SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
TINDAK PIDANATINDAK PIDANA
DALAM HUKUM UDARA NASIONALDALAM HUKUM UDARA NASIONAL
Air and Space LawAir and Space Law
Mariske Myeke TampiMariske Myeke Tampi
Terorisme
1. Latar belakang terorisme
2. Pengertian terorisme
3. Sejarah terorisme
4. Kategori terorisme
5. Pelaku terorisme
6. Jenis terorisme
7. Pencegahan dan Pemberantasannya
UU Tindak Pidana
1. UU No. 73 Tahun 1958
2. Perpu No. 18 Tahun 1960
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana
5. UU No. 2 Tahun 1976
6. UU No. 4 Tahun 1976
7. UU No. 15 Tahun 1992
8. Ekstradisi
9. Perpu No. 1 Tahun 2002
10.UU No. 15 Tahun 2003
11.UU No. 1 Tahun 2009
UU Tindak Pidana
12. Alat bukti
13. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001
14. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM
11 Tahun 1996
15. Keputusan Dirjen Hubud No.
SKEP/293/XI/99
16. Keputusan Dirjen Hubud No.
SKEP/12/I/95
17. Keputusan Dirjen Hubud No.
SKEP/40/II/95
Tindak Pidana
(Pasal 401-443 UU No.1 Tahun 1999)
Larangan mengoperasikan pesawat
udara di wilayah terlarang
Tindak Pidana
Larangan mengoperasikan pesawat
dalam kawasan udara terbatas
Tindak Pidana
Kegiatan produksi/perakitan tanpa ijin
Tindak Pidana
Mengoperasikan pesawat udara tanpa
tanda pendaftaran
Tindak Pidana
Mengaburkan tanda pendaftaran
Tindak Pidana
Mengoperasikan pesawat udara yang tidak memenuhi
standar kelaikudaraan
Tindak Pidana
Tidak memiliki sertifikat operator pesawat
udara
Tindak Pidana
Membawa senjata, barang dan peralatan
berbahaya atau bom ke dalam pesawat udara
Tindak Pidana
Menyampaikan informasi palsu yang
membahayakan keselamatan penerbangan
Tindak Pidana
Menyampaikan informasi palsu yang
membahayakan keselamatan penerbangan
Menyampaikan
informasi palsu
yang
membahayakan
keselamatan
penerbangan
(Pasal 437 UU No. 1
Tahun 2009)

Más contenido relacionado

Destacado

Destacado (16)

Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
 
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in CommonLaw of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
 
International Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of ServicesInternational Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of Services
 
Tugas hukum udara
Tugas hukum udaraTugas hukum udara
Tugas hukum udara
 
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)
 
Human Rights
Human RightsHuman Rights
Human Rights
 
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
 
Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)
Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)
Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)
 
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
 
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata NasionalAir & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
 
International Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An OverviewInternational Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An Overview
 
Democracy - Jokowi
Democracy - Jokowi Democracy - Jokowi
Democracy - Jokowi
 
International Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International ContractingInternational Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International Contracting
 
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
 
International Trade Regulation
International Trade RegulationInternational Trade Regulation
International Trade Regulation
 
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wadah Pengokohan Karakter Nasional...
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wadah Pengokohan Karakter Nasional...Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wadah Pengokohan Karakter Nasional...
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wadah Pengokohan Karakter Nasional...
 

Más de Mariske Myeke Tampi

Más de Mariske Myeke Tampi (15)

Transportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In CommonTransportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In Common
 
Transportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawTransportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation Law
 
Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part I
 
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1
 
Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2
 
Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1
 
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf CasePengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
 
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN CharterPengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
 
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of JusticePengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
 
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
 
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
 
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatPengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
 
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanTanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
 

Último

UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
muhammadrezza14
 

Último (9)

Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 

Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional