Laporan riset ini membahas tentang studi pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 2014. Pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 tahun untuk memilih perwakilan rakyat di tingkat nasional dan daerah. Laporan ini menjelaskan proses pencalonan calon anggota legislatif mulai dari persyaratan administrasi, verifikasi dokumen, penetapan calon sementara hingga pengumuman hasil seleksi calon.

1. 1
LAPORAN AKHIR RISET
STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
( PENELITIAN PADA PEMILU 2014 )
Oleh :
NAMA : YUNIFA MERITARTIYANTIKA KURNISARI
NIM : 7101413226
ROMBEL : 93
DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN
PENGAMPU : NATAL KRISTIONO, S.Pd., M.H
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014
KOMPETENSI:
IDIOLOGI, DEMOKRASI, DAN
WAWASAN NUSANTARA
I

2. 2
A.PENDAHULUAN
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan agenda yang wajib dilaksanakan oleh
negara Indonesia selama 5 tahun sekali yang bertujuan untuk memperoleh wakil-wakil
rakyat, yaitu anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
nantinya akan menjadi wadah seluruh aspirasi dari masyarakat Indonesia dari kalangan
bawah sampai kalangan atas. Selain itu, Indonesia merupakan negara Demokrasi, yang
menganut paham “dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat” sehingga segala bentuk
keputusan yang diambil harus bersumber dari rakyat karena hasil keputusannya akan
kembali kepada rakyat itu sendiri, dengan cara menggunakan hak pilih rakyat dalam pesta
demokrasi.
Untuk Pemilu tahun ini, terdapat 15 partai yang menjadi peserta. Tiga diantaranya
adalah Partai Aceh sehingga tidak akan ada dalam surat suara selain di Daerah Aceh. Ke
12 Partai tersebut adalah 1) Partai Nasional Demokrasi, 2) Partai Kebangkitan Bangsa, 3)
Partai Keadilan Sejahtera, 4) Partai DIPerjuangan, 5) Partai Golongan Karya, 6) Partai
Gerindra, 7) Partai Demokrat, 8) Partai Amanat Nasional, 9) Partai Persatuan
Pembangunan, 10) Partai Hati Nurani Rakyat, 11) Partai Bulan Bintang dan 12) Partai
Keadilan dan Persatuan Indonesia. Keduabelas partai tersebut akan memperebutankan
kursi parlemen yang diharapkan dapat menjadi wakil-wakil rakyat yang
bertanggungjawab, adil dan transparan dalam mengemban tugasnya sebagai Anggota
Dewan Legislatif Republik Indonesia.
B.SISTEM PEMILIHAN UMUM
1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
1.1. Pencalonan
Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Calon:
a. Syarat pengajuan calon
1) Surat pencalonan dari partai politik (Model B).
2) Daftar bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
(Model BA).
b. Syarat Calon
1) Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing-
masing bakal calon (formulir Model BB sampai dengan Model BB-11).

3. 3
2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor
bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
3) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu yang
masih berlaku.
4) Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan
ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi
oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
5) Surat keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU Kabupaten/Kota
telah terdaftar sebaga pemilih sebagaimana formulir Model AA1.
6) Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yang
telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau Surat Keterangan
dari Kejaksaan Negeri bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana
dengan masa percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (model BB-2), yang
dilampiri : 1) Pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat
pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan
narapidana. 2) Surat Keterangan Catatan Kepolisian bahwa yang
bersangkutan pelaku kejahatan berulang-ulang.
7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari
dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
8) Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi calon yang
bertempat tinggal di luar negeri.
9) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi
Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.
10) Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran 4 x 6
sebanyak 5 (lima) lembar disertai softfile.
c. Pendaftaran

4. 4
1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran
calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota antara tanggal 6
s.d. 8 April 2013.
2) Pendaftaran dilaksanakan tanggal 9 s.d 22 April 2013 pukul 08.00 s.d. 16.00
waktu setempat.
3) Partai Politik peserta pemilu (penghubung) mengisi buku registrasi dengan
membubuhkan tanda tangan dan paraf.
4) Pendaftaran hanya dilakukan 1 (satu) kali.
5) Partai politik menyerahkan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat, Keputusan
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat untuk kepengurusan partai politik
tingkat provinsi dan/atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota
serta Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk
kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.
6) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerima dan memeriksa
jenis dokumen pengajuan calon dan syarat calon dalam bentuk
hardcopydan cakram padat serta menuangkan pada Lampiran Lembar
Pendaftaran.
7) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tanda bukti
pendaftaran.
d. Verifikasi
1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap
kelengkapan, kebenaran dan keabsahan :
a) Pengajuan bakal calon
 Meneliti daftar bakal calon paling banyak 100% dari jumlah kursi pada
setiap daerah pemilihan.
 Mencoret nama bakal calon dari daftar bakal calon sebagaimana
formulir Model BA, dimulai dari nomor urut paling bawah dalam hal
jumlah bakal calon yang diajukan melebihi 100% (seratus persen) dari
jumlah alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan.
 Meneliti pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada
setiap daerah pemilihan.

5. 5
 Meneliti penempatan bakal calon perempuan, setiap 3 bakal
calon sekurang-kurangnya 1 perempuan. Dalam hal partai politik telah
menempatkan bakal calon perempuan pada nomor urut yang lebih kecil,
maka partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan calon
sebagaimana angka (3).
 Meneliti tanda tangan pengajuan daftar bakal calon oleh Ketua dan
Sekretaris atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai
tingkatannya.
 Dalam hal partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan
daftar bakal calon sebagaimana dimaksud angka (3), angka (4), dan
angka (5) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
b) Syarat Calon
 Meneliti surat pernyataan dan surat keterangan dalam formulir model
BB, Model BB-1 s.d. Model BB-11.
 Meneliti Fotocopy KTP
 Meneliti Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu,
DKPP, dan Panitia Pemilihan.
 Meneliti pas foto 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar dan softfile
(penggantian foto hanya dapat dilakukan pada masa perbaikan).
 Meneliti pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang
memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan
adalah mantan narapidana, Surat Keterangan dari Lembaga
Permasyarakatan/Kejaksaan Negeri/Kepolisian (SKCK) bagi bakal
calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara/percobaan
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun
atau lebih.
 Meneliti surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS/KPU
kabupaten/kota. Dalam hal bakal calon melampirkan surat keterangan
terdaftar sebagai pemilih yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa,
KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat
keterangan terdaftar sebagai pemilih sesuai formulir Model AA1.
KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir

6. 6
model AA1 kepada PPS untuk diikutsertakan dalam proses pemutahiran
daftar pemilih.
 Meneliti surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas
narkoba yang diterbitkan dokter, puskesmas atau rumah sakit
pemerintah.
 Meneliti tanda tangan pimpinan partai politik (asli/cap) atau pejabat
yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dan
stempel basah dalam formulir syarat bakal calon.
 Menyusun Berita Acara hasil verifikasi (Model BB-12) dan
menyampaikan kepada partai politik.
 Memberikan kesempatan kepada partai politik untuk
melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat
calon.
e. Masa Perbaikan
1. Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen syarat pengajuan calon
dan/atau syarat calon pada tanggal 9 s.d. 22 Mei 2013.
2. Partai politik menyerahkan dokumen perbaikan 1 (satu) kali pada masa
perbaikan.
3. Partai politik tidak dapat melakukan perubahan terhadap dokumen
syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
4. Dalam hal pengajuan daftar bakal calon belum mencapai 100% dari
jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, Partai politik dapat menambah
jumlah bakal calon pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
5. Dalam hal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemilukada
sebelum masa penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), bakal calon
bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan partai politik dapat
mengajukan calon pengganti.
f. Verifikasi Hasil Perbaikan
1. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen hasil perbaikan
dengan menempuh mekanisme sebagaimana dimaksud huruf d.

7. 7
2. Menyusun Berita Acara sebagaimana formulir Model BB-13 dan
menyampaikan kepada partai politik.
g. Penyusunan dan Pengumuman DCS
1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan verifikasi
hasil perbaikan, dengan berbagai ketentuan.
2. DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat
tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut,
nama- nama dan pas foto diri terbaru bakal calon.
3. Penulisan nama calon berpedoman pada daftar riwayat hidup sebagaimana
formulir model BB-11 atau penetapan pengadilan.
4. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menghadirkan dan meminta
persetujuan dari pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau
petugas penghubung partai politik untuk membubuhkan paraf pada
rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung
yang hadir terlebih dahulu mengisi daftar hadir dengan membubuhkan
tanda tangan dan paraf.
5. Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik
tidak hadir atau tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
6. DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.
7. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit
pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional
/ daerah dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik
nasional/daerah serta sarana pengumuman lainnya paling lama 5 (lima) hari,
untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
8. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan
keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan masing-masing partai politik paling

8. 8
sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional/daerah dan media massa
elektronik nasional/daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.
h. Masukan atau Tanggapan Masyarakat dan Pengajuan Calon Pengganti.
1. Masukan atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas paling
lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan.
2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada
partai politik atas masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota paling lambat
7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa masukan dan tanggapan dari
masyarakat.
3. Pimpinan partai politik wajib memberikan kesempatan kepada calon yang
bersangkutan untuk mengklarifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari
masyarakat.
4. Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi
masukan masyarakat secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima
klarifikasi.
5. Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon yang tercantum
dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan
kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan DCSHP
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 7
(tujuh) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi.
6. Pengajuan Pengganti calon dan DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat
pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
diterima oleh partai politik.
7. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan
persyaratan pengganti calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

9. 9
Kabupaten/Kota, selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen
pengganti calon dari partai politik yang bersangkutan.
i. Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS).
1) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat
berubah apabila :
a) Adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan
tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon;
b) Calon meninggal dunia
c) Calon mengundurkan diri.
d) Calon tidak menyerahkan surat keputusan pemberhentian atau surat
keterangan bahwa pemberhentian sebagai kepala daerah, wakil kepala
daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris,
dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota, Kepala Desa dan Perangkat Desa sedang diproses.
e) Bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemilukada.
2) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan huruf b tidak mengubah
susunan nomor urut calon.
3) Apabila partai politik mengubah nomor urut DCS Anggota DPR,
DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota mengembalikan nomor urut ke susunan semula.
4) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c, d, dan e, tidak dapat diajukan
pengganti calon partai politik dan urutan nama dalam DCS Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan berikutnya.
5) Pengunduran diri calon sebagaimana dimaksud angka (1) huruf c,
disampaikan kepada partai politik. Apabila partai politik memberikan
persetujuan pengunduran diri calon yang bersangkutan, ditindaklanjuti
pemberitahuan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

10. 10
6) Apabila pengunduran diri sebagaimana dimaksud angka (1) huruf c adalah
calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di daerah pemilihan
yang bersangkutan, partai politik dapat mengajukan calon perempuan
pengganti dengan nomor urut dan daerah pemilihan yang sama.
Apabila setelah tahapan pengajuan penggantian bakal calon
berakhir terdapat calon meninggal dunia atau calon perempuan
mengundurkan diri, partai politik tidak dapat mengajukan
penggantian calon.
j. Penyusunan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP).
1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita
Acara (Model BB-14) berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti calon.
2) Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti
calon DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
dinyatakan memenuhi syarat, pengganti calon tersebut dimasukkan
dalam :
a. Formulir DCSHP Anggota DPR (Model BC2) oleh KPU;
b. Formulir DCSHP Anggota DPRD Provinsi (Model BD2) oleh KPU
Provinsi;
c. Formulir DCSHP Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model BE2) oleh
KPU Kabupaten/Kota.
3) Penempatan nomor urut pengganti calon dalam DCSHP Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan daftar bakal calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA), sesuai
dengan nomor urut calon yang diganti.
4) Apabila partai politik tidak mengajukan pengganti calon, urutan nama dalam
DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah
oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan
berikutnya, dengan ketentuan nama-nama bakal calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA) disesuaikan dengan
perubahan nomor urut tersebut.
k. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCT

11. 11
1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCT Anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS atau
DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam
rapat pleno dengan ketentuan :
a. KPU menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPR menggunakan
formulir Model BC1-DPR
b. KPU Provinsi menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPRD provinsi
dengan menggunakan formulir Model BD1-DPRD Provinsi;
c. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DCT anggota DPRD
Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model BE1-
DPRD Kabupaten/Kota.
2) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat
tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut,
nama- nama dan pas foto diri calon.
3) Rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
dimintakan persetujuan kepada pimpinan partai politik atau petugas
penghubung partai politik dengan membubuhkan paraf. Pimpinan partai
politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung yang hadir terlebih
dahulu mengisi daftar hadir dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf .
4) Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik
tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
5) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.
6) Apabila syarat permohonan data dinyatakan lengkap KPU/KPU Provinsi
memenuhi permintaan data dimaksud.
1.2 Caleg Perempuan
- Daftar Calon Legislatif Perempuan DPR RI
1. Partai Nasdem 2. PKB
No.
Urut
Nama Calon DPR RI
No.
Urut
Nama Calon DPR RI
1. Joice Triatman 1. Purwanti Ningsih
2. Dra. Marina S Anggraeni 2. Afidah Wahyuni
3. Susi Tri Mulat, SE. 3. Mardiah

12. 12
3. PKS 4. PDIP
No
urut
Nama Calon DPR RI No
urut
Nama Calon DPR RI
1. Aena Hulaiyya 1 Tuti N Roosdiono
2. Indah Sulistiyorini 2 Dr. Margareta Maria Sintorini
3. Retno Susilowati 3 Agnes Dhevie Anita
5. Golkar 6. Gerindra
No.
Urut
Nama Calon DPR RI
No.
Urut
Nama Calon DPR RI
1. Isyana WS,SH, MH 1. Dra. Hj. Siti Nurifah
2. Dr. Diah SRS, SH, CN,MHum 2. Hj. Sugiharti, SH, MH
3. Dra.Hj.Siti Nurmarkesi 3. Claudia Surjadjaja, Dr.PH
7. Partai Demokrat 8. PAN
No
urut
Nama Calon DPR RI
No
urut
Nama Calon DPR RI
1. Putri Permata Sari 1. HJ. Nuryati Sholeh
2. Intan Cahayawati 2. Nani Dewi
3. Tita Siti Setiawaty
9. PPP 10.HANURA
No
urut
Nama Calon DPR RI
No
urut
Nama Calon DPR RI
1 Dra. Nurul Inayati 1 Hj. Tutut Rokhayatun, SH, MH
2 Siti Sarifah 2 Lia Agustine Ohinol
3 Zunita Triyantini, A. Md 3 Ingrid E. Sahanaja
11.PBB 12.PKPI
No
urut
Nama Calon DPR RI
No
urut
Nama Calon DPR RI
1 Dra. Generoosa G Dwi Hastuti 1 Olivia Minda Putri
2 Hj. Sholikhah Hamdani 2 Irma Tri Widyastuti
3 Laily Noorida, S.Ag 3 Dra. Dyah Bintarini
- Daftar Calon Legislatif Perempuan DPRD Provinsi
1. Partai Nasdem 2. PKB
No.
Urut
Nama Calon DPRD Provinsi
No.
Urut
Nama Calon DPRD Provinsi
1. Umi Kusuma Lestari, Se. 1. Anti Mukafa'ah, S.Ag.
2. Iik Suryati A, S.Sos., Ma 2. Eka Fitriawati, Se., Mm.
3. Mm Diana Titik Sulityowati 3. Hj. Sri Murtini

13. 13
4. Marlina Dewi, Sh., M.Si. 4. Fatimah Dian Natalia
3. PKS 4. PDIP
No.
Urut
Nama Calon DPRD Provinsi
No.
Urut
Nama Calon DPRD Provinsi
1. Listyana Nur Rokhaeni 1. Bona Ventura S, Sh., Mh.
2. Titik Kristiana Anggraeni 2. Rr. Maria Tri Mangesti
3. Maria Septriana Wulandari 3. Dyah Kartika P, Se., Mm.
4. Endang Purwati, St. 4. Dwi Arum Dhati, Se.
5. Ninik Jumoenita
5. GOLKAR 6. Gerindra
No.
Urut
Nama Calon DPRD Provinsi
No.
Urut
Nama Calon DPRD Provinsi
1. Hj. Siti Ambar F, S.Pd.I. 1. Dra. Arum Puspitaningsih
2. Dewi Utami K, S.Ip., M.Si. 2. Dr. Mirna Annisa, M.Si
3. Endang Wurjarti, Sh. 3. Heni Prasetyawati, Se.
4. Maya Sopha Dianty 4. Desi Damayanti
7. Demokrat 8. PAN
No.
Urut
Nama Calon DPRD Provinsi
No.
Urut
Nama Calon DPRD Provinsi
1. Syanaz Nadya WP, SH. 1. Lenny Ratih Agustin, St
2.
Dra. Hj. Sulistyowati,SH.
CN.
2.
Dra. Hj. Tri Lestari Hadiati,
M.Si.
3. Sinta Rahayu Puspita D,SH. 3. Seksi Kurniawati
4. Sumaeni, SE. 4. Susanti
9. PPP 10.Hanura
No.
Urut
Nama Calon DPRD Provinsi
No.
Urut
Nama Calon DPRD Provinsi
1. Hj. Zumroatus Sa'adah 1. Nining Naimah Jaidi
2. Hj. Siti Komsiah, Se., MM. 2. Fenolika Fredrika Fransiska
3. Suprihatin, A.Ag. 3. Lindawaty, Se.
4. Sofiah
5. Roro Kawuri Winarni
6. Sri Rahayu
11.PBB 12.PKPI
No.
Urut
Nama Calon DPRD Provinsi
No.
Urut
Nama Calon DPRD Provinsi
1. Juliyanti 1. Rahayuni, SE., MM.
2. Riesky Rachmawati
3. Handani Sri Suhartati
4. Primasiwi, S.Kom.
5. Ricky Ananta, St.

14. 14
- Daftar Calon Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten/Kota
No
Urut
Nama
partai
Nama Caleg
No
Urut
Nama partai Nama Caleg
1.
PARTAI
NASDEM
1. Dra. Hj. Arsita
Novirisanti
2. Sri Susanti Prihatini
3. Novi Kurniasih
7.
DEMO-
KRAT
1. Maya monoarfa,
E.S.I.Kom.M. Si
2. Yunia Dwi Yanti
3. Suciati
2. PKB
1. Lina Aliana, SH
2. Diah Masdikhotul
Ulfa
3. Dewarini
Septaningrum
8. PAN
1. Hj. Umi Surotud
Diniyah, SE
2. Nofianah, A. Md
3. Laxmy Zohalyah
3. PKS
1. Hj. Sri Maskupah
2. Setyawan, S. Pd
3. Muntafingah, S. Pd
4. Irna Rutinawati, A.
Md
9. PPP
1. Roslinda
Ginting, AMK
2. Lailatul
Badriyah, S.Sos
3. Kartika Puspita
Sari, S. Sos
4. PDIP
1. Hj. Ida I, SH, M.Kn
2. Sugihartini
3. Nungki Sundari, SE
10. HANURA
1. Ida Rahmawati
2. Sofia M, SS
3. Sarsini
5. GOLKAR
1. Hj. Endang
Yunaningsih, SH
2. Yusni Wulandari
3. Erwin
Widyaningrum
11. PBB
1. Amalia FM, A.
Md. Keb.
6.
GERIND
RA
1. FC Renny Setiawati
2. Adianawati RH, SE
3. Istikomah
12. PKPI
1. Umi Andayani
2. Nur Hartatik
3. Sorichah
1.3 Daerah Pemilihan
Daerah pemilihan 1 kecamatan Gunung Pati, kelurahan Sekaran TPS 5 kota
Semarang.
1.4 Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan
Surat Suara :
a. Surat suara DPR

15. 15
Bagian depan lipatan surat suara berwarna kuning. Pada bagian tersebut berisi
kolom daerah pemilihan (dapil) dan isian kabupaten/kota, kecamatan/distrik,
desa/kelurahan, serta TPS lokasi pencoblosan. Setiap surat suara harus
ditandatangani ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Ada 12 partai politik (parpol) dengan ratusan nama caleg yang tertulis di surat
suara. Nama-nama caleg yang berkompetisi berbeda di setiap daerah pemilihan
(dapil). Caleg DPR wakil partai yang tidak mewakili daerah walaupun berasal
dari dapil tertentu. DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi
membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang
yang dilakukan pemerintah sebagai lembaga eksekutif.
b. Surat suara DPRD provinsi
Bagian depan lipatan surat suara berwarna biru muda dengan kolom yang
sama dengan surat suara DPR. Sama seperti surat suara DPR, surat suara DPRD
provinsi juga berisi kolom 12 parpol dan nama caleg. Namun, khusus di Provinsi
Aceh, peserta pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota berjumlah 15 parpol.
Tiga parpol lainnya adalah parpol lokal aceh.
c. Surat suara DPRD kabupaten/kota
Bagian depan lipatan surat suara berwarna hijau dengan kolom yang sama
dengan surat suara DPR.
Pengecualian:
Pengecualian bagi pemilih di Provinsi DKI Jakarta. Dengan status otonomi
khusus, pemilih Ibu Kota tak akan memilih caleg DPRD kabupaten/kota,
sehingga hanya akan mencoblos tiga surat suara, yaitu surat suara DPR, DPD,
dan DPRD provinsi.
Tata cara pencoblosan
Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut ini cara
pencoblosan surat suara yang dianggap sah pada Pemilu 2014:
 Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol, maka suaranya dihitung satu untuk
parpol,
 Nomor urut dan nama caleg maka suaranya dihitung satu untuk caleg
 Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta pada kolom nomor urut dan
nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk caleg

16. 16
 Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta lebih dari satu nomor urut dan
nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol
 Lebih dari satu nomor urut dan nama caleg parpol yang sama, maka suaranya
dihitung satu untuk parpol
 Tanda coblos lebih dari satu pada satu nomor urut, tanda gambar dan nama caleg,
maka suaranya dihitung satu untuk parpol
 Tanda coblos lebih dari satu kali pada nomor urut dan nama caleg pada satu
parpol, maka suaranya dihitung satu untuk caleg tersebut
 Garis di antara kolom yang memuat dua nomor urut dan nama caleg di satu
parpol, maka suara dianggap sah untuk satu parpol
 Garis yang memuat nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk
parpol
 Garis yang memuat satu nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu
untuk caleg
 Kolom abu-abu di antara nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka
suara dianggap sah satu untuk parpol
 Kolom abu-abu di bawah nomor urut dan nama caleg terakhir pada satu parpol,
maka suara dihitung satu untuk parpol
 Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah didiskualifikasi, maka suara
dianggap sah untuk parpol
 Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah meninggal dunia, maka suara
dihitung satu untuk parpol
 Kolom nomor urut, tanda gambar dan nama parpol yang tidak memiliki daftar
caleg, maka suara dianggap sah satu untuk parpol
2. Pemilihan Umum Anggota DPD
2.1 Pencalonan
Syarat pengajuan calon
1) Surat pencalonan dari partai politik (Model B).
2) Daftar bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
(Model BA).
Syarat Calon
 Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing-
masing bakal calon (formulir Model BB sampai dengan Model BB-11).

17. 17
 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau
paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
 Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu yang masih
berlaku.
 Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan
ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi
oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 Surat keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU
Kabupaten/Kota telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana formulir Model
AA1.
 Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal
calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau
lebih, atau Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri bagi bakal calon
yang pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau
lebih (model BB-2), yang dilampiri:
 Pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat
pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah
mantan narapidana .
 Surat keterangan catatan kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan
pelaku kejahatan berulang-ulang.
 Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari
dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
 Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi calon yang
bertempat tinggal di luar negeri.
 a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah,
pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan

18. 18
pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah (Model BB-4), Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Model BB-7); yang dilengkapi Surat Keputusan Pemberhentian bagi
kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi,
komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara
dan/atau badan usaha milik daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat
diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan
sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan
DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota.
b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi anggota
partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model
BB-5).
c. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi
anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda
(Model BB-5), dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengunduran
diri dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta
Surat Keputusan Pemberhentian dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota apabila bakal calon adalah Anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian
belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan
Dewan/Sekretaris Dewan bahwa pemberhentian yang bersangkutan
sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan
DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota.
 Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi
Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.
 Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran 4 x 6
sebanyak 5 (lima) lembar disertai softfile.

19. 19
2.2 Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan
Surat suara DPD
Bagian depan lipatan surat suara berwarna merah dengan kolom yang sama
dengan surat suara DPR. Setiap provinsi memiliki jumlah caleg DPD yang berbeda.
Tidak seperti DPR, DPD adalah wakil independen yang mewakili daerah. Mereka
tidak mencalonkan diri melalui partai. Beberapa tugas DPD sama dengan DPR, di
antaranya adalah dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
terutama di bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat. Bedanya, DPD tidak memiliki
fungsi anggaran seperti DPR.
Tata cara pencoblosan:
Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut ini cara
pencoblosan surat suara yang dianggap sah pada Pemilu 2014:
 Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol, maka suaranya dihitung satu untuk
parpol,
 Nomor urut dan nama caleg maka suaranya dihitung satu untuk caleg
 Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta pada kolom nomor urut dan
nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk caleg
 Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta lebih dari satu nomor urut dan
nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol
 Lebih dari satu nomor urut dan nama caleg parpol yang sama, maka suaranya
dihitung satu untuk parpol

20. 20
 Tanda coblos lebih dari satu pada satu nomor urut, tanda gambar dan nama caleg,
maka suaranya dihitung satu untuk parpol
 Tanda coblos lebih dari satu kali pada nomor urut dan nama caleg pada satu
parpol, maka suaranya dihitung satu untuk caleg tersebut
 Garis di antara kolom yang memuat dua nomor urut dan nama caleg di satu
parpol, maka suara dianggap sah untuk satu parpol
 Garis yang memuat nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk
parpol
 Garis yang memuat satu nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu
untuk caleg
 Kolom abu-abu di antara nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka
suara dianggap sah satu untuk parpol
 Kolom abu-abu di bawah nomor urut dan nama caleg terakhir pada satu parpol,
maka suara dihitung satu untuk parpol
 Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah didiskualifikasi, maka suara
dianggap sah untuk parpol
 Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah meninggal dunia, maka suara
dihitung satu untuk parpol
 Kolom nomor urut, tanda gambar dan nama parpol yang tidak memiliki daftar
caleg, maka suara dianggap sah satu untuk parpol
C.PENYELENGGARAAN PEMILU 2014
1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupatan/Kota
Ketua : Mohamad Hakim Junaidi
Anggota : 1. Abdoel Khaliq
2. Henry wahyono
3. Siti Prihatiningtyas
4. Kharis Hidayat
2. Profil Panitia Pemilu Kecamatan/Kelurahan di Wilayah Pantauan
Ketua : Suharto
Anggota : 1. Joko Kirnanto
2. Gigih setyawan
3. Hardino
4. Toni Hidayat

21. 21
5. Asmanto
6. Aunun Hidayah
3. Profil KPPS Wilayah Pantauan
Ketua : Suharto
Anggota : 1. Joko Kirnanto
2. Gigih setyawan
3. Hardino
4. Toni Hidayat
5. Asmanto
6. Aunun Hidayah
D. PENGAWAS PEMILU 2014
1. Profil Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
No Nama Panitia Jabatan
1. Sumardani Ketua
2. Imron Haqiqi, S.Ag. Anggota
3. Martur Wasis Anggota
2. Profil Pengawas Kecamatan
No Nama Panitia Jabatan
1. Imam Jatmiko Ketua
2. Sudarwito Anggota
3. Ubaidillah Umar Anggota
4. Anna Guna Maryana
Relawan (Gerakan Sejuta Relawan
Pengawas Pemilu)
5. Eka Purwati
Relawan (Gerakan Sejuta Relawan
Pengawas Pemilu)
6. Betania Samosir Relawan (UKM Fiat Justicia UNNES)
Tugas dan wewenang pengawas:
1. Mengawasi tentang daftar pemilih tetap
2. Mencagah money politik /pelanggaran
3. Mengawal kotak suara
E. PELAKSANAAN PEMILU
1. Pemungutan Suara
Langkah 1: Menerima dan memeriksa nama Pemilih

22. 22
Langkah 2: Pemberian Surat Suara
Langkah 3: mengarahkan pemilih ke bilik area
Langkah 4: mengarahkan pemilih ke area kotak suara
Langkah 5: pemberian tanda tinta ke jari pemilih
Berdasarkan observasi langsung, untuk pemungutan suara yang dilaksanakan
di TPS 5 Kelurahan Sekaran sebanyak 227 suara dari 273 daftar pemilih tetap di TPS
tersebut.
2. Penghitungan Suara
Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara
berakhir, dan dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai. KPPS tidak
dibenarkan mengadakan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat.
PERSIAPAN
a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh
semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
1) Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir
Model C2-KWK.KPU ukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian
rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang
hadir dengan jelas.
2) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa,
sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir
pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik
pembungkus serta segel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan peralatan TPS
lainnya.
3) Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak
kuncinya.
b. Sebelum penghitungan suara, KPPS menghitung:
1) Jumlah pemilih berdasarkan DPT untuk TPS.
2) Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS.
3) Jumlah pemilih dari TPS lain.
4) Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
5) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru
dicoblos.

23. 23
c. Penggunaan surat suara tambahan (cadangan) dibuatkan berita acara dalam
formulir Model C5-KWK.KPU, dan hanya khusus untuk mengganti surat suara
yang rusak atau keliru dicoblos.
d. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat
dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua
KPPS.
e. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir
dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS
apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
3. PENGHITUNGAN SUARA
a. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh
Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
1) Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara ditutup, dan
pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
2) Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
3) Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di
meja KPPS;
4) Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada
yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
5) Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat
pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk
setiap pasangan calon yang dicoblos;
6) Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada
huruf e dengan menggunakan formulir hasilpenghitungan suara untuk pasangan
calon (Model C2-KWK.KPU) ; dan
7) Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan
oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
b. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan
pada surat suara mengacu pada ketentuan tata cara mencoblos pada halaman 5
buku panduan ini.
c. Pemilih yang hadir pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS, tidak
dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara.

24. 24
d. Proses penghitungan suara di TPS dapat disaksikan oleh saksi pasangan calon,
pengawas pemilu lapangan, pemantau, wartawan, dan warga masyarakat sebagai
pemilih.
e. Warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan
keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f. Apabila tidak terdapat saksi pasangan calon di TPS, keberatan warga masyarakat
sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
g. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dapat diterima,
KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
h. Keberatan saksi pasangan calon dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-
KWK.KPU.
i. Apabila tidak ada keberatan, baik dari saksi pasangan calon maupun warga
masyarakat, atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan
pemungutan suara dan penghitungan di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir
Model C3-KWK.KPU dengan tulisan “NIHIL”.
j. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon terhadap proses
penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
Setelah kegiatan penghitungan suara, Ketua KPPS dengan dibantu oleh
anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
a) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan
dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan memasukkan ke dalam sampul; dan
b) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan
dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak
sah dan memasukkan ke dalam sampul.
c) Membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan
pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara
yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
d) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS
serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calonyang hadir dengan
menggunakan ballpoint warna biru.

25. 25
e) Setiap lembar berita acara dan sertifikat diparaf oleh Ketua dan sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi
pasangan calon yang hadir.
f) Berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada point (d), dimasukkan
ke dalam sampul yang disediakan.
g) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar
ditempel label serta segel.
h) KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi berita
acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan
administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS pada hari yang
sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model c9-KWK.KPU).
i) KPPS wajib memberikan salinan berita acara (Model C-KWK.KPU), catatan
hasil penghitungan suara (Model C1-KWK.KPU), dan sertifikat hasil
penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-
masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPS masing-
masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran
Model C1-KWK.KPU di tempat umum.
j) selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
dan menempelkan Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum dengan cara
menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga
menyampaikan Lampiran Model C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan
pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS
dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/kelarahan.
k) Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada
masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada huruf i, dapat
berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
l) Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada huruf j ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua
dan Anggota KPPS yang bersangkutan.
Berdasarkan perhitungan suara di TPS yang kami observasi, data perhitungan
suara adalah sebagai berikut:

26. 26
HASIL PERHITUNGAN SUARA
DPR RI DAPIL JAWA TENGAH 1 TPS 5
SEKARAN-GUNUNG PATI
1. Partai Nasdem 2 2. PKB 8
No
urut
Nama Calon DPR RI
Jumlah
suara
No
urut
Nama Calon DPR RI
Jumlah
suara
1. Setyo Maharso 1 1. H. Alamudin Dimyati R 8
2. Drs. Fadholi - 2. Z. Arifin Junaidi 1
3. Joice Triatan 1 3. Purwanti Ningsih 1
4. Drs. R. Ayub Edy, MM - 4. H.A.Suryanto, SE., M.Si 3
5. Henky P S,SH.,M.Si. - 5. Maurits Alex Paath 1
6. Dra. Marina S. Anggraeni - 6. Afidah Wahyuni -
7. Susi Tri Mulat, SE 1 7. Mardiah -
8. H. Anis Nugroho W, SE - 8. Luqman Hakim 6
3. PKS 4 4. PDIP 32
No
urut
Nama Calon DPR RI
Jumlah
suara
No
urut
Nama Calon DPR RI
Jumlah
Suara
1. H. Zuber Safawi, SHI 8 1. Juliari P. Batubara 34
2. Handoyo P, SH, MH - 2. Tuti N. Roosdiono 5
3. Aena Hulaiyya - 3. Yanua PW,SH,M.Si,MH 2
4. Agus Warsito - 4. Tjahjo Kumolo, SH 2
5. Hadi Putratno, SE., MM - 5. H. Soetjipto, SH, MH 3
6. Indah Sulistiyorini - 6. Dr. Margareta Maria S 1
7. H. Mastur Darori, SH 1 7. H. Antoni Wijaya, SH 4
8. Retno Susilowati - 8. Agnes Dhevie Anita 1
5. Golkar 7 6. Gerindra 20
No
urut
Nama Calon DPR RI
Jumlah
Suara
No
urut
Nama Calon DPR RI
Jumlah
Suara
1. Drs. H. A. Mujib Rohmat 1 1. Jamal Mirdad 1
2. Isyana WS, SH, MH - 2. Ir. Suhariyanto 1
3. Sasmito, SH, MH. 1 3. Dra. Hj. Siti Nurifah -
4. Bambang Raya S, SE 3 4. Dr. Cornelius DR -
5. Dr. Diah SRS,SH,M.Hum - 5. Hj. Sugiharti, SH, MH 3
6. Harry Afandi - 6. Roy Manik 1
7. Dra. Hj. Siti Nurmarkesi - 7. Dr. PH. Claudia S -
8. Agoes Sofyan, SH, MM 1 8. Ir. H. Mifta HA,SE, MH 1
7. Partai Demokrat 7 8. PAN 0
No
urut
Nama Calon DPR RI
Jumlah
Suara
No
urut
Nama Calon DPR RI
Jumlah
Suara
1. Ir. Agus Hermanto, MM 7 1. Yayuk Basuki -
2. A. Brahmana, SE, M.Si 1 2. M. Yasin Kara, SE, MH -
3. Putri Permata Sari 1 3. Arif Mustafa Al Buny 1
4. H. Agus Dani Sriyanto, SH 2 4. Dr. Mohammad N, M.Si -
5. Intan Cahayawati - 5. Yearzy F, SE, Akt, M.Si 1
6. Dr. Ir. Gunawan Adji, MT 1 6. Hj. Nuryati Sholeh -
7. Tita Siti Setiawaty - 7. Nani Dewi -
8. Thirza Mohammad Imran 1 8. Khafid Sirotudin 1

27. 27
9. PPP 4 10. HANURA 4
No
urut
Nama Calon DPR RI
Jumlah
Suara
No
urut
Nama Calon DPR RI
Jumlah
Suara
1. Drs. H. Machmud Yunus - 1. Muh. Khafid B, S.Kom -
2. Dra. Nurul Inayati - 2. Drs. Achmad P,SH,MM -
3. Ir. H. Syaiful Hidayat 1 3. Hj. Tutut R, SH, MH -
4. Muhammad Mufid, S.Ag - 4. H. Kasiran, SH, MM -
5. Siti Sarifah 1 5. Wonni Fredi -
6. Tri Pranoto, ST - 6. Lia Agustine Ohinol -
7. Zunita Triyantini, A. Md - 7. Hero Samudera
8. Drh. Bagus Bramanto AG - 8. Ingrid E. Sahanaja -
11. PBB 1 12. PKPI 0
No
urut
Nama Calon DPR RI
Jumlah
Suara
No
urut
Nama Calon DPR RI
Jumlah
Suara
1. Muhammad Yazid - 1. Drs. AV. Arinto Pribadi -
2. Budi Santoso, BA - 2. Olivia Minda Putri -
3. Dra. Generoosa GDH - 3. R. Andy Nurhariaji -
4. H. Farizal MS, SH, MH - 4. Drs. Robert I Palenkahu -
5. Suwarno - 5. Irma Tri Widyastuti -
6. Hj. Sholikhah Hamdani - 6. Jusri Sihombing -
7. Laily Noorida, S.Ag - 7. Dra. Dyah Bintarini -
8. Hendro Setiyo Utomo - 8. Kasmun Saparaus, M.Si -
Catatan : Jumlah Surat Suara yang tidak sah berjumlah 22 suara.
HASIL PERHITUNGAN SUARA
DPD JAWA TENGAH 1 TPS 5
SEKARAN-GUNUNG PATI
No.
Urut
Nama Calon DPD Jumlah Suara
1. Agus Mujayanto 2
2. Drs. H. Ahmad NiamSyukri, M.Si. 4
3. Ahsan Fauzi, S.Sos.I 9
4. Drs. H. AkhmadMuqowam 9
5. Bagyono, St 5
6. Dr. H. Bambang Sadono,S.H,. M.H. 32
7. Hj. Denty Eka WidiPratiwi, S.E., M.H. 29
8. G.K.R. Ayu Koes Indriyah 5
9. Dra. Hj. H.R. Utami,M.Hum. 5
10. Drs. H. Hendro Martojo,M.M. 2
11. Heriyanto 1
12. Drs. H. Humam Sabroni,M.Si. 1
13. Ika TrisnaMulyaningsih, S.T. 1
14. H. Iskandar, S.Ag, M.Si 1
15. Drs. JABIR 2
16. Khizanaturrohmah,S.Ag. 2
17. Kundari, S.E. 5
18. Ir. Kunto Endriyono,M.M. 2
19. Mayjen (Purn.) Drs. H. Kurdi Mustofa 5

28. 28
20. Muhammad Al Habsyi, S.Pd 2
21. Poppy Dharsono 6
22. R. Sukarno Winarto 0
23. Hj. Siti Azzah, S.Sos. 3
24. Ir. H. Soeharsojo 2
25. Drs. St. Sukirno, M.S. 17
26. H. Sudir Santoso, S.H. 1
27. Dr. H. Sulistiyo, M.Pd. 14
28. Drs. K.P.H. SumaryotoPadmodiningrat 1
29. Suro Jogo Pbsh, S.E. 2
30. Tjahjadi Takariawan 8
31. Toto Dirgantoro 0
32. Wakil Maghfur 2
Catatan : Jumlah Surat Suara yang tidak sah berjumlah 47 suara.
HASIL PERHITUNGAN SUARA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 1 TPS 5
SEKARAN-GUNUNG PATI
1. Partai Nasdem - 2. PKB 7
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. Ronny Renaldy Tutuarima - 1. H. Benny Karnadi, S.Ag 1
2. Umi Kusuma Lestari, Se. - 2. Muhamad Busro -
3. Iik Suryati A, S.Sos., Ma. 2 3. Anti Mukafa'ah, S.Ag. -
4. Drs. H.M. Eddy R, Mm. - 4. Kh. Syamsul M, Sh., Mh. 4
5. Eko Budi Cahyono - 5. H. Choirul Ichsan 2
6. Mm Diana Titik S - 6. Eka Fitriawati, Se., Mm. -
7. Jayanto Arus Adi 1 7. Drs. H. Sarijono, Mm. 1
8. Fadjar Tri Nugroho, Sh. - 8. Hj. Sri Murtini 2
9. Marlina Dewi, Sh., M.Si. - 9. Tjie Agoes BB, Bc.Hk. -
10. Harijono Budi Setiarso - 10. Fatimah Dian Natalia 1
11. Bagus Harjono J, St., Mt. - 11. Tristan Panolan 1
3. PKS 6 4. PDIP 38
No.
Urut
Nama Calon DPRD
Jml No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. H. Ahmadi, A.Md. 6 1. Drs. Giri Dahono 5
2. Nurhadi Susilo, M.Pd. - 2. Bona Ventura S, Sh., Mh 9
3. Listyana Nur Rokhaeni 1 3. Rr. Maria Tri Mangesti 27
4. H. Anwar 1 4. A. Budhi Indarto, Se. 1
5. Titik Kristiana Anggraeni 1 5. Dyah Kartika P, Se., Mm. 4
6. Dr. Ahmad Arifin - 6. Drs. Sunardi Djoko S,MM. 3
7. Dr. Bayu Laksana Henditya - 7. Dwi Arum Dhati, Se. 4
8. Maria Septriana Wulandari - 8. Falah Widya Yoga P 2
9. Heru Budi Utoyo - 9. Agus Yuniarto 2
10. Endang Purwati, ST. - 10. Ninik Jumoenita 1
11. Muhammad Afif, Lc. 3 11. Dede Indra Permana S,SH. 5

29. 29
5. Golkar 6 6. Gerindra 7
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. Ir. M. Suaefi D, SH., MH. 1 1. M. Agus Priyadi, SE. 2
2. Hj. Siti Ambar F, S.Pd.I. 1 2. H. Mochamad W, IR. 1
3. Ir. Kecuk Hendraryadi 1 3. Dra. Arum Puspitaningsih 1
4. Mohammad Saleh, St. - 4. Asharuddin -
5. Ari Prasetyatama Soeharsojo - 5. DRS. Napsun S, MH. -
6. Dewi Utami K, S.Ip., M.Si. - 6. Dr. Mirna Annisa, M.SI 1
7 Ros Dwi Hartono - 7. Afroni -
8 Endang Wurjarti, Sh. - 8. Heni Prasetyawati, SE. -
9 Drs. KH. Fatah Dahlan, MM. - 9. H. Sahli R, SH., MH. -
10 Ir. H. R. Heru W, MM. - 10. Desi Damayanti -
11 Maya Sopha Dianty - 11. Dedi Mulyadi 1
7. DEMOKRAT 5 8. PAN 1
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. As Sukawijaya, SE. alias YS 10 1. Drs. H. Ahsin Makruf 3
2. H. Bambang Priyoko, S.Ip. 2 2. Agung Wisnu Kusuma -
3. Syanaz Nadya WP, SH. - 3. Lenny Ratih Agustin, ST -
4. Ir. H. Atyoso Mochtar, SS. - 4. Lukman Muhadjir -
5. Dra. Hj.Sulistyowati,SH,CN. 1 5. Dra. Hj. Tri LH, M.Si. 1
6. Nursyam Aris M, S.Sos. 1 6. Krisna Bayu -
7. Iwan Setyo P, SE., M.Si. 1 7. Seksi Kurniawati -
8. Sinta Rahayu Puspita D, SH. - 8. Ir. Mukhlisin 1
9. Susanti -
10. Dyah Anggraeni, SE. -
11. Aris S, SH., MH., LLM. -
9. PPP 4 10. HANURA 8
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. Muhamad N, S.H.I. - 1. H. Achmad S, SH., MH. -
2. Drs. Agus Muhajir Tantowi - 2. Nining Naimah Jaidi -
3. Hj. Zumroatus Sa'adah - 3. Fenolika Fredrika F -
4. Muhammad Mustafid, S.Pd.I. - 4. Lindawaty, SE. -
5. Hj. Siti Komsiah, SE., MM. - 5. Ir. Budi Setiawan, A.ht -
6. Isnan Ahmad Juhardani, SP. - 6. Sofiah -
7. Suprihatin, S.Ag. - 7. Roro Kawuri Winarni -
8. H. Sujiyanto, S.Ag, M.Pd.I. - 8. Sarwanto -
9. Farid Masduqi - 9. Sri Rahayu -

30. 30
11. PBB 12. PKPI 1
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. Moh. Khafni - 1. Rahayuni, SE., MM. -
2. Haerudin - 2. H. Bambang Priyo Hadi S -
3. Juliyanti - 3. Riesky Rachmawati -
- 4. Hirno Wahyudi -
- 5. Handani Sri Suhartati -
- 6. Primasiwi, S.Kom. -
7. Trisnadi Waskito Sarwo -
8. Toto Nugroho -
9. Drs. S. Maesur Salim -
10. Ricky Ananta, ST. -
Catatan : Jumlah Surat Suara yang tidak sah berjumlah 20 suara.
HASIL PERHITUNGAN SUARA
DPRD KOTA DAPIL JAWA TENGAH 1 TPS 5
SEKARAN-GUNUNG PATI
1. Nasdem 2. PKB 10
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. 4 1. 13
2. - 2. 3
3. 1 3. -
4. - 4. 9
5. - 5. 1
6. - 6. -
7. 1 7. -
8. - 8. 2
3. PKS 2 4. PDIP 20
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. 2 1. -
2. 1 2. 2
3. 4 3. 1
4. 3 4. 1
5. - 5. 1
6. 1 6. 1
7. 1 7. 55
8. - 8. 1
9. 8
5. Golkar 4 6. Gerindra 13
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml

31. 31
1. 6 1. 1
2. - 2. -
3. 1 3. -
4. - 4. 1
5. - 5. 13
6. 1 6. -
7. - 7. -
8. - 8. -
7. Demokrat 7 8. PAN -
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. 3 1. 2
2. - 2. -
3. - 3. -
4. - 4. -
5. - 5. -
6. - 6. -
7. 1 7. 1
8. - 8. 1
9. PPP 4 10. Hanura 2
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. - 1. -
2. 1 2. -
3. - 3. -
4. 1 4. -
5. - 5. -
6. - 6. -
7. - 7. -
8. - 8. -
11. PBB 2 12. PKPI
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
No.
Urut
Nama Calon DPRD Jml
1. - 1. -
2. - 2. -
3. - 3. 1
4. - 4. -
5. - 5. -
6. - 6. -
7. - 7. -
8. - 8. -
Catatan : Jumlah Surat Suara yang tidak sah berjumlah 11 suara.

32. 32
3. Rekapitulasi Penghitungan Suara
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SEMENTARA DPR RI JAWA
TENGAH SATU (DAPIL LIMA)
KOTA SEMARANG TPS 05 SEKARAN, GUNUNGPATI
NO NAMA PARTAI SUARA SAH
1 PDI PERJUANAGAN 32
2 GERAKAN INDONESIA RAYA 20
3 PKB 8
4 GOLONGAN KARYA 7
5 DEMOKRAT 6
6 KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 5
7 KEADILAN SEJAHTERA 4
8 PPP 4
9 HANURA 4
10 NASDEM 2
11 PBB 1
12 PAN 0
JUMLAH SUARA SAH 93
NO NAMA PARTAI NAMA CALEG SUARA SAH
1 PDI PERJUANAGAN JULIARI P. BATUBARA 34
2 GERAKAN
INDONESIA RAYA
HJ SUGIARTI, SH. MH 3
3 PKB H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS 8
4 GOLONGAN KARYA BAMBANG RAYA SAPUTRA,
SE
3
5 DEMOKRAT Ir. AGUS HERMANTO 7
6 KEADILAN DAN
PERSATUAN
INDONESIA
- -
7 KEADILAN
SEJAHTERA
H. ZUBER SAFAWI, SHI 8
8 PPP Ir. H. SYAIFUL HIDAYAT
SITI SARIFAH
1
1
9 HANURA - -
10 NASDEM SETYO MAHARSO
JOICE TRIATMAN
SUSI TRI MULAT, SE
1
1
1
11 PBB - -
12 PAN ARIF MUSTAFA AL BUNY
YEARZY FERDIAN, SE, Akt,
M.Si
KHAFID SIROTUDIN
1
1
1
JUMLAH SUARA SAH 71

33. 33
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SEMENTARA DPD JAWA TENGAH
SATU (DAPIL LIMA)
KOTA SEMARANG TPS 05 SEKARAN, GUNUNGPATI
No NAMA CALON LEGISLATIF SUARA SAH
1 Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H,. M.H. 32
2 Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. 29
3 Drs. St. SUKIRNO, M.S. 17
4 Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. 14
5 AHSAN FAUZI, S.Sos.I 9
6 Drs. H. AKHMAD MUQOWAM 9
7 TJAHJADI TAKARIAWAN 8
8 POPPY DHARSONO 6
9 BAGYONO, ST 5
10 G.K.R. AYU KOES INDRIYAH 5
11 Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum. 5
12 KUNDARI, S.E. 5
13 Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA 5
14 Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si. 4
15 Hj. SITI AZZAH, S.Sos. 3
16 AGUS MUJAYANTO 2
17 Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M. 2
18 Drs. JABIR 2
19 KHIZANATURROHMAH, S.Ag. 2
20 Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M. 2
21 MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd 2
22 Ir. H. SOEHARSOJO 2
23 SURO JOGO PBSH, S.E. 2
24 WAKIL MAGHFUR 2
25 HERIYANTO 1
26 Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si. 1
27 IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T. 1
28 H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si 1
29 H. SUDIR SANTOSO, S.H. 1
30 Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT 1
31 R. SUKARNO WINARTO 0
32 TOTO DIRGANTORO 0
JUMLAH SUARA SAH 180
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SEMENTARA DPRD PROVINSI
JAWA TENGAH SATU (DAPIL LIMA)
KOTA SEMARANG TPS 05 SEKARAN, GUNUNGPATI
NO NAMA PARTAI SUARA SAH
1 PDI PERJUANAGAN 38
2 GERAKAN INDONESIA RAYA 12
3 PKB 8
4 GOLONGAN KARYA 6
5 DEMOKRAT 5

34. 34
6 KEADILAN SEJAHTERA 5
7 PPP 4
8 PAN 1
9 HANURA 0
10 NASDEM 0
11 PBB 0
12 KEADILAN DAN PERSATUAN 0
JUMLAH SUARA SAH 79
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SEMENTARA DPRD KOTA
SEMARANG JAWA TENGAH SATU (DAPIL LIMA)
KOTA SEMARANG TPS 05 SEKARAN, GUNUNGPATI
NO NAMA PARTAI SUARA SAH
1 PDI PERJUANAGAN 21
2 GERAKAN INDONESIA RAYA 13
3 PKB 10
4 DEMOKRAT 7
5 GOLONGAN KARYA 5
6 PPP 4
7 HANURA 2
8 PBB 2
9 PKS 2
10 NASDEM 0
11 PAN 0
12 KEADILAN DAN PERSATUAN 0
JUMLAH SUARA SAH 66
NO NAMA PARTAI NAMA CALEG SUARA SAH
1 PDI PERJUANAGAN NUNGKI SUNDARI, SE 55
2 GERAKAN INDONESIA
RAYA
SUGIARTO, SH 13
3 PKB LINA ALIANA, SH 13
4 GOLONGAN KARYA H. ANANG BUDIUTOMO,
SMn, M.Pd
7
5 DEMOKRAT MAYA MONO ARFA, SE.
SI.I.KOMP.M.Si
3
6 KEADILAN DAN
PERSATUAN INDONESIA
UMI ANDAYANI 1
7 KEADILAN SEJAHTERA SETIAWAN, S.Pd 4
8 PPP MAHMUDIN
MULYANI
1
1
9 HANURA - -
10 NASDEM DIDIK SANTOSO 4
11 PBB - -
12 PAN HJ. UMI SUROTUD
DINIYAH, SE
2
JUMLAH SUARA SAH 104

35. 35
4. Pelanggaran Pemilu
4.1.Jenis pelanggaran pra Hari Pemungutan
 Money politic
 Mengikutsertakan anak-anak dibawah umur untuk aksi kampanye
 Kampanye melalui media pesan singkat setelah masa kampanye berakhir
 Pemasangan atribut kampanye ditempat yang tidak semestinya. Misalnya
pemasangan spanduk di pohon-pohon pinggir jalan.
 Serangan fajar
 Kampanye diluar jadwal
4.2.Jenis Pelanggaran Pada Hari Pemungutan
 Terdapat peserta yang keluar yang tidak melalui pintu keluar
 Ada tiga nama calon peserta calon legislatif yang tidak memenuhi syarat
 Terdapat surat suara yang tidak dicoblos
 Terdapat surat suara yang dicoblos lebih dari satu bahkan dicoblos semua
 Ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya atau Golput
4.3 Jenis Pelanggaran Pasca Hari Pemungutan
Setelah hari pemungutan di TPS 5 kelurahan Sekaran, Gunung Pati belum ada
pelanggaran yang terjadi.
F. ANALISA HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014
Berdasarkan observasi pemilihan umum yang saya lakukan di TPS 5
kelurahan Sekaran kecamatan Gunung Pati, analisis hasil pemilu legislatif adalah
sebagai berikut:
Daftar pemilih tetap (DPT) : 273 pemilih
Kartu suara
DPR RI : 278
DPD JAWA TENGAH : 280
DPRD PROVINSI : 278
DPRD KOTA : 280
Pemungutan suara : 227 suara
Suara Sah :117 suara
Suara tidak sah
DPR RI : 22 suara

36. 36
DPD JAWA TENGAH : 47 suara
DPRD PROVINSI : 20 suara
DPRD KOTA : 11 suara +
Total : 100 suara
Jumlah saksi : 12 orang (4 orang saksi meninggalkan TPS
sebelum pemilu selesai)
Pemilih dari luar : 10 orang
Alat peraga pemilu : lengkap (tata tertib, syarat sah suara, daftar
pemilih, daftar calon legislatif, dll)
Calon yang gugur : 3 calon (tidak memenuhi syarat)
Analisis persentase hasil perhitungan pemilu DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KOTA berdasarkan urutan partai persentase terbesar adalah sebagai berikut:
- DPR RI
No Nama Partai Persentase
1 PDI PERJUANAGAN 34, 41%
2 GERINDRA 21,51%
3 PKB 8,60%
4 GOLONGAN KARYA 7,53%
5 DEMOKRAT 6,45
6 PKPI 5,38%
7 PKS 4,30%
8 PPP 4,30%
9 HANURA 4,30%
10 NASDEM 2,15%
11 PBB 1,08%
12 PAN 0%
- DPRD PROVINSI JAWA TENGAH SATU
No Nama Partai Persentase
1 PDI PERJUANAGAN 48,10%
2 GERINDRA 15,19%
3 PKB 10,13%
4 GOLKAR 7,59%
5 DEMOKRAT 6,33%
6 PKS 6,33%
7 PPP 5,06%
8 PAN 1,27%
9 HANURA 0%
10 NASDEM 0%
11 PBB 0%
12 PKPI 0%

37. 37
- DPRD KOTA SEMARANG JAWA TENGAH SATU
No Nama Partai Persentase
1 PDI PERJUANAGAN 31,81%
2 GERINDRA 19,69%
3 PKB 15,15%
4 DEMOKRAT 10,61%
5 GOLKAR 7,58%
6 PPP 6,06%
7 HANURA 3,03%
8 PBB 3,03%
9 PKS 3,03%
10 NASDEM 0%
11 PAN 0%
12 PKPI 0%
G. PENUTUP
1. Kesimpulan
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi di
dunia. Salah satu cirinya yaitu diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) yang
terjadwal dan dilaksanakan secara berkala. Disebutkan dalam amandemen UUD 1945
yakni Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat
dan dilaksanakan menurut UUD”. Dalam perubahan tersebut bermakna bahwa
kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan
menurut ketentuan UUD. Tanpa terselenggaranya Pemilu yang berdasarkan UUD
1945 maka terhapusnya demokratisasi suatu negara. Diharapkan terciptanya negara
demokratis yang sebenar-benarnya terjaminnya hak suara rakyat oleh adanya pemilu,
maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan Asas Pemilu yaitu
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil atau yang kita kenal dengan
sebutan LUBER JURDIL. Salah satu wujud kedaulatan rakyat adalah
penyelenggaraan Pemilihan Umum Legistatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan
DPRD yang akan menduduki kursi parlemen dengan tugas dan wewenangnya masing
yang diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan Indonesia yang adil dan
makmur.
2. Rekomendasi
2.1.Rekomendasi Untuk Penyelenggara Pemilu
 Hendaknya para Penyelenggara lebih disiplin dalam pelaksaan Pemilu.
 Mengefektifan waktu dalam proses pemilihan maupun perhitungan suara, agar
Pemilu berjalan sesuai waktu yang dijadwalkan.

38. 38
2.2.Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu
 Sebaiknya para Pengawas lebih teliti dalam mengawasi. Karena nampaknya
ada beberapa hal yang termasuk dalam pelanggaran pemilu yang tidak tercatat
sebagai pelanggaran.
 Para Pengawas Pemilu seharusnya ada dalam proses pengambilan suara dan
perhitungan suara sehingga mengetahui proses berlangsung Pemilu dengan
baik.
2.3.Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu
 Para DPT lebih baik menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi,
karena hak pilihnya sangat penting menentukan nasib bangsa Indonesia untuk
5 tahun ke depan.
 Datanglah tepat waktu saat Pemilihan Umum berlangsung.
 Jadilah rakyat Indonesia yang baik dengan menggunakan hak pilihnya, dan
hindari golput.

39. 39
DAFTAR PUSTAKA
http://dct.kpu.go.id/index.php
http://www.stafaband.info/download/mp3/lagu_contoh_tata_cara_pencoblosan_surat_suara/
http://www.kpu-jatengprov.go.id/
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/09/daftar-calon-tetap-anggota-dpr-ri-
2014.html
http://www.bawaslu.go.id/profil-bawaslu-provinsi/finish/15/107.html
http://bawaslujateng.wordpress.com/author/bawaslujateng/

40. 40
DAFTAR RESPONDEN
1. Suharto (Ketua KPPS TPS 05)
2. Aunun Hidayah (Anggota KPPS)
3. Betania Samosir (Relawan UKM Fiat Justicia UNNES)
LAMPIRAN
Daftar Angket
1. Berapakah jumlah DPT di TPS 05 Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati?
2. Berapakah kartu suara yang diterima di TPS 05 Kelurahan Sekaran, Kecamatan
Gunung Pati?
3. Bagaimanakah prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS Kelurahan
Sekaran, Kecamatan Gunung Pati?
4. Bagaimanakah struktur kepanitiaan di TPS 05 Kelurahan Sekaran, kecamatan Gunung
Pati?
5. Siapa saja nama panitia yang ikut andil dalam pemilu di TPS ini ?
6. Siapa sajakah KPU di kabupaten/kota ?
7. Siapa sajakah pengawas di pemilu TPS Kelurahan Sekaran, kecamatan Gunung Pati
(pengawas kabupaten/kota/kecamatan)?
8. Berapakah jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya?
9. Berapakah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya?
10. Pukul berapa penghitungan suara akan dilaksanakan,?
11. Pada saat penghitungan suara, berapakah suara yang tidak sah?
12. Apa saja penyebab dari tidak sahnya surat suara?
13. Apa saja pelanggaran yang terjadi selama pemilu (pra/saat pemilu)?
14. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemilu di TPS Kelurahan Sekaran,
Kecamatan Gunung Pati? Jika ada, jelaskan!
15. Partai apa yang memenangkan pemilu di TPS 05 Kelurahan Sekaran, Kecamatan
Gunung Pati?

41. 41
LAMPIRAN DOKUMENTASI

42. 42
TPS O5
PENGHITUNGAN SUARA