Dokumen ini membahas perubahan masa jabatan presiden Prancis dari tujuh tahun menjadi lima tahun pada tahun 2000. Perubahan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara presiden dan perdana menteri akibat perbedaan masa jabatan, serta untuk menstabilkan iklim politik dengan menyamakan masa jabatan keduanya menjadi lima tahun. Perubahan ini diusulkan mantan presiden Valery Giscard d'Est

1. Du Septennat Au Quinquennat
Du septennat au quinquennat adalah perubahan masa jabatan presiden dari yang
sebelumnya tujuh tahun menjadi lima tahun. Hal ini dilakukan untuk menghindari kembali
terjadinya cohabitation politique1. Perubahan masa jabatan presiden ini dilakukan pada tahun
2000 semasa Jacques Chirac menjabat sebagai presiden Prancis. Perubahan ini dilakukan
berdasarkan referendum konstitusi tanggal 24 September 2000 dan ditetapkan dalam Undang-
Undang Konstitusi No. 2000-964 tanggal 2 Oktober 2000. Perubahan ini pula atas usulan
mantan Presiden Valery Giscard d’Estaing.
Sebenarnya wacana pengubahan masa jabatan presiden sudah ada sejak George
Pompidou menjabat presiden Prancis (6 September 1973) dan bahkan sudah diajukan ke
parlemen oleh presiden GP. Namun, ketika anggota AN (Assemblée Nationale) dan senat
diminati pendapat tentang wacana perubahan ini, 270 anggota AN menjawab “Non” melawan
211 dan 162 senateurs menjawab “Non” melawan 112. Dengan hasil ini maka wacana
tersebut tidak terlaksana.
Di tahun 2000, mantan presiden Prancis, Valery GD, mengusulkan pengubahan masa
jabatan presiden ini. Hal ini diusulkannya berkenaan sudah tiga kali cohabitation politique
terjadi di Prancis. Lionel Jospin (perdana menteri yang mendampingi Chirac) dari partai kiri
mendukung perubahan masa jabatan tersebut karena memang merupakan bagian dari
kampanyenya dan partainya pada pemilihan presiden 1995 dan pemilu legislatif 1997. Chirac
akhirnya mendukung perubahan masa jabatan tersebut dan diadakan referendum.
Pengubahan masa jabatan presiden menjadi lima tahun mengikuti masa jabatan
perdana menteri didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, perumusan masa jabatan
presiden tujuh tahun dan perdana mentri lima tahun dibuat oleh Jendral de Gaulle, ketika ia
menjabat sebagai presiden pertama republik kelima Prancis. Keputusan ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa dengan masa jabatan presiden yang tujuh tahun maka kebijakan luar
nageri Prancis akan stabil. Karena hal itu, Prancis akan terlihat konsisten terhadap kebijakan
luar negerinya. Pengubahan masa jabatan presiden menjadi lima tahun sama dengan masa
jabatan perdana mentri adalah keputusan yang tepat karena dengan memiliki masa jabatan
yang sama antara presiden dan perdana mentri akan tetap terlihat konsisten.
Kedua, dengan samanya masa jabatan presiden dan perdana menteri maka iklim
politik Prancis akan tetap stabil dan kemungkinan permasalahan yang timbul antara presiden
dan perdana mentri (seperti yang terjadi saat cohabitation politique) juga akan berkurang
karena presiden dan perdana menteri berasal dari pihak yang sama. Kestabilan dan
keharmonisan pemerintah Prancis akan membawa dampak yang baik bagi negara Prancis dan
juga akan membawa pandangan yang baik bagi Prancis di mata internasional.
Ketiga, masyarakat Prancis sangat takut dengan absolutisme. Mereka berusaha agar
absolutisme tidak kembali terjadi di Prancis seperti zaman Louis XIV. Dengan mengubah
masa jabatan presiden menjadi lima tahun maka tidak ada kemungkinan untuk terjadinya
1
Masa dimana presiden dan perdana menteri berasal dari pihak yang berbeda. Misalkan, presiden
dari pihak kiri sedangkan perdana menteri dari pihak kanan. Hal ini sebagai akibat dari perbedaan
masa jabatan presiden dan perdana menteri di Prancis.

2. pemerintahan yang absolut. Dengan masa lima tahun, jika kinerja presiden tidak memuaskan
maka mereka bisa mengganti presiden mereka pada pemilu beritkutnya.
Dari sini kita dapat melihat bahwa wacana pengubahan ini sudah ada sejak zaman GP
dan akhirnya dapat terlaksana pada zaman JC. Pengubahan ini didasarkan pada perbedaan
masa jabatan presiden dan perdana menteri dan terjadinya cohabitation politique sebagai
akibat dari perbedaan ini yang membawa dampak pada ketidakharmonisan pemerintah
Prancis (antara presiden dan perdana mentri). Pada akhirnya pengubahan ini terlaksana
dengan penyamaan masa jabatan presiden dan perdana menteri menjadi lima tahun.
Keputusan masa jabatan lima tahun inipun juga berdasarkan pertimbangan yang matang.
Berdasarkan materi yang diberikan pada mata kuliah Transformasi Masyarakat Prancis, pada
hari jum’at, 25 Mei 2012.
Oleh
Hana Maulida
1
Masa dimana presiden dan perdana menteri berasal dari pihak yang berbeda. Misalkan, presiden
dari pihak kiri sedangkan perdana menteri dari pihak kanan. Hal ini sebagai akibat dari perbedaan
masa jabatan presiden dan perdana menteri di Prancis.