SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM STAIN MANDAILING NATAL 2023
Program Literasi Pasar Modal Syari’ah Bagi
Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Inklusi Keuangan Syari’ah
di Kabupaten Mandailing Natal
n
Kluster : Penelitian Pengembangan Program Studi
Mukhlis Lubis, Lc, M.A
( Ketua )
Rani Ismil Hakim, M.Pd
(Anggota)
Erna Dewi, Lc, M.A
(Anggota )
Amrar Mahfuzh Faza, M.A
( Anggota)
LATAR BELAKANG
Pasar modal syari'ah adalah seluruh kegiatan transaksi ekonomi di pasar modal
yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan terlepas dari hal-hal
yang dilarang seperti: riba, perjudian dan spekulasi. Pasar modal syari'ah
merupakan salah satu cara dalam mengakomodasikan kebutuhan masyarakat
yang memiliki motif investasi yang didasari prinsip syari'ah.
Tingkat pemanfaatan atau penggunaan instrumen pasar modal syariah masih
sangat rendah. Padahal, pasar modal syariah telah beroperasi 25 tahun di
Indonesia. Menurut Survey Nasional, Pasar Modal Syariah yang dilaksanakan
2021 menunjukkan, tingkat literasi pasar modal syariah baru mencapai 15
persen. Pada saat bersamaan, tingkat inklusi pasar modal syariah baru
mencapai 4 persen. Data ini menunjukkan masih lemahnya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap pasar modal syariah sendiri.
Program literasi pasar modal syariah masih sangat
minim, jika dibandingkan dengan sektor keuangan
syariah lainnya, khususnya Kabupaten Mandailing
Natal sendiri
Informasi mengenai pasar modal syari'ah belum
disosialisasikan secara meluas sehingga banyak
Aparatur Sipil Negara yang belum mengetahui bahkan
tidak sedikit yang beranggapan negatif terhadap
instrumen saham syariah Indonesia
Belum ada dijumpai Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Mandailing Natal terlibat sebagai
investor atau nasabah dalam berbagai
produk pasar modal syariah
Adanya hambatan dan tantangan yang serius dalam memajukan dan
mengembangkan program pasar modal syariah, seperti penggunaan
sistem yang kurang tepat sasaran di berbagai seminar syari'ah,
adanya persepsi negative yang beredar di masyarakat sehingga tidak
menimbulkan preferensi dalam memilih produk dan layanan di pasar
modal syariah itu sendiri.
Mandailing Natal adalah sebuah kabupaten yang terletak di
Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal terdiri
dari 24 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 407 Desa. Yang
menjadi objek dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil
Negara di Kabupaten Mandailing Natal, di antaranya adalah
Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan
Kotanopan, Kecamatan Sorik Marapi, Kecamatan Ranto
Baek, Kecamatan Sinunukan, dan kecamatan Natal
RUMUSAN MASALAH
Bagaimana tingkat
pemahaman Aparatur Sipil
Negara terhadap pasar
modal syariah di Kabupaten
Mandailing Natal?
1
02
Bagaimana hasil program
literasi pasar modal syariah
bagi Aparatur Sipil Negara
sebagai inklusi keuangan
syariah di Kabupaten
Mandailing Natal?
3
Bagaimana sistem dan pola
yang digunakan dalam
pelaksanaan program literasi
pasar modal syariah bagi
Aparatur Sipil Negara di
Kabupaten Mandailing Natal?
2
TUJUAN PENGABDIAN
1 Untuk mengetahui tingkat pemahaman Aparatur
Sipil Negara terhadap pasar modal syariah di
Kabupaten Mandailing Natal
2 Untuk mengetahui sistem dan pola yang
digunakan dalam pelaksanaan program literasi
pasar modal syariah bagi Aparatur Sipil Negara di
Kabupaten Mandailing Natal
3 Untuk mengetahui hasil program literasi pasar
modal syariah bagi Aparatur Sipil Negara sebagai
inklusi keuangan syariah di Kabupaten Mandailing
Natal
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU
YANG RELEVAN
Tesis Aneta Rakhmawati dari UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2020 yang berjudul “Penentuan
Holding Period pada Pasar Modal Syariah dalam Perspektif Maslahah”. Dalam tesis ini dijelaskan
hal-hal yang berkaitan dengan holding period sebagai suatu tips untuk menghindari kegiatan jual
beli saham yang bersifat fluktuatif dan volatil sehingga berdampak kepada kerugian investor.
Berbeda halnya dengan penelitian ini, yang fokus pada penawaran program literasi pasar modal
bagi Aparatur Sipil Negara sebagai inklusi keuangan syariah di Kabupaten Mandailing Natal
Penelitian Dwi Latifiana dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2017 yang berjudul “Studi
Literasi Keuangan Pengelola Usaha Kecil Menengah (UKM)”. Dalam penelitiannya dibahas tentang
literasi keuangan non ribawi, bebas gharar dan maisir. Lain halnya penelitian ini, yang
menitikberatkan pada pengadaan program literasi pasar modal bagi Aparatur Sipil Negara sebagai
inklusi keuangan syariah di Kabupaten Mandailing Natal.
PenelitianYenni Batubara dari UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis
Maslahah: Pasar Modal Syariah sebagai Instrumen Investasi di Indonesia”. Penelitian ini lebih
cenderung membahas dunia pasar modal dari sudut pandang maslahah secara khusus. Adapun
penelitian yang akan dilakukan ini mengedukasi melalui program literasi pasar modal bagi
Aparatur Sipil Negara sebagai inklusi keuangan syariah di Kabupaten Mandailing Natal.
KONSEP ATAU TEORI YANG RELEVAN
1. Literasi Pasar Modal Syariah
Literasi pasar modal syariah Indonesia adalah kegiatan yang bernilai edukasi publik terkait dunia Pasar Modal Syariah Indonesia dan
cara untuk menggunakannya. Kegiatan ini biasanya menghadirkan pembicara dari Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Kegiatan ini dianggap penting karena masih banyak pihak yang belum memahami dunia pasar modal dengan baik, sehingga
keikutsertaan mereka dalam kegiatan inklusi keuangan sangat minim. Kegiatan literasi dipandang lebih prioritas dari kegiataninklusi
keuangan karena banyaknya istilah dan materi pembahasan yang harus dipahami oleh para calon investor di dunia pasar modal syariah
sebelum benar-benar terlibat dalam aksi transaksinya. [Y. Ernitawati, N. Izzati, & A. Yulianto, Pengaruh Literasi Keuangan dan Pelatihan
Pasar Modal Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi. Jurnal Proaksi, 2020 https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2, h.1273 ]
2. Aparatur Sipil Negara
Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya disingkat dengan ASN adalah suatu status pekerjaan bagi masyarakat yang diterima sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN ini bekerja di instansi atau lembaga
pemerintah. PNS didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat khusus dan diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian pada sebuah institusi pemerintahan. Adapun PPPK dimaknai sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
khusus dan ditetapkan sesuai perjanjian kerja untuk masa berjangka dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. [C.H.
Situmorang, Study Analysis UU ASN, Menuju Penyederhanaan Birokrasi (The Act of ASN, Toward Bureaucratic Trimming ), Jurnal Sosial
dan Humaniora, 2020, https://doi.org/10.47313/ppl.v4i8, h. 699. ]
3. Inklusi Keuangan
Istilah inklusi keuangan kadang disebut juga dengan istilah keuangan inklusif. Definisinya adalah suatu kondisi di mana setiap warga
negara memiliki akses terhadap pelbagai fasilitas keuangan formal yang baik dan bermutu secara aman, nyaman, dan tepat waktu,
bahkan memiliki tarif yang cukup terjangkau sesuai kemampuan yang dimaksudkan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [S. M. Damayanti & R. Zakarias, Generasi Milenial sebagai Pengguna Fintech: Dampaknya
terhadap Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia. Ekonomi Dan Bisnis, 2020, https://doi.org/10.35590/jeb.v7i2, h.2193. ]
METODE DAN TEKNIK
PENGUMPULAN DATA
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yakni turun langsung ke
lapangan mengumpulkan berbagai data agar didapatkan berbagai informasi terakurat terhadap
objek yang diteliti. Di samping itu, pelaksanaan program literasi pasar modal syariah bagi
Aparatur Sipil Negara ini dilakukan dengan mix method yaitu bauran metode yang digunakan
untuk dapat terlaksana kegiatan penelitian ini
TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Observasi: Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi (participant observation) yaitu
teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan
dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat terhadap objek yang diteliti.
Dokumentasi: Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan sejumlah besar informasi atau data tersimpan dalam bahan
yang berbentuk dokumentasi. Sedangkan data-data yang didapat dalam bentuk surat, catatan-catatan, data yang
tersimpan, di website, dan lain sebagainya.
Wawancara: Dalam penelitianini peneliti menggunakan teknik wawancara secara lisan dan langsung terhadap objek
yang diteliti
Waktu Pelaksanaan Penelitian
No Kegiatan Bulan 2023
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des
1 Tahap Persiapan
Penelitian
Pengembangan Prodi
2 Tahap pelaksanaan
Penelitian
Pengembangan Prodi
3 Tahap penyusunan
laporan Penelitian
Pengembangan Prodi
4 Tahap Akhir Penelitian
Pengembangan Prodi
RENCANA ANGGARAN BIAYA
NO NAMA BARANG SPESIFIKASI KUANTITAS FREKUENSI HARGA SATUAN JUMLAH Total
A Belanja Langsung Personil
1 Tenaga Pelaksana
Peneliti Utama Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Madina 1 Org 50 jam 55,000 2,750,000 2,750,000
Anggota Peneliti I Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Madina 1 Org 50 jam 43,000 2,150,000 2,150,000
Anggota Peneliti II Dosen Bahasa Arab STAIN Mandailing Natal 1 Org 50 jam 43,000 2,150,000 2,150,000
Anggota Peneliti III Dosen Metodologi Studi Islam STAIN Mandailing Natal 1 Org 50 jam 43,000 2,150,000 2,150,000
2 Tenaga Pendukung
Asisten Peneliti/Pengolahan data Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah 2 Org 25 jam 25,000 1,250,000 1,250,000
Biaya Transportasi Dalam Kota Menggunakan sepeda motor 2 Org 2 kali 50,000 200,000 200,000
Biaya Transportasi Luar Kota Menggunakan sepeda mobil 2 Org 2 kali 200,000 800,000 800,000
Penginapan 2 Org 2 kali 200,000 800,000 800,000
B Belanja Langsung Non Personil
1 Kegiatan FGD
Snack 38 Org 1 kali 17,000 646,000 646,000
makan siang 38 Org 1 kali 25,000 950,000 950,000
uang transportasi peneliti 4 Org 1 kali 100,000 400,000 400,000
Narasumber 2 Org 9 JPL 300,000 5,400,000 5,400,000
Moderator 1 Org 1 Keg. 250,000 250,000 250,000
2 Bahan Habis Pakai
ATK
Tinta printer, Kertas HVS, Flasdisk, DVD RW, Bolpoint, Stofmap dan Blindr
Clip.
1 Pkt 1 Kali 1,359,200 1,359,200 1,359,200
rent Car + driver 2 Kali 1 hari 500,000 1,000,000 1,000,000
3 Fotocopy/Cetak
fc kuesioner 30 bndel 1 kali 3,250 97,500 97,500
laporan Monitoring I 4 eks 1 kali 28,350 113,400 113,400
laporan Monitoring II 4 eks 1 kali 23,500 94,000 94,000
laporan Akhir 4 eks 1 kali 17,250 69,000 69,000
cetak spanduk 2 Pkt 1 kali 95,000 190,000 190,000
4 Publikasi pengajuan HAKI dan publikasi ke Jurnal Nasional yang terakreditasi sinta 2 1 O/ART 1 kali 2,500,000 2,500,000 2,500,000
JUMLAH 25,319,100
PPN(10%) 2,531,910
NILAI 22,787,190
‫على‬ ‫جزيال‬ ‫شكرا‬
‫إهتمامكم‬

Más contenido relacionado

Similar a Presentation Penelitian 2023.pptx

377029966 rancangan-rh
377029966 rancangan-rh377029966 rancangan-rh
377029966 rancangan-rhefaamalia
 
Prposal Skiripsi Intan.docx
Prposal Skiripsi Intan.docxPrposal Skiripsi Intan.docx
Prposal Skiripsi Intan.docxAmsalNasution1
 
Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...
Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...
Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...Dadang Solihin
 
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)temanna #LABEDDU
 
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.pptKennedi Sembiring
 
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtarBab i bab 5 dilla aprilya muchtar
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtartemanna #LABEDDU
 
Pengelolaan pajak
Pengelolaan pajakPengelolaan pajak
Pengelolaan pajakFasih Anwar
 
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Rujukan Jurnal_8.pdf
Rujukan Jurnal_8.pdfRujukan Jurnal_8.pdf
Rujukan Jurnal_8.pdfAbdulRozak70
 
Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015
Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015
Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015Dadang Solihin
 
Transparansi Anggaran di Kota Surakarta
Transparansi Anggaran di Kota SurakartaTransparansi Anggaran di Kota Surakarta
Transparansi Anggaran di Kota SurakartaRokhmad Munawir
 
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L LainnyaKerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L LainnyaDadang Solihin
 
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan NasionalPemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesiaakuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesiareidjen raden
 

Similar a Presentation Penelitian 2023.pptx (20)

377029966 rancangan-rh
377029966 rancangan-rh377029966 rancangan-rh
377029966 rancangan-rh
 
Branchless Banking Meningkatkan Market Share Perbankan Syariah
Branchless Banking Meningkatkan Market Share Perbankan Syariah Branchless Banking Meningkatkan Market Share Perbankan Syariah
Branchless Banking Meningkatkan Market Share Perbankan Syariah
 
RESUME MOOC PPPK.doc
RESUME MOOC PPPK.docRESUME MOOC PPPK.doc
RESUME MOOC PPPK.doc
 
Prposal Skiripsi Intan.docx
Prposal Skiripsi Intan.docxPrposal Skiripsi Intan.docx
Prposal Skiripsi Intan.docx
 
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh PihakPerkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
 
Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...
Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...
Bauran Kebijakan Prudent (Prudent Policy Mix), Structural Adjustment dan Peng...
 
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
 
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt
 
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtarBab i bab 5 dilla aprilya muchtar
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar
 
Pengelolaan pajak
Pengelolaan pajakPengelolaan pajak
Pengelolaan pajak
 
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...
Pengembangan Jaringan Kelitbangan Dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung...
 
Rujukan Jurnal_8.pdf
Rujukan Jurnal_8.pdfRujukan Jurnal_8.pdf
Rujukan Jurnal_8.pdf
 
Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015
Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015
Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015
 
Transparansi Anggaran di Kota Surakarta
Transparansi Anggaran di Kota SurakartaTransparansi Anggaran di Kota Surakarta
Transparansi Anggaran di Kota Surakarta
 
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L LainnyaKerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
 
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan NasionalPemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Tugas portofolio kel.4
Tugas portofolio kel.4Tugas portofolio kel.4
Tugas portofolio kel.4
 
Roadmap pengembangan keuangan syariah indonesia 2017 2019
Roadmap pengembangan keuangan syariah indonesia 2017 2019Roadmap pengembangan keuangan syariah indonesia 2017 2019
Roadmap pengembangan keuangan syariah indonesia 2017 2019
 
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesiaakuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
 
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh PihakPerkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
 

Último

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 

Último (10)

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 

Presentation Penelitian 2023.pptx

  • 1. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM STAIN MANDAILING NATAL 2023 Program Literasi Pasar Modal Syari’ah Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Inklusi Keuangan Syari’ah di Kabupaten Mandailing Natal n Kluster : Penelitian Pengembangan Program Studi Mukhlis Lubis, Lc, M.A ( Ketua ) Rani Ismil Hakim, M.Pd (Anggota) Erna Dewi, Lc, M.A (Anggota ) Amrar Mahfuzh Faza, M.A ( Anggota)
  • 2. LATAR BELAKANG Pasar modal syari'ah adalah seluruh kegiatan transaksi ekonomi di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian dan spekulasi. Pasar modal syari'ah merupakan salah satu cara dalam mengakomodasikan kebutuhan masyarakat yang memiliki motif investasi yang didasari prinsip syari'ah. Tingkat pemanfaatan atau penggunaan instrumen pasar modal syariah masih sangat rendah. Padahal, pasar modal syariah telah beroperasi 25 tahun di Indonesia. Menurut Survey Nasional, Pasar Modal Syariah yang dilaksanakan 2021 menunjukkan, tingkat literasi pasar modal syariah baru mencapai 15 persen. Pada saat bersamaan, tingkat inklusi pasar modal syariah baru mencapai 4 persen. Data ini menunjukkan masih lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah sendiri.
  • 3. Program literasi pasar modal syariah masih sangat minim, jika dibandingkan dengan sektor keuangan syariah lainnya, khususnya Kabupaten Mandailing Natal sendiri Informasi mengenai pasar modal syari'ah belum disosialisasikan secara meluas sehingga banyak Aparatur Sipil Negara yang belum mengetahui bahkan tidak sedikit yang beranggapan negatif terhadap instrumen saham syariah Indonesia Belum ada dijumpai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mandailing Natal terlibat sebagai investor atau nasabah dalam berbagai produk pasar modal syariah Adanya hambatan dan tantangan yang serius dalam memajukan dan mengembangkan program pasar modal syariah, seperti penggunaan sistem yang kurang tepat sasaran di berbagai seminar syari'ah, adanya persepsi negative yang beredar di masyarakat sehingga tidak menimbulkan preferensi dalam memilih produk dan layanan di pasar modal syariah itu sendiri.
  • 4. Mandailing Natal adalah sebuah kabupaten yang terletak di Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 24 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 407 Desa. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal, di antaranya adalah Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Sorik Marapi, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Sinunukan, dan kecamatan Natal
  • 5. RUMUSAN MASALAH Bagaimana tingkat pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap pasar modal syariah di Kabupaten Mandailing Natal? 1 02 Bagaimana hasil program literasi pasar modal syariah bagi Aparatur Sipil Negara sebagai inklusi keuangan syariah di Kabupaten Mandailing Natal? 3 Bagaimana sistem dan pola yang digunakan dalam pelaksanaan program literasi pasar modal syariah bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal? 2
  • 6. TUJUAN PENGABDIAN 1 Untuk mengetahui tingkat pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap pasar modal syariah di Kabupaten Mandailing Natal 2 Untuk mengetahui sistem dan pola yang digunakan dalam pelaksanaan program literasi pasar modal syariah bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mandailing Natal 3 Untuk mengetahui hasil program literasi pasar modal syariah bagi Aparatur Sipil Negara sebagai inklusi keuangan syariah di Kabupaten Mandailing Natal
  • 7. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN Tesis Aneta Rakhmawati dari UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2020 yang berjudul “Penentuan Holding Period pada Pasar Modal Syariah dalam Perspektif Maslahah”. Dalam tesis ini dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan holding period sebagai suatu tips untuk menghindari kegiatan jual beli saham yang bersifat fluktuatif dan volatil sehingga berdampak kepada kerugian investor. Berbeda halnya dengan penelitian ini, yang fokus pada penawaran program literasi pasar modal bagi Aparatur Sipil Negara sebagai inklusi keuangan syariah di Kabupaten Mandailing Natal Penelitian Dwi Latifiana dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2017 yang berjudul “Studi Literasi Keuangan Pengelola Usaha Kecil Menengah (UKM)”. Dalam penelitiannya dibahas tentang literasi keuangan non ribawi, bebas gharar dan maisir. Lain halnya penelitian ini, yang menitikberatkan pada pengadaan program literasi pasar modal bagi Aparatur Sipil Negara sebagai inklusi keuangan syariah di Kabupaten Mandailing Natal. PenelitianYenni Batubara dari UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Maslahah: Pasar Modal Syariah sebagai Instrumen Investasi di Indonesia”. Penelitian ini lebih cenderung membahas dunia pasar modal dari sudut pandang maslahah secara khusus. Adapun penelitian yang akan dilakukan ini mengedukasi melalui program literasi pasar modal bagi Aparatur Sipil Negara sebagai inklusi keuangan syariah di Kabupaten Mandailing Natal.
  • 8. KONSEP ATAU TEORI YANG RELEVAN 1. Literasi Pasar Modal Syariah Literasi pasar modal syariah Indonesia adalah kegiatan yang bernilai edukasi publik terkait dunia Pasar Modal Syariah Indonesia dan cara untuk menggunakannya. Kegiatan ini biasanya menghadirkan pembicara dari Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan ini dianggap penting karena masih banyak pihak yang belum memahami dunia pasar modal dengan baik, sehingga keikutsertaan mereka dalam kegiatan inklusi keuangan sangat minim. Kegiatan literasi dipandang lebih prioritas dari kegiataninklusi keuangan karena banyaknya istilah dan materi pembahasan yang harus dipahami oleh para calon investor di dunia pasar modal syariah sebelum benar-benar terlibat dalam aksi transaksinya. [Y. Ernitawati, N. Izzati, & A. Yulianto, Pengaruh Literasi Keuangan dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi. Jurnal Proaksi, 2020 https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2, h.1273 ] 2. Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya disingkat dengan ASN adalah suatu status pekerjaan bagi masyarakat yang diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN ini bekerja di instansi atau lembaga pemerintah. PNS didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat khusus dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian pada sebuah institusi pemerintahan. Adapun PPPK dimaknai sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat khusus dan ditetapkan sesuai perjanjian kerja untuk masa berjangka dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. [C.H. Situmorang, Study Analysis UU ASN, Menuju Penyederhanaan Birokrasi (The Act of ASN, Toward Bureaucratic Trimming ), Jurnal Sosial dan Humaniora, 2020, https://doi.org/10.47313/ppl.v4i8, h. 699. ] 3. Inklusi Keuangan Istilah inklusi keuangan kadang disebut juga dengan istilah keuangan inklusif. Definisinya adalah suatu kondisi di mana setiap warga negara memiliki akses terhadap pelbagai fasilitas keuangan formal yang baik dan bermutu secara aman, nyaman, dan tepat waktu, bahkan memiliki tarif yang cukup terjangkau sesuai kemampuan yang dimaksudkan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [S. M. Damayanti & R. Zakarias, Generasi Milenial sebagai Pengguna Fintech: Dampaknya terhadap Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia. Ekonomi Dan Bisnis, 2020, https://doi.org/10.35590/jeb.v7i2, h.2193. ]
  • 9. METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yakni turun langsung ke lapangan mengumpulkan berbagai data agar didapatkan berbagai informasi terakurat terhadap objek yang diteliti. Di samping itu, pelaksanaan program literasi pasar modal syariah bagi Aparatur Sipil Negara ini dilakukan dengan mix method yaitu bauran metode yang digunakan untuk dapat terlaksana kegiatan penelitian ini TEKNIK PENGUMPULAN DATA Observasi: Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi (participant observation) yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat terhadap objek yang diteliti. Dokumentasi: Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan sejumlah besar informasi atau data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sedangkan data-data yang didapat dalam bentuk surat, catatan-catatan, data yang tersimpan, di website, dan lain sebagainya. Wawancara: Dalam penelitianini peneliti menggunakan teknik wawancara secara lisan dan langsung terhadap objek yang diteliti
  • 10. Waktu Pelaksanaan Penelitian No Kegiatan Bulan 2023 Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des 1 Tahap Persiapan Penelitian Pengembangan Prodi 2 Tahap pelaksanaan Penelitian Pengembangan Prodi 3 Tahap penyusunan laporan Penelitian Pengembangan Prodi 4 Tahap Akhir Penelitian Pengembangan Prodi
  • 11. RENCANA ANGGARAN BIAYA NO NAMA BARANG SPESIFIKASI KUANTITAS FREKUENSI HARGA SATUAN JUMLAH Total A Belanja Langsung Personil 1 Tenaga Pelaksana Peneliti Utama Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Madina 1 Org 50 jam 55,000 2,750,000 2,750,000 Anggota Peneliti I Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Madina 1 Org 50 jam 43,000 2,150,000 2,150,000 Anggota Peneliti II Dosen Bahasa Arab STAIN Mandailing Natal 1 Org 50 jam 43,000 2,150,000 2,150,000 Anggota Peneliti III Dosen Metodologi Studi Islam STAIN Mandailing Natal 1 Org 50 jam 43,000 2,150,000 2,150,000 2 Tenaga Pendukung Asisten Peneliti/Pengolahan data Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah 2 Org 25 jam 25,000 1,250,000 1,250,000 Biaya Transportasi Dalam Kota Menggunakan sepeda motor 2 Org 2 kali 50,000 200,000 200,000 Biaya Transportasi Luar Kota Menggunakan sepeda mobil 2 Org 2 kali 200,000 800,000 800,000 Penginapan 2 Org 2 kali 200,000 800,000 800,000 B Belanja Langsung Non Personil 1 Kegiatan FGD Snack 38 Org 1 kali 17,000 646,000 646,000 makan siang 38 Org 1 kali 25,000 950,000 950,000 uang transportasi peneliti 4 Org 1 kali 100,000 400,000 400,000 Narasumber 2 Org 9 JPL 300,000 5,400,000 5,400,000 Moderator 1 Org 1 Keg. 250,000 250,000 250,000 2 Bahan Habis Pakai ATK Tinta printer, Kertas HVS, Flasdisk, DVD RW, Bolpoint, Stofmap dan Blindr Clip. 1 Pkt 1 Kali 1,359,200 1,359,200 1,359,200 rent Car + driver 2 Kali 1 hari 500,000 1,000,000 1,000,000 3 Fotocopy/Cetak fc kuesioner 30 bndel 1 kali 3,250 97,500 97,500 laporan Monitoring I 4 eks 1 kali 28,350 113,400 113,400 laporan Monitoring II 4 eks 1 kali 23,500 94,000 94,000 laporan Akhir 4 eks 1 kali 17,250 69,000 69,000 cetak spanduk 2 Pkt 1 kali 95,000 190,000 190,000 4 Publikasi pengajuan HAKI dan publikasi ke Jurnal Nasional yang terakreditasi sinta 2 1 O/ART 1 kali 2,500,000 2,500,000 2,500,000 JUMLAH 25,319,100 PPN(10%) 2,531,910 NILAI 22,787,190