SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
Oleh : VICI NOORNINDIA
Mengapa dan Bagaimana ?




  Latar Belakang   UU NO. 11 / 2008
Video Penipuan Tiket Online
Sejarah UU No.11/2008
Banyaknya pengguna internet di Indonesia memungkinkan terjadinya
banyak kejahatan di dunia maya yang biasa disebut Cyber Crime
atau kejahatan elektronika. Pemerintah Indonesia perlu membuat
peraturan mengenai segala hal di dunia maya. Maret 2003 RUU ITE
mulai   dirancang     oleh   Kominfo.    5   September     2005,   RUU    ITE
disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR. DPR
merespon     dan       membentuk        Panitia   Khusus      (Pansus)    yang
menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan
berbagai pihak terkait. Akhirnya, 18 Maret 2008 naskah akhir UU
ITE     dibawa   ke     tingkat    pengambilan        keputusan.   25    Maret
2008, 10Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-
Undang.     Selanjutnya       Presiden       Susilo     Bambang    Yudhoyono
menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
1. Penjara maks 6th hingga 12th dan/atau
    Denda maks 1M maks 2M (Ps.45)
2. Penjara maks 6th hingga 8th dan/atau
    Denda maks 600jt hingga maks 800jt
    (Ps.46)
3. Penjara maks 10th dan/atau Denda maks
    800jt (Ps.47)
4. Penjara maks 8th hingga 10th dan/atau
    Denda maks 2M hingga maks 5M (Ps.48)
5. Penjara maks 10th dan/atau Denda maks
    10M (Ps.49)
6. Penjara maks 10th dan/atau Denda maks
    10M (Ps.50)
7. Penjara maks 12th dan/atau Denda maks
    12M (Ps.51)
Cara Penyelesaian Sengketa
UU No. 11/2008 Mengatur Cyber Crime
UU No. 11/2008 Mengatur Cyber Crime

Más contenido relacionado

Similar a UU No. 11/2008 Mengatur Cyber Crime

2021 Seminar- Polemik UU ITE dan Revisi UU ITE
2021   Seminar- Polemik UU ITE  dan Revisi UU ITE2021   Seminar- Polemik UU ITE  dan Revisi UU ITE
2021 Seminar- Polemik UU ITE dan Revisi UU ITEBambang
 
Cyber crime
Cyber crimeCyber crime
Cyber crimetahmabsi
 
Revisi UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
Revisi  UU ITE: Memerdekakan atau MembelenguRevisi  UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
Revisi UU ITE: Memerdekakan atau MembelenguICT Watch
 
K1 risalah mp_iii_ts_10-11_risalah_rdp&rdpu_kom_i_dg_brti,_id-sirtii,_operato...
K1 risalah mp_iii_ts_10-11_risalah_rdp&rdpu_kom_i_dg_brti,_id-sirtii,_operato...K1 risalah mp_iii_ts_10-11_risalah_rdp&rdpu_kom_i_dg_brti,_id-sirtii,_operato...
K1 risalah mp_iii_ts_10-11_risalah_rdp&rdpu_kom_i_dg_brti,_id-sirtii,_operato...fraksi balkon
 
PTI Part Three.pptx
PTI Part Three.pptxPTI Part Three.pptx
PTI Part Three.pptxRedyWinatha1
 
Ulasan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Ulasan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)Ulasan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Ulasan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)wulandari1996
 
PPT UU ITE.pptx
PPT UU ITE.pptxPPT UU ITE.pptx
PPT UU ITE.pptxNeviAmbar
 
Etika berinternet dan social network
Etika berinternet dan social networkEtika berinternet dan social network
Etika berinternet dan social networkAdrian Excel
 
Press release segera cabut pasal karet di uu ite
Press release segera cabut pasal karet di uu itePress release segera cabut pasal karet di uu ite
Press release segera cabut pasal karet di uu iteSatuDunia Foundation
 
UU ITE terhadap penggunaan teknologi
UU ITE terhadap penggunaan teknologiUU ITE terhadap penggunaan teknologi
UU ITE terhadap penggunaan teknologievitavivi
 
Presentasi uu ite yang berkaitan dengan
Presentasi uu ite yang berkaitan denganPresentasi uu ite yang berkaitan dengan
Presentasi uu ite yang berkaitan denganFajarAmiludin
 
Bab iii cyberlaw 9 14
Bab iii cyberlaw 9 14Bab iii cyberlaw 9 14
Bab iii cyberlaw 9 14Artiny Tianis
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingTri Widodo W. UTOMO
 
Menulis News + Press Release
Menulis News + Press ReleaseMenulis News + Press Release
Menulis News + Press ReleaseLisa Ramadhanty
 
Contoh kasus uu ite
Contoh kasus uu iteContoh kasus uu ite
Contoh kasus uu iteagusjepara
 
Perlindungan-Data-Pribadi dan keamanan data pribadi
Perlindungan-Data-Pribadi dan keamanan data pribadiPerlindungan-Data-Pribadi dan keamanan data pribadi
Perlindungan-Data-Pribadi dan keamanan data pribadivmhouseinbali
 

Similar a UU No. 11/2008 Mengatur Cyber Crime (20)

2021 Seminar- Polemik UU ITE dan Revisi UU ITE
2021   Seminar- Polemik UU ITE  dan Revisi UU ITE2021   Seminar- Polemik UU ITE  dan Revisi UU ITE
2021 Seminar- Polemik UU ITE dan Revisi UU ITE
 
Cyber crime
Cyber crimeCyber crime
Cyber crime
 
Revisi UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
Revisi  UU ITE: Memerdekakan atau MembelenguRevisi  UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
Revisi UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
 
K1 risalah mp_iii_ts_10-11_risalah_rdp&rdpu_kom_i_dg_brti,_id-sirtii,_operato...
K1 risalah mp_iii_ts_10-11_risalah_rdp&rdpu_kom_i_dg_brti,_id-sirtii,_operato...K1 risalah mp_iii_ts_10-11_risalah_rdp&rdpu_kom_i_dg_brti,_id-sirtii,_operato...
K1 risalah mp_iii_ts_10-11_risalah_rdp&rdpu_kom_i_dg_brti,_id-sirtii,_operato...
 
UU ITE.pptx
UU ITE.pptxUU ITE.pptx
UU ITE.pptx
 
Uu ite
Uu iteUu ite
Uu ite
 
PTI Part Three.pptx
PTI Part Three.pptxPTI Part Three.pptx
PTI Part Three.pptx
 
Ulasan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Ulasan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)Ulasan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Ulasan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 
PPT UU ITE.pptx
PPT UU ITE.pptxPPT UU ITE.pptx
PPT UU ITE.pptx
 
Etika berinternet dan social network
Etika berinternet dan social networkEtika berinternet dan social network
Etika berinternet dan social network
 
Press release segera cabut pasal karet di uu ite
Press release segera cabut pasal karet di uu itePress release segera cabut pasal karet di uu ite
Press release segera cabut pasal karet di uu ite
 
UU ITE terhadap penggunaan teknologi
UU ITE terhadap penggunaan teknologiUU ITE terhadap penggunaan teknologi
UU ITE terhadap penggunaan teknologi
 
Presentasi uu ite yang berkaitan dengan
Presentasi uu ite yang berkaitan denganPresentasi uu ite yang berkaitan dengan
Presentasi uu ite yang berkaitan dengan
 
Bab iii cyberlaw 9 14
Bab iii cyberlaw 9 14Bab iii cyberlaw 9 14
Bab iii cyberlaw 9 14
 
Ptik
PtikPtik
Ptik
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
 
Menulis News + Press Release
Menulis News + Press ReleaseMenulis News + Press Release
Menulis News + Press Release
 
Uud ite
Uud iteUud ite
Uud ite
 
Contoh kasus uu ite
Contoh kasus uu iteContoh kasus uu ite
Contoh kasus uu ite
 
Perlindungan-Data-Pribadi dan keamanan data pribadi
Perlindungan-Data-Pribadi dan keamanan data pribadiPerlindungan-Data-Pribadi dan keamanan data pribadi
Perlindungan-Data-Pribadi dan keamanan data pribadi
 

UU No. 11/2008 Mengatur Cyber Crime

  • 1. Oleh : VICI NOORNINDIA
  • 2. Mengapa dan Bagaimana ? Latar Belakang UU NO. 11 / 2008
  • 3.
  • 5. Sejarah UU No.11/2008 Banyaknya pengguna internet di Indonesia memungkinkan terjadinya banyak kejahatan di dunia maya yang biasa disebut Cyber Crime atau kejahatan elektronika. Pemerintah Indonesia perlu membuat peraturan mengenai segala hal di dunia maya. Maret 2003 RUU ITE mulai dirancang oleh Kominfo. 5 September 2005, RUU ITE disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR. DPR merespon dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak terkait. Akhirnya, 18 Maret 2008 naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat pengambilan keputusan. 25 Maret 2008, 10Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang- Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
  • 6.
  • 7. 1. Penjara maks 6th hingga 12th dan/atau Denda maks 1M maks 2M (Ps.45) 2. Penjara maks 6th hingga 8th dan/atau Denda maks 600jt hingga maks 800jt (Ps.46) 3. Penjara maks 10th dan/atau Denda maks 800jt (Ps.47) 4. Penjara maks 8th hingga 10th dan/atau Denda maks 2M hingga maks 5M (Ps.48) 5. Penjara maks 10th dan/atau Denda maks 10M (Ps.49) 6. Penjara maks 10th dan/atau Denda maks 10M (Ps.50) 7. Penjara maks 12th dan/atau Denda maks 12M (Ps.51)