Dokumen tersebut membahas sistem ekonomi Indonesia pada Orde Lama dan Orde Baru. Pada Orde Lama, sistem ekonomi didasarkan pada sosialisme Indonesia yang mengedepankan keadilan sosial, gotong royong, dan kekeluargaan. Pada Orde Baru, sistem ekonomi diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional berdasarkan GBHN.

1. Agenda Dalam Sistem
Ekonomi Indonesia

2. Sistem Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Sejarah
Orde Lama (Sosialisme Indonesia)
Pengertian,
Dasar dan
Tujuan Unsur Pokok
Sosialisme
Indonesia
Sendi Pokok
sosialisme
Indonesia
Asas Gotong
Royong dan
Kekeluargaan
Alat Untuk
Mewujudkan

3. Sistem Ekonomi Orde Lama : Sosialime Indonesia
Pengertian, Dasar dan Tujuan
Sosialisme Indonesia adalah suatu ajaran dan gerakan tentang tata cara
masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.
Sosialisme Indonesia bertujuan mengakhiri dan melenyapkan segala penderitaan
rakyat lahir batin, dan memberikan nikmat rohaniyah dan badaniyah.
Ciri pokok sosialisme Indonesia adalah perpaduan antara unsur sosialisme, yaitu
keadailan sosial dan kesejahteraan serta unsur kepribadian bangsa Indonesia
yaitu kekeluargaan dan gotong royong.

4. Unsur Pokok Sosialisme Ekonomi Indonesia
Segala kegiatan produksi, baik negara ataupun swasta ditujukan untuk kepentingan
rakyat.
Seluruh kegiatan distribusi diatur sedemikian rupa sehingga barang – barang keperluan
sehari – hari dapat sampai dengan cepat, merata, murah di tangan rakyat.
Segala kegiatan pertanian dan industri yang diekspor merupakan produksi barang –
barang jadi.
Kegiatan impor ditujukan untuk menambah produksi dalam negeri.
Negara dituntut untuk segera mungkin membangun kegiatan industri dengan tujuan
mencukupi keperluan sendiri.

5. Alasan Pembagian Peran antara Pemerintah
dan Swasta pada Orde Lama
Negera menguasai lapangan perekonomian yang menguasai hajat hidup orang
banyak.
Produksi, pengangkutan dan distribusi bahan penting diselenggarakan oleh negara
dan dikuasai negara.
Pemerintah dianjurkan bergerak dalam produksi, pegangkutan dan distribusi.
Koperasi dianjurkan bergerak di segala lapangan terutama distribusi.
Pihak swasta diberi tempat yang layak dalam sektor produksi dan pengangkutan

6. Sendi Pokok Sosialisme
Indonesia
Keadilan
Kerakyatan
Kesejahteraan
Kebangsaan
Kemanusiaan
Ketuhanan

7. Keadilan dalam Sosialisme Indonesia
Hubungan antarmanusia, hubungan orang dengan sesamanya, keadilan yang dimaksud
adalah memberikan hak yang seharusnya diterima dan mengerjakan segala tanggung
jawab, sehingga nantinya muncul keadilan tukar menukar.
Hubungan antara manusia dan masyarakat, keadilan difungsikan untuk senantiasa
memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan
bersama sebagai tujuan kesejahteraan masyarakat hingga nanti muncullah keadilan
sosial
Hubungan antara masyarakat dengan warga, keadilan diartikan sebagai pembagian
beban dan kenikmatan secara merata hingga nanti disebut sebagi keadilan membagi

8. Kerakyatan dalam Sosialisme Indonesia
Tata kerakyatan yang terdapat di Indonesia adalah demokrasi terpimpin.
Demokrasi terpimpin meliputi seluruh lapangan hidup manusia baik dalam
bidang kenegaraan masyarakat & kerohanian, politik, ekonomi, sosial
maupun kebudayaan.
Pelaksanaan demokrasi terpimpin bersandar kepada pengakuan akan
kepribadian manusia sebagai perwujudan akan persamaan antara semua
manusia menurut hakikatnya.

9. Kesejahteraan
Unsur pokok kesejahteraan adalah keselamatan,
ketentraman dan kemakmuran lahir batin dalam tata
kehidupan dan penghidupan manusia, baik dalam
kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan
bersama.

10. Kebangsaan
Kebangsaan adalah suatu persatuan manusia dalam hidup
bersama untuk membangun dan membentuk suatu kesatuan
kesadaran, pandangan, tata cara hidup dan kebudayaan yang
dimiliki bersama hingga dalam kesatuan manusia tersebut
merasa dalam satu rumah sebagai tempat tinggalnya.

11. Kemanusiaan
• Merupakan sikap dan perbuatan untuk membangun
dan membentuk kesatuan diantara manusia
sesamanya yang tidak hanya manusia yang terdekat
saja melainkan meliputi seluruh umat manusia.

12. Ketuhanan
• Dalam membentuk suatu sistem manusia menyadari dan
mengerti bahwa ada yang mutlak yang disebut dengan
Tuhan dan daripadanya lahir unsur ketuhanan dalam hati
dan karya manusia.

13. Asas Gotong Royong dan Kekeluargaan dalam
Sistem Indonesia
Yang dimaksud dengan asas gotong royong adalah kesadaran dan semangat untuk
mengerjakan dan menanggung akibat dari suatu secara bersama – sama, tanpa
memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri.
Yang dimaksud dengan kekeluargaan adalah keinsyafan serta kesadaran manusia
untuk mengerjakan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua, di bawah
piminan seorangan ketua atas dasar pancasila.

14. Ajaran tentang Asas Kekeluargaan
Kepentingan dan kesejahteraan bersamalah yang harus diutaman, dan bukan
kepentingan atau kesejahteraan orang – seorang.
Antara ketua sebagai pimpinannya dan para anggota masyarakat yang dipimpin,
ada persatuan dan kesatuan dalam rasa dan karya untuk melakukan segala
sesuatu oleh semua dan untuk semua.
Dalam semua usaha dan karya, kasih sayang dan kewajibanlah yang menjadi
pendorong dan penggeraknya dan bukan hak serta nafsu tuntutan yang berkuasa.

15. Sistem Ekonomi Masa Orde Baru : GBHN
GBHN adalah haluan negara dalam garis – garis besar
yang hakikatnya adalah pola umum pembangunan
nasional yang ditetapkan oleh MPR sesuai dengan
tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam
pembukaan UUD 1945

16. Tiga Tingkatan Pembangunan yang Saling Terkait
Pola dasar pembangunan Nasional, menguraikan pokok – pokok konsepsi
dasar pembangunan nasional.
Pola umum pembangunan jangka panjang, menguraikan pokok – pokok
konsepsi pembangunan jangka panjang (25 – 30 Tahun)
Pola umum pembangunan lima tahun, meguraikan pokok – pokok
konsepsi pembangunan lima tahunan.

17. Pola Umum Pembangunan Nasional
Pola umum pembangunan nasional menerapkan kelima sila yang terdapat pada pancasila.
Sila I, mencakup semua pemeluk agama untuk secara terus menerus dan bersama – sama
meletakkan landasan spriritual, moral dan etik yang kokoh bagi pembangunan nasional.
Sila II, mencangkup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta
penghapusan penjajahan, kesengsaran dan ketidakadilan dari muka bumi
Sila III, mencangkup peningkatan pembinaan bangsa dimana semua bidang kehidupan
manusia, bangsa dan negara sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka
memperkukuh persatuan dan kesatauan bangsa

18. Sila IV, mencangkup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan
sistem politik Demokrasi Pancasila.
Sila V, mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan
pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya menuju terciptanya
kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem
ekonomi yang disusun sebagai usaha atas asas kekeluargaan

19. Asas Pembangunan Nasional
1. Asas keimanan dan ketakwaan terhdap Tuhan YME.
Segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spritual, moral dan etik
2. Asas manfaat
Segala usaha kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan
kesejahteraan dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai – nilai luhur
budaya bangsa dan kelestarian lingkungan
3. Asas demokrasi pancasila
untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan dilakukan dengan
semangat kekeluaragaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui
musyawarah mufakat

20. 4. Asas adil dan merata
Untuk mencapi tujuan pembangunan yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus
merata di semua lapisan masyarakat dan seluruh wilayah tanah air dimana setiap warga
negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil – hasilnya secara
asil sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan dan darma bakti yang diberikan kepada
bangsa dan negara
5. Asas keseimbangan, keserasian dan keselasan dalam perikehidupan.
Pembangunan nasional harus ada keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan
dunia dan akhirat, materiil dan sprituil, jiwa raga, individu, masyarakat dan negara, pusat
dan daerah serta antar daerah, serta kepentingan nasional dan internasional

21. 6. Asas hukum
Setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat kepada hukum
yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara berkewajiban untuk
menengakkan dan menjamin kepastian hukum
7. Asas kemandirian
Pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan terhadap
kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian
bangsa.

22. Trilogi
Pembangunan
Pemerataan
pembangunan dan
hasil - hasilnya
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Tinggi
Stabilitas Nasional
yang Sehat dan
Dinamis

23. Tujuan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi
Agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan,
perumbuhan ekonomi harus dipacu atas pertumbuhan penduduk.
Usaha mewujudkan pertumbuhan harus diintegrasikan dengan usaha untuk
mewujudkan pemerataan. Diyakini bahwa pemerataan pembangunan hanya akan
dilaksanakan apabila ada pertumbuhan yang cukup tinggi.
Kebijakan pertumbuhan harus tetap memperhatikan pembangunan bidang – bidang
lainnya karena apabila tidak diwaspadai akan memberikan dampak negatif bagi
pembangunan

24. Stabilitas Nasional yang Sehat dan Dinamis
Stabilitas adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat, bebangsa dan bernegara
yang mantap, aman, tentram dan tertib.
Sehat yang dimaksudkan adalah bahwa kondisi tersebut harus tercipta atas dasar
berlakunya aturan yang disepakati secara nasional dan timbul secara wajar dari
kesadaran sehingga mendorong dinamika.
Dinamis diartikan bahwa dalam kondisi tersebut tetap berkembang kreatifitas
masyarakat yang memungkinkan peningkatan produktivitas nasional