PPh Pasal 4

Dit.P2Humas 1
• UU No.6 Tahun 1983 sttd UU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP)
• UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh)
UU
PER
MENKEU
PER
DIRJEN
PP
-PP No. 74 Tahun 2011 (Peraturan Pelaks.UU KUP)
NOMOR 107/PMK.010/2015 Tgl 9 Juni 2015
-KEPDIRJEN No.32/PJ/1995 jo.No.65/pj/1995 (PPh Ps.22 Utk Otomotif)
-KEPDIRJEN No.69/PJ/1995 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod.Kertas)
-KEPDIRJEN No.01/PJ/1996 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod. Baja)
-KEPDIRJEN No.401/PJ/2001 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod. Semen)
-KEPDIRJEN No.417/PJ/2001 (Tata Cara Pemungut.PPh Ps.22)
-PERDIRJEN No.23/PJ/2009 (PPh Ps.22 Bagi PedagangPengumpul)
-PERDIRJEN No.23/PJ/2009 (PPh Ps.22 Bagi PedagangPengumpul)
-PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP)
-PERDIRJEN No.52/PJ/2008 (Perlakuan PPh Utk Penyalur/Prod Rokok)
DASAR HUKUM
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

- BANK DEVISA
- DITJEN BEA DAN CUKAI
- IMPOR BARANG
- EKSPOR KOMODITAS TAMBANG
BATUBARA, MINERAL LOGAM DAN
BUKAN MINERAL LOGAM OLEH
EKSPORTIR,KECUALI WP TERKAIT
PERJANJIAN KERJASAMA PERTAM
BANGAN DAN KONTRAK KARYA
- INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH
-BEND. PEMERINTAH PUSAT/ DAERAH
-BUMN DAN BUMN YANG
DIRESTRUKTURISASI
- Anak Perusahaan BUMN tertentu
PEMBAYARAN ATAS
PEMBELIAN BARANG
PERTAMINA DAN PRODUSEN LAINNYA
(IMPORTIR)
BAHAN BAKAR MINYAK, GAS,
DAN PELUMAS ATAS PENJUALAN
BAHAN BAKAR
MINYAK, GAS DAN PELUMAS
PENJUALAN HASIL
PRODUKSI DAN PENJUALAN
DARI IMPOR
PEMUNGUT OBJEK
PEMUNGUT PPh PASAL 22

BADAN USAHA DI BIDANG:
- INDUSTRI SEMEN
- INDUSTRI KERTAS
- INDUSTRI BAJA
-INDUSTRI OTOMOTIF
-INDUSTRI FARMASI
- ATPM, APM DAN IMPORTIR
KEND BERMOTOR
HASIL PENJUALAN PRODUKSI
DIDALAM NEGERI KEPADA
DISTRIBUTOR.
KHUSUS ATPM,APM DAN IMPORTIR
ATAS PENJUALAN DIDALAM
NEGERI
PEMUNGUT OBJEK
INDUSTRI & EKSPORTIR SEKTOR
PERKEBUNAN,KEHUTANAN
PERTANIAN,PETERNAKAN
DAN PERIKANAN
PEMBELIAN BAHAN BAHAN UNTUK
INDUSTRI ATAU EKSPOR DARI
PEDAGANG PENGUMPUL

INDUSTRI ATAU BADAN USAHA YANG
MEMBELI KOMODITAS :
- TAMBANG BATUBARA
- MINERAL LOGAM
- MINERAL BUKAN LOGAM
PEMBELIAN DARI BADAN ATAU
ORANG PRIBADI PEMEGANG IZIN
USAHA PERTAMBANGAN
PEMUNGUT OBJEK
WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU
PENJUALAN BARANG YANG
TERGOLONG
SANGAT MEWAH
BADAN USAHA YANG MEMPRODUKSI
EMAS BATANGAN
PENJUALAN EMAS BATANGAN
DI DALAM NEGERI

- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang - PT Petrokimia Gresik
- PT Pupuk kujang - PT Pupuk Kalimantan Timur
- PT Pupuk Iskandar Muda - PT Telekomunikasi Selular
- PT Indonesia Power - PT Pembangkitan Jawa-Bali
- PT Semen Padang - PT Semen Tonasa
- PT Elnusa Tbk - PT Krakatau Wajatama
- PT Rajawali Nusindo - PT Wijaya Karya Beton Tbk
- PT Kimia Farma Apotek - PT Petikemas Surabaya
- PT. Kimia Farma Trading & Dist. - PT Badak Natural Gas
- PT Tambang Timah - PT Indonesia Comnets Plus
- PT Bank Syariah Mandiri - PT Bank BRI Syariah
- PT Bank BNI Syariah,
ANAK PERUSAHAAN BUMN TERTENTU YANG
DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PPH 22

PEMBAYARAN
ATAS PENYERAHAN/
PEMBELIAN
BARANG
DI DALAM NEGERI
IMPOR
DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

Dit.P2Humas 7
IMPOR BARANG YG DIBEBASKAN DARI BEA MASUK :
1. BARANG PERWKl.NEG. ASING BESER. PARA PEJABATNYA YG BERTUGAS DI IND. BERDSR ASAS
TIMBAL BALIK;
2. BRG UTK KEPERL.BDN INT. YG DIAKUI DAN TERDAF. PD PEM. IND BESER PEJABT-NYA YG
BERTUGAS DI IND. DAN TDK MEMEG PASPOR IND.;
3. BRG KIRIMAN HADIAH UTK KEPERL. IBADAH UMUM,AMAL,SOSIAL, ATAU KEBUDAYAAN;
4. BRG UTK KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YG
TERBUKA UNTUK UMUM;
5. BRG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ;
6. BRG UTK KEPERLUAN KHUSUS KAUM TUNA NETRA DAN PENYAND CACAT LAINNYA;
7. BARANG PINDAHAN;
8. PETI ATAU KEMASAN LAIN YG BERISI JENAZAH ATAU ABU JENAZAH;
9. BRG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG
KIRIMAN SAMPAI BATAS NILAI PABEAN ATAU JUMLAH TERTENTU;
10. BARANG YG DIIMPORT OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU DAERAH YG DITUJUKAN BAGI
KEPENTINGAN UMUM;
11. PERSENJATAAN, AMUNISI, DAN PERLENGKAPAN MILITER, TERMSK SUK.CAD YG DIPERUNTUKAN
BAGI KEPERLUAN HANKAM NEGARA;
12. BRG DAN BAHAN YG DIPERGUNAKAN UTK MENGHASILKAN BRG BAGI KEPERLUAN HANKAM
NEGARA;
13. VAKSIN POLIO DLM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PIN;
14. BUKU PELAJ. UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA;
15. KPL LAUT, KPL ANGK. SUNGAI., DANAU DAN UTK PENYEBRANGAN., KPL PANDU,KPL TUNDA, KPL
PENANGKAP IKAN, KPL TONGKANG DAN SUKU CADANG, ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU
KESELAMATAN MANUSIA YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN PERUS. PEL.NIAGA NAS. ATAU
PERUS.PENAGKAPAN IKAN NASIONAL; PERS. JASA KEPELABUHAN, PERS JASA ANBGK
SUNGAI,DANAN DAN PENYEBRANGAN
16. PES.UDARA DAN SUK.CAD.SERTA ALAT KESELAMATAN PENERB. ATAU ALAT KESALAMATAN
MANUSIA, PERALATAN UTK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YG DIIMPOR OLEH PIHAK YANG
DITUNJUK PERS ANGK UDARA NIAGA NASIONAL YG DIGUNAKAN DLM RANGKA PEMBERIAN JASA
PERAWATAN DAN REPARASI PESAWAT UDARA KPD PERUS.ANGK.UDARA NIAGA NAS.
17. KERETA API DAN SUK.CAD. SERTA PERALATAN UTK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA
PRASARANA YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT KERETA API INDONESIA
18. PERALATAN YG DIGUNAKAN UTK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WIL.NEG.RI YG
IMPOR YG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22

Dit.P2Humas 8
IMPOR BARANG YG DIBEBASKAN DARI BEA MASUK :
19. BARANG UNTUK KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG IMPORTASINYA DILAKUKAN OLEH
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
20. BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI.
IMPOR YG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22
IMPOR BARANG-BARANG YG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TIDAK TERUTANG PPh
IMPORNYA YANG NYATA-NYATA DIMAKSUDKAN SEMENTARA UNTUK DI EKSPOR
KEMBALI
IMPOR KEMBALI (RE-IMPOR YG MELIPUTI BARANG BARANG YG TELAH DIEKSPOR
KEMUDIAN DIIMPOR KEMABLI DLM KUALITAS YG SAMA ATAU BRG-BRG YG TELAH
DIEKSPOR UTK KEPERLUAN PERBAIKAN, PENGERJAAN DAN PENGUJIAN YG TELAH
MEMENUHI SYARAT YG DITENTUKAN OLEH DIT.BEA CUKAI

PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN/PEMBELIAN
BARANG YANG DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PSL 22
PENJUALAN EMAS BATANGAN OLEH BADAN YANG MEMPRODUKSI EMAS
BATANGAN ATAS PENYERAHAN KEPADA BANK INDONESIA
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN YANG
DILAKUKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YG DIBIAYAI
DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
PENYERAHAN BARANG-BARANG YG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK TERUTANG PPh
IMPOR EMAS BATANGAN YANG AKAN DIPROSES UNTUK MENGHASILKAN
PERHIASAN DARI EMAS UNTUK TUJUAN EKSPOR
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG SEHUBUNGAN DENGAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22
PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMUNGUT PAJAK :
1. BENDAHARAWAN, BENDAHARA PENGELUARAN,KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2. BUMN, BUMN RESTRUKTURISASI, ANAK PERUSAHAAN BUMN TERTENTU
3. INDUSTRI/EKSPORTIR SEKTOR KEHUTANAN DST
4. INDUSTRI/BADAN USAHA YANG MELAKUKAN PEMBELIAN KOMODITAS
TAMBANG BATUBARA, MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM
1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam point 1 diatas
yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan
pembayaran yang terpecah-pecah; jumlah Rp. 2.000.000,- tersebut termasuk PPN.
2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam point 2 yang
jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran
yang terpecah-pecah; Jumlah Rp. 10.000.000,- tersebut termasuk PPN
3. pembayaran untuk:
a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
b) pemakaian air dan listrik;
4. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan
usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari :
a) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau;
b) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja
sama;

DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22
PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMUNGUT PAJAK :
- BENDAHARAWAN
- BUMN, BUMN RESTRUKTURISASI, ANAK PERUSAHAAN BUMN TERTENTU
- INDUSTRI/EKSPORTIR SEKTOR KEHUTANAN DST
- INDUSTRI/BADAN USAHA YANG MELAKUKAN PEMBELIAN KOMODITAS
TAMBANG BATUBARA, MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM
5. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari
Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja
sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
6. pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan
usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian,
peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i yang
jumlahnya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
7. pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi
pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j
yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-
bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh Badan Usaha Milik Negara.

12
IMPOR
EKSPOR KOMODITAS BATU BARA,
MINERAL LOGAM DAN MINERAL
BUKAN LOGAM
HASIL PENJUALAN PRODUKSI
DIDALAM NEGERI KEPADA
DISTRIBUTOR.
KHUSUS ATPM,APM DAN IMPORTIR
ATAS PENJUALAN DIDALAM
NEGERI
• BARANG TERTENTU lamp. I 10 % x NILAI IMPOR
• BARANG TERTENTU Lamp. II 7,5% x NILAI IMPOR
SELAIN BARANG TERTENTU :
•DENGAN API : 2,5 % X NILAI IMPOR*
• DENGAN API (IMPOR KEDELAI, GANDUM,
& TEPUNG TERIGU : 0,5% X NILAI IMPOR
•TANPA API : 7,5 % X NILAI IMPOR
•TIDAK DIKUASAI : 7,5 % X HARGA
JUAL LELANG
1.5 % X NILAI EKSPOR SESUAI PEB
- SEMEN : 0,25% X DPP PPN
- KERTAS : 0,1% X DPP PPN
- BAJA : 0,3% X DPP PPN
- OTOMOTIF : 0,45% X DPP PPN
- FARMASI : 0, 3 % x DPP PPN
-ATPM, APM DAN IMPORTIR KENDR. BERMOTOR :
0,45 % x DPP PPN
OBJEK TARIF
TARIF DAN
DASAR PEMUNGUTAN

13
PEMBELIAN BATU BARA,
BUKAN LOGAM
PEMBAYARAN ATAS
PEMBELIAN BARANG
(BENDAHARAWAN, BUMN DAN
ANAK PERS.BUMN
PENJUALAN EMAS BATANGAN
OLEH PRODUSEN
1.5 % X HARGA PEMBELIAN
1.5 % X HARGA PEMBELIAN
0.45% x HARGA JUAL EMAS
OBJEK TARIF
TARIF DAN
DASAR PEMUNGUTAN

14
PEMBELIAN BAHAN BAKU
DAN PERIKANAN
0,25 % X HARGA PEMBELIAN
OBJEK TARIF
TARIF DAN
DASAR PEMUNGUTAN
PENJUALAN
BARANG YG TERGOLONG
SANGAT MEWAH
5% DARI HARGA JUAL :
1. PESAWAT UDARA PRIBADI DAN HELIKOPTER PRIBADI
2. KAPAL PESIAR, YACHT & SEJENISNYA ;
3. RUMAH BESERTA TANAHNYA DGN HARGA JUAL/HARGA
PENGALIHANNYA LEBIH DARI Rp 5 MILIAR DAN LUAS
BANGUNAN LEBIH DARI 400 M2
4. APARTEMEN/KONDOMINIUM & SEJENISNYA DGN HARGA JUAL/
PENGALIHANNYA LEBIH DARI Rp 5 MILIAR DAN/ATAU LUAS
BANGUNAN LEBIH 150 M2;
5. KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 PENGANGKUTAN ORG
KURANG DARI 10 ORG BERUPA SEDAN, JEEP, SPORT
UTILITY (SUV), MULTI PURPOSE VEHICLE (MPV), MINIBUS
& SEJENIS DGN HARGA LEBIH DARI Rp 2 MILIAR DGN
KAPASITAS SILINDER LEBIH DARI 3.OOO CC
6. KENDAARAAN RODA DUA DAN TIGA DENGAN HARGA JUAL
LEBIH DARI 300 JUTA ATAU DENGAN KAPASITAS SILINDER
LEBIH DARI 250 CC
*Nilai impor = Cost Insurance and Freight (CIF) +
Bea Masuk + Pungutan Lainnya
(menurut UU pabean)

SPBU PERTAMINA
SPBU SWASTANISASI
DAN PIHAK LAINNYA
PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR)
YANG BERGERAK DI BIDANG
BBM JENIS PREMIX DAN GAS
JENIS
PRODUKSI
0,25% X PENJUALAN 0,3% X PENJUALAN
- PREMIUM
- PREMIX
- SOLAR
- SUPER TT
0,3% X PENJUALAN
GAS LPG
0,3% X PENJUALAN
PELUMAS
TARIF DAN
DASAR PEMUNGUTAN

SIFAT PEMUNGUTAN
PENJUALAN
HASIL PRODUKSI
PERTAMINA DAN
BADAN USAHA LAIN
DI BIDANG BBM
JENIS PREMIX,
SUPER TT DAN GAS
OBJEK PEMUNGUTAN PPH
PASAL 22 LAINNYA
PENYALUR/AGEN
PEMBELI LAINNYA
FINAL
TDK FINAL
TIDAK
FINAL

SAAT PEMUNGUTAN/
PELUNASAN PPh PASAL 22
PEMBELIAN BARANG
OLEH BENDAHARAWAN BELANJA
DAERAH, BUMN, ANAK PERS. BUMN
PENJUALAN HASIL INDUSTRI SEMEN,
KERTAS, BAJA, OTOMOTIF DAN EMAS
BATANGAN
SAAT PEMBAYARAN
SAAT PENJUALAN
PENJUALAN HASIL PRODUKSI
PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN
(IMPORTIR) DI BIDANG BBM JENIS PREMIX
DAN GAS KEPADA PENYALUR/AGEN
SAAT PENERBITAN SURAT
PERINTAH PENGELUARAN
BARANG (DELIVERY ORDER)
EKSPOR BATUBARA, MINERAL LOGAM
DAN BUKAN LOGAM
SAAT PENYELESAIAN DOKUMEN
PEB

SAAT PEMUNGUTAN/
PELUNASAN PPh PASAL 22
PEMBELIAN BAHAN BAKU
DAN PERIKANAN
SAAT PEMBELIAN
PEMBELIAN BATU BARA,
BUKAN LOGAM
SAAT PEMBELIAN
PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG
SANGAT MEWAH SAAT PENJUALAN

SSP
SSP
SSP
SSP
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
TATA CARA PEMUNGUTAN/
PELUNASAN
DENGAN LKP
DIPUNGUT OLEH
BEA DAN CUKAI
PPh PASAL 22 ATAS IMPOR
TANPA LKP
(Laporan Kebenaran
Pemeriksaan)
DILUNASI SENDIRI
KE BANK DEVISA
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
SSP
(SEBAGAI BUKTI
PEMUNGUTAN)
1
2
3
1. IMPORTIR/
WAJIB PAJAK
2. KPP
3. PEMUNGUT
1. IMPORTIR
2. KPP MELALUI KPPN
3. KPP MELALUI
BANK DEVISA
4. BANK DEVISA
5. DITJEN BEA
DAN CUKAI

SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
REKANAN DAN DITANDATANGANI
OLEH BENDAHARAWAN
(SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
OLEH BENDAHARAWAN
OLEH BENDAHARAWAN
OLEH BENDAHARAWAN
TATA CARA PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG
DARI BELANJA NEGARA/DAERAH
DIPUNGUT PADA SETIAP
PELAKSANAAN PEMBAYARAN
DISETOR DENGAN SSP PADA HARI
YG SAMA KE BANK PERSEPSI/
KANTOR POS
OLEH BENDAHARAWAN
1. WAJIB PAJAK
2. KPP MELALUI KPKN
3. LAMPIRAN SPT MASA
BENDAHARAWAN
4. BANK PERSEPSI/
KANTOR POS
5. PEMUNGUT

BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
DIPUNGUT PADA SAAT
PENJUALAN
PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN
HASIL INDUSTRI SEMEN,KERTAS, BAJA,OTOMOTIF,FARMASI
,ATPM,APM DAN IMPORTIR KENDARAAN BERMOTOR
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
1
2
3
1. PEMBELI/
WAJIB PAJAK
2. KPP (LAMPIRAN
LAPORAN BULANAN)
3. PEMUNGUT

22
TATA CARA PEMUNGUTAN/
PELUNASAN
PPh PASAL 22 ATAS
PENJUALAN HASIL
PRODUKSI PERTAMINA
DAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR)
BBM JENIS PREMIX,
SUPER TT DAN GAS
DILUNASI SENDIRI OLEH
WAJIB PAJAK (PEMBELI) SEBELUM
DELIVERY ORDER (DO) DITEBUS
BANK PERSEPSI/
KANTOR POS
PENYALUR/
AGEN
PEMBELI LAINNYA
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP(SEBAGAI BUKTI
PEMUNGUTAN)
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP (SEBAGAI BUKTI
PEMUNGUTAN)
FINAL

23
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
DIPUNGUT PADA SAAT
PENJUALAN
BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
1
2
3
1. PEMBELI/
WAJIB PAJAK
2. KPP (LAMPIRAN
LAPORAN BULANAN)
3. PEMUNGUT

24
TATA CARA PENYETORAN
DAN PELAPORAN
PPh PASAL 22 ATAS
IMPOR TANPA LKP
DJBC MENYETOR DENGAN SSP
1 HARI SETELAH PEMUNGUTAN
(SECARA KOLEKTIF)
KE BANK PERSEPSI/
KANTOR POS
MELAPOR SECARA MINGGUAN
SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI
SETELAH BATAS WAKTU PENYETORAN
DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22
KE KPP TEMPAT
BENDAHARA DJBC
TERDAFTAR

Dit.P2Humas 25
DAN PELAPORAN
OLEH BENDAHARAWAN
OLEH BENDAHARAWAN
OLEH BENDAHARAWAN
OLEH BENDAHARAWAN
DISETOR PADA HARI YG SAMA
KE BANK PERSEPSI/
KANTOR POS
OLEH BENDAHARA
PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG
DARI BELANJA NEGARA/DAERAH
MELAPOR PALING LAMA 14 HARI
SETELAH MASA PAJAK
BERAKHIR DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22
KE KPP TEMPAT
BENDAHARA/BUMN/BUMD TERDAFTAR

26
DAN PELAPORAN
MENYETOR DENGAN SSP
PALING LAMA TGL. 10 BULAN BERIKUTNYA
SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
(SECARA KOLEKTIF)
KE BANK PERSEPSI/
KANTOR POS
MELAPOR DENGAN MENGGUNAKAN
SPT MASA PPh PASAL 22
SPALING LAMA 20 HARI
HASIL INDUSTRI SEMEN,
KERTAS, BAJA, FARMASI DAN OTOMOTIF
KE KPP TEMPAT PEMUNGUT
TERDAFTAR

27
TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 22 ATAS
PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINA
DAN BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA
(IMPORTIR) YANG BERGERAK DI BIDANG BBM
JENIS PREMIX SUPER TT DAN GAS
MELAPORKAN PPh PASAL 22
PALING LAMA 20 HARI SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR
TERDAFTAR
DENGAN

28
DAN PELAPORAN
MENYETOR DENGAN SSP
PALING LAMA TGL. 10 BULAN BERIKUTNYA
KE BANK PERSEPSI/
KANTOR POS
MELAPOR DENGAN MENGGUNAKAN
PALING LAMA 20 HARI
BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH
TERDAFTAR

Contoh
1. PT. Manunggal tanggal 3 Desember 2013 melakukan impor mesin
pengolah Kelapa Sawit dari Jerman dengan harga nilai Pembelian USD
120.000,Ongkos angkut USD 20.000,Asuransi USD 5.000. Bea Masuk 10
% dari nilai CIF, PPN 10 %. Kurs KMK tanggal 3 Desember 2013 1 USD
= Rp. 11.500,-, Kurs Tengah BI tanggal 3 Desember 2013 1 USD = Rp.
11.475,-. Hitung PPh Pasal 22 apabila memiliki Angka Pengenal Impor
(API).
Nilai CIF : Rp. 11.500,- X ( USD 120.000 + 20.000 + 5000)
= Rp. 1.667.500.000,-
Bea Masuk = Rp. 166.750.000,-
Nilai Impor Rp. 1.834.250.000
PPh 22 impor = 2,5 % X Rp. 1.834.250.000,- = Rp. 45.856.250,-

Contoh
2. Dinas Perdagangan Kota Bandung melakukan pembayaran sehubungan
pembelian barang kepada PT. A sebesar Rp. 1.800.000,- dan PT. B
sebesar Rp. 1.900.000,-. Nilai pembayaran belum termasuk PPN. PPh
Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Perdagangan :
PPh 22 dipungut dari PT. A = Rp. 0
(nilai pembayaran + PPN tidak lebih dari Rp. 2 juta)
PPh 22 dipungut dari PT. B =
=1,5 % X Rp. 1.900.000 = Rp. 28.500,-
3. PT. Kalbe Farma adalah perusahaan industri farmasi berlokasi di Jakarta.
Bulan Maret 2014 melakukan penjualan kepada PT. A (distributor)
sebesar Rp. 550 juta (include PPN) dan kepada PT. B (bukan distributor)
sebesar Rp. 440 juta (include PPN)
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT. Kalbe Farma :
PPh 22 dipungut dari PT. A =
0,3 % X (Rp. 550 juta x100/110) = Rp. 1.500.000,-
(nilai pembayaran + PPN tidak lebih dari Rp. 2 juta)
PPh 22 dipungut dari PT. B = Rp. 0 (bukan distributor)

Contoh
4. PT. Pertamina pada bulan Mei 2014 melakukan penjualan kepada SPBU
Milik Pertamina premium sebesar Rp. 3 Milyar dan minyak pelumas
sebesar Rp. 500 Juta. Selain itu menjual premium kepada PT. Daya
Abadi pengelola SPBU swasta sebesar Rp. 2 Milyar.
PPh 22 dipungut dari SPBU Pertamina :
0,25 % X Rp. 3 milyar = Rp. 7,5 juta
0,3 % X Rp. 500 juta = Rp. 1,5 juta
Total Rp. 9 juta
PPh dipungut dari PT. Daya Abadi :
0,3 % X Rp. 2 milyar = Rp. 2 juta

KARAKTERISTIK PPh PASAL 4 (2)
• Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu
digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam
penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan
OP/Badan;
• Jumlah PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong
pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak
dapat dikreditkan dalam menghitung PPh yang masih harus
dibayar;
• Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih,
dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya
bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam menghitung PPh
pada SPT Tahunan OP/Badan.

OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
(BERSIFAT FINAL)
Penghasilan dari
Persewaan Tanah &
atau Bangunan
(PP No. 29 Thn 1996
Jo. PP No.5 Tahun
2002)
Penghasilan dari
Jasa
Konstruksi
(PP No. 51 Thn
2008 jo PP No.
40/2009)
Penghasilan dari
Pengalihan Hak
atas Tanah &/
Bangunan
(PP No. 48 Thn 1994 jo.
PP No. 71 Thn 2008 )
DIPOTONG DGN
TARIF
10% DARI
JUMLAH BRUTO*
DIPOTONG DGN TARIF
PELAKSANAAN :
- 2% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG
MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL
- 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK TIDAK
MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
- 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI
KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR
PERENCANAAN & PENGAWASAN :
- 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG
MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA
- 6% DARI JUMLAH BRUTO* UTK
YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
1. DIPOTONG DGN TARIF
5% DARI JUMLAH BRUTO*
KECUALI < Rp 60 jt
2. DIPOTONG DGN TARIF
1% JUMLAH BRUTO*
KHUSUS UNTUK RUMAH
SEDERHANA &
RUMAH SUSUN SEDERHANA
Penghasilan
dari
Hadiah Undian
(PP No. 132
Thn 2000)
DIPOTONG
DGN TARIF
25% DARI
JUMLAH BRUTO*
YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN
*jumlah bruto tidak
termasuk PPN

Penghasilan dari
Deviden yang
diterima WP Orang
Pribadi
Penghasilan dari
Penjualan saham
(PP No. 41 Thn
1994 jo.
PP No. 14 Thn
1997)
DIPUNGUT DGN
TARIF
10 % dari jumlah bruto
DIPOTONG DGN
TARIF 0,1% DARI
JUMLAH
BRUTO* NILAI
TRANSAKSI
YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN
*jumlah bruto tidak
termasuk PPN
Penghasilan
dari Bunga
Obligasi
(PP No. 16
Thn 2009)
DIPOTONG
5% s.d 20%
(lihat PP
No.16/2009)
Penghasilan
Bunga Simpanan
Koperasi yg
dibayar kpd
anggotanya
(PP No. 15 Thn
2009)
DIPOTONG
10% DARI JUMLAH
BRUTO* UNTUK
BUNGA > Rp 240.000/
BULAN
(lihat PP No.15/2009)
Penghasilan
dari Bunga
deposito &
Tabungan serta
Diskonto SBI
(PP No. 11 Thn
2000)
DIPOTONG 20%
DARIJUMLAH
BRUTO, KEC.
JUMLAH DEPO/TAB
DAN SBI TIDAK
MELEBIHI Rp 7,5
JUTA & BUNGA YG
DITERIMA DANA
PENSIUN,
PERBANKAN DAN
DLM RANGKA RS
DAN RSS TERTENTU

(BERSIFAT FINAL)
Build Operate And
Transfer
DIPOTONG 5 % DARI NILAI
TRANSFER
Revaluasi
Aktiva Tetap
DIPOTONG
DGN TARIF
10% DARI
SEELISIH
*jumlah bruto tidak
termasuk PPN
Penghasilan dari BOT
Selisih Lebih
Revaluasi

DASAR HUKUM
PERATURAN
PEMERINTAH
KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
KEPUTUSAN
DIRJEN PAJAK
PP No. 29
TAHUN 1996 jo.
PP No.5 Tahun 2002
No. : 394/
KMK.04/1994
jo.
No. : 120/
KMK.03/2002
KEP-50/PJ/1996
KEP-227/PJ/2002
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 )

ORANG PRIBADI BADAN
DARI PERSEWAAN
* TANAH * KONDOMINIUM
* RUMAH * GEDUNG PERKANTORAN/
* RUMAH SUSUN PERTEMUAN/PERTOKOAN
* RUMAH TOKO TERMASUK BAGIANNYA
* APARTEMEN * RUMAH KANTOR
* TOKO * GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI
BERUPA
OBJEK PPh
PENGHASILAN YG
DITERIMA/DIPEROLEH

TIDAK TERMASUK OBJEK
PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
(PAJAK DAERAH)
YG MERUPAKAN
YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU
RESTORAN, TERMASUK :
1. FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;
2. PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU
TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN
KENYAMANAN
3. JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN
HOTEL

PELUNASAN PPh
* BADAN PEMERINTAH
* SUBJEK PAJAK BADAN
DALAM NEGERI
* PENYELENGGARA KEGIATAN
* BENTUK USAHA TETAP
* KERJA SAMA OPERASI
* PERWAKILAN PERUSAHAAN
LUAR NEGERI LAINNYA
ORANG PRIBADI YANG
DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996)
BUKAN
WAJIB
PAJAK
OLEH
PENYEWA
OLEH PIHAK YG
MENYEWAKAN
PEMOTONGAN
PEMBAYARAN
SENDIRI
ORANG
PRIBADI
PENYEWA

ORANG
PRIBADI
BADAN
BADAN DENGAN
KEPEMILIKAN
ORANG PRIBADI
10% 10% 10%
SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN
DALAM BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG
DISEWA TERMASUK :
BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS
LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA
TERPISAH/DISATUKAN
BESARNYA TARIF PERSEWAAN
DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN
YANG MENYEWAKAN

MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA
SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL
MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP
PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN
MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA
KEWAJIBAN PENYEWA
SEBAGAI PEMOTONG PAJAK
PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB :
MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP
SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA
SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI :
- LEMBAR KE-3 SSP;
- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
DENGAN

PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
( PP No. 48 THN 1994 JO. PP No. 71 THN 2008 )
DASAR HUKUM
PERATURAN
PEMERINTAH
KEPUTUSAN
MENTERI
KEUANGAN
SURAT EDARAN
DIRJEN
PAJAK
PP NO 48
Thn 1994
jo
PP NO 71
Thn 2008
NO : 635/
KMK.04/1994
jo
NO: 392/
KMK.04/1996
dan
NO: 566/
KMK.04/1999
- SE-04/
PJ.33/1996
TGL 26
AGUSTUS
1996
- SE-02/PJ.33/
1997 TGL 30
JULI 1997
- SE-55/PJ.42/1999

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN
Rp 60 jt KEATAS
PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO
NILAI PENGALIHAN
(BERSIFAT FINAL)
DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL
KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS
SEBELUM AKTA PENGALIHAN
DITANDATANGANI OLEH PPAT

WAJIB PAJAK YG USAHA POKOKNYA
MELAKUKAN MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA RS DAN RSS
PPh 1%DARI JUMLAH BRUTO
NILAI PENGALIHAN
(BERSIFAT FINAL)
DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL
KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS
SEBELUM AKTA PENGALIHAN
DITANDATANGANI OLEH PPAT

NILAI TERTINGGI
ANTARA
NILAI BERDASARKAN
AKTA
PENGALIHAN HAK
NJOP
TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN
CATATAN
JUMLAH BRUTO TDK TERMASUK PPN DAN BIAYA NOTARIS ATAU PEJABAT
YG BERWENANG MENERBITKAN AKTA

KURANG DARI Rp 60 jt
PENGHASILAN
LAINNYA
MELEBIHI
PTKP
PENGHASILAN
LAINNYA
TDK MELEBIHI
PTKP
PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO
NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL)
SELAMBAT-LAMBATNYA
AKHIR TAHUN TAKWIM
YANG BERSANGKUTAN
TIDAK
TERUTANG
PPh
DISETOR SENDIRI DENGAN
SSP FINAL KE BANK
PERSEPSI ATAU
KANTOR POS
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

BILA PIHAK YANG MENGALIHKAN TIDAK
MEMILIKI NPWP, MAKA NPWP DIISI DENGAN
0.000.000.0.XXX
(XXX ADALAH KODE KPP TEMPAT WP
YG MENGALIHKAN BERTEMPAT TINGGAL
DALAM SSP HARUS
DICANTUMKAN :
TATA CARA PENGISIAN SSP SEHUBUNGAN
DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN MILIK ORANG PRIBADI
- NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG
MENGALIHKAN.
- LOKASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DIALIHKAN
- NAMA PEMBELI

BERLAKU PER 1 AGUSTUS 2008
DASAR HUKUM
PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008
DAN PERUBAHANNYA YAITU PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 40 TAHUN 2009

PENGERTIAN-PENGERTIAN
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
konsultansi pengawasan konstruksi.
Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan
yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg
mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di
dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan
dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan
(engineering, procurement and construction) serta model penggabungan
perencanaan dan pembangunan (design and build).
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-
masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau
bentuk fisik lain.
Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan
yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg
mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan
fisik lain.

Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu
kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan
Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau
badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa
konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal
pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan
diserahterimakan.
Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk
usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk
usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa
kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi,
dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya

SUBJEK PAJAK
WP Orang Pribadi BUT
- JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI
- JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI
- JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI
SUBJEK PAJAK
USAHA JASA KONSTRUKSI
WP Badan

TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh
IMBALAN JASA
KONSTRUKSI
DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG
MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN
FINAL
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI USAHA
MENENGAH ATAU
KUALIFIKASI BESAR
JASA
PELAKSANAAN
2% 4% 3% 4% 6%
YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA KECIL
JASA
PERENCANAAN
& PENGAWASAN
YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA

MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN
MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL
MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA
BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN
BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL
PEMBERI HASIL YG DITUNJUK SBG PEMOTONG WAJIB :
MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KPP SETEMPAT,
SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN
PEMBAYARAN IMBALAN
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI :
- LEMBAR KE-3 SSP;
- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
DENGAN

MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR
POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL
15 BULAN BERIKUTNYA
MELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYA
IMBALAN
LAPORAN BULANAN PPh BAGI
WP YANG BERGERAK DI BIDANG
DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP
TATA CARA PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASA
KEWAJIBAN PEMBERI JASA :

• Hadiah
termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan
kegiatan seperti hadiah undian tabungan,
hadiah dari pertandingan olahraga dan lain
sebagainya.
• Penghargaan
adalah imbalan yang diberikan sehubungan
dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan
yang diterima sehubungan dengan
penemuan benda-benda purbakala.

Perbedaan
No
.
Jenis Hadiah Definisi
1. Hadiah undian hadiah dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang diberikan melalui undian
2. Hadiah atau
penghargaan
perlombaan
hadiah atau penghargaan yang diberikan
melalui suatu perlombaan atau adu
ketangkasan
3. Hadiah
sehubungan
dengan pekerjaan,
jasa, dan kegiatan
hadiah dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang diberikan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan
yang dilakukan oleh penerima hadiah
4. Penghargaan imbalan yang diberikan sehubungan
dengan prestasi dalam kegiatan tertentu

Tarif
No
.
Jenis Hadiah Tarif Sifat
1. Hadiah Undian 25% Final
2. Hadiah atau
penghargaan
perlombaan,
penghargaan, dan
hadiah sehubungan
dengan pekerjaan,
jasa, dan kegiatan
OPDN Psl. 17
(PPh 21)
Tidak Final
WPLN non BUT
20% (PPh 26)
Tidak Final
WP BDN DN/BUT
15% (PPh 23)
Tidak Final

Tidak termasuk
Hadiah dan Penghargaan
• hadiah langsung dalam penjualan barang
atau jasa sepanjang diberikan kepada semua
pembeli atau konsumen akhir
Syarat :
• tanpa diundi dan
• hadiah tersebut diterima langsung oleh
konsumen akhir pada saat pembelian barang
atau jasa.

PPH atas Deviden
PPh atas Penghasilan Dividen OP
a. Subjek Pajak : Orang Pribadi
b. Objek PPh : Dividen
c. Tarif PPh Terutang : 10% dari Jumlah
Bruto Dividen

Pph atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI
1. PPh atas Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
a. Subjek Pajak : Nasabah.
b. Pemotong Pajak : Bank dan Bank Indonesia.
c. Objek PPh : Bunga deposito/tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto SBI.
d. Pengecualian :
- Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah pokok deposito dan
tabungan serta SBI nya tidak melebihi Rp.7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah
yang dipecah-pecah;
- Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank dalam negeri atau cabang bank
LN di Indonesia
- Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana
Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya
diperoleh dari sumber pendapatan sbb :
→ iuran pemberi kerja;
→ iuran peserta;
→ hasil investasi; dan
→ pengalihan dari Dana Pensiun lain.
- Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah
sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan
sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
untuk dihuni sendiri.
e. Tarif PPh :
- 20% dari Penghasilan Bruto (untuk WP dalam negeri dan BUT)
- 20% dari Penghasilan Bruto atau tarif berdasarkan Tax Treaty (untuk WP luar negeri).

Penjualan Saham
6. PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa
a. Subjek Pajak : Penjual saham (Orang Pribadi atau Badan)
sebagai pihak penerima penghasilan.
b. Pemotong Pajak : Penyelenggara bursa efek.
c. Objek PPh : Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang
pribadi atau badan dari transaksi penjualan
saham di bursa efek
d. Tarif PPh :
- 0,1% dari dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan (untuk semua
transaksi penjualan saham non saham pendiri).
- 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan ditambah 0,5% dari
nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana
(untuk transaksi penjualan saham pendiri, kecuali saham pendiri
perusahaan pasangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal
ventura).

Revaluasi Aktiva Tetap
11. Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap
Menilai kembali aktiva Tetap berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar
pada saat dilakukan Revaluasi. Harus dilakukan oleh Ahli Penilai atau
Jasa Penilai yang memperoleh izin dari pemerintah
a. Subjek Pajak : Wajib Pajak Dalam Negeri
b. Objek PPh : Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap
perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal.
c. Tarif PPh terutang :
10 % dari DPP yaitu selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap
perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal
Bersifat FINAL

Built Operate and Trasfer
11. Transaksi Build Operate AndTransfer
a. Subjek Pajak : Pemegang Hak Atas Tanah
b. Objek PPh : Penghasilan atas :
• pembayaran berkala yang dilakukan oleh investor kepada pemegang hak
atas tanah dalam atau selama masa bangun guna serah
• bagian keuntungan dari pengusahaan bangunan dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang telah diberikan oleh investor;
• Penghasilan lainnya sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah
yang terima atau diperoleh pemegang hak atas tanah.
c. PPh terutang :
• 5 % dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai pasar dengan Nilai
Jual Obyek Pajak (NJOP) bangunan yang telah diserahkan . Apabila yang
menerima adalah WP OP maka sifatnya Final. Apabila yang menerima
adalah WP Badan maka sifatnya tidak final.
• Penghasilan lainnya yang diterima merupakan objek PPh bersifat tidak
final

POINTER PP 15 TAHUN 2009
1. PENGHASILAN BERUPA BUNGA SIMPANAN YG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI YG DI
DIRIKAN DI INDONESIA KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI DIKENAI PPh
YG BERSIFAT FINAL;
2. TARIF PPh ATAS BUNGA SIMPANAN YG DIBAYARKAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA
KOPERASI ORANG PRIBADI ADALAH 0% UNTUK PENGHASILAN S.D Rp240 RIBU
PERBULAN ATAU 10% DARI JUMLAH BRUTO BUNGA UNTUK PENGHASILAN BERUPA
BUNGA SIMPANAN LEBIH DARI Rp240 RIBU PERBULAN ;
3. KOPERASI WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN PPh YG BERSIFAT FINAL ATAS
PEMBAYARAN BUNGA SIMPANAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI.
PERATURAN PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF a

POINTER PP 100 TAHUN 2013
1. BUNGA OBLIGASI ADALAH IMBALAN YG DITERIMA & ATAU DIPEROLEH PEMEGANG OBLIGASI
DLM BENTUK BUNGA & ATAU DISKONTO.
2. ATAS PENGHASILAN YG DITERIMA & ATAU DIPEROLEH WP BERUPA BUNGA OBLIGASI DIKENAI
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN YG BERSIFAT FINAL BESARNYA PPh ADALAH :
A. UNTUK BUNGA DARI OBLIGASI DENGAN KUPON SEBESAR
- 15% WP DALAM NEGERI DAN BUT; DAN
- 20% ATAU SESUAI DGN TARIF P3B BAGI WP LUAR NEGERI SELAIN BUT
DARI JUMLAH BRUTO BUNGA SESUAI DENGAN MASA KEPEMILIKAN OBLIGASI;
B. DISKONTO DARI OBLIGASI DENGAN KUPON SEBESAR:
- 15% BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT; DAN
- 20% ATAU SESUAI DGN TARIF P3B BAGI W P LUAR NEGERI SELAIN BUT
DARI SELISIH LEBIH HARGA JUAL ATAU NILAI NOMINAL DI ATAS HARGA PEROLEHAN OBLIGASI,
TIDAK TERMASUK BUNGA BERJALAN
C. DISKONTO DARI OBLIGASI TANPA BUNGA SEBESAR:
- 15% BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT; DAN
- 20% ATAU SESUAI DGN P3B BAGI WP LUAR NEGERI SELAIN BUT,
DARI SELISIH LEBIH HARGA JUAL ATAU NILAI NOMINAL DI ATAS HARGA PEROLEHAN OBLIGASI;
D. BUNGA & ATAU DISKONTO DARI OBLIGASI YG DITERIMA &ATAU DIPEROLEH W P REKSADANA
YG TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN :
- 5% UNTUK TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020; DAN
- 15% UNTUK TAHUN 2021 DAN SETERUSNYA.
PERATURAN PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF C

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
PPh PASAL 26
TARIF PPh PASAL 26
BERDASARKAN
P3B
(TAX TREATY)
JUMLAH BRUTO
FINAL
UMUM
20%

PPh PASAL 26
DARI JUMLAH BRUTO
- Dividen;
- Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap
dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang;
- Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta;
- Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan,
dan kegiatan;
- Hadiah dan penghargaan;
- Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

PPh PASAL 26
DARI JUMLAH BRUTO (lanjutan)
- Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesudah dikurangi pajak dari suatu
BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali
di Indonesia, dengan syarat :
 Penanaman kembali dilakukan atas seluruh PKP dikurangi PPh
dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru
didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau
peserta pendiri;
 Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau
selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak
diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut;
 Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut
paling sedikit 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat
penanaman dilakukan berproduksi komersial;
 Bentuk penanaman kembali dalam penyertaan modal dilaporkan
dalam SPT Tahunan.

PRINSIP PEMOTONGAN PPh PASAL 26
 Jika antara Indonesia dengan negara asing tidak memiliki tax treaty maka
dikenakan PPh Pasal 26 secara penuh (tarif 20%) atas semua pembayaran ke
luar negeri;
Jika antara Indonesia dengan negara asing terdapat tax treaty maka
pembayaran penghasilan usaha/pekerjaan bebas ke luar negeri menjadi
bebas PPh Pasal 26 apabila :
a. Seluruh pekerjaan dilakukan di luar negeri. Jika ada sebagian kecil saja
yang dilakukan di Indonesia maka harus dipotong PPh Pasal 26;
b. Pekerjaan dilakukan di Indonesia tidak melebihi time testJika antara
Indonesia dengan negara asing terdapat tax treaty maka pembayaran
pembayaran penghasilan modal ke luar negeri dikenakan PPh Pasal 26
sesuai tarif tax treaty kecuali apabila penerima pembayaran memiliki BUT
di Indonesia maka akan dikenakan PPh Pasal 23 (dianggap penghasilan
BUT tersebut selaku WP dalam negeri - walaupun pembayarannya
ditransfer ke luar negeri).

Subjek Pajak Luar Negeri
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang :
1. menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;
2. dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia bukan dari menjalankan usaha/ kegiatan
melalui BUT di Indonesia.

Badan Usaha Tetap (BUT)
Bentuk usaha yang digunakan (oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang
tidak didirikan dan tidak berkedudukan di
Indonesia) untuk menjalankan usaha/kegiatan di
Indonesia

Jenis BUT
1. BUT Fasilitas Fisik
Suatu tempat dimana melalui tempat itu usaha suatu
perusahaan di jalankan.
Contoh tempat usaha yang dikategorikan BUT :
• Tempat kedudukan manajemen
• Cabang
• Kantor
• Parik
• Bengkel
• Pertambangan, sumur minyak dan gas bumi, tempat
penggalian dan tempat pengambilan sumber daya alam
• Mesin dan Peralatan

Jenis BUT
2. BUT Aktivitas
Timbulnya BUT tipe ini ditandai dengan adanya
aktivitas yang melebihi batas waktu tertentu (time test)
yang dilakukan di negara lain. Lamanya time test
berbeda beda tergantung Tax Treaty.
Bentuk BUT tipe aktivitas :
• Proyek konstruksi, proyek perakitan, instalasi dan
pengawasan yang ada hubungannya dengan proyek
tersebut.
Perhitungan time test dimulai pada saat kontraktor
memulai pekerjaannya termasuk pekerjaan tahap
persiapan.

Jenis BUT
• Pemberian jasa termasuk jasa konsultan yang
dilakukan perusahaan melalui karyawan atau pihak
lain yang bekerja untuk perusahaan itu untuk tujuan
tersebut.
Perhitungan time test mengacu pada tax treaty.
Apabila belum ada tax treaty maka time testnya
diatur dalam UU PPh yaitu lebih dari 60 hari dalam
jangka wmulai pada saat kontraktor memulai
pekerjaktu 12 bulan.
3. BUT Keagenan
BUT timbul apabila perusahaan asing untuk
menjalankan usaha di Indonesia menunjuk orang
atau badan yang bertindak sebagai agen yang tidak
bebas (dependent agent).

Jenis BUT
Yang dimaksud dengan dependent agent adalah agen
yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan di luar
negeri.
4. BUT Asuransi
Perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak
berkedudukan di Indonesia yang menerima premi
asuransi atau menanggung risiko di Indonesia termasuk
melalui agen atau pegawainya.

Laba Setelah Pajak dari BUT
• BUT dikenakan pajak di Indonesia dengan ketentuan yang
sama dengan badan hukum dalam negeri.
• Laba Setelah Pajak yang diperoleh BUT dikenakan
tambahan PPh sebesar 20% atau sesuai tarif yang berlaku
dalam Tax Treaty.
• Tambahan PPh tersebut wajib dilunasi oleh BUT dalam waktu
yang bersamaan dengan pelunasan PPh Pasal 29 (setoran
akhir PPh tahunan).
• Tambahan PPh atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT
tersebut tidak dikenakan apabila laba setelah pajak BUT
tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dengan syarat :

a. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh
penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam
bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang
baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia
sebagai pendiri atau peserta pendiri.
b. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak
berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak
berikutnya dari tahun pajak diterima atau
diperolehnya penghasilan tersebut.
c. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman
kembali tersebut paling sedikit dalam dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat
penanaman modal dilakukan berproduksi secara
komersial.

PEMOTONGAN PPH PASAL 15
Pasal 15 UU PPh & KEPUTUSAN MENKEU
PPh PASAL 15
PERUSH. PELAYARAN DAN/ATAU
PENERBANGAN LUAR NEGERI
PERUSH. PENERBANGAN DALAM NEGERI
PERUSH. PELAYARAN DALAM NEGERI
BADAN PEMERINTAH / BADAN LAINNYA/SETOR SENDIRI
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN
KEPADA BADAN/BUT
KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI IND.
79
JASA MAKLOON PERMAINAN ANAK
INTERNASIONAL
FINAL
TDK FINAL
FINAL
FINAL
FINAL
DPP : PENGHASILAN BRUTO

NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS
(KMK No. 416/KMK.04/1996)
1. Bagi WP Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
• Peredaran Bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa
uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP perusahaan
pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang
yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia
dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri
dan/atau sebaliknya.
• Penghasilan Neto bagi WP perusahaan pelayaran dalam negeri
ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari peredaran bruto.
• Besarnya PPh atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau
barang bagi WP perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar
1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan bersifat Final.

(KMK No. 181/KMK.04/1995)
2. Bagi WP Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri
• WP perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan
penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang
memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter.
uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP berdasarkan
perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang
dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau
dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
• Penghasilan Neto adalah sebesar 6% (enam persen) dari Peredaran
Bruto.
• Besarnya PPh atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau
barang adalah sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) dari
Peredaran Bruto dan Tidak Bersifat Final sehingga atas pembayaran
PPh tersebut merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan
dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

(KMK No. 417/KMK.04/1996)
3. Bagi WP Perusahaan Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri
uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP Perusahaan
Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan
orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke
pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke
pelabuhan di luar negeri.
• Penghasilan Neto ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari
peredaran bruto.
• Besarnya PPh adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat
persen) dari Peredaran Bruto dan bersifat Final.

(KMK No. 634/KMK.04/1994 jo KEP - 667/PJ./2001)
4. Bagi WP Luar Negeri yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di
Indonesia (khusus untuk yang tidak ada tax treaty)
• Nilai Ekspor Bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai
kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang
kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat
kedudukan di Indonesia.
• Norma Penghitungan Penghasilan Neto ditetapkan sebesar 1% (satu
persen) dari Nilai Ekspor Bruto.
• Tarif Efektif PPh terutang yang harus dilunasi WP adalah 0,44% (nol
koma empat empat perseratus) dari Nilai Ekspor Bruto dan bersifat
Final.

(KMK No. 543/KMK.03/2002)
5. WP Jasa Makloon Mainan Anak Internasional
• Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa makloon (Contract
Manufacturing) internasional adalah WP Badan dalam negeri yang
melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk
mainan anak-anak, dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk
teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang
berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa
dengan WP.
• Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto adalah sebesar 7%
dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak
termasuk termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials).
• PPh Pasal 15 terutang ditetapkan sebesar 30% dari Penghasilan
Neto. Dengan demikian tarif efektif PPh-nya adalah 2,1% (7% x 30%)
dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang (tidak
termasuk biaya pemakaian bahan baku/direct materials) dan bersifat
final. Ketentuan ini mulai berlaku sejak Januari 2003.

PPh Pasal 4

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a PPh Pasal 4

Similar a PPh Pasal 4 (20)

Más de Muhammad Fajar

Más de Muhammad Fajar (20)

Último

Último (11)

PPh Pasal 4