Subjek Hukum

1. SUBJEK HUKUM
Pembawa hak , yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban
disebut subjek hukum. Jadi boleh dikatakan bahwa tiap manusia baik
warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama
atau kebudayaan adalah subjek hukum.
Disamping manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat
badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum di beri status”
PERSOON “ yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia
yang disebut badan hukum. Badan hukum sebagai pembawa hak yang
tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia,
memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.
Manusia sewbagai makhluk hidup yang berjiwa dan
badan hukum yang tak berjiwa daapt bertindak sebagai subjek
hukum. Apakah binatang yang merupakan makhluk hidup dan
berjiwadapat menjadi subjek hukum ??? ..
A. Beberapa Pengertian
1. Apakah subjek hukum itu ?? ..
 Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum
berhak/bewenang untuk melakukan perbuatan hukuk atau siapa yang
mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.
 Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut
hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak
(Rechtsbevoeghheid).
 Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum
mempunyai hak dan kewajiban
2 Jadi siapa yang menjadi subjek hukum .
Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah
manusia manusia/orang atau persoon.
3. Ada dua pengertian orang/persoon sebagai subjek hukum.

2. a. Natuurlijk persoon adalah menpersoon yang disebut orang atau
manusia pribadi dan,
b . Rechts persoon adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat di
bagi dalam :
- Public rechts persoon yang sifatnya ada unsur kepentingan
umum seperyi Negara, Daerah, Desa dan
- Privat rechts persoon/Badan hukum privatyang mempunyai
sifat/adanya unsur kepenti individual.
B Manusia Sebagai Subjek Hukum
Dasar hukum
Menurut hukum yang berlaku setiap manusia mempunyai hak
dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum.
Misalnya :
a. Larangan kematian perdata ini dicantumkan dalam pasal 3
KUHPerdata dan pasal 19 UUDS ayat (2) yang berbunyi :
“ generlei straf heeft de burgelijke dood of het verlies van alle
byrgelijkereghten tengevolge “
(hukuman tidak dapat merampas semua hak dari yang dikenai
hukuman itu).
Pasal 15 UUDS 1950 ayat (2) berbunyi :
“ Tidak suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata
atau kehilangan semua hak-hak kewarganegaraan “
b Sidang pleno Konstituante tanggal 11 september 1998,
menerima perumusan :
“ orang tidak boleh di hukum dengan mengakibatkan hilangnya
hak asasi manusia/warga negara “.
Pendapat para ahli.
Mengenai apa yang dimaksud dengan orang dapat di kemukakan
beberapa pakar hukum, antara lain :

3. A. Menurut prof. J. hardjawidjaja,SH. Orang adalah merupakan
pengertian terhadap manusia.
B. Menurut Prof,Eggnes yang dimaksud dengan orang adalah
manusia sebagai rechts persoon.
C. Prof. Ko Tjai Sing Berpendapat bahwa yang dimaksud dengan
orang tidak hanya manusia biasa tetapi juga badab hukum. Manusia
dan badan hukum mempunyai hak dan dalam orang dapat diartikan
sebagia subjek hukum.
Pandangan Hukum Modern
Setiap oang pribadi secara asasi merupakan pendukung hak
yang berlaku sama bagi seluhuruh umat manusia, karena merek sama-sama
merupakan makhluk tuhan Y.M.E.
Tiap persoon adalah subjek hukum dengan tidak memandang
agama atau kewarganegaraan.
Pasal 3 AB menyebutkan: Sepanjang UU ini menentukan
sebaliknya maka hukum perdata dan hukum dagang adalah sama bagi
orang” asing maupun warga negara belanda.
Pandangan Dunia
Setiap manusia/pribadi menjadi subjek hukum sejak dia lahir
yang berakhir dengan kematiannya.
Pandangan Agama
Seorang manusia/pribadi menjadi subjek hukum sejak
benih/pembibitan ada pada kandungan ibunya. Selama ia hidup dan
setelah ia meninggal dunia sampai keakhirat, sehinnga menurut
hukum agama, penguguran kandungan merupakan pembunuhan anak
dan telah melanggar hak dari subjek hukum dari anak yang akan

4. lahir. Agama menegaskan bahwa manusia adalah sebagai subjek
hukum, sebagai makhluk yang dimuliakan TUHAN YANG MAHA
ESA.
Al-Qur’an dalam surat al-isra menyebutkan :
“dan sesungguhnya tidak kami mulikan anak-anak adam, kami
angkat mereka didarat dan dilautan , kami berikan mereka rezki dari
yang baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebiahn yang
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan “.
Pandangan Hukum indonesia
a. Bahwa setisp manusia /pribadi adalah pendukung hak.
Pasal 7 UUDS 1950 Menyebutkan :
AYAT 1 : setaip orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap
undang-undang.
AYAT 2 : Segala orang berhak menuntut perlindungan yang
sama oleh undang-undang.
AYAT 3 : Segala orang berhak menuntut perlindungan yang
sama terhadap tiap-yiap pembelakngan dan terhadap tiap-tiap
penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian
AYAT 4 : Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum
yang sunguh- sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu,
melwan perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang
diperkenankan kepadanya menurut hukum.
b. Dalam sidang pleno tanggal 11 september 1958 oleh
konstituante diterima sebagai salah satu hak asasi manusia : Setiap
orang berhak atas kehidupan dan penghidupan, kemerdekaan dan
keselamatan pribadinya
C. Pengecualian
Pengecualian mengenai subjek hukum
1. Anak Dalam Kandungan

5. Secara riil, Manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir
samp[ai meninggal, sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia
itu hidup, ia merupakan manusia pribadi, namun demikian
pengecualian memang ada atas wewenang hukum, ialah anak dalam
kandungan. Meskipun ia belim lahir dianggap telah lahir apabila
kepentingan sianak menghendaki. Dan dianggap tidak pernah ada,
apabila anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya. Pasal
yang mengatur hal ini aadalah pasal 2 KUHPerdata yang berbunyi :
“ Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap
sebagai telah dilahirkan, bilaman juga kepentingan sianak
menghendaki, mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tak pernah ada
“.
2. Cakap Hukum
a. Beberapa penjelasan.
Menurut hukum setiap manusia pribadi ( natuurljik persoon )
mempunyai hak-hak tetapi tidak selalu cakap untuk melakukan
perbuatan hukum (handelingsbekwaamheid). Disamping wewenang
untuk dapat melakukan perbuatan hukum, orang harus cakap
melakukan hukum. Seorang adalah cakap hukum, apabila ia dianggap
cukup cakap untuk mempertanggung jawabkan atas segala tindakan-tindakanya
sendiri. Seorang dewasa yang normal adalah “cakap
hukum “. Dalam hal-hal tertentu ia dianggap tidak cakap hukum lagi
apabila ia gila atau tidak sehat pikirannya/diletakan dibawah
pengampunan. Orangyang belum dewasa danorang yang tidak lagi
dianggap cakap hukum dalam perbuatan hukumakan diwakili oleh
walinya.
b. Dari segi perbuatan hukum (handelingsbekwaam heid) dapat
dibedaskan antara :
1). Yang cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal
1320 KUHPerdata dinyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian
diperlukan antara lain syarat adanya kecakapan untuk
membuat perkataan (verbintenis). Kecakapan bagi
seorang anak, berlaku untuk keadaan tertentu, seperti
berikut :
- anak baru cakap mmembuat perjanjian apabila berumur

6. minimal 21 tahun atau sebelumnya sesudah
melangsungkan perkawinan pasal 330 KUHPerdata)
2). Yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, antara lain
- Orang yang belum dewasa
- Orang yang ditaruh dibawah curatele
(pengampunan).
- Wanita yang dalam perkawinan atau berstatus
sebagai istri.
3). Binatang sebagai subjek hukum
Dapatkah binatang menjadi subjek hukum ?? Jawabannya
“ tidak “ karena meskipun binatang itu makhluk hidup dan bernyawa
seperti manusia tetapi menurut hukum tidak mempunyai hak dan
kewajiban seperti manusia .
Seandainya binatang merupakan subjek hukum maka binatang-binatang
yang kita potong sehari-hari seperti ayam, sapi, kerbau dan
lain-lain akan menuntut hak dan keadilan. Binatang-binatang yang
dimaksud akan memprotes dan mengajukan tuntutan ke pengadilan
atas perbuatan manusia yang setiap hari memotong atau membunuh
jutaan binatang yang harus diberi hak asasi seperti manusia.
Berdasarkan hal-hal tersebut maka hanya manusialah yang tepat
menjadi subjek hukum.
Namun demikian dan meskipun sekarang bagi kita merupakan
sesuatu yang lucu, pada abad pertengahan di Eropa barat pernah
terjadi/ada masa dimana hukum ditegakan sama bagi manusia dan
binatang. Kalau ada bianatng yang melakukan palanggaran,
kejahataan, merusak tanaman akan dibawa kepengadilan untuk
dituntut, dan binatang itu juga perlu dibela oleh seorang pembela
.Tanpa pandang buluh dan sudah menjadi kebiasaan, apabila seekor
binatang dihadapkan kemuka pengadilan karena melakukan
kejahatan.

7. 4. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum
Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang
mengadakan kerja sama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan
yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan olaeh
hukum. Badan hukum merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa
(bukan manusia) dan merupakan gejala sosial yaitusuatu gejala yang
riil, sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaukan hukum., biarpun
tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, batu dan
sebagainya, tetapi yang terpenting bagi pergaulan hukum adalah
karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali
terpisah dari kekayaan anggota-angotanya.
Syarat-syarat badan hukum
Untuk keikutsertaannya dalam pergaulan hukum maka suatu
badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan
oleh hukum, yaitu :
a. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.
b. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah daari hak dan kewajiban
anggota-anggotanya.
Macam-macam Badan Hukum
Badan hukum itu Bermacam-macam
a. Menurut bentuk badan hukum di bedakan menjadi dua yaitu ..
Badan Hukum Public ( Public Rechtpersoon )
Badan Hukum Privat/Perdata ( Privat Rechtpersoon )
1. Badan Hukum Public ( Public RechtPersoon)
Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik
yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara pada
umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara yang

8. mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang
dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perUndang-undangan yang
dijalankan eksekutif, pemerintah atau badan pengurusyang diberi
tugas untuk itu.
Contoh badan hukum public :
Negara Republik Indonesia dasrnya adalah konstitusi tertulis
dalam bentuk UUD.
Pemerintah daerah TK I,II dan kecamatan dibentuk atas dasar
UU No 5 Thn 1974 dan PerUndang-undangan lainya.
Bank Umum, Diatur dalam peraturan pemerintah No. 70 Thn
1992 .
Pertamina, Didirikan berdasakan UU No.8 Thn 1971.
2. Badan hukum privat (Privat RechtPersoon)
Beberapa penjelasan,
Badan hukum privat/perdata atau sipil ialah badan hukum yang
didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut
kepentingan pribadidi dalam badan hukum itu. Badan hukum ini
merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang
untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan,sosial
pendidikan,ilmu pengetahuan,politik,kebudayaan,kesenian,olah raga
dan lain-lain, sesuai dengan/ menurut hukumyang berlaku secara sah.
Bantuk serta susunannya diatur oleh hukum privat.
Menurut tujuan badan hukum privat di bagi/dibedakan dalam :
Perserikatan dengan tujuan tidak materialistis / amal.
Misalnya : Badan Wakaf , Perkumpulan gereja dengan tujuan sosial,
ilmu pengetahuan , kesenian dan kebudayaa. Pengaturannya
berdasrkan kebiasaan yang anggaran pendirian dibuat oleh notaris.
Perserikatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan materiil para
anggotannya.
Misalnya : Koperasi Partai Politik dan Golongan Kaya, didirikan dan
dimasuki olehwarga negara sebagai alat demokrasi, yang akan

9. mewakili kepentingan rakyatseprti MPR,DPR dan DPRD .. Dasarnya
adalah UU No. 3 Thn 1975 (diubah ,No. 3/1985).
b. Menurut jenis badan hukum dapat dibagi dalam dua jenis
golongan , yaitu :
- Korporasi dan
- Yayasan
1). Korporasi.
Yang dimaksud dengan korporasi adalahsuatu gabungan orang-orang
yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama sebagain satu
objek hukum tersendiri ( personifikasi). Korporasi merupakan badan
hukum yang ber anggotatetapi mempunyai hak / kewajiban sendiri.
Ada beberapa macam Korporasi , yaitu :
- Perhimpunan, yang dibentuk dengan sengaja dan dengan suka rela
oleh orang yang bermaksut untuk memperkaut kedudukan ekonomi
mereka, memelihara kebudayaa, mengurus soal-soal sosial dan
sebagainya.
Misalya : Perseroan Terbatas, V.V, P.N
- Persekutuan Orang ( gameenschap van mensem )yang ada karena
perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah.
Misalnya : Pemerintah Daerah Tk I ,II Desa.
2). Yayasan.
Yang dimaksud dengan yayasan adalah tiap kekayaan (
vermogen ) yang tidak merupakan kekayan orang atau kekayaan
badan dan yang diberi tujuan tertent. Yayasan adalah sebagian
pendukung hak dan kewajiban sendiri dan didirikan oleh para
pendiri/anggota dengan tujuan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan,
kesenian dan kebudayaan. Pengaturannya berdasarkan kebiasaan dan
anggaran pendirianya diatur oleh notaris.
Contoh : Yayasan Lektur Jakarta , Wakaf dalam hukum
Islam.

10. c. Menurut Tata/aneka warna hukum di indonesia badan hukum di
bedakan .
1). Badan hukum menurut hukum eropa adalah badan hukum
yang diatur menurut hukum yang dikodifikasikan hukum yang
berlaku dinegri belanda.
Misalnya : Negara , PT, dll
2). Badan Hukum Adat, adalah badan hukum menurut hukum
bumi putra ( yang pada umumnya tidak tertulis )
Misalnya : Badan Wakaf , Yayasan-Yayasan, dll
5. Teori Badan Hukum
Beberapa teori yang ( maksudnya ) memberi dasar bagi baadan-badan
hukum itu, yaitu teori tentang dasar yuridis badan hukum, yang
terkenal ialah :
A, Teori fiksi (F.C von Savigny, C.W. Opzoomer dan Hauwing )
Menurut teori ini badan hukum dianggap buatan negara,
sebenarnya badan hukum itu tidak ada, hanya orang menghidupkan
bayanganya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia
yang membuat berdasarkan hukum. Jadi merupakan orang buatan
hukum atau “ persoon ficta “.
B. Teori Kekayaaan Tujuan ( A.Brinz dan EJJ van der Heyden ).
Menurut teori ini kekayaan badan hukum itu bukan kekayaan
seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya
(zweckvermogen ). Tiap hak tidak ditentukan oleh suatu subjek
tetapi ditentuka oleh suatu tujuan.
C. Teori Duguit
Sesuai dengan ajaran fungsi sosial maka juga dalam teori ini
Duguit tidak mengakui adanya badab hukum sebagai subjek hukum
tetapi hanya fungsi sosial yang harus dilaksanakan. Manusia sajalah
sebagai subjek hukum, lain dari pada manusia tidak ada subjek
hukum.

11. D. Teori Organ atau Teori Peralatan atau Kenyataan ( Otto Van
Gierke ).
Menurut Teori ini badan hukum adalah sesuatu yang sunguh-sungguh
ada di dalam pegaulan yang mewujudkan kehendak dengan
perantaraan alat-alatnya ( organ ) yang ada padanya ( pengurusan ),
jadi bukanlah sesuatu fiksi tetapi merupakan makhluk ang sungguh-sungguh
ada secara abstrac dari konstruksi yuridis.