Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana dalam hukum udara nasional Indonesia. Secara garis besar membahas tentang terorisme, peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana udara, dan jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
1. TINDAK PIDANATINDAK PIDANA
DALAM HUKUM UDARA NASIONALDALAM HUKUM UDARA NASIONAL
Air and Space LawAir and Space Law
Mariske Myeke TampiMariske Myeke Tampi
2. Terorisme
1. Latar belakang terorisme
2. Pengertian terorisme
3. Sejarah terorisme
4. Kategori terorisme
5. Pelaku terorisme
6. Jenis terorisme
7. Pencegahan dan Pemberantasannya
3. UU Tindak Pidana
1. UU No. 73 Tahun 1958
2. Perpu No. 18 Tahun 1960
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana
5. UU No. 2 Tahun 1976
6. UU No. 4 Tahun 1976
7. UU No. 15 Tahun 1992
8. Ekstradisi
9. Perpu No. 1 Tahun 2002
10.UU No. 15 Tahun 2003
11.UU No. 1 Tahun 2009
4. UU Tindak Pidana
12. Alat bukti
13. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001
14. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM
11 Tahun 1996
15. Keputusan Dirjen Hubud No.
SKEP/293/XI/99
16. Keputusan Dirjen Hubud No.
SKEP/12/I/95
17. Keputusan Dirjen Hubud No.
SKEP/40/II/95
14. Tindak Pidana
Menyampaikan informasi palsu yang
membahayakan keselamatan penerbangan
Menyampaikan
informasi palsu
yang
membahayakan
keselamatan
penerbangan
(Pasal 437 UU No. 1
Tahun 2009)