Hubungan antara konstitusi dan negara dijelaskan. Konstitusi didefinisikan sebagai hukum dasar tertulis yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara. UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur pembagian kekuasaan dan melindungi hak asasi warga negara.

1. NEGARA DAN KONSTITUSI
MASYITHAH FAUZI
210704001
Rusnawati,SPd.,Msi.

2. NEGARA DAN KONSTITUSI
• KONSTITUSI NEGARA
• UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI
NEGARA INDONESIA
• SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA
• KONSTITUALISME
Pokok Bahasan

3.  Konstitusi merupakan jaminan yg paling efektif dalam menjaga
agar kekuasaan yg ada dlm Negara tidak salah digunakan dan hak
asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar, konstitusi sangat
penting artinya bagi suatu Negara karena kedudukannya dalam
mengatur dan membatasi kekuasan dalam suatu Negara
Pengantar
 Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum
dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan
keseluruhan system ketatanegaraan suatu Negara.
 Konstitusi dinegara kita adlah UUD 1945. UUD 1945 ialah sumber
hukum dasar yg tertulis. Jadi, semua perundang undangan dan
peraturan-peraturan harus bersumber pada UUD 1945

4. Konstitusi dalam pengertian luas : adalah keseluruhan dari
ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar;
N E G A R A DAN K O N S T I T U S I
Konstitusi dalam pengertian sempit : berarti piagam dasar atau
undang-undang dasar (Loi constitutionallle) ialah suatu
dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara;
George Gelinek : Negara adalah organisasi kekuasaan dari
kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah
tertentu
Pengertian Negara dan Konstitusi
Roger F Soultau negara adalah alat (agency) atau wewenang
atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan
bersama atas nama masyarakat

5. Menurut EC Wade : konstitusi adalah naskah yg memaparkan
rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu
negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan itu.
Tujuan konstitusi yaitu:
1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak
sewenang – wenang
2. Melindungi HAM
3. Pedoman penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya
pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan
kokoh.
4. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan
bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya

6. Nilai konstitusi
1. Nilai normatif
2. Nilai nominal
3. Nilai semantik
Macam – macam konstitusi
•Konstitusi tertulis dan tidak tertulis / konvensi
• Konstitusi secara teoritis
• Konstitusi bedasarkan sifat
• Konstitusi berdasarkan unsur /substansi
Memperhatikan kepentingan rakyat. Melindungi asas
demokrasi Menciptakan kedaulatan tertinggi yang
berada ditangan rakyat untuk melaksanakan dasar
negara. Menentukan suatu hukum yang bersifat adil
Syarat terjadinya
konstitusi

7. Negara pada pokoknya mempunyai tujuan :
a.memperluas kekuasaan,
b.menyelenggarakan ketertiban umum dan
c.mencapai kesejahtreraan umum
Fungsi Konstitusi yaitu :
1. menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi
konstitusionalisme;
2. memberikan legistimasi terhadap kekuasaan pemerintah;
3. Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari
pemegang kekuasaan asal
Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik
dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya
dimodifikasikan sebagai dokumen tertulis

8. Keterkaitan Dasar Negara dengan Konstitusi
Pancasila secara resmi menjadi dasar Negara Indonesia pada
tanggal 18 Agustus 1945. secara rinci, rumusan Pancasila
tercantum di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara
Indonesia
Pancasila dan UUD 1945 mempunyai keterkaitan sangat erat yang
dapat dideskripsikan antara lain melalui proses penyusunan dan
tekstualnya
Hubungan antara Negara dan Konstitusi
Menurut Walton H. Hamilton dengan paham konstitualisme. Konstitusi
untuk pengaturan negara, sehingga dinamika kekuasaan dan proses
pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan
Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis, sedangkan
konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis

9. Penyusun UUD 1945 menganut pikiran yang sama dalam
penjelasan UUD 1945 dikatakan :
“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian
hukum dasar negara itu”
Undang-Undang Dasar ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang di
sampingnya UUD tersebut berlaku juga Hukum Dasar yang tidak
tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara
dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”.
Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi
Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan
dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan
diwujudkan

10. • Konstitualisme
• kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan
dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan
membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya
kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif
kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.
• konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai
kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat
mengenai bangunan yang di idealkan berkenaan dengan negara.
Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik
agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau
dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme
yang disebut negara
Hubungan antara Negara dan Konstitusi. Menurut Walton
H. Hamilton dengan paham konstitualisme. Konstitusi
untuk pengaturan negara, sehingga dinamika kekuasaan
dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan
dikendalikan

11. • Konstitusi di satu pihak, menentukan pembatasan
terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi
konstitusionalisme, tetapi di pihak lain memberikan
legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Konstitusi
juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengalihkan
kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat
dalam sistem demokrasi atau Raja dalam sistem Monarki)
• KONSTITUSI NEGARA
Yaitu : Undang-Undang Dasar 1945
UUD 1945 disahkan sbg undang2 dasar negara
oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia) pd tanggal 18 Agustus 1945.

12. PENTINGNYA KONSTITUSI DALAM SUATU NEGARA
1. Membatasi kekuasaan pemerintah
2. Sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara.
Dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan
melalui pembagian kekuasaan dalam menjalankan Negara.
Selain itu, adanya konstitusi juga menjadi suatu hal yang
sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga Negara,
sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-
wenang dari pemerintah.

13. Berbagai konstitusi yg Pernah Berlaku di Indonesia
a. UUD 1945 ( 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 ) semua
Negara perlu memiliki UUD/ konstitusi. Indonesia sebagai suatu
Negara juga memiliki UUD yg kita sebut UUD 1945. Untuk lebih
jelas mempelajari UUD 1945, akan diuraikan sebagai berikut :
1) Persiapan Pembentukan UUD 1945
2) Pengesahan UUD 1945
3) Sistematika UUD 1945
b. Konstitusi RIS 27 Desember 1949-17 Agustus 1950
Pada tanggal 23 Agustus 1949-2 September 1949 , dikota denhaag
(Belanda) diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) .
Dgn bentuk Negara federasi, RIS meliputi beberapa daerah
Indonesia seperti dinyatakan dalam pasal 2 konstitusi RIS 1949

14. Pd kurun waktu 1999 - 2002 UUD 1945 mengalami 4 kali
perubahan (amandemen), yg mengubah susunan lembaga2
dlm sistem ketatanegaraan RI.
1. Pembukaan
2. Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat)
3. Aturan Peralihan (4 pasal)
4. Aturan Tambahan (2 ayat)
5. Penjelasan
Sebelum
dilakukan
perubahan, UUD
1945 terdiri atas:

15. Setelah dilakukan 4 kali amandemen UUD '45 terdiri atas:
1. Pembukaan
2. Batang Tubuh (20 bab, 73 pasal, 194 ayat)
3. Aturan Peralihan (3 pasal)
4. Aturan Tambahan (2 pasal)
5. Penjelasan
Dalam ketatanegaraan RI Konstitusi / UUD dapat
diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan
– ketentuan pokok dan menjadi satu sumber
perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan
peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis
yang mengatur secara mengikat.
• UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA
INDONESIA

16. Kedudukan konstitusi dengan adanya UUD, penguasa dapat
mengetahui aturan / ketentuan pokok mendasar mengenai
ketatanegaraan. Sebagai hukum dasar, yang tertinggi
Secara revolusi Pemerintahan baru terbentuk sebagai
hasil revolusi ini yang kadang –
kadang membuat sesuatu UUD yang
kemudian mendapat persetujuan
rakyat
Secara evolusi
UUD/konstitusi berubah secara
berangsur – angsur yang dapat
menimbulkan suatu UUD, secara
otomatis UUD yang sama tidak
berlaku lagi.
Perubahan konstitusi /
UUD yaitu:

17. Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi yaitu:
Nampak pada gagasan dasar, cita – cita dan tujuan negara yang
tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara
sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis
termuat dalam konstitusi suatu negara
Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu:
Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis
sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat
mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin
baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan
diselenggarakan

18. Konstitusi dinegara kita adlah UUD 1945. UUD 1945 ialah
sumber hukum dasar yg tertulis. Jadi, semua perundang
undangan dan peraturan–peraturan harus bersumber
pada UUD 1945
Undang-undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu
membatasi kekuasan pemerintah sedemikain rupa
sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat
sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak
warga Negara akan lebih terlindungi

19. Keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu negara yang berupa
kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah
dalam pemerintahan suatu negara
Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan
kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
Kontitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar.
Istilah itu menggambarkan keseluruhan system ketatanegaraan
suatu Negara.
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

20. KETATANEGARAAN RI SEBELUM DAN SESUDAH
PERUBAHAN UUD 1945
1. Sebelum Perubahan UUD 1945
MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, juga sebagai
pelaksana kedaulatan rakyat dinegara RI
Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (lama) bahwa
kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya
oleh Majelis Permusyawarahan Rakyat.
Susunan MPR RI terdiri atas anggota DPR ditambah utusan
daerah dan utusan golongan, yang anggota DPR dipilih
melalui pemilu, sedangkan anggota utusan daerah dan
utusan golongan berdasarkan pengangkatan
Tugas dan Kewenangan MPR RI, menurut pasal 3 UUD 1945
(lama) adalah menetapkan undang-undang dasar dan
garis besar haluan negara (GBHN)
Tentang kedudukan, susunan, dan tugas kewenangan MPR RI

21. 2. Sesudah Perubahan UUD 1945
Dalam pasal 1 ayat 2, yang telah mengalami perubahan perihal
kedaulatan, disebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut UUD sehingga tampaklah
bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaksana kedaulatan
rakyat
Keanggotaan MPR RI sesudah perubahan UUD 1945 yaitu :
anggota DPR dan dewan perwakilan daerah (DPD) yang
semuanya direkrut melalui pemilu.
Susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan negara juga
mengalami perubahan yaitu dengan pemisahan kekuasaan.
Antara lain adanya lembaga negara yang dihapus maupun
lahir baru, yaitu sebagai badan legislatif terdiri dari anggota
MPR, DPR,DPD,badan eksekutif presiden dan wakil presiden
sedangkan badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman
yaitu mahkamah konstitusi (lembaga baru), mahkamah
agung, dan komisi yudisial (lembaga baru)

22. 1. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD
2. MPR melantik presiden dan/atau wakil presiden
3. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil
presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
Tugas dan kewenangan MPR RI, sesudah perubahan
menurut pasal 3 UUD 1945 (perubahan ketiga)
Lembaga negara lama
yang dihapus yaitu :
dewan pertimbangan
agung (DPA)