PENDAPATAN

(Dalam Perspektif Islam)
MBS-PENGANTAR TEKNIK PERTAMBANGAN 11/1/2021

1/1/2021 MBS-PENGANTAR TEKNIK PERTAMBANGAN 2

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN NEGARA

PAJAK
• Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat
balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan
norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-
barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
• Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di
Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan
salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah
seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:
– penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
– penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
– penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
– penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
– penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda
administrasi;
– penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
– penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri
Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup
dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.

REGULASI
PAJAK
• UU No. 28/2007 ketentuan umum perpajakan
• UU No. 28/2009 pajak daerah dan retribusi daerah
• UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan.
• UU No. 12/1985/PBB
• UU No. 2000/2000 bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan
• UU Republik Indonesia No 4/2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
• Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan
• Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
47/PJ.6/1999 Tentang Penyempurnaan Tata Cara
Pengenaan Pbb Sektor Pertambangan Non Migas
Selain Pertambangan Energi Panas Bumi Dan
Galian C
PNBP
• UU No. 20/1997 ttg Penerimaan Negara Bukan Pajak
• UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara
• UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara
• UU No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah
• UU No. 33/2004 ttg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah
• UU No. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara
• PP No. 75/ 2001 ttg Perubahan Pelaksanaan UU No. 11/1967
• PP No. 9/2012 ttg Jenis dan tarif PNBP yang Berlaku di KESDM
• PP No. 55/2005 ttg Dana Perimbangan
• Keppres No. 75/1996 ttg Ketentuan Pokok PKP2B
• Kontrak Karya (KK)
• Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
• Perjanjian Penjualan Batubara
• Peraturan Menteri ESDM No 17/2010 tentang Tata Cara
Penetapan Harga Acuan Mineral dan Batubara
• Peraturan Menteri ESDM No 18/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Peraturan Dirjen Minerba No 999.K/30/DJB/2011 ttg Tata Cara
Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara

PENERIMAAN NEGARA
DARI USAHA PERTAMBANGAN
PAJAK
• Pajak pendapatan perusahaan
• Pajak penghasilan karyawan
• Pajak masuk alat berat
• Pajak ekspor (10-15%)
• Pajak pertambahan nilai (8-9%)
• Pajak bumi dan bangunan
• Pajak bahan bakar
BUKAN PAJAK
• Pelayanan Jasa Bidang Geologi dan Sumber
Daya Mineral;
• Iuran Tetap/Landrent;
• Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalty;
• Dana Hasil Produksi Batubara;
• Jasa Teknologi/Konsultasi Eksplorasi
Mineral, Batubara, Panas Bumi dan
Konservasi;
• Jasa Teknologi Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi;
• Pelayanan Jasa Bidang Minyak dan Gas
Bumi;
• Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan
Pengembangan; dan
• Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan
Pelatihan.

KONTRIBUSI PNBP

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Kekayaan negara yang dipisahkan (KND), salah satu sumber KND adalah setoran dividen dari perusahaan
pelat merah.

Pasal 128
1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan
penerimaan negara bukan pajak.
3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan di bidang perpajakan; dan
b. bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan
dan cukai.
4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. iuran tetap;
b. iuran produksi;
c. kompensasi data informasi; dan
d. penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. iuran pertambangan rakyat; dan
d. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6) Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menjadi bagian dari
struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk
pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU No.4/2009

Pasal 129
1) Pemegang UPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara
wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam
persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai
berikut:
a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
b. pemerintah kabupatenlkota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua
koma lima persen); dan
c. pernerintah kabupatenl kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat
bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
Pasal 133
1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 128 ayat (4)
merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung
ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara
UU No.4/2009

Pasal 128
1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar peridapatan negara dan pendapatan
daerah.
2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan
pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tcrdiri atas:
a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan di bidang perpajakan; dan
b. bea masuk dan cukai.
4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri atas:
a. iuran tetap;
b. iuran eksplorasi;
c. iuran produksi; dan
d. kompensasi data informasi.
5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah; dan
c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
UU No.3/2020

Pasal 129
1) Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara
wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada
Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar l,5% (satu koma lima persen);
b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima
persen); dan
c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2%
(dua persen).
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, pelaporan, dan pembayaran bagian Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
97. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 133
1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (41 merupakan
pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan
dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah.
2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah disetor ke kas daerah setelah disetor ke
kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU No.3/2020

UU MINERBA NO: 3 TH. 2020
Amandemen Undang-Undang UU No. 4/2009
Penguasaan Minerba oleh Pemerintah Pusat
melalui fungsi kebijakan, pengaturan,
pengurusan, pengelolaan dan pengawasan
Sudah disesuaikan dengan Omnibus Law
(UU Ciptaker)
-> kembali ke Sentralisasi
Desentralisasi UU No.25/1999

Pasal 112
1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang
sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 5l% (lima
puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.
DIVESTASI
Pasal-pasal yang merugikan rakyat seperti jaminan perpanjangan izin, kewajiban
reklamasi pasca tambang hingga hilangnya pasal sanksi pidana terhadap pengusaha
akan digugat melalui judicial review atau uji materi.
Pasal 47 terkait perpanjangan izin tanpa melalui mekanisme lelang.
Pasal 169, pasal ini menjadi karpet merah bagi para pengusaha tambang yang telah
memegang Perjanjian Karya Pengelolaan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya.
Para pengusaha tambang akan dipermudah dalam memperoleh perpanjangan usaha
dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK alias tanpa lelang. Bahkan mereka
bisa memperluas area tambangnya hingga 15.000 hektar melebihi aturan undang-
undang sebelumnya.
TAMBANG BUKAN UNTUK RAKYAT (?)

23
Grasberg: 1,063,000,000 pounds copper
1,061,000 ounces gold (sales) 2,900,000 ounces silver
1 oz = 28.34952 g. 1lb=453.59237g
EMAS
1/1/2021 MBS-PENGANTAR TEKNIK PERTAMBANGAN

24
PT. NEWMONT NUSA TENGGARA PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
Lokasi tambang terbuka milik PT Newmont Nusa Tenggara di Batu Hijau, Sumbawa Barat, mulai beroperasi secara
penuh pada Maret tahun 2000 menghasilkan 4,87 kilogram tembaga dan emas sebesar 0,37 gram dari setiap ton
bijih yang diolah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
PT Newmont Nusa
Tenggara (NNT) s/d 2014
mengklaim telah
memberikan kontribusi
ekonomi sebesar hampir
Rp 90 triliun sejak mulai
beroperasi pada tahun
2000.
Kontribusi itu dalam
bentuk pembayaran
pajak, royalti, gaji
karyawan, pembelian
barang dan jasa dalam
negeri, serta dividen
yang dibayarkan kepada
para pemagang saham,
termasuk pemegang
saham nasional.
EMAS
1/1/2021 MBS-PENGANTAR TEKNIK PERTAMBANGAN

?DIKUASAI
NEGARA
DIPERGUNAKAN UNTUK
SEBESAR-BESAR
KEMAKMURAN RAKYAT
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Arah hukum nasional Indonesia tidak mengarah kepada Ideologi Negara
yaitu Pancasila.
Pada masa Orde Lama kearah hukum Sosialis dengan ide Nasionalis, Agama,
Komunis (NASAKOM), Pada masa Orde Baru kearah hukum Kapitalis dan
pada Era Reformasi kearah hukum Liberal.
Arah hukum Liberal yaitu perlahan-lahan mengurangi bahkan melepaskan
tanggung jawab Negara untuk turut serta dalam mensejahterakan rakyat.
Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral
dan Batubara (UU Minerba) menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan, melengkapi lepasnya peran
pemerintah dari segala hal mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam yang
diserahkan kepada para pemilik modal/swasta nasional maupun asing.
Sehingga nilai yang terkandung di dalam UndangUndang Mineral dan
Batubara tersebut justru tidak menggambarkan nilai hukum Islam melainkan
nilai hukum liberal, dimana masyarakat dalam hal ini pengusaha diberi
kesempatan sebesar-besarnya untuk mengekploitasi pertambangan mineral
dan batubara di Indonesia

AWAS
BAHAYA RIBA

Pustaka 2)

Sumber
Penerimaan
Karakteristik Utama
Zakat
Merupakan kewajiban langsung dari Allah
Pembayar zakat adalah
• khusus individu muslim
• mampu secara material,sampai nisab
Dibebankan atas stok kekayaan atau keuntungan bukan modal kerja.
Tingginya tarif zakat dipengaruhi oleh:
• semakin tinggi pengeran pengelolaan manusia terhadap alam, semakin kecil tarif
zakatnya.
• tingginya tarif adalah proporsional
Ushr
Merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada pedagang, ditujukan
untuk meningkatkan perdagangan.
Pembayar ushr adalah pedagang muslim dan non-muslim
Dibebankan atas volume perdagangan
Biasanya tarif dipengaruhi oleh:
• tarif yang dipungut oleh partner dagang
• kemampuan bayar (tidak bagi pedagang kecil)
• besarnya jasa yang diberikan pemerintah.
Temporer, ketika terjadi perdagangan yang tidak fair (tarif dikurangi untuk meningkat
perdagangan yang tidak fair)
Harta zakat diletakkan pada kas khusus Baitul Mal, dan tidak diberikan selain
untuk delapan ashnaf (kelompok) yang telah disebutkan di dalam Al Qur’an

Sumber
Penerimaan
Karakteristik Utama
Kharaj
Merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh pemerintah kepada pengguna lahan Negara
atau tanah lain.
• Tingginya tarif semakin semakin tinggi dengan kondisi:
o kualitas tanah dan jenis tanaman lebih baik
o metode produksi / peran SDM lebih rendah
o nilai hasil produksi (max 50%)
• Dipungut secara permanen berkala.
Jizyah
Merupakan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah sebagai konpensasi atas
perlindungan jiwa, property, ibadat dah tangung jawab militer.
• Dipungut dari non-muslim dzimmi yang tinggal di daerah Islam
• Tingginya tarif dipengaruhi oleh:
o Kemampuan material pembayar jizyah
o Bisa dibayar individual atau kolektif
• Dipungut permanen, kecuali jika dzimmi pindah ke agama Islam maka ia terkena
kewajiban muslim.
Ghanimah
Merupakan harta yang diperoleh secara paksa melalui perang
• Ditujukan terutama untuk keperluan perang dan kesejahteraan tentara (80%)
• Sebagian 20% dialokasikan untuk sabilillah sebagaimana tarif zakat yang dikenakan
atas harta temuan.
Pemasukan harta dari hak milik umum. Harta itu diletakkan pada Diwan
khusus Baitul Mal, dan tidak boleh dicampuradukkan dengan yang lain.
Sebab harta tersebut menjadi hak milik seluruh kaum muslimin

Sumber
Penerimaan
Karakteristik Utama
Fai’
Merupakan harta yang diperoleh dari non-muslem secara damai
• Prinsipnya adalah pemanfaatan harta yang mengganggur
• Dimiliki oleh pemilik asal jika ia masih hidup atau masuk ke islam dan menjadi milik
Negara apabila pemilik meninggal tetap dalam keadaan non-muslim
• Beberapa pendapataan bisa dikatakan fai’, seperti jizyah, upeti, bea cukai,
denda, kharaj, amwal fadhila dsb
Amwal
fadhila
Harta yang diperoleh karena tidak ada yang memiliki baik karena ditinggalkan
pemiliknya atau tanpa waris
Nawaib
Merupakan pungutan yang dibebankan pemerintah kepada orang tertentu untuk tujuan
Negara (tertentu) misalnya untuk pertahanan Negara
• Pemungutan dilakukan secara purposive, untuk kepentingan darurat
• Dikenakan atas orang kaya saja.
Wakaf
Merupakan harta yang suka rela diserahkan kepimilkannya oleh seorang muslim untuk
digunakan untuk kemaslahatan umat Islam
• Dikhususkan pada harta yang memilki jangka panjang.
• Tidak ada ketentuan mengenai besarannya, tergantung kepada wakif
Sedekah
Merupakan harta yang suka rela diserahkan kepimilkannya oleh seorang muslim kepada
orang lain atau umat Islam atau Negara
Tidak ada ketentuan mengenai besarannya, tergantung kemauan pemberi sedekah

Ketiga, harta yang diberikan Baitul Mal sebagai suatu pengganti/
kompensasi (badal/ujrah), yaitu harta yang menjadi hak orang-orang yang
telah memberikan jasa, seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim,
tenaga edukatif, dan sebagainya.
Kedua, harta yang diberikan Baitul Mal untuk menanggulangi terjadinya
kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Misalnya nafkah
untuk para fakir miskin dan ibnu sabil, serta nafkah untuk keperluan jihad.
Pertama, harta yang mempunyai kas khusus dalam Baitul Mal, yaitu harta
zakat. Harta tersebut adalah hak delapan ashnaf yang akan diberikan
kepada mereka, bila harta tersebut ada. Apabila harta dari bagian zakat
tersebut ada pada Baitul Mal, maka pembagiannya diberikan pada delapan
ashnaf yang disebutkan di dalam Al Qur’an sebagai pihak yang berhak atas
zakat, serta wajib diberikan kepada mereka. Apabila harta tersebut tidak
ada, maka kepemilikan terhadap harta tersebut bagi orang yang berhak
mendapatkan bagian tadi telah gugur.
PENGGUNAAN
Pustaka 3)

Keenam, harta yang disalurkan Baitul Mal karena adanya unsur kedaruratan,
semisal paceklik/kelaparan, angin taufan, gempa bumi, atau serangan
musuh.
Kelima, harta yang diberikan Baitul Mal karena adanya kemaslahatan dan
kemanfaatan, bukan sebagai pengganti/kompensasi (badal/ujrah). Hanya
saja, umat tidak sampai tertimpa penderitaan/ mudharat karena tidak
adanya pemberian tersebut
Keempat, harta yang dikelola Baitul Mal yang bukan sebagai pengganti/
kompensasi (badal/ujrah), tetapi yang digunakan untuk kemaslahatan dan
kemanfaatan secara umum.
Misalnya sarana jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan
sarana-sarana lainnya, yang keberadaanya dianggap sebagai sesuatu yang
urgen, dimana umat akan mengalami penderitaan/mudharat jika sarana-
sarana tersebut tidak ada
PENGGUNAAN
Pustaka 3)

DAFTAR PUSTAKA:
1. Ahmad Munir Hamid : “Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik“, ADILLA:
Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 Januari 2018
2. H.Mispansyah,S.H.,M.H.,Dr. & Hj.Nurunnisa,S.H.,M.H.,Dr.: “Pengelolaan Pertambangan
dan Energi: Analisis dalam Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat , Banjarmasin, 2013.
3. Sumadi, Muhammad Tho’in: “Paradigma Konsep Teori dan Praktek Baitul Mal dalam
Prespektif Sistem Ekonomi Islam”, Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS
Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 330-338, 2020.
4. Zulkadri: “Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī dalam kitab al Ahkām as-
Sulṭāniyyah Wa al-wilayah ad-Diniyah “, Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang, KHOZANA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam, Vol. 1, No. 2, Juli 2018
5. UU RI No. 25 Tahun 1999, tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah”
6. UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang “Pertambangan Mineral dan Batubara“
7. UU RI No. 3 Tahun 2020, tentang “Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara“

PENDAPATAN

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a PENDAPATAN

Similar a PENDAPATAN (20)

PENDAPATAN