Dokumen tersebut membahas tentang konsep kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai jawaban terhadap masalah publik untuk memecahkan masalah dan mencegah keburukan. Proses pembuatan kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi, legitimasi, pengesahan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik bertujuan menyelesaikan masalah masyarakat
3. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK
Syafiie (2006:104), mengemukakan bahwa kebijakan (policy) hendaknya
dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan
merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi
dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu
Syafiie mendefenisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap
suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi,
dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur,
inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan
terarah.
4. Sementara itu Parsons (2006:15), memberikan
gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau
rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya
kata policy mengandung makna kebijakan sebagai
rationale, sebuah manifestasi dari penilaian
pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha
untuk mendefenisikan dan menyusun basis rasional
untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.
Dengan demikian Kebijakan Publik adalah produk
hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah menyangkut
kepentingan publik yang harus ditaati Bersama.
5. PROSES
KEBIJAKAN
Proses kebijakan publik adalah serangkaian
aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam
proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas
politis tersebut nampak dalam serangkaian
kegiatan yang mencakup penyusunan agenda,
formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,
implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.
Sedangkan aktivitas perumusan masalah,
forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring,
dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang
lebih bersifat intelektual.
6. TAHAP PROSES KEBIJAKAN
Proses
Kebijakan
Memberikan informasi
mengenai kondisi-kondisi
yang menimbulkan masalah.
TAHAP PERUMUSAN
MASALAH
Memberikan informasi mengenai
konsekuensi di masa mendatang dari
penerapan alternatif kebijakan, termasuk
apabila tidak membuat kebijakan.
FORECASTING(PERAMA
LAN)
Memberikan informasi mengenai manfaat
bersih dari setiap alternatif, dan
merekomendasikan alternatif kebijakan
yang memberikan manfaat bersih paling
REKOMENDASI
KEBIJAKAN
Memberikan informasi
mengenai kinerja atau hasil
dari suatu kebijakan.
EVALUASI
KEBIJAKAN
Memberikan informasi
mengenai konsekuensi
sekarangdan masa lalu dari
diterapkannya alternatif
kebijakan termasuk kendala-
kendalanya
MONITORING
KEBIJAKAN
7. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI SISTEM
POLITIK PEMERINTAHAN
Kebijakan publik sebagai interaksi elit
politik yang berkuasa dalam pengelolaan
sistim pemerintahan. Dalam proses
pengelolaan pelayanan publik pemerintah
menghadapi berbagai persoalan publik,
maka hadirkan kebijakan publik sebagai
poros tengah untuk menyederhanakan dan
menyelesaikan segala bentuk masalah
publik yang berhubugan dengan
kepentingan pemerintah dan kebutuhan
masyarakat dibidang administrasi publik.
Kebijakan publik sebagai upaya
pemerintah untuk menyelesaikan masalah
publik dalam masyarakat, karena antara
pemerintah dan masyarakat berinteraksi
dalam proses pemenuhan kebutuhan dan
kepentingan publik, sehingga kebijakan
publik sebagai distribusi nilai-nilai yang
bersifat pernyataan dan program dari
pemerintah kepada masyarakat sesuai
dengan tuntutan perkembangan kehidupan
masyarakat dalam sistim pemerintahan.
9. PENYUSUNAN
AGENDA
Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa
yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam
agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil
mendapatkan status sebagai masalah publik, dan
mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu
tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik
FORMULASI
KEBIJAKAN
Formulasi kebijakan publik ialah langkah paling awal
dalam proses kebijakan publik secara
keseluruhan.Oleh karenannya apa yang terjadi pada
fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya
kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan
10. LEGITIMASI
KEBIJAKAN
Tujuan legitimasi adalah untuk
memberikan otorisasi pada
proses dasar pemerintahan. Jika
tindakan legitimasi dalam suatu
masyarakat diatur oleh
kedaulatan rakyat, warga negara
akan mengikuti arahan
pemerintah. Namun warga negara
harus percaya bahwa tindakan
pemerintah yang sah Mendukung.
EVALUASI
KEBIJAKAN
Secara umum evaluasi kebijakan
dapat dikatakan sebagai kegiatan
yang menyangkut estimasi atau
penilaian kebijakan yang
mencakup substansi,
implementasi dan dampak. Dalam
hal ini , evaluasi dipandang
sebagai suatu kegiatan
fungsional. Artinya, evaluasi
kebijakan tidak hanya dilakukan
pada tahap akhir saja, melainkan
dilakukan dalam seluruh proses
PENGESAHAN
KEBIJAKAN
Sebagai suatu proses kolektif,
pengesahan kebijakan merupakan
proses penyesuaian dan penerimaan
secara bersama terhadap prinsip-
prinsip yang diakui dan diterima.
Landasan utama untuk melakukan
pengesahan adalah variabel-variabel
sosial seperti sistem nilai masyarakat,
ideologi negara, sistem politik dan
11. KESIMPULAN
Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang menyangkut
kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh
pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-
bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan
pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/ kegiatan/ program
dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/
pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/ atau swasta dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang
akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan.
