1. Dra.Suminarsih,M.Si Widyaiswara LPMP Jawa Tengah HP: 08122922062 Email: suminarsih09@yahoo.co.id

7. Struktur Permendiknas no.63 tahun 2009 tentang SPMP

8. BAB I KETENTUAN UMUM BAGIAN KETERANGAN PASAL TERKAIT Kesatu Batasan Istilah 1 Kedua Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan 2 Ketiga Paradigma dan Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan 3 Keempat Cakupan Penjaminan Mutu Pendidikan 4 Kelima Pembagian Peran dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 5, 6, 7, dan 8

9. BAB II PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INFORMAL BAGIAN KETERANGAN PASAL TERKAIT 9

10. BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL BAGIAN KETERANGAN PASAL TERKAIT Kesatu Acuan Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 10,11,12,dan 13 Kedua Kerangka Waktu Penjaminan Mutu Pendidikan 14, 15, dan 16 Ketiga Tanggung Jawab dan Koordinasi Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan 17, 18 dan 19 Keempat Jenis Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan 20 Kelima Tanggung Jawab Menteri Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 21, 22,23,24 dan 25

11. BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL BAGIAN KETERANGAN PASAL TERKAIT Keenam Tanggung Jawab Departemen, D epartemen Agama, dan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Lain nya Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 Ketuju Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 32, 33, dan 34 kedelapan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten atau Kota Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 35, 36 dan 37

12. BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL BAGIAN KETERANGAN PASAL TERKAIT kesembilan Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Program Pendidikan Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan 38 dan 39 Kesepuluh Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan atau Program Pendidikan 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan 46

13. BAB IV SANKSI BAB V KETENTUAN PENUTUP BAGIAN KETERANGAN PASAL TERKAIT 47 BAGIAN KETERANGAN PASAL TERKAIT 48 dan 49

22. Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia Analisis & Pelaporan Mutu Pendidikan Pengkajian Mutu Pendidikan (Pengumpulan Data) Peningkatan Mutu Pendidikan Standar Nasional Pendidikan Penjaminan Mutu

23. Siklus Pejaminan Mutu dan Peningkatan Mutu Delapan Standar Nasional Pendidikan dan Isu Lokal Perencanaan dan Implementasi Program Rancangan Penjaminan Mutu & Monitoring Program Pegembangan atau pemilihan instrument pengumpulan data Pengumpulan dan pencatatan data Verifikasi (internal dan eksternal) dan analisa data Laporan temuan Indentifikasi pencapaian dan aspek pengembangan Pemembangan dan implementasi program pengingkatan mutu Moniot dan kajian hasil pelaksanaan program peningkatan

24. SPMP Strategi Pengumpulan Data DELAPAN STANDAR NASIONAL PADATI: Pangkalan data dan informasi PROGRAM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN EVALUASI DIRI SEKOLAH (Dengan Validasi Eksternal) (Tahunanl) MONITORING SEKOLAH OLEH KABUPATEN (Tahunan-dalam bentuk laporan) SEKOLAH TARGET KAJIAN (Sesuai kebutuhan) PENGUMPULAN DATA PADATI (Tahunan) PROGRAM AKREDITASI SEKOLAH OLEH PROPINSI (Lima tahun) SERTIFIKASI GURU, PEMUTAKHIRAN DAN CPD (Tahunan – Sedang berjalan)

25. Alur Data dalam Penjaminan dan Analisa Mutu SPMP LPMP Pelatihan SPMP dan Fasilitasi Pengembangan kapasitas untuk penjaminan mutu Memasukkan data ke dalam SIMP, dimana dibutuhkan Membantu propinsi dan Kabupaten/Kota dalam menganalisa data dan mempersiapkan laporan Reviu, monitor , dan laporan tentang SP2MP Mengelola, memonitor, dan mengevaluasi block grants KABUPATEN/KOTA/KANWILDEPAG Mengumpulkan atau menerima data Memasukkan data ke dalam SPMP dimana dibutuhkan (Depdiknas) Riviu data dan informasi sekolah Laporan mengenai kinerja sekolah Mendukung peningkatan sekolah dan guru PSP/DEPDIKNAS/ DEPAG STANDAR NASIONAL BSNP EVALUASI DIRI SEKOLAH - Dengan Validasi Eksternal PROGRAM MONITORING SEKOLAH, GURU & KEPALA SEKOLAH – oleh Kabupaten/Kota KAJIAN SEKOLAH TARGET SERTIFIKASI GURU & PELATIHAN AKREDITASI SEKOLAH OLEH PROPINSI PENGUMPULAN DATA PADATI/EMIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

43. Kaitan antara SNP, SMP di atas SNP, Rencana strategik dan rencana tahunan

46. Kegiatan Penjaminan Mutu

47. Pengukuran ketercapaian standar mutu acuan dilakukan melalui

49. Tanggung jawab Menteri dalam PMP Regulasi S P M S N P Koordinasi PMP Dlm Renstra Depdiknas Evaluasi

54. Tanggung jawab pemprov

56. Tanggung jawab pemda Kab/Kota

59. Satuan pendidikan wajib mengikuti:

61. ICB: Internal Capacity Building