SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 19
NAMA : RIHARTOYO
UNIT KERJA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
STATUS : KAWIN
ALAMAT RUMAH : BRAJAN RT 01 TAMANTIRTO
KASIHAN BANTUL
HP : 081328893475/ (0274) 4545641
Email : rihartoyo@gmail.com
BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
PEMERINTAHAN DESA BAGI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD)
SE – KABUPATEN SRAGEN
15 DESEMBER 2018
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RPJMDesa
DAN RKPDesa
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (PPD) ?
PPD
Proses Tahapan kegiatan
yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa dengan
melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan
Unsur Masyarakat secara
partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber
daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan
desa.
( Permendagri No 114 tahun
2014 Pasal 1)
SEBELUM UU 6 TAHUN 2014 SESUDAH UU 6 TAHUN 2014
1. Acuan UU 32/2004 Tetang Pemerintah
Daerah
2. UU 25/2004 Tentang SPPN
3. PP 72/2005 Tentang Pemerintah Desa
4. Permendagri 66/2007 Tentang
Perencanaan Desa
5. Musrembang Menyusun RPJM Desa 5
tahunan dan RKP Desa tahunan
6. Perencanaan dan Usulan Program
pemerintah desa dan masysarakat
desa jarang diakomodir kebijakan
perencanaan pembangunan tingkat
daerah
7. APBD Tidak banyak untuk membiayai
program /proyek daerah dan desa
hanya sebagai fokus bukan sebagai
pertanggungjawaban
1. UU 6/2014 tentang Desa
2. Permendagri 114/2014
3. Memberi kewenangan kepada kepala
desa untuk mengurus rumah
tangganya sendiri membuat
perencanaan pembangunan sesuai
kewenangan (minimal 2 kewenanagan
yaitu kewenagan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala
desa)
4. Periode RPJM Des 6 tahun, dan RKP
Desa merupakan penjabaran RPJMDes
untuk jangka waktu 1 tahun
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
No Regulasi Tentang
1. UU No. 6/2014 Desa
2. UU No.23/2014 Pemerintahan Daerah
3. UU 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. PP 43/2014 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa
5. PP 47/ 2015 Perubahan PP 43/2004
6. Permendagri 114/2014 Pedoman Pembangunan Desa
7. Permendagri
20 th 2018
Pengelolaaan Keuangan Desa
8. Peraturan Bupati …
REGULASI TERKAIT PPD:
TUJUAN PPD
• Pedoman penyusunan rancangan
RPJMDesa, RKPDesa dan DU- RKPDesa.
• Memperkuat hak dan kewenangan serta
mengoptimalkan sumber-sumber
kekayaan desa.
• Mencerminkan keberpihakan negara
terhadap hak-hak desa untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN
1. Belajar dari Pengalaman dan menghargai
perbedaan
2. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis
3. Keberlanjutan
4. Penggalian Informasi desa dengan sumber utama
dari masyarakat desa
5. Partisipatif dan demokratis
6. Pemberdayaan dan kaderisasi
7. Berbasis kekuatan
8. Keswadayaan
9. Keterbukaan dan pertanggungjawaban
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDES
1.Pembentukan Tim
Penyunan RPJMDes
1. Jumlah tim 7 s.d 11 orang
a. Kades sebagai pembina
b. Sekdes selaku ketua
c. Ketua LPM selaku sekretaris
d. Anggota Perangkat Desa,
anggota LPM, unsur masy.
2. Ditetapka dengan keputusan Kepala
Desa
2. Penyelarasan Kebijakan
pembangunan kabupaten
1. Penyelarasan Kebijakan
Pemb. Kab/kota
2. Pengkajian keadaan desa
3. Penyusunan rancangan
RPJMDes
4. Penyempurnaan
RPJMDes
1. RPJMDaerah Kab/Kota
2. Rencana strategis SKPD
3. Rencana umum Tata
ruang Kab/kota
4. Rencana rinci Tata ruang
kab/kota
5. Rencana Pembangunan
Kawasan pedesaan
Lanjutan Tahapan Penyusunan RPJMDes
3. Pengkajian Data Desa
a.Penyelarasan Data Desa
SDA, SDM, SDP, dan
SDSOSBUD dan pengkajian
P3MD.
b.Penggalian gagasan Dusun
atau masyarakat.
c.Laporan hasil kajian keadaan
desa
4. Penyusunan RPJMDes melalui
Musdes
a. Laporan hasil pengkajian keadaan
desa
b. Visi dan misi kepala desa
c. Rencana prioritas kegiatan (4
bidang) untuk waktu 6 tahun
d. Sumber pembiayaan.
e. Pelaksanaan kegiatan
f. Dilaksanakan oleh BPD
Lanjutan Penyusunan RPJMDes
5. Penyusunan
Rancangan RPJMDes
a.Rancangan dalam format
RPJMDes
b.Berita acara penyusunan
RPJMDes
c. Setelah diteliti oleh kades
selanjutnya dilaksanakan
Musrenbangdes
6. Penyusunan RPJMDes melalui
Musrenbangdes
a. Diselenggarakan oleh Pemdes
b. Membahas dan menyepakati rancangan
RPJMDes
c. Peserta: perangkat desa, BPD dan
tokoh masyarakat.
Lanjutan TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDes
7. Penetapan dan Perubahan
RPJMDes
a. Penetapan RPJMDes
Dibahas dan disepakati untuk ditetapkan
menjadi Perdes RPJMDes
b. Perubahan RPJMDes dalam hal
- Terjadi KLB
- Perubahan mendasar kebijakan
pemerintah, Pemda Prov. Kab
TAHAPAN KEGIATAN
DOKUMEN
Nomor Nama/Jenis
1. Pembentukan tim penyusun
RPJM Desa;
1 SK Kepala Desa
2. Penyelarasan arah kebijakan
perencanaan pembangunan
kabupaten/kota
1 Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan
yang akan masuk ke Desa
3. Pngkajian keadaan Desa 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Daftar sumber daya alam
Daftar sumber daya manusia
Daftar sumber daya pembangunan
Daftar sumber daya sosial budaya
Daftar masalah dan potensi dari sketsa desa
Daftar masalah dan potensi dari kalender musim
Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan
Daftar Pengelompokan masalah
Penentuan peringkat masalah
Pengkajian tindakan pemecahan masalah
Penentuan peringkat tindakan
Daftar gagasan dusun/kelompok
Rekapilusai usulan rencana kegiatan desa
Berita acara hasil pengkajian keadaan desa
Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa
4. Penyusunan rencana
pembangunan Desa melalui
musdes;
1 Berita acara musyawarah desa penyusunan RPJM
Desa
5. Penyusunan rancangan
RPJM Desa
1
2
Berita acara penyusuan rancangan RPJM Desa
Rancangan RPJM Desa
6.Penyusunan rencana
pembangunan Desa melalui
musrenbangdes
1 Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui
Musrenbang Desa
7. Penetapan RPJM Desa. Berkas Draft Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan
Dokumen Pendukung (Lampiran)
DAFTAR FORMULIR PENYUSUNAN RPJM DESA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
INPUT INFORMASI DARI PEMKABDARI PEMKAB
TENTANG : PAGU INDIKATIF DESA
RENC KEG PEM. PEMPROV DAN PEMKAB
WAKTU JULI TAHUN BERJALAN
DITETAPKAN AKHIR SEPT TH BERJALAN DENGAN PERDES
MANFAAT DASAR PENETAPAN APBDesa
FORUM MUSYAWARAH DESA
PEMERAN APARATUR DESA DAN MASYARAKAT DESA
LANGKAH KERJA PENYUSUNAN
RKPDesa
PEMBENTUKAN
TIM KERJA
PENCERMATAN PAGU
INDIKATIF DESA DAN
PENYELARASAN
PROGRAM/KEGIATAN MASUK
KE DESA
PENCERMATAN
ULANG DOKUMEN
RPJM DESA
PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP
DESA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
PENGAJUAN
DURKPDesa
. PENETAPAN RKP
DESA
MUSDES
PENYUSUNAN
PPD
PERUBAHAN
RKPDesa
TAHAPAN/ALUR PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA
1.Musdes penyusunan perencanaan
Pembangunan desa
2. Pembentukan TIM penyusunan
RKPDes
3.Pencermatan pagu indikatif desa &
penyelarasan program kab. Masuk
desa
4. Pencermatan ulang dokumen
RPJMDes
1. Mencermati ulang dokumen RPJMDes & menyepakati hasil pencermatan
2. Memverifikasi jenis kegiatan berdasarkan kebutuhan
Tim 7 atau 11 orang (Harus ada unsur perempuan)
• Kepala Desa selaku pembina
• Sekretaris Desa selaku ketua
• Ketua LPM selaku Sekretaris, dan
• Anggota (Perangkat Desa, LPM, KPMD dan Unsur Masyarakat)
1.Pencermatan Pagu indikatif desa
 Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN
 Rencana ADD
 Rencana bagi hasil pajak dan restribusi daerah kab/kota
 Rencana bantuan keuangan APBD Prov, Kab/kota
2. Penyelaran program/kegiatan kab.SKPD yang akan masuk desa
Skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu (1)
tahun anggaran berikutnya
6. Penyusunan dan penetapan RKPDesa
& Daftar usulan RKPDesa
5 .Penyusunan rancangan RKPDesa &
Daftar usulan RKPDesa
7. Penetapan RKP Desa
1. Berpedoman pada hasil kesepakatan musdes, pagu indikatif desa, PADesa,
Renc.kegiatan pemerintah, pemerintah prov. Pemerintah kab/kota, jaring aspirasi
masy. DPRD Prov. Kan/kota, hasil pencermatan ulang RPJMDes, hasil
kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama desa dengan
fihak ketiga.
2.Rancangan RKPDes sedikit berisi:
a. Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun lalu
b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui
kerjasama antar desa dan fihak ketiga
d. Prioritas program, kegiatan dan anggran desa yang dikelola oleh desa
sebagai kew. Penugasan pemerintah, pemda prov, kab/kota
1. Berpedoman pada hasil kesepakatan musdes, pagu indikatif desa, PADesa,
Renc.kegiatan pemerintah, pemerintah prov. Pemerintah kab/kota, jaring
aspirasi masy. DPRD Prov. Kan/kota, hasil pencermatan ulang RPJMDes,
hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama desa
dengan fihak ketiga.
2.Rancangan RKPDes sedikit berisi:
a. Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun lalu
b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui
kerjasama antar desa dan fihak ketiga
d. Prioritas program, kegiatan dan anggran desa yang dikelola oleh desa
sebagai kew. Penugasan pemerintah, pemda prov, kab/kota
1.Diikuti oleh Pemdes, BPD dan unsur masyarakat
2.Rancangan RKPD berisi prioritas program dan kegiatan yg didanai:
- Pagu indikatif desa, PADes, Swadaya masya. Bantuan keuangan fihak ke 3
3.Prioritas program: Peningkatan kapasitas peny.pemdes, Peningkatan kualitas
dan akses pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur dll
RKPDes Kegiatan prioritas berdasarkan kewenangan lokal skala desa
dan mampu dikerjakan oleh desa
Pengajuan
URKPDesa
1.Usulan prioritas program & kegiatan pembangunan desa dan
pembangunan kawasan pedesaan yg tidak masuk dalam
kewenangan lokal skala desa diusulkan kepada pemda prov,
kab/kota.
2.Daftar Usulan RKPDesa menjadi bahan pembahasan dalam
musrenbang kecamatan dan kab/kota
8. Perubahan RKP Desa
9. Pengajuan DU- RKP Desa
CONTOH SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN
RKP DESA
SISTEMATIKA KISI-KISI MATERI PENJELASAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
Pada bagian ini memuat latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan, ,
Penyusunan, Tahapan Penyusunan,
BAB II
Gambaran Umum
Kebijjakan Keuangan Desa
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
2.2. Kebijakan Benlanja Desa
Uraian tentang sumber-sumber
pendapatan yang ada di desa serta
prioritas penggunnaan anggaran belanja
desa
BAB III
Evaluasi
Program/Kegiatan
1.1. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM
Desa
1.2. Evaluasi RKP Desa tahun berjalan
1. Catatan tentang hasil pencermatan
Kegiatan-kegiatan yang di
rencanakan kegiatan dokumen RPJM
Desa yang berhasil dilaksakan dan
yang belum terlaksana sesuai dengan
tahun pelaksanaan serta alasan
analisa singkat tentang faktor
penyebabnya
2. Catatan tentang hasil pencermatan
Kegiatan-kegiatan yang di
rencanakan pada tahun berjalan
alasan analisa singkat tentang
pelaksanaan nya
BAB IV
ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DESA
1.1. Rencana Program kegiatan kabupaten
yang masuk ke desa
1.2. Pagu Indikatif Desa Tahun..........
1.3. Program Prioritas Desa Tahin
..................
1. Catatan tentang kegiatan kabupaten
yang akan masuk ke desa
berdasarkan hasil penyelarasan
program kegiatan kabupaten/kota
2. Jumlah pagu indikatif desa
tahun........, berdasarkan surat
pemberitahuan dari kabupaten/kota
3. Prioritas Pembanginan Desa tahun
..............., berdasarkan dokumen
RPJM Desa dan RKP Desa
BAB V
RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA
TAHUN..............
5.1 Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
5.2 Rencana Kegaiatan Pembangunnan
Desa Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
5.3 Rencana Kegaiatan Pembangunnan
Desa Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan,
5.4 Rencana Kegaiatan Pembangunnan
Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Berisi uraian singkat tentang Rencana
kegiatan desa tahun ........... untuk 4
bidang kegiatan sesuai dengan
kewenangan desa.
BAB VI
PENUTUP
Berisi penjelasan singkat tentang kedudukan
dokumen RKP Desa serta hal lain yang
perlu ditegaskan terhadap dokumen RKP
Desa tersebut

Más contenido relacionado

Similar a PPD Sragen-1.ppt

Modul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongModul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampong
irhamuddin
 

Similar a PPD Sragen-1.ppt (20)

Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxTeknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
 
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf
 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaPartisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
 
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxTeknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Pengantar Penyusunan RKP Desa 2024.ppsx
Pengantar Penyusunan RKP Desa 2024.ppsxPengantar Penyusunan RKP Desa 2024.ppsx
Pengantar Penyusunan RKP Desa 2024.ppsx
 
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxRKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx
 
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxKONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
 
01. RPJM Desa.pdf
01. RPJM Desa.pdf01. RPJM Desa.pdf
01. RPJM Desa.pdf
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
 
Pelatihan PKAPD.pdf
Pelatihan PKAPD.pdfPelatihan PKAPD.pdf
Pelatihan PKAPD.pdf
 
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
 
Modul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongModul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampong
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
 

Último

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
iman333159
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
hartonohajar
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
Di Prihantony
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
citraislamiah02
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
NezaPurna
 

Último (13)

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

PPD Sragen-1.ppt

  • 1. NAMA : RIHARTOYO UNIT KERJA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI STATUS : KAWIN ALAMAT RUMAH : BRAJAN RT 01 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL HP : 081328893475/ (0274) 4545641 Email : rihartoyo@gmail.com
  • 2. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD) SE – KABUPATEN SRAGEN 15 DESEMBER 2018
  • 5. PPD Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. ( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1)
  • 6. SEBELUM UU 6 TAHUN 2014 SESUDAH UU 6 TAHUN 2014 1. Acuan UU 32/2004 Tetang Pemerintah Daerah 2. UU 25/2004 Tentang SPPN 3. PP 72/2005 Tentang Pemerintah Desa 4. Permendagri 66/2007 Tentang Perencanaan Desa 5. Musrembang Menyusun RPJM Desa 5 tahunan dan RKP Desa tahunan 6. Perencanaan dan Usulan Program pemerintah desa dan masysarakat desa jarang diakomodir kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah 7. APBD Tidak banyak untuk membiayai program /proyek daerah dan desa hanya sebagai fokus bukan sebagai pertanggungjawaban 1. UU 6/2014 tentang Desa 2. Permendagri 114/2014 3. Memberi kewenangan kepada kepala desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai kewenangan (minimal 2 kewenanagan yaitu kewenagan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa) 4. Periode RPJM Des 6 tahun, dan RKP Desa merupakan penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 7. No Regulasi Tentang 1. UU No. 6/2014 Desa 2. UU No.23/2014 Pemerintahan Daerah 3. UU 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. PP 43/2014 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 5. PP 47/ 2015 Perubahan PP 43/2004 6. Permendagri 114/2014 Pedoman Pembangunan Desa 7. Permendagri 20 th 2018 Pengelolaaan Keuangan Desa 8. Peraturan Bupati … REGULASI TERKAIT PPD:
  • 8. TUJUAN PPD • Pedoman penyusunan rancangan RPJMDesa, RKPDesa dan DU- RKPDesa. • Memperkuat hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa. • Mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  • 9. PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN 1. Belajar dari Pengalaman dan menghargai perbedaan 2. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis 3. Keberlanjutan 4. Penggalian Informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa 5. Partisipatif dan demokratis 6. Pemberdayaan dan kaderisasi 7. Berbasis kekuatan 8. Keswadayaan 9. Keterbukaan dan pertanggungjawaban
  • 10. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDES 1.Pembentukan Tim Penyunan RPJMDes 1. Jumlah tim 7 s.d 11 orang a. Kades sebagai pembina b. Sekdes selaku ketua c. Ketua LPM selaku sekretaris d. Anggota Perangkat Desa, anggota LPM, unsur masy. 2. Ditetapka dengan keputusan Kepala Desa 2. Penyelarasan Kebijakan pembangunan kabupaten 1. Penyelarasan Kebijakan Pemb. Kab/kota 2. Pengkajian keadaan desa 3. Penyusunan rancangan RPJMDes 4. Penyempurnaan RPJMDes 1. RPJMDaerah Kab/Kota 2. Rencana strategis SKPD 3. Rencana umum Tata ruang Kab/kota 4. Rencana rinci Tata ruang kab/kota 5. Rencana Pembangunan Kawasan pedesaan
  • 11. Lanjutan Tahapan Penyusunan RPJMDes 3. Pengkajian Data Desa a.Penyelarasan Data Desa SDA, SDM, SDP, dan SDSOSBUD dan pengkajian P3MD. b.Penggalian gagasan Dusun atau masyarakat. c.Laporan hasil kajian keadaan desa 4. Penyusunan RPJMDes melalui Musdes a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa b. Visi dan misi kepala desa c. Rencana prioritas kegiatan (4 bidang) untuk waktu 6 tahun d. Sumber pembiayaan. e. Pelaksanaan kegiatan f. Dilaksanakan oleh BPD
  • 12. Lanjutan Penyusunan RPJMDes 5. Penyusunan Rancangan RPJMDes a.Rancangan dalam format RPJMDes b.Berita acara penyusunan RPJMDes c. Setelah diteliti oleh kades selanjutnya dilaksanakan Musrenbangdes 6. Penyusunan RPJMDes melalui Musrenbangdes a. Diselenggarakan oleh Pemdes b. Membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes c. Peserta: perangkat desa, BPD dan tokoh masyarakat.
  • 13. Lanjutan TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDes 7. Penetapan dan Perubahan RPJMDes a. Penetapan RPJMDes Dibahas dan disepakati untuk ditetapkan menjadi Perdes RPJMDes b. Perubahan RPJMDes dalam hal - Terjadi KLB - Perubahan mendasar kebijakan pemerintah, Pemda Prov. Kab
  • 14. TAHAPAN KEGIATAN DOKUMEN Nomor Nama/Jenis 1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa; 1 SK Kepala Desa 2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota 1 Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa 3. Pngkajian keadaan Desa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Daftar sumber daya alam Daftar sumber daya manusia Daftar sumber daya pembangunan Daftar sumber daya sosial budaya Daftar masalah dan potensi dari sketsa desa Daftar masalah dan potensi dari kalender musim Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan Daftar Pengelompokan masalah Penentuan peringkat masalah Pengkajian tindakan pemecahan masalah Penentuan peringkat tindakan Daftar gagasan dusun/kelompok Rekapilusai usulan rencana kegiatan desa Berita acara hasil pengkajian keadaan desa Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa 4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musdes; 1 Berita acara musyawarah desa penyusunan RPJM Desa 5. Penyusunan rancangan RPJM Desa 1 2 Berita acara penyusuan rancangan RPJM Desa Rancangan RPJM Desa 6.Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musrenbangdes 1 Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa 7. Penetapan RPJM Desa. Berkas Draft Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan Dokumen Pendukung (Lampiran) DAFTAR FORMULIR PENYUSUNAN RPJM DESA
  • 15. RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA INPUT INFORMASI DARI PEMKABDARI PEMKAB TENTANG : PAGU INDIKATIF DESA RENC KEG PEM. PEMPROV DAN PEMKAB WAKTU JULI TAHUN BERJALAN DITETAPKAN AKHIR SEPT TH BERJALAN DENGAN PERDES MANFAAT DASAR PENETAPAN APBDesa FORUM MUSYAWARAH DESA PEMERAN APARATUR DESA DAN MASYARAKAT DESA
  • 16. LANGKAH KERJA PENYUSUNAN RKPDesa PEMBENTUKAN TIM KERJA PENCERMATAN PAGU INDIKATIF DESA DAN PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN MASUK KE DESA PENCERMATAN ULANG DOKUMEN RPJM DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENGAJUAN DURKPDesa . PENETAPAN RKP DESA MUSDES PENYUSUNAN PPD PERUBAHAN RKPDesa
  • 17. TAHAPAN/ALUR PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA 1.Musdes penyusunan perencanaan Pembangunan desa 2. Pembentukan TIM penyusunan RKPDes 3.Pencermatan pagu indikatif desa & penyelarasan program kab. Masuk desa 4. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes 1. Mencermati ulang dokumen RPJMDes & menyepakati hasil pencermatan 2. Memverifikasi jenis kegiatan berdasarkan kebutuhan Tim 7 atau 11 orang (Harus ada unsur perempuan) • Kepala Desa selaku pembina • Sekretaris Desa selaku ketua • Ketua LPM selaku Sekretaris, dan • Anggota (Perangkat Desa, LPM, KPMD dan Unsur Masyarakat) 1.Pencermatan Pagu indikatif desa  Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN  Rencana ADD  Rencana bagi hasil pajak dan restribusi daerah kab/kota  Rencana bantuan keuangan APBD Prov, Kab/kota 2. Penyelaran program/kegiatan kab.SKPD yang akan masuk desa Skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu (1) tahun anggaran berikutnya
  • 18. 6. Penyusunan dan penetapan RKPDesa & Daftar usulan RKPDesa 5 .Penyusunan rancangan RKPDesa & Daftar usulan RKPDesa 7. Penetapan RKP Desa 1. Berpedoman pada hasil kesepakatan musdes, pagu indikatif desa, PADesa, Renc.kegiatan pemerintah, pemerintah prov. Pemerintah kab/kota, jaring aspirasi masy. DPRD Prov. Kan/kota, hasil pencermatan ulang RPJMDes, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama desa dengan fihak ketiga. 2.Rancangan RKPDes sedikit berisi: a. Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun lalu b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan fihak ketiga d. Prioritas program, kegiatan dan anggran desa yang dikelola oleh desa sebagai kew. Penugasan pemerintah, pemda prov, kab/kota 1. Berpedoman pada hasil kesepakatan musdes, pagu indikatif desa, PADesa, Renc.kegiatan pemerintah, pemerintah prov. Pemerintah kab/kota, jaring aspirasi masy. DPRD Prov. Kan/kota, hasil pencermatan ulang RPJMDes, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama desa dengan fihak ketiga. 2.Rancangan RKPDes sedikit berisi: a. Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun lalu b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan fihak ketiga d. Prioritas program, kegiatan dan anggran desa yang dikelola oleh desa sebagai kew. Penugasan pemerintah, pemda prov, kab/kota 1.Diikuti oleh Pemdes, BPD dan unsur masyarakat 2.Rancangan RKPD berisi prioritas program dan kegiatan yg didanai: - Pagu indikatif desa, PADes, Swadaya masya. Bantuan keuangan fihak ke 3 3.Prioritas program: Peningkatan kapasitas peny.pemdes, Peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur dll RKPDes Kegiatan prioritas berdasarkan kewenangan lokal skala desa dan mampu dikerjakan oleh desa Pengajuan URKPDesa 1.Usulan prioritas program & kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan yg tidak masuk dalam kewenangan lokal skala desa diusulkan kepada pemda prov, kab/kota. 2.Daftar Usulan RKPDesa menjadi bahan pembahasan dalam musrenbang kecamatan dan kab/kota 8. Perubahan RKP Desa 9. Pengajuan DU- RKP Desa
  • 19. CONTOH SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA SISTEMATIKA KISI-KISI MATERI PENJELASAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, , Penyusunan, Tahapan Penyusunan, BAB II Gambaran Umum Kebijjakan Keuangan Desa 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa 2.2. Kebijakan Benlanja Desa Uraian tentang sumber-sumber pendapatan yang ada di desa serta prioritas penggunnaan anggaran belanja desa BAB III Evaluasi Program/Kegiatan 1.1. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa 1.2. Evaluasi RKP Desa tahun berjalan 1. Catatan tentang hasil pencermatan Kegiatan-kegiatan yang di rencanakan kegiatan dokumen RPJM Desa yang berhasil dilaksakan dan yang belum terlaksana sesuai dengan tahun pelaksanaan serta alasan analisa singkat tentang faktor penyebabnya 2. Catatan tentang hasil pencermatan Kegiatan-kegiatan yang di rencanakan pada tahun berjalan alasan analisa singkat tentang pelaksanaan nya BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA 1.1. Rencana Program kegiatan kabupaten yang masuk ke desa 1.2. Pagu Indikatif Desa Tahun.......... 1.3. Program Prioritas Desa Tahin .................. 1. Catatan tentang kegiatan kabupaten yang akan masuk ke desa berdasarkan hasil penyelarasan program kegiatan kabupaten/kota 2. Jumlah pagu indikatif desa tahun........, berdasarkan surat pemberitahuan dari kabupaten/kota 3. Prioritas Pembanginan Desa tahun ..............., berdasarkan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa BAB V RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN.............. 5.1 Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 5.2 Rencana Kegaiatan Pembangunnan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 5.3 Rencana Kegaiatan Pembangunnan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, 5.4 Rencana Kegaiatan Pembangunnan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Berisi uraian singkat tentang Rencana kegiatan desa tahun ........... untuk 4 bidang kegiatan sesuai dengan kewenangan desa. BAB VI PENUTUP Berisi penjelasan singkat tentang kedudukan dokumen RKP Desa serta hal lain yang perlu ditegaskan terhadap dokumen RKP Desa tersebut