga,Kementerian/Lembaga harus mengubah organisasi mereka. Dan itu butuh waktu karena harus ada persetujuan dari Kemeterian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan).Keempat,Kementerian/ Lembaga yang baru harus mengisi SDMnya.Ini juga butuh waktu. Apalagi pejabat Eselon 1 dan ada juga yang open bidding.Dan kelima, Kementerian/Lembaga harus membuat Rencana dan Stratagi (Renstra) dengan pagu yang sudah dengan nomenklatur yang baru dan mengacu pada RKP.Termasuk harus membuat programnya. Jadi,di tahun 2015 berbeda tantangannya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Faktanya demikian.Tahun 2015 memang beda dengan tahun-tahun yang lalu.Pada tahun sebelumnya, kita hanya menetapkan APBN-P dan sudah langsung go.Sekarang harus melewati beberapa proses di atas. Bagaimana perkembangan penyelesaian dokumen-dokumen pendukung sejauh ini? Alhamdulillah hampir sepenuhnya selesai di bulan April. Dan pada posisi Mei ini mungkin tinggal enam Kementerian/ Lembaga dengan nomenklatur yang baru yang belum.Kami terus mendorong agar mereka segera melengkapi penyelesaian dokumen, sehingga di bulan Mei ini semua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan organisasi yang baru,dengan SDM yang baru,dan kemudian renstra yang baru itu selesai semua.Jadi memang ini fakta yang harus dihadapi di tahun 2015 yang memang beda dengan tahun-tahun sebelumnya.Dengan selesainya tahapan tersebut,kita berharap tahun 2016 mendatang tidak ada masalah lagi.Ini menjadi pijakan bagi Kementerian/Lembaga untuk melakukan di tahun 2016. Mohon bisa dijelaskan data penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2015. Rinciannya masih kami kumpulkan.Triwulan I ini memang masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I tahun lalu.Itu fakta oleh karena kondisi yang kita hadapi.Kami lihat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan wawancara
  • 24. media keuangan negara | edisi juli 2015 24 Rakyat (PU-Pera),Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,masih lebih lambat. Tetapi ada Kementerian/Lembaga yang sebenarnya sudah cepat dibanding tahun lalu.Catatan kami misalnya Kepolisian,Kementerian Perhubungan,Kementerian Kesehatan,Kementerian Sosial,dan Kementerian Keuangan.Belanja mereka sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu. Sejauhmana optimisme Anda bahwa penyerapan anggaran tahun ini akan berjalan maksimal? Ya,tentu harus optimis.Setelah triwulan I selesai dan masuk triwulan II kita melihat adanya percepatan belanja,mulai di bulan Mei ini.Kementerian PU-Pera sudah siap dengan tambahan belanja. Transfer sudah siap.Maka di triwulan II harapan kita akan mulai normal dan akan ada kenaikan dibandingkan Triwulan lalu.Kalau belanja ada kenaikan di triwulan II maka harapannya ini yang akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di triwulan II,dengan didukung oleh belanja pemerintah.Jumlah belanja pemerintah memang meningkat signifikan di 2015 ini dibanding dengan 2014. Terkait dengan belanja modal, bagaimana Anda melihat kenyataan bahwa realisasi belanja modal selalu lebih rendah dibandingkan belanja yang lain? Tantangan belanja modal lebih tidak mudah dibanding belanja yang lain.Ada beberapa tantangan yang pada umumnya dihadapi dalam belanja modal,misalnya tantangan yang berhubungan dengan tanah. Kemudian belanja modal juga bisa terhambat proses lelang oleh karena jumlahnya yang signifikan. Dan ketiga,belanja modal juga bisa terkendala karena kadang-kadang komponennya berasal dari pinjaman luar negeri.Dalam hal ini,jika Kementerian/Lembaga tidak dapat memenuhi persyaratan maka ini bisa menghambat penyerapannya. Apakah polanya memang selalu lebih rendah? Saya melihat memang belanja modal selama ini realisasinya di bawah 90 persen setiap tahun. Saya tidak tau apakah tahun ini akan lebih tinggi,tapi tentunya kita berharap ke sana.Namun yang sebenarnya kita arahkan bukan hanya belanja modal, tetapi belanja infrastruktur. Sebab modal ini hanya salah satu part saja daripada belanja infrastruktur.Belanja modal hanya direalisasi pemerintah pusat,tapi ada dari transfer ke daerah untuk belanja infrastruktur.Nah,hal inilah yang kita akan lihat secara komprehensif,di mana bahwa belanja infrastruktur tahun 2015 jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian terkait dengan kualitas belanja pemerintah,apa yang telah dilakukan Kementerian Keuangan agar belanja pemerintah yang berkualitas? Kita telah mendorong pemangkasan belanja,dari belanja subsidi ke belanja non subsidi.Itu sudah nyata,kita bisa menghemat subsidi energi sekitar Rp250 triliun yang kita arahkan ke belanja yang produktif.Ini tentunya sangat positif menuju kualitas anggaran.Sebab kita tahu dengan memangkas belanja subsidi ke sektor produktif itu,maka tujuan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan bisa dicapai. Tapi jika kita masih memakai pola yang lama,maka pencapaian tiga target ini tidak optimal. Kemudian yang kedua,perihal kualitas anggaran ini kita sudah mengarahkan belanja ke basis output.Kalau dulu hanya input.Kita sekarang sudah mengarahkan ke basis output.Jadi setiap uang,setiap program,outputnya apa? Termasuk kalau bisa kita ingin tau apa outcomenya.Kita tentu tidak mau wawancara
  • 25. media keuangan negara | edisi juli 2015 25 hanya belanja-belanja saja tanpa terlihat hasilnya. Dua hal ini yang coba kita lakukan yang memang nyata secara nasional.Ini kita arahkan agar belanja Kementerian/Lembaga lebih akuntabel dan lebih transparan. Lalu,strategi seperti apa yang telah disiapkan Kementerian Keuangan agar terjadi percepatan serapan anggaran? Tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan kondisi itu aktual bahwa hampir semua DIPA sudah diselesaikan,maka Kementerian/ Lembaga sudah dipastikan segera merealisasikan belanjanya.Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah membuat TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran).Tim ini diketuai oleh Wakil Menkeu dengan didukung oleh Kepala BPKP,Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pengadaan barang dan jasanya,beberapa Eselon I di Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Staf Kepresidenan. Tujuannya? Paling tidak ada tiga hal yang harus dilakukan oleh TEPRA,antara lain:(1) mereka melihat kondisi aktual,yaitu bagaimana kondisi aktual penyerapan anggaran,(2) tim ini akan melihat estimasi ke depan, bagaimana realisasinya,(3) melihat adakah kendala penyerapan realisasi anggaran,baik kendala saat ini maupun ke depan. Kendala-kendala inilah yang nanti akan di-follow up oleh tim untuk kemudian ditindaklanjuti. Misalnya masalah DIPA,maka apa yang harus kita bantu.Kemudian masalah pengadaan apa yang harus dibantu LKPP,masalah audit apa yang harus dibantu BPKP.Sehingga tim ini akan efektif untuk memantau kemudian mengantisipasi jika harus ada yang diselesaikan oleh masing- masing stakeholder. Apa fokus dan target tim ini? Menteri Keuangan sudah mengarahkan tim Tepra bisa fokus ke Kementerian dan Lembaga yang besar anggarannya.Jadi,tim ini difokuskan untuk lebih meyakinkan realisasi belanja di Kementerian PU-Pera,Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan lainnya. Sebab kita tahu bahwa ini memiliki dampak ekonomi yang luas. Sehingga tim ini akan lebih efektif dan efisien. Selain membentukTepra,apakah terdapat langkah lain? Kita akan terus melakukan monitoring.Hal ini sudah kami lakukan sejak tahun lalu, yaitu monitoring dan evaluasi tiga bulanan.Di sini pun kita bisa mengingatkan kalau ada hambatan-hambatan bisa langsung dikomunikasikan dengan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.Apa yang harus dibantu dan apa yang harus dikerjakan oleh stakeholder. Apa harapan Anda harapan terkait realisasi anggaran pada tahun 2015 ini? Harapan kita mudah-mudahan mulai bulan Mei ini belanja akan lebih cepat.Dan memang kami lihat polanya sudah nyata.Tren kenaikan belanja memang nyata sampai dengan bulan Maret belanja Kementerian/Lembaga masih sekitar Rp30 triliun tapi di bulan April sudah sekitar Rp39 triliun.Dan di bulan Mei ini perkiraan kita sudah di atas Rp40 triliun.Memang trennya naik,tinggal tingkat kecepatannya saja. Saya mencatat Kementerian PU- Pera sudah tunjukkan nyata bahwa belanja infrastrukturnya di bulan Mei sudah jauh melonjak dibanding bulan April.Inilah yang terus kita dorong,dan mudah-mudahan mulai Mei ini belanja mulai aktif sehingga akan membantu pertumbuhan ekonomi kita di triwulan II dan berikutnya.Dan mudah-mudahan apa yang telah dilakukan di 2015 ini menjadi basis pijakan kita di 2016.[] DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama Lengkap : Askolani,SE.MA Jabatan : Direktur Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran,Kementerian Keuangan Tempat/Tanggal Lahir : Palembang,11 Juni 1966 Agama : Islam Status/Jumlah Anak : Kawin/2 Alamat email : askolani@depkeu.go.id dan askolan@hotmail.com RIWAYAT PENDIDIKAN A. Pendidikan Formal : 1. Strata I Ekonomi-Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan-Univ.Sriwijaya Palembang (1990) 2. Strata II Master of Art-Economics-Univ.of Colorado at Denver,USA (1999) B. Pendidikan Lainnya (Pelatihan/Lokakarya/Seminar) : 1. Dalam Negeri a. Interest Rate Markets & Risk Management-AUSAID-2003 b. Introduction to Financial Markets in Indonesia-AUSAID-Jakarta-2002 c. Indonesia’s Fiscal Sustainability and its Implication on Monetary-JICA-BI-2001 d. Balance of Payments-CIDA-Bappenas-2000 2. Luar Negeri a. The Oxford High Performance Leadership Programme-Said Business School, University of Oxford,London-2012 b. Developing Cluster & National Competitiveness-Lee Kwan Yew School of Public Policy,Singapore-2008 c. Health Sector Reform & Sustainable Financing-World Bank,USA-2007 d. Macroeconomic Management & Fiscal Issues-IMF,Singapore-2004 e. Course on Public Finance-IMF,USA-2001 f. Economics Institute Short Course-Economic Institute,USA-1998 wawancara
  • 26. media keuangan negara | edisi juli 2015 26 D alam laporannya yang berjudul Indonesia:Avoiding TheTrap (2014),ekonom Bank Dunia Ndiame Diop menyebutkan Indonesia kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi hampir 1 persen setiap tahun selama satu dekade terakhir.Hal tersebut dikarenakan alokasi belanja infrastruktur yang kurang memadai (infrastructure gap). Kenyataannya memang demikian.Rata-rata anggaran infrastruktur yang telah dialokasikan MENGUKUR BELANJA INFRASTRUKTUR APBN/APBD selama ini masih kurang dari 4 persen PDB.Padahal,standar minimal alokasi yang mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi suatu negara berkisar di angka 5 persen PDB. Mari kita tengok alokasi belanja infrastruktur selama empat tahun terakhir.Pada tahun 2011 misalnya, anggaran infrastruktur sebesar Rp114,2 triliun,lebih rendah dibanding belanja subsidi energi yang mencapai Rp255,6 triliun. Demikian untuk tahun 2012,belanja subsidi mencapai Rp306,5 triliun, sementara belanja infrastruktur hanya Rp145,5 triliun.Sementara itu,untuk tahun 2013 belanja infrastruktur sedikit mengalami kenaikan yaitu sebesar Ro155,9 triliun,namun belanja subsidi lebih membengkak sebesar Rp310 triliun. Untuk tahun 2014,proporsi belanja infrastruktur dan belanja subsidi masih timpang; belanja infrastruktur sebesar Rp177,9 triliun dan belanja subsidi mencapai Rp350,3 triliun. Memasuki pemerintahan baru,
  • 27. media keuangan negara | edisi juli 2015 27 dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur,yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Maret 2015. Terbitnya Perpres tersebut menjadi angin segar bagi badan usaha,baik itu BUMN,BUMD, maupun swasta,untuk melakukan kemitraan atau kerjasama dalam penyediaan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sesuai dengan isi Perpres yang dimaksud. Bahkan,pemerintah saat ini sedang menyiapkan aturan baru melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk perlindungan kepada pejabat negara bidang infrastruktur dari tindakan kriminalisasi.“Agar para pejabat di kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan bidang infrastruktur merasa aman untuk mengambil kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” jelas Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Dedy S.Priatna,di Jakarta,Jum’at (29/5/2015). Berbekal itu,kementerian/ lembaga yang melaksanakan anggaran infrastruktur sebenarnya tidak perlu was-was,sehingga diharapkan dapat fokus mempercepat rencana dan program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah. Mulai bekerja Anggaran infrastruktur sebesar Rp298,3 triliun sebagian besar dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum Presiden Joko Widodo merangkum visi dan misinya“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong,” mulai memikirkan cara untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur.Alhasil,anggaran infrastruktur dalam APBN-P 2015 melonjak tajam menjadi Rp298,3 triliun atau naik sekitar 63,2 persen.Mengingat besarnya belanja infrastruktur tersebut,dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Desember 2014,Presiden Jokowi menegaskan pemerintah di tahun 2015 akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pangan. Percepatan infrastruktur ini makin urgent mengingat laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 menyebutkan 5 provinsi yang menjadi penyumbang PDB nasional terbesar yaitu Provinsi DKI Jakarta (16,72%),Jawa Timur (15,06%),Jawa Barat (14,23%),Jawa Tengah (8,42%) serta Provinsi Riau 6,87%,ternyata membutuhkan perbaikan kondisi infrastruktur yang cukup masif di masing-masing daerah,demi menjaga kualitas dari pertumbuhan ekonomi nasional. Tak Perlu Khawatir Dalam perkembangannya, keseriusan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ditandai Bali Mandara Toll Road,Proyek PT.Waskita Karya (Persero) Tbk. Sumber:Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
  • 28. media keuangan negara | edisi juli 2015 28 dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan.Total anggaran kontraktual Kementerian PU-Pera 2015 untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp94,57 triliun.Dari jumlah tersebut,sekitar Rp9 triliun dimanfaatkan untuk kontrak multiyears dan selebihnya untuk membiayai 14.500 paket pekerjaan sepanjang tahun ini. “Sampai saat ini dana yang telah terkontrak sebanyak Rp50,6 triliun, yang sedang dalam proses lelang Rp20 triliun dan persiapan untuk pengumuman lelang selanjutnya Rp15 triliun.Akhir Juni diprediksi (belanja modal) bisa 15 persen terserap,”ujar Menteri PUPR,Basuki Hadimuljono,di Jakarta (22/5/2015). Tercatat hingga 18 Mei 2015, Kementerian PUPR mengklaim telah menyerap anggaran sebesar Rp6,9 triliun atau 5,85 persen dari total pagu Kementerian yang senilai Rp118,5 triliun.Berbagai program prioritas yang didanai oleh Kementerian PUPR adalah pembangunan jalan dan jembatan, waduk dan irigasi,penyediaan kebutuhan air minum dan sanitasi, perumahan untuk MBR,pengentasan pemukiman kumuh,penyediaan bibit dan pupuk. Kementerian PUPR menargetkan penyerapan anggaran belanja 2015 dapat tercapai 94%,atau Rp110 triliun dari total anggaran Rp118,5 triliun.Target tersebut dapat direalisasikan melalui sejumlah langkah percepatan pengadaan proyek.“Akhir tahun kami optimistis 94 persen,atau sekitar Rp110 triliun.Tidak mungkin terserap semua 100 persen,karena ada sisa tender maupun administrasi,” katanya dalam rilis yang diterima Media Keuangan Negara,Jumat (22/5/2015). Sementara itu,Kementerian Perhubungan yang mendapatkan anggaran sebesar Rp52,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur optimis tengah tahun 2015 ini akan terjadi percepatan serapan, kira-kira 30 persen dari total pagu. Seperti diketahui,serapan anggaran di Kementerian Perhubungan terhitung sejak akhir Maret 2015 baru mencapai sekitar 10 persen. “Biasa terjadi di awal tahun,”kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan,Kamis (23/4/2015). Menurut mantan Direktur Utama PT KAI tersebut,rencana induk untuk pembangunan itu wajib ada,misalnya bangun bandara, kereta api,ataupun pelabuhan laut. “Pembangunan juga perlu membuat amdal (analisis dampak lingkungan) karena kalau tidak kedua hal itu bisa berdampak pada hukum,”ucap Jonan. Karena itu,untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun ini, Kemenhub sudah menyiapkan sejumlah strategi khusus.Jonan menyebutkan,sembari menuntaskan sejumlah rencana induk dan amdal pembangunan infrastruktur, pihaknya juga tetap melakukan pengadaan barang maupun jasa, baik melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) maupun melalui mekanisme tender. Sebelumnya,Kementerian Perhubungan merinci ada 10 proyek terkait transportasi laut, delapan proyek transportasi darat, enam proyek transportasi udara, dan lima proyek perkeretaapian. Keseluruhan proyek ini dikerjakan dengan menggunakan anggaran kementerian tahun ini. Di sektor transportasi laut,kata Jonan,kementerian akan menambah armada kapal dan membangun pelabuhan.“Dari 170 pelabuhan yang kami rombak,ada 8 dan 10 merupakan pelabuhan baru yang akan kami bangun tahun ini,”jelas Jonan,Senin (21/4/2015). Untuk pembenahan sektor transportasi darat,Jonan akan melakukan perbaikan menyeluruh pada infrastruktur terminal bus dan juga penyeberangan antar pulau.Standar pelayanan minimal transportasi darat akan dibuat lebih baik,mencontoh stasiun-stasiun kereta di Jakarta saat ini. Pembenahan transportasi udara akan dilakukan dengan membangun bandar udara di daerah-daerah yang sulit diakses dan rawan bencana. Landasan pacu di beberapa bandar udara juga akan diperpanjang,agar bisa disinggahi pesawat besar. Sedangkan untuk sektor transportasi kereta api,Jonan berjanji untuk tetap melanjutkan pembangunan rel di pulau selain Jawa seperti jalur kereta api Makassar Pare-Pare sebagai bagian
  • 29. media keuangan negara | edisi juli 2015 29 dari jaringan kereta api Sulawesi. Tekad pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur patut didukung, ditambah dua kementerian dengan pagu terbesar telah menyatakan komitmen dan kesiapannya. Namun yang membuat gundah ialah,pembiayaan proyek-proyek infrastruktur tersebut direncanakan berasal dari penerimaan pajak yang dipatok sedemikian tinggi. Sementara,sejauh ini pemerintah- Direktorat Jenderal pajak-nampak tergopoh-gopoh mengejar target penerimaan pajak. Dua Skema Faktanya memang demikian. Pada kuartal I-2015,realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp198,88 triliun.Penerimaan pajak tersebut lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang sanggup mencapai Rp210,05 triliun.Dalam APBN-P 2015,target pendapatan pajak dipatok Rp1.489,3 triliun,melonjak 19,5 persen dibandingkan di APBN-P 2014. Dari lonjakan penerimaan pajak inilah belanja negara yang terlanjur dipatok tinggi semula akan dibiayai. “Pendapatan pajak otomatis juga harus didongkrak,”jelas Peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara, Megel Jekson,Jum’at (29/5/2015). Walaupun dana subsidi energi telah berkurang drastis, namun anggaran negara tidak cukup membiayai proyek- proyek infrastruktur yang direncanakan, termasuk kebutuhan adanya tambahan dana untuk menyuntik tambahan modal ke sejumlah BUMN.Nilai PMN untuk BUMN yang terkait langsung dengan sektor infrastruktur mencapai Rp64 triliun. Menyikapi rendahnya penerimaan pajak ini,Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak beralibi rendahnya penerimaan negara sudah merupakan siklus tahunan.Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui belum sesuai ekspektasi. Rendahnya realisasi penerimaan pajak karena faktor kepatuhan masyarakat yang juga rendah. Untuk mengejar target pendapatan negara,sejauh ini pemerintah sedang mempertimbangkan dua skema. Skema pertama ialah menerima tawaran utang dari Bank Dunia. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada 20 Mei lalu,Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menawarkan dukungan berupa pinjaman hingga US11 miliar atau setara dengan Rp144,85 triliun untuk pendanaan baru selama tiga sampai empat tahun ke depan bagi Indonesia. Untuk skema utang ini,sejauh ini Presiden Joko Widodo belum mengambil sikap.Namun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memberi isyarat Indonesia akan menerima tawaran tersebut. “Pinjaman tersebut memiliki bunga yang relatif rendah dan hanya akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan,”tegas Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (21/5/2015). Pada kesempatan berbeda, Bambang mengakui pemerintah sedang mengalami defisit anggaran, dan mempertimbangkan tawaran utang.“Kalau tidak mau nambah beban maka defisit anggaran harus dikurangi dan penerimaan pajak harus ditambah.Tapi,kondisinya belum memungkinkan.Kita masih harus utang kalau untuk pembangunan infrastruktur yang besar,”jelas Bambang,Minggu (24/5/2015). Sedangkan opsi kedua ialah memberlakukan program tax amnesty atau pengampunan perpajakan.Untuk skema ini,Direktorat Jenderal Pajak menghitung tambahan pemasukan negara sebesar Rp100 triliun jika program ini bisa diberlakukan selama tiga bulan.Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito menyatakan potensi Rp100 triliun tersebut didapat dari orang-orang kaya yang selama ini diketahui menyimpan uangnya di luar negeri. Sigit menambahkan,kebijakan tax amnesty yang dijalankan pemerintah meliputi penghapusan tunggakan pokok pajak,sanksi administrasi,dan atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh wajib pajak di masa lalu.“Tujuan akhirnya adalah demi peningkatan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang,” tegas Sigit di kantor Kementerian Keuangan,Kamis (21/5/2015). Pembangunan infrastruktur yang berkualitas memang menjadi dambaan bersama.Sebab, infrastruktur dapat menopang perikehidupan perekonomian yang berkelanjutan,guna mewujudkan kesejahteraan.Kendati demikian, sangat bijak bila pemerintah juga memperhatikan sisi penerimaan agar tidak terjadi defisit berkelanjutan yang membuka peluang terhadap jebakan utang.[] Menteri Keuangan,Bambang Brodjonegoro
  • 30. media keuangan negara | edisi juli 2015 30 P emerintah telah menetapkan 10 proyek infrastruktur quickwins atau prioritas yang pembangunannya harus dimulai tahun ini. Berdasarkan data resmi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas),secara kumulatif nilai investasi dari 10 proyek ini lebih dari Rp220 triliun. Mayoritas dari 10 proyek ini juga menggunakan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). PEMERINTAH TETAPKAN PRIORITAS PROYEK INFRASTRUKTUR TAHUN 2015 Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S.Priatna mengatakan pencapaian proses dari pembangunan 10 proyek infrastruktur ini akan dirapatkan setiap dua pekan sekali, dan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Kenapa disebut quickwins, karena 10 proyek ini adalah proyek prioritas yang hasil dan manfaatnya nya akan cepat,kita estimasikan paling lama pembangunan 10 proyek ini lima tahun,artinya semua selesai dalam periode pemerintahan ini,”kata Dedy dalam keterangan persnya,Minggu (31/5/2015). Pemerintah juga telah membentuk fokus grup,yang anggotanya berasal dari berbagai instansi seperti Kementerian PPN/ Bappenas,Kantor Staf Kepresidenan, Badan Pengawasan Keuangan,dan Pembangunan serta Sekretariat Kabinet. Dedy mengatakan 10 proyek ini merupakan sarana dan prasarana penting untuk menumbuhkan berbagai sektor perekonomian. Mayoritas dari 10 proyek ini adalah proyek infrastruktur untuk menjamin ketersediaaan energi,konektivitas, Gedung Kementerian Keuangan RI /Aprilia
  • 31. media keuangan negara | edisi juli 2015 31 Berikut rincian 10 proyek quickwins tersebut: 1. Proyek pertama adalah pembangunan Kilang Minyak Bontang dengan kapasitas minimum 235 ribu per hari senilai Rp60 triliun. Status lahan untuk proyek ini telah dinyatakan siap. Pendanaan proyek ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Lelang untuk penunjukkan KPBU ditargetkan selesai pada Desember 2015. 2. Proyek kedua adalah Pengelolaan Air Minum Semarang Barat dengan nilai investasi Rp765 miliar. Lelang proyek ini akan dilakukan Pemkot Semarang dengan target waktu pekan ketiga Juni 2015. 3. Proyek ketiga adalah Jalan Tol Balikpapan- Samarinda dengan investasi Rp11,4 triliun. Pembebasan lahan untuk proyek ini sudah 86 persen. Lelang untuk skema KPBU proyek ini ditargetkan September 2015. 4. Proyek keempat adalah revitalisasi tiga bandara berskala kecil dan menengah. Tiga bandara ini merupakan proyek percontohan dari rencana pengembangan 10 bandara. Revitalisasi tiga bandara ini berlokasi di Bandara Raden Inten II, Lampung, Bandara Mutiara, Palu dan Bandara Labuan Bajo, Komodo. Pemerintah pada awal Juni akan memastikan tiga proyek ini akan menggunakan skema KPBU atau membentuk Badan Layanan Umum. 5. Proyek kelima adalah transmisi listrik ‘High Voltage Direct Current’(HVDC) Interkoneksi Sumatera Jawa (ISJ) dengan nilai investasi Rp20 triliun. Finalisasi pengadaan lahan ditargetkan pada kuartal III 2015. 6. Proyek keenam adalah Empat ruas jalan tol Sumatera yakni Medan-Binjai, Palembang- Indralaya, Pekanbaru-Dumai, dan Bekauheni- Tebanggi Besar. Nilai investasi empat ruas ini mencapai Rp30 triliun.Pemerintah telah menyusun Perpres Nomor 100/2014 untuk pengerjaan empat ruas tambahan yakni Tebanggi Besar-Pematan Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang-Tanjung Api-Api dan Kisaran-Tebing Tinggi oleh PT Hutama Karya. Total pelaksanaan proyek delapan ruas ditargetkan Juni 2015. 7. Proyek ketujuh adalah pembangunan Proyek Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah senilai Rp40 triliun dengan kapasitas 2.000 MW. Pembebasan lahan untuk proyek ini belum 100 persen. Segala hambatan dalam proyek ini, seperti pembebasan lahan dan penetapan revisi izin lingkungan ditargetkan selesai awal Juni 2015. 8. Proyek kedelapan adalah kereta api ekspress Bandara Soekarno Hatta dengan nilai investasi Rp24 triliun. Pemerintah menargetkan pada awal Juni sudah melakukan penetapan teknologi dan peralihan tanah BMN pengadaan lahan publik. 9. Proyek kesembilan adalah moda Kereta Api Kalimantan Timur untuk pengangkutan barang. Proyek ini sudah diminati serius oleh investor Rusia. Nilai investasi untuk proyek ini diperkirakan mencapai USD3,5 miliar atau sekitar Rp4,5 triliun. Namun, saat ini masih terjadi perundingan antara investor tersebut dengan Kementerian Perhubungan mengenai status kereta api tersebut apakah kereta api khusus atau kereta api umum. Penentuan status kereta api ini beserta payung hukumnya ditargetkan pada awal Juni 2015. 10. Proyek kesepuluh adalah transmisi listrik di Sumatera sebesar 500 kv senilai Rp35 triliun. Transmisi ini dibutuhkan untuk mengalirkan listrik dari PLTU Sumatera Selatan ke wilayah utara Sumatera. Awalnya proyek ini akan dikerjakan melalui penunjukkan langsung kepada lima BUMN. Namun, karena belum adanya landasan hukum mengenai penunjukkan langsung itu, akhirnya diputuskan menggunakan lelang dengan target Agustus 2015.[] dan juga kesehatan. Lebih lagi,enam dari 10 proyek ini berlokasi di luar Pulau Jawa. Dia mengatakan pemerintah mengupayakan desentralisasi pertumbuhan ekonomi,dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. “Hingga 2019 kita targetkan, kontribusi luar Jawa bisa 45 persen terhadap terhadap Produk Bruto Nasional dari sekarang yang 42 persen.Jawa sekarang 58 persen, menjadi 55 persen,”ucap dia. Proyek listrik dan konektivitas dari proyek quickwins ini diharapkan dapat membantu pengembangan kawasan industri pengolahan di luar Jawa dan menambah produktivitas dengan membuka ratusan ribu lapangan kerja baru. Di kesempatan terpisah,Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan fokus grup percepatan infrastruktur ini juga akan memberikan fleksibilitas dalam perubahan regulasi. “Seperti proyek kereta barang di Kalimantan Timur,bisa saja ada perubahan Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan kereta umum dan kereta khusus.Hal penting yang ditekankan adalah realisasi pembangunan infrastruktur itu,” ujarnya.[]
  • 32. media keuangan negara | edisi juli 2015 32 Demi mendorong investor menanamkan modal di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif fiscal berupa keringanan pajak (tax allowance). Untuk itu,Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan. Aturan yang ditandatangani Menteri Keuangan pada 4 Mei lalu ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 tentang Penanaman Modal.Selanjutnya,sejak aturan ini berlaku efektif pada 6 Mei 2015,otomatis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/ PMK.011/2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerahdaerah Tertentu,sudah tidak berlaku. Pengurangan PPh sampai Kompensasi Kerugian Insentif fiskal diberikan kepada perusahaan yang melakukan penanaman modal,baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang usaha tertentu.Bidang usaha tersebut antara lain pengusahaan hutan jati dan pengusahaan panas bumi, serta bidang usaha dan daerah tertentu (bidang usaha pertanian tanaman jagung dengan cakupan produk benih dan budi daya jagung di daerah Gorontalo dan Lampung). Adapun jenis fasilitas yang diberikan kepada investor meliputi empat hal. Pertama,pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah investasi selama 6 tahun,masing-masing sebesar 5 persen per tahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial. Kedua,penyusutan atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud dalam penanaman modal baru dan atau perluasan usaha. Ketiga,pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar Review PMK Nomor 89/ PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah- Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan. regulasi KERINGANAN PAJAK UNTUK INVESTOR foto Ilustrasi
  • 33. media keuangan negara | edisi juli 2015 33 negeri sebesar 10 persen.Keempat, kompensasi kerugian antara 5 sampai 10 tahun. Tambahan kompensasi kerugian selama 1 sampai 2 tahun diberikan antara lain apabila penanaman modal baru dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat, mengeluarkan biaya infrastruktur ekonomi atau social di lokasi usaha minimal Rp10 miliar. Tambahan kompensasi juga diberikan bila menyerap tenaga kerja yang besar atau memiliki kandungan lokal yang tinggi, mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri untuk pengembangan atau efisiensi produk,serta penjualan produk di ekspor minimal sebesar 30 persen. PROSES PENGAJUAN TIDAK BERBELIT Untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) tax allowance,Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun pajak produksi secara komersial. Setelah itu,proses selanjutnya yakni pemeriksaan lapangan dan verifikasi untuk memastikan investasi sesuai dengan pengajuan fasilitas termasuk terhadap pencatatan aset,Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), cakupan produk,dan persyaratan lainnya. Kemudian,Dirjen Pajak beserta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),dan Staf Ahli Menteri Keuangan yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah di bidang penerimaan negara dan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembahasan trilateral. Barulah sesudah pembahasan itu,keputusan pemberian atau penolakan fasilitas ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan. SALAH GUNAKAN FASILITAS, DIKENAKAN SANKSI Pengenaan sanksi diberikan berdasarkan hasil audit oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan keringanan perpajakan.Sebelumnya,Ditjen Pajak akan melakukan pemeriksaan pada data yang dilaporkan wajib pajak berupa jumlah realisasi penanaman modal,jumlah realisasi produksi,dan rincian aktiva tetap. Selanjutnya,fokus audit Ditjen Pajak menyasar pada waktu penjualan perdana hasil produksi serta memastikan kesesuaian jumlah modal yang ditanam dengan rencana investasi yang tertulis dalam surat permohonan. Apabila dalam hasil pemeriksaan lapangan ditemukan ketidaksesuaian antara penjualan hasil produksi di pasaran dengan bidang usaha,KBLI,cakupan produk,serta persyaratan lainnya maka akan diberikan tindakan. Tindakan tersebut berupa penolakan permohonan penetapan saat mulai berproduksi secara komersial, pencabutan keputusan persetujuan pemberian fasilitas,atau pengenaan sanksi perpajakan pada Wajib Pajak.Sanksi yang diberikan dapat berupa pencabutan pemberian dan tidak dapat lagi diberikan fasilitas PPh. PENUTUP Selain sebagai sumber pendapatan negara (fungsi budgetair),pajak juga memiliki fungsi mengatur (regulerend), yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.Pemberian fasilitas pajak merupakan salah satu cara agar investor bersedia menanamkan modalnya di Indonesia.Semakin banyak fasilitas fiskal yang diberikan, semakin menarik suatu negara sebagai tujuan investasi. Pemberian fasilitas fiskal ini juga sejalan dengan program pemerintah yang menjadikan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan pajak sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh pengusaha.Terakhir, bagi perusahaan yang ingin mendapatkan tax allowance,harus mempersiapkan persyaratannya secara lengkap,termasuk secara proaktif melakukan pendataan dan penertiban para pekerjanya. Hal tersebut juga diatur dalam PMK ini,bahwa perusahaan harus memastikan tenaga kerjanya terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai syarat memperoleh fasilitas tersebut.[Sumber:Kementerian Keuangan,Budi Sulistyo] regulasi
  • 34. media keuangan negara | edisi juli 2015 34 ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan.Jonan menyebutkan 10 hingga 20 persen pembangunan infrastruktur transportasi Kementerian Perhubungan sulit terlaksana karena ketidaksiapan dari sisi amdal. “Master plan itu wajib,misalnya untuk bandara,jalur kereta api, pelabuhan laut,penyeberangan, proses pengadaannya jalan.Pada saat harus mulai harus selesai,” katanya. Untuk amdal sendiri,menurut Jonan risikonya terlalu tinggi jika dipaksakan membangun suatu proyek tanpa amdal,karena akan berdampak hukum di kemudian hari. Strategi lain yang dijalankan Kementerian Perhubungan ialah melalui pembenahan di sektor prosedur internal.Misalnya pemberlakuan review proyek tidak lagi dilakukan pihak eksternal,tetapi dengan memanfaatkan sumber daya di lingkup internal. “Review dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhub.Dan sejauh ini belum ada rencana proyek yang dibatalkan Kemenhub,”ujar Jonan menjelaskan.[] A nggaran infrastruktur dalam APBN-P 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu sebesar Rp298,3 triliun atau naik 63,2 persen dari anggaran tahun sebelumnya.Dua kementerian yang mendapatkan alokasi terbesar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp118 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp64,9 triliun. Sampai triwulan I-2015,realiasi penyerapan anggaran infrastruktur di dua kementerian tersebut masih tergolong rendah.Khusus di Kementerian Perhubungan,realisasi penyerapan pada triwulan I-2015 sebesar 2,81 persen atau sekitar Rp1,2 triliun. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan,salah satu penyebabnya ialah dipercepatnya pengesahan APBN-P 2015.“DIPA APBN 2015 baru turun Februari dan DIPA APBN-P 2015 baru turun April. Nanti kalau sudah setengah tahun, penyerapannya kira-kira 30 persen,” jelas Menteri Jonan di Jakarta,Kamis (23/4/2015). Dikonfirmasi secara terpisah, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi membenarkan rendahnya serapan anggaran terjadi di hampir semua kementerian/lembaga,tak terkecuali di Kementerian Perhubungan. Menurut Kuntadi,pada triwulan I-2015 pengelola anggaran sangat disibukkan dengan perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya. Pada saat bersamaan ditambah dengan pengesahan APBN-P yang dilakukan bulan April.“Yang APBN belum terserap ditambah APBN-P. Kalau dulu pembandingnya APBN, sekarang pembandingnya APBN-P. Jadi wajar jika triwulan I-2015 STRATEGI KHUSUS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN serapannya masih rendah,”ungkap Kuntadi di ruang kerjanya,Senin (8/6/2015). Secara prosentase, penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan memang mengalami penurunan, yaitu sebesar 5,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kementerian mendapat alokasi tambahan sebesar Rp20 triliun pada bulan April.Patut dicatat,jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,anggaran kementerian mengalami kenaikan sebanyak Rp33,5 triliun (107 persen).Dan jika dilihat dari segi serapan anggaran justru mengalami kenaikan sebesar Rp225,8 miliar. DUA TANTANGAN Memasuki triwulan II, Kementerian Perhubungan optimis serapan anggarannya akan mengalami peningkatan. Tren peningkatan sebenarnya sudah terlihat,misalnya pada April 2015 realisasi penyerapan sebesar 3,61 persen dan naik menjadi 5,36 persen pada Mei 2015.Untuk melakukan percepatan penyerapan, kementerian juga telah menyiapkan sejumlah strategi khusus. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjelaskan,saat ini pihaknya masih tetap melakukan proses lelang,sembari menyelesaikan sejumlah rencana induk (master plan) dan analisis dampak lingkungan (amdal) pembangunan infrastruktur. Rencana induk dan amdal Menteri Perhubungan Ignasius Jonan
  • 35. media keuangan negara | edisi juli 2015 35 Bagaimana Anda memandang kenaikan anggaran infrastuktur yang alokasinya cukup signifikan dalam APBN tahun 2015 ini? Saya pikir pemerintah saat ini sedang berusaha menyusun strategy plan yang bagus. Artinya apa yang akan dilakukan benar-benar direncanakan dengan baik.Tujuannya tentu adalah mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat secara nyata (riil).Salah satunya ialah dengan kenaikan belanja infrastuktur yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.Anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi besar karena di sisi lain pemerintah mengurangi belanja subsidi, yang dipandang selama ini salah sasaran.Sehingga pemerintah ingin memindahkan subsidi yang salah sasaran tadi kepada program pembangunan yang bisa melayani masyarakat lebih banyak dan dapat dinikmati secara luas. Apakah ini menjadi fenomena yang baru? Ini sejarah.Bahwa kita ada perubahan APBN pada waktu yang awal-awal,sekitar bulan Maret atau April. Ini sesuatu yang positif.Kita sudah bisa merencanakan Wawancara: Dr. Cris Kuntadi, SE., MM., CPA., QIA., AK Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan KARENA AKUNTABILITAS MENJADI PRIORITAS Cris Kuntadi, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan D i samping mengejar target penyerapan anggaran, akuntabilitas mekanisme pengadaan barang dan jasa harus menjadi prioritas.Hal ini menjadi perhatian khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan,yang nota bene menjalankan fungsi pengawasan internal di kementerian. Berikut ini petikan wawancara Media Keuangan Negara dengan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Dr.Cris Kuntadi,SE.,MM.,CPA.,QIA.,AK mengenai realisasi penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan,serta langkah dan strategi yang dilakukan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan anggaran di Kementerian Perhubungan.
  • 36. media keuangan negara | edisi juli 2015 36 anggaran yang harus kita kelola. Atau kinerja yang harus dicapai berdasarkan anggaran yang di awal sudah ditetapkan besarannya. Bisa menjadi tolok ukur untuk tahun- tahun berikutnya? Mestinya iya.Kalau awal-awal ini,katakanlah kita sedang belajar bagaimana mengelola uang yang besar di awal.Karena selama ini namanya perubahan APBN dilaksanakan di semester II bahkan sudah menjelang akhir tahun. Sehingga mau diubah berapa pun serapannya akan sangat rendah. Bahkan bisa jadi menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Maksudnya? Karena proyek yang semestinya diselesaikan berbulan-bulan,tetapi karena anggarannya baru keluar misalnya September,sementara masih harus lelang dan sebagainya, sehingga waktu untuk mengerjakan proyek tidak cukup.Karena waktu tidak cukup maka otomatis dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah bisa terserap,dengan meninggalkan masalah-masalah. Apakah polanya memang demikian di tahun-tahun sebelumnya? Iya,memang demikian sebelumnya.Kalau kita lihat temuan BPK misalnya perihal pekerjaan terlambat atau tertunda,kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktunya tapi tidak di cut-off, dan sebagainya.Dan mayoritas pekerjaan yang berasal dari APBNP yang perubahannya dilakukan menjelang akhir tahun.Nah, sekarang mestinya positif secara konsep di mana di awal kita sudah bisa menganggarkan berapa uang yang akan dikelola. Bagaimana efek atau dampaknya bagi pengelola anggaran? Karena kita sudah terbiasa melaksanakan pekerjaan yang sudah direncanakan di awal bahkan sebelum tahun berjalan,dengan demikian kita sudah membayangkan apa yang akan dikerjakan dengan pagu APBN (murni).Ketika kita sedang merencanakan itu (APBN murni) di tengah jalan kita dikasih dana yang cukup besar.Satu kementerian bisa mencapai 50 persen lebih,termasuk Kementerian Perhubungan.Persoalannya,ini akan digabungkan sekalian atau mengerjakan yang APBN (murni) dulu,baru kemudian APBN-P. Di samping itu,kita pemerintahan baru sehingga masih perlu menyesuaikan.Belum lagi masih banyak pejabat-pejabat yang kosong harus diisi dulu.Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi serapan anggaran kita. Untuk Kementerian Perhubungan sendiri,bagaimana pola penyerapan anggarannya? Soal masih rendahnya penyerapan anggaran bukan hanya Kementerian Perhubungan.Tetapi rata-rata kementerian serapannya juga rendah.Karena itu tadi,yang APBN (murni) belum terserap, ditambah lagi APBN-P.Kalau dulu pembandingnya APBN,sekarang pembandingnya APBN-P.Apalagi nambahnya cukup signifikan.Yang sebelumnya serapannya sudah ada (dengan perbandingan APBN murni) lalu kemudian diperbandingkan dengan APBN-P yang cukup tinggi, menjadi otomatis serapannya turun. Kementerian Perhubungan sendiri ditambah alokasinya Rp20 triliun pada bulan April. Untuk Kemenhub di triwulan I-2015 terserap 2,81 persen dari pagu APBN (murni) sebesar Rp44,9 triliun.Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu penyerapannya 2,66 persen.Jadi kita lebih tinggi (year on year).Kalau sampai Mei, serapan kami 3,61 persen lebih rendah dari tahun lalu sebesar 4,94 persen.Ini karena mulai April,kita mendapatkan alokasi tambahan. Pekerjaan apa yang telah dilakukan selama ini? Kita untuk awal-awal ini ada yang masih sedang proses tender,ada yang masih evaluasi kemanfaatan,ada yang proyek yang sudah mulai berjalan.Jadi paling tinggi memang serapan untuk belanja pegawai dan barang karena sifatnya rutin. Kemudian berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal sendiri.Dalam hal ini,strategi seperti apa yang akan dilakukan Bapak dalam melakukan pengawasan? Sekarang Inspektorat Jenderal berusaha untuk mengubah paradigma,dari selama ini fungsi Itjen hanya sebagai auditor an sich (watch dog).Mulai tahun ini, setelah saya masuk,kami berusaha menambahkan fungsi yang namanya consulting dan katalis (quality assurance).Jadi untuk katalis, misalnya ada Peraturan Menteri tentang pendampingan bahwa proyek-proyek yang nilainya di atas Rp20 miliar itu didampingi oleh Itjen. Kenapa kita melakukan pendampingan itu? Tujuannya supaya apa yang dikerjakan oleh Satker itu bisa dijaga dari awal.Jadi kita bukan bagaimana mencari temuan sebanyak mungkin, justru bagaimana meminimalkan permasalahan yang muncul di Kementerian Perhubungan ini. Pendampingan ini dilakukan sejak awal sampai akhir? Iya.Didampingi mulai dari pemaketannya,bagaimana masalah rancangan kontraknya,syarat-syarat RKS,sampai HPS pun kita dampingi. Sehingga harapannya,dengan adanya pendampingan ini akan semakin kecil permasalahan yang muncul.Nanti di pelaksanaannya pun akan didampingi.Bagaimana kalau ada permasalahan segera kita disampaikan.Begitu pun di akhir,misalnya serah terima barang dari rekanan kepada UPK kita akan
  • 37. media keuangan negara | edisi juli 2015 37 mendampingi.Apakah sudah sesuai prosedur atau belum,yang terlambat sudah dikenakan denda apa belum.Kalau misalnya ternyata rekanan wanprestasi,sanksi seperti apa yang diberikan.Kita akan terus mendampingi. Untuk fungsi konsultasi? Dalam perjalanan kita juga membuka konsultasi.Jadi fungsi Itjen menjadi konsultannya para pelaksana.Misalnya ketika mau menetapkan pemenang.Kalau ada sanggahan,biasanya yang jawab dari Pokja ULP.Tetapi sekarang mereka bisa konsultasi dengan kami.Sehingga nanti tidak double pekerjaan.Mereka sudah menyanggah ke ULP dan mereka juga mengadu ke Itjen.Padahal Itjen sudah masuk di dalam itu. Demikian juga misalnya di lapangan, jika ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi karena memang tidak mungkin dilaksanakan spesifikasinya,maka kita akan memberikan masukan bagaimana caranya agar tidak salah. Harapannya? Ini sebenarnya perubahan paradigma yang tadinya Itjen hanya berfungsi sebagai auditor an sich kemudian ditambah sebagai fungsi konsultasi dan katalis.Karena kalau auditor itu kesalahan terjadi. Perbaikan memang memerlukan waktu.Tapi kalau dijaga sejak awal, harapannya tidak salah.Namun tetap kita audit karena tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan- kesalahan walaupun sudah kita jaga dan dampingi di lapangan. Kemudian kami juga berusaha untuk memonitor secara lebih ketat masalah tindak lanjut hasil audit.Hasil audit yang ada tindak lanjutnya sekitar 80 persen.Kita targetnya tindak lanjut itu ya harus 100 persen.Karena efektifitas hasil audit bukan dari banyaknya temuan,tetapi seberapa banyak perbaikan yang kita lakukan.Ini terlihat dari rekomendasi yang kita sampaikan kemudian ditindaklanjuti oleh si auditee.Dan bahkan kita buat ranking,sehingga Dirjen atau badan bisa berlomba-lomba.Ini kita umumkan dan sampaikan ke menteri.Sehingga orang akan terapresiasi. Persiapan seperti apa yang telah dilakukan dalam kerangka perubahan paradigma fungsi internal auditor tadi? Tentunya untuk menyiapkan diri menjadi konsultan atau katalis butuh kuantitas dan kualitas.Saat ini kita dengan fungsi auditor saja sudah banyak bebannya,apalagi dengan menambah fungsi katalis dan konsultan.Secara kuantitas kita berusaha untuk menambah sumber daya manusia.Pada saat saya masuk kita punya 262 pegawai yang terdiri dari 114 auditor (47 persen) dan 148 pegawai penunjang (53 persen).Jadi jumlah penunjangnya jauh lebih banyak.Ini menjadi tanda tanya kok yang menunjang lebih banyak dari yang ditunjang? Target kami di 2016 nanti 70 persen auditor 30 persen penunjang. Caranya pegawai penunjang tadi kita diklatkan dan sekarang masih proses diklat,sehingga setelah diklat nanti kita akan mendapatkan sekitar 185 pegawai dengan kemampuan audit. Bagaimana secara kualitas? Kita juga diklatkan.Karena kami mempunyai kebijakan setiap auditor harus diklat minimal 50 jam. Kalau sampai akhir tahun belum bisa tercapai,ya kita grounded dulu sampai tercapai 50 jam.Kemudian sertifikasi atau kualifikasi.Sejak saya masuk sini tidak ada satupun yang punya kualifikasi internal auditor. Kami sedang kerja sama dengan YPIA kita mensertifikasi untuk Qualified Internal Auditor (QIA). Untuk ke depan lagi kita juga akan mensertifikasi misalnya Information Systems Audit and Control Association (CISA),supaya mereka bisa mengaudit secara elektronik.Selain itu kita juga mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal mereka,untuk yang D3 ke S1 yang S1 ke S2,pun demikian yang S2 kita dorong untuk ke S3. Bagaimana dengan metodologi auditnya? Apakah telah dipersiapkan, misalnya tentang audit berbasis teknologi informasi? Iya dari metodologi,sekarang di Kemenhub banyak mengerjakan pekerjaan secara elektronik (online). Jika auditornya masih manual maka akan ketinggalan.Kita sudah melakukan diklat Teknik Akuntansi Berbasis Komputer (TABK).Dan rencana kita akan membeli alat bantu audit.Harapannya ini akan mempersingkat waktu dan orangnya lebih sedikit.Sehingga ke depan, porsi fungsi auditnya lebih sedikit dan akan memperbesar fungsi consulting dan katalisnya. Apa harapan dan target bapak ke depan? Tentu kita akan berusaha terus melakukan perbaikan.Sebagai catatan,di tahun 2014 terdapat sekitar 4.000 temuan dan tahun 2015 ini temuan itu bisa berkurang sampai 40 persen.Ini bukan kita tidak mengaudit,tetapi karena kita sudah mulai menjalankan kedua fungsi tersebut sehingga diyakini akan memperkecil masalah-masalah di lapangan. Tetapi untuk efek jera,kami menegaskan bahwa hasil audit kita bukan hanya untuk kepentingan internal saja.Kalau ada perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara,kita tetap akan memproses secara perdata dan pidana.Tentu ini atas persetujuan menteri.[]