Dokumen tersebut membahas tentang tindak lanjut rapat koordinasi permohonan hak pakai pasar Bringkoning di Kabupaten Sampang. Dokumen tersebut menyoroti adanya pengaduan dari pedagang pasar atas pemagaran fasilitas umum oleh pihak swasta dan perlu dilakukan eksekusi putusan pengadilan untuk menjamin hak para pedagang. Dokumen tersebut juga membahas dasar hukum terkait permohonan eksekusi putusan pen

1. TINDAKLANJUT RAPAT KOORDINASI
PERMOHONAN HAK PAKAI
PASAR BRINGKONING
DS. TLAGAH KEC. BANYUATES KAB. SAMPANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG

2. Berdasarkan ketentuan Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
 Pasal 115
Syarat permohonan Hak Pakai selama dipergunakan meliputi:
a. mengenai Pemohon:
1. identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan;
(apakah identitas Pemohon masih sama seperti pada saat dilakukan permohonan tahun 2016?)
2. a) peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan lembaga, dalam hal Pemohon instansi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
b. mengenai tanahnya:
1. dasar penguasaan atau alas haknya berupa:
a) sertipikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau
pembelian kaveling, keputusan pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, risalah
lelang, putusan pengadilan, atau surat bukti perolehan tanah lainnya;
2. daftar dan peta perolehan tanah, apabila permohonan lebih dari 5 (lima) bidang
3. Peta Bidang Tanah
c. dokumen perizinan
1. KKPR;

3. Dokumen lain yang diperlukan:
 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;
 Berita Acara Pemasangan Tanda-Tanda Batas;
 Berita Acara Kesaksian;
 Surat Keterangan Kepala Desa;
 Surat Keterangan Obyek Tanah Merupakan Aset Daerah.
 Surat Pernyataan Riwayat Tanah;
 Surat Keterangan Pengadilan bahwa Putusan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
 Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa;
 Berita Acara Eksekusi Lapangan : pemasangan papan identitas di lokasi, sebagai itikad baik dalam
memenuhi Asas Publisitas
Berdasarkan temuan hasil rapat tanggal 1 Agustus 2022 berdasarkan Surat Undangan Pemkab. Sampang No:
050/615/434.208/2022, terdapat surat pengaduan dari pedagang Pasar Bringkoning tanggal 20 Juni 2022
kepada Kapolres Kab. Sampang, yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Adanya pemagaran terhadap Pasar Bringkoning yang merupakan fasilitas umum oleh H. Fadli CS
2. Para pedagang di Pasar Bringkoning merasa dirugikan karena adanya pemagaran tersebut sehingga
tidak bisa menempati stand.

4. Melihat isi Putusan No. 12/Pdt.G/2020/PN.Spg
MENGADILI
I. Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II, III;
II. Dalam Provisi:
- Menyatakan Gugatan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;
III. Dalam Pokok Perkara/Konpensi:
- Menolak Gugatan Para Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
IV. Dalam Rekopensi:
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekopensi tidak dapat
diterima

5. Pendapat Terkait Permohonan Eksekusi
 Bahwa sebagai dasar adanya bantuan pengadilan jika pihak yang kalah tidak
menjalankan putusan secara sukarela
 Bahwa diperlukan bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut
secara paksa
 Bahwa eksekusi juga merupakan suatu upaya realisasi hak yang dilakukan
pemohon, bukan hanya pelaksanaan putusan pengadilan saja.
 Bahwa eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara
karena putusan yang telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) menjadi tidak ada
artinya jika tidak bisa dilaksanakan (non executable)
 Bahwa dalam permohonan eksekusi, diuraikan fakta/keadaan bahwa pihak yang
kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela
 Bahwa penetapan eksekusi diperlukan guna menjamin kepastian hukum atas
proses permohonan Hak Pakai

6. Dasar Hukum
 Pasal 196 HIR (HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT/Undang-Undang yang mengatur
hukum acara perdata dan pidana)
Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan
damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun
dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal
195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan
itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang
ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari
 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

7. PENUTUP
 Demikian paparan yang bisa disampaikan. Mohon pendapat hukum
dari:
1. Kejaksaan;
2. Pengadilan;
3. Kepolisian;
4. Pihak-pihak terkait.
 Mohon juga adanya bantuan hukum dari aparat terkait agar proses
penyelesaian dapat berlangsung secara kondusif.

8. Lampiran:
Sumber: Akun Youtube JTV Madura, tanggal 24 Juni 2022
https://youtu.be/Ys1LIWL2_MA