Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia, termasuk dasar hukum, ruang lingkup, kekuasaan, asas, dan pelaksanaannya.

1. PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA DAN DAERAH
Oleh:
Sujatmiko Wibowo, M.Ak
Mata Kuliah : Akuntansi Pemerintahan

2. DASAR HUKUM
 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;
 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran
Kementrian/Lembaga (RKA-KL).
 Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 Peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
 Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

3. PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut
(Pasal 1 UU 17/2003)

4. RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA
 Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,
dan melakukan pinjaman;
 Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 Penerimaan Negara/Daerah dan Pengeluaran Negara/Daerah;
 Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain,
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/perusahaan daerah;
 Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintah dan / atau kepentingan umum;
 Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang
diberikan pemerintah.

5. KEKUASAAN atas PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 PRESIDEN
Selaku pemegang kekuasan umum pengelolaan keuangan
negara
 MENTERI KEUANGAN
Selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dlm kepemilikan
kekayaan negara
 MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
Selaku Kepala Pemerintahan Daerah

6. KEKUASAAN atas PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PASAL 4 AYAT (1)
UUD 1945
PRESIDEN MEMEGANG
KEKUASAAN
PEMERINTAHAN
MENURUT
UUD
PASAL 6 AYAT (1) UU NO. 17
TAHUN 2003
PRESIDEN SELAKU KEPALA
PEMERINTAHAN MEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA SEBAGAI
BAGIAN DARI KEKUASAAN
PEMERINTAHAN
DIKUASAKAN KEPADA MENTERI
KEUANGAN UNTUK FISKAL DAN
KEKAYAAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN
PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN YANG ANTARA LAIN MENGELOLA
KEUANGAN NEGARA MEMILIKI REPRESENTASI SEBAGAI CHIEF FINANCIAL OFFICER YANG
SECARA YURIDIS MENJADI REGULATOR UTAMA DALAM MENENTUKAN STATUS HUKUM PENGELOLAAN
UANG NEGARA
DIKUASAKAN KEPADA
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
UNTUK PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG
DISERAHKAN KEPADA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
UNTUK KEUANGAN DAERAH DAN
KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN
TIDAK TERMASUK KEWENANGAN
MONETER
ALUR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA
MENURUT PASAL 6 UU NOMOR 17 TAHUN 2003

7. ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Terwujudnya Good
Governance dalam
Penyelenggaraan
Negara
Pengelolaan Keuangan
Negara diselenggarakan
secara :
• Profesional
• Terbuka
• Bertanggung jawab
Asas-Asas
Umum
Pengelolaan
Keuangan
Negara
Asas-asas yang telah
lama dikenal :
 Tahunan
 Universalitas
 Kesatuan
 Spesialitas
Asas-asas Baru (best
practises) :
 Akuntabilitas
berorientasi hasil
 Profesionalitas
 Proporsionalitas
 Keterbukaan dalam
PKN
 Pemeriksaan
keuangan oleh BP yg
bebas & mandiri
Pasal 23
UUD 1945

8. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu
tahun tertentu.
Pasal 11 (1) UU 17/2003 :
APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan
tiap tahun dg UU
Pasal 4 UU 17/2003 :
Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember.
 Asas Tahunan

9. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 Asas Universal
 Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan
ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
 Pasal 14 UU 1/2004 :
(2) Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan
alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.
(3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan
rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran
tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta
pendapatan yang diperkirakan.
(4) Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam
lingkungan kementerian negara yang bersangkutan.

10. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 Asas Kesatuan
Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan
Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen
anggaran
Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang
disediakan terinci secara jelas peruntukannya
 Asas Spesialis

11. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Penerapan kaidah yg baik:
 Akuntabilitas berorientasi pada hasil
 Profesionalitas
 Proporsionalitas
 Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
 Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang
bebas dan mandiri

12. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Pasal 14 UU 17/2003 :
 (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku
pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran
kementrian negara/lembaga tahun berikutnya.
 (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun
berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
 (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai
dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang
sedang disusun.
 Anggaran  Anggaran Berbasis Kinerja
 Akuntabilitas berorientasi pada hasil

13. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 Profesionalitas
Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
penyelenggara negara
 Proporsional
Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara
 Keterbukaan

14. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang
bebas dan mandiri
 Kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan
 Kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari
pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap
aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa,
termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang,
dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan
berlangsung.

15. PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
1. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UU-an, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.
2. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun
ditetapkan dengan undang-undang.
3. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi.
4. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara
dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
5. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran negara tahun anggaran
berikutnya.
6. Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau
penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan DPR.
Pasal 3 UU No. 17 Th. 2003

16. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Good Governance
1
2
3
4
5
Perencanaan
Penganggaran
Pelaporan /
Pertanggungjawaban
Pengawasan / pemeriksaan
Pelaksanaan

17. PELAKSANAAN KEUANGAN NEGARA
Presiden
(sebagai CEO)
Kepala KPPN
(selaku Kuasa CFO)
Kepala Kantor
(selaku Kuasa COO)
Menteri Keuangan
(sebagai CFO)
Menteri Teknis
(sebagai COO)
Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program
Pendelegasian kewenangan perbendaharaan
Pendelegasian Wewenang
CEO : Chief Executive Officer
CFO : Chief Financial Officer
COO : Chief Operation Officer

18. PELAKSANAAN KEUANGAN NEGARA

19. PELAKSANAAN KEUANGAN NEGARA
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
(IDEAL MENURUT UU)
SATKER
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
BENDAHARA
PEMBUAT
KOMITMEN
PEGUJI
TAGIHAN
PENERBIT
SPM
MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN
UNIT
AKUTANSI
INSTANSI

20. PELAKSANAAN KEUANGAN NEGARA
SPM
SP2D
Pengujian:
• Wetmatigheid
• Rechmatigheid
• Doelmatigheid
PENGUJIAN
• Substantif :
Wetmatigheid
Rechmatigheid
 Formal
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN
Ps. 18 Ayat 2
UU No. 1 Th. 2004
PENGUJIAN
Ps. 19 Ayat 2
UU No. 1 Th. 2004
MEKANISME PELAKSANAAN BELANJA/PENGELUARAN NEGARA

21. PELAKSANAAN KEUANGAN NEGARA
Pengujian wetmatigheid dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan,
apakah tagihan atas beban anggaran belanja negara itu sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku atau tidak, dan apakah dana yang digunakan untuk membayar tagihan
atas beban anggaran belanja negara itu tersedia dalam DIPA atau tidak.
Pengujian rechmatigheid dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan,
apakah para pihak yang mengajukan tagihan atas beban anggaran belanja negara itu secara
formal adalah sah. Untuk keperluan pengujian rechmatigfeid ini, maka kepada para
pihak penagih diminta untuk menunjukkan adanya surat-surat bukti, sehingga tagihan dapat
dipertanggungjawabkan. Surat-surat bukti antara lain meliputi Surat Perintah Kerja (SPK), Surat
Perjanjian/Kontrak, Kuitansi, Berita Acara Penyelesaian
Pengujian Doelmatigheid dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan,
apakah maksud/tujuan (output) dari suatu pekerjaan sebagai pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan itu sesuai dengan sasaran/keluaran kegiatan dan indikator keluaran Sub Kegiatan
yang tertuang dalam DIPA atau tidak. Sebagai contoh, apabila ada pekerjaan pengadaan
barang/jasa, maka hasil pegadaan berupa sejumlah (satuan) barang/jasa memang nyata-
nyata ada sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam SPK/Kontrak. Termasuk juga
pengujian adanya pemborosan atau tidak, sebagai contoh untuk perjalanan dinas yang tidak
terlalu prioritas, dan atau pembelian/penggantian ban kenderaan yang masih baru/layak
digunakan.

22. PELAKSANAAN KEUANGAN NEGARA
MEKANISME PENCAIRAN (LS)
DAERAH
DAERAHKONTRAKTOR
/ SUPPLIER
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
DJPb
123
4
5
6
SPM
KAS NEGARA
REKENING
BERITA
ACARA
SERAH
TERIMA
87
SP2D
KPPN
PENYELESAIAN
PEKERJAAN
KANWIL
DJPb

23. PELAKSANAAN KEUANGAN NEGARA
MEKANISME PENCAIRAN (UP)
DAERAH
DAERAH
BENDAHARA
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
1
2
3
6
SPM/GU
KAS NEGARA
REKENING
SP2D
KPPN
DAERAH
DAERAH
SUPLIER
BUKTI2
4
5

24. PELAKSANAAN KEUANGAN NEGARA
DAERAH
DAERAH
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
DIT. PA/
KANWIL
DJPb
KONTRAKTOR
/ SUPPLIER
PANITIA
PENGADAAN
1
2
36 5
SK.
PANITIA
TENDER
DIPA
KEPUTUSAN
PEMENANG
KONTRAK
MEKANISME PENGADAAN B/J
KPPN
4
1a

25. PERTANGGUNGJAWABAN PKN
L
E
M
B
A
G
A
P
E
R
W
A
K
I
L
A
N
Akuntansi Pelaporan
Auditing
P
R
I
N
S
I
P
A
L
R
A
K
Y
A
T
A
G
E
N
P
E
M
E
R
I
N
T
A
H
Ketentuan Undang-Undang
Rencana Anggaran / Kerja
AKUNTABILITAS

26. PEMERIKSAAN PKN
 Pemeriksaan KN :
1. Pemeriksaan atas pengelolaan KN
2. Pemeriksaan atas tanggung jawab KN
 Pelaksana : BPK
 Bila UU mentetapkan pemeriksaan dilakukan oleh akuntan
publik, LHP wajib disampaikan kepada BPK dan
dipublikasikan (termasuk disampaikan ke lembaga
perwakilan)

27. PEMERIKSAAN PKN
Pemeriksaan keuangan: pemeriksaan atas LK
Pemeriksaan kinerja: pemeriksaan atas pengelolaan KN
yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi
serta pemeriksaan aspek efektivitas
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu :
a. Pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan
keuangan
b. Pemeriksaan investigatif
c. Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern
pemerintah

28. TERIMA KASIH
PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN

29. Tugas Kelompok - 1
1. Buat paper studi kasus dengan tema : Studi Kasus Penyimpangan atas
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah pada Pemerintahan Indonesia.
2. Gunakan sampel studi kasus penyimpangan/korupsi pada
Kementerian/Pemda.
3. Lakukan analisa penyimpangan/korupsi yang terjadi atas pengelolaan
keuangan, sebab, modus operandi, akibat dan dampak yang ditimbulkan.
4. Kelas A,C  APBN , Kelas B,D  APBD
5. Paper diketik dengan format laporan ilmiah dan diketik pada kertas A4 ,huruf
Time New Roman 12, spasi 1,25.
6. Setiap kelompok wajib mengunggah paper ke akun slideshare.net dan
selanjutnya link disampaikan via WA untuk diberikan nilai (sebelum mid tes).
7. No Plagiarisme.

30. 30

31. 31

32. 32

33. 33