SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
PENGERTIAN
PEMERINTAH DAN
  PEMERINTAHAN
                                       Oleh :
      Nina Minawati Muhaemin (6111121004)
                  Jurusan Ilmu Pemerintahan
         Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
            Universitas Jenderal Achmad Yani
                                        2013
PEMERINTAH
Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata perintah, yang dapat diartikan
sebagai berikut :

1.     Melakukan pekerjaan menyuruh/ perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu

2.     Badan yang melakukan kekuasaan memerintah/ kekuasaan memerintah suatu
       negara (daerah negara) atau badan negara tertinggi yang memerintah suatu
       negara (seperti kabinet termasuk pemerintahan)

3.     Perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut

Dari    pengertian   tersebut   terdapat   perbedaan    antara   pemerintah   dengan
pemerintahan. Pemerintah dapat diartikan sebagai kekuasaan memerintah
suatu negara, sedangkan pemerintahan sebagai perbuatan atau cara dalam
memerintah.
Pendapat ahli :
1.   Sayre    (dalam   Suradinata)   :   pemerintah   sebagai   lembaga   negara   yang
     terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

2.   Suradinata : pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar
     dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan
     kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.

3.   Ndraha : pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-
     lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Dengan demikian, pada umumnya pemerintah adalah sekelompok individu yang
mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok
individu   yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang syah dan melindungi
serta meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang
dibuat pemerintah berdasarkan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak.
-   Pemerintah         dalam   arti   luas   :    seluruh   kegiatan
    pengusaan negara oleh lembaga pemegang kekuasaan
    negara dalam rangka mencapai tujuan negara.
-   Pemerintah dalam arti sempit : pelaksana penguasaan
    negara      yang     merupakan     kegiatan    penyelenggaraan
    eksekutif    untuk    memberikan      pelayanan    umum     dan
    mengangkat kesejahteraan rakyat.


Pemerintahan dalam arti luas dalam konteks UUD 1945
adalah       seluruh     kegiatan     penguasaan      negara   oleh
Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.
Menurut para ahli :
1.   Suradinata    :   lembaga    negara   yang   terorganisir   yang
     memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.
2.   Syafiie : perbuatan, cara, hal, atau urusan dari badan yang
     memerintah tersebut.
3.   Affan : kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/ penduduk
     di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara
     dan bersumber kepada kedaulatan untuk mencapai tujuan
     rakyat/ penduduk di wilyah itu sendiri.




PEMERINTAHAN
Dalam perkembangangnya, pemerintahan negara mengalami perubahan-
perubahan yang mempunyai dampak pada fungsi pemerintah dalam
kebijakan terhadap pelayanan publik :
1.   Negara sebagai political state, sehingga pemerintah menjalankan
     empat fungsi pokok yang dikenal dengan the clasical function of
     government,       yaitu   :   memelihara       ketertiban,    pertahanan
     keamanan, fungsi diplomatik dan funsi perpajakan.
2.   Negara sebagai law state, maka pemerintah menjalankan fungsi
     pengaturan    ,    perlindungan,   peradilan    terhadap     warga   dalam
     kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan guna
     menjamin dalam kepastian dan kesamaan di muka hukum.
3.   Negara sebagai welfare state : pemerintah menjalankan fungsi
     keadilan, kemakmuran dan untuk mewujudkan kesejahteraan
     rakyat.
4. Negara sebagai administrative state, menurut pelayanan
  fungsi pemerintahan dalam memperhatikan kepentingan rakyat
  dalam rangka negara sebagai politik, hukum dan kesejahteraan
  rakyat. Fungsi pemerintah sebagai :
   a.   Stabilitator politik, ekonomi, dan sosial budaya.
   b.   Inovator : menciptakan ide-ide baru.
   c.   Pelopor dan dinamisator yang objektif dalam berbagai gerak
        langkah kegiatan pemerintahan dalam pembangunan yang
        memberi peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.




Lanjutan…
   Untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga
    masyarakat   bisa    menjalani    kehidupannya      secara
    wajar.   Pemerintah     dengan      kata     lain   pada
    hakikatnya       adalah          pelayanan       kepada
    masyarakat,         menciptakan       kondisi       yang
    memungkinkan         setiap   anggota      masyarakat
    dapat     mengembangkan            kemampuan          dan
    kreatifitasnya       demi     mencapai        kemajuan
    bersama.




Tujuan dibentuknya Pemerintahan
dalam bahasa Inggris harus diperhatikan alih bahasa pemerintah atau
pemerintahan dari kata government yang dapat berarti :

1.   Melaksanakan wewenang pemerintahan

2.   Sara/sistem pemerintahan

3.   Fungsi atau kekuasaan pemerintahan

4.   Wilayah atau negara yang diperintah

5.   Badan yang terdiri dari otang-orang yang melaksanakan wewenang dan
     administrasi hukum dalam suatu negara.

           Dalam bahasa Belanda yang biasa diterjemahkan sebagai pemerintah
adalah :

1.   Regering : meliputi seluruh wilayah negara

2.   Bestuur : pemerintah, wilayah tertentu dari negara

3.   Overheid : sebutan untuk pemerintah atau pejabat-pejabat tinggi negara.
Thank you… 
Pembimbing : Titin Rohayatin, S.IP., MSi

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARASiti Sahati
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraNina Ruspina
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMManunggal Amethyst
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikShelly Selviana
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahanDian Oktavia
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMSiti Sahati
 
Makalah sistem pemerintahan di indonesia
Makalah sistem pemerintahan di indonesiaMakalah sistem pemerintahan di indonesia
Makalah sistem pemerintahan di indonesiaMohammad Nawawi
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesiaworodyah
 
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahHukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahMuhamad Yogi
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara Amerika
Perbandingan Negara Jepang dengan  Negara AmerikaPerbandingan Negara Jepang dengan  Negara Amerika
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara AmerikaSiti Sahati
 

La actualidad más candente (20)

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
sumber sumber hukum
 sumber sumber hukum sumber sumber hukum
sumber sumber hukum
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Ajaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahAjaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerah
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Makalah sistem pemerintahan di indonesia
Makalah sistem pemerintahan di indonesiaMakalah sistem pemerintahan di indonesia
Makalah sistem pemerintahan di indonesia
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahHukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan Daerah
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara Amerika
Perbandingan Negara Jepang dengan  Negara AmerikaPerbandingan Negara Jepang dengan  Negara Amerika
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara Amerika
 

Similar a Pengertian pemerintah dan pemerintahan

BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARABENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARATOFIK SUPRIYADI
 
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptxKonsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptxCandraAdikurnia1
 
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2nurazizahdanu
 
Materi pkn bab 2
Materi pkn bab 2Materi pkn bab 2
Materi pkn bab 2DEVY0088
 
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHANNEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHANArdio San
 
PPT PERTEMUAN KE-2.pptx
PPT PERTEMUAN KE-2.pptxPPT PERTEMUAN KE-2.pptx
PPT PERTEMUAN KE-2.pptxSherlinDoi
 
Negara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptx
Negara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptxNegara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptx
Negara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptxelinriyadi04
 
Negara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptx
Negara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptxNegara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptx
Negara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptxelinriyadi04
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiIqlima Andini
 
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptxkelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptxdilfha23
 

Similar a Pengertian pemerintah dan pemerintahan (20)

Kelompok 4 pkn
Kelompok 4 pknKelompok 4 pkn
Kelompok 4 pkn
 
my bab 2 exp
my bab 2 expmy bab 2 exp
my bab 2 exp
 
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARABENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
 
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptxKonsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
 
BAB 2 LAGI
BAB 2 LAGIBAB 2 LAGI
BAB 2 LAGI
 
Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang
Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenangTinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang
Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang
 
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
 
Minggu 2
Minggu 2Minggu 2
Minggu 2
 
Materi pkn bab 2
Materi pkn bab 2Materi pkn bab 2
Materi pkn bab 2
 
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHANNEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
PPT PERTEMUAN KE-2.pptx
PPT PERTEMUAN KE-2.pptxPPT PERTEMUAN KE-2.pptx
PPT PERTEMUAN KE-2.pptx
 
Bentuk negara
Bentuk negaraBentuk negara
Bentuk negara
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Negara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptx
Negara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptxNegara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptx
Negara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptx
 
Negara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptx
Negara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptxNegara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptx
Negara & Negarawan-elinRiyadi.23.doc.pptx
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Konsep dasar pemerintahan
Konsep dasar pemerintahanKonsep dasar pemerintahan
Konsep dasar pemerintahan
 
Kelompok 5
Kelompok 5Kelompok 5
Kelompok 5
 
Materi HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptxMateri HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptx
 
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptxkelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
 

Pengertian pemerintah dan pemerintahan

  • 1. PENGERTIAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Oleh : Nina Minawati Muhaemin (6111121004) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani 2013
  • 2. PEMERINTAH Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata perintah, yang dapat diartikan sebagai berikut : 1. Melakukan pekerjaan menyuruh/ perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu 2. Badan yang melakukan kekuasaan memerintah/ kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan negara tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet termasuk pemerintahan) 3. Perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut Dari pengertian tersebut terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintah dapat diartikan sebagai kekuasaan memerintah suatu negara, sedangkan pemerintahan sebagai perbuatan atau cara dalam memerintah.
  • 3. Pendapat ahli : 1. Sayre (dalam Suradinata) : pemerintah sebagai lembaga negara yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. 2. Suradinata : pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. 3. Ndraha : pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga- lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pada umumnya pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang syah dan melindungi serta meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat pemerintah berdasarkan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak.
  • 4. - Pemerintah dalam arti luas : seluruh kegiatan pengusaan negara oleh lembaga pemegang kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. - Pemerintah dalam arti sempit : pelaksana penguasaan negara yang merupakan kegiatan penyelenggaraan eksekutif untuk memberikan pelayanan umum dan mengangkat kesejahteraan rakyat. Pemerintahan dalam arti luas dalam konteks UUD 1945 adalah seluruh kegiatan penguasaan negara oleh Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.
  • 5. Menurut para ahli : 1. Suradinata : lembaga negara yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. 2. Syafiie : perbuatan, cara, hal, atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. 3. Affan : kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/ penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan bersumber kepada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat/ penduduk di wilyah itu sendiri. PEMERINTAHAN
  • 6. Dalam perkembangangnya, pemerintahan negara mengalami perubahan- perubahan yang mempunyai dampak pada fungsi pemerintah dalam kebijakan terhadap pelayanan publik : 1. Negara sebagai political state, sehingga pemerintah menjalankan empat fungsi pokok yang dikenal dengan the clasical function of government, yaitu : memelihara ketertiban, pertahanan keamanan, fungsi diplomatik dan funsi perpajakan. 2. Negara sebagai law state, maka pemerintah menjalankan fungsi pengaturan , perlindungan, peradilan terhadap warga dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan guna menjamin dalam kepastian dan kesamaan di muka hukum. 3. Negara sebagai welfare state : pemerintah menjalankan fungsi keadilan, kemakmuran dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
  • 7. 4. Negara sebagai administrative state, menurut pelayanan fungsi pemerintahan dalam memperhatikan kepentingan rakyat dalam rangka negara sebagai politik, hukum dan kesejahteraan rakyat. Fungsi pemerintah sebagai : a. Stabilitator politik, ekonomi, dan sosial budaya. b. Inovator : menciptakan ide-ide baru. c. Pelopor dan dinamisator yang objektif dalam berbagai gerak langkah kegiatan pemerintahan dalam pembangunan yang memberi peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lanjutan…
  • 8. Untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah dengan kata lain pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Tujuan dibentuknya Pemerintahan
  • 9. dalam bahasa Inggris harus diperhatikan alih bahasa pemerintah atau pemerintahan dari kata government yang dapat berarti : 1. Melaksanakan wewenang pemerintahan 2. Sara/sistem pemerintahan 3. Fungsi atau kekuasaan pemerintahan 4. Wilayah atau negara yang diperintah 5. Badan yang terdiri dari otang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu negara. Dalam bahasa Belanda yang biasa diterjemahkan sebagai pemerintah adalah : 1. Regering : meliputi seluruh wilayah negara 2. Bestuur : pemerintah, wilayah tertentu dari negara 3. Overheid : sebutan untuk pemerintah atau pejabat-pejabat tinggi negara.
  • 10. Thank you…  Pembimbing : Titin Rohayatin, S.IP., MSi