Dokumen tersebut membahas pengelolaan air minum berbasis masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas sistem air minum. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendukung kelembagaan pengelola air minum agar dapat berkelanjutan.
Adaftasi fisiologis neonatus setelah dilahirkan antara lain pernafasan, suhu ...
Beberapa pembelajaran pengelolaan air minum berbasis masyarakat
1. Beberapa Pembelajaran
Pengelolaan Air Minum Berbasis
Masyarakat
Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL) Nasional
Kuta, 26 Agustus 2008
2. Mengapa Berbasis Masyarakat?
Ketidakpahaman pemerintah karena
fokus pada fasilitas daripada pelayanan
fokus pada target daripada kebutuhan
sehingga hasil pembangunan tidak optimal fasilitas
menjadi monumen
Desentralisasi/otonomi
peran pemerintah bertambah dari hanya penyedia
menjadi fasilitator, koordinator, dan pendukung
aktualisasi potensi tersembunyi masyarakat
3. Apa itu Berbasis Masyarakat?
Berbasis masyarakat masyarakat sebagai pengambil
keputusan pada semua aspek penting dalam
perencanaan dan pembangunan sistem AMPL dan
tanggungjawab pengelolaan dan pemeliharaan sistem
AMPL.
Karakteristik
Masyarakat memutuskan pilihan teknologi, bentuk
layanan, organisasi, mekanisme pendanaan dan bentuk
pengaturan.
Masyarakat bertanggungjawab pemeliharaan,
pengaturan, mengatur organisasi pengelola, dan
mendanai
4. Persyaratan Dasar
Kemampuan mengelola
mempunyai keahlian
kemampuan membayar
Keinginan mengelola
adanya kebutuhan
kesediaan membayar
manfaat
penerimaan teknologi, layanan
5. Keuntungan
Sistem sesuai kebutuhan
layanan kebutuhan dan kemampuan
ketergantungan rendah
sistem pembayaran dan iuran sesuai kemampuan
kemampuan masyarakat meningkat
pemilikan aset milik masyarakat, hak kelola
pengembangan selanjutnya
kepercayaan meningkat
6. Kerugian
komitmen masyarakat sementara
didominasi oleh elite
pengaturan keuangan bermasalah
konflik antar pengelola dan pemerintah desa
ketergantungan pada fasilitator
7. Implikasi
legalitas
kepemilikan aset
aktifitas menghasilkan dana
mempunyai kesempatan menerima dana dari luar
mempunyai kemampuan meminjam dana
menjadi mitra pemerintah dan pihak lain
8. Peran Pemerintah
Peran tempat bertanya, bimbingan teknis, keuangan,
menyediakan regulasi, dll
Kapasitas kemampuan berkomunikasi, fleksibel,
mendorong dan memotivasi masyarakat
Kebutuhan peningkatan kapasitas pelatihan
Paradigma lebih pada proses dan bukan target, lebih
pada keberlanjutan dan bukan membangun fasilitas,
pendekatan terpadu melibatkan semua pihak
berkepentingan (pemerintah, LSM, swasta, masyarakat).
9. Implikasi Bagi Pemerintah
Positip
Beban tugas rutin pemeliharaan dan perbaikan, serta
penagihan iuran berkurang
Kualitas perencanaan membaik
Kemampuan pelayanan membaik
Ketersediaan dana pembangunan sistem baru lebih banyak
Negatip
Psikologis kehilangan kekuasaan, status
Butuh waktu yang lebih banyak
Standarisasi pendekatan lebih sulit
Dukungan pelayanan lebih kompleks
10. Bentuk Dukungan
Fungsi Skala
Nas Prop Kab Masy
Kebijakan
Peraturan
Koordinasi Departemen dan donor
Strategi dan Petunjuk
Pemantauan
Dukungan dana
Peningkatan kapasitas
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengelolaan
11. Pentingnya Kelembagaan
Perwujudan tanggungjawab masyarakat untuk
mengelola dan memelihara fasilitas
Menjamin keberlanjutan hasil pembangunan
AMPL
Menjamin kualitas layanan fasilitas AMPL
Mitra kerja pemerintah (desa dan kabupaten)
12. Prinsip Dasar Kelembagaan Masyarakat
kebersamaan,
keputusan ada di tangan masyarakat,
berorientasi pada komunitas lokal,
tidak berorientasi mendapatkan keuntungan
tetapi untuk kemanfaatan bersama.
mengikuti azas kejujuran/keterbukaan, keadilan,
dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan.
13. Penguatan Kelembagaan
Penguatan jaringan, sehingga masyarakat (institusi
masyarakat) mempunyai peluang dan akses lebih banyak
kepada pelaku lain, agar dapat mengembangkan potensi
yang ada dan membuka diri terhadap peluang yang
disediakan oleh pelaku lain
Peningkatan kapasitas masyarakat berupa penciptaan
peluang bagi pendidikan dan pelatihan, baik untuk materi
yang menyangkut teknis penyediaan sistem air minum,
maupun materi non-teknis, seperti manajemen, keuangan
dan administrasi, sistem data-base, dan sebagainya
Kejelasan pemilikan aset. Masyarakat dapat diberi hak
pengelolaan, bahkan kepemilikan, agar penyelenggaraan
layanan dapat berkelanjutan dan dikembangkan oleh
masyarakat.
14. Legalisasi Lembaga
Keamanan, sehingga segala hal yang berkaitan dengan
hak, kewajiban, aset dan kepemilikan, sampai dengan
mekanisme penyelenggaraan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum;
Meningkatkan posisi tawar masyarakat sebagai salah
satu institusi yang diakui oleh berbagai pelaku terkait,
sehingga terbuka peluang dan akses terhadap berbagai
jaringan pelaku lain. Sebagai contoh akses
terhadap lembaga perbankan atau donor lain, apabila
diperlukan untuk mengembangkan sistem yang telah
ada.
15. Fungsi Badan Pengelola Air Minum
Manajemen sebagai penanggung jawab untuk
kelancaran pelaksanaan jalannya pengoperasian
prasarana dan sarana air minum
Teknis sebagai penanggung jawab teknis perencanaan,
pelaksanaan, operasional & pemeliharaan, dan
pengembangan pelayanan air minum
Administrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan
pengumpulan iuran air minum, pencatatan
administrasi keuangan, dan pelaporan keuangan
16. Pembinaan Lembaga
Pembinaan merupakan tanggungjawab langsung dari
pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, dan
dimaksudkan membantu pengelola agar:
dapat menemukan berbagai alternatif pemecahan
masalah yang dihadapi kelompok
mampu menggali, menemukan dan mendayagunakan
sumberdaya yang tepat guna untuk perkembangan
lembaga
mendapat dukungan serta kepercayaan dari masyarakat
dapat mengembangkan kemampuan potensial yang
dimiliki.
17. Isu Penting Lainnya
Manajemen multi desa sistem berdasar sumber air
Lembaga bertopang pada sistem dan bukan kampiun
Koordinasi dan kemitraan dengan pemerimtah desa
pemerintah desa merupakan lembaga otonom
Audit keuangan perlu dipikirkan beberapa lembaga
pengelola sudah punya aset mencapai ratusan juta
Rupiah
Pendampingan oleh pemerintah kabupaten peran
pokja AMPL.