1. 1
A. PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih
anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD
1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan
oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukan
ke dalam rezim pemilihan umum. Pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan
pertama kali pada pemilu 2004. pada 2007, berdasarkan UU No.22 Tahun 2007, pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukan sebagai bagian dari rezim
pemilihan umum. Ditengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu
legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan lima tahun sekali.
Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat
berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum
adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah pengejewantahan
sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam
parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Untuk pemilu tahun ini, terdapat 15 partai yang
berpartisipasi. 3 diantaranya adalah Partai Aceh(khusus) sehingga tidak terdapat surat suara
di Provinsi lainnya. Ke 12 partai tersebut yaitu : 1. Partai Nasional Demokrasi 2. Partai
Kebangkitan Bangsa 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan
5. Partai Golongan Karya 6. Partai Gerakan Indonesia Merdeka 7. Partai Demokrat 8. Partai
Amanat Nasional 9. Partai Persatuan Pembangungan 10. Partai Hati Nurani Rakyat 11. Partai
Bulan Bintang 12. Partai Keadilan da Persatuan Indonesia.
TUJUAN
1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
2. Untuk mengetahui secara langsung pesta demokrasi di Indonesia dilaksanakan
3. Untuk menambah wawasan nusantara
MANFAAT
1. Memperluas pandangan kita bagaimana realita pemilu di Indonesia.
2. Mengetahui proses pemilihan dari awal hingga akhir penghitngan.
3. Memperluas pemahaman bagaimana asas pemilu harus dijalankan dan pentingnya hak
pilih warga

2. 2
B. SISTEM PEMILIHAN UMUM
1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
1.1.Pencalonan
Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Calon adalah sebagai berikut:
1. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
a. Syarat pengajuan calon
1) Surat pencalonan dari partai politik (Model B).
2) Daftar bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model BA).
b. Syarat Calon
1) Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing-masing
bakal calon (formulir Model BB sampai dengan Model BB-11).
2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau
paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
3) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu yang masih
berlaku.
4) Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB,
syahadah, sertifikat,atau suratketerangan lainyang dilegalisasi oleh sekolah/satuan
pendidikan atauKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota.
5) Surat keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU
Kabupaten/Kota telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana formulir Model AA1.
6) Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal
calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih,
atau Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri bagi bakal calon yang pernah
dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan berdasarkanputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (model
BB-2), yang dilampiri:

3. 3
 Pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat
pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah
mantan narapidana .
 surat keterangan catatan kepolisian bahwa yang bersangkutan
bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari
dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
8) Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi calon
yangbertempat tinggal di luar negeri.
9) a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah,
pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan
pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah (Model BB-4),
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model BB-7); yang dilengkapi Surat
Keputusan Pemberhentian bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai
negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha
milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Kepala Desa dan Perangkat
Desa. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat
diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang
diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan
DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota.
b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri darianggotapartaipolitikbagianggota partai
politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model BB-5).
c. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi
anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda
(Model BB-5), dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengunduran diri dari
Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Keputusan
Pemberhentian dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
apabila bakal calon adalah Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat
diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Dewan/Sekretaris Dewan bahwa

4. 4
pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling
lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
10) SuratPernyataanPengunduran Diridan Surat Keputusan Pemberhentian bagi
Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.
11) Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon denganukuran 4 x 6 sebanyak
5 (lima) lembar disertai softfile.
c. Pendaftaran
1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran
calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota antara
tanggal 6 s.d. 8 April 2013.
2) Pendaftaran dilaksanakan tanggal 9 s.d 22 April 2013 pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu
setempat.
3) Partai Politik peserta pemilu (penghubung) mengisi buku registrasi
dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf.
4) Pendaftaran hanya dilakukan 1 (satu) kali.
5) Partai politik menyerahkan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat, Keputusan
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat untuk kepengurusan partai politik
tingkat provinsi dan/atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota
serta Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk
kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.
6) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerima dan memeriksa
jenis dokumen pengajuan calon dan syarat calon dalam bentuk
hardcopydan cakram padat serta menuangkan pada Lampiran Lembar Pendaftaran.
7) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tanda bukti
pendaftaran.
d. Verifikasi
1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian
terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan :
a) Pengajuan bakal calon
 Meneliti daftar bakal calon paling banyak 100% dari jumlah kursi
pada setiap daerah pemilihan.

5. 5
 Mencoret nama bakal calon dari daftar bakal calon
sebagaimana formulir Model BA, dimulai dari nomor urut paling bawah
dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi 100% (seratus
persen) dari jumlah alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan.
 Meneliti pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit
30% pada setiap daerah pemilihan.
 Meneliti penempatan bakal calon perempuan, setiap 3 bakal
calon sekurang-kurangnya 1 perempuan. Dalam hal partai politik telah
menempatkan bakal calon perempuan pada nomor urut yang lebih kecil, maka
partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan calon sebagaimana
angka (3).
 Meneliti tanda tangan pengajuan daftar bakal calon oleh Ketua dan Sekretaris atau
pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya.
 Dalam hal partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan daftar
bakal calon sebagaimana dimaksud angka (3), angka (4), dan angka (5) dinyatakan
Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
b) Syarat Calon
 Meneliti surat pernyataan dan surat keterangan dalam formulir
model BB, Model BB-1 s.d. Model BB-11.
 Meneliti Fotocopy KTP meliputi :
(a) Memeriksa masa berlaku fotocopy KTP masih berlaku
sampai dengan akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 22 April 2013.
(b) memastikan pada akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 22 April 2013,
bakal calon telah berusia 21 tahun.
(c) Memeriksa kesesuaian penulisan nama bakal calon dengan
formulir model BB-11. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan
nama, dapat memperbaiki Model BB-11 yang disesuaikan dengan
penulisan nama pada KTP atau melampirkan surat penetapan pengadilan.
 Meneliti Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi
bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
 Meneliti Fotocopy KTA.
 Meneliti Fotocopy Ijazah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
Masa berlaku ijazah tidak dibatasi, kecuali dicantumkan masa berlakunya.

6. 6
 a. Meneliti Surat Pernyataan Pengunduran diri bagi kepala daerah,
wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah (Model BB-4), Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Model BB-7); yang dilengkapi Surat Keputusan Pemberhentian
bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil,
anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Kepala Desa dan
Perangkat Desa. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum
diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang
bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada
masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
b. Meneliti Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi
anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model
BB-5).
c. Meneliti Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi
anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda
(Model BB-5), dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari
Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta Surat
Keputusan Pemberhentian dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota apabila bakal calon adalah Anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal Surat Keputusan
Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan
dari Pimpinan Dewan/Sekretaris Dewan bahwa pemberhentian yang
bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada
masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 Meneliti Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP,
dan Panitia Pemilihan.

7. 7
 Meneliti pas foto 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar dan softfile
(penggantian foto hanya dapat dilakukan pada masa perbaikan).
 Meneliti pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat
pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah
mantan narapidana, Surat Keterangan dari Lembaga Permasyarakatan/
Kejaksaan Negeri /Kepolisian (SKCK) bagi bakal calon yang pernah
dijatuhi hukuman pidana penjara/percobaan berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
 Meneliti surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS/KPU
kabupaten/kota. Dalam hal bakal calon melampirkan surat keterangan
terdaftar sebagai pemilih yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa, KPU/KPU
Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan terdaftar
sebagai pemilih sesuai formulir Model AA1. KPU/KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota menyampaikan formulir model AA1 kepada PPS
untuk diikutsertakan dalam proses pemutahiran daftar pemilih.
 Meneliti surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba
yang diterbitkan dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
 Meneliti tanda tangan pimpinan partai politik (asli/cap) atau pejabat yang
diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dan stempel basah
dalam formulir syarat bakal calon.
 Menyusun Berita Acara hasil verifikasi (Model BB-12) dan
menyampaikan kepada partai politik.
 Memberikan kesempatan kepada partai politik untuk
melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat
calon.
e. Masa Perbaikan
1. Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen syarat pengajuan calon dan/atau
syarat calon pada tanggal 9 s.d. 22 Mei 2013.
2. Partai politik menyerahkan dokumen perbaikan 1 (satu) kali pada masa
perbaikan.
3. Partai politik tidak dapat melakukan perubahan terhadap dokumen
syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat.

8. 8
4. Dalam hal pengajuan daftar bakal calon belum mencapai 100% dari
jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, Partai politik dapat menambah
jumlah bakal calon pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
5. Dalam hal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebagai calon terpilih dalam
pemilukada sebelum masa penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), bakal
calon bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan partai politik
dapat mengajukan calon pengganti.
f. Verifikasi Hasil Perbaikan
1. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen hasil
perbaikan dengan menempuh mekanisme sebagaimana dimaksud
huruf d.
2. Menyusun Berita Acara sebagaimana formulir Model BB-13 dan
menyampaikan kepada partai politik.
g. Penyusunan dan Pengumuman DCS
1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan verifikasi hasil
perbaikan, dengan ketentuan :
- KPUmenyusun DCS Anggota DPR menggunakan formulirModel BC
- KPU Provinsi menyusun DCS Anggota DPRD provinsi menggunakan
formulir Model BD; dan
- KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota DPRD
Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model BE.
2. DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda
gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama- nama dan pas
foto diri terbaru bakal calon.
3. Penulisan nama calon berpedoman pada daftar riwayat hidup
sebagaimana formulir model BB-11 atau penetapan pengadilan.
4. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menghadirkan dan meminta
persetujuan dari pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas
penghubung partai politik untuk membubuhkan paraf pada rancangan
DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung yang

9. 9
hadir terlebih dahulu mengisi daftar hadir dengan membubuhkan tanda tangan
dan paraf.
5. Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai
politik tidak hadir atau tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
6. DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.
7. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit pada 1
(satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional /
daerah dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik
nasional/daerah serta sarana pengumuman lainnya paling lama 5 (lima)
hari, untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
8. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan
keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/ Kota yang diajukan masing-masing partai politik paling
sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional/daerah dan media massa
elektronik nasional/daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.
h. Masukan atau Tanggapan Masyarakat dan Pengajuan Calon Pengganti.
1. Masukan atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas
paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak DCS Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan.
2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi
kepada partai politik atas masukan atau tanggapan dari masyarakat
terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa masukan dan
tanggapan dari masyarakat.
3. Pimpinan partai politik wajib memberikan kesempatan kepada calon
yang bersangkutan untuk mengklarifikasi terhadap masukan dan
tanggapan dari masyarakat.
4. Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil
klarifikasi masukan masyarakat secara tertulis kepada KPU, KPU

10. 10
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari
setelah menerima klarifikasi.
5. Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon yang tercantum
dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi
kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon
dan DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi.
6. Pengajuan Pengganti calon dan DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat
pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
diterima oleh partai politik.
7. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan
persyaratan pengganti calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen
pengganti calon dari partai politik yang bersangkutan.
i. Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS).
1) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat
berubah apabila :
a) adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan
tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon;
b) calon meninggal dunia
c) calon mengundurkan diri.
d) calon tidak menyerahkan surat keputusan pemberhentian atau
surat keterangan bahwa pemberhentian sebagai kepala daerah,
wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan
pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik
daerah, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota,
Kepala Desa dan Perangkat Desa sedang diproses.

11. 11
e) Bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemilukada.
2) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan
huruf b tidak mengubah susunan nomor urut calon.
3) Apabila partai politik mengubah nomor urut DCS Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota mengembalikan nomor urut ke susunan semula.
4) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c, d, dan e, tidak dapat
diajukan pengganti calon partai politik dan urutan nama dalam DCS Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan berikutnya. P
5) engunduran diri calon sebagaimana dimaksud angka (1) huruf c,
disampaikan kepada partai politik. Apabila partai politik memberikan
persetujuan pengunduran diri calon yang bersangkutan, ditindaklanjuti
pemberitahuan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
6) Apabila pengunduran diri sebagaimana dimaksud angka (1) huruf c
adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di daerah
pemilihan yang bersangkutan, partai politik dapat mengajukan calon
perempuan pengganti dengan nomor urut dan daerah pemilihan yang
sama.
7) Apabila setelah tahapan pengajuan penggantian bakal calon berakhir
terdapat calon meninggal dunia atau calon perempuan mengundurkan diri, partai
politik tidak dapat mengajukan penggantian calon.
j. Penyusunan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP).
1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara
(Model BB-14) berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti calon.
2) Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti
calon DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
dinyatakan memenuhi syarat, pengganti calon tersebut dimasukkan
dalam :
a. Formulir DCSHP Anggota DPR (Model BC2) oleh KPU;

12. 12
b. Formulir DCSHP Anggota DPRD Provinsi (Model BD2) oleh KPU
Provinsi;
c. Formulir DCSHP Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model BE2) oleh
KPU Kabupaten/Kota.
3) Penempatan nomor urut pengganti calon dalam DCSHP Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan daftar bakal calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA),
sesuai dengan nomor urut calon yang diganti.
4) Apabila partai politik tidak mengajukan pengganti calon, urutan nama
dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan
berikutnya, dengan ketentuan nama-nama bakal calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA) disesuaikan
dengan perubahan nomor urut tersebut.
k. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCT
1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCT Anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS atau
DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam
rapat pleno dengan ketentuan :
a. KPU menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPR menggunakan
formulir Model BC1-DPR;
b. KPU Provinsi menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPRD
provinsi dengan menggunakan formulir ModelBD1-DPRD Provinsi;
c. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DCT anggota
DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model BE1-
DPRD Kabupaten/Kota.
2) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat
tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama-
nama dan pas foto diri calon.
3) Rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dimintakan persetujuan kepada pimpinan partai
politik atau petugas penghubung partai politik dengan membubuhkan
paraf. Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas

13. 13
penghubung yang hadir terlebih dahulu mengisi daftar hadir dengan
membubuhkan tanda tangan dan paraf
4) Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai
politik tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
5) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.
1.2.Caleg Perempuan
CALEG PEREMPUAN DPR RI
No
Urut
Nama Partai Nama Caleg
1 PARTAI NASDEM 1. Dra. Marina S. Anggraeni
2. Susi Tri Mulat, SE
2 PKB 1. Purwanti Ningsih
2. Mardiah
3. Afidah Wahyun
3 PKS 1. Aena Hulaiyya
2. Indah Sulistiyorini
3. Retno Susilowati
4 PDI PERJUANGAN 1. Tuti N Roosdiono
2. Dr. Margareta Maria Sintorini
3. Agnes Dhevie Anita
5 GOLKAR 1. Isyana Wisnuwardhani
Sadjarwo, SH, MH
2. Dr. Diah Sulistyani RS, SH,
CN, M.Hum
3. Dra. Hj. Siti Nurmarkesi
6 GERINDRA 1. Dra. Hj. Siti Nurifah
2. Hj. Sugiharti, SH, MH
3. Dr. PH. Claudia Surdjajaja
7 PARTAI DEMOKRAT 1. Putri Permata Sari

14. 14
2. Intan Cahayawati
3. Tita Siti Setiawaty
8
PAN - Partai Amanat Nasional
1. HJ. Nuryati Sholeh
2. Nani Dewi
9 PPP 1. Dra. Nurul Inayati
2. Siti Sarifah
3. Zunita Triyantini, A. Md
10 HANURA 1. Hj. Tutut Rokhayatun, SH,
MH
2. Lia Agustine Ohinol
3. Ingrid E. Sahanaja
14 PBB 1. Dra. Generoosa Goenarsi Dwi
Hastuti
2. Hj. Sholikhah Hamdani
3. Laily Noorida, S.Ag
15 PKPI 1. Olivia Minda Putri
2. Irma Tri Widyastuti
3. Dra. Dyah Bintarini
JUMLAH 34
CALEG PEREMPUAN DPRD KABUPATEN/KOTA SEMARANG
No
Urut
Nama partai Nama Caleg
1 PARTAI NASDEM 1. Dra. Hj. Arsita Novirisanti
2. Sri Susanti Prihatini
3. Novi Kurniasih
2 PKB 1. Lina Aliana, SH
2. Diah Masdikhotul Ulfa
3. Dewarini Septaningrum
3 PKS 1. Hj. Sri Maskupah
2. Setyawan, S. Pd
3. Muntafingah, S. Pd
4. Irna Rutinawati, A. Md

15. 15
4 PDIP 1. Hj. Ida Irawati Ismy, SH,
M.Kn
2. Sugihartini
3. Nungki Sundari, SE
5 GOLKAR 1. Hj. Endang Yunaningsih, SH
2. Yusni Wulandari
3. Erwin Widyaningrum
6 GERINDRA 1. FC Renny Setiawati
2. Adianawati Ratna Hapsari, SE
3. Istikomah
7 DEMOKRAT 1. Maya monoarfa,
E.S.I.Kom.M. Si
2. Yunia Dwi Yanti
3. Suciati
8 PAN 1. Hj. Umi Surotud Diniyah, SE
2. Nofianah, A. Md
3. Laxmy Zohalyah
9 PPP 1. Roslinda Ginting, AMK
2. Lailatul Badriyah, S.Sos
3. Kartika Puspita Sari, S. Sos
10 HANURA 1. Ida Rahmawati
2. Sofia Mariana, SS
3. Sarsini
14 PBB 1. Amalia Fitri Masruri, A. Md.
Keb.
15 PKPI 1. Umi Andayani
2. Nur Hartatik
3. Sorichah
JUMLAH 35

16. 16
CALEG PEREMPUAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
No
Urut
Nama Partai Nama Caleg
1 PARTAI NASDEM 1. Umi Kusuma Lestari, Se.
2. Iik Suryati Azizah, S.Sos., Ma
3. Mm Diana Titik Sulityowati
4. Marlina Dewi, Sh., M.Si.
2 PKB 1. Anti Mukafa'ah, S.Ag.
2. Eka Fitriawati, Se., Mm.
3. Hj. Sri Murtini
4. Fatimah Dian Natalia
3 PKS 1. Listyana Nur Rokhaeni
2. Titik Kristiana Anggraeni
3. Maria Septriana Wulandari
4. Endang Purwati, St.
4 PDIP 1. Bona Ventura Sulistiana, Sh.,
Mh.
2. Rr. Maria Tri Mangesti
3. Dyah Kartika Permanasari,
Se., Mm.
4. Dwi Arum Dhati, Se.
5. Ninik Jumoenita
5 GOLKAR 1. Hj. Siti Ambar Fatonah,
S.Pd.I.
2. Dewi Utami Karyawati, S.Ip.,
M.Si.
3. Endang Wurjarti, Sh.
4. Maya Sopha Dianty
6 GERINDRA 1. Dra. Arum Puspitaningsih
2. Dr. Mirna Annisa, M.Si
3. Heni Prasetyawati, Se.
4. Desi Damayanti
7 DEMOKRAT 1. Syanaz Nadya Winanto Putri,

17. 17
Sh.
2. Dra. Hj. Sulistyowati, Sh., Cn.
3. Sinta Rahayu Puspita Dewi,
Sh.
4. Sumaeni, Se.
8 PAN 1. Lenny Ratih Agustin, St
2. Dra. Hj. Tri Lestari Hadiati,
M.Si.
3. Seksi Kurniawati
4. Susanti
5. Dyah Anggraeni, Se.
9 PPP 1. Hj. Zumroatus Sa'adah
2. Hj. Siti Komsiah, Se., MM.
3. Suprihatin, A.Ag.
10 HANURA 1. Nining Naimah Jaidi
2. Fenolika Fredrika Fransiska
3. Lindawaty, Se.
4. Sofiah
5. Roro Kawuri Winarni
6. Sri Rahayu
14 PBB 1. Juliyanti
15 PKPI 1. Rahayuni, Se., Mm.
2. Riesky Rachmawati
3. Handani Sri Suhartati
4. Primasiwi, S.Kom.
5. Ricky Ananta, St.
JUMLAH 49
1.3 Daerah Pemilihan
Daerah pemilihan 1 kecamatan Gunung Pati, kelurahan Sekaran TPS 5 kota Semarang

18. 18
1.4 Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan
Surat suara
a. Surat suara DPR
Surat suara DPRadalah lipatan surat suara berwarna kuning. Pada bagian tersebut
berisi kolom daerah pemilihan (dapil) dan isian kabupaten/kota, kecamatan/distrik,
desa/kelurahan, serta TPS lokasi pencoblosan. Setiap surat suara harus ditandatangani ketua
kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Ada 12 partai politik (parpol) dengan ratusan nama caleg yang tertulis di surat suara.
Nama-nama caleg yang berkompetisi berbeda di setiap daerah pemilihan (dapil). Caleg DPR
wakil partai yang tidak mewakili daerah walaupun berasal dari dapil tertentu.
b. Surat suara DPRD provinsi
Surat suara DPRD provinsiadalah lipatan surat suara berwarna biru muda dengan
kolom yang sama dengan surat suara DPR. Sama seperti surat suara DPR, surat suara DPRD
provinsi juga berisi kolom 12 parpol dan nama caleg. Namun, khusus di Provinsi Aceh,
peserta pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota berjumlah 15 parpol. Tiga parpol lainnya
adalah parpol lokal aceh.
c. Surat suara DPRD kabupaten/kota
Bagian depan lipatan surat suara berwarna hijau dengan kolom yang sama dengan
surat suara DPR.
Pengecualian:
Pengecualian bagi pemilih di Provinsi DKI Jakarta. Dengan status otonomi khusus,
pemilih Ibu Kota tak akan memilih caleg DPRD kabupaten/kota, sehingga hanya akan
mencoblos tiga surat suara, yaitu surat suara DPR, DPD, dan DPRD provinsi.
Tata cara pencoblosan
Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut ini cara pencoblosan
surat suara yang dianggap sah pada Pemilu 2014:

19. 19
 Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol, maka suaranya dihitung satu untuk
parpol,
 Nomor urut dan nama caleg maka suaranya dihitung satu untuk caleg
 Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta pada kolom nomor urut dan nama
caleg, maka suaranya dihitung satu untuk caleg
 Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta lebih dari satu nomor urut dan nama
caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol
 Lebih dari satu nomor urut dan nama caleg parpol yang sama, maka suaranya dihitung
satu untuk parpol
 Tanda coblos lebih dari satu pada satu nomor urut, tanda gambar dan nama caleg,
maka suaranya dihitung satu untuk parpol
 Tanda coblos lebih dari satu kali pada nomor urut dan nama caleg pada satu parpol,
maka suaranya dihitung satu untuk caleg tersebut
 Garis di antara kolom yang memuat dua nomor urut dan nama caleg di satu parpol,
maka suara dianggap sah untuk satu parpol
 Garis yang memuat nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk
parpol
 Garis yang memuat satu nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk
caleg
 Kolom abu-abu di antara nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suara
dianggap sah satu untuk parpol
 Kolom abu-abu di bawah nomor urut dan nama caleg terakhir pada satu parpol, maka
suara dihitung satu untuk parpol
 Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah didiskualifikasi, maka suara dianggap
sah untuk parpol
 Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah meninggal dunia, maka suara dihitung
satu untuk parpol
 Kolom nomor urut, tanda gambar dan nama parpol yang tidak memiliki daftar caleg,
maka suara dianggap sah satu untuk parpol

20. 20
2. Pemilihan Umum Anggota DPD
2.3 Pencalonan
Prosedur dan syarat pencalonan anggota DPD, pada hakikatnya hampir sama dengan
prosedur pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota seperti yang telah
dijelaskan diatas.
2.4 Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan
Surat suara DPD
surat suara DPD adalah yang berwarna merah. Setiap provinsi memiliki jumlah caleg
DPD yang berbeda. Tidak seperti DPR, DPD adalah wakil independen yang mewakili daerah.
Mereka tidak mencalonkan diri melalui partai.
Tata cara pencoblosan:
Tata cara pencoblosan anggota DPD pada hakikatnya sama dengan tata cara
pencoblosan anggotaDPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota seperti yang telah dijelaskan
diatas.

21. 21
C. PENYELENGGARAAN PEMILU 2014
1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupatan/Kota
No Nama Panitia Jabatan
1 Mohamad Hakim Junaidi Ketua
2 Abdoel Khaliq Anggota
3 Henry wahyono Anggota
4 Siti Prihatiningtyas Anggota
5 Kharis Hidayat Anggota
Tugas dan Wewenang:
 Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum
 Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta
Pemilihan Umum
 Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan
mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di
Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut
 Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah
pemilihan;
 Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk
DPR, DPRD I dan DPRD II
 Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
 Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
2. Profil Panitia Pemilu Kecamatan/Kelurahan di Wilayah Pantauan
No Nama Panitia Jabatan
1 Suharto Ketua
2 Joko Kirnanto Anggota
3 Gigih setyawan Anggota
4 Hardino Anggota
5 Toni Hidayat Anggota
6 Asmanto Anggota
7 Aunun Hodayah Anggota

22. 22
3. Profil KPPS Wilayah Pantauan
No Nama Panitia Jabatan
1 Suharto Ketua
2 Joko Kirnanto Anggota
3 Gigih setyawan Anggota
4 Hardino Anggota
5 Toni Hidayat Anggota
6 Asmanto Anggota
7 Aunun Hodayah Anggota
Pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan sebagai berikut :
a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga
memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat
hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.KPU ;
c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat
hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS
dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2-
KWK.KPU) ukuran besar;
d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua
KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS.
D. PENGAWAS PEMILU 2014
1. Profil Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
No Nama Panitia Jabatan
1 Sumardani Ketua
2 Imron Haqiqi, S.Ag. Anggota
3 Martur Wasis Anggota
2. Profil Pengawas Kecamatan
No Nama Panitia Jabatan
1 Imam Jatmiko Ketua

23. 23
2 Sudarwito Anggota
3 Ubaidillah Umar Anggota
4 Anna Guna Maryana Relawan (Gerakan Sejuta
Relawan Pengawas Pemilu)
5 Eka Purwati Relawan (Gerakan Sejuta
Relawan Pengawas Pemilu)
6 Betania Samosir Relawan (UKM Fiat Justicia
UNNES)
Tugas dan wewenang pengawas:
1. Mengawasi tentang daftar pemilih tetap
2. Mencagah money politik /pelanggaran
3. Mengawal kotak suara
E. PELAKSANAAN PEMILU
1. Pelaksanaan Pemilu
1.1. Pemungutan Suara
Persiapan Pemungutan Suara
 Ketua dan Anggota KPPS harus sudah datang di TPS selambat-
lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.
 Ketua dan Anggota KPPS:
a. memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara;
DPRD Kabupaten/Kota di papan pengumuman yang ditempatkan pada
pintu masuk TPS;
pada pintu masuk TPS;
ta kelengkapan
administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
duduk yang telah disediakan.
 Ketua KPPS memberi penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pembagian
tugas Anggota KPPS.

24. 24
Rapat Pemungutan Suara
 Waktu Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara
a. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu
setempat apabila pemilih dan/atau saksi sudah hadir.
Apabila pemilih atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda
sampai dengan ada pemilih dan/atau saksi yang hadir, paling lama sampai pukul 07.30
waktu setempat.
 Apabila hingga pukul 07.30 waktu setempat, pemilih dan/ atau saksi
belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan
pemungutan suara. Mekanisme Rapat Pemungutan Suara yang berisi
Langkah 1: Pengucapan Sumpah/Janji. Setelah membuka Rapat Pemungutan
Suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS “Demi
Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :
 Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota
KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
 Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan
kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau
golongan.

25. 25
F. Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pemungutan Suara untuk Pemilihan Legislatif dilaksanakan pada tanggal 7 April
2014, yang rata-rata panitia memulai sekitar jam 7 pagi dan berakhir pada jam 1 siang
waktu setempat. Adapun tata cara dalam pemungutan suara dapat dilihat pada gambar
dibawah ini :
Keterangan Gambar :
1. Peserta yang akan memberikan suaranya masuk melalui pintu masuk yang sudah
ditetapkan disetipa TPS masing-masing.
2. Peserta mendatangi panitia pencatat kehadiran pemilih dengan memberikan surat untuk
mengikuti pemilu yang diberikan oleh ketua RT pada hari sebelum pemilu dilakukan. Lalu
peserta menunggu diruang yang telah disediakan.
3. Peserta dipanggil oleh KPPS untuk menerima surat suara, untuk pemilihan legislatif 2014
terdapat 4 surat suara. Pertama, surat untuk memilih calon legislatif DPR RI. Kedua, surat

26. 26
untuk memilih calon legislatif DPR Provinsi. Ketiga, surat untuk memilih calon legislatif
DPR Kota/Kabupaten. Keempat, surat untuk memilih calon legislatif DPD.
4. Peserta berjalan menuju kamar atau bilik suara untuk mencoblos para calon anggota
legislatif pada surat yang diberikan sebelumnya. Dengan Rahasia, Jujur, Langsung.
5. Setelah memberikan suara, peserta memasukkan surat suara sesuai dengan warna surat
atau kotak yang ditujukan surat suara.
6. Setelah itu, peserta harus mencelupkan tangan pada tinta yang disediakan panitia. Hal ini
dilakukan sebagai bukti atau tanda bahwa peserta tersebut telah memberikan hak suaranya,
dan tidak bisa melakukan hal yang sama di TPS(Tempat Pemungutan Suara) lainnya.
7. Peserta keluar melalui pintu keluar, atau jalur yang telah ditentukan setiap TPS.
1.2. Penghitungan Suara
PROSEDUR PENGHITUNGAN SUARA
Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir, dan
dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai. KPPS tidak dibenarkan
mengadakan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat.
1. PERSIAPAN
a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua
Anggota KPPS melakukan kegiatan :
1) Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model
C2-KWK.KPU ukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa,
sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan
jelas.
2) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga
mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan
dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan peralatan TPS lainnya.
3) Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak
kuncinya.
b. Sebelum penghitungan suara, KPPS menghitung:
1) Jumlah pemilih berdasarkan DPT untuk TPS.
2) Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS.
3) Jumlah pemilih dari TPS lain.
4) Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
5) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
c. Penggunaan surat suara tambahan (cadangan) dibuatkan berita acara dalam formulir
Model C5-KWK.KPU, dan hanya khusus untuk mengganti surat suara yang rusak
atau keliru dicoblos.
d. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari
Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
e. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila
ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

27. 27
2. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KPPS
Pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan sebagai berikut :
f. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga
memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
g. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat
hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.KPU ;
h. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat
hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS
dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2-
KWK.KPU) ukuran besar;
i. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua
KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
j. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS.
3. PENGHITUNGAN SUARA
a. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota
KPPS, melakukan kegiatan :
1) Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara ditutup, danpelaksanaan penghitungan
suara di TPS dimulai;
2) Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
3) Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja
KPPS;
4) Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang
hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
5) Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat
suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan
calon yang dicoblos;
6) Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e
dengan menggunakan formulir hasilpenghitungan suara untuk pasangan calon (Model
C2-KWK.KPU) ; dan
7) Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh
yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
b. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan
pada surat suara mengacu pada ketentuan tata cara mencoblos pada halaman 5 buku
panduan ini.
c. Pemilih yang hadir pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS, tidak dibenarkan
mengganggu proses penghitungan suara.
d. Proses penghitungan suara di TPS dapat disaksikan oleh saksi pasangan calon,
pengawas pemilu lapangan, pemantau, wartawan, dan warga masyarakat sebagai
pemilih.
e. Warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan
keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat
hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f. Apabila tidak terdapat saksi pasangan calon di TPS, keberatan warga masyarakat
sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.

28. 28
g. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dapat diterima, KPPS
seketika itu juga mengadakan pembetulan.
h. Keberatan saksi pasangan calon dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-
KWK.KPU.
i. Apabila tidak ada keberatan, baik dari saksi pasangan calon maupun warga
masyarakat, atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan
pemungutan suara dan penghitungan di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir
Model C3-KWK.KPU dengan tulisan “NIHIL”.
j. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon terhadap proses
penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
Setelah kegiatan penghitungan suara, Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS
keempat melakukan kegiatan :
a) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan
dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan memasukkan ke dalam sampul; dan
b) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan
dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah
dan memasukkan ke dalam sampul.
c) Membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan
pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat
rincian hasil penghitungan suara di TPS.
d) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani
oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat
ditandatangani oleh saksi pasangan calonyang hadir dengan menggunakan ballpoint
warna biru.
e) Setiap lembar berita acara dan sertifikat diparaf oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2
(dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang
hadir.
f) Berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada point (d), dimasukkan ke
dalam sampul yang disediakan.
g) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta
segel.
h) KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi berita acara,
sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi
pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS pada hari yang sama dengan
menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model c9-KWK.KPU).
i) KPPS wajib memberikan salinan berita acara (Model C-KWK.KPU), catatan hasil
penghitungan suara (Model C1-KWK.KPU), dan sertifikat hasil penghitungan suara
(Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang
hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPS masing-masing sebanyak 1 (satu)
rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK.KPU di
tempat umum.

29. 29
j) selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan
menempelkan Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum dengan cara
menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga
menyampaikan Lampiran Model C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan
pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan
cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/kelarahan.
k) Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada
masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada huruf i, dapat berupa
hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
l) Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada huruf j ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan
Anggota KPPS yang bersangkutan.
Berdasarkan perhitungan suara di TPS yang kami observasi, data perhitungan suara adalah
sebagai berikut:
HASIL PERHITUNGAN SUARA
DPR RI DAPIL JAWA TENGAH 1 TPS 5
SEKARAN-GUNUNG PATI
1. Partai Nasdem 2 2. PKB 8
No
urut
Nama Calon DPR RI jumlah No
urut
Nama Calon DPR RI jumlah
1. Setyo Maharso 1 1 H. alamudin dimyati
rois
8
2 Drs. FADHOLI 0 2 Z. ARIFIN JUNAIDI 1
3 Joice Triatman 1 3 PURWANTI NINGSIH 1
4 Drs. R. AYUB EDY
PURNOMO, MM
0 4 H. A. SURYANTO,
SE., M.SI
3
5 Henky Prasetyo Soemitro,
Sh., M.Si
0 5 MAURITS ALEX
PAATH
1
6 Dra. MARINA S
ANGGRAENI
0 6 AFIDAH WAHYUNI 0
7 Susi Tri Mulat, Se. 1 7 MARDIAH 0
8 H. Anis Nugroho
Widharto, Se
0 8 LUQMAN HAKIM 6
3. PKS 4 4. PDIP 32
No
urut
Nama Calon DPR RI Jumlah No
urut
Nama Calon DPR RI jumlah
1. H. ZUBER SAFAWI, SHI 8 1 JULIARI P.
BATUBARA
34
2 HANDOYO
PRIHATANTO, SH, MH
0 2 TUTI N ROOSDIONO 5
3 AENA HULAIYYA 0 3 YANUAR PRAWIRA 2

30. 30
WASESA, SH, M.Si,
MH
4 AGUS WARSITO 0 4 TJAHJO KUMOLO, SH 2
5 HADI PUTRATNO, SE,
MM
0 5 H. SOETJIPTO, SH.,
MH
3
6 INDAH SULISTIYORINI 0 6 Dr. MARGARETA
MARIA SINTORINI
1
7 H. MASTUR DARORI,
SH
1 7 H. ANTONI WIJAYA,
SH
4
8 RETNO SUSILOWATI 0 8 AGNES DHEVIE
ANITA
1
5. Golkar 7 6. Gerindra 20
No
urut
Nama Calon DPR RI Jumlah No
urut
Nama Calon DPR RI jumlah
1 Drs. h. a. mujib rohmat 1 1 JAMAL MIRDAD 1
2 Isyana wisnuwardhani
sadjarwo, sh, mh
0 2 Ir. SUHARIYANTO 1
3 Sasmito, Sh, Mh. 1 3 Dra. Hj. SITI
NURIFAH
0
4 Bambang Raya Saputra,Se 3 4 DR. CORNELIUS D.
RONOWIDJOJO
0
5 Dr. DIAH SULISTYANI
RS, SH, CN, MHUM
5 Hj. SUGIHARTI, SH,
MH
3
6 Harry Afandi 6 ROY MANIK 1
7 Dra.HJ.SITI
NURMARKESI
7 CLAUDIA
SURJADJAJA, DR.PH
0
8 Agoes Sofyan,Sh.Mm 1 8 Ir. H. Mifta hudin
afandi, SE, MH
1
7. Partai Demokrat 7 8. PAN 0
No
urut
Nama Calon DPR RI Jumlah No
urut
Nama Calon DPR RI jumlah
1 Ir. AGUS HERMANTO,
MM
7 1 YAYUK BASUKI 0
2 A. BRAHMANA, SE,
M.Si
1 2 M. YASIN KARA, SE,
MH
0
3 Putri Permata Sari 1 3 ARIF MUSTAFA AL
BUNY
1
4 H. AGUS DANI
SRIYANTO, SH
2 4 Dr. MOHAMMAD
NASIH, M.Si
0
5 INTAN CAHAYAWATI 0 5 YEARZY FERDIAN,
SE, Akt, M. Si
1
6 Dr. Ir. Gunawan Adji, MT 1 6 Hj. NURYATI
SHOLEH
0
7 TITA SITI SETIAWATY 0 7 NANI DEWI 0
8 THIRZA MOHAMMAD 1 8 KHAFID SIROTUDIN 1

31. 31
IMRAN
9. PPP 4 10. HANURA 4
No
urut
Nama Calon DPR RI Jumlah No
urut
Nama Calon DPR RI jumlah
1 Drs. H. Machmud Yunus 0 1 0
2 Dra. Nurul Inayati 0 2 0
3 Ir. H Syaiful Hidayat 1 3 0
4 Muh. Mufid, S.Ag 0 4 0
5 Siti Sarifah 1 5 0
6 Tri Pranoto, ST 0 6 0
7 Zunita Triyantini, A. Md 0 7 0
8 Drh. BAGUS
BRAMANTO AJI GUNO
0 8 0
12.PBB 1 13. PKPI
No
urut
Nama Calon DPR RI Jumlah No
urut
Nama Calon DPR RI jumlah
1 0 1
2 0 2
3 0 3
4 0 4
5 0 5
6 0 6
7 0 7
8 0 8
Catatan : Jumlah Surat Suara yang tidak sah berjumlah 22 suara.
HASIL PERHITUNGAN SUARA
DPD JAWA TENGAH 1 TPS 5
SEKARAN-GUNUNG PATI
No.
Urut
Nama Calon DPD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPD Jml
1. AGUS MUJAYANTO 2 17. KUNDARI, S.E 5
2. Drs. H. AHMAD NIAM
SYUKRI, M.Si.
4 18. Ir. KUNTO ENDRIYONO,
M.M.
2
3. AHSAN FAUZI, S.Sos.I 9 19. Mayjen (Purn.) Drs. H.
KURDI MUSTOFA
5
4. Drs. H. AKHMAD
MUQOWAM
9 20. MUHAMMAD AL
HABSYI, S.Pd
2
5. BAGYONO, ST 5 21. POPPY DHARSONO 6
6. Dr. H. BAMBANG
SADONO, S.H,. M.H.
32 22. R. SUKARNO WINARTO 0
7. Hj. DENTY EKA WIDI 29 23. Hj. SITI AZZAH, S.Sos. 3

32. 32
PRATIWI, S.E., M.H.
8. G.K.R. AYU KOES
INDRIYAH
5 24. Ir. H. SOEHARSOJO 2
9. Dra. Hj. H.R. UTAMI,
M.Hum.
5 25. Drs. St. SUKIRNO, M.S 17
10. Drs. H. HENDRO
MARTOJO, M.M.
2 26. H. SUDIR SANTOSO, S.H. 1
11. HERIYANTO 1 27. Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. 14
12. Drs. H. HUMAM
SABRONI, M.Si.
1 28. Drs. K.P.H. SUMARYOTO
PADMODININGRAT
1
13. IKA TRISNA
MULYANINGSIH, S.T.
1 29. SURO JOGO PBSH, S.E. 2
14. H. ISKANDAR, S.Ag,
M.Si
1 30. TJAHJADI
TAKARIAWAN
8
15. Drs. JABIR 2 31. TOTO DIRGANTORO 0
16. KHIZANATURROHMAH,
S.Ag.
2 32. WAKIL MAGHFUR 2
Catatan : Jumlah Surat Suara yang tidak sah berjumlah 47 suara.
HASIL PERHITUNGAN SUARA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 1 TPS 5
SEKARAN-GUNUNG PATI
1. Partai Nasdem - 2. PKB 7
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. RONNY RENALDY
TUTUARIMA
0 1. H. BENNY KARNADI,
S.Ag.
1
2. UMI KUSUMA
LESTARI, SE
0 2. MUHAMAD BUSRO 0
3. IIK SURYATI
AZIZAH, S.Sos., MA.
2 3. ANTI MUKAFA'AH,
S.Ag.
0
4. Drs. H.M. EDDY
RAHARTO, MM.
0 4. KH. SYAMSUL
MA'ARIF, SH., MH.
4
5. EKO BUDI
CAHYONO
0 5. H. CHOIRUL ICHSAN 2
6. MM DIANA TITIK
SULISTYOWATI
0 6. EKA FITRIAWATI, SE.,
MM
0
7. JAYANTO ARUS
ADI
1 7. Drs. H. SARIJONO, MM. 1
8. FADJAR TRI
NUGROHO, SH.
0 8. Hj. SRI MURTINI 2
9. MARLINA DEWI,
SH., M.Si.
0 9. TJIE AGOES BAMBANG
BOEDYANTO, BC.HK.
0
10. HARIJONO BUDI
SETIARSO
0 10. FATIMAH DIAN
NATALIA
1
11. BAGUS HARJONO 0 11. TRISTAN PANOLAN 1

33. 33
JUDOWIDJOJO, ST.,
MT.
3. PKS 6 4. PDIP 38
No.
Urut
Nama Calon DPRD
Jml No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. 6 1. 5
2. 0 2. 9
3. 1 3. 27
4. 1 4. 1
5. 1 5. 4
6. 0 6. 3
7. 0 7. 4
8. 0 8. 2
9. 0 9. 2
10. 0 10. 1
11. 3 11. 5
5. Golkar 6 6. Gerindra 7
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. 1 1. 2
2. 1 2. 1
3. 1 3. 1
4. 4. 0
5. 5. 0
6. 6. 1
7. 0
8. 0
9. 0
10. 0
11. 1
7. Demokrat 5 8. PAN 1
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. 10 1. 3
2. 2 2. 0
3. 0 3. 0
4. 0 4. 0
5. 1 5. 1
6. 1 6. 0
7. 1 7. 0
8. 0 8. 1
9. PPP 4 10. Hanura 8
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml

34. 34
1. 0 1. 0
2. 0 2. 0
3. 0 3. 0
4. 0 4. 0
5. 0 5. 0
6. 0 6. 0
11. PBB 12. PKPI 1
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. 0 1. 0
2. 0 2. 0
3. 0 3. 0
4. 0 4. 0
5. 0 5. 0
6. 0 6. 0
Catatan : Jumlah Surat Suara yang tidak sah berjumlah 20 suara.
HASIL PERHITUNGAN SUARA
DPRD KOTA DAPIL JAWA TENGAH 1 TPS 5
SEKARAN-GUNUNG PATI
1. Nasdem 2. PKB 10
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. 4 1. 13
2. 0 2. 3
3. 1 3. 0
4. 0 4. 9
5. 0 5. 1
6. 0 6. 0
7. 1 7. 0
8. 0 8. 2
3. PKS 2 4. PDIP 20
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. 2 1. 0
2. 1 2. 2
3. 4 3. 1
4. 3 4. 1

35. 35
5. 0 5. 1
6. 1 6. 1
7. 1 7. 55
8. 0 8. 1
9. 8
5. Golkar 4 6. Gerindra 13
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. 6 1. 1
2. 0 2. 0
3. 1 3. 0
4. 0 4. 1
5. 0 5. 13
6. 1 6. 0
7. 0 7. 0
8. 0 8. 0
7. Demokrat 7 8. PAN -
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. 3 1. 2
2. 0 2. 0
3. 0 3. 0
4. 0 4. 0
5. 0 5. 0
6. 0 6. 0
7. 1 7. 1
8. 0 8. 1
9. PPP 4 10. Hanura 2
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. 0 1. 0
2. 1 2. 0
3. 0 3. 0
4. 1 4. 0
5. 0 5. 0
6. 0 6. 0
7. 0 7. 0
8. 0 8. 0

36. 36
11. PBB 2 12. PKPI
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. 0 1. 0
2. 0 2. 0
3. 0 3. 1
4. 0 4. 0
5. 0 5. 0
6. 0 6. 0
7. 0 7. 0
8. 0 8. 0
Catatan : Jumlah Surat Suara yang tidak sah berjumlah 11 suara.
1.3. Rekapitulasi Perhitungan Suara
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SEMENTARA DPR RI JAWA
TENGAH SATU (DAPIL LIMA)
KOTA SEMARANG TPS 05 SEKARAN, GUNUNGPATI
NO NAMA PARTAI SUARA SAH
1 PDI PERJUANAGAN 32
2 GERAKAN INDONESIA RAYA 20
3 PKB 8
4 GOLONGAN KARYA 7
5 DEMOKRAT 6
6 KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 5
7 KEADILAN SEJAHTERA 4
8 PPP 4
9 HANURA 4
10 NASDEM 2
11 PBB 1
12 PAN 0
JUMLAH SUARA SAH 93
NO NAMA PARTAI NAMA CALEG SUARA SAH
1 PDI PERJUANAGAN JULIARI P. BATUBARA 34
2 GERAKAN INDONESIA
RAYA
HJ SUGIARTI, SH. MH 3

37. 37
3 PKB H. ALAMUDIN DIMYATI
ROIS
8
4 GOLONGAN KARYA BAMBANG RAYA
SAPUTRA, SE
3
5 DEMOKRAT Ir. AGUS HERMANTO 7
6 KEADILAN DAN
PERSATUAN INDONESIA
- -
7 KEADILAN SEJAHTERA H. ZUBER SAFAWI, SHI 8
8 PPP Ir. H. SYAIFUL HIDAYAT
SITI SARIFAH
1
1
9 HANURA - -
10 NASDEM SETYO MAHARSO
JOICE TRIATMAN
SUSI TRI MULAT, SE
1
1
1
11 PBB - -
12 PAN ARIF MUSTAFA AL BUNY
YEARZY FERDIAN, SE, Akt,
M.Si
KHAFID SIROTUDIN
1
1
1
JUMLAH SUARA SAH 71
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SEMENTARA DPD JAWA TENGAH
SATU (DAPIL LIMA)
KOTA SEMARANG TPS 05 SEKARAN, GUNUNGPATI
No NAMA CALON LEGISLATIF SUARA SAH
1 Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H,. M.H. 32
2 Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. 29
3 Drs. St. SUKIRNO, M.S. 17
4 Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. 14
5 AHSAN FAUZI, S.Sos.I 9
6 Drs. H. AKHMAD MUQOWAM 9
7 TJAHJADI TAKARIAWAN 8
8 POPPY DHARSONO 6
9 BAGYONO, ST 5
10 G.K.R. AYU KOES INDRIYAH 5
11 Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum. 5
12 KUNDARI, S.E. 5
13 Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA 5
14 Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si. 4
15 Hj. SITI AZZAH, S.Sos. 3
16 AGUS MUJAYANTO 2
17 Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M. 2
18 Drs. JABIR 2
19 KHIZANATURROHMAH, S.Ag. 2
20 Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M. 2
21 MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd 2

38. 38
22 Ir. H. SOEHARSOJO 2
23 SURO JOGO PBSH, S.E. 2
24 WAKIL MAGHFUR 2
25 HERIYANTO 1
26 Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si. 1
27 IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T. 1
28 H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si 1
29 H. SUDIR SANTOSO, S.H. 1
30 Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT 1
31 R. SUKARNO WINARTO 0
32 TOTO DIRGANTORO 0
JUMLAH SUARA SAH 180
4. Pelanggaran Pemilu
4.1 Jenis pelanggaran pra Hari Pemungutan
 Money politic
 Mengikutsertakan anak-anak dibawah umur untuk aksi kampanye
 Kampanye melalui media pesan singkat setelah masa kampanye berakhir
 Pemasangan atribut kampanye ditempat yang tidak semestinya. Misalnya
pemasangan spanduk di pohon-pohon pinggir jalan.
 Serangan fajar
 Kampanye diluar jadwal
4.2 Jenis Pelanggaran Pada Hari Pemungutan
 Terdapat peserta yang keluar yang tidak melalui pintu keluar
 Ada tiga nama calon peserta calon legislatif yang tidak memenuhi syarat
 Terdapat surat suara yang tidak dicoblos
 Terdapat surat suara yang dicoblos lebih dari satu bahkan dicoblos semua
 Ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya atau Golput
4.3 jenis Pelanggaran Pasca Hari Pemungutan
 Setelah hari pemungutan di TPS 5 kelurahan Sekaran, Gunung Pati belum ada
pelanggaran yang terjadi.

39. 39
A. ANALISA HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014
Berdasarkan observasi pemilihan umum yang saya lakukan di TPS 5 kelurahan
Sekaran kecamatan Gunung Pati, analisis hasil pemilu legislatif adalah sebagai berikut:
Daftar pemilih tetap (DPT) : 273 pemilih
Kartu suara
DPR RI : 278
DPD JAWA TENGAH : 280
DPRD PROVINSI : 278
DPRD KOTA : 280
Pemungutan suara : 227 suara
Suara Sah :117 suara
Suara tidak sah
DPR RI : 22 suara
DPD JAWA TENGAH : 47 suara
DPRD PROVINSI : 20 suara
DPRD KOTA : 11 suara +
Total : 100 suara
Jumlah saksi : 12 orang (4 orang saksi meninggalkan TPS sebelum
pemilu selesai)
Pemilih dari luar : 10 orang
Alat peraga pemilu : lengkap (tata tertib, syarat sah suara, daftar pemilih,
daftar calon legislatif, dll)
Calon yang gugur : 3 calon (tidak memenuhi syarat)
Analisis persentase hasil perhitungan pemilu DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KOTA berdasarkan urutan partai persentase terbesar adalah sebagai berikut:
DPR RI
No Nama Partai Persentase
1 PDI PERJUANAGAN 34, 41%
2 GERINDRA 21,51%
3 PKB 8,60%
4 GOLONGAN KARYA 7,53%
5 DEMOKRAT 6,45
6 PKPI 5,38%

40. 40
7 PKS 4,30%
8 PPP 4,30%
9 HANURA 4,30%
10 NASDEM 2,15%
11 PBB 1,08%
12 PAN 0%
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH SATU
No Nama Partai Persentase
1 PDI PERJUANAGAN 48,10%
2 GERINDRA 15,19%
3 PKB 10,13%
4 GOLKAR 7,59%
5 DEMOKRAT 6,33%
6 PKS 6,33%
7 PPP 5,06%
8 PAN 1,27%
9 HANURA 0%
10 NASDEM 0%
11 PBB 0%
12 PKPI 0%
DPRD KOTA SEMARANG JAWA TENGAH SATU
No Nama Partai Persentase
1 PDI PERJUANAGAN 31,81%
2 GERINDRA 19,69%
3 PKB 15,15%
4 DEMOKRAT 10,61%
5 GOLKAR 7,58%
6 PPP 6,06%
7 HANURA 3,03%
8 PBB 3,03%

41. 41
9 PKS 3,03%
10 NASDEM 0%
11 PAN 0%
12 PKPI 0%
G. PENUTUP
1. Kesimpulan
Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum
(pemilu) yang terjadwal dan berkala. Amandemen UUD 1945 yakni Pasal 1 ayat (2),
menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.
Dalam perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan
sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan UUD. Salah satu wujud
kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan
DPRD atau yang sering disebut dengan pemilihan umum legislatif. Tetapi banyaknya
pelanggaran yang terjadi menjelang, ketika, serta pasca pemilihan umum berlangsung.
Rakyat harus lebih pintar dan jeli dalam menggunakan suaranya dalam memilih para calon
legislatif. Semua itu dilakukan agar Indonesia mendapatkan para wakil rakyat yang dapat
benar 0 benar menyalurkan aspirasi masyarakatnya.
2. Rekomendasi
2.1 Rekomendasi Untuk Penyelenggara Pemilu
 Lebih disiplin waktu, agar proses pemilu berjalan sesuai waktu yang
dijadwalkan
 Persiapan yang matang dalam mengantisipasi terjadinya hal – hal yang
bersifat dadakan, seperti : hujan, mati lampu dan laiinya
2.2 Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu
 Lebih teliti dalam mengawasi. Karena nampaknya ada beberapa hal yang
termasuk dalam pelanggaran pemilu yang tidak tercatat sebagai
pelanggaran
 Harus adanya kedisiplinan terhadap petugas pengawas, tampak beberapa
pengawas yang pangling dari tugasnya saat pemilihan umum berlangsung

42. 42
2.3 Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu
 Peserta pemilu hendaknya menggunakan hak pilihnya dengan baik. Karena
pada kenyatannya banyak pemilih yang golput.
 Peserta pemilu harus lebih menghargai tata tertib yang ada
 Menanyakan hal berkaitan tata cara atau membaca papan info atau papan
daftar anggota calon legislatif yang terdapat di sekita TPS.

43. 43
H. DAFTAR PUSTAKA
http://dct.kpu.go.id/index.php
http://www.stafaband.info/download/mp3/lagu_contoh_tata_cara_pencoblosan_surat_suara/
http://www.kpu-jatengprov.go.id/
tp://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/09/daftar-calon-tetap-anggota-dpr-ri-
2014.html
http://www.bawaslu.go.id/profil-bawaslu-provinsi/finish/15/107.html
http://bawaslujateng.blogspot.com
I. DAFTAR RESPONDEN
Suharto (Ketua KPPS TPS 05)
Aunun Hidayah (Anggota KPPS)
Betania Samosir (Relawan (UKM Fiat Justicia UNNES)

44. 44
LAMPIRAN
Daftar angket
1. Bagaimanakah struktur kepanitiaan di TPS 05 kelurahan Sekaran, kecamatan
Gunung Pati?
2. Siapa saja nama panitia yang ikut andil dalam pemilu di TPS ini ?
3. Siapa sajakah KPU di kabupaten/kota ?
4. Bagaimanakah prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS
kelurahan Sekaran, kecamatan Gunung Pati?
5. Siapa sajakah pengawas di pemilu TPS kelurahan Sekaran, kecamatan Gunung
Pati (pengawas kabupaten/kota/kecamatan)?
6. Berapakah jumlah pemilih tetap di TPS 05 kelurahan Sekaran, kecamatan
Gunung Pati?
7. Berapakah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya?
8. Berapakah kartu suara yang diterima di TPS 05 kelurahan Sekaran, kecamatan
Gunung Pati?
9. Berapakah jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya?
10. Kapan penghitungan suara akan dilaksanakan, pukul berapa?
11. Pada saat penghitungan suara, berapakah suara yang tidak sah?
12. Apa saja pelanggaran yang terjadi selama pemilu (pra/saat pemilu)?
13. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemilu di TPS kelurahan Sekaran,
kecamatan Gunung Pati? Jika ada, jelaskan!
14. Partai apa yang memenangkan pemilu di TPS 05 kelurahan Sekaran,
kecamatan Gunung Pati?