Pengelolaan Keuangan Daerah
•
3 recomendaciones•3,989 vistas
Sistem Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi pada Pemerintah Daerah
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Similar a Pengelolaan Keuangan Daerah
Similar a Pengelolaan Keuangan Daerah (20)
Más de Sujatmiko Wibowo
Más de Sujatmiko Wibowo (20)
Último
Último (7)
Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1. PENGELOLAAN & SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH Oleh: Sujatmiko Wibowo
- 2. DASAR HUKUM ü Permendagri No 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Daerah ü Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ü Permendagri No 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ü Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- 3. DEFINISI q Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. q Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah q Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. q Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 4. DEFINISI AKD Suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (propinsi,kabupaten, atau kota) Tujuan : Sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan dan menggunakan sistem pencatatan dasar akuntansi tertentu.
- 5. Daftar Istilah § SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah § SKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah § PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah § PPK-SKPD : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD § PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan § DPA – SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD § SPD : Surat Penyediaan Dana § SPP : Surat Permintaan Pembayaran § SPM : Surat Perintah Membayar § SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
- 6. Ruang Lingkup Keuangan Daerah § Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; § Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; § Penerimaan daerah; § Pengeluaran daerah; § Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan § Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum
- 7. Azas Umum Keuangan Daerah Keuangan daerah dikelola secara : 1. Tertib à tepat waktu, tepat guna 2. Taat pada peraturan perundang-undangan, 3. Efektif à sesuai target 4. Efisien à dana mimimum,output maksimum 5. Ekonomis à hemat, harga rendah kualitas maks 6. Transparan à akses informasi publik 7. Bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
- 8. Proses penyusunan LK pada PPKD 8
- 9. SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 9 • BAB VII Pelaksanaan APBD • BAB IX Pengelolaan Kas • BAB X Penatusahaan Keuangan Daerah • BAB XI Akuntansi Keuangan Daerah • BAB XII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD • BAB IV Penyusunan Rancangan APBD • BAB V Penetapan APBD PERENCANAAN & PENGANGGARAN PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN
- 10. PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN 10 Perda APBD Per KDH Penjabaran APBD DPA Anggaran Kas PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
- 11. Pendapatan Daerah Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Bank Pemerintah, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, Kantor Pos PENATAUSAHAAN PENERIMAAN 11
- 12. Wajib pajak/wajib retribusi menyetorkan uangnya ke Bendahara Penerimaan sesuai dengan yang tertera dalam SKP/SKR atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran atau bukti lain yang sah Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh penerimaan ke kasda paling lambat 1 hari berikutnya dengan menggunakan STS Permendagri 55 th 2008 Pendapatan melalui Bendahara 12
- 13. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD Bendahara Penerimaan SKPD Proses penerimaan tunai Surat Tanda Bukti Pembayaran Pengisian Buku Penerimaan & Penyetoran Proses penyetoran ke Kas Daerah STS Pengisian Buku Penerimaan & Penyetoran Penerimaan secara tunai Buku Penerimaan & Penyetoran 13
- 14. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD Bendahara Penerimaan SKPD Penerimaan di rekening bank Bendahara Nota Kredit/ Informasi lain dr Bank Pengisian Buku Penerimaan & Penyetoran Transfer (penyetoran) ke Kas Daerah STS Pengisian Buku Penerimaan & Penyetoran Penerimaan melalui rekening Bank Bendahara Buku Penerimaan & Penyetoran 14
- 15. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD Bendahara Penerimaan SKPD Penerimaan di rekening Kas Daerah Slip Setoran/ Bukti Lain yang sah Pengisian Buku Penerimaan & Penyetoran Penerimaan melalui Kas Daerah Buku Penerimaan & Penyetoran 15
- 16. SPD DPA Anggaran Kas SPM SP2D Pengelolaan Kas & Belanja SPP UP/GU/ TU SPM SP2D Pelaksanaan Pekerjaan SPP LS PENATAUSAHAAN PENGELUARAN 16
- 17. (SPP) Surat Permintaan Pembayaran •SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran atas suatu belanja •Pengajuan SPP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada PA/KPA melalui PPK •Didasarkan kepada SPD yang telah dikeluarkan •Ada 4 jenis SPP yaitu: UP, GU, TU dan LS 17 Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 198 s/d 210
- 18. (SPM) Surat Perintah Membayar •SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD • Dokumen ini dibuat oleh PPK berdasarkan SPP telah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu •SPM diotorisasi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 18 Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 211 s/d 215
- 19. (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana • SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD • SP2D adalah spesifik à satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM • SP2D dapat diterbitkan jika: • Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia • Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan • Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D: • Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima • Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM 19 Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 216 s/d 219
- 20. SPP SPM SP2D Belanja SPJ UP BKU BP Kas Tunai BP Bank BP Pajak BP Panjar BP Rincian Obyek PENCATATAN TRANSAKSI -Uang Persediaan- SPD 20
- 21. BKU BP Kas Tunai BP Bank BP Pajak BP Panjar BP Rincian Obyek PENCATATAN TRANSAKSI -LS- SPD SPP SPM SP2D Pelaksanaan Kegiatan Dokumen2 21
- 22. LAPORAN KEUANGAN PEMDA SATUAN KERJA PPKD LAPORAN KEUANGAN SATKER DAN PPKD NERACA SATUAN KERJA LRA SATUAN KERJA NERACA PPKD LRA PPKD NERACA PEMDA LRA PEMDA LAPORAN ARUS KAS PEMDA CATATAN ATAS LAP KEUANGAN CATATAN ATAS LAP KEUANGAN CATATAN ATAS LAP KEUANGAN Struktur SAPD 22
- 24. PERSAMAAN AKUNTANSI PEMDA 24 ASET + BELANJA/BEBAN + PENGELUARAN PEMBIAYAAN = KEWAJIBAN + EKUITAS + PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN PERSAMAAN AKD A + B + PL = K +E + P + PN
- 26. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN BKU BP Kas Tunai BP Bank BP Pajak BP Panjar BP Rincian Obyek Jurnal Buku Besar Neraca Saldo Laporan Keuangan 26
- 27. LAPORAN KEUANGAN PEMDA •Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator •Perbedaan utama dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening RK. Rekening tersebut sudah dinihilkan melalui jurnal eliminasi 27
- 31. Matur Nuwun PRODI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PAKUAN