SlideShare una empresa de Scribd logo

Bab iv 5.perencanaan pembagnunan nasional

•Descargar como PPTX, PDF•
•
natal kristiono
natal kristiono
1 de 6
Oleh: NATAL KRISTIONO UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencanapembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilakasanakan oleh lebaga negara
Berdasar UU no. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional disususun sebagai penjabaran dari dibentuknya pemerintahan negara indonesia yang tercantup pada UUD 1945 dalam bentuk visi dan misi dan arah pembagunan nasional.
RPJM memiliki dokumen perencanaan utnuk periode 5 tahun dalam kerja perangkat daerah. RPJM nasional ditetapkan dengan peraturan presiden paling lambat 3 Bulan setelah presiden dilantik, sedangkan renstra-KL ditetapkan peraturan Pimpinan Kementrian, setelah disesuaikan dengan RPJM nasional.
RPT nasional, juga disebut rencana kerja pemerintah adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. Penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dilakukan melalui urutan kegiatan: - Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan - Penyiapan rancangan kerja - Musyawarah perencanaan pembangunan, dan - Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
Bab iv 5.perencanaan pembagnunan nasional

Recomendados

Uu no 25_2004
Uu no 25_2004Uu no 25_2004
Uu no 25_2004
Nengah Sudata
 
Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004
Dini Audi
 
Pp no 40_th_2006
Pp no 40_th_2006Pp no 40_th_2006
Pp no 40_th_2006
Arief Hidayatullah Daulay
 
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
0 uu nomor 25 tahun 2004
0 uu nomor 25 tahun 20040 uu nomor 25 tahun 2004
0 uu nomor 25 tahun 2004
bappedameme
 
1 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 20041 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 2004
bappedameme
 
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Penataan Ruang
 
Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...
Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...
Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...
Penataan Ruang
 

Recomendados

Uu no 25_2004
Uu no 25_2004Uu no 25_2004
Uu no 25_2004
Nengah Sudata
 
Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004
Dini Audi
 
Pp no 40_th_2006
Pp no 40_th_2006Pp no 40_th_2006
Pp no 40_th_2006
Arief Hidayatullah Daulay
 
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
0 uu nomor 25 tahun 2004
0 uu nomor 25 tahun 20040 uu nomor 25 tahun 2004
0 uu nomor 25 tahun 2004
bappedameme
 
1 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 20041 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 2004
bappedameme
 
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Penataan Ruang
 
Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...
Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...
Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka...
Penataan Ruang
 
Uu 25 2004
Uu 25 2004Uu 25 2004
Uu 25 2004
People Power
 
Uu252004
Uu252004Uu252004
Uu252004
Abnk Aria
 
Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Perpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg BappenasPerpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Mohammad Singgih
 
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...
Penataan Ruang
 
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Penataan Ruang
 
PP Nomor 20 Tahun 2004
PP Nomor 20 Tahun 2004PP Nomor 20 Tahun 2004
PP Nomor 20 Tahun 2004
Badan Kebijakan Fiskal
 
1.1 pp nomor 8 tahun 2008
1.1 pp nomor 8 tahun 20081.1 pp nomor 8 tahun 2008
1.1 pp nomor 8 tahun 2008
bappedameme
 
Sppn
SppnSppn
Sppn
cialus
 
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Penataan Ruang
 
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan...
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan...Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan...
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan...
Penataan Ruang
 
Peraturan presiden republik indonesia
Peraturan presiden republik indonesiaPeraturan presiden republik indonesia
Peraturan presiden republik indonesia
ook lebung
 
UU Nomor 25 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004UU Nomor 25 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004
Badan Kebijakan Fiskal
 
Materi 4 5-san (1)
Materi 4 5-san (1)Materi 4 5-san (1)
Materi 4 5-san (1)
Tri Susilowati
 
Paper_Formulasi Kelembagaan untuk BNPP (Firkan DSF) _Final_26 March 2010
Paper_Formulasi Kelembagaan untuk BNPP (Firkan DSF) _Final_26 March 2010Paper_Formulasi Kelembagaan untuk BNPP (Firkan DSF) _Final_26 March 2010
Paper_Formulasi Kelembagaan untuk BNPP (Firkan DSF) _Final_26 March 2010
Firkan Maulana
 
138
138138
138
Efry Ghani
 
Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010
Deki Zulkarnain
 
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Penataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Penataan Ruang
 
Bab iv 6.implementasi politik dan strategi nasional
Bab iv 6.implementasi politik dan strategi nasionalBab iv 6.implementasi politik dan strategi nasional
Bab iv 6.implementasi politik dan strategi nasional
natal kristiono
 
Bab v
Bab vBab v
Bab v
natal kristiono
 
Bab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
Bab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasionalBab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
Bab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
natal kristiono
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Peraturan presiden republik indonesia
Peraturan presiden republik indonesiaPeraturan presiden republik indonesia
Peraturan presiden republik indonesia
ook lebung
 
Paper_Formulasi Kelembagaan untuk BNPP (Firkan DSF) _Final_26 March 2010
Paper_Formulasi Kelembagaan untuk BNPP (Firkan DSF) _Final_26 March 2010Paper_Formulasi Kelembagaan untuk BNPP (Firkan DSF) _Final_26 March 2010
Paper_Formulasi Kelembagaan untuk BNPP (Firkan DSF) _Final_26 March 2010
Firkan Maulana
 
Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010
Deki Zulkarnain
 

La actualidad más candente (19)

Uu 25 2004
Uu 25 2004Uu 25 2004
Uu 25 2004
 
Uu252004
Uu252004Uu252004
Uu252004
 
Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015
 
Perpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg BappenasPerpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
Perpres no 66 tahun 2015 ttg Bappenas
 
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...
 
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
 
PP Nomor 20 Tahun 2004
PP Nomor 20 Tahun 2004PP Nomor 20 Tahun 2004
PP Nomor 20 Tahun 2004
 
1.1 pp nomor 8 tahun 2008
1.1 pp nomor 8 tahun 20081.1 pp nomor 8 tahun 2008
1.1 pp nomor 8 tahun 2008
 
Sppn
SppnSppn
Sppn
 
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
 
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan...
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan...Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan...
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan...
 
Peraturan presiden republik indonesia
Peraturan presiden republik indonesiaPeraturan presiden republik indonesia
Peraturan presiden republik indonesia
 
UU Nomor 25 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004UU Nomor 25 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004
 
Materi 4 5-san (1)
Materi 4 5-san (1)Materi 4 5-san (1)
Materi 4 5-san (1)
 
Paper_Formulasi Kelembagaan untuk BNPP (Firkan DSF) _Final_26 March 2010
Paper_Formulasi Kelembagaan untuk BNPP (Firkan DSF) _Final_26 March 2010Paper_Formulasi Kelembagaan untuk BNPP (Firkan DSF) _Final_26 March 2010
Paper_Formulasi Kelembagaan untuk BNPP (Firkan DSF) _Final_26 March 2010
 
138
138138
138
 
Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010
 
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
 

Destacado

Bab iv 6.implementasi politik dan strategi nasional
Bab iv 6.implementasi politik dan strategi nasionalBab iv 6.implementasi politik dan strategi nasional
Bab iv 6.implementasi politik dan strategi nasional
natal kristiono
 
Bab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
Bab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasionalBab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
Bab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
natal kristiono
 
Bab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasional
Bab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasionalBab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasional
Bab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasional
natal kristiono
 
Usability Conversion Optimization for the Eye
Usability Conversion Optimization for the EyeUsability Conversion Optimization for the Eye
Usability Conversion Optimization for the Eye
Angie Schottmuller
 

Destacado (20)

Bab iv 6.implementasi politik dan strategi nasional
Bab iv 6.implementasi politik dan strategi nasionalBab iv 6.implementasi politik dan strategi nasional
Bab iv 6.implementasi politik dan strategi nasional
 
Bab v
Bab vBab v
Bab v
 
Bab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
Bab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasionalBab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
Bab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
 
Bab vi
Bab viBab vi
Bab vi
 
Bab iv
Bab ivBab iv
Bab iv
 
Bab iii
Bab iiiBab iii
Bab iii
 
Babi 5~1
Babi 5~1Babi 5~1
Babi 5~1
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Bab xiv
Bab xivBab xiv
Bab xiv
 
Bab viii
Bab viiiBab viii
Bab viii
 
Bab xii
Bab xiiBab xii
Bab xii
 
Bab ix
Bab ixBab ix
Bab ix
 
Bab xiii
Bab xiiiBab xiii
Bab xiii
 
Bab x
Bab xBab x
Bab x
 
Bab vii
Bab viiBab vii
Bab vii
 
Bab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasional
Bab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasionalBab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasional
Bab iv 3.tahap-tahap pemikiran strategi nasional
 
Bab xi
Bab xiBab xi
Bab xi
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_newNatal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
 
Usability Conversion Optimization for the Eye
Usability Conversion Optimization for the EyeUsability Conversion Optimization for the Eye
Usability Conversion Optimization for the Eye
 

Similar a Bab iv 5.perencanaan pembagnunan nasional

Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah
Nilla Pratiwi
 
Uu no 17 tahun 2007 rpjpn
Uu no 17 tahun 2007 rpjpnUu no 17 tahun 2007 rpjpn
Uu no 17 tahun 2007 rpjpn
avturangga
 
Tj politik dan strategi nasional
Tj politik dan strategi nasionalTj politik dan strategi nasional
Tj politik dan strategi nasional
Dwi Utama
 
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Uwes Chaeruman
 
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Ade Suerani
 
Sistem perencanaan pembangunan
Sistem perencanaan pembangunanSistem perencanaan pembangunan
Sistem perencanaan pembangunan
Mirna Rahmadina
 

Similar a Bab iv 5.perencanaan pembagnunan nasional (20)

APBN 2015
APBN 2015APBN 2015
APBN 2015
 
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalUU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan NasionalUU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
 
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah
 
Peraturan menteri-ppn-nomor-5-tahun-2019
Peraturan menteri-ppn-nomor-5-tahun-2019Peraturan menteri-ppn-nomor-5-tahun-2019
Peraturan menteri-ppn-nomor-5-tahun-2019
 
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
 
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publik
 
Uu no 17 tahun 2007 rpjpn
Uu no 17 tahun 2007 rpjpnUu no 17 tahun 2007 rpjpn
Uu no 17 tahun 2007 rpjpn
 
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
Panel 1.1 - Kemenkuhmham (Wicipto)
 
BAB 1.docx
BAB 1.docxBAB 1.docx
BAB 1.docx
 
Uu no.17 2007
Uu no.17 2007Uu no.17 2007
Uu no.17 2007
 
Tj politik dan strategi nasional
Tj politik dan strategi nasionalTj politik dan strategi nasional
Tj politik dan strategi nasional
 
Kewarganegaraan-Politik strategi nasional
Kewarganegaraan-Politik strategi nasionalKewarganegaraan-Politik strategi nasional
Kewarganegaraan-Politik strategi nasional
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
 
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
 
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
 
Sistem perencanaan pembangunan
Sistem perencanaan pembangunanSistem perencanaan pembangunan
Sistem perencanaan pembangunan
 
Penyusunan RKA Pelayanan Puplik
Penyusunan RKA Pelayanan PuplikPenyusunan RKA Pelayanan Puplik
Penyusunan RKA Pelayanan Puplik
 
Perekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaPerekonomian indonesia
Perekonomian indonesia
 
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018
Salinan permen ppn_no.5_tahun_2018
 

Más de natal kristiono

Bab iv 1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)
Bab iv 1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)Bab iv 1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)
Bab iv 1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)
natal kristiono
 
Bab iii 5.aspek sosial dalam ketahanan nasional
Bab iii 5.aspek sosial dalam ketahanan nasionalBab iii 5.aspek sosial dalam ketahanan nasional
Bab iii 5.aspek sosial dalam ketahanan nasional
natal kristiono
 
Bab iii 3&4.sifat dan aspek alamiah dalam ketahanan nasional
Bab iii 3&4.sifat dan aspek alamiah dalam ketahanan nasionalBab iii 3&4.sifat dan aspek alamiah dalam ketahanan nasional
Bab iii 3&4.sifat dan aspek alamiah dalam ketahanan nasional
natal kristiono
 
Bab iii 2.pokok-pokok pikiran tentang ketahanan nasional
Bab iii 2.pokok-pokok pikiran tentang ketahanan nasionalBab iii 2.pokok-pokok pikiran tentang ketahanan nasional
Bab iii 2.pokok-pokok pikiran tentang ketahanan nasional
natal kristiono
 
Bab iii 1.ketahanan nasional
Bab iii 1.ketahanan nasionalBab iii 1.ketahanan nasional
Bab iii 1.ketahanan nasional
natal kristiono
 
Bab ii 8-9.kedudukan, fungsi ,tujuan dan implementasi wawasan
Bab ii 8-9.kedudukan, fungsi ,tujuan dan implementasi wawasanBab ii 8-9.kedudukan, fungsi ,tujuan dan implementasi wawasan
Bab ii 8-9.kedudukan, fungsi ,tujuan dan implementasi wawasan
natal kristiono
 
Bab ii 5-7.landasan, unsur dasar, arah pandang wawasan
Bab ii 5-7.landasan, unsur dasar, arah pandang wawasanBab ii 5-7.landasan, unsur dasar, arah pandang wawasan
Bab ii 5-7.landasan, unsur dasar, arah pandang wawasan
natal kristiono
 

Más de natal kristiono (11)

Materi hukum pajak pajak daerah
Materi hukum pajak pajak daerahMateri hukum pajak pajak daerah
Materi hukum pajak pajak daerah
 
Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"
 
Tugas pkn iqbale
Tugas pkn iqbaleTugas pkn iqbale
Tugas pkn iqbale
 
Pkn zaskia
Pkn zaskiaPkn zaskia
Pkn zaskia
 
Bab iv 1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)
Bab iv 1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)Bab iv 1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)
Bab iv 1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)
 
Bab iii 5.aspek sosial dalam ketahanan nasional
Bab iii 5.aspek sosial dalam ketahanan nasionalBab iii 5.aspek sosial dalam ketahanan nasional
Bab iii 5.aspek sosial dalam ketahanan nasional
 
Bab iii 3&4.sifat dan aspek alamiah dalam ketahanan nasional
Bab iii 3&4.sifat dan aspek alamiah dalam ketahanan nasionalBab iii 3&4.sifat dan aspek alamiah dalam ketahanan nasional
Bab iii 3&4.sifat dan aspek alamiah dalam ketahanan nasional
 
Bab iii 2.pokok-pokok pikiran tentang ketahanan nasional
Bab iii 2.pokok-pokok pikiran tentang ketahanan nasionalBab iii 2.pokok-pokok pikiran tentang ketahanan nasional
Bab iii 2.pokok-pokok pikiran tentang ketahanan nasional
 
Bab iii 1.ketahanan nasional
Bab iii 1.ketahanan nasionalBab iii 1.ketahanan nasional
Bab iii 1.ketahanan nasional
 
Bab ii 8-9.kedudukan, fungsi ,tujuan dan implementasi wawasan
Bab ii 8-9.kedudukan, fungsi ,tujuan dan implementasi wawasanBab ii 8-9.kedudukan, fungsi ,tujuan dan implementasi wawasan
Bab ii 8-9.kedudukan, fungsi ,tujuan dan implementasi wawasan
 
Bab ii 5-7.landasan, unsur dasar, arah pandang wawasan
Bab ii 5-7.landasan, unsur dasar, arah pandang wawasanBab ii 5-7.landasan, unsur dasar, arah pandang wawasan
Bab ii 5-7.landasan, unsur dasar, arah pandang wawasan
 

Bab iv 5.perencanaan pembagnunan nasional

  • 2. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencanapembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilakasanakan oleh lebaga negara
  • 3. Berdasar UU no. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional disususun sebagai penjabaran dari dibentuknya pemerintahan negara indonesia yang tercantup pada UUD 1945 dalam bentuk visi dan misi dan arah pembagunan nasional.
  • 4. RPJM memiliki dokumen perencanaan utnuk periode 5 tahun dalam kerja perangkat daerah. RPJM nasional ditetapkan dengan peraturan presiden paling lambat 3 Bulan setelah presiden dilantik, sedangkan renstra-KL ditetapkan peraturan Pimpinan Kementrian, setelah disesuaikan dengan RPJM nasional.
  • 5. RPT nasional, juga disebut rencana kerja pemerintah adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. Penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dilakukan melalui urutan kegiatan: - Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan - Penyiapan rancangan kerja - Musyawarah perencanaan pembangunan, dan - Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.