Reviu Laporan Keuangan Pemerintahan

1. BIMBINGAN TEKNIS
REVIU LAPORAN KEUANGAN
pada POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
Disampaikan pada Kegiatan Bimtek Reviu Laporan Keuangan
di Hotel Sunbreeze, Jakarta Selatan
10 Desember 2022
Oleh:
Sujatmiko Wibowo

2. 2
Peran Pengawasan Intern

3. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2017 tentang SPI
Satuan Pengawas Intern
(SPI) adalah unit yang
dibentuk untuk membantu
Pemimpin Unit Kerja dalam
melakukan pengawasan
intern terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi
masingmasing Unit Kerja di
lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Inspektur Jenderal Kemendikbud
No.3205/F.F1/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan
Bagi Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melaksanakan tugasnya, SPI
menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program pengawasan;
2. pengawasan kebijakan dan program;
3. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan
barang milik negara;
4. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;
5. pendampingan dan reviu Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian dan Lembaga, serta reviu
Laporan Keuangan;
6. pemberian saran dan rekomendasi;
7. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
8. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan

4. 4
Reviu
LK
K/L
penelaahan atas penyelenggaraan
akuntansi dan penyajian LK
Oleh auditor aparat pengawasan
intern yg kompeten
membantu Menteri/Pimpinan Lembaga
untuk menghasilkan LK yang
berkualitas
memberikan keyakinan terbatas
bahwa akuntansi telah
diselenggarakan berdasarkan SAI dan
LK telah disajikan sesuai dengan SAP
Reviu Laporan Keuangan
Tujuan Reviu :
Membantu
terlaksananya
penyelenggaraan
akuntansi dan
penyajian LK
Memberikan keyakinan
terbatas mengenai
akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi LK
serta pengakuan,
pengukuran, dan
pelaporan transaksi
sesuai dengan SAP
LK
berkualitas
Pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi
harus segera melakukan perbaikan dan/atau
koreksi secara berjenjang
Kelemahan dan/atau kesalahan

5. 5
Pengujian:
• sistem pengendalian intern
• catatan akuntansi & dokumen
sumber
• respon atas permintaan
keterangan
• Penelaahan atas
penyelenggaraan akuntansi
dan penyajian LK
• Penelaahan atas catatan
akuntansi dan dokumen
sumber yg diperlukan
✓ Titik berat pada unit
akuntansi dan/atau
akun yang
berpotensi tinggi
terhadap
permasalahan
✓ Pendekatan
berjenjang
✓ Aktivitas:
• penelusuran ke
catatan & dokumen
sumber
• permintaan
keterangan
• analitik
Menteri/
Pimpinan
Lembaga
✓ memperoleh keyakinan bahwa
penyelenggaraan akuntansi telah
sesuai dengan SAI dan LK disajikan
sesuai dengan SAP
✓ dapat menghasilkan LK yang
berkualitas
Ruang Lingkup & Sasaran
Reviu vs Audit

6. R E V I U
LK
berkualitas
LK
berkualitas
LK
berkualitas
Pelaksanaan anggaran
dan penyusunan LK
• Tidak menunggu LK selesai disusun
• Cukup waktu dalam membantu menghasilkan
LK yg berkualitas
6
Waktu Pelaksanaan

7. • Seluruh penyusun Laporan Keuangan
→ Mulai dari level UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, UAPA, hingga penyusun
LKPP.
• Pereviu Laporan Keuangan
7
• Setiap Laporan Keuangan akan disampaikan ke Pihak Lain.
Siapa & Kapan Telaah LK

8. 8
Asersi LK
Materialitas
Penyajian &
Pengungkapan
● Eksistensi/Keberadaan
● Kelengkapan
● Hak dan Kewajiban
● Penilaian
● Penyajian dan Pengungkapan
● Memastikan bahwa
seluruh aktivitas material
telah tercakup dalam LK
● Transaksi dan kejadian
yang material telah
diungkapkan secara
memadai
Kualitas Laporan Keuangan

9. ✓ LK disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai (SPI)
✓ LK disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
✓ LK bebas dari salah saji material
✓ Pengungkapan memadai atas laporan keuangan telah dibuat dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
✓ Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku (Taat Kepada Aturan)
Keandalan Laporan Keuangan

10. 1. Kelengkapan Laporan Keuangan
2. Kesesuaian Dengan Persamaan Dasar Akuntansi
3. Telaah Per komponen Laporan Keuangan
a) Neraca Percobaan
b) Laporan Realisasi Anggaran
c) Laporan Operasional
d) Laporan Perubahan Ekuitas
e) Neraca
f) Catatan atas Laporan Keuangan
4. Telaah antar komponen Laporan Keuangan
a) Intra Laporan Keuangan
b) Dengan L-BMN
10
Telaah Laporan Keuangan

11. Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok
1. LRA face per 31 Desember 2022
2. Neraca per 31 Desember 2022
3. LO per 31 Desember 2022
4. LPE per 31 Desember 2022
5. CaLK
Lampiran Pendukung Laporan Keuangan
1. Laporan yang dihasilkan oleh Aplikasi
2. Laporan Kuasa Pengguna barang
3. Daftar Rekening Pemerintah
4. Memo Penyesuaian atas Jurnal Penyesuaian/Umum di SAIBA
11
Telaah atas Kelengkapan Laporan Keuangan

12. 12
Telaah atas Kesesuaian Persamaan Dasar Akuntansi
LAPORAN OPERASIONAL (LO)
PENDAPATAN 600
BEBAN 1.000
SURPLUS (DEFISIT) KEG.OPERASIONAL (400)
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) KEG.NON OPR 100
SURPLUS SEBELUM POS LUAR BIASA (300)
POS LUAR BIASA (0)
SURPLUS (DEFISIT) LO (300)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(LPE)
EKUITAS AWAL 2.000
DEFISIT LO (300)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 1.500
EKUITAS AKHIR 3.200
NERACA
TOTAL ASET 5.200
TOTAL
KEWAJIBAN
2.000
EKUITAS 3.200
Harus BALANCED:
Total ASET =
Kewajiban + Ekuitas

13. 13
Telaah atas Kesesuaian Saldo Awal
No SALDO 2022 SALDO AWAL 2023
1. Aset 1. Aset
2. Kewajiban
- Pendapatan Ditangguhkan
- Hibah yang belum disahkan
- Pendapatan Ditangguhkan
2. Kewajiban
3. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Lainnya
3. Ekuitas
Seluruh Kewajiban 2022 Audited dimigrasi menjadi Kewajiban Awal 2023, Kecuali:
- Pendapatan Ditangguhkan, dimigrasi menjadi Ekuitas Awal 2023
- Kecuali: Dalam Pendapatan Ditangguhkan terdapat akun “Hibah yang belum disahkan”. Akun ini dimigrasi
menjadi Kelompok Kewajiban dengan nama “Hibah Yang belum disahkan”

14. Pengecekan Saldo Tidak Normal
SALDO NORMAL adalah sebagai berikut:
14
Akun Debet Kredit
Aset (1xxxxx) V
Penyisihan Piutang V
Akumulasi Penyusutan V
Kewajiban (2xxxxx) V
Pendapatan (4xxxxx) V
Pengembalian Pendapatan V
Beban (5xxxxx) V
Beban Penyisihan Piutang Bisa Debit dan Kredit
Pengembalian
Belanja/Beban
V
Pastikan
TIDAK
Terdapat
akun “Null.”
Telaah atas Neraca Percobaan
• Bila terdapat Saldo tidak normal atau
yang seharusnya tidak ada, kemungkinan
karena Salah Jurnal di SAIBA.
• Cek jurnal-jurnal yang melibatkan Akun-
akun Tidak Normal.
• Bila terdapat akun “null”, karena belum
Update Referensi.

15. TIDAK BOLEH ADA:
• Akun 41 (Pendapatan Perpajakan)
• Apabila ada, misalnya: Akun 411122, kemungkinan karena salah jurnal Kas Lainnya di Bendahara
Pengeluaran yang merupakan Potongan pajak.
• Akun ini hanya untuk BA.015 Kementerian Keuangan
• Akun-akun 42 (PNBP) yang seharusnya tidak terdapat pada KL
• Misalnya: di Kementerian Pertanian terdapat akun 423213 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor,
kemungkinan salah kode akun saat menyetor SSBP atau operator salah input
• Akun 43 (Pendapatan Hibah)
• Akun ini hanya untuk BA 999.02
Bila bukan Satker BLU, maka TIDAK BOLEH ADA:
• akun 424xxx, 525xxx dan 537xxx
• Akun diatas diperuntukkan khusus untuk Satker BLU.
15
Telaah atas Akun-Akun

16. • Akun Persediaan/Aset Tetap/aset Lainnya “Belum Diregister” hanya
boleh ada pada Laporan Keuangan Interim
(Bulanan/Triwulanan/Semesteran),
• pembelian Persediaan/Aset yang menggunakan Dana Uang Persediaan (UP)/LS,
yang pada periode tersebut belum diajukan/diterbitkan SPM/SP2D GUP/LS-nya
• Pembelian dengan utang/cicilan, dll.
• Pada Laporan Keuangan Tahunan tidak boleh ada.
16
Telaah atas Akun Belum Diregister
➢Resiko:
• Satker Menjurnal “sembarangan”, yang penting akun “Belum Diregister” hilang
➢Solusi:
• Cetak Buku Besar Akrual atas Akun-akun “Belum Diregister”
• Cek pasangan jurnalnya, apakah yang sudah seharusnya? Bila tidak, perbaiki!

17. Misalnya:
Tanggal 15 juni 2022 dibeli printer Rp 2 juta menggunakan Dana UP. Dana UP tsb. diajukan
SPM/SP2D GU Isi tanggal 10 Juli 2021.
• Operator SIMAK input Peratan & Mesin Printer Juni’22 (Semester 1).
• Operator SAIBA input SPM/SP2D GUP Juli 2022 (Semester 2).
• Otomatis muncul "belum diregister" di Semester 1.
• Pada tgl 15 juli 2022 saat input SPM/SP2D GUP, Akun Peralatan dan Mesin belum diregister
akan terhapus.
17

18. 1. Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan),
Maka…
➢ Harus ada akun 218211 (Hibah Langsung Yang belum disahkan).
➢ Akun 111827 nilainya maksimal sama atau lebih kecil dibanding 218211.
2. Akun 218211 harus di kredit
18
Bila ada akun-akun “Yang Belum disahkan”, harus ada Hibah Langsung Yang Belum Disahkan.
Artinya harus menjadi Catatan/Pengawasan bagi Satker/KL/K-BUN/KPPN untuk segera dilakukan
pengesahan ke KPPN.
Apabila ada akun “kas Lainnya dari Hibah Langsung Yang belum Disahkan” bersaldo Negatif, kemungkinanya:
✓ Telah terbit SP2HL pengesahan hibah langsung berupa uang, namun...
✓ Belum melakukan Jurnal Pencatatan Kasnya.
Telaah atas Hibah Langsung

19. • Latar Belakang:
• Terkadang ada Satker “bandel” tidak berniat melaporkan/mengesahkan Hibah
langsungnya. Saat Tripartied ditemukan oleh BPK, dan tidak sempat lagi disahkan.
• Resiko:
• Satker Menjurnal “sembarangan”, yang penting akun “Hibah Langsung Belum
Diregister” hilang
• Solusi:
• Cetak Buku Besar Akrual atas Akun “Hibah Langsung Yang Belum Diregister”
• Cek pasangan jurnalnya, apakah dari Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
(SP2HL) /MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga)? Bila tidak, berarti belum pernah ada pengesahannya! Hapus jurnal tsb.
19
Telaah atas Hibah Langsung

20. 1. Akun 391119 (Koreksi Lainnya)
• Akun ini untuk mengkoreksi kesalahan pencatatan atas transaksi selain Aset (Persediaan/Aset Tetap/Aset
Lainnya)
• Misalnya koreksi Kas, Koreksi Piutang, Koreksi Utang.
• Namun terkadang akun ini dipakai untuk yang lainnya, misalnya:
a. Koreksi selain yang seharusnya
b. Menghilangkan “belum diregister”/”Hibah Belum disahkan”
c. Menyamakan saldo SAIBA dengan L-BMN
• Cek kebenarannya lewat Buku Besar
20
Telaah atas Akun-Akun Tertentu
2. Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)
• Sangat jarang terjadi “Perolehan Aset Lainnya”, sehingga apabila ada akun ini, agar dikonfirmasi
kebenarannya, karena ada kemungkinan salah memilih menu Input pada Aplikasi Persediaan/SIMAK.
• Akun ini jurnal kiriman dari Persediaan/SIMAK BMN, yaitu saat memilih menu “perolehan lainnya”
• Apabila berasal dari Jurnal SAIBA, mungkin saja benar, namun harus dikonfirmasi penyebab input jurnal
pendapatan ini di SAIBA.

21. 3. Transfer Keluar/Transfer Masuk
• Akun ini digunakan untuk:
• Transfer keluar/transfer masuk Aset (Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya) antar Satker di lingkungan
Pemerintah Pusat.
• Transfer keluar/transfer masuk Selain Aset (Kas/Piutang/Utang) antara Satker yang dilikuidasi ke Satker
Penerima.
• Resiko:
• Akun/Menu ini tidak digunakan seharusnya.
• Misal: Pembelian menggunakan transfer masuk, mengakibatkan Akun LPE (Transaksi Antar Entitas) overstated
• Misal: Pemakaian menggunakan transfer keluar, mengakibatkan Akun beban Persediaan understated dan LPE
(Transaksi Antar Entitas) overstated
• Solusi:
• Cek Kebenaran penggunaan Akun/menu tsb di Aplikasi Persediaan/SIMAK
• Bila ternyata jurnal di SAIBA, cek kebenarannya
21
Telaah atas Akun-Akun Tertentu

22. 22
Telaah atas Laporan Operasional
PENDAPATAN:
• Pendapatan Perpajakan (kec. BA.15.04 Ditjen Pajak Kementerian Keuangan)
• Pendapatan Hibah
BEBAN:
• Beban Bunga
• Beban Subsidi
• Beban Hibah
• Beban Transfer
• Beban Lain-lain
Pastikan TIDAK
Terdapat akun
“Null.”

23. 23
Telaah atas Laporan Operasional
Seluruh Saldo pada LO (baik Pendapatan maupun beban) harus bersaldo Positif, termasuk pada Kegiatan Non Operasional
• Khusus Beban Penyisihan Piutang berdasarkan PMK 270/2014 dan Perdirjen Perbendaharaan No.Per-43/PB/2015 dimungkinkan
bersaldo negatif, namun perlu dikonfirmasi kebenaran penyebab saldo negatif tersebut.
1. Pengecekan Saldo Normal
• Beban barang diserahkan ke Masyarakat muncul hanya dari kiriman Jurnal Aplikasi Persediaan.
• Apabila tidak ada Realisasi Belanja Akun 526xxx (Belanja barang diserahkan ke masyarakat), maka seharusnya beban barang
diserahkan ke masyarakat tidak ada juga.
• Kecuali:
• Pembelian 526xxx tahun lalu, penyerahannya tahun berjalan (sehingga di Tahun berjalan hanya ada Beban Penyerahan,
tidak ada realisasi Belanjanya)
• Apabila tidak pernah ada realisasi 526xxx, ada Beban Barang diserahkan ke Masyarakat, kemungkinannya adalah:
• Ada pembelian Materai
Input Materai di Aplikasi Persediaan otomatis menghasilkan persediaan barang diserahkan ke masyarakat dan beban
Barang diserahkan ke Masyarakat
Solusi: ungkapkan saja dalam CaLK
• Salah memilih kode Barang
misal: membeli persediaan konsumsi menggunakan kode barang diserahkan ke masyarakat.
Apabila barang tsb belum habis digunakan, akan muncul Saldo Persediaan Barang diserahkan ke masyarakat pada Neraca
dan beban Barang diserahkan ke Masyarakat di LO
2. Keterkaitan Antar Laporan – Barang Diserahkan ke Masyarakat

24. 24
Telaah atas Laporan Perubahan Ekuitas
Analisa Akun-Akun Tertentu
Akun “Penyesuaian Nilai Aset”, digunakan untuk:
1. mencatat penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Pusat menggunakan Metode Penilaian Persediaan “Harga Perolehan Terakhir”.
2. Mengkoreksi atas kesalahan Persediaan, yang terjadi pada Tahun Anggaran Berjalan dan
Diperbaiki pada TA Berjalan juga
• Koreksi atas kesalahan Tahun anggaran Yang lalu menggunakan akun/menu “Koreksi Persediaan”
atau “Saldo awal”
3. Mengeliminir akun “Belum diregister” khusus karena pembulatan.
• Aplikasi Persediaan dapat mencatat nilai satuan persediaan dalam nilai desimal
• Aplikasi SIMAK dan Persediaan dalam Satuan Rupiah Penuh.
• Sehingga dapat terjadi selisih karena pembulatan dengan nilai “kecil”
Pastikan Akun ini ada, bila tidak ada
berarti belum Update Aplikasi

25. 25
Telaah atas Neraca
1. Akun “Kas di Bendahara Pengeluaran” HARUS SAMA dengan akun “Uang Muka dari KPPN”
• Akun ini bisa dijurnal. Pastikan tidak ada jurnal yang menyebabkan perbedaan.
2. Akun “Pendapatan Yang Ditangguhkan” (seharusnya tidak ada)
• Bila ada, kemungkinan karena salah memilih kode akun, yaitu memilih akun: 2196XX Hibah yang belum
disahkan
• Apabila ada, Lakukan KOREKSI ke Akun yang sebenarnya yaitu 218211 “Hibah Langsung yang belum
disahkan”
➢ Koreksi dengan cara: Jurnal Dihapus, kemudian rekam ulang (tidak bisa dengan cara diubah)
3. Akun “Kas Lain di Bendahara Pengeluaran”
• Perubahan Basis mengakibatkan Tidak ada lagi akun pasangan “Pendapatan Yang Ditangguhkan”

26. 26
Hal Umum Lainnya
1. Pastikan antara ADK dan Cetakan Laporan Keuangan SAMA
2. Pastikan ADK yang dikirim adalah ADK paling akhir
3. Kertas Kerja Reviu
• Untuk memudahkan Telaah, dapat dibuat Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan
• Kementerian keuangan memberikan Contoh Format Telaah Laporan Keuangan yang dapat
disesuaikan (ditambah dan dikurang) dengan Kondisi dan Kharakteristik masing-masing
Satker/Wilayah/Eselon-1/Kementerian Negara/Lembaga
• Kertas Kerja disusun dengan mengisi “ya/tidak” atau “ada/tidak ada” dan kolom pengisian
yang seharusnya.
• Apabila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, merupakan indikasi kuat ada kesalahan
(belum tentu salah), jelaskan dalam Lampiran Kertas Kerja Telaah, untuk ditelaah lebih lanjut
oleh konsolidator LK selanjutnya.

27. 27
Telaah atas Neraca
4. Akun “Kas di Bendahara Penerimaan”
• Cermati apakah pada tanggal neraca masih terdapat kas di bendahara penerimaan (kas yang diterima dari PNBP) yang
belum disetor ke kas negara.
• Jika ada, sajikan nilai kas tersebut di neraca sebesar nilai yang ada pada bendahara penerimaan.
• Perubahan Basis Akuntansi, →Tidak ada lagi akun “Pendapatan Yang Ditangguhkan”
(Pasangan Akun “Kas di Bendahara Penerima” = “Pendapatan PNBP terkait”)
5. Keterkaitan Akun Neraca dg LAporan Lainya
• Ada Akun Piutang:
• ada Penyisihan Piutang
• ada Beban Penyisihan Piutang di LO.
Bila tidak ada, kemungkinan belum melakukan penyisihan piutang di akhir periode.
• Ada Persediaan:
• ada Beban Persediaan di LO
• Ada Penyesuaian nilai aset di LPE
Kemungkinannya sangat kecil dalam satu periode tidak ada persediaan yang dipakai. Atau hanya memiliki persediaan
untuk pemeliharaan/diserahkan ke masy/bansos saja.
• Ada Aset Tetap/Aset Lainnya:
• ada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lancar,
• ada Beban Penyusutan di LO

28. 28
Telaah atas Neraca
6. Pengecekan Jurnal Akrual
• Jurnal Akrual terdiri dari:
• Pendapatan Diterima Dimuka
• Pendapatan Yang Masih harus Diterima
• Beban Dibayar Dimuka
• Beban Yang Masih Harus Dibayar
• Transaksi Akrual yang umumnya ada di Satker adalah:
• Pendapatan Sewa diterima Dimuka,
• Beban Sewa yang masih harus dibayar
• Beban Listrik/telepon/air yang masih harus dibayar
• Beban Pegawai yang masih harus dibayar

29. 29
Telaah atas Kesesuiaan dengan Lap BMN
1. Kesamaan Saldo Aset
Cek per akun melalui Neraca Percobaan (Pastikan sudah sama dengan Lap BMN)
• Saldo Persediaan
• Saldo Aset tetap
• Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
• Saldo Aset Lainnya
• Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
2. Kesamaan Saldo Akumulasi dan Beban Penyusutan
• Bandingkan:
• Neraca Percobaan (SAIBA) dengan
• Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK)
• untuk:
• Beban Penyusutan 591xxx (SAIBA) dengan kolom 7 (SIMAK)
• Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan kolom 9 (SIMAK)

30. 30
Telaah atas Kesesuian dengan Lap BMN
3. Penggunaan Menu di Aplikasi Persediaan/SIMAK
✓ Semenjak menggunakan basis Akrual, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di
Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi SAIBA.
✓ Lakukan pengecekan apakah input sudah menggunakan menu yang sesuai atau belum.
• Aplikasi Persediaan (Menu Laporan - Daftar Transaksi Persediaan)
• Aplikasi SIMAK-BMN (Menu Buku/Daftar - Daftar Transaksi BMN)
4. Adanya Jurnal di SAIBA terkait Aset
✓ Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK.
✓ Periksa di Aplikasi SAIBA, Laporan Buku Besar Akrual per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK:
selain SALDO atau JRNBMN
Akun 313211 (transfer keluar) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC
Akun 313221 (transfer masuk) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC
Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)
Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)
Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)
Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)
akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)
akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)
Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)
Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)

31. 31
Telaah atas Laporan Realisasi Anggaran
✓ Pastikan tidak ada PAGU MINUS di semua akun 6 digit, termasuk akun GAJI (cek di Lap.Realisasi Belanja
Detail)
Apabila ada, segera dilakukan langkah-langkah penyelesaiannya, misalnya:
• Memeriksa apakah ada salah input kode dari dokumen SPM/SP2D → perbaiki penginputan
• Memeriksa apakah ada dokumen SPM/SP2D yang telah terbit yang salah kode →Ralat SPM/SP2D
✓ Pastikan pada Laporan Realisasi Belanja Detil → tidak ada uraian jenis belanja “tidak ada”
• Pastikan Tidak Ada belanja selain akun 51, 52, 53 dan 57.

32. 32
Telaah atas CaLK
1. Pastikan CaLK telah menjelaskan LO dan LPE
2. Pastikan angka-angka pada: LRA, LO, LPE, Neraca = Penjelasan dalm CalK
3. Kecukupan Pengungkapan dalam CaL”K:
• Pengungkapan “Hibah yang belum disahkan”. Akun ini seharusnya pada Akhir tahun Anggaran
sudah tidak ada (karena telah dilakukan pengesahan).
• Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) → PSAP 08 tentang KDP
• Pengungkapan Akun-Akun LPE (Akun-akun di LPE nilainya bisa sangat besar, sehingga
memerlukan penjelasan yang lebih rinci).
• Pengungkapan penting lainnya (perubahan manajemen, status tuntutan hukum, dll)

33. 33
Temuan Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) BPK
1. Rekonsiliasi data Keuangan dan BMN dalam proses pelaporan keuangan Pemerintah belum Optimal
2. Aplikasi yang digunakan pengguna barang dan pengelola barang belum dapat mendukung proses konsolidasi,
rekonsiliasi dan akurasi penyajian akun – akun terkait BMN pada laporan keuangan
3. Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA belum dapat mendukung akurasi penyajian akun – akun terkait siklus
belanja barang persediaan pada laporan keuangan
4. Masih Terdapat Kelemahan Pengendalian Hak Akses dan Dokumentasi Pengembangan Aplikasi pada Aplikasi SAS,
SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan
5. Belum Ada Kebijakan Yang Mengatur Terkait Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Yang Hilang Pada Satker
6. Kebijakan Akuntansi dan Praktek Pencatatan Aset, Kewajiban, Pendapatan, dan Beban pada Pemerintah Pusat Belum
Memadai
7. Persetujuan lzin Pemanfaatan BMN Tidak Sesuai Ketentuan dan Belum Terdapat Mekanisme Keberatan atas
Ketetapan Sewa BMN yang Berdampak pada Penyajian Laporan Keuangan
8. Proses Konsolidasi Laporan Barang Milik Negara (LBMN) pada Tingkat Pusat Tidak Menggunakan Data Hasil
Rekonsiliasi/ Konfirmasi LBMN Secara Berjenjang dari Tingkat Bawah Sehingga Belum Sepenuhnya Dapat Menjamin
Keakuratan Data LBMN dan Nilai Aset yang Disajikan Dalam LKPP
9. Kebijakan Akuntansi atas Pengakuan Persediaan, Belanja Yang Masih Harus Dibayar, Piutang, Pendapatan LO, Aset
Tetap dengan Dokumen Sumber Pendukungnya Belum Mendukung Sepenuhnya Pengendalian atas Penerapan SAP
Berbasis Akrual
10.Pengendalian dan Penatausaahan Barang Persediaan Melalui Aplikasi Persediaan Belum Memadai
11.Mekanisme Pengendalian Pada Proses Pencatatan Dan Penyetoran PNBP Berpotensi Menimbulkan Salah Saji Akun
PNBP, Pendapatan diterima di Muka, dan Piutang PNBP

34. 34
Kesimpulan
• Telaah Laporan Keuangan suatu kegiatan yang harus
dilakukan untuk menjaga keandalan Laporan Keuangan.
• Jika perlu, agar Kertas Kerja telaah laporan keuangan
dilampirkan dalam lampiran pendukung laporan keuangan
di tiap jenjang laporan keuangan

35. TERIMA KASIH
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENDIKBUDRISTEK